Bisnis.com, JAKARTA — Dunia bisnis sedang memasuki fase baru kecerdasan buatan. Kita belum lama terpukau oleh generativeartificial intelligence (AI) yang mampu menulis, merangkum, membuat gambar, dan membantu coding. Kini perubahannya bergerak lebih jauh ke agentic AI: sistem yang bukan hanya memberi jawaban, tetapi mulai mampu menjalankan tugas multi-langkah dengan lebih mandiri.

Anthropic, misalnya, pada 16 April 2026 merilis Claude Opus 4.7 dan menekankan penguatan pada coding, agents, vision, serta pekerjaan kompleks yang menuntut ketelitian dan konsistensi lebih tinggi. Pergeseran ini menandai bahwa AI tidak lagi sekadar alat bantu kreatif, tetapi mulai masuk ke wilayah eksekusi kerja yang lebih nyata.

Perubahan itu tidak berhenti pada teknologi. Ia sudah masuk ke ruang rapat direksi, strategi investasi, dan keputusan ketenagakerjaan. Dalam paparannya, Dario Amodei, CEO Anthropic, menggambarkan bahwa AI berpotensi mengguncang porsi besar pekerjaan white-collar level awal dalam rentang beberapa tahun ke depan. Pada saat yang sama, perusahaan digital besar juga bergerak ke arah efisiensi baru.

Reuters melaporkan bahwa Meta menargetkan gelombang PHK mulai 20 Mei 2026, dengan pemangkasan lanjutan masih mungkin terjadi pada tahun yang sama, seiring restrukturisasi dan fokus investasi pada AI. Reuters juga mencatat bahwa perusahaan-perusahaan lain mulai memangkas tenaga kerja ketika belanja dan prioritas bergeser ke AI.

Di tengah situasi itu, muncul satu pertanyaan yang sangat penting bagi pebisnis maupun masyarakat umum: jika hampir semua orang kini bisa memakai AI, siapa yang benar-benar akan menjadi pemenang?Jawabannya bukan sesederhana mereka yang paling cepat membeli teknologi baru.

Di era ketika akses terhadap AI makin luas, keunggulan tidak lagi otomatis datang dari kepemilikan teknologi. Keunggulan justru bergeser kepada kemampuan mengubah teknologi yang sama menjadi nilai yang nyata.

Infrastruktur Umum

Selama bertahun-tahun, banyak perusahaan merasa unggul karena memiliki tim teknologi besar, kemampuan membangun produk digital lebih cepat, dan kapasitas inovasi yang sulit ditiru. Namun logika itu mulai berubah. AI menurunkan hambatan masuk secara drastis. Pekerjaan yang dulu membutuhkan tim besar, waktu panjang, dan biaya tinggi kini semakin bisa dilakukan oleh organisasi yang lebih kecil, bahkan oleh individu, karena model-model baru makin kuat dan makin mudah diakses. Itu sebabnya teknologi yang dulu terasa eksklusif perlahan menjadi lebih umum.

Di sinilah argumen klasik Nicholas G. Carr kembali terasa relevan. Dalam artikel terkenalnya di Harvard Business Review, ia berpendapat bahwa ketika suatu teknologi menjadi sangat penting sekaligus tersedia luas, teknologi itu cenderung berubah dari sumber diferensiasi menjadi infrastruktur umum. Artinya, teknologi tetap penting, tetapi tidak lagi otomatis menjadi pembeda strategis yang tahan lama. Yang dahulu dianggap keunggulan, lama-lama berubah menjadi syarat minimum untuk tetap ikut bermain.

Itulah yang kini sedang terjadi dengan AI. Menggunakan teknologi AI menjadi perlu, tetapi tidak cukup. Sama seperti internet, cloud, atau sistem enterprise pada zamannya, AI akan makin menjadi bagian normal dari operasi bisnis. Dalam kondisi seperti itu, perusahaan tidak bisa lagi sekadar bangga karena sudah “mengadopsi AI”. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: AI itu dipakai untuk apa, dipakai oleh siapa, dan menghasilkan nilai seperti apa bagi pelanggan, biaya, kecepatan, serta mutu keputusan.

Kapabilitas Dinamis

Karena itu, pemenang di era AI bukanlah mereka yang sekadar memakai teknologi, melainkan mereka yang mampu mengubah AI menjadi keputusan yang lebih baik, eksekusi yang lebih kuat, dan model bisnis yang lebih relevan. AI memang dapat membantu perusahaan membaca data lebih cepat, menyusun opsi, mengotomasi pekerjaan rutin, dan memangkas waktu proses. Namun AI tidak otomatis membuat organisasi disiplin, tidak otomatis membuat strategi tepat, dan tidak otomatis membuat pelanggan puas. Teknologi bisa memperkuat organisasi, tetapi tidak dengan sendirinya menggantikan kualitas manajemen.

Di titik ini, gagasan dynamic capabilities dari David J. Teece menjadi sangat penting. Teece menjelaskan bahwa perusahaan perlu memiliki kemampuan untuk sensing, seizing, and reconfiguring: merasakan perubahan, menangkap peluang, dan menata ulang sumber daya secara berkelanjutan agar tetap relevan dalam lingkungan yang berubah cepat.

Dalam bahasa yang lebih sederhana, perusahaan yang menang bukan yang hanya punya teknologi, tetapi yang paling cepat belajar, paling tepat merespons, dan paling berani menyesuaikan diri sebelum terlambat.

Itulah sebabnya AI seharusnya dipahami sebagai penguat, bukan pengganti. Ia memperkuat perusahaan yang sudah memiliki arah strategis, proses yang rapi, dan disiplin eksekusi. Sebaliknya, bila organisasi dasarnya kacau, AI hanya mempercepat kekacauan.

Organisasi yang tidak memahami pelanggan akan semakin cepat menghasilkan jawaban yang salah. Organisasi yang tidak punya prioritas yang jelas akan makin cepat mengerjakan hal yang keliru. Maka, nilai AI tidak lahir dari kecanggihannya semata, tetapi dari kemampuan organisasi mengaitkannya dengan operasi, strategi, dan kebutuhan pasar.

Semakin AI menjadi umum, semakin jelas bahwa pembeda utama justru kembali kepada manusia. Penelitian Erik Brynjolfsson, Danielle Li, dan Lindsey Raymond menunjukkan bahwa bantuan generative AI dapat meningkatkan produktivitas pekerja layanan pelanggan sekitar 14% rata-rata, dengan dampak lebih besar bagi pekerja yang lebih baru atau kurang berpengalaman. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa nilai AI muncul bukan saat manusia disingkirkan, melainkan saat manusia dibantu untuk bekerja lebih baik.

Artinya, di tengah gelombang AI, perusahaan tetap membutuhkan manusia yang mampu berpikir jernih, memahami pelanggan, membaca konteks, bekerja sama, dan menjaga nilai. AI bisa membantu membuat ringkasan, tetapi tidak otomatis menggantikan penilaian. AI bisa memberi rekomendasi, tetapi tidak otomatis menggantikan tanggung jawab. AI bisa mempercepat output, tetapi tidak otomatis menjamin arah yang benar. Di sinilah letak pembeda yang sesungguhnya: kualitas manusia yang mengarahkan teknologi itu.

Karena itu, ketika semua orang bisa memakai AI, pemenangnya bukan otomatis yang paling cepat mengadopsi tools terbaru. Pemenangnya adalah mereka yang membangun manusia yang tepat: orang-orang yang mau belajar, cepat beradaptasi, kuat dalam analisis, disiplin dalam eksekusi, dan matang dalam nilai.

Teknologi bisa dibeli. Model bisa diakses. Tetapi budaya kerja, kedewasaan berpikir, kepekaan membaca situasi, dan kejernihan kepemimpinan tidak bisa disalin semudah itu. Justru karena AI makin merata, kualitas manusia makin menentukan hasil akhirnya.

Pada akhirnya, era AI bukan menghapus pentingnya manusia, tetapi memperjelasnya. Ketika teknologi menjadi semakin umum, murah, dan tersedia di mana-mana, medan persaingan bergeser. Bukan lagi terutama soal siapa yang punya teknologi paling canggih, melainkan siapa yang punya manusia paling siap untuk mengarahkannya.

Saat semua bisa memakai AI, pemenangnya adalah mereka yang mampu mengubah teknologi yang sama menjadi keputusan yang lebih baik, layanan yang lebih bernilai, dan organisasi yang lebih tangguh.

Bisnis.com, PALEMBANG — Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel menyiapkan total 2.080 kiloliter (KL) avtur selama periode keberangkatan jemaah haji melalui Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II.

Penerbangan haji Embarkasi Palembang dijadwalkan berlangsung mulai 22 April hingga 24 Juni 2026, dengan total 16 kelompok terbang (kloter). Selama periode tersebut, kebutuhan avtur menjadi faktor krusial guna memastikan kelancaran jadwal keberangkatan dan kedatangan pesawat pengangkut jemaah.

Area Manager Communication Relations & CSR Sumbagsel, Rusminto Wahyudi mengatakan pihaknya telah mengantisipasi lonjakan kebutuhan avtur dengan menyiapkan sistem distribusi yang andal dan terintegrasi.

“Pasokan avtur kami pastikan tetap aman melalui sistem distribusi terintegrasi hingga proses pengisian langsung ke pesawat (into-plane) di bandara. Hal ini untuk menjaga kelancaran operasional penerbangan haji di Embarkasi Palembang,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (24/4/2026).

Dia menuturkan, untuk menunjang kelancaran suplai, penyaluran avtur dilakukan melalui fasilitas Aviation Fuel Terminal (AFT) SMB II yang dilengkapi dukungan infrastruktur memadai.

Selain itu, sebanyak tujuh unit mobil refueler disiagakan guna mempercepat proses pengisian bahan bakar pesawat selama periode puncak keberangkatan.

“Pertamina juga menerapkan pengelolaan logistik yang adaptif serta monitoring operasional secara berkala guna mengantisipasi potensi peningkatan konsumsi avtur, terutama pada fase padat penerbangan,” jelasnya.

Rusminto menambahkan, dukungan energi yang andal menjadi bagian penting dalam menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam menjamin mobilitas udara jemaah.

Dengan kesiapan pasokan ini, distribusi avtur diharapkan berjalan optimal sehingga operasional penerbangan haji dari Sumatra Selatan dapat berlangsung aman, tepat waktu, dan sesuai standar.

“Kami berkomitmen memberikan layanan energi terbaik sekaligus mendoakan seluruh jemaah haji agar diberikan kelancaran perjalanan, kesehatan selama beribadah, dan kembali ke Tanah Air sebagai haji yang mabrur,” pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Sebanyak puluhan calon jemaah haji Embarkasi Surabaya dikabarkan sempat mengalami gangguan kesehatan, seperti kelelahan yang memicu timbulnya gejala penyakit metabolik seperti tekanan darah tinggi (hipertensi), saat tiba hingga menetap di Asrama Haji Kelas I Surabaya.

Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK) Surabaya Rosidi Roslan memaparkan sebanyak 33 calon jemaah haji yang berasal dari kloter tiga hingga enam Embarkasi Surabaya yang dilaporkan sempat menjalani perawatan oleh petugas medis di klinik setempat.

Rosidi menerangkan keluhan kesehatan yang dikeluhkan oleh para calon jemaah haji tersebut mayoritas disebabkan oleh gejala tekanan darah tinggi (hipertensi) hingga kelelahan usai menempuh perjalanan panjang hingga tiba di asrama haji.

"Ada 33 kunjungan [calon jemaah haji Embarkasi Surabaya] ke klinik, dan kebetulan itu yang sebagian besar jemaah haji calon jemaah haji itu keluhannya seperti kelelahan, ada juga yang hipertensi," beber Rosidi, Kamis (23/4/2026).

Selain itu, Rosidi juga memastikan bahwa keluhan kesehatan yang sempat diderita puluhan calon jemaah haji tersebut sama sekali tidak menghambat keberangkatan mereka untuk menunaikan ibadah menuju Tanah Suci.

Lebih lanjut, dia juga menyatakan bahwa seluruh petugas kesehatan yang diterjunkan untuk melayani puluhan ribu calon jemaah haji telah melakukan kontrol secara menyeluruh terhadap kesehatan mereka.

Segenap calon jemaah haji Embarkasi Surabaya telah diimbau secara rutin untuk dapat menjaga kondisi fit dengan istirahat yang cukup, menjaga pola makan, hingga mengonsumsi obat-obatan pribadi bila diperlukan.

"Jadi semuanya dalam keadaan layak terbang. Belum ada rujukan ke rumah sakit ya. Kita sudah mengizinkan, sudah diperiksa semua," urainya.

Lebih lanjut, Rosidi juga menjelaskan selain memberi catatan khusus terhadap gejolak kondisi kesehatan, seperti hipertensi yang dipicu oleh kelelahan, petugas BBKK Surabaya juga telah menyiapkan langkah antisipasi bagi calon jemaah haji yang tengah mengandung guna menghindari risiko keguguran. Ia menegaskan bahwa batas usia kehamilan yang diperkenankan untuk dapat mengikuti rangkaian perjalanan ibadah haji adalah di bawah 26 minggu.

"Jadi kalau di kondisi haji sekarang ya, yang kita perbolehkan itu di dalam kondisi [usia kehamilan calon jemaah haji] di bawah 26 minggu," tegasnya.

Rosidi menyatakan pihaknya juga belum menemui calon jemaah haji yang hamil sejauh ini. BBKK Surabaya juga menyatakan segenap calon jemaah haji Embarkasi Surabaya, mulai dari kloter satu hingga enam, tidak ada yang terhalang keberangkatan menuju Arab Saudi karena faktor kesehatan.

"Sampai saat ini sampai ke kloter tiga hingga enam, sampai sekarang kondisinya, keadaan jemaah dalam keadaan sehat," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebut antusiasme pendaftar untuk bergabung dalam program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) begitu besar. Pendaftaran seleksi nasional SDM KNMP akan ditutup pada 24 April 2026.

“Per hari ini, pukul 10.00 WIB, jumlah pelamar dari empat jabatan yang dibuka telah mencapai 118.676 orang, mencerminkan besarnya minat masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan,” ujar Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), I Nyoman Radiarta, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Nyoman mengatakan setiap lokasi KNMP akan diisi oleh empat posisi kunci yang saling terintegrasi, yakni Manajer Operasional, Kepala Produksi, Penjamin Mutu, dan Administrasi Keuangan. Ia menegaskan rekrutmen ini dirancang untuk melahirkan SDM unggul yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga tangguh secara karakter.

“KNMP membutuhkan SDM yang tidak hanya mampu bekerja, tetapi juga mampu memimpin, beradaptasi, dan menciptakan nilai tambah. Karena itu, peserta terpilih akan dibekali pelatihan komponen cadangan untuk membentuk kedisiplinan dan ketahanan, serta pelatihan manajerial dan tematik sesuai kebutuhan lapangan,” ucap Nyoman.

Nyoman menerangkan pelatihan komponen cadangan menjadi bagian penting dalam tahapan seleksi nasional yang tidak hanya menguji kompetensi, tetapi juga membentuk karakter, kepemimpinan, serta kemampuan problem solving di lapangan. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan pengelola kawasan perikanan yang profesional, mandiri, dan berorientasi pada hasil.

Secara nasional, sambung Nyoman, kebutuhan SDM KNMP mencapai 5.476 orang yang akan ditempatkan di berbagai lokasi di Indonesia sebagai bagian dari upaya percepatan operasionalisasi kawasan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan. Ia mengatakan empat posisi yang dibutuhkan yakni manajer operasional, kepala produksi, penjamin mutu, dan administrasi keuangan.

“Manajer Operasional berperan sebagai penggerak utama usaha, mulai dari menyusun rencana operasional, mengoordinasikan unit usaha, hingga mengambil keputusan strategis berbasis data lapangan,” lanjut Nyoman.

Nyoman menyampaikan posisi ini menjadi kunci dalam memastikan seluruh aktivitas bisnis berjalan efektif, adaptif, dan berkelanjutan. Di sisi teknis, Kepala Produksi bertanggung jawab merencanakan dan mengoptimalkan kegiatan produksi, memastikan efisiensi, serta mengelola sarana dan prasarana perikanan.

“Peran ini juga mencakup pengawasan proses pascaproduksi agar hasil perikanan tetap terjaga kualitas dan nilainya di pasar,” lanjut dia.

Sementara itu, kata Nyoman, Penjamin Mutu memastikan produk perikanan memenuhi standar kualitas melalui penerapan sistem jaminan mutu dari hulu ke hilir, pengawasan higiene dan sanitasi, serta pengendalian rantai dingin. Peran ini menjadi krusial dalam menjaga daya saing produk di pasar yang semakin menuntut kualitas tinggi.

Nyoman menambahkan Administrasi Keuangan berperan menjaga kesehatan usaha melalui pencatatan transaksi, pengelolaan arus kas, penyusunan laporan keuangan, hingga mendukung akses pembiayaan. Transparansi dan akuntabilitas keuangan menjadi fondasi keberlanjutan usaha KNMP.

“Dengan waktu pendaftaran yang tersisa sangat terbatas, masyarakat yang memenuhi kualifikasi diimbau untuk segera memanfaatkan peluang ini,” sambung dia.

Nyoman mengatakan program KNMP menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam membangun ekosistem usaha perikanan yang terintegrasi, modern, dan berdaya saing, sekaligus membuka ruang kontribusi nyata bagi generasi muda dalam mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir. Perekrutan ini sejalan dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang menegaskan program KNMP merupakan bagian dari transformasi sektor kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru.

“KNMP harus menjadi motor penggerak ekonomi di desa pesisir. Kita ingin memastikan pengelolaan perikanan dilakukan secara modern, terintegrasi, dan memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Karena itu, SDM yang direkrut harus unggul, berintegritas, dan siap menjadi agen perubahan di lapangan,” kata Trenggono.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2026 bisa menembus level 5,7 persen. Pemerintah memastikan terus menggelontorkan stimulus untuk menguatkan ekonomi.

“Pertumbuhannya (kuartal II 2026) 5,7 persen. Kita akan dorong ke sana untuk April, Mei, dan Juni,” ujar Purbaya dalam agenda Media Briefing di Kantor Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Kementerian Keuangan RI, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Saat disinggung mengenai harga-harga kebutuhan masyarakat mulai naik, imbas kenaikan harga energi di tengah dinamika tantangan ketidakpastian global, Purbaya mengatakan mampu mengatasinya. Termasuk juga meskipun tidak adanya momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yang diyakini mendorong ekonomi pada kuartal tersebut.

“Nanti begitu April datanya clear, kita lihat, kita akan kasih dorongan lagi ke ekonomi. Kalau mengalami perlambatan, saya akan monitor terus kondisi perekonomian kita. Kalau melambat, saya akan kasih stimulus dari berbagai sisi,” tuturnya.

Stimulus tersebut, kata dia bisa berupa cash management atau pengelolaan penerimaan dan pengeluaran yang akan diperbaiki dan lebih diperkuat, maupun dengan mempercepat belanja Kementerian/Lembaga (K/L).

Diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada sepanjang 2025 yakni 5,11 persen. Perinciannya ekonomi tumbuh 4,87 persen pada kuartal I 2025, 5,12 persen pada kuartal II 2025, dan 5,04 persen pada kuartal III 2025, serta 5,39 persen pada kuartal IV 2025.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026 belum dirilis secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pengumuman rilisnya direncanakan pada 5 Mei 2026.

Adapun pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2026 tentu saja belum dirilis, namun cukup banyak yang mengekspektasikannya lebih rendah, diantaranya karena ekspektasi dampak perang Timur Tengah dan dinamika geopolitik dan geoekonomi global akan kentara. Juga adanya banyak kritik soal tidak cukup kuatnya kondisi fundamental ekonomi domestik. Serta tidak adanya momen HBKN pada kuartal tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merespons kebijakan Amerika Serikat yang mengenakan tarif tinggi pada panel surya asal Indonesia.

Tarif bea masuk tersebut berada di kisaran 86 persen hingga 143,3 persen.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan pemerintah sedang menghitung dampaknya, terutama pada volume ekspor yang terdampak.

"Jadi kita juga melihat itu volume yang di ekspor ke Amerika itu berapa, dan dikenakan tarif itu kira-kira berapa banyak volumenya," ujarnya di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Pemerintah menyiapkan langkah antisipasi melalui penguatan pasar domestik. Salah satu fokus utama adalah percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya.

"Arahan dari Presiden itu bagaimana kita juga mempercepat untuk PLTS 100 gigawatt untuk kebutuhan dalam negeri. Jadi ini akan berimbang," kata dia.

Tahap awal diarahkan pada pembangunan PLTS berkapasitas 17 gigawatt. Rencana lokasi dan proyek masih disusun Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.

Kapasitas tersebut akan ditingkatkan bertahap hingga mencapai target 100 gigawatt.

"Jadi ini dilakukan prioritas 17 gigawatt terlebih dulu, kemudian secara bertahap akan dipenuhi sampai dengan 100 gigawatt," ucapnya.

Kebijakan AS berasal dari penetapan bea antidumping sementara terhadap impor sel dan panel surya dari Indonesia.

Produk Indonesia dinilai dijual di bawah harga wajar di pasar AS.

Tarif ditetapkan berbeda untuk tiap perusahaan. PT REC Solar Energy dikenakan tarif 85,99 persen. PT Blue Sky Solar mencapai 143,3 persen. Eksportir lain dikenakan tarif 104,38 persen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Nike mengumumkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terbaru pada Kamis (23/4/2026) yang berdampak pada sekitar 1.400 karyawan di seluruh organisasi, dengan sebagian besar berasal dari divisi teknologi.

Dalam memo COO Venkatesh Alagirisamy, perusahaan menjelaskan langkah ini merupakan bagian dari strategi “Win Now” untuk memperbaiki kinerja.

Caranya antara lain dengan merapikan tim teknologi, memperbarui proses produksi Air, memindahkan sebagian operasional Converse, serta menyatukan pengelolaan bahan baku dengan tim produksi sepatu dan pakaian agar lebih efisien.

“Secara keseluruhan, perubahan ini akan mengakibatkan pengurangan sekitar 1.400 posisi di operasi global, dengan mayoritas berada di bidang teknologi,” tulis Alagirisamy dilansir CNBC.

“Pengurangan ini sangat berat bagi karyawan yang terdampak maupun tim di sekitarnya,” lanjutnya.

Juru bicara Nike menyatakan bahwa langkah ini bertujuan untuk memposisikan perusahaan agar lebih adaptif terhadap perkembangan industri olahraga sekaligus mempercepat pertumbuhan.

PHK ini mencakup karyawan di Amerika Utara, Asia, dan Eropa, serta mewakili kurang dari 2 persen total tenaga kerja global Nike.

“Ini bukan arah baru, melainkan tahap lanjutan dari transformasi yang sudah berjalan,” tambah Alagirisamy.

Nike menyebutkan bahwa karyawan yang terdampak mulai akan diberitahu sejak Kamis.

CEO Elliott Hill tengah berupaya membalikkan kinerja perusahaan setelah beberapa tahun mengalami penurunan penjualan. Meski telah menunjukkan kemajuan awal, proses tersebut tidak lepas dari tantangan.

Sebelumnya, Nike telah mengumumkan pemangkasan 775 pekerjaan pada Januari, terutama di pusat distribusi di Amerika Serikat, sebagai bagian dari percepatan otomatisasi.

Langkah tersebut merupakan bagian dari target perusahaan untuk kembali pada pertumbuhan jangka panjang yang menguntungkan.

PHK tersebut juga menyusul pemangkasan tenaga kerja pada musim panas tahun lalu yang berdampak pada kurang dari 1 persen staf korporat, dalam upaya penyesuaian bisnis.

Dalam laporan kinerja kuartal fiskal ketiga bulan lalu, Nike memperingatkan bahwa penjualan diperkirakan masih akan menurun sepanjang tahun, terutama akibat proyeksi penurunan sekitar 20 persen di pasar China pada kuartal berjalan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta agar Badan Gizi Nasional (BGN) lebih efisien dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Lembaga ini tengah menghadapi kritik karena menganggarkan belanja sejumlah barang yang dianggap pemborosan, di antaranya pengadaan kaos kaki hingga Rp 6,9 miliar.

“Kami mendukung MBG, tapi kami minta ke MBG itu supaya lebih efisien lah. Itu saja kira-kira,” kata Purbaya saat media briefing di kantor Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Jakarta Selatan, Jumat (24/4)

Bendahara negara ini pun mengaku kerap berdialog dengan Kepala BGN Dadan Hindayana terkait dengan pelaksanaan MBG. Ia pun memastikan BGN telah melaksanakan efisiensi dalam pelaksanaan MBG.

Salah satu efisiensi yang dilakukan MBG adalah memangkas pembagian MBG dari semula 6 hari menjadi 5 hari dalam seminggu.

“Mereka juga akan kendalikan yang lain-lain sehingga anggarannya akan jauh lebih kurang dari yang Rp 335 triliun itu. Jadi, akan ada banyak penghematan untuk MBG” kata Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa rencana pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) jasa jalan tol hingga untuk orang kaya (high-net worth individual) tidak akan berlaku tahun ini.

Untuk diketahui, sejumlah kerangka regulasi yang tengah dipersiapkan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) itu tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029.

Purbaya mengatakan bahwa regulasi pemungutan pajak yang tertuang dalam Renstra ini masih dalam pipeline alias belum ada yang dilaksanakan. Dia menegaskan komitmennya untuk tidak membuat pungutan pajak baru atau menaikkan tarif pajak sebelum ekonomi tumbuh lebih tinggi.

"Jadi posisi kami enggak berubah. Kami tidak akan mengenakan pajak tambahan sampai ekonomi dipandang cukup baik dan daya beli masyarakat sudah cukup kuat. Itu patokan utamanya," terangnya kepada wartawan di kantor Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kemenkeu, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Purbaya bahkan mengaku belum mengetahui terkait dengan Renstra salah satu unit di bawah kementeriannya itu. Dalam waktu dekat, dia memastikan DJP akan mengoptimalkan peraturan perpajakan yang sudah ada saat ini.

Fokus dari otoritas fiskal, terang Purbaya, adalah melakukan penegakan hukum bagi para wajib pajak (WP) yang tidak patuh termasuk melakukan praktik underinvoicing.

Salah satu praktik underinvoicing yang tengah diincarnya adalah perusahaan baja yang merupakan penanaman modal asing (PMA) China. Jumlahnya ada sekitar 40 perusahaan yang diduga belum patuh membayar kewajiban pajaknya sebagai aturan berlaku.

"Kami akan kejar lagi, baru dikejar dua. Rupanya belum cukup tegas tindakannya. Saya dapat laporan perusahaan-perusahaan baja yang 40 menjalankan bisnis tanpa membayar pajak semestinya masih jalan seperti biasa, business as usual," kata Purbaya.

Sebelumnya, Purbaya telah melakukan sidak ke perusahan dimaksud di Kabupaten Tangerang, Kamis (5/2/2026). Purbaya mengungkap potensi kerugian negara yang mencapai Rp4 triliun per tahun akibat ulah pengusaha nakal tersebut.

Mantan Deputi Kemenko Maritim dan Investasi itu turun langsung ke lokasi PT PSM, salah satu dari tiga entitas utama yang tengah diusut.

Emiten milik pengusaha jalan tol Jusuf Hamka alias Babah Alun, PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), belum lama ini memenangkan gugatan atas perselisihannya dengan PT MNC Asia Holding Tbk (BHIT).

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang menyidangkan perkara itu menghukum Hary Tanoesoedibjo atau HT selaku pendiri dan pemilik BHIT untuk membayar ganti rugi ke CMNP. Nilai ganti yang harus dibayar mencapai Rp 531 miliar serta bunga 6% per tahun.

Lalu, bagaimana sebenarnya duduk perkara kasus antara dua taipan tersebut?

Bermula 27 Tahun Silam

Sejatinya, kasus ini dimulai pada 1999. Perkara ini berawal dari sengketa transaksi tukar-menukar surat berharga berupa negotiable certificate of deposit (NCD) antara CMNP dan PT Bank Unibank Tbk pada Mei 1999 senilai US$ 28 juta.

CMNP menilai transaksi tersebut tidak sah secara hukum dan merugikan perseroan. Selain HT dan BHIT, gugatan juga menyeret pihak lain yang dinilai terlibat dalam transaksi tersebut yakni Tito Sulistio dan Teddy Kharsadi.

Direktur Independen CMNP, Hasyim mengatakan, langkah hukum ini ditempuh untuk memperoleh kepastian hukum atas transaksi yang dilakukan lebih dari dua dekade lalu.

“Perseroan (CMNP) melakukan upaya hukum ini dengan maksud untuk mendapatkan kepastian hukum atas transaksi tukar menukar surat berharga yang pernah dilakukan oleh perseroan pada 1999, dengan melibatkan masing-masing tergugat,” ujar Hasyim.

Dalam dokumen perkara, CMNP juga meminta pengadilan menyatakan sah sita jaminan atas aset milik HT dan BHIT serta mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan.

Sebelumnya, rencana gugatan itu telah disampaikan CMNP melalui keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam surat tertanggal 3 Maret 2025 yang ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Merespons gugatan tersebut, manajemen BHIT menyatakan tidak mengetahui secara pasti dasar gugatan yang diajukan CMNP. Direktur BHIT Tien menilai sengketa tersebut seharusnya ditujukan kepada Unibank sebagai pihak dalam transaksi utama.

Ia menjelaskan, pada saat transaksi berlangsung, BHIT yang saat itu masih bernama PT Bhakti Investama Tbk hanya berperan sebagai perantara (arranger).

“Sepahaman perseroan, gugatan CMNP adalah dikarenakan transaksi CMNP dengan Unibank senilai US$ 28 juta pada 26 tahun yang lalu, tepatnya pada 12 Mei 1999, di mana perseroan bertindak sebagai arranger,” tulis Tien dalam keterbukaan informasi BEI.

Sementara itu, Direktur Legal BHIT Chris Taufik juga menilai gugatan tersebut lemah secara hukum karena tidak memuat seluruh fakta yang relevan.

Dia mengatakan, setelah transaksi selesai pada 1999, peran BHIT sebagai perantara telah berakhir. Sejak saat itu, seluruh komunikasi terkait transaksi dilakukan langsung antara CMNP dan Unibank.

Majelis hakim menemukan bahwa NCD yang diterbitkan Unibank tidak dapat dicairkan. Pengadilan menilai, pihak tergugat, dalam hal ini HT dan BHIT, seharusnya mengetahui instrumen tersebut tidak memenuhi ketentuan sejak awal.

“Tergugat selaku pihak yang menginisiasi, menawarkan, dan menyerahkan NCD kepada penggugat sejak semula sepatutnya mengetahui bahwa NCD tersebut tidak memenuhi ketentuan,” ujar Juru Bicara PN Jakarta Pusat, Sunoto, dalam keterangan resmi, Kamis (23/4).

Dalam gugatannya, CMNP awalnya menuntut ganti rugi sebesar US$ 28 juta atau sekitar Rp 481 miliar serta bunga majemuk 2% per bulan. Namun, majelis hakim menolak sebagian besar tuntutan tersebut.

Pengadilan memutuskan ganti rugi materiil tetap sebesar US$ 28 juta atau setara Rp 481 miliar dengan bunga wajar 6% per tahun. Selain itu, hakim juga mengabulkan ganti rugi immateriil sebesar Rp 50 miliar, sehingga total kewajiban yang harus dibayar mencapai Rp 531 miliar, di luar bunga berjalan.

Majelis hakim menyatakan HT dan BHIT terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan bertanggung jawab secara tanggung renteng. Putusan ini juga didasarkan pada doktrin piercing the corporate veil, yakni membuka tabir perusahaan karena tergugat dinilai tidak beritikad baik dan memanfaatkan entitas korporasi dalam transaksi.

Meski demikian, putusan ini masih bersifat tingkat pertama. Para pihak yang tidak menerima putusan tersebut dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam waktu 14 hari sejak putusan diberitahukan.

Reaksi BHIT

Sementara itu, BHIT menyatakan akan menempuh upaya banding atas putusan PN Jakpus terkait perkara gugatan yang diajukan CMNP. Perseroan menilai putusan tersebut belum bersifat final dan belum memiliki kekuatan hukum tetap sehingga belum dapat dieksekusi.

Dalam keterangan resminya, manajemen BHIT menjelaskan bahwa putusan perkara nomor 142/PDT.G/2025/PN.JKT.PST yang dibacakan pada 22 April 2026 masih terbuka untuk upaya hukum lanjutan.

"Putusan belum final, belum berkekuatan hukum tetap dan belum dapat dilaksanakan karena masih ada upaya banding di pengadilan tinggi, dilanjutkan dengan kasasi bahkan upaya peninjauan kembali juga dapat ditempuh apabila ada pihak yang tidak puas," kata Legal Counsel MNC Group, Chris Taufik, dalam rilis tersebut, dikutip Jumat (24/4).

BHIT menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam putusan PN Jakpus tersebut. Salah satunya terkait pihak yang dinilai paling bertanggung jawab atas pembayaran NCD, yakni PT Bank Unibank Tbk, justru tidak menjadi pihak yang dibebankan tanggung jawab dalam putusan. Sebaliknya, tanggung jawab tersebut dibebankan kepada para tergugat yang disebut hanya berperan sebagai broker atau arranger.

Perseroan juga menyoroti bahwa apabila Unibank tidak dinyatakan sebagai bank beku kegiatan usaha pada 29 Oktober 2001, maka kewajiban pembayaran NCD kepada CMNP diyakini dapat diselesaikan oleh bank tersebut. Selain itu, BHIT menegaskan tidak memiliki keterlibatan dalam proses yang menyebabkan Unibank menjadi bank beku kegiatan usaha karena bukan bagian dari pengurus maupun pemegang saham bank tersebut.

Manajemen BHIT juga menyebut bahwa CMNP sebenarnya telah menerima pembayaran dari negara dalam bentuk restitusi pajak pada 2013. Hal ini dinilai menjadi salah satu aspek penting yang seharusnya turut dipertimbangkan dalam perkara tersebut.

BHIT pun mempertanyakan langkah PN Jakpus yang merilis siaran pers mengenai pertimbangan hakim, sementara salinan lengkap putusan perkara itu justru belum diterima perseroan. "Siaran pers yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 April 2026 juga patut dipertanyakan karena sudah menyebutkan pertimbangan hakim sementara putusan belum ada atau belum diterima oleh perseroan," kata Chris.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, BHIT memastikan akan melanjutkan proses hukum ke tingkat banding guna menguji kembali putusan yang telah dijatuhkan.

KOMPAS.com - PT Bank Mandiri Tbk membagikan tips investasi yang mudah bagi pemula.

Sebelum melakukan investasi, ada baiknya mengenali lebih dulu tujuan dari menanam modal.

"Jangan ragu untuk mulai berinvestasi. Semakin cepat anda memulainya, semakin besar pula manfaat yang akan anda rasakan di masa mendatang," jelas mandiri-investasi.co.id.

Berikut beberapa tips investasi dari Bank Mandiri.

Tips investasi dari Bank Mandiri

Ada empat poin memulai investasi dengan aman dan tak perlu mengeluarkan modal besar. Berikut penjelasannya.

Kenali kebutuhan dan tujuan anda

• Apa tujuan anda berinvestasi? Membeli rumah pribadi, mengumpulkan uang muka untuk membeli kendaraan idaman, berlibur sekeluarga ke Eropa, atau yang lainnya?
• Berapa jangka waktu yang anda miliki untuk mencapai tujuan tersebut? 1 tahun, 5 tahun, 7 tahun, atau 10 tahun?

Kenali karakter investasi dan profil risiko anda

Berangkat dari tujuan dan jangka waktu investasi yang anda miliki, saatnya untuk mengenal karakter investasi dan profil risiko anda lebih jauh.

• Instrumen investasi apa yang terbaik untuk anda? Emas, saham, atau reksa dana?
• Seperti apa profil risiko Anda? Konservatif, moderat, atau agresif?

Konsultasikan hal di atas dengan manajer investasi pilihan anda untuk membuat keputusan berinvestasi yang tepat. Untuk memahami karakter investasi dan profil risiko anda dengan lebih mendalam, anda dapat mengisi profil pemodal atau menghubungi Mandiri Investasi di 021-5273110.

Buka rekening investasi

Setelah mengetahui portofolio investasi yang ingin Anda bangun, segera buka rekening investasi bisa secara online maupun datang langsung ke kantor cabang Bank Mandiri terdekat.

Monitor pertumbuhan investasi anda secara berkala

Setelah investasi anda mulai berjalan, jangan lupa untuk memonitornya secara berkala. Anda dapat memonitor investasi reksa dana anda, misalnya setiap 6 bulan atau setahun sekali, untuk memastikan bahwa investasi anda masih berada di jalur yang tepat.

Bisnis.com, SURABAYA — Pemerintah pusat saat ini masih mematangkan rencana untuk mempercepat rencana proses pembangunan infrastruktur tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall.

Terbaru, saat ini proyek strategis yang akan berlokasi di sepanjang pesisir pantai utara (Pantura) Jawa tersebut sudah memasuki tahapan penelitian dan pengumpulan data untuk segera dilakukan tahapan groundbreaking yang rencananya berjalan pada tahun ini.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) Didit Herdiawan Ashaf usai bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (24/4/2026).

Didit mengungkapkan bahwa progres perkembangan proyek Giant Sea Wall tersebut saat ini adalah masih dilakukannya pendalaman hingga pengumpulan data secara komprehensif oleh berbagai pakar maupun lembaga-lembaga terkait.

Lebih lanjut, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan itu juga menyebut proyek yang dibangun dengan panjang sekitar 500-700 kilometer yang membentang dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur tersebut akan dibangun di tengah perairan lepas sejauh 4-6 kilometer dari pesisir pantai.

"[Proyek Giant Sea Wall] sedang dilaksanakan penelitian dan assessment. Seperti apa nanti dibangun di tengah laut, sekitar 4 sampai 6 kilometer di bibir pantai," ungkap Didit.

Mengenai waktu pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dinilai mampu menyelamatkan 60% pusat industri nasional dan lebih dari 30 juta penduduk itu, Didit menyebut akan dilakukan usai groundbreaking program serta groundbreaking infrastruktur rampung dilaksanakan.

Seperti diketahui, proyek tersebut ditargetkan akan mulai menjalani groundbreaking pada sekitar September 2026 mendatang.

"Rencananya kita akan melaksanakan kegiatan ini, setelah selesai semua baru kita siapkan karena ada dua program di dalamnya. Ada groundbreaking program, ada groundbreaking infrastruktur. Harus berjalan bersama-sama. Kira-kira seperti itu ya," bebernya.

Sebagai informasi, proyek Giant Sea Wall menjadi upaya pemerintah dalam mengatasi penurunan muka tanah dan ancaman banjir rob di wilayah pesisir, khususnya Pantai Utara Jawa.

Proyek ini juga menjadi bagian dari agenda besar pembangunan infrastruktur berbasis mitigasi perubahan iklim. Giant Sea Wall bertujuan untuk melindungi puluhan juta penduduk pantai utara Jawa dari banjir rob, penurunan muka tanah, dan perubahan iklim.