Sebulan WFH ASN, Ekonom Soroti Biaya Tersembunyi
Sebulan WFH ASN berjalan, ekonom menilai dampak penghematan BBM dan biaya operasional belum signifikan.
(Kompas.com) 10/05/26 06:07 216777
JAKARTA, KOMPAS.com - Sebulan telah berlalu sejak pemerintah resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat mulai 1 April 2026.
Pemerintah juga mendorong sektor swasta ikut menerapkan WFH di luar layanan esensial melalui Surat Edaran M/6/HK.04/III/2026. Hanya saja penerapan WFH di sektor swasta merupakan imbauan dan bersifat tidak wajib.
Secara umum, pemerintah menargetkan WFH setiap Jumat bagi ASN, di luar sektor kesehatan dan keamanan, dan memperkirakan kebijakan itu dapat menghemat Rp 6,2 triliun subsidi BBM.
Ekonom sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Budi Frensidy mengatakan, penghematan energi dari kebijakan WFH dari pemerintah belum bisa dikatakan sudah signifikan.
"Karena kebijakan ini baru berjalan sekitar satu bulan dan pemerintah sendiri menyatakan evaluasinya dilakukan setelah dua bulan," kata dia kepada Kompas.com, Sabtu (9/5/2026).
Ia berpandangan, yang ada saat ini lebih tepat disebut potensi penghematan, bukan hasil final.
"Menurut saya, kebijakan ini sebaiknya dijalankan dulu minimal 3–6 bulan agar datanya cukup untuk menilai dampak terhadap BBM, listrik kantor, perjalanan dinas, produktivitas, dan layanan publik," ucap dia.
Kebijakan WFH bisa dibuat permanen
Budi menjelaskan, kalau hasilnya nyata, kebijakan WFH tersebut bisa dibuat permanen sebagai model kerja hibrida satu hari seminggu, bukan sekadar respons sementara terhadap harga minyak.
Sebenarnya, pemerintah memang merancang WFH ASN setiap Jumat, disertai pembatasan kendaraan dinas dan perjalanan dinas.
Lebih lanjut, Budi bilang, agar dampaknya lebih besar ke penghematan anggaran, WFH tidak cukup berdiri sendiri.
WFH sebaiknya disertai dengan pengurangan nyata biaya operasional gedung, listrik, AC, perjalanan dinas, rapat fisik, kendaraan dinas, dan sewa fasilitas.
"Kalau kantor tetap menyala penuh, perjalanan dinas tetap tinggi, dan rapat tetap offline, WFH hanya berubah menjadi simbol hemat energi, bukan instrumen penghematan fiskal," ungkap dia.
Penghematan dari energi hingga biaya operasional
Ekonomi sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang, Syafruddin Karimi mengatakan, penghematan terbesar dari kebijakan WFH tetap datang dari energi, terutama BBM, lalu disusul biaya operasional kantor.
Menurut dia, negara memandang WFH pertama-tama sebagai instrumen pengurangan mobilitas harian, sebab perjalanan rumah-kantor menyedot bensin, solar, parkir, dan biaya transportasi lain dalam skala besar.
Syafruddin menjelaskan, WFH satu hari per minggu sebagai bagian dari optimalisasi pemakaian energi di tempat kerja
"Jadi, penghematan yang paling cepat terasa bukan pengurangan emisi karbon, melainkan turunnya konsumsi BBM, listrik kantor, penggunaan AC, lift, lampu, dan biaya fasilitas harian," ujar dia kepada Kompas.com.
Ia menambahkan, penurunan emisi tetap penting, tetapi manfaat itu lebih bersifat lanjutan.
"Dalam situasi harga minyak melonjak dan subsidi energi tertekan, manfaat fiskal dan energi jauh lebih menentukan dibanding manfaat lingkungan yang efeknya muncul lebih bertahap," imbuh dia.
Beban listrik rumah tangga tak sebesar penghematan BBM
Syafruddin menjelaskan, penghematan BBM dari WFH tetap lebih masuk akal dibaca sebagai bantuan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bukan sebagai sumber beban baru yang lebih besar melalui subsidi listrik rumah tangga.
Ia bilang, anggaran subsidi energi 2026 diproyeksikan sebesar Rp 381,3 triliun dihitung dengan asumsi harga minyak rata-rata 70 dollar AS per barrel dan kurs Rp 16.500 per dolar AS. Padahal saat ini harga minyak naik tajam dan rupiah sudah lebih lemah.
Dalam kondisi seperti itu, pemerintah perlu menekan konsumsi BBM bersubsidi secepat mungkin. Tambahan pemakaian listrik di rumah memang ada, terutama untuk laptop, modem, lampu, dan kipas atau AC.
"Tetapi nilainya biasanya jauh lebih kecil dibanding bensin atau solar yang terbakar setiap hari dalam perjalanan komuter massal," ungkap dia.
Oleh karena itu, Syaffrudin beranggapan, arah kebijakan WFH ini tetap logis yakni dengan memindahkan sebagian konsumsi energi dari transportasi berbasis BBM ke rumah tangga yang kenaikannya lebih kecil.
Secara umum, ia berpandangan, WFH dirancang untuk mengurangi konsumsi energi di tempat kerja, bukan sekadar memindahkan aktivitas kerja. Jadi, selama jumlah perjalanan turun signifikan, penghematan subsidi BBM sangat mungkin tetap lebih besar daripada tambahan subsidi listrik rumah tangga.
Biaya tersembunyi dari kebijakan WFH
Syafruddin berujar, WFH memang menghemat biaya institusi, tetapi ia juga menyimpan biaya tersembunyi yang sering luput dari narasi resmi.
Biaya tersembunyi tersebut meliputi beban listrik, internet, ruang kerja, pendinginan ruangan, bahkan keausan perangkat berpindah dari kantor ke rumah tangga pekerja.
Bagi ASN, negara bisa menghemat subsidi BBM, tetapi pegawai rumah tangga menanggung tagihan listrik dan koneksi yang lebih tinggi.
Bagi sektor swasta, perusahaan bisa mengurangi biaya kantor, sedangkan pekerja menanggung biaya kerja yang sebelumnya dipikul perusahaan.
"Karena itu, efisiensi WFH sering kali bukan penghapusan biaya, melainkan pergeseran biaya dari lembaga ke individu," ucap dia
Syafruddin menekankan, upah dan hak pekerja tidak boleh berubah dalam skema WFH, termasuk hak cuti tahunan, dan ketentuan itu penting agar perusahaan tidak menyalahgunakan WFH sebagai cara memindahkan ongkos tanpa kompensasi.
Dari sudut pandang kebijakan publik, WFH tetap berguna sebagai bantalan jangka pendek saat harga energi melonjak.
"Meski begitu, pembacaan yang jujur harus mengakui manfaat fiskal di level negara atau perusahaan bisa muncul bersamaan dengan tambahan beban rutin di level rumah tangga pekerja," ungkap dia.
Efek penghematan kebijakan WFH belum besar
Senada, Pengamat ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak menjelaskan, dampak sistem kerja WFH adalah pertama, penghematan tenaga listrik dan biaya operasional di tempat kerja.
"Untuk perkantoran biasa, mungkin tidak terlalu besar, akan tetapi untuk tempat seperti ruangan-ruangan belajar di perguruan tinggi, relatif besar," kata dia ketika dihubungi Kompas.com.
Ia menjelaskan, penghematan yang terbesar adalah dari pemborosan perjalanan dan transportasi terutama di daerah macet seperti di Jakarta.
Di kota besar seperti Jakarta, banyak orang yang pergi ke tempat kerja menempuh 1,5 jam lebih.
Menurut dia, biaya bensin yang dihabiskan cukup besar dan nilai waktu percuma dalam perjalanan, menjadi sia-sia.
"WFH akan nengurangi pemborosan itu. Polusi udara juga akan berkurang," ungkap dia.
Sementara itu, ia berujar, cara menghitung dampak WFH ini memang tidak mudah, tetapi bisa dilakukan dengan beberapa asumsi dan pengamatan yang jelas.
Namun demikian, ia melihat, saat ini belum banyak instansi pemerintah dan perusahaan yang menerapkan sistem kerja WFH.
Sementara itu, beberapa perguruan tinggi melanjutkan sistem belajar melalui zoom waktu kasus covid.
"Jadi secara keseluruhan, dampaknya masih kecil," tutup Payaman.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekaranghttps://money.kompas.com/read/2026/05/10/060700826/sebulan-wfh-asn-ekonom-soroti-biaya-tersembunyi