Bisnis.com, JAKARTA — Emiten peritel dengan jenama MR.D.I.Y., PT Daya Intiguna Yasa Tbk. (MDIY) resmi menjalin kemitraan strategis dengan KK Group, perusahaan ritel asal China yang dikenal sebagai retailer untuk konsumen muda.

Kolaborasi ini berfokus pada pengembangan sejumlah merek utama di bawah naungan KK Group, yakni X11, KKV, dan The Colorist. Merek-merek tersebut dikenal mengusung konsep toko modern dengan pendekatan visual yang kuat dan pengalaman belanja interaktif.

Direktur Utama MR.D.I.Y. Indonesia Edwin Cheah mengatakan langkah ini menjadi bagian dari strategi perseroan untuk memperluas eksposur di segmen ritel gaya hidup yang tengah berkembang pesat, sekaligus menjawab perubahan preferensi konsumen yang makin mengedepankan pengalaman berbelanja.

“Melalui kemitraan ini, MR.D.I.Y. Indonesia mengambil posisi sebagai investor dengan kepemilikan nonpengendali pada entitas terkait dalam KK Group,” ujarnya dalam pernyataan tertulis, Jumat (1/5/2026).

Perseroan menegaskan bahwa investasi tersebut telah dilakukan dengan tata kelola yang baik serta pengawasan keuangan yang memadai, sejalan dengan prinsip investasi dan kerangka manajemen risiko perusahaan.

Dia melanjutkan kemitraan ini memberikan ruang bagi MR.D.I.Y. Indonesia untuk memperluas eksposur terhadap konsep ritel gaya hidup yang sejalan dengan preferensi konsumen saat ini. Hal ini juga mempertegas komitmen kami untuk terus memberikan nilai terbaik bagi keluarga Indonesia.

Adapun MDIY mencetak laba bersih senilai Rp306,5 miliar pada kuartal I/2026. Laba bersih ini meningkat 35,5% secara tahunan dari Rp226,2 miliar pada kuartal I/2025.

Pada saat yang bersamaan, perseroan juga meraup pendapatan selama kuartal I/2026 senilai Rp2,4 triliun atau tumbuh 31,0% secara tahunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu senilai Rp1,8 triliun.

Menurut Edwin, dengan pertumbuhan profitabilitas, peningkatan margin, serta fondasi keuangan yang lebih kuat menegaskan kemampuan perseroan untuk berekspansi secara efisien sambil menjaga disiplin keuangan.

Per kuartal I/2026, perseroan juga membuka 56 toko, sehingga total jumlah toko kelolaan MR.D.I.Y. Indonesia mencapai 1.278 toko di seluruh Indonesia.

Ekspansi yang berlanjut ini, sambungnya, didorong dengan strategi memperluas aksesibilitas serta memperkuat skalabilitas proposisi everyday value di berbagai kondisi pasar di Indonesia, di tengah dinamika makroekonomi.

Menghadapi kondisi makroekonomi yang memengaruhi sentimen konsumen, dia mengatakan masyarakat Indonesia makin selektif dan makin sadar akan nilai dalam setiap keputusan belanja.

Perseroan juga terus melakukan inisiatif pembaruan toko dan strategi kurasi produk, termasuk menghadirkan pilihan produk yang disesuaikan dengan momentum budaya penting seperti Ramadan dan Idulfitri, serta memperkuat pengalaman berbelanja melalui tampilan toko yang lebih menarik dan relevan dengan kebutuhan pelanggan.

Perseroan melihat ruang ekspansi yang masih sangat besar. Penetrasi ritel modern, khususnya di kota tier 2 dan tier 3, masih relatif rendah dan kebutuhan masyarakat terhadap produk rumah tangga yang terjangkau terus bertumbuh.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten afiliasi Prajogo Pangestu, PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) membukukan laba bersih sebesar US$5,69 juta sepanjang kuartal pertama 2026. Raihan tersebut sejalan dengan pendapatan perseroan yang melesat dua digit.

Melansir laporan keuangan kuartal I/2026 yang tidak diaudit, CUAN membukukan total pendapatan sebesar US$371,33 juta, atau meningkat 73,6% secara year on year (YoY).

Seluruh core bisnis CUAN mencatat pertumbuhan kinerja. Penjualan batu bara yang berkontribusi paling besar, tumbuh 123,8% YoY menjadi US$129,52 juta. Berikutnya, sektor penambangan juga meningkat 55,8% YoY menjadi US$109,19 juta.

Sementara itu, segmen konstruksi dan rekayasa membukukan kontribusi pendapatan sebesar US$106,43 juta, atau meningkat 54% YoY.

Adapun, ekspansi CUAN melalui anak usahanya, PT Petrosea Tbk. (PTRO) di segmen lini bisnis baru Engineering, Procurement, Construction, and Installation (EPCI) minyak dan gas (migas) lepas pantai sejak kuartal kedua tahun lalu sekarang semakin menunjukkan kontribusinya.

Dalam kuartal pertama 2026, segmen bisnis EPCI minyak bumi dan gas lepas pantai menyumbang pendapatan US$13,59 juta, di mana kuartal satu 2025 lalu masih nihil.

Sementara itu, pendapatan segmen jasa turun 25,5% YoY menjadi US$12,10 juta dan segmen lain-lain mengalami koreksi 23,1% YoY menjadi US$0,50 juta.

Di sisi lain, CUAN juga mencatat kenaikan beban pokok pendapatan sebesar 59,9% YoY dari US$197,01 juta menjadi US$315,06 juta.

Laba bruto perseroan melonjak 232,6% YoY menjadi US$56,27 juta, sejalan dengan pertumbuhan solid di sisi top line meskipun ada kenaikan signifikan di pos beban pokok pendapatan.

Sementara di sisi bottom line, laba neto tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih CUAN tercatat sebesar US$5,69 juta. Raihan laba bersih ini meroket 232,7% dari laba bersih periode sebelumnya sebesar US$1,71 juta.

Menilik neraca keuangan, sampai dengan akhir Maret 2026 CUAN membukukan total aset sebesar US$2,76 miliar atau meningkat 2,5% secara year to date (YtD), Sementara itu, total liabilitas CUAN naik 3,2% YtD menjadi US$2,13 miliar, dan jumlah ekuitas tumbuh tipis sebesar 0,3% YtD menjadi US$628,24 juta.

Dengan skema fixed cost, maka perubahan potongan hanya mengurangi pendapatan aplikator tanpa adanya peningkatan pendapatan pengemudi

Jakarta (ANTARA) - Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai skema pembayaran biaya tetap atau fixed cost dapat dipertimbangkan oleh aplikator, mitra pengemudi ojek daring dan pemerintah sebagai regulator.

Hal ini menyusul Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 yang telah diteken dan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh Internasional/May Day 2026 di Monumen Nasional Jakarta, Jumat.

“Dengan skema fixed cost, maka perubahan potongan hanya mengurangi pendapatan aplikator tanpa adanya peningkatan pendapatan pengemudi,” kata Huda saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Adapun dalam Perpres No. 27 Tahun 2026, terdapat pemangkasan potongan pendapatan yang diambil perusahaan aplikator dari pengemudi ojek daring menjadi delapan persen.

Huda menilai, dengan skema fixed cost ini, kenaikan pendapatan pengemudi terkunci. Ketika ingin menaikkan pendapatan, maka yang harus dilakukan adalah kenaikan tarif biaya perjalanan, sehingga penurunan potongan ke platform tidak menambah pendapatan pengemudi, selama sistem biaya perjalanan adalah fixed cost.

“Dengan skema fixed cost untuk pengemudi, sebenarnya semakin menguntungkan pengemudi karena dipotongnya tetap. Jadi ini membuat pengemudi juga sebagai konsumennya platform. Harga ke konsumen juga sudah ‘pasti’ tanpa kadang naik, kadang turun. Menguntungkan bagi konsumen dan pengemudi. Sedangkan platform bisa memprediksi pendapatan dengan pasti,” kata Huda.

Di sisi lain, ia pun mendukung adanya ketegasan pemerintah terkait perlindungan pekerja berbasis platform atau mitra pengemudi, termasuk kecelakaan kerja dan BPJS Kesehatan.

Aturan ini, lanjutnya, dinilai memberikan kepastian bagi pengemudi transportasi online akan jaminan sosial sejalan dengan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Aturan perlindungan sosial ini pun, kata Huda, menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan semua pihak dalam sistem jaminan sosial nasional, baik ketenagakerjaan maupun kesehatan.

Namun, ia menyoroti juga pentingnya kejelasan skema yang harus diatur oleh regulator, mengingat tidak sedikit mitra pengemudi yang tergabung dan menjalankan pekerjaannya di sejumlah platform atau aplikasi yang berbeda.

“Tugas pemerintah membuat skema yang pas untuk pengemudi transportasi online ini agar semua tercakup program jaminan sosial namun tidak menimbulkan pembayaran yang berganda,” kata dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menandatangani tiga regulasi sekaligus pada peringatan Hari Buruh atau May Day 2026. Langkah tersebut merupakan bukti keberpihakan negara kepada buruh.

Tiga regulasi tersebut yakni Keppres Nomor 10 Tahun 2026 yang secara resmi membentuk Satuan Tugas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh. Kedua, Perpres Nomor 27 Tahun 2026 yang memangkas potongan tarif aplikator ojek online (Ojol) menjadi maksimal 8%, mendongkrak pendapatan pengemudi ke angka minimal 92%.

Ketiga, Perpres Nomor 25 Tahun 2026 tentang ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 untuk perlindungan awak kapal perikanan.

"Saya sudah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja dan Kesejahteraan Buruh," ujar Prabowo di hadapan para buruh di Monas, Jumat (1/5/2026).

Selain regulasi, Prabowo juga menjanjikan skema perumahan buruh dengan cicilan hingga 40 tahun dan akses kredit berbunga maksimal 5% per tahun melalui bank-bank pelat merah.

"Saya sudah perintahkan bank-bank milik Republik Indonesia sebentar lagi kita akan kucurkan kredit untuk rakyat maksimal 5 persen satu tahun," ucapnya.

Di tengah pidato yang sarat keberpihakan kepada buruh, Prabowo secara eksplisit meminta massa tidak menempatkan pengusaha sebagai musuh. Prabowo menyebut investasi adalah prasyarat lapangan kerja.

Pengamat politik Hendri Satrio menilai Presiden secara sadar memilih untuk tidak bermain di satu sisi saja. Di satu sisi, Prabowo menyampaikan hak-hak buruh. Di sisi lain tidak boleh membenci pengusaha.

"Presiden Prabowo dalam pidatonya berusaha untuk balance. Dia menyampaikan hak-hak buruh yang bagus-bagus, bahkan spesial untuk pengemudi ojek online, dia bicara juga tentang rumah untuk buruh. Di sisi yang lain dia mengatakan kita tidak boleh benci kepada pengusaha, kita tidak boleh benci sama orang kaya. Ini hal yang baik," ungkapnya.

Hendri Satrio menambahkan yang terpenting adalah tindak lanjut dari penandatanganan regulasi tersebut. "Tantangannya satu yaitu follow up-nya gimana. Bakal dilaksanakan atau tidak instruksi-instruksi Presiden saat beliau menyampaikan pidato atau pesan komunikasinya. Kita tunggu saja," katanya.

TEHERAN - Presiden Iran Masoud Pezeshkian memperingatkan Amerika Serikat (AS) dapat menyerang Teheran lagi selama negosiasi. Dia mengatakan kepercayaan terhadap Washington telah "hancur total".

Dalam percakapan telepon dengan Presiden Belarusia Alexander Lukashenko, Pezeshkian mengatakan dialog dan diplomasi selalu menjadi prioritas utama Iran.

“Upaya untuk menyelesaikan perbedaan melalui dialog dan diplomasi dengan tanggung jawab Iran selalu menjadi agenda,” ujar Pezeshkian dalam komentarnya yang disiarkan Press TV milik pemerintah.

Dia menjelaskan, “Tetapi selama negosiasi, Amerika Serikat dan rezim Zionis (Israel) menyerang Iran dua kali, dan ada kemungkinan tindakan tersebut akan terulang – yang telah menyebabkan ketidakpercayaan total Iran terhadap Amerika Serikat.”

AS dan Israel melancarkan serangan bersama terhadap Iran pada Juni 2025 di tengah negosiasi nuklir antara Washington dan Teheran. Iran kembali menjadi sasaran gelombang serangan AS dan Israel pada bulan Februari setelah negosiasi program nuklir Iran.

Lukashenko, di pihak lain, menyatakan keprihatinan atas meningkatnya ketegangan di Teluk dan konsekuensi keamanan serta ekonominya bagi kawasan dan dunia.

Ia menyatakan harapan bahwa perbedaan antara Teheran dan Washington akan diselesaikan melalui dialog dan negosiasi.

AS dan Israel memulai serangan terhadap Iran pada 28 Februari, yang memicu pembalasan dari Teheran terhadap sekutu AS di Teluk dan penutupan Selat Hormuz.

Gencatan senjata diumumkan pada 8 April melalui mediasi Pakistan, diikuti pembicaraan di Islamabad pada 11 April, tetapi kesepakatan tidak dapat dicapai.

Presiden AS Donald Trump kemudian secara sepihak memperpanjang gencatan senjata tanpa kerangka waktu baru, atas permintaan Pakistan.

Ia juga menolak proposal dari Iran, di mana Teheran menyarankan pembukaan kembali Selat Hormuz sambil menyerahkan pertanyaan tentang program nuklirnya untuk negosiasi selanjutnya.

JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gabungan Pengusaha Merah Putih Indonesia (DPN Gapempi) Minarni Panggabean mendukung upaya peningkatan kesejahteraan buruh dan pekerja Indonesia. Dukungan itu disampaikan bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026.

“Pekerja sejahtera, bangsa berdaya,” kata Minarni menyambut peringatan May Day di Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Pengusaha yang juga seorang advokat itu berpendapat, kesejahteraan buruh atau pekerja sudah selayaknya mendapat perhatian semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pengusaha, organisasi-organisasi buruh, hingga lembaga-lembaga pemerhati perburuhan.

Minarni mengatakan, di tengah dinamika ekonomi global dan pesatnya adopsi kecerdasan buatan (AI) serta otomatisasi, 1 Mei bukan sekadar hari libur nasional atau seremoni rutin.

“Tahun ini, fokus utamanya lebih tajam, yaitu dukungan nyata terhadap peningkatan kesejahteraan buruh,” ujarnya.

Dengan tema besar yang diusung oleh berbagai serikat pekerja yaitu “Kolaborasi Bersama Mewujudkan Kemajuan Industri dan Kesejahteraan Pekerja”, peringatan 2026 menuntut sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menciptakan ekosistem kerja yang adil, manusiawi, dan berkeadilan.

Minarni mengatakan, buruh dan pekerja adalah tulang punggung pembangunan ekonomi. Minarni melanjutkan, kesejahteraan mereka, baik dalam bentuk upah layak, keamanan kerja, maupun jaminan sosial, adalah fondasi utama kemajuan industri.

Minarni menyebut peringatan May Day 2026 menekankan meningkatkan kesejahteraan bukanlah beban perusahaan, melainkan investasi strategis.

“Pekerja yang sejahtera adalah pekerja yang produktif, inovatif, dan loyal, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing industri di era globalisasi,” lanjutnya.

Minarni mengaku sudah mengumpulkan berbagai aspirasi buruh yang disuarakan menjelang 1 Mei 2026. Terkait desakan penyesuaian upah layak yang berkeadilan, Minarni menilai kenaikan upah minimum 2026 yang disesuaikan dengan biaya hidup layak dan laju inflasi, bertujuan untuk menjaga daya beli pekerja

Minarni juga setuju dengan tuntutan revisi peraturan ketenagakerjaan untuk menghapus sistem kerja alih daya (outsourcing) yang merugikan, serta memastikan status kerja yang lebih tetap (permanen) bagi pekerja.

Minarni juga mendukung upaya transisi berkeadilan di era digital. Menurut dia, tuntutan agar perusahaan menyediakan pelatihan ulang (reskilling) yang dibiayai penuh bagi pekerja yang terdampak otomatisasi atau AI merupakan hal yang wajar, agar mereka tidak kehilangan pekerjaan.

Minarni juga menyoroti perlindungan kesehatan mental dan fisik pekerja. Bagi dia, sudah selayaknya pengusaha mengakui risiko psikososial di tempat kerja, seperti stres dan burnout atau kelelahan akibat beban kerja berlebih, serta mendorong regulasi mengenai lingkunga kerja yang aman dan sehat.

Hal itu, katanya, sejalan dengan fokus global yang dikemukakan International Labour Organization (ILO) atau Organisasi Perburuhan Internasional. Melalui penelusuran, badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk masalah ketenagaakerjaan dan keadilan sosial itu, dalam peringatan May Day 2026 berfokus pada “Penciptaan lingkungan kerja psikososial yang sehat bagi semua pekerja”.

Minarni yang terpilih sebagai Ketua Umum DPN Gapempi dalam Musyawarah Nasional I Januari lalu itu juga mengungkapkan dukungannya kepada pemerintah dalam mengelola isu perburuhan di Tanah Air.

“Semua upaya yang dilakukan pemerintah di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto, saya yakin itu untuk kebaikan bersama, kebaikan semua pihak, terutama untuk kesejahteraan buruh atau pekerja,” ungkapnya.

“Peringatan May Day 2026 harus menjadi titik balik di mana kolaborasi mengalahkan konfrontasi, dan kesejahteraan buruh ditempatkan sebagai prioritas utama,” ucapnya.

Denpasar (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah sedang mematangkan regulasi terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sektor keuangan, yang rencananya diterapkan di KEK Kura Kura, Denpasar, Bali.

Menko Airlangga di sela meninjau KEK Kura Kura di Desa Serangan, Kota Denpasar, Bali, Jumat, menjelaskan rencana mewujudkan pusat keuangan khusus itu dibahas khusus oleh Danantara.

"Jadi apa yang (KEK) Kura Kura Bali bisa tawarkan untuk lokasi IFC (International Financial Center)? Nanti agar dibicarakan langsung dengan Danantara," ujar Menko Airlangga Hartarto, sebagaimana keterangan tertulisnya yang diterima di Denpasar.

Ia menjelaskan regulasi itu akan menjadi landasan pembentukan KEK sektor keuangan yang dirancang untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan pendirian pusat keuangan, mulai dari skema pengelolaan hingga fasilitas yang dapat menarik investor global.

Nantinya pusat keuangan khusus itu akan menyerupai fasilitas yang ada di Dubai International Financial Centre (DIFC), dengan tujuan menarik arus investasi ke Indonesia.

Di tengah perubahan lanskap geopolitik global, Bali kini semakin relevan sebagai destinasi bagi modal internasional yang mencari stabilitas dan kepastian hukum.

Dalam kunjungannya, Menko Perekonomian yang juga Ketua Dewan Nasional KEK itu meninjau langsung kesiapan KEK Kura Kura Bali sebagai salah satu kawasan potensial untuk lokasi pusat keuangan khusus tersebut.

Bersama Menteri Investasi/Kepala Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus Chief Executive Officer Badan Pengelola Investasi (CEO BPI) Danantara Rosan Roeslani, serta Chief Operating Office (COO) BPI Danantara Dony Oskaria, Menko Perekonomian meninjau realisasi investasi di kawasan itu.

Seperti proyek pusat perbelanjaan mewah hasil kerja sama pengembang KEK Kura Kura dengan investor asal Jepang, Mitsubishi Estate, sebagai salah satu proyek unggulan di KEK Kura Kura, yang rencananya dibuka pada pertengahan 2026.

Sementara itu, Badan Usaha Pengelola dan Pembangun (BUPP) KEK Kura Kura Bali menjelaskan lokasi yang tepat untuk KEK Sektor Keuangan yaitu di area Knowledge District.

Presiden Direktur PT Bali Turtle Island Development (BTID) Tuti Hadiputranto menyatakan area itu dirancang untuk mendukung ekosistem inovasi terintegrasi dengan mengonversi modal pengetahuan, pendidikan, dan sumber daya manusia menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru di Bali.

KEK Kura Kura Bali menyediakan ekosistem pendukung bagi operasional pusat keuangan internasional melalui kehadiran penghubung bisnis bagi program Global Blended Finance Alliance (GBFA), sekolah bisnis, serta jalur investasi di Indonesia.

Di kawasan itu juga akan diperkaya dengan Pusat Kewirausahaan dan Inovasi, yang menjadi wadah pendidikan seperti sekolah interkultural ACS Bali, serta pengembangan riset lingkungan pesisir di International Mangrove Research Center (IMRC).

"Kami telah menyiapkan infrastruktur fisik, kelembagaan, dan kemitraan global yang dibutuhkan untuk menjadikan Kura Kura Bali rumah bagi KEK Sektor Keuangan Indonesia," imbuhnya.

Ia menambahkan KEK Kura Kura Bali bukan sekadar kawasan investasi, melainkan ekosistem hidup yang sudah berjalan serta menjadi mitra strategis pemerintah.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, iNews.id – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus memperkuat ekosistem pembayaran digital sebagai bagian dari strategi mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Hal ini tercermin dari penetrasi produk transaksi yang semakin komprehensif, salah satunya melalui pengembangan acceptance payment seperti EDC Merchant BRI yang kini telah dilengkapi teknologi contactless.

Di sisi pengguna, adopsi kartu debit contactless BRI juga menunjukkan pertumbuhan signifikan. Selama periode Januari–Maret 2026, frekuensi transaksi contactless menggunakan kartu debit BRI tumbuh signifikan sebesar 1.144 persen secara tahunan (YoY).

Hal ini menandakan semakin luasnya adopsi penggunaan metode pembayaran contactless dalam aktivitas transaksi sehari-hari.

Baca Juga

Semangat Kartini bersama BRI: Kisah UMKM Cokelatin Sukses Tembus Pasar Global

Seiring dengan meningkatnya frekuensi, nilai transaksi debit contactless BRI yang dihasilkan juga menunjukkan tren pertumbuhan yang kuat, di mana nilai transaksi contactless telah mencapai Rp15,9 triliun, atau meningkat 1.195 persen YoY. 

Sebagai fondasi dari pertumbuhan tersebut, jumlah kartu debit contactless BRI juga terus meningkat secara signifikan. Sejak diluncurkan pada Oktober 2024, jumlahnya telah mencapai 1 juta kartu atau tumbuh 796 persen YoY.

Direktur Network dan Retail Funding BRI Aquarius Rudianto menyampaikan bahwa penguatan ekosistem pembayaran merupakan bagian dari transformasi BRIvolution Reignite, di mana BRI melakukan transformasi pada Funding Franchise untuk memperkuat struktur pendanaan agar semakin efisien, stabil, dan berbasis dana murah.

Menurutnya, pengembangan layanan seperti contactless menjadi bagian dari pilar Transform the Funding Franchise. Untuk memperkuat funding tersebut, BRI terus mendorong peningkatan aktivitas transaksi nasabah melalui pengembangan ekosistem pembayaran.

"Salah satunya melalui layanan contactless yang kami dorong di segmen ritel, sehingga transaksi menjadi lebih mudah sekaligus memperkuat basis dana murah perseroan,” ujarnya.

Seiring dengan meningkatnya adopsi, layanan contactless juga memberikan kontribusi terhadap kinerja bisnis BRI.

Hal ini tercermin dari peningkatan pendapatan berbasis komisi (fee-based income/FBI) dari layanan contactless yang tumbuh sebesar 770,5 persen secara tahunan (YoY), menunjukkan bahwa layanan ini tidak hanya berkembang dari sisi penggunaan, tetapi juga mulai memberikan nilai tambah secara finansial bagi perseroan.

Dari sisi keamanan, layanan contactless BRI juga dirancang dengan sistem proteksi berlapis yang tetap menjaga kenyamanan transaksi. Teknologi Near Field Communication (NFC) memastikan transaksi hanya dapat dilakukan dalam jarak sangat dekat, sehingga meminimalkan risiko penyalahgunaan.

Selain itu, setiap transaksi dilindungi oleh pembatasan nominal, enkripsi data, serta pemantauan secara real-time oleh sistem bank. Dengan dukungan keamanan tersebut, layanan contactless tidak hanya mendorong kemudahan dan peningkatan transaksi, tetapi juga memastikan aktivitas nasabah tetap aman dan terjaga.

“Pencapaian ini tidak hanya mencerminkan meningkatnya adopsi teknologi pembayaran nirsentuh di masyarakat, tetapi juga menunjukkan efektivitas transformasi digital BRI dalam menghadirkan layanan transaksi yang lebih cepat, praktis, dan aman, sejalan dengan perubahan perilaku nasabah menuju gaya hidup contactless,” kata Aquarius.

Editor: Rizqa Leony Putri

JAKARTA - Rekayasa lalu lintas Contraflow di Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) diperpanjang pada Jumat (1/5/2026) sekira pukul 13.10 WIB. Contraflow diberlakukan mulai dari KM 47 sampai dengan KM 65 arah Cikampek.

Vice President Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT), Ria Marlinda Paallo menjelaskan rekayasa lalu lintas ini diberlakukan guna mengantisipasi peningkatan volume kendaraan menuju wilayah Timur Trans Jawa pada periode libur panjang Hari Buruh Internasional (May Day) 2026.

“JTT bersama pihak Kepolisian terus melakukan pemantauan kondisi lalu lintas secara intensif untuk memastikan pengaturan lalu lintas berjalan optimal,” ujar Ria dalam keterangannya, Jumat (1/5/2026).

Adapun, Contraflow sebelumnya telah diberlakukan, namun dimulai dari KM 55 sampai dengan KM 65 arah Cikampek. Contraflow pertama ini diberlakukan pada pukul 10.04 WIB atas diskresi Kepolisian.

Adapun, Jasa Marga mengimbau kepada seluruh pengguna jalan tol untuk tetap mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Pengemudi juga diminta untuk kondisi kesehatannya dan kendaraan dalam keadaan prima sebelum memulai perjalanan.

Tak hanya itu, pengguna jalan juga diharapkan menjaga jarak aman, memperhatikan rambu lalu lintas serta arahan petugas di lapangan.

KOMPAS.com - Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa negara-negara di dunia tengah panik imbas ancaman krisis energi dan pangan.

Namun menurut Prabowo, Indonesia masih aman dari ancaman keduanya karena ada swasembada pangan.

“Saudara-saudara perhatikan, seluruh dunia dalam keadaan krisis, banyak negara sudah panik, kita masih aman, kita swasembada pangan, pangan kita aman,” ujar Prabowo dikutip dari Kompas.com, Jumat (1/5/2026).

Selain swasembada pangan, pemerintah segera mulai swasembada energi sehingga tak perlu impor bahan bakar minyak (BBM).

Pemerintah ingin mewujudkan kemandirian energi nasional dalam jangka waktu panjang.

"BBM kita masih aman, berapa tahun lagi kita tidak lama lagi kita akan swasembada BBM, swasembada energi.” jelasnya.

Kemudian, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 10 Tahun 2026 diteken dengan pembentukan Satuan Tigas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Kesejahteraan Buruh.

Tujuannya menghindarkan buruh dari pemecatan massal.

"Jangan khawatir, kita akan membela kepentingan buruh yang diancam PHK, kita akan membela dan kita akan melindungi. Kalau ada pengusaha yang menyerah, jangan khawatir, negara kita kuat, negara kita akan membela rakyat Indonesia, jangan khawatir," jelas Prabowo.

Target 1 juta rumah

Presiden Prabowo Subianto menargetkan 1 juta rumah untuk para buruh dan kaum pekerja di Indonesia.

Rumah ini nantinya dibangun di dekat kawasan industri untuk meringankan biaya sewa serta transportasi para pekerja.

"Kita sudah membangun cukup banyak tahun ini, sudah sampai 350.000 rumah, tapi sasaran kita adalah minimal 1 juta rumah, kita akan mulai tahun ini juga 1 juta rumah dan rumah-rumah ini akan sesuai saran saudara akan dibuat di klaster-klaster yang dekat dengan kawasan-kawasan industri, yang dekat dengan tempat bekerja," jelas Prabowo dihadapan massa aksi May Day, Monas, Jumat (1/5/2026) dikutip dari Kontan.

Selain perumahan, Prabowo ingin menggerakkan perekonomian di daerah-daerah dengan pembangunan fasilitas penunjang masa kini.

Misalnya, pembangunan fasilitas daycare, rumah sakit, sekolah, transportasi umum, hingga rumah susun.

Tujuannya untuk menghidupkan roda perekonomian.

"Dan saya perintahkan harus ada sekolah, harus ada fasilitas olahraga, harus ada daycare, harus ada rumah sakit, dan yang paling penting harus ada transportasi," kata Prabowo.

Artikel ini pernah tayang di Kompas.com dengan judul "Prabowo Subianto Umumkan Indonesia Segera Swasembada BBM" dan Kontan berjudul "Prabowo Bakal Bikin Kota Baru: 100 Rumah Susun hingga Fasilitas Day Care Bagi Buruh"

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi memperpanjang masa pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan sampai 31 Mei 2026.

Keputusan tersebut diumumkan setelah Dirjen Pajak Bimo Wijayanto memantau penyampaian SPT pada hari terakhir, Kamis (30/4/2026), dan menyatakan merelaksasi pelaporan SPT badan hingga 31 Mei 2026, karena ada masukan dari asosiasi wajib pajak dan sejumlah korporasi.

Bimo menyebut perpanjangan ini merupakan respons atas permintaan pelaku usaha untuk mendapatkan kelonggaran waktu menyelesaikan kewajiban pelaporan SPT tahunan badan karena berbagai hambatan administrasi dan kesiapan internal.

"Konsultasi kami tadi pagi dengan Pak Menteri, Pak Menteri memutuskan untuk memberikan relaksasi," terang Bimo kepada wartawan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2026).

Untuk diketahui, sebagaimana Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), batas akhir penyampaian SPT bagi WP Badan adalah 30 April setiap tahunnya.

Secara teknis, ketentuan asli berdasarkan UU KUP menetapkan batas akhir 30 April tiap tahun, tetapi kebijakan ini memberi tambahan waktu satu bulan bagi WP Badan untuk menyampaikan SPT tanpa sanksi administratif yang dipertegas pemerintah.

Pemerintah juga mendorong badan atau perusahaan memanfaatkan perpanjangan ini untuk memastikan kepatuhan data dan dokumen yang akurat terkait pelaporan SPT tahunan badan.

Namun demikian, Bimo menyebut Menkeu Purbaya memberi pertimbangan perpanjangan deadline lantaran mendapatkan masukan dari sejumlah WP Badan baik asosiasi maupun beberapa korporasi.

Sampai dengan pukul 12.00 WIB siang ini, Bimo menyebut total SPT PPh yang sudah masuk baik WP orang pribadi (OP) maupun Badan sudah mencapai 12,6 juta atau sekitar 84% dari target 15 juta SPT.

Sementara itu, Bimo juga menegaskan bahwa relaksasi yang sudah diputuskan untuk diberikan baru terkait dengan pelaporan SPT saja. Adapun DJP Kemenkeu masih akan menghitung dan menganalisis lebih lanjut terkait dengan relaksasi bagi pembayaran SPT WP Badan.

"Relaksasi ini ada dua hal. Yang sudah diputuskan untuk pelaporan SPT. Yang pembayaran SPT kami masih akan menghitung dahulu terkait pengamanan target April 2026," pungkasnya.

Di sisi lain, Bimo memastikan periode penyampaian dan pembayaran SPT PPh orang pribadi atau pasal 21 berakhir hari ini. Sebelumnya, periode pelaporan dan pembayarannya sudah diperpanjang dari 31 Maret sampai 30 April 2026.

Manado (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman siap membantu penyaluran bibit jagung untuk cakupan area sekitar 15 ribu hektare di Sulawesi Utara (Sulut).

"Silakan minta lagi ke kami. Tadi pak Gubernur Sulut minta jagung untuk 15 ribu hektare. Aku kasih. Langsung setuju," kata Amran di sela peninjauan lokasi pembibitan kelapa di Kelurahan Bengkol, Kota Manado, Jumat.

Mentan Amran memastikan bahwa program pembibitan terus dilanjutkan dan diperkuat melalui dukungan pemerintah daerah.

Menurutnya, selain jagung, Presiden telah memerintahkan pengembangan tanaman kelapa, tebu, pala, lada, kakao, kopi, mete di seluruh Indonesia dengan luas 870 ribu hektare.

"Kurang lebih 1 juta hektare. Ini kita harus kawal," katanya.

Program ini memiliki skala besar dan dampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja nasional hingga sekitar tiga juta orang.

Ia menegaskan bahwa untuk mendukung pelaksanaan semua program, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp9,95 triliun yang difokuskan pada penyediaan bibit unggul secara gratis bagi masyarakat.

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat realisasi tanam sekaligus memastikan petani mendapatkan akses terhadap input produksi berkualitas.

"Ini kita harus kawal bersama. Anggarannya sekitar Rp9,95 triliun atau Rp10 triliun. Khusus pembibitan dan gratis untuk rakyat Indonesia," tegasnya.

Menurutnya, keberhasilan program pertanian tidak dapat dicapai tanpa kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah daerah, TNI, Polri, serta pemangku kepentingan lainnya.

"Sukses itu tidak bisa berdiri sendiri. Ini hasil kerja kita semua, bukan saya," katanya.

Mentan mengingatkan seluruh mitra dan pelaku usaha untuk bekerja secara profesional dan tidak menyalahgunakan anggaran negara.

"Tolong bekerja dengan benar. Tidak ada setor fee. Kalau aku tahu akan blacklist (daftar hitam) dan anda saya pidanakan termasuk pegawai saya," tegasnya.

Ia menegaskan bahwa program pembibitan merupakan amanah untuk masyarakat.

"Ini program untuk rakyat. Tidak boleh kita permainkan," pungkasnya.

Melalui penguatan program dan pengawasan langsung di lapangan, Mentan optimistis pengembangan komoditas perkebunan mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat Indonesia.

Pewarta: Hence Paat
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026