Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Perdagangan (Kemendag) meyakini kecap Bango, merek kecap manis yang diproduksi oleh PT Anugrah Mutu Bersama dan PT Sekar Laut Tbk untuk PT Unilever Indonesia Tbk akan memperluas pasar di Eropa setelah berhasil menembus Belanda.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Fajarini Puntodewi usai penandatanganan Letter of Intent (LoI) ekspor kecap antara produsen Indonesia, PT Unilever Indonesia Tbk (merek Bango), dengan importir dan distributor terkemuka Belanda, InterAromat BV dengan nilai kontrak sebesar USD 120 ribu atau setara Rp2 miliar pada Senin, (12/1/2026).

Penandatanganan ini merupakan hasil konkret dari rangkaian business matching yang difasilitasi Kemendag pada 8 Januari 2026 dan 23 Desember 2025 sebagai tindak lanjut dari aktivasi program Rasa Rempah Indonesia (S’RASA) di Belanda yang diluncurkan pada 2025.

Penandatanganan LoI dilakukan oleh Export and Business Development Manager PT Unilever Indonesia, Tbk Yohanes Hendra Setyastanto secara daring dan Chief Executive Officer InterAromat BV Suryo Tutuko secara langsung di pameran Horecava 2026, Amsterdam, Belanda.

Penandatanganan disaksikan Direktur Pengembangan Ekspor Produk Primer Kemendag Miftah Farid secara daring dan Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) Kedutaan Besar RI di Belanda Mariska Dwianti Dhanutirto secara langsung.

Puntodewi menegaskan, kesepakatan ini adalah langkah strategis untuk memperkuat posisi produk gastronomi Indonesia di pasar Eropa. LoI ini sekaligus akan mendorong peningkatan ekspor kecap Indonesia ke Negeri Kincir Angin.

“Kami mengapresiasi kerja sama antara Bango dan InterAromat BV. Penandatanganan LoI ini membuktikan komitmen Kemendag dalam mendorong produk lokal unggulan agar semakin kompetitif dan dicintai konsumen dunia,” ujar Puntodewi pada kesempatan terpisah dari Jakarta, Selasa kemarin, dikutip dari siaran pers Kemendag, Sabtu (17/1).

Puntodewi menyampaikan, berdasarkan riset pasar InterAromat BV, kecap Indonesia memiliki karakter khas dan cita rasa unik yang belum mampu ditandingi oleh produk serupa yang saat ini beredar di Belanda. “Dengan rekam jejak panjang dan kualitas teruji, kecap Bango dinilai memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan pasar tersebut dan menjadi pilihan utama konsumen di Belanda. Ke depan, kecap Bango akan merambah pasar negara lainnya di Eropa,” tambah Puntodewi.

Puntodewi berharap, kerja sama yang terjalin antara pemerintah dan pelaku usaha dapat membuka jalan bagi produk makanan olahan Indonesia untuk menembus pasar internasional secara berkelanjutan. “Sinergi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci dalam memperluas akses pasar internasional. Keberhasilan ekspor kecap ini kami harapkan dapat menjadi katalis bagi produk makanan olahan Indonesia lainnya untuk merambah pasar global secara berkesinambungan,” pungkas Puntodewi.

Business matching pada 8 Januari 2026 dan 23 Desember 2025 adalah tindak lanjut dari aktivasi program S’RASA di Belanda yang diluncurkan pada 2025. S’RASA merupakan program promosi kuliner Indonesia melalui restoran-restoran Indonesia di luar negeri. Program ini diinisiasi Kemendag bersama lima kementerian dan lembaga lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) menghadirkan inisiatif Ekraf Peduli sebagai strategi membantu pemulihan sosial-ekonomi berbasis kreativitas, di wilayah Sumatera yang terdampak banjir dan longsor.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menilai sektor ekonomi kreatif memiliki peran strategis dalam memulihkan roda ekonomi masyarakat pascabencana.

“Melalui Ekraf Peduli, kami ingin memastikan pemulihan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menggerakkan kembali usaha, kreativitas, dan daya juang masyarakat agar pulih bersama dan bangkit berdaya,” ujar Riefky dalam keterangannya, dikutip Bisnis, Jumat (16/1/2026).

Pada fase rehabilitasi, Kemenekraf mengaktifkan Ruang Kreatif Merah Putih serta memberikan literasi bisnis kepada pelaku ekonomi kreatif terdampak, termasuk akses pembiayaan, pendanaan, dan pendampingan usaha.

Program lainnya meliputi pelatihan konten digital bertema pemulihan bencana, penguatan musik lokal, sinema rakyat, permainan edukatif kreatif, hingga aktivitas seni berbasis komunitas dan anak-anak.

Memasuki tahap rekonstruksi, fokus diarahkan pada peningkatan kapasitas produksi dan penciptaan nilai tambah. Kegiatan mencakup pelatihan kriya, batik lokal, sulam dan anyam, workshop desain kemasan, pelatihan memasak, menjahit ready to wear, serta pengembangan kewirausahaan digital.

Kreativitas berbasis teknologi, media, budaya, dan desain juga didorong sebagai motor pemulihan ekonomi jangka menengah.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 5 Januari 2026, bencana banjir dan longsor berdampak pada 52 kabupaten/kota di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Adapun dalam rapat koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri pada Kamis (15/1/2026), Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menekankan pentingnya akselerasi pengelolaan data lintas kementerian dan pemerintah daerah di wilayah terdampak.

Integrasi data dinilai krusial untuk memastikan efektivitas kebijakan pemulihan. “Percepatan ekstra untuk bidang pengelolaan dan data ini sangat penting agar dapat melakukan pendataan, pemutakhiran, integrasi, akses dan interoperabilitas serta pemanfaatan data Kementerian/Lembaga dan Pemda wilayah terdampak, sehingga nanti misi utamanya adalah mempunyai data tunggal dengan dashboard yang terintegrasi," tutur Pratikno.

JAKARTA - Narasi kriminalisasi atau politisasi yang belakangan muncul terkait perkara Nadiem Makarim tidak akan mempengaruhi proses persidangan. Hal tersebut dikatakan oleh Pakar Hukum dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Hibnu Nugroho.

Hibnu berpendapat, hakim dan jaksa bakal tetap berfokus pada pembuktian dakwaan yang kini telah memasuki tahap krusial. Dia menilai sah-sah saja jika pihak Nadiem berupaya membangun opini seolah kasus yang menjerat mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi itu serupa dengan kasus Tom Lembong.

Akan tetapi, penilaian itu tetap harus diuji secara hukum di ruang sidang. “Itu sah-sah aja. Tapi saya kira hakim maupun jaksa akan fokus pada pembuktian yang ada. Bahwa ini (kasus Nadiem) adalah perkara hukum bukan politik. Bicara hukum adalah bicara bukti,” ujar Hibnu, Jumat (16/1/2026).

Ia menyampaikan hal itu menanggapi beredarnya konten di media sosial yang menyebut perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook merupakan bentuk politisasi.

Nadiem saat ini berstatus terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang terjadi saat ia menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Hibnu berpandangan bahwa eksepsi Nadiem yang menyebut dakwaan jaksa kabur tidak dapat serta-merta dianggap benar. Apalagi, eksepsi tersebut telah ditolak majelis hakim, sehingga perkara kini berlanjut ke tahap pembuktian.

Hibnu menuturkan, dalam tahap pembuktian, nilai suatu alat bukti ditentukan oleh keterkaitannya dengan alat bukti lain serta keterangan yang saling menguatkan. “Di mana bukti itu bernilai kalau antara bukti satu selaras dengan bukti yang lain, antara bukti satu dengan keterangan yang lain,” jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, alat bukti yang diajukan dalam persidangan tidak berdiri sendiri, melainkan harus dibaca secara utuh dan berkesinambungan. Terkait dugaan jaksa mengenai adanya keterkaitan antara investasi Google ke Gojek dengan pengadaan laptop Chromebook, Hibnu menilai pembuktiannya memang memerlukan proses yang panjang dan menyeluruh.

“Pembuktiannya tidak hanya dari kejadian saat ini, tetapi juga waktu sebelumnya (ada peristiwa investasi Google ke Gojek), juga nanti akan dimintakan keterangan dari Gojek dan sebagainya. Jadi untuk menyimpulkannya perlu proses panjang,” ujar dosen Fakultas Hukum Unsoed Purwokerto tersebut.

Selain itu, Hibnu mengingatkan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru, hakim memiliki kewenangan lebih luas dalam menilai pembuktian di persidangan.

“Kalau dulu (KUHAP lama) pembuktian berdasarkan petunjuk, kalau sekarang penilaian hakim dalam persidangan. Penilaian hakim ini berdasar keterkaitan bukti-bukti yang lain,” pungkasnya.

Bisnis.com, SAMARINDA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional Kalimantan akan melakukan lompatan signifikan dalam pemetaan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Pada 2026, survei yang sebelumnya hanya berskala nasional kini diperluas hingga menjangkau seluruh provinsi di Indonesia, termasuk Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Kepala OJK Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Parjiman menyatakan langkah ini ditempuh untuk memperoleh data yang lebih komprehensif dan akurat sebagai landasan penyusunan kebijakan edukasi keuangan yang lebih tepat sasaran.

"Berbeda dengan dua tahun terakhir yang masih berskala nasional, pada tahun 2026 ini survei akan dilakukan hingga tingkat provinsi di seluruh Indonesia," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (16/1/2026).

Guna menjamin validitas dan kredibilitas data, kata Parjiman, OJK menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai mitra strategis.

Dia menyebutkan proses pelatihan bagi tim survei telah tuntas dilaksanakan, dan pada Februari 2026 mereka akan turun ke lapangan mengambil sampel di setiap kabupaten dan kota. Hasil survei diproyeksikan rampung pada Maret atau April 2026.

Pria yang akrab disapa Jimmy ini menyebutkan, pihaknya telah menargetkan peningkatan indeks yang mendekati target nasional, khususnya untuk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang sebelumnya sudah berada di atas rata-rata nasional.

Di sisi lain, upaya peningkatan literasi keuangan tidak berjalan tanpa hambatan. Seiring berkembangnya teknologi digital, modus penipuan keuangan turut berevolusi menjadi lebih canggih dan menyasar berbagai lapisan masyarakat.

Salah satu modus terkini yang marak dilaporkan melibatkan oknum yang menyamar sebagai pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Jimmy mengungkapkan para pelaku mengelabui korban dengan dalih pembaruan data melalui aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), kemudian mencuri informasi pribadi dan data perbankan rahasia untuk menguras saldo rekening.

Merespons ancaman tersebut, OJK secara masif melakukan edukasi melalui beragam kanal komunikasi, mulai dari media cetak, televisi, radio, hingga platform digital seperti Instagram dan Learning Management System Keuangan (LMSKU).

Masyarakat diimbau untuk secara proaktif mengakses kanal resmi OJK guna mengenali berbagai modus penipuan yang perlu diwaspadai.

Lebih lanjut, dia memaparkan hasil survei tahun ini akan menjadi kompas strategis dalam merumuskan kebijakan edukasi yang lebih inklusif dan tepat sasaran.

"OJK akan memberikan perhatian khusus pada sektor dengan tingkat literasi rendah, seperti petani dan nelayan yang selama ini kerap terpinggirkan dari akses informasi keuangan," paparnya.

Adapun, dia menuturkan pendekatan yang diterapkan akan lebih membumi melalui optimalisasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Salah satu program andalannya adalah business matching yang menjembatani pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan lembaga perbankan, sekaligus memberikan literasi keuangan secara langsung di lapangan.

"Meskipun kemajuan teknologi menciptakan tantangan baru, OJK tetap berkomitmen melakukan edukasi secara masif agar indeks literasi berbanding lurus dengan tingkat keamanan masyarakat dalam bertransaksi keuangan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk dua tersangka dalam kasus dugaan fitnah, pencemaran, dan penghasutan ijazah Jokowi.

Keduanya adalah Eggi Sudjana (ES) dan Damai Hari Lubis (DHL). Kabidhumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan penerbitan SP3 pada 14 Januari 2026.

"Benar, penyidik telah menerbitkan SP3 terhadap dua tersangka, yaitu saudara ES dan DHL. Penghentian penyidikan dilakukan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif,” ujar Budi dalam keterangannya, Jumat (16/1/2026).

Budi menjelaskan alasan penghentian penyidikan setelah adanya permohonan dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Budi menyampaikan untuk tersangka lainnya, proses hukum tetap berjalan di mana penyidik telah melimpahkan berkas tersangka RSN, RHS, dan TT kepada Jaksa Penuntut Umum pada 13 Januari 2026.

“Untuk tersangka yang tidak dihentikan perkaranya, penyidikan tetap dilanjutkan. Penyidik masih melakukan pemeriksaan saksi, ahli, serta melengkapi berkas perkara guna kepastian hukum,” jelasnya.

Budi menyampaikan bahwa penyidik akan menjadwalkan pemeriksaan saksi, ahli, serta pemeriksaan lanjutan terhadap tersangka lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM hak buruh di China menemukan bukti eksploitasi pekerja dalam rantai pasokan Labubu, mainan boneka berbulu yang mendunia dan masih viral hingga saat ini.

Labubu, karakter monster kecil bergigi yang dibuat oleh perusahaan mainan China Pop Mart, telah menjadi salah satu ekspor budaya terpopuler China dalam setahun belakangan.

Pada paruh pertama 2025 saja, lini mainan "Monster", yang termasuk Labubu, menghasilkan penjualan sebesar 4,8 miliar yuan atau sekitar US$684 juta untuk perusahaan yang terdaftar di Hong Kong tersebut.

Pada Agustus, kepala eksekutif dan pendiri Pop Mart, Wang Ning, mengatakan perusahaan tersebut berada di jalurnya untuk mencapai pendapatan US$2,8 miliar pada tahun 2025.

Namun, terdapat fakta gelap di balik kesuksesannya. Dilansir The Guardian, berdasarkan hasil investigasi oleh China Labor Watch (CLW), sebuah LSM yang berbasis di New York, salah satu pemasok Pop Mart untuk Labubu telah terlibat dalam praktik eksploitatif di tempat kerja.

Praktik tersebut meliputi pekerja yang dipaksa menandatangani kontrak kosong, pekerja berusia 16 dan 17 tahun dipekerjakan tanpa perlindungan khusus bagi pekerja muda yang diwajibkan oleh hukum China, pelatihan kesehatan dan keselamatan yang tidak memadai, dan pelanggaran hak buruh lainnya di pabrik di provinsi Jiangxi, China tenggara.

CLW mengirimkan penyelidik ke Shunjia Toys di kabupaten Xinfeng, Jiangxi, sebuah pabrik yang mempekerjakan lebih dari 4.500 orang, selama tiga bulan pada tahun 2025.

Para peneliti mewawancarai lebih dari 50 karyawan, termasuk tiga orang di bawah usia 18 tahun. Semua pekerja tersebut bekerja secara eksklusif untuk Labubu.

Para peneliti menemukan bahwa pabrik tersebut mempekerjakan pekerja berusia 16 hingga 18 tahun, yang legal menurut hukum China, tetapi hanya dengan perlindungan khusus seperti larangan pekerjaan berbahaya atau berat.

Para pekerja berusia 16 hingga 18 tahun di Shunjia telah ditugaskan pada posisi jalur perakitan standar tanpa perbedaan beban kerja atau target produksi dibandingkan dengan pekerja dewasa.

“Para pekerja di bawah umur juga umumnya tidak memahami sifat kontrak yang mereka tandatangani, dan tidak memiliki konsep yang jelas tentang status hukum mereka ketika ditanya,” kata laporan CLW.

Investigasi tersebut juga menemukan bahwa para pekerja secara rutin menandatangani kontrak kerja kosong. CLW mengatakan para pekerja diminta untuk mengisi detail pribadi mereka pada kontrak kerja, sementara detail kondisi kerja, seperti jangka waktu kontrak, isi pekerjaan, gaji, dan detail asuransi sosial dibiarkan "kosong dan tidak dijelaskan".

"Para pekerja diberi waktu tidak lebih dari lima menit untuk menyelesaikan proses tersebut dan secara eksplisit diberitahu untuk tidak membaca atau mengisi bagian lain," lapor CLW.

Dengan permintaan mainan tersebut yang melonjak, para pekerja mengatakan mereka diberi target produksi yang tidak realistis, dengan tim yang terdiri dari 25-30 pekerja diharuskan untuk merakit setidaknya 4.000 Labubu per hari.

Hukum ketenagakerjaan China membatasi lembur bulanan hingga 36 jam, tetapi CLW menemukan bahwa para pekerja sering bekerja lebih dari 100 jam tambahan setiap bulan.

Shunjia Toys sendiri memiliki kapasitas produksi resmi 12 juta mainan per tahun, dengan rencana yang diumumkan pada akhir tahun 2025 untuk memperluasnya menjadi 33 juta.

Angka tersebut mewakili sebagian kecil dari keseluruhan produksi Labubu, yang menurut Pop Mart tahun lalu mencapai sekitar 30 juta unit per bulan.

Perusahaan ini bekerja sama dengan sejumlah mitra manufaktur lokal di China dan Asia Tenggara, dengan tambahan mitra baru di Meksiko seiring dengan melonjaknya permintaan.

REPUBLIKA.CO.ID, ZHENGZHOU — Kontras dengan hawa dingin pagi Kota Zhengzhou sekitar 6 derajat Celcius, sambutan hangat didapatkan delegasi jurnalis dan konten kreator otomotif asal Indonesia ketika mengunjungi langsung BYD Zhengzhou Mega Factory, China pada Kamis (16/1/2025) pagi. Sekitar 40 anggota delegasi, termasuk Republika, disambut oleh manajemen pabrik yang menjelaskan dengan detail proses serta keunggulan dari fasilitas mereka dibandingkan para pesaing.

Pabrik ini beroperasi penuh sejak 2022, menempati area seluas 10,67 juta meter persegi di Kawasan Ekonomi Bandara Zhengzhou, dan dilengkapi dengan sirkuit uji all-terrain sendiri seluas 198.700 meter persegi. Para jurnalis dan konten kreator diajak berkeliling, menyaksikan tahapan demi tahapan proses pembuatan mobil energi baru (NEV) BYD. Kami mendapatkan informasi bahwa butuh tiga hari proses dari pelat menjadi sebuah mobil di pabrik ini.

Seperti lazimnya kunjungan media ke pabrik otomotif, wartawan dan konten kreator diminta tidak memfoto atau merekam. Rombongan media mendapatkan penjelasan dari insinyur penanggung jawab pabrik melalui penerjemah. Kami dipimpin oleh Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia Eagle Zhao.

Kunjungan kami diawali di area stamping, tahap pertama produksi bodi kendaraan. Lima lini mesin pres berkapasitas 7.900 ton bekerja dengan kecepatan tinggi, mampu membentuk panel bodi dari baja dan aluminium hingga 15 kali per menit.

"Seluruh proses berlangsung dalam sistem tertutup untuk mengurangi kebisingan, debu, dan meningkatkan keselamatan kerja," kata penjelasan penanggung jawab pabrik lewat penerjemah.

Dari situ, panel-panel bodi bergerak otomatis ke area welding. Sekitar 1.800 robot industri, termasuk 14 robot yang bekerja serempak, menyambung komponen menjadi rangkaian bodi utuh. Tingkat otomatisasi di sini melebihi 98 persen. Proses penyambungan untuk satu unit kendaraan hanya memakan waktu 35-45 detik, dengan inspeksi kualitas real-time oleh empat robot khusus.

Tahap selanjutnya adalah painting. Delegasi wartawan Indonesia tidak bisa masuk ke area ini saat itu karena alasan teknis. Namun dalam penjelasan pihak BYD, proses ini hampir seluruhnya dikerjakan oleh robot. Bodi kendaraan menjalani serangkaian lapisan, mulai dari electrodeposition coating untuk anti-korosi, aplikasi sealant, hingga pengecatan warna akhir. Sistem pengolahan gas buang yang canggih dipasang untuk meminimalkan dampak lingkungan.

Setelah dicat, bodi memasuki lini final assembly. Di sinilah ribuan komponen dirakit menjadi kendaraan utuh. Sistem Automated Guided Vehicle (AGV) mengantarkan modul seperti dashboard, jok, dan powertrain tepat ke titik perakitan. Sistem Just In Sequence memastikan suku cadang datang sesuai urutan produksi.

Momen paling menarik adalah pemasangan battery pack. AGV khusus mengangkat dan memasang paket baterai Blade Battery yang berat ke dalam sasis kendaraan dengan presisi tinggi, sebuah proses yang menunjukkan integrasi vertikal BYD dalam memproduksi komponen intinya sendiri.

Setelah dirakit, setiap unit menjalani pemeriksaan fungsi dasar di dalam pabrik. Kendaraan kemudian dibawa ke BYD All-Terrain Circuit di dalam kompleks yang sama untuk pengujian dinamika terakhir di berbagai simulasi medan.

Eagles menjelaskan, pabrik ini adalah contoh nyata strategi integrasi vertikal BYD. "Dari baterai, komponen, perakitan, hingga pengujian, semua terkonsolidasi di satu tempat. Ini memungkinkan kontrol kualitas yang ketat dan efisiensi operasional," kata Eagle.

Pabrik Zhengzhou merupakan salah satu dari delapan pabrik BYD yang mendukung kapasitas produksi globalnya. Pada 2025, BYD mencatat penjualan global 4,6 juta unit, dengan ekspor kendaraan listriknya pertama kali melampaui satu juta unit.

Liu Xueliang, General Manager BYD Asia Pacific Auto Sales Division, turut menyampaikan bahwa pertumbuhan tersebut didorong oleh inovasi dan fondasi industri yang kuat. Ia juga menyebut kontribusi pasar Indonesia, di mana BYD telah menjual lebih dari 54.000 unit dalam setahun, sebagai bagian dari ekspansi global mereka.

Kunjungan ini memberikan gambaran langsung tentang skala dan teknologi yang mendorong BYD sebagai salah satu pemain utama kendaraan energi baru. Untuk pasar Indonesia, BYD saat ini mengoperasikan lebih dari 80 titik penjualan dan berencana melakukan ekspansi jaringan lebih lanjut pada 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten sektor konsumer dan ritel diprediksi masih mampu menjaga pertumbuhan kinerja keuangan, meski Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Indonesia menurun tipis pada pengujung tahun 2025.

Survei konsumen Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa IKK Desember 2025 berada di level 123,5 atau terkoreksi sebesar 0,5 poin dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 124. Penurunan tersebut mengakhiri tren penguatan yang sempat terjadi selama dua bulan berturut-turut.

Junior Research Analyst Sinarmas Sekuritas, Dipta Daniswara, menjelaskan bahwa meski IKK melandai, posisinya masih berada di zona optimistis atau di atas 100. Oleh karena itu, penurunan dinilai lebih dipengaruhi oleh faktor temporer ketimbang pelemahan daya beli secara struktural.

“Penurunan optimisme konsumen terjadi karena belanja selama high season tertahan dan spending festive season belum maksimal akibat bencana, serta perayaan yang lebih sederhana di beberapa kota,” ucapnya, Jumat (16/1/2026).

Dipta menilai investor tidak perlu segera merevisi target harga emiten ritel dan konsumer, seperti PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI), PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT), ataupun PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP).

Pasalnya, data penjualan ritel pada kuartal IV/2025 masih berada di kisaran 4,3% hingga 6,3%, lebih tinggi dibandingkan kuartal-kuartal sebelumnya. Kondisi tersebut memungkinkan laba bersih emiten di sektor ini tetap tumbuh positif, meski diproyeksikan berada pada level single digit.

Sementara itu, terkait aliran modal asing, Dipta menyebutkan bahwa tekanan pada saham konsumer sebenarnya sudah terefleksi dari pergerakan harga yang cenderung sideways sepanjang 2025. Untuk itu, perbaikan penjualan ritel di kuartal akhir tahun lalu dapat dipandang sebagai fase awal pemulihan.

“Dengan kondisi ini, potensi masuknya dana asing masih ada namun cenderung selektif sambil menunggu sinyal pemulihan konsumsi yang lebih kuat,” ucapnya.

Memasuki 2026, stabilitas ekonomi dan kebijakan pemerintah yang pro-konsumsi diharapkan menjadi katalis utama pendorong minat belanja masyarakat. Sinarmas menilai tantangan daya beli tidak akan menghantui sepanjang tahun seiring dengan status IKK yang tetap berada di zona ekspansi.

Secara teknikal, Dipta menuturkan mayoritas saham di sektor ini terpantau masih menguji level support. Dalam kondisi tersebut, investor disarankan untuk mulai mencermati peluang akumulasi pada saham-saham pilihan.

“Untuk saat ini, mayoritas emiten sektor konsumer cenderung masih menguji support sehingga investor mungkin bisa mempertimbangkan buy on weakness untuk emiten UNVR, CMRY, dan AMRT,” ucap Dipta.

Dihubungi terpisah, Head of Research KISI Sekuritas, Muhammad Wafi, juga menyatakan bahwa daya beli masyarakat pada kuartal IV/2025 terpantau tetap solid, sehingga langkah revisi target harga belum genting untuk dilakukan.

Selain itu, dia menilai para investor global cenderung melihat fluktuasi data IKK sebagai gangguan jangka pendek. Dengan level indeks yang masih terjaga, pasar konsumsi Indonesia dinilai masih memiliki daya tarik yang kuat.

“Asing melihat data IKK ini sebagai noise jangka pendek. Indeks masih di level optimistis atau di atas 120, sehingga pasar konsumsi Indonesia tetap menarik. Jadi, koreksi sekarang justru bisa jadi entry point,” ucap Wafi.

Memasuki 2026, KISI Sekuritas mengidentifikasi sejumlah katalis positif bagi kinerja emiten konsumer. Salah satunya adalah realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diprediksi menggerakkan permintaan domestik.

Adapun tren penurunan harga komoditas bahan baku global, seperti gandum dan gula, serta potensi penurunan suku bunga acuan, diharapkan dapat memperlebar marjin keuntungan emiten dan meringankan beban pendanaan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, KISI Sekuritas memfavoritkan tiga saham konsumer dan ritel, yakni PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP), PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT), dan PT Mayora Indah Tbk. (MYOR).

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan investor asing dan lembaga multilateral menyoroti sejumlah tantangan fundamental yang masih menghambat iklim investasi di Indonesia, seperti ketidakpastian kebijakan serta merosotnya kelas menengah.

Chair of the British Chamber of Commerce in Indonesia (BritCham) Ian Betts mengapresiasi disiplin fiskal yang terus dijaga pemerintah beberapa tahun terakhir. Hanya saja, dia memberi catatan terkait keterbukaan pemerintah.

Dia menekankan bahwa target pertumbuhan ekonomi 8% yang ditarget Presiden Prabowo Subianto akan sulit tercapai tanpa keterbukaan kebijakan (policy openness).

"Masalah terbaru adalah retensi hasil ekspor [DHE], yang telah menyebabkan banyak gangguan di sektor perbankan dan juga bagi komoditas sumber daya alam," ungkapnya dalam IBC Business Outlook 2026 di Jakarta, dikutip Jumat (16/1/2026).

Menurutnya, pemerintah perlu lebih terbuka berdiskusi dengan pelaku usaha untuk memitigasi risiko bisnis. Selain itu, dia meminta pemerintah mengurangi restriksi di sektor manufaktur, seperti kuota impor dan pembatasan produksi, agar sektor tersebut dapat tumbuh lebih ekspansif.

Senada, Head of European Investment Bank (EIB) Group for Southeast Asia and the Pacific Sunita Lukkhoo menyoroti masalah gonta-ganti kebijakan dalam waktu singkat. Menurutnya, investor membutuhkan kerangka kerja yang stabil, transparan, dan dapat diprediksi.

Sunita menggarisbawahi kebiasaan pemerintah yang terkesan "bertindak dulu, baru memutuskan" (act then decide) dalam menawarkan proyek investasi.

Dia kerap menemui kondisi di mana proyek ditawarkan ke pasar tanpa persiapan matang—tanpa studi kelayakan, desain teknis, maupun penilaian sosial dan lingkungan yang memadai. Akibatnya, ketika investor masuk, prosesnya sering kali harus dimulai lagi dari nol.

"Anda melakukan pengembangan proyek yang panjang, persiapan, dan semua ini. Ketika Anda sampai di akhir, Anda kembali lima langkah ke belakang. Jadi, Anda mulai dari awal lagi," kritik Sunita pada kesempatan yang sama.

Selain itu, dia menyoroti kecenderungan Indonesia yang kurang mendiversifikasi sumber pendanaan dan hanya bergantung pada mitra-mitra lama selama 20—30 tahun terakhir. Sunita mendorong agar otoritas berani keluar dari zona nyaman.

"Jangan taruh semua telur Anda dalam satu keranjang," sambungnya.

Sunita juga mengingatkan agar perbankan domestik tidak dipaksa membiayai infrastruktur kritis sendirian, melainkan harus ada pembagian risiko (risk sharing) dengan lembaga keuangan luar negeri untuk menjamin kelayakan pembiayaan (bankability).

Ancaman Struktural

Sementara itu, Secretary General of the International Economic Association (IEA) Lili Yan Ing memberikan gambaran struktural yang cukup menohok. Dia menyebutkan bahwa kesenjangan antara potensi dan realisasi sering kali membuat investor asing bingung.

"Investor potensial datang, melihat, dan mereka bingung. Itulah realitas Indonesia," ujarnya juga dalam IBC Business Outlook 2026.

Lili memaparkan data yang menunjukkan ancaman struktural. Pertama, rasio penanaman modal asing (PMA) terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia terus menurun.

Berdasarkan perhitungan Bisnis, rasio PMA terhadap PDB Indonesia sebesar 3,87% pada 2025. Angka tersebut menyusut 0,2 poin persentase dibandingkan dengan capaian pada 2024 yang sempat menyentuh level 4,07%.

Bahkan, penurunan ini menjadi koreksi pertama setelah indikator daya tarik investasi asing tersebut konsisten merangkak naik dalam lima tahun terakhir atau sejak 2020.

Sebagai perbandingan, Lili membeberkan rasio PMA terhadap PDB mencapai sekitar 27% di Singapura. Bahkan, Indonesia juga kalah dengan negara pesaing di kawasan seperti Vietnam (rasio PMA terhadap PDB mencapai sekitar 4,3%) dan China (mencapai 6%).

Kondisi ini diperparah dengan perkembangan ekonomi domestik, yang mana kelas menengah menyusut dari 21% total populasi pada 2019 menjadi 17% pada 2024. Di sisi lain, sambung Lili, pengangguran muda melonjak hingga 17% dan upah riil tergerus inflasi, yang mengindikasikan melemahnya permintaan pasar domestik.

"Pemerintah adalah fasilitator. Sektor swasta dan konsumen adalah aktornya. Pemerintah harus memainkan perannya memfasilitasi sektor swasta untuk tumbuh," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Distributor gawai pintar alias smartphone ramai-ramai kerek harga, seiring dengan kelangkaan komponen semikonduktor memori, khususnya DRAM dan NAND.

Kelangkaan itu mengerek biaya produksi. Terkait kelangkaan, ada dugaan bahwa permintaan semikonduktor saat ini melonjak seiring kebutuhan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Head of PR Xiaomi Indonesia Abee Hakim mengatakan, kenaikan harga ponsel pintar menjadi kondisi yang sulit dihindari di tengah keterbatasan pasokan komponen utama.

Meski demikian, Xiaomi berupaya menjaga daya tarik produknya dengan tetap menawarkan nilai yang relevan bagi konsumen.

“Tapi yang pasti kami akan terus memberikan inovasi yang relevan bagi anak-anak muda maupun semua pengguna Xiaomi. Value yang ditawarkan sesuai dan paling oke untuk mereka,” jelas Abee kepada Bisnis, Jumat (16/1/2026).

Saat ini, Xiaomi masih mencermati dinamika pasar dan mengukur dampak kenaikan biaya produksi terhadap kinerja penjualan. Perusahaan juga tengah menyusun strategi agar tekanan harga tidak menggerus minat konsumen.

Abee menegaskan, sepanjang tahun ini Xiaomi akan tetap menghadirkan inovasi yang semakin lengkap di berbagai lini produk. Dari sisi segmentasi, dia mengungkapkan bahwa sejak akhir 2025 ponsel premium Xiaomi menunjukkan animo yang cukup kuat di pasar.

Kendati demikian untuk 2026, perseroan belum dapat memastikan segmen mana yang akan menjadi pendorong utama permintaan.

“Kami belum tahu. Tujuan Xiaomi di tahun ini akan lebih menghadirkan produk-produk yang semakin inovatif, semakin premium, dan yang dibutuhkan oleh pengguna di Indonesia,” tuturnya.

Meski dihadapkan pada tantangan harga komponen, Xiaomi tetap optimistis terhadap prospek penjualan tahun ini. Optimisme tersebut ditopang oleh rekam jejak perusahaan sebagai salah satu pengirim smartphone terbesar.

Hingga 18 Desember 2025, Redmi Note Series tercatat telah terjual lebih dari 460 juta unit di lebih dari 100 negara. “Jadi kita tetap optimis,” tegas Abee.

Tekanan serupa juga dirasakan oleh pemain global lain. Head of MX Category Management Samsung Electronics Indonesia Selvia Gofar menyampaikan bahwa kenaikan harga semikonduktor memori merupakan isu struktural yang berdampak pada seluruh industri smartphone secara global.

“Kenaikan harga semikonduktor memori merupakan isu global yang diperkirakan akan berdampak pada seluruh industri, tidak hanya pada Samsung,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (16/1/2026).

Namun demikian, Selvia menilai Samsung memiliki ketahanan dari sisi pasokan berkat kemitraan strategis jangka panjang dengan para pemasok. Fondasi kepercayaan tersebut dinilai membantu menjaga stabilitas rantai pasok di tengah fluktuasi harga komponen.

“Samsung berada pada posisi yang relatif kuat dari sisi pasokan berkat kemitraan strategis yang dibangun atas dasar kepercayaan, dan akan terus berupaya meminimalkan dampak terhadap konsumen,” katanya.

Dalam menghadapi tekanan biaya, Samsung menegaskan tidak hanya berfokus pada efisiensi, tetapi juga tetap mengedepankan pengalaman pengguna.

Menurut Selvia, kepuasan pelanggan tidak semata ditentukan oleh harga, melainkan oleh peningkatan nilai produk yang berkelanjutan. “Sejalan dengan keyakinan tersebut, Samsung akan terus mendorong evolusi dan inovasi,” sebutnya.

IDXChannel - PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) mendukung swasembada energi nasional melalui berbagai proyek pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).

Sejumlah proyek ditargetkan beroperasi secara komersial (commercial operation date/COD) bertahap hingga 2029, PGE berambisi mencapai kapasitas 1 GW dalam tiga tahun ke depan dan 1,8 GW pada 2033.

Rangkaian proyek besar yang tengah digarap meliputi PLTP Hululais Unit 1 dan 2, PLTP Lumut Balai Unit 3, serta ekspansi di PLTP Lahendong (Unit 7, Unit 8, dan Bottoming Unit 2). Selain itu, perusahaan juga sedang melakukan eksplorasi di PLTP Gunung Tiga.

Direktur Eksplorasi dan Pengembangan PGE, Edwil Suzandi menegaskan bahwa capaian sepanjang tahun 2025 telah menjadi fondasi yang kuat bagi ekspansi ini.

“Pencapaian sepanjang 2025 menjadi fondasi penting bagi PGE untuk mempercepat pengembangan panas bumi. Kami berkomitmen memperluas kapasitas, memperkuat kolaborasi, dan menciptakan nilai lebih bagi Indonesia dalam perjalanan menuju transisi energi," ujar Edwil dalam keterangan tertulisnya, Jumat (16/1/2026).

Hingga saat ini, PGE telah mencatatkan kemajuan operasional yang signifikan. Dengan resmi beroperasinya PLTP Lumut Balai Unit 2 berkapasitas 55 MW pada Juni lalu, total kapasitas terpasang PGE kini meningkat menjadi 727 MW dari sebelumnya 672 MW.

Guna mempercepat target, PGE juga memperkuat sinergi melalui penandatanganan Heads of Agreement (HoA) bersama PLN Indonesia Power yang difasilitasi oleh Danantara Indonesia. Kerja sama ini mencakup pengembangan 19 proyek panas bumi dengan total potensi kapasitas sebesar 530 MW.

Selain itu, empat proyek PGE telah masuk dalam Blue Book Bappenas 2025-2029, membuka peluang pendanaan internasional hingga USD613 juta.

PGE kini mulai merambah pemanfaatan panas bumi di luar sektor listrik (beyond energy). Pada Agustus lalu, perusahaan meluncurkan proyek percontohan (Pilot Project) Green Hydrogen di Ulubelu, Lampung. Inisiatif ini dirancang sebagai ekosistem terintegrasi mulai dari produksi hingga distribusi energi bersih.

Tak berhenti di situ, PGE juga menjajaki pengembangan green data center berbasis panas bumi. Langkah ini diawali dengan kesepakatan bersama Indonesia Data Center Provider Organization (IDPRO) dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia untuk membangun infrastruktur digital yang berkelanjutan.

"Ke depan, PGE akan terus mendorong pemanfaatan panas bumi yang andal, berkelanjutan, dan bernilai tambah guna mendukung ketahanan energi serta agenda transisi energi nasional,” kata Edwil. (Wahyu Dwi Anggoro)

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap tengah mempercepat pembangunan 83 unit hunian bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh Tamiang. Proyek ini ditargetkan tuntas guna memastikan ketersediaan tempat tinggal layak sebelum memasuki bulan Ramadan.

Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa percepatan konstruksi tersebut menggunakan teknologi rumah modular tipe 36. Metode ini memungkinkan pembangunan unit hunian dilakukan secara cepat tanpa bergantung pada alat berat.

"Di Aceh Tamiang kita sedang kerjakan 83 unit. Kami sudah punya modulnya yang bisa membangun dengan cepat, tinggal dirakit. Estimasi pengerjaan untuk 83 unit tersebut sekitar 20 hari," ujar Dody saat ditemui di kantornya, dikutip Jumat (16/1/2026).

Dody menambahkan, meski dibangun dengan durasi singkat, hunian tersebut dirancang dengan standar kelayakan yang telah teruji di berbagai lokasi bencana nasional seperti pascatsunami Aceh, gempa Palu, hingga erupsi Semeru.

Dody menambahkan, setiap unit rumah akan dilengkapi dengan infrastruktur penunjang yang mencakup instalasi listrik, sumur bor untuk akses air bersih, hingga jaringan Wi-Fi. Selain itu, area permukiman tersebut juga bakal dilengkapi dengan fasilitas sosial.

"Ini sudah lengkap dengan tempat bermain dan toilet komunal yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. InsyaAllah layak huni karena model ini sudah kita terapkan di seluruh daerah bencana," imbuhnya.

Untuk diketahui, pembangunan 83 hunian di Aceh Tamiang merupakan bagian dari mandat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kepada Kementerian PU untuk menyiapkan total 1.200 unit hunian di wilayah Sumatra.

Selain Aceh Tamiang, sebaran pembangunan hunian tersebut mencakup beberapa titik krusial lainnya, di antaranya Aceh Utara, Bener Meriah, hingga Tapanuli Selatan.

"Ada total 1.200 unit yang dibebankan kepada kami dari BNPB untuk menyiapkan yang disebut sekarang sebagai pembangunan pada di Aceh Tamyang, Aceh Utara, Benamria, dan Tapanuli Selatan," pungkasnya.