Jabar Mau Hapus Pajak Kendaraan Diganti Jalan Berbayar, KDM Buka Suara
Pemprov Jabar berencana hapus pajak kendaraan, ganti jalan berbayar. Sistem ini diterapkan setelah infrastruktur jalan ditingkatkan dan kajian selesai.
(Bisnis.Com) 14/05/26 02:30 220854
Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan wacana penghapusan pajak kendaraan bermotor yang diganti dengan sistem bayar berdasarkan penggunaan jalan masih membutuhkan proses panjang dan kajian mendalam.
Menurut Dedi, konsep tersebut baru akan diterapkan apabila kualitas jalan provinsi di Jawa Barat sudah benar-benar ditingkatkan secara menyeluruh.
Pemprov Jabar, kata dia, ingin memastikan masyarakat mendapatkan layanan infrastruktur yang baik sebelum diterapkan skema jalan berbayar.
“Pemerintah Provinsi Jawa Barat ingin mewujudkan jalan-jalan provinsi Jawa Barat yang berkualitas. Satu, jalannya mulus. Dua, memiliki drainase yang memadai. Yang ketiga, dilengkapi CCTV sebagai pengaman bagi para pengguna jalan,” katanya, Rabu (13/5/2026).
Selain itu, jalan provinsi juga ditargetkan memiliki penerangan jalan umum yang memadai serta pos pengamanan lengkap.
“Yang keempat, memiliki jaringan penerangan jalan umum yang memadai dan indah. Yang kelima, dilengkapi pos pengamanan yang di dalamnya ada mobil derek, mobil pemadam kebakaran, ambulans, dan tim paramedis,” katanya.
KDM menegaskan, konsep jalan berbayar baru akan dijalankan setelah seluruh fasilitas tersebut tersedia.
Jika seluruh standar pelayanan sudah terpenuhi, Pemprov Jabar berencana menghapus pajak kendaraan bermotor dan menggantinya dengan sistem pembayaran berbasis penggunaan jalan.
“Selanjutnya, apabila itu semua sudah terwujud, kami ingin menghapus pajak kendaraan bermotor. Kemudian diganti dengan jalan berbayar. Artinya, menggunakan jalan baru bayar, jalan tidak digunakan tidak usah bayar,” jelasnya.
Menurut dia, skema tersebut dinilai lebih adil karena masyarakat hanya membayar saat benar-benar menggunakan kendaraan dan melintasi jalan yang kualitasnya sudah ditingkatkan pemerintah.
“Hal ini untuk mewujudkan rasa keadilan. Yang menggunakan jalan baru bayar, yang tidak menggunakan ya tidak bayar,” katanya.
KDM juga melihat perlunya tarif berbeda berdasarkan beban kendaraan. Semakin berat kendaraan yang melintas, maka biaya yang dibayarkan akan semakin tinggi.
“Beban kendaraan yang melewati jalan, semakin berat kendaraannya semakin tinggi kewajiban membayarnya,” ujarnya.
Dia menilai pola tersebut dapat mendorong masyarakat lebih bijak menggunakan kendaraan pribadi sekaligus mengurangi perjalanan yang tidak perlu.
“Agar setiap orang menggunakan jalan berdasarkan kebutuhan. Tidak menggunakan jalan untuk hal-hal yang tidak penting sehingga jalan menjadi nyaman untuk kepentingan semua,” katanya.
Meski demikian, kDM menegaskan wacana tersebut masih sebatas gagasan awal dan belum menjadi keputusan final.
Saat ini, Pemprov Jabar tengah menyiapkan tim kajian yang melibatkan akademisi dan para ahli untuk membahas aspek teknis hingga dampaknya bagi masyarakat.
“Ini baru gagasan dan tim kajiannya sudah kami siapkan untuk melakukan telaah yang melibatkan para akademisi, para pakar, dan berbagai pihak lainnya,” pungkasnya.
#jabar-hapus-pajak #pajak-kendaraan-bermotor #jalan-berbayar-jabar #gubernur-jawa-barat #dedi-mulyadi #infrastruktur-jalan-jabar #kualitas-jalan-provinsi #skema-jalan-berbayar #layanan-infrastruktur-ja