Bappenas Wanti-wanti Risiko Green Inflation dari Transisi Energi yang Terburu-buru
Menurut Rachmat, perguruan tinggi di Tanah Air memiliki peran untuk menjawab pertanyaan tersebut.
(Kompas.com) 25/06/26 14:33 259543
JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, mengingatkan transisi energi harus jangan sampai membuat masyarakat kecil terdampak risiko inflasi hijau (green inflation).
Pesan itu Rachmat sampaikan saat membuka Sustainable Development Goal (SDGs) Center Conference 2026.
Adapun green inflationmerupakan kenaikan harga barang akibat kenaikan biaya produksi buntut transisi penggunaan energi terbarukan.
Rachmat mewanti-wanti, transisi ke energi hijau yang terlalu cepat berisiko menimbulkan green inflation.
“Haruskah kita dari energi fossil fuel langsung lompat ke energi baterai? Adakah cara yang yang lain supaya semua masyarakat kita tetap terbantu? Semua masyarakat kita nanti bebas dari green inflation, inflasi yang ditimbulkan karena transisi energi yang terlalu cepat dan terlalu mahal,” kata Rachmat di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Menurut Rachmat, perguruan tinggi di Tanah Air memiliki peran untuk menjawab pertanyaan tersebut.
Bappenas memang menggandeng perguruan tinggi untuk terlibat dalam SDGs, agenda atau pembangunan berkelanjutan yang disepakati 193 negara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
SDGs menetapkan 17 goal dengan sejumlah indikator yang kemudian diterjemahkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Ia berharap, perguruan tinggi berkontribusi dalam mewujudkan tujuan SDGs baik di sektor ekonomi, lingkungan, energi, dan lainnya.
Perguruan tinggi, menurutnya, mesti mengembangkan keunggulan komparatif berbagai daerah di Indonesia.
“Dalam suasana perubahan iklim yang makin lama makin tidak mudah kita atasi, posisi Indonesia menduduki posisi yang penting,” tutur Rachmat.
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Bappenas Leonardo A.A. Teguh Sambodo, mengatakan green inflation berkaitan erat dengan perubahan geopolitik yang saat ini terjadi.
Di sisi lain, green inflation juga terkait erat dengan kapasitas suatu negara dalam memastikan transisi energi tetap terjangkau.
“Mengapa demikian? Karena energi baru dan terbarukan saat ini teknologinya masih berkembang dan masih mahal,” ujar Teguh.
Berkaca dari kondisi tersebut, diperlukan banyak riset dan inovasi yang bisa membuat produksi teknologi energi baru dan terbarukan secara massal sehingga harganya terjangkau.
“Lebih affordable baik itu untuk pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat untuk bisa mengadopsinya,” kata Teguh.
Ia mengingatkan, transisi energi baru dan terbarukan rentan ketika masih mengandalkan pasokan dari negara lain.
Ketika rantai pasok itu terganggu, maka harga energi baru dan terbarukan menjadi semakin mahal.
“Oleh karena itu, apa yang kemudian kita harapkan adanya kolaborasi yang kuat antara pemerintah dengan dunia riset terutama yang berbasis universitas ini sangat penting,” ucap Teguh.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang