Kupang, NTT (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang, Nusa Tenggara Timur, menegaskan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) tidak berkaitan dengan penarikan pajak sehingga pelaku usaha tidak perlu khawatir mengurus legalitas usahanya.

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Kupang Penina Lauata di Kupang, Senin, mengatakan masih terdapat anggapan di kalangan pelaku usaha bahwa kepemilikan NIB otomatis membuat mereka dikenai pajak.

"Sering kali temuan kami di lapangan, pelaku usaha takut mengurus NIB karena khawatir akan langsung dikenakan pajak. Padahal, pengurusan NIB tidak dikenakan pajak," katanya.

Ia menjelaskan yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, bukan besaran modal usaha yang dicantumkan dalam NIB.

“Nilai modal tersebut hanya digunakan untuk menggambarkan kemampuan pelaku usaha dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya sehingga tidak menjadi dasar pengenaan pajak,” katanya.

Karena itu, lanjut dia, pelaku usaha tidak perlu khawatir mencantumkan nilai modal saat mengurus NIB karena data tersebut tidak digunakan sebagai dasar penetapan pajak.

Penina juga mengatakan pemerintah masih memberikan berbagai kemudahan perpajakan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pelaku UMKM baru dikenakan pajak apabila memiliki omzet di atas Rp500 juta per tahun, sedangkan omzet di atas Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar per tahun dikenai Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5 persen sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kepemilikan NIB tidak otomatis membuat pelaku usaha dikenakan pajak. Pajak dikenakan berdasarkan penghasilan atau omzet sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku," ujarnya.

Lebih lanjut, Pemkot Kupang mencatat sejak 1 Januari hingga 28 Juni 2026 telah terbit sebanyak 1.573 NIB bagi pelaku usaha yang terdaftar pada sistem Online Single Submission (OSS).

Sebanyak 1.565 NIB atau 99,5 persen merupakan pelaku usaha UMK, sedangkan delapan NIB atau 0,5 persen merupakan pelaku usaha non-UMK.

Penina menegaskan pengurusan NIB melalui sistem OSS merupakan layanan gratis dan tidak dipungut biaya administrasi.

Ia menambahkan DPMPTSP Kota Kupang juga membuka layanan pendampingan pengurusan NIB setiap hari kerja melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kantor DPMPTSP Kota Kupang.

Selain itu, layanan MPP juga hadir setiap akhir pekan melalui pelayanan jemput bola pada kegiatan Car Free Day (CFD) di kawasan El Tari Kupang dan Saboak di Taman Nostalgia Kupang.

“Melalui layanan ini Pemkot Kupang melakukan edukasi langsung kepada masyarakat sekaligus konsultasi pengurusan NIB,” katanya.

Pewarta: Yoseph Boli Bataona
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

PGN mendukung penuh kebijakan tersebut dan siap mengimplementasikan seluruh ketentuan yang telah ditetapkan Kementerian ESDM.

Jakarta (ANTARA) - PT Perusahaan Gas Negara (PGN) menyatakan siap untuk menjalankan kebijakan penurunan harga liquefied natural gas (LNG) bagi industri, guna membantu menjaga daya saing, sekaligus menjamin keberlangsungan lapangan kerja di Indonesia.

"PGN menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, atas penetapan kebijakan tata kelola harga gas bumi nasional yang telah mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan secara berkeadilan," ujar Direktur Utama PGN Arief K Risdianto, dikutip dari laman resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang diakses dari Jakarta, Senin.

Sebagai Subholding Gas Pertamina dan salah satu badan usaha penyalur dan niaga gas, PGN mendukung penuh kebijakan tersebut dan siap mengimplementasikan seluruh ketentuan yang telah ditetapkan Kementerian ESDM.

"Kami akan terus memastikan pasokan gas bumi tetap andal, aman, dan berkelanjutan guna mendukung daya saing industri, memperkuat ketahanan energi nasional, serta memberikan manfaat bagi perekonomian dan masyarakat," ujar Arief.

Kementerian ESDM menyiapkan langkah komprehensif untuk memenuhi kebutuhan gas bumi dalam negeri yang kompetitif bagi industri nasional.

Saat ini, kebutuhan gas bumi industri dipenuhi melalui tiga kategori utama, yaitu Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), gas pipa non-HGBT, dan LNG non-HGBT. Karena itu, penyelesaian dilakukan secara proporsional sesuai karakteristik pasokan, struktur biaya, dan kebutuhan masing-masing segmen industri.

Harga gas bumi HGBT tetap mengacu pada ketentuan Pemerintah, yaitu 6,5 dolar Amerika Serikat (AS) per MMBTU untuk gas yang digunakan sebagai bahan baku dan 7 dolar AS per MMBTU untuk gas yang digunakan sebagai bahan bakar.

Sedangkan untuk gas pipa non-HGBT yang ada di wilayah Jawa Barat, Pemerintah memastikan harga jual gas di tingkat pelanggan tidak mengalami kenaikan, yaitu rata-rata sebesar 9,6 dolar AS per MMBTU.

Sedangkan untuk pasokan gas berbasis LNG, Pemerintah mencermati adanya kenaikan harga LNG sebagai dampak dari fluktuasi harga minyak mentah.

Salah satu komponen pembentuk harga LNG berkaitan dengan harga minyak mentah, sehingga ketika harga minyak mengalami kenaikan, harga perolehan LNG juga ikut terdampak.

Karena itu, untuk kebutuhan gas non-HGBT yang bersumber dari LNG, Pemerintah menyiapkan skema penurunan harga.

Harga LNG non-HGBT di tingkat konsumen akhir di wilayah Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta saat ini berada pada kisaran 20,57 dolar AS per MMBTU akan diturunkan menjadi 13 dolar AS per MMBTU.

"Atas dasar arahan Bapak Presiden bahwa Presiden berkepentingan betul untuk menjaga industri dan lapangan pekerjaan, maka kami diperintahkan masukan dari industri itu kurang lebih sekitar 15 sampai 16 dolar per MMBTU, tapi setelah kita menghitung dan kami sudah perkenalkan ke Bapak Presiden, (harga LNG) diturunkan menjadi 13 dolar per MMBTU," ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Kebijakan ini merupakan bentuk kehadiran Pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara keterjangkauan harga gas bagi industri, kepastian pasokan, keberlanjutan pengelolaan gas bumi nasional, serta daya saing industri dalam negeri yang berkelanjutan dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas, termasuk penciptaan lapangan kerja.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua, menyebutkan Festival Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah ini.

Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru, Jayapura, Senin, mengatakan Festival UMKM menjadi momentum penting bagi pelaku usaha lokal di daerah ini untuk memasarkan produk yang dihasilkan agar semakin dikenal oleh masyarakat.

"Namun kami juga mengingatkan bahwa hal penting yang harus dijaga juga adalah setiap produk harus berkualitas dan menarik pengunjung untuk membeli," katanya.

Menurut Rustan, festival UMKM juga diharapkan menjadi momen untuk memperkuat pemasaran produk lokal secara digital.

"Bagi pelaku usaha harus bisa kreatif memanfaatkan teknologi digital untuk memperkenalkan semua produk baik kuliner, kerajinan tangan termasuk buah-buahan," ujarnya.

Dia menjelaskan festival yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Jayapura dengan melibatkan sekitar 34 pelaku usaha lokal dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.

"Kami terus memberikan ruang publik bagi UMKM sehingga produk yang dihasilkan semakin dikenal luas tidak hanya di Papua," katanya lagi.

Dia menambahkan dalam pelaksanaan ajang tersebut Pemkot Jayapura juga menyerahkan bantuan hibah koperasi bagi pelaku UMKM untuk lebih mandiri dan semakin produktif ke depan.

Pewarta: Ardiles Leloltery
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Himpunan Kawasan Industri (HKI) meminta dibentuk badan kawasan industri nasional yang langsung berada di bawah Presiden dan memiliki otoritas penuh dalam mengatur kawasan.

"Norma dalam undang-undang yang kami usulkan, perlu dibentuk badan kawasan industri nasional," kata Wakil Ketua Umum HKI Indonesia Didik Prasetiyono saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja RUU Kawasan Industri di DPR, Jakarta, Senin,

Pembentukan badan tersebut, menurut dia, diusulkan karena saat ini terdapat berbagai sektor yang terlibat dalam mengurusi kawasan industri, maka perlu badan yang mempunyai otoritas penuh dalam mengatur khusus di kawasan industri.

HKI menilai permasalahan yang dihadapi Kawasan Industri cukup pelik karena berbagai kementerian terlibat. Sehingga perlu melibatkan satu lembaga yang mensinkronkan peraturan pemerintah pusat, kementerian atau lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota.

"Badan baru tersebut sebagai lembaga nonkementerian yang dibentuk berdasarkan undang-undang dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat oleh presiden bertanggung jawab kepada presiden," ujar dia.

Menurut dia, HKI tidak ingin mengubah peraturan lingkungan hidup, peraturan tenaga kerja, serta peraturan lainnya untuk di luar kawasan industri.

Namun di dalam kawasan industri harus ada satu badan yang mengatur hal itu penting untuk memastikan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi penyelesaian hambatan lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, pemangku, kepentingan lainnya.

"Jadi ada ruang yang kemudian mengatur konteks kawasan industri agar lebih mudah," ujar dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengatakan pembentukan badan baru atau lembaga tidak mudah dan dipastikan akan menimbulkan kritik dari masyarakat.

"Bagaimana pembentukan badan ini tidak menambah birokrasi lagi. Mengapa tidak penguatan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau Kementerian Perindustrian, agar lebih efektif," katanya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) batu bara dan mekanisme Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara perlu dievaluasi sebagai bagian dari upaya menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional.

Pandangan tersebut disampaikan akademisi Universitas Padjadjaran (Unpad) Prof Yayan Satyakti dalam kajian bertajuk Mengatasi Pemadaman Listrik di Indonesia: Sebuah Rencana Debottlenecking, dalam keterangannya kepada media, Senin (29/6/2026)

Dalam kajiannya, Yayan menilai persoalan utama yang memengaruhi keandalan sistem kelistrikan berada pada aspek pasokan energi primer.

Menurutnya, mekanisme harga DMO yang dipatok sekitar 70 dolar AS per ton berada di bawah Harga Batu Bara Acuan (HBA) yang pada Juni 2026 berkisar 84,53 dolar AS hingga 121,83 dolar AS per ton, sehingga mendorong perusahaan tambang lebih memilih pasar ekspor dibanding memenuhi kebutuhan pasar domestik.

Kondisi tersebut, menurut Yayan, berdampak pada pasokan batu bara bagi pembangkit listrik.

Dalam kajiannya disebutkan kebutuhan batu bara PLN mencapai sekitar 154 juta ton, sementara kontrak pasokan hanya sekitar 134 juta ton, sehingga stok batu bara di pembangkit turun hingga sekitar 10 hari, di bawah ketentuan minimum 25 hari.

Berdasarkan hasil pemodelan yang disusunnya, reformasi mekanisme harga DMO diperkirakan mampu menutup sekitar 72 persen kesenjangan pemadaman nasional.

"Memperbaiki satu aturan harga ini saja menutup kira-kira tiga perempat dari kesenjangan pemadaman," kata Prof Yayan dalam kajiannya.

Selain DMO, Yayan menjelaskan mekanisme RKAB juga perlu dievaluasi untuk memastikan kecukupan pasokan batu bara bagi sektor ketenagalistrikan.

Dalam kajiannya disebutkan, pemangkasan produksi batu bara dalam RKAB 2026 menjadi sekitar 600 juta ton dari realisasi sekitar 817 juta ton pada 2025 membuat alokasi DMO sebesar 25 persen tidak lagi mencukupi kebutuhan pembangkit.

Setelah mekanisme harga DMO diperbaiki, peningkatan RKAB dinilai tidak secara langsung menambah pasokan energi, melainkan berfungsi sebagai penyangga keamanan (security buffer) pasokan batu bara.

"Jangan gunakan pemangkasan RKAB untuk mengatur harga. Naikkan alokasi DMO menjadi 30 persen dan jamin tonase PLN lebih dulu, dengan memperlakukan kuota sebagai cadangan keandalan," demikian rekomendasi yang disampaikan dalam kajian tersebut.

Menurut Yayan, evaluasi DMO dan RKAB perlu ditempatkan dalam kerangka memperkuat ketahanan energi nasional.

Bisnis.com, MAKASSAR - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus memacu akselerasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sulawesi Selatan (Sulsel). Pada tahun ini, pemerintah membidik realisasi pembiayaan bersubsidi tersebut mampu menyentuh angka Rp17,03 triliun.

Target tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan capaian sepanjang tahun lalu. Sebagai catatan, realisasi KUR di Sulsel pada 2025 mencapai kisaran Rp15,8 triliun yang terserap oleh sekitar 328.000 debitur.

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Sulsel Angkaswantoro mengungkapkan bahwa hingga Mei 2026, realisasi KUR di wilayahnya baru membukukan angka Rp7,78 triliun atau belum mencakup separuh dari target tahunan.

Meski demikian, pihak otoritas fiskal optimistis target Rp17,03 triliun tersebut dapat terpenuhi, kendati secara historis Sulsel kerap meleset dari target yang telah ditetapkan.

"Meskipun kondisinya selalu tidak memenuhi target yang ditetapkan, namun kita selalu mendorong perbankan untuk terus menyalurkan kreditnya agar perekonomian juga senantiasa berkembang," ujar Angkaswantoro di Makassar, Senin (29/6/2026).

Di sisi penyalur, sektor perbankan mengaku masih harus berhadapan dengan sejumlah tantangan klasik di lapangan guna menggenjot penyaluran KUR di Sulsel.

Regional Mikro Banking Head PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Region 15 Makassar Iwan Suprianto membeberkan setidaknya ada dua tantangan utama dalam akselerasi KUR di wilayah tersebut, yakni rendahnya tingkat literasi keuangan dan kendala geografis.

Tantangan pertama, menurut Iwan, berakar dari masih minimnya kesadaran transaksi masyarakat. Hal ini berimbas pada buruknya catatan dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akibat jeratan pinjaman online (pinjol).

"Ketika SLIK-nya bermasalah karena pinjaman online yang kini hampir semua terdaftar di OJK, itu menjadi tantangan pertama buat kami untuk meloloskan kredit," jelas Iwan.

Sementara itu, tantangan kedua datang dari topografi geografis Sulsel yang memiliki banyak wilayah kepulauan terpencil dan belum terjangkau oleh akses kantor kas konvensional. Iwan mencontohkan, salah satu wilayah di Kepulauan Selayar bahkan membutuhkan waktu tempuh hingga 8 jam perjalanan.

Guna menyiasati keterbatasan geografis tersebut, emiten bank pelat merah ini mengandalkan optimalisasi jaringan keagenan serta strategi jemput bola atau on the spot (OTS).

Iwan menjelaskan pihaknya mengatasi hambatan jarak tersebut dengan menempatkan Agen BRILink di wilayah-wilayah kepulauan. Selain itu, petugas BRI juga diminta turun langsung melakukan OTS ke pulau-pulau tersebut pada periode tertentu untuk memproses pengajuan kredit masyarakat.

Melalui strategi ini, masyarakat di wilayah terpencil tetap dapat melakukan aktivitas perbankan secara berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Darma Henwa Tbk. (DEWA) memutuskan untuk membagikan dividen tunai perdana dalam sejarah perseroan dengan total nilai Rp58,6 miliar. Keputusan tersebut disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) buku tahun 2025 di Jakarta, Senin (29/6/2026).

Nilai dividen tunai yang dialokasikan emiten jasa kontraktor pertambangan ini setara dengan Rp1,5 per lembar saham. Adapun, rasio pembayaran setara dengan 11,4% dari total laba inti perseroan sepanjang 2025 yang mencapai Rp514,5 miliar.

Sepanjang tahun buku 2025, DEWA membukukan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp4,3 triliun. Realisasi itu sudah termasuk pos keuntungan sekali waktu dari goodwill negatif konsolidasi Gayo Mineral Resources, serta kerugian penjualan aset dan persediaan nonproduktif.

Direktur Darma Henwa Ricardo Silaen mengungkapkan bahwa pembagian hak pemegang saham yang dijadwalkan cair pada 31 Juli 2026 ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus penanda penguatan fundamental usaha perusahaan.

“Pembagian dividen ini menjadi yang pertama kali dalam sejarah perseroan, mencerminkan fundamental yang semakin kuat sekaligus keyakinan kami terhadap prospek usaha ke depan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (29/6/2026).

Ricardo menambahkan, manajemen akan terus menjaga keseimbangan antara pemberian imbal hasil bagi investor dan pemenuhan alokasi investasi berkelanjutan.

Selain mengetok keputusan dividen, RUPST emiten terafiliasi PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) ini juga merombak susunan direksi dan dewan komisaris.

Pemegang saham menyetujui pengangkatan Teguh Boentoro sebagai Presiden Direktur dan Bambang Irawan Hendradi sebagai Presiden Komisaris yang baru.

Berikut susunan terbaru Dewan Komisaris dan Direksi Darma Henwa (DEWA):

Dewan Komisaris

• Presiden Komisaris: Bambang Irawan Hendradi
• Wakil Presiden Komisaris (Independen): Suadi Atma
• Komisaris: Nalinkant Amratlal Rathod
• Komisaris: Wisnu Wahyudin Pettalolo
• Komisaris: Sorimuda Pulungan
• Komisaris (Independen): Gories Mere
• Komisaris (Independen): Agus Suharyono
• Komisaris (Independen): Karni Ilyas
  

Direksi

• Presiden Direktur: Teguh Boentoro
• Direktur: Ahmad Hilyadi
• Direktur: Fredia Yuzirwan
• Direktur: Mahmud Samuri
• Direktur: Mukson Arif Rosyidi
• Direktur: Faruk Fauzi
• Direktur: Anny Tjandra
• Direktur: Joseph Lembayung
• Direktur: Ricardo Silaen

***

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

program-program Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berada di wilayah pesisir difokuskan menjadi program kolaboratif apabila berada di kawasan transmigrasi

Gresik (ANTARA) - Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengatakan Kementerian Transmigrasi menggandeng Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi, khususnya wilayah pesisir.

Ditemui pada acara pelepasan ekspor rajungan sebanyak 16 ton produk transmigran di sejumlah daerah Indonesia, dengan tujuan Amerika Serikat (AS) di Gresik, Jawa Timur, Senin, Wamentrans mengatakan, pihaknya telah menandatangani nota kesepahaman sebagai landasan menyinergikan berbagai program pemberdayaan masyarakat transmigran di sektor kelautan.

"Kami sudah melakukan MoU dengan KKP, untuk program-program pemberdayaan di sektor kelautan," kata Viva Yoga.

Ia menjelaskan program-program Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berada di wilayah pesisir difokuskan menjadi program kolaboratif apabila berada di kawasan transmigrasi.

Menurut dia, sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas masyarakat pesisir, termasuk nelayan dan pelaku usaha perikanan yang berada di kawasan transmigrasi.

Viva Yoga menegaskan kolaborasi lintas kementerian menjadi strategi pemerintah agar pelaksanaan berbagai program pembangunan dapat saling melengkapi tanpa terjadi tumpang tindih kewenangan.

Ia mengatakan penguatan sinergi tersebut sejalan dengan potensi komoditas rajungan dari sejumlah kawasan transmigrasi di Sorong, Papua, Pasangkayu, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, serta wilayah Pantura Gresik dan Lamongan.

Menurut Viva Yoga, komoditas rajungan memiliki daya saing tinggi untuk pasar ekspor sehingga perlu didukung melalui peningkatan produktivitas, pembinaan masyarakat, serta kolaborasi antarkementerian.

Ia mengungkapkan nilai ekonomi rajungan sangat menjanjikan karena satu kontainer ekspor mampu menghasilkan nilai hingga sekitar Rp16 miliar, lebih tinggi dibandingkan sejumlah komoditas perikanan lainnya.

Karena itu, Kementerian Transmigrasi mendorong kawasan transmigrasi tidak hanya mengembangkan komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, tetapi juga memperkuat sektor perikanan sebagai produk unggulan.

Saat ini, lanjutnya, rajungan menjadi salah satu komoditas unggulan kawasan transmigrasi yang telah berhasil diekspor ke Amerika Serikat dengan potensi pasar yang masih sangat besar.

Viva Yoga menambahkan masyarakat kawasan transmigrasi kini tidak hanya berprofesi sebagai petani, tetapi juga menjadi pekebun kopi, pekebun durian, hingga nelayan yang perlu terus diberdayakan.

Ia menegaskan Kementerian Transmigrasi akan terus melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan kolaborasi dengan berbagai pihak agar hilirisasi serta industrialisasi di kawasan transmigrasi mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat transmigran maupun masyarakat setempat.

"Dan itu menjadi tanggung jawab dari kami bukan hanya bagi para warga trans yang ada di kawasan, tapi juga masyarakat setempat yang mendiami di kawasan transmigrasi, kita bina semuanya dalam rangka untuk meningkatkan kemakmuran mereka," kata dia.

Selain menggandeng Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Transmigrasi juga memperkuat sinergi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

Kerja sama tersebut diwujudkan melalui penyampaian data sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas di kawasan transmigrasi yang dibangun pada 1980-an dan 1990-an.

Sekolah-sekolah yang selama puluhan tahun belum pernah direnovasi itu selanjutnya akan direvitalisasi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai data yang disiapkan Kementerian Transmigrasi.

Tidak hanya sektor pendidikan, Kementerian Transmigrasi juga memperluas kolaborasi dengan kementerian terkait untuk menghadirkan infrastruktur dasar berupa jaringan listrik bagi desa-desa kawasan transmigrasi.

Menurut Viva Yoga, puluhan program listrik masuk desa telah direalisasikan sehingga semakin banyak masyarakat kawasan transmigrasi menikmati akses listrik sebagai penunjang aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.

Viva Yoga menambahkan kolaborasi tersebut juga mendukung pengembangan sektor ekonomi masyarakat, termasuk komoditas rajungan yang memperoleh nilai jual lebih tinggi melalui pendekatan industri dan teknologi.

"Dan ini adalah kerja kolaboratif antar kementerian, tidak ada yang tumpang tindih, karena dengan kerja sinergi, kolaborasi antar kementerian ini ternyata memberikan hasil yang positif dalam rangka untuk mempercepat proses program-program pemerintah," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bakal mengkaji ulang kebijakan pajak penghasilan (PPh) atas pencairan jaminan hari tua (JHT).

Evaluasi dilakukan untuk memastikan ketentuan yang berlaku tetap sejalan dengan prinsip keadilan bagi peserta.

Purbaya menjelaskan kepada wartawan di Jakarta, Senin, bahwa belum ada keputusan final terkait perubahan ketentuan pajak JHT hingga sejauh ini.

Pemerintah masih akan meninjau regulasi yang berlaku saat ini dan membandingkannya dengan praktik terbaik di negara lain.

“Belum. Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa. Dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa,” kata Purbaya.

Menurut dia, pemerintah membuka ruang untuk mengevaluasi apakah perlakuan pajak atas pencairan JHT perlu disesuaikan. Meski demikian, arah kebijakan tetap akan mempertimbangkan aspek fairness atau keadilan bagi seluruh peserta.

“Tapi hanya sih untuk fairness (keadilan), semuanya akan bayar. Dan kita akan cek,” ujar dia menambahkan.

Purbaya menegaskan, pemerintah ingin memastikan kebijakan pajak tidak hanya membebani kelompok tertentu.

Di sisi lain, lanjutnya, evaluasi juga diperlukan agar insentif atau perlakuan khusus tidak justru lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.

Salah satu aspek yang akan ditelusuri adalah profil peserta yang mencairkan JHT dengan nilai di atas Rp50 juta.

Pemerintah akan melihat seberapa besar jumlah peserta dalam kelompok tersebut dan apakah kebijakan yang berlaku saat ini sudah tepat sasaran.

“Itu kan sampai Rp50 juta ya? Kita akan lihat yang bayar di atas Rp50 juta berapa sih. Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja. Jadi saya akan investigasi,” ujar dia.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Marketplace nggak dipajakin, tapi PPN yang mereka biasa nggak bayar, sekarang bayar. Mungkin mulai Juli mungkin...

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal bahwa pedagang pada platform lokapasar (marketplace) akan mulai membayarkan pajak pertambahan nilai (PPN) mulai 1 Juli 2026.

Namun, kata dia lagi, keputusan itu akan dikoordinasikan lebih lanjut bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

“Marketplace nggak dipajakin, tapi PPN yang mereka biasa nggak bayar, sekarang bayar. Mungkin mulai Juli mungkin, nanti saya akan double check dengan (otoritas) pajak,” kata Purbaya, di Jakarta, Senin.

Menkeu memastikan kebijakan tersebut bukan sebagai pajak tambahan, melainkan penegasan atas kewajiban pajak yang selama ini dinilai belum diterapkan secara merata antara pelaku usaha daring dan luring.

Dia menjelaskan, arah kebijakan ini muncul setelah adanya keluhan dari pelaku usaha luring.

Para pengusaha luring menilai adanya ketimpangan perlakuan pajak karena mereka selama ini wajib membayar PPN, sementara pelaku usaha daring dianggap belum menanggung kewajiban serupa.

“Angle-nya adalah karena banyak pengusaha offline yang protes sama saya. Mereka bayar PPN, kau yang online nggak bayar. Gara-gara hanya itu supaya menciptakan playing field yang lebih seimbang,” ujar dia lagi.

Sebelumnya, DJP memastikan omzet seller atau pedagang yang berjualan di berbagai platform marketplace (lokapasar) akan diakumulasi dalam penghitungan kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan platform yang ditunjuk sebagai pemungut pajak nantinya akan melaporkan data transaksi penjual kepada DJP.

Menurut Inge, data tersebut dapat terhubung selama identitas penjual, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) atau identitas perpajakannya, sama di setiap platform.

Inge menjelaskan penjual yang merasa omzet usahanya masih di bawah Rp500 juta per tahun dapat menyampaikan surat pernyataan kepada platform, sehingga tidak dilakukan pemotongan pajak.

Namun, apabila akumulasi omzet dari seluruh platform ternyata telah melampaui Rp500 juta, wajib pajak tetap berkewajiban melaporkan dan memenuhi kewajiban perpajakannya melalui SPT Tahunan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

biaya tersebut diperlukan untuk pemeliharaan mesin kendaraan, terutama bagi mesin-mesin diesel lama yang tidak dirancang untuk menggunakan campuran minyak nabati berkadar tinggi

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan terdapat potensi peningkatan biaya operasional seiring dengan penerapan mandatori bahan bakar minyak (BBM) dengan campuran biodiesel 50 persen (B50).

Esther menuturkan biaya tersebut diperlukan untuk pemeliharaan mesin kendaraan, terutama bagi mesin-mesin diesel lama yang tidak dirancang untuk menggunakan campuran minyak nabati berkadar tinggi.

“Pada sektor berat seperti pertambangan, penggunaan bahan bakar dengan kadar lemak nabati tinggi berisiko meningkatkan biaya pemeliharaan mesin hingga 10 persen,” ujar Esther Sri Astuti saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

Ia juga menyoroti sifat hidroskopik pada bahan bakar nabati yang mudah menyerap air, sehingga membutuhkan tempat penyimpanan yang benar-benar kedap untuk mencegah kerusakan atau penurunan kualitas.

Meskipun demikian, ia menyatakan penerapan mandatori B50 juga menghadirkan sejumlah keuntungan, salah satunya meningkatkan nilai tambah komoditas kelapa sawit dan memperkuat kemandirian energi nasional.

Esther juga mengatakan bahwa kebijakan tersebut memungkinkan pemerintah untuk menghentikan impor solar secara masif.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemanfaatan biodiesel 50 persen diproyeksikan mengurangi impor BBM fosil hingga 4 juta kiloliter per tahun dan menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun.

Peningkatan konsumsi bahan bakar nabati sebagai dampak dari kebijakan mandatori tersebut pun diproyeksikan dapat menyerap hingga 2,21 juta tenaga kerja.

Dengan semakin besarnya kebutuhan terhadap minyak sawit sebagai salah satu bahan baku pembuatan B50, Esther pun mendorong penguatan akuntabilitas dalam pengelolaan ekosistem sawit.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menugaskan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana dari pungutan ekspor sawit untuk pengembangan industri dan kesejahteraan petani, salah satunya lewat program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) serta penelitian dan pengembangan produk sawit.

“Dukungan terhadap petani sawit dan penyaluran dana yang akuntabel harus terus dipantau untuk menjaga keberlanjutan ekosistem industri sawit dari hulu hingga hilir,” ucapnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Banjarbaru, Kalsel (ANTARA) - PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah memperkuat kompetensi calon tenaga kerja bidang kelistrikan melalui Pelatihan Instalasi Listrik Bangunan Sederhana dilaksanakan bersama Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu.

General Manager PLN UID Kalselteng Iwan Soelistijono di Kota Banjarbaru, Senin, mengatakan pelatihan merupakan bagian dari komitmen PLN dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas pemahaman masyarakat mengenai kelistrikan.

"Langkah ini bagian dari komitmen PLN untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kelistrikan, baik dari aspek teknis maupun keselamatan," katanya.

Kegiatan diikuti 18 peserta dengan pembekalan yang diberikan mencakup keterampilan dasar instalasi listrik, pemahaman standar pekerjaan, serta penerapan budaya kerja yang mengutamakan keselamatan. Acara digelar PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Batulicin pada Senin (22/6).

PLN ULP Batulicin dalam pelatihan juga memberikan pembekalan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) Kelistrikan yang mencakup pengenalan potensi bahaya listrik, mitigasi risiko, hingga penerapan prosedur keselamatan kerja.

"Melalui kolaborasi berbagai pihak, kami berharap makin banyak generasi muda memiliki keterampilan wawasan, dan kesiapan berkontribusi dalam mendukung pembangunan daerah," ujar Iwan.

Menurut Iwan, kolaborasi antara dunia pendidikan, lembaga pelatihan, dan industri menjadi faktor penting dalam menyiapkan tenaga kerja yang mampu menjawab kebutuhan sektor energi yang terus berkembang.

"Melalui sinergi, kami berharap pengembangan keterampilan masyarakat dapat terus ditingkatkan guna membuka peluang kerja yang lebih luas sekaligus mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan," ucap Iwan.

Team Leader K3L PLN ULP Batulicin Wahyu Cahaya Purnomo Sidik mengatakan pemahaman terhadap risiko kelistrikan dan penerapan prinsip keselamatan merupakan fondasi utama bagi setiap tenaga kerja di sektor kelistrikan.

"Peserta memperoleh edukasi mengenai batas tanggung jawab antara PLN dan pelanggan agar memahami ruang lingkup pekerjaan instalasi sesuai standar yang berlaku sehingga mereka bisa memberikan pelayanan terbaik," katanya.

Sementara itu, Manajer PLN ULP Batulicin Azmi Muharom, juga memperkenalkan layanan digital melalui aplikasi PLN Mobile yang menyediakan berbagai fitur layanan kelistrikan, mulai pasang baru, perubahan daya, pembelian token, pembayaran tagihan hingga pelaporan gangguan secara real time.

Bukan itu saja, Instruktur BLK Provinsi Kalimantan Selatan Dwi Cahyo, mengapresiasi kolaborasi yang terjalin antara PLN dan lembaga pelatihan karena memberikan wawasan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Pewarta: Gunawan Wibisono
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026