Neutral Buoyancy Negara: Jutaan Orang di Pinggir Jurang Tak Lagi Terdeteksi
Sebagian besar rakyat hari ini sedang melayang di tengah—tidak cukup miskin untuk terlihat, tapi tidak cukup aman untuk tenang.
(Kompas.com) 26/05/26 15:00 232582
DALAM dunia fisika fluida, ada kondisi yang disebut "neutral buoyancy". Ini adalah keadaan ketika massa jenis suatu benda sama persis dengan medium di sekitarnya.
Akibatnya, benda itu tidak tenggelam ke dasar, tetapi juga tidak naik ke permukaan. Ia hanya melayang di tengah kolom air—diam, stabil, nyaris tak terlihat.
Dalam banyak sistem pemantauan, kondisi ini justru berbahaya. Sensor biasanya dipasang di dua titik ekstrem: dasar dan permukaan.
Sesuatu dianggap masalah ketika ia tenggelam terlalu dalam atau muncul terlalu tinggi. Namun, benda yang melayang di tengah sering kali lolos dari perhatian. Ia tidak memicu alarm apa pun.
Begitulah posisi jutaan masyarakat Indonesia hari ini. Mereka bukan kelompok termiskin yang masuk prioritas utama bantuan sosial. Namun, mereka juga bukan kelompok aman yang memiliki aset dan bantalan ekonomi kuat.
Mereka berada di tengah: masih bekerja, masih mampu makan, masih terlihat “baik-baik saja”, tetapi sesungguhnya hidup mereka hanya berjarak satu krisis dari kejatuhan.
Mereka sedang mengalami "neutral buoyancy sosial".
Pemerintah sebenarnya sudah memiliki instrumen data yang jauh lebih canggih dibanding sebelumnya. Melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mulai diterapkan sejak 2025, negara kini mampu memetakan kondisi masyarakat secara lebih detail melalui sistem desil kesejahteraan.
Ini adalah lompatan penting dalam tata kelola perlindungan sosial Indonesia. Negara tidak lagi hanya membagi masyarakat menjadi dua kategori kasar—miskin dan tidak miskin—melainkan mulai melihat adanya spektrum kerentanan ekonomi yang lebih kompleks.
Namun, di sinilah ironi itu muncul. Ketepatan data ternyata belum otomatis melahirkan ketepatan perlindungan.
Sebagian besar bantuan sosial utama masih difokuskan pada kelompok desil terbawah. Itu tentu benar dan harus tetap dipertahankan.
Di saat yang sama, jutaan masyarakat pada kelompok menengah bawah—khususnya mereka yang berada di zona transisi menuju kelas menengah—justru jatuh ke ruang abu-abu kebijakan.
Mereka dianggap terlalu “mampu” untuk menerima bantuan, tetapi terlalu rapuh untuk benar-benar aman menghadapi tekanan ekonomi.
Padahal, justru kelompok inilah yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami tekanan paling besar.
Kajian Mandiri Institute berbasis data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa jumlah kelas menengah Indonesia terus menyusut dibanding periode sebelum pandemi.
Sebagian besar dari mereka tidak langsung jatuh menjadi miskin, melainkan turun ke kelompok "aspiring middle class"—kelompok yang pendapatannya sedikit di atas batas aman, tetapi belum memiliki daya tahan ekonomi memadai. Jumlahnya kini mencakup lebih dari separuh populasi Indonesia.
Artinya, mayoritas masyarakat Indonesia hari ini hidup dalam kondisi rentan, hanya saja kerentanannya tidak selalu terlihat secara kasat mata.
Mereka tetap bekerja setiap hari. Mereka tetap berangkat pagi dan pulang malam. Mereka tetap membayar cicilan kendaraan, biaya sekolah anak, tagihan listrik, dan kebutuhan dapur bulanan.
Dari luar, hidup mereka tampak normal. Namun di balik itu, ruang aman finansial mereka semakin tipis.
Tabungan rumah tangga melemah. Harga pangan terus menjadi sumber tekanan utama pengeluaran keluarga. Di saat yang sama, ketidakpastian kerja semakin terasa, bahkan bagi pekerja formal.
Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat puluhan ribu kasus PHK sepanjang 2025. Angka itu bukan sekadar statistik ketenagakerjaan, melainkan gambaran tentang betapa cepatnya stabilitas hidup masyarakat bisa runtuh hanya karena satu perubahan ekonomi.
Masalah terbesar kelompok ini bukan semata rendahnya pendapatan, melainkan rapuhnya daya tahan.
Mereka mampu bertahan hidup bulanan, tetapi tidak cukup kuat menghadapi gangguan besar. Mereka punya penghasilan, tetapi tidak memiliki bantalan. Mereka masih berdiri, tetapi berdiri di lantai yang retak.
Inilah bentuk kerentanan modern yang sering gagal dibaca oleh negara.
Selama ini, ukuran keberhasilan pembangunan terlalu fokus pada angka kemiskinan. Pemerintah merasa berhasil ketika jumlah penduduk miskin turun beberapa persen.
Namun, pertanyaan yang jauh lebih penting sering luput diajukan: berapa banyak masyarakat yang sebenarnya hidup sangat dekat dengan jurang kemiskinan?
Karena seseorang tidak harus jatuh miskin terlebih dahulu untuk mengalami ketidakamanan ekonomi.
Guru honorer dengan gaji minim yang tidak punya dana darurat, pengemudi ojek online yang pendapatannya bergantung pada algoritma harian, pegawai swasta yang seluruh penghasilannya habis untuk biaya hidup bulanan, hingga pedagang kecil yang omzetnya belum pulih penuh sejak pandemi—mereka semua mungkin tidak masuk kategori miskin dalam statistik resmi, tetapi hidup mereka jauh dari aman.
Ironinya, kelompok inilah yang justru menopang sebagian besar ekonomi domestik Indonesia. Mereka membayar pajak, meski tidak besar. Mereka menjaga konsumsi rumah tangga tetap bergerak.
Mereka membeli motor dengan kredit, membayar cicilan rumah sederhana, menghidupkan pasar ritel, dan menjadi mesin utama ekonomi konsumsi nasional.
Namun, ketika tekanan hidup datang, mereka sering menghadapi semuanya sendirian. Negara baru hadir ketika mereka benar-benar jatuh. Cara pandang seperti ini perlu diubah.
DTSEN seharusnya tidak berhenti menjadi proyek modernisasi data semata. Sistem ini mestinya menjadi titik awal perubahan cara negara memahami kerentanan sosial.
Jika negara kini mampu melihat kondisi masyarakat secara lebih rinci, maka kebijakan perlindungan sosial juga harus bergerak lebih adaptif.
Kelompok menengah rentan mungkin tidak membutuhkan bantuan tunai permanen seperti kelompok miskin ekstrem. Namun, mereka membutuhkan bantalan agar tidak jatuh terlalu cepat ketika krisis datang.
Bentuknya bisa berupa akses kredit darurat berbunga rendah, subsidi pelatihan kerja, perlindungan kesehatan yang lebih fleksibel, atau skema perlindungan pendapatan sementara ketika kehilangan pekerjaan.
Karena biaya terbesar dalam sebuah krisis bukan hanya ketika orang jatuh miskin, tetapi ketika jutaan orang kehilangan rasa aman secara bersamaan.
Dan ketika rasa aman hilang, perilaku ekonomi ikut berubah. Masyarakat mulai menahan konsumsi, mengurangi belanja pendidikan, membatalkan rencana investasi keluarga, bahkan hidup dalam mode bertahan berkepanjangan. Dalam jangka panjang, ekonomi nasional kehilangan energi sosialnya.
Di titik inilah negara perlu memasang “sensor” baru. Bukan hanya sensor untuk mendeteksi kemiskinan ekstrem, tetapi juga sensor untuk membaca kerentanan sebelum masyarakat benar-benar tenggelam.
Sebab sebagian besar rakyat Indonesia hari ini sesungguhnya tidak sedang berdiri kokoh di permukaan. Mereka sedang melayang di tengah—tidak cukup miskin untuk terlihat, tetapi tidak cukup aman untuk tenang.
Dan seperti hukum "neutral buoyancy" dalam fisika, sesuatu yang melayang terlalu lama di tengah sering kali menciptakan ilusi bahwa semuanya baik-baik saja.
Sampai akhirnya, tanpa banyak suara, ia perlahan tenggelam.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang