JAKARTA, KOMPAS.com - PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Syariah (Manulife Syariah Indonesia) mencatatkan total pendapatan usaha sebesar Rp 302,1 miliar sepanjang 2025.

Angka tersebut meningkat signifikan secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai dari Rp 66,5 miliar.

Presiden Direktur & CEO Manulife Syariah Indonesia Fauzi Arfan menjelaskan, setelah diluncurkan secara resmi sebagai entitas independen pada bulan Desember 2024, kinerja ini mendorong pertumbuhan aset menjadi Rp 1,55 triliun.

"Meningkatnya minat masyarakat terhadap perlindungan berbasis syariah mencerminkan meningkatnya kepercayaan terhadap pendekatan berbasis nilai dalam keamanan finansial. Pada tahun pertama operasional kami sebagai bisnis syariah yang independen, kami telah melihat respons positif dari pasar, sebagaimana tercermin dalam pertumbuhan pesat kami," kata dia dalam keterangan resmi, Kamis (28/5/2026).

Ia menambahkan, kinerja tersebut didukung oleh rasio solvabilitas yang kuat, dengan Rasio Solvabilitas Dana Tabarru’ dan Dana Tanahud sebesar 797 persen serta Dana Perusahaan sebesar 5.433 persen, keduanya jauh di atas persyaratan OJK.

Sepanjang tahun 2025, Fauzi bilang, Manulife Syariah Indonesia menyalurkan manfaat kepada peserta melalui pembayaran klaim sebesar Rp 83,9 miliar, atau meningkat sekitar 99 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Di sisi lain, perusahaan juga mencatat surplus underwriting dana tabarru’ sebesar Rp 766 juta, yang menunjukkan pengelolaan dana peserta tetap berada dalam kondisi sehat.

Sejalan dengan kinerja bisnisnya, Manulife Syariah Indonesia terus mewujudkan nilai-nilai berbagi, bertumbuh, dan berdampak sebagai landasan operasionalnya.

Komitmen ini tercermin melalui penyediaan solusi perlindungan berbasis syariah serta berbagai inisiatif sosial yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Salah satu program unggulannya adalah Wakaf Air, yang bertujuan mendukung akses air bersih dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang membutuhkan, sejalan dengan prinsip-prinsip dampak dan keberlanjutan dalam keuangan syariah.

Manulife Indonesia cetak laba Rp 1,28 triliun

Sementara itu, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Manulife Indonesia) membukukan laba setelah pajak sebesar Rp 1,28 triliun sepanjang 2025.

Angka tersebut meningkat 161,5 persen secara tahunan dibandingkan peride yang sama tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ini ditopang oleh kenaikan pendapatan jasa asuransi yang mencapai Rp 3,97 triliun serta peningkatan pendapatan investasi, termasuk produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) mencapai Rp 5,09 triliun.

Presiden Direktur & CEO Manulife Indonesia Lauren Sulistiawati mengatakan, pada akhir Desember 2025 total aset Manulife Indonesia mencapai Rp 66,17 triliun.

"Pada tahun 2025, bertepatan dengan 40 tahun kehadiran Manulife di Indonesia, kami membukukan kinerja keuangan yang solid, didukung oleh pertumbuhan bisnis, pengelolaan investasi yang disiplin, dan tingkat solvabilitas yang kuat,” kata dia dalam keterangan resmi, Kamis (28/5/2026).

Pada periode yang sama, ia menambahkan, perusahaan juga mempertahankan rasio pencapaian solvabilitas (RBC) sebesar 650 persen, atau jauh melebihi ambang batas yang ditentukan regulator sebesar 120 persen.

Pada tahun 2025, hasil jasa asuransi bersih tercatat sebesar Rp 299,77 miliar.

Secara keseluruhan, hasil asuransi dan investasi bersih mencapai Rp1,28 triliun, dan laba komprehensif sebesar Rp 859,4 miliar.

Komitmen Manulife Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada nasabah tercermin dalam beban jasa asuransi sebesar Rp 3,68 triliun sepanjang 2025, yang mencakup klaim asuransi jiwa, kesehatan, serta biaya terkait layanan asuransi.

Sedikit catatan, sejalan dengan penerapan PSAK 117 pada 2025, penyajian beberapa angka keuangan menyesuaikan standar akuntansi terbaru.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

MALANG - Gunung Semeru di Jawa Timur mengalami erupsi malam ini, pukul 20:10 WIB. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mengungkapkan erupsi ini disertai Awan Panas Guguran (APG) dengan jarak luncur sejauh 2.500 meter.

PVMBG mencatat tinggi kolom abu letusan teramati ± 1.500 m di atas puncak (± 5.176 m di atas permukaan laut). Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah tenggara dan selatan. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi ± 4 menit 36 detik.

“Letusan disertai Awan Panas Guguran dengan jarak luncur ±2500m, mengarah ke tenggara (besuk kobokan),” tulis PVMBG dalam keterangan tertulisnya, Kamis (28/5/2026).

Saat ini Gunung Semeru berada pada Status Level III (Siaga) dengan rekomendasi tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak (pusat erupsi).

“Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak,” ungkap PVMBG.

Lihat video: Gunung Semeru Kembali Erupsi! Awan Panas Guguran Capai 3,5 Km



Masyarakat juga diimbau tidak beraktivitas dalam radius 5 Km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar).

“Waspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan,” imbaunya.

SUMATERA - Blackout di Sumatera menjadi pengingat pentingnya penguatan jaringan transmisi untuk menjaga pasokan listrik di wilayah tersebut. Jaringan interkoneksi Sumatera yang membentang lintas provinsi membutuhkan transmisi yang andal agar gangguan tidak meluas ke berbagai wilayah.

“Pembangkit sering menjadi perhatian utama, padahal transmisi memegang peran vital karena menjadi jalur utama penyaluran listrik,” ujar pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, Kamis (28/5/2026).

Agus mengatakan pengembangan jaringan transmisi di Sumatera, termasuk pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kilovolt (kV), telah masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) terbaru untuk memperkuat interkoneksi kelistrikan Sumatera. Namun, proyek transmisi berskala besar kerap tersendat akibat proses pembebasan lahan dan perizinan lintas wilayah.

“Pembangunan transmisi tidak hanya persoalan teknis. Ada proses pembebasan lahan, penyesuaian tata ruang, perizinan lintas wilayah, hingga komunikasi dengan masyarakat di sekitar jalur transmisi yang semuanya membutuhkan waktu dan koordinasi,” katanya.

Menurut Agus, semakin luas sistem interkoneksi Sumatera, kebutuhan terhadap penguatan jalur utama serta keandalan jalur penyaluran listrik antardaerah juga menjadi semakin penting. Keterlambatan pembangunan transmisi membuat risiko gangguan sistem semakin besar seiring meningkatnya kebutuhan listrik di Sumatera.

Agus menambahkan, dalam sejumlah proyek infrastruktur strategis, penyelesaian aspek sosial perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak berkembang menjadi konflik agraria ataupun persoalan berkepanjangan di kemudian hari. Agus menilai dukungan masyarakat dalam proses pembebasan lahan menjadi penting agar pembangunan pasokan listrik yang dibutuhkan publik dapat berjalan lebih optimal.

Lihat video: AKHIRNYA! Sempat Blackout Massal, Listrik di Jalur Sumatra-Aceh Kembali Menyala



Agus juga mendorong penguatan koordinasi dan percepatan proses perizinan lintas wilayah agar proyek-proyek strategis dapat berjalan lebih efektif. “Karena jalurnya melewati banyak wilayah, pembangunan transmisi memang membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaksana proyek, dan masyarakat,” ujarnya.

Agus berpandangan percepatan pembangunan transmisi menjadi penting agar sistem kelistrikan Sumatera memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap gangguan di masa mendatang. Blackout di Sumatera harus menjadi momentum bersama untuk mempercepat penguatan jaringan transmisi.

“Tanpa percepatan pembangunan transmisi, risiko gangguan sistem akan terus meningkat seiring pertumbuhan kebutuhan listrik dan aktivitas ekonomi di Sumatera,” ucapnya.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Momentum Iduladha menjadi salah satu indikator valid untuk mengukur tingkat daya beli dan perputaran uang di masyarakat kelas menengah. Data Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS) mencatat tren konsumsi yang sangat bullish di sektor ini.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkapkan, jumlah pemotongan hewan kurban pada 2025 sukses menyentuh 2.268.764 ekor, melesat 11,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya (2.033.995 ekor). Tren positif ini diproyeksikan kembali berlanjut pada 2026 seiring total ketersediaan stok yang disiapkan mencapai 3,2 juta ekor.
“Ini artinya alhamdulillah Allah telah memberikan rahmat-Nya, telah memberikan rezekinya kepada bangsa kita, negara kita. Hari ini di saat kesulitan perang di mana-mana kita dalam keadaan yang baik, itu perlu tentu kita syukuri bersama,” ujar Wamentan Sudaryono melalui keterangan persnya, dikutip Kamis (28/5/2026).
Di sisi lain, Sektor peternakan nasional tengah menikmati katalis pertumbuhan baru dari skema penyembelihan dam (denda) haji di dalam negeri. Optimalisasi regulasi ini membuka pangsa pasar yang masif bagi para peternak kambing dan domba lokal.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan, Agung Suganda, melaporkan lonjakan permintaan yang eksponensial. Jika tahun lalu hanya sekitar 10 ribu ekor kambing yang disembelih melalui skema dam haji domestik, tahun 2026 ini volumenya meroket menembus 32.690 ekor.
"Tahun kemarin kurang lebih sekitar 10.000 ekor kambing disembelih dalam rangka dam haji, tahun ini sudah naik lagi, sebanyak 32.691 ekor," rinci Agung di hadapan Wamentan Sudaryono.

Bagi investor agribisnis, ini adalah potensi pasar yang belum tergarap maksimal (untapped market). Agung memproyeksikan efek berganda (multiplier effect) yang luar biasa jika seluruh jemaah haji Indonesia mengeksekusi dam di Tanah Air.

Ke depannya, pihak kementerian menargetkan seluruh pembayaran dam dapat diakomodasi sepenuhnya oleh para peternak lokal di Indonesia. "Insyaallah ke depan kita bisa sejumlah dengan jamaah haji kita kurang lebih 200.000 ekor, Pak," ujar Agung menaruh harapan besar.

"Kalau 200 ribu jemaah haji saja ditambah dengan kebutuhan kurban tadi, maka setiap tahun paling tidak lebih dari 2 juta ekor harus disiapkan. Ini menambah keberkahan (margin keuntungan) bagi teman-teman peternak kita," lanjut Agung.

Pemenuhan ratusan ribu hewan tersebut diproyeksikan bakal memutar roda perniagaan di sektor peternakan secara masif. "Tentu ini akan mendorong perekonomian para peternak kambing dan domba kita," lugas Agung.

PARIS - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan telah menginstruksikan sekolah-sekolah di Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Penegasan ini diungkapkan Prabowo saat Joint Press Statement bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron tiba di Istana Elysee, Paris, Kamis (28/5/2026).

Mulanya, Prabowo mengatakan bahwa dalam beberapa hal Indonesia dan Perancis memiliki hubungan bilateral yang sangat baik. Hal ini, kata Kepala Negara, tidak lain adalah karena dukungan langsung dari Presiden Macron.

Prabowo pun menegaskan bahwa hubungan Indonesia dan Prancis di bidang pertahanan hubungan sangat baik. Kemudian, di bidang kerjasama science dan teknologi pun sangat baik. Dirinya mengatakan ingin meningkatkan hubungan kerja sama di bidang pendidikan.

“Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis, melihat perkembangan dunia ke depan,” kata Prabowo.

Pada kesempatan itu, Prabowo mengatakan bahwa keadaan Global yang penuh ketidakpastian penuh ketegangan penuh konflik, Indonesia dan Prancis bisa memainkan suatu peranan yang positif.

“Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian. Di dunia sekarang di mana bumi sudah semakin kecil karena science dan teknologi. Perang dan konflik tidak mungkin membawa kebaikan untuk siapapun,” ujarnya.

“Karena itu kami sangat gembira bahwa kita sekarang sudah punya comprehensive strategic Partnership dan kita tentunya akan lihat dalam saat yang mendatang kerjasama yang lebih konkrit lebih seimbang dan lebih berdampak,” paparnya.

Badung (ANTARA) - Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menginginkan pameran perjalanan wisata Bali & Beyond Travel Fair (BBTF) 2026 menciptakan lebih banyak kerja sama pariwisata.

“Saya berharap BBTF akan menciptakan lebih banyak kerja sama, menghasilkan potensi bisnis yang nyata, dan memperluas pola perjalanan melampaui Bali ke destinasi-destinasi di seluruh Indonesia,” kata Menpar saat membuka BBTF 2026 di Kabupaten Badung, Bali, Kamis.

Menpar menaruh harapan besar ke BBTF, sebab pameran perjalanan wisata tersebut selama 12 tahun terakhir menjadi platform penting bagi industri pariwisata Indonesia.

Dengan tahun ini menghubungkan 407 buyer (pembeli) internasional dan nasional dari 44 negara dengan 286 seller (penjual), maka ditargetkan dapat banyak menumbuhkan kemitraan, menciptakan peluang, dan menampilkan potensi pariwisata Indonesia kepada dunia.

“12 tahun perjalanan BBTF bukan sekadar sebuah pencapaian, ini adalah bukti dari konsistensi, kolaborasi, dan keyakinan bersama bahwa sektor pariwisata Indonesia memiliki daya saing yang kuat di pasar global, tidak mengherankan jika saat ini BBTF telah menjadi pasar pariwisata terbesar di Indonesia,” ujar Widiyanti.

Untuk menciptakan lebih banyak kerja sama di pameran ini, Menpar mengarahkan para seller atau penjual paket-paket pariwisata Indonesia menampilkan Indonesia dengan rasa percaya diri, kreativitas, dan profesionalisme.

“Kepada para pembeli internasional, saya mengajak anda (penjual paket wisata) tidak hanya untuk menjual Indonesia, tetapi juga membantu membentuk generasi baru dari pengalaman perjalanan Indonesia. Bali telah membuka pintunya, sekarang saatnya bagi kita untuk melangkah lebih jauh bersama-sama,” tuturnya.

Meski pameran ini ada di Bali, pemerintah ingin para pelaku perjalanan wisata internasional melihat keindahan Indonesia lainnya, ada lebih dari 17 ribu pulau dengan ratusan budaya, keanekaragaman hayati, tradisi kuliner yang kaya, warisan jalur rempah yang bersejarah, serta keramahan masyarakat yang dapat dirasakan.

“Itulah mengapa pesan kami sangat jelas, Indonesia siap melangkah lebih jauh dari sekadar promosi destinasi menuju kemitraan produk pariwisata, kami tidak hanya mengundang dunia untuk mengunjungi Indonesia, kami mengundang para pembeli, pelaku industri, dan mitra ikut mengurasi, menciptakan bersama, dan mengembangkan pengalaman perjalanan baru di seluruh Indonesia,” tuturnya.

Ketua BBTF 2026 I Putu Winastra menambahkan tahun ini pameran perjalanan wisata tersebut mengangkat tema Redefining Indonesia’s Gastronomy Journey: A Celebration of Taste, Culture, and Sustainable Heritage.

Kegiatan berlangsung pada 28–30 Mei 2026 di Bali International Convention Centre, The Westin Resort Nusa Dua, dengan agenda utama pertemuan terjadwal, pertemuan buyer dan seller, presentasi destinasi, sesi berjejaring, serta berbagai kegiatan strategis industri pariwisata.

“BBTF 2026 bukan sekadar ruang pertemuan antara buyer dan seller, BBTF adalah ruang kepercayaan, akuntabilitas, dan kemitraan,” ucap Winastra.

Ia memastikan pembeli internasional yang hadir dalam BBTF merupakan pelaku bisnis pariwisata yang memiliki reputasi, pengambil keputusan, jaringan distribusi global, dan mitra strategis industri, dimana satu buyer memiliki potensi untuk membawa ribuan wisatawan ke Indonesia setiap tahunnya.

“Melalui BBTF, kami ingin memastikan Bali dan Indonesia tidak hanya dilihat sebagai destinasi yang indah, tetapi juga sebagai mitra pariwisata yang terpercaya, kompetitif, dan bernilai bagi pasar internasional,” tutupnya.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Ketua Umum Netra Bakti Indonesia (NBI) HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur mengungkapkan kunci program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa meroket. MBG adalah salah satu program paling mulia Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Gus Lilur mengatakan, program tersebut seharusnya menjadi wajah kasih negara kepada anak-anak Indonesia, terutama siswa miskin. Tetapi, lanjut dia, ketika anggaran makan dipotong, ketika dapur tidak layak tetap beroperasi, ketika pihak ketiga masuk hanya untuk mengejar keuntungan, maka program yang semestinya menjadi warisan besar Presiden justru berisiko berubah menjadi beban moral dan politik.

Karena itu, kata Gus Lilur, MBG harus segera diselamatkan dari para “copet” anggaran yang merusak idealisme program ini. “MBG ini program sangat mulia. Saya pendukung MBG. Tetapi MBG akan rusak kalau ada copet di tengah jalan. Anak-anak miskin harusnya menerima makanan yang layak, sehat, dan disukai. Bukan makanan yang anggarannya dipotong, dicopet, atau dikenthit sebelum sampai ke piring mereka,” ujar Gus Lilur dalam keterangan tertulisnya, Kamis (28/5/2026).

Gus Lilur mengutip Al-Qur’an Surat Al-Insan ayat 8 Wa yuth‘imûnath-tha‘âma ‘alâ ḫubbihî miskînaw wa yatîmaw wa asîrâ (Mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan.) Menurut Gus Lilur, ayat tersebut memberikan pesan yang sangat jelas: makanan untuk orang miskin, anak yatim, dan mereka yang membutuhkan haruslah makanan yang baik, disukai, dan layak.

Karena itu, ia menilai siapa pun yang mengurangi jatah makan anak-anak miskin dalam program MBG telah melakukan pelanggaran moral yang sangat serius. “Al-Qur’an menyebut makanan yang disukai. Makanan yang disenangi. Makanan yang digemari. Bukan makanan yang dipotong anggarannya. Bukan makanan yang dicopet anggarannya. Bukan makanan yang dikenthit alokasinya. Bagi saya, mencopet dana MBG jelas melanggar Al-Qur’an. Dan melanggar Al-Qur’an bagi saya adalah melanggar prinsip,” tegasnya.

Gus Lilur mengatakan, publik melihat sendiri bahwa berbagai kasus keracunan MBG di sejumlah daerah bukan lagi kejadian kecil yang bisa dianggap sekadar kekeliruan teknis. Anak-anak mengalami mual, muntah, diare, pusing, bahkan harus mendapatkan perawatan medis. Pada saat yang sama, kata dia, muncul pula temuan bahwa sebagian dapur belum memenuhi standar higiene sanitasi, belum memiliki kelengkapan sertifikasi, atau tidak diawasi dengan disiplin sebagaimana mestinya.

Menurutnya, jika dapur MBG dikelola secara asal-asalan, tanpa pengawasan gizi yang kuat, tanpa standar kebersihan yang ketat, dan tanpa rasa tanggung jawab moral terhadap anak-anak, maka program yang semestinya menjadi kebanggaan Presiden bisa berubah menjadi beban politik bagi Presiden. “Yang salah bukan MBG-nya. Yang salah adalah aplikasinya. Presiden punya niat besar memberi makan anak-anak bangsa. Tetapi di bawah, kalau dapurnya asal-asalan, menunya asal jadi, higienitasnya lemah, dan ada oknum yang bermain fee, maka cita-cita Presiden akan dirusak oleh para pemburu untung,” ujarnya.

Gus Lilur juga menyoroti adanya kekeliruan pemahaman di masyarakat mengenai posisi mitra dan SPPG. Menurutnya, banyak orang mengira SPPG adalah mitra. Padahal, keduanya merupakan hal yang berbeda. Mitra adalah pihak yang berkewajiban membangun dapur, melengkapi alat dapur, menyediakan sarana-prasarana, menyediakan berbagai peralatan pendukung, serta mengganti atau memperbaiki peralatan jika terjadi kerusakan.

Berdasarkan informasi yang diterima NBI dari pemilik SPPG, modal yang disediakan mitra untuk membangun dan menyiapkan dapur berkisar Rp1,5 miliar hingga Rp2 miliar. Dapur tersebut kemudian disewakan kepada BGN dengan nilai sekitar Rp6 juta per hari kerja. Selain itu, mitra juga masih harus membayar lisensi kepada yayasan dengan besaran sesuai kesepakatan masing-masing pihak.

“Secara umum, mitra bisa menerima uang sewa bersih sekitar Rp80 juta sampai Rp90 juta per bulan. Artinya, dengan investasi Rp1,5 miliar sampai Rp2 miliar, butuh waktu sekitar dua tahun untuk balik modal. Itu bisnis yang wajar dan tetap ada risikonya, seperti risiko SPPG ditutup, kerusakan peralatan, atau gangguan operasional lain,” jelas Gus Lilur.

Namun, menurut Gus Lilur, justru di situlah titik penting yang harus dibaca Presiden. Ketika negara tidak menyiapkan investasi dapur sendiri dan menyerahkannya kepada pihak ketiga, maka sejak awal sudah tercipta struktur bisnis di sekitar program makan anak-anak. Struktur ini mungkin muncul karena negara belum menyediakan cukup anggaran investasi untuk membangun seluruh SPPG, tetapi konsekuensinya serius: ada kepentingan balik modal, ada lisensi, ada sewa, ada margin, dan ada risiko munculnya pemburu rente di luar sistem resmi.

Gus Lilur menegaskan, struktur SPPG sendiri sebenarnya sudah memiliki ketentuan teknis. Di dalam SPPG terdapat ahli gizi, akuntan, serta puluhan relawan, bahkan disebut dapat mencapai 47 relawan, dengan hak dan kewajiban masing-masing sesuai petunjuk teknis. Karena itu, jika seluruh aturan dijalankan secara benar, SPPG seharusnya bisa menjadi instrumen pelayanan publik yang baik.

Masalah muncul ketika struktur formal yang sudah ada itu disusupi kepentingan bisnis, pungutan, fee, atau pemotongan yang tidak semestinya. “SPPG itu ada juknisnya. Ada ahli gizi, ada akuntan, ada relawan, semua punya hak dan kewajiban masing-masing. Tetapi kalau di sekelilingnya muncul praktik fee, pungutan, lisensi yang tidak transparan, atau pemotongan nilai makanan, maka anak-anak yang menjadi korban,” imbuhnya.

Gus Lilur juga menyoroti struktur anggaran MBG yang menurutnya harus dijaga secara ketat agar tidak semakin tergerus di lapangan. Ia menuturkan, alokasi yang dikucurkan untuk satu porsi MBG selama ini dipahami publik sebesar Rp15.000, dengan pembagian sekitar Rp5.000 untuk operasional SPPG dan Rp10.000 untuk nilai makanan penerima manfaat.

“Kalau Rp10.000 itu benar-benar dibelanjakan untuk makanan, dengan volume 3.000 porsi per hari, berarti ada Rp30 juta per hari untuk bahan makanan. Kalau belanjanya benar, bukan harga eceran, itu sudah bisa menyajikan makanan yang layak, sehat, dan bergizi,” kata Gus Lilur.

Namun, berdasarkan laporan lapangan yang diterima NBI, Gus Lilur menyebut ada dugaan praktik permintaan fee per porsi oleh pihak-pihak tertentu, dengan nilai bervariasi antara Rp500 hingga Rp3.000 per porsi. Jika praktik seperti itu benar terjadi, maka nilai makanan yang seharusnya diterima anak-anak bisa menyusut tajam.

“Kalau dari Rp10.000 masih diminta fee Rp500, Rp1.000, Rp2.000, bahkan sampai Rp3.000, maka anak-anak hanya makan dari nilai sisa. Ada yang akhirnya tinggal sekitar Rp7.000. Inilah yang saya sebut copet anggaran MBG. Dan ini harus dihentikan total,” tegasnya.

Gus Lilur menilai, pengelola SPPG sesungguhnya sudah mendapatkan ruang penghasilan yang cukup dari komponen operasional dan fasilitas yang telah disiapkan negara. Karena itu, tidak ada alasan moral maupun administratif untuk mengurangi satu rupiah pun dari nilai makanan yang menjadi hak anak-anak.

“Tidak perlu mengurangi walau Rp1 dari nilai porsi makan anak. Pemilik dan pegawai SPPG sudah ada ruang penghasilannya. Maka jangan makan jatah anak. Terkutuk seorang hamba jika berani makan jatah hamba lainnya, apalagi jatah anak-anak miskin,” ujarnya.

Menurut Gus Lilur, MBG akan menjadi program raksasa yang berhasil jika tiga hal dibenahi secara radikal: tata kelola anggaran, tata kelola dapur, dan tata kelola pengawasan. Ia menilai Presiden Prabowo harus mendapat informasi jujur bahwa persoalan MBG bukan pada gagasan, melainkan pada mata rantai pelaksana yang terlalu panjang dan membuka ruang rente.

“MBG pasti meroket jika tanpa copet. MBG pasti dicintai rakyat jika tidak dijadikan proyek bancakan. MBG pasti menjadi warisan besar Presiden Prabowo jika anggaran makan anak benar-benar utuh sampai ke piring anak,” kata Gus Lilur.

Sebagai solusi, Gus Lilur mengusulkan agar pemerintah mulai mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga yang berorientasi bisnis. Menurutnya, idealnya negara sendiri yang membangun SPPG dan mengelolanya secara langsung melalui BGN, tanpa harus mencari pihak ketiga. Dengan begitu, anggaran negara tidak habis untuk membayar struktur sewa, lisensi, margin, dan mata rantai bisnis yang berlapis-lapis.

“Sebaiknya negara yang membuat SPPG dan mengelolanya sendiri. Bisa diberikan kepada BGN. Tidak usah mencari pihak ketiga. Kalau negara mampu membangun dapur sendiri, negara bisa mengunci standar, menekan biaya, mengawasi langsung, dan memastikan tidak ada satu rupiah pun hak makan anak yang dicopet,” tegasnya.

Selain itu, Gus Lilur juga mengusulkan agar model pengelolaan SPPG sedekat mungkin dengan sekolah. Pemerintah dapat membangun dapur dan kantin sekolah, lalu melibatkan kepala sekolah, komite sekolah, guru, wali murid, puskesmas, ahli gizi, pemerintah daerah, dan aparat pengawas. Dengan model ini, pengawasan menjadi lebih dekat, tanggung jawab lebih jelas, dan makanan bisa disajikan lebih segar.

“Cukuplah SPPG dikelola oleh sekolah terkait, atau oleh negara melalui BGN dengan pengawasan sekolah. Bangun dapur dan kantin sekolah. Jangan terlalu banyak pihak ketiga yang masuk hanya untuk mencari untung, mengurangi anggaran makan, lalu merusak idealisme MBG yang dicanangkan Presiden,” ujarnya.

Gus Lilur menilai, dapur sekolah dan kantin sekolah akan membuat rantai kendali lebih pendek, pengawasan lebih mudah, dan tanggung jawab moral lebih kuat. Sekolah mengetahui jumlah siswa, kondisi siswa, jadwal belajar, kebutuhan khusus anak, serta dapat langsung menerima komplain dari guru dan orang tua jika makanan tidak layak.

“Kalau dapur ada di sekolah, kepala sekolah tidak bisa pura-pura tidak tahu. Guru melihat langsung. Komite mengawasi. Orang tua bisa komplain. Puskesmas bisa cek higienitas. Ahli gizi bisa memantau menu. Uang negara tidak muter-muter terlalu jauh. Anak-anak juga bisa makan lebih segar karena makanan tidak perlu menempuh perjalanan panjang dari dapur luar,” jelas Gus Lilur.

Ia mengusulkan agar pemerintah memulai perubahan model ini melalui pilot project nasional: satu kabupaten/kota di setiap provinsi dijadikan contoh pengelolaan MBG berbasis dapur dan kantin sekolah atau SPPG milik negara yang dikelola langsung BGN. Setelah terbukti lebih aman, lebih efisien, lebih transparan, dan lebih disukai siswa, model tersebut dapat diperluas secara bertahap.

“Presiden Prabowo ingin memberi makan anak-anak Indonesia. Maka jangan biarkan niat besar itu dibajak oleh oknum. Jangan biarkan MBG menjadi proyek para copet. Jangan biarkan makanan anak miskin menjadi ladang rente,” ujar Gus Lilur.

Gus Lilur menegaskan, NBI tetap mendukung MBG karena program ini sesuai dengan ajaran agama, amanat konstitusi, dan kebutuhan nyata rakyat. Namun dukungan tersebut bukan berarti membiarkan penyimpangan. Justru karena mendukung Presiden, NBI merasa wajib menyampaikan kritik keras agar MBG diselamatkan sebelum kepercayaan publik semakin terkikis.

“Saya pendukung MBG. Karena memberi makan siswa miskin itu perintah Allah. Tetapi saya tidak bisa mengelola atau mendukung pelaksanaan MBG jika harus berkompromi dengan copet anggaran MBG. Program ini harus bersih. Anak-anak harus mendapat makanan terbaik sesuai haknya. Presiden harus dibantu, bukan dikhianati oleh oknum di bawah,” pungkas Gus Lilur.

Kami sangat gembira bahwa kita sekarang sudah punya comprehensive strategic partnership dan kita tentunya akan lihat dalam saat yang mendatang kerja sama yang lebih konkret, lebih seimbang dan lebih berdampak

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto mempererat hubungan bilateral melalui penguatan kemitraan strategis komprehensif bersama Presiden Perancis Emmanuel Macron di Paris, Prancis, guna meningkatkan kerja sama di berbagai sektor utama.

"Kami sangat gembira bahwa kita sekarang sudah punya comprehensive strategic partnership dan kita tentunya akan lihat dalam saat yang mendatang kerja sama yang lebih konkret, lebih seimbang dan lebih berdampak," kata Presiden Prabowo dalam pernyataannya saat kunjungan kenegaraan di Istana Elysee, Kamis waktu setempat, dalam siaran daring yang dipantau dari Jakarta.

Pertemuan tersebut menegaskan komitmen kedua pemimpin dalam memperdalam kolaborasi di bidang pertahanan, energi bersih, hingga riset teknologi.

"Dalam beberapa hal Indonesia dan Prancis memiliki sikap yang sama dan saat ini hubungan bilateral kita sangat baik. Ini tidak lain adalah karena dukungan langsung dari Presiden Macron. Di bidang pertahanan hubungan kita sangat baik. Di bidang kerja sama sains dan teknologi juga sangat baik," kata Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo juga menyambut baik pembentukan France Indonesia High Level Business Council. Wadah ini dirancang khusus untuk meningkatkan investasi dan memperkuat keterlibatan perusahaan-perusahaan Prancis dalam ekosistem ekonomi Indonesia.

Selain fokus pada investasi, percepatan penyelesaian perjanjian Indonesia-EU-CEPA menjadi agenda prioritas yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Dukungan Presiden Macron dinilai krusial dalam mempercepat proses diplomasi ekonomi lintas benua ini.

Dalam tataran geopolitik, kedua pemimpin sepakat bahwa stabilitas di Timur Tengah merupakan faktor krusial yang berdampak langsung pada rantai pasok global dan keamanan energi dunia. Keduanya menekankan pentingnya solusi dua negara bagi kemerdekaan Palestina.

Presiden Prabowo memandang Prancis dan Eropa merupakan kekuatan dunia yang penting dalam tatanan global. Penguatan relasi ini bertujuan untuk menciptakan kondisi dunia yang multipolar agar tercipta keseimbangan serta perdamaian yang lebih stabil.

Presiden Prabowo tiba di Prancis sejak Selasa (26/5) dan sempat melaksanakan Shalat Idul Adha di KBRI Paris pada Rabu (27/5) bersama dengan para diaspora Indonesia. Dalam kunjungan kenegaraan di istana Elysee hari ini, Prabowo didampingi oleh puteranya Didit Hediprasetyo, sementara Presiden Macron didampingi ibu negara Prancis, Brigitte Macron.

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kualitas (Quality Control) dan kepatuhan terhadap syariat (Compliance) menjadi pilar utama dalam industri daging halal. Mengamankan perputaran jutaan hewan kurban tahun ini, Kementerian Pertanian (Kementan) tidak mau kompromi soal higienitas dan standar operasional penyembelihan.

Pada pelaksanaan kurban di lingkungan internalnya, Kementan melibatkan 41 Juru Sembelih Halal (Juleha) binaan langsung Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH).

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan bahwa standardisasi ini wajib direplikasi secara nasional guna menjaga nilai tambah industri peternakan dan kesehatan konsumen.

"Saya pesan pada pasukan Juleha apa Juleha namanya? Penari Jaipong, oh ternyata juru sembelih halal ya," seloroh Sudaryono membuka pesan khusus bagi para petugas, dikutip Kamis (28/5/2026).

Ia mengutarakan rasa terima kasih yang mendalam mewakili negara atas pelayanan tanpa pamrih para tenaga terampil ini. Wamentan Sudaryono juga meminta pasukan khusus tersebut untuk terus mengedepankan presisi tinggi saat melakukan proses pemotongan leher hewan.
"Mohon dipastikan kepada Juleha yang ada di masjid ini maupun Juleha ke seluruh Indonesia saya ucapkan atas nama pemerintah terima kasih atas pengabdian Anda semuanya," ucap Sudaryono.

Proses penyembelihan wajib mengikuti kaidah yang telah ditetapkan secara syariat maupun secara sains kesehatan satwa.

"Tolong seluruh penyembelihan hewan ini dilaksanakan dengan higienis, dengan baik, bersih, sehingga tidak menimbulkan satu hal yang tidak kita inginkan," tegas Sudaryono.

Data nasional menunjukkan tren peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kurban. Berdasarkan data iSIKHNAS, jumlah pemotongan hewan kurban secara nasional pada 2025 lalu tercatat mencapai 2.268.764 ekor atau meningkat 11,5 persen dibandingkan tahun 2024 yang sebanyak 2.033.995 ekor.

Optimisme tersebut juga tercermin dari pelaksanaan kurban di lingkungan Kementerian Pertanian yang mencatat rekor tertinggi sepanjang penyelenggaraan. Tahun 2026 ini, sebanyak 49 ekor hewan kurban, terdiri atas 41 ekor sapi dan 8 ekor kambing, terkumpul di Masjid Nurul Iman Kantor Pusat Kementerian Pertanian.

Jumlah tersebut meningkat signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada 2024 tercatat sebanyak 2 ekor sapi dan 15 kambing, meningkat menjadi 9 ekor sapi dan 10 kambing pada 2025, lalu melonjak menjadi 41 ekor sapi dan 8 kambing pada tahun 2026 ini.

“Insyaallah negara kita baik, pertumbuhannya baik dan kita bisa lihat partisipasi dari jumlah kurban di masjid ini saja,” ujar Wamentan Sudaryono yang juga merupakan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) itu.

Ini bisa menjadi sumber penghasilan baru bagi Kepri melalui pengembangan industri berbasis sumber daya laut

Tanjungpinang (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas RI Rachmat Pambudy menyebutkan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memiliki nilai jual tinggi karena didukung kemasan menarik serta penataan produk yang rapi dan modern.

"Saya sangat terkesan dengan produk-produk maupun budaya lokal yang ada di Kepri," kata Rachmat Pambudy saat berkunjung melihat produk UMKM unggulan di Gedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kepri di Kota Tanjungpinang, Kamis.

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya Bappenas melihat langsung pengembangan ekonomi kreatif, produk UMKM, hingga potensi budaya dan pariwisata daerah, khususnya di Kepri.

Beragam produk khas daerah dipamerkan di Gedung Dekranasda Kepri, mulai dari makanan olahan gonggong, batik khas Melayu, anyaman tikar pandan, hingga kerajinan berbahan kulit gonggong.

Rachmat Pambudy bahkan sempat melihat langsung proses penenunan kain oleh para perajin lokal.

Ia menilai pengelolaan produk UMKM di Dekranasda Kepri sudah terintegrasi dengan baik sebagai wadah pelayanan terpadu bagi pelaku usaha lokal.

Dalam kesempatan itu, Rachmat Pambudy turut menyoroti besarnya peluang produk olahan hasil laut Kepri untuk dikembangkan menjadi produk unggulan nasional.

Menurutnya, produk olahan ikan bahkan direkomendasikan untuk menunjang kebutuhan jamaah haji, termasuk produk suplemen berbahan dasar laut seperti minyak gamat.

"Ini bisa menjadi sumber penghasilan baru bagi Kepri melalui pengembangan industri berbasis sumber daya laut," ujarnya.

Setelah dari Gedung Dekranasda, Menteri Racmat Pambudy didampingi Gubernur Kepri Ansar Ahmad beserta jajaran melanjutkan kunjungan ke Pulau Penyengat dengan mengunjungi sejumlah situs budaya dan sejarah, seperti masjid bersejarah, makam tokoh Melayu, serta balai adat.

Ia menyampaikan Kepri memiliki kekuatan besar di sektor budaya dan ekonomi kreatif yang masih dapat dikembangkan lebih optimal.

"Ekonomi oranye Kepri, termasuk Pulau Penyengat, cukup bagus. Jika dikelola dengan baik, Kepri bisa menjadi contoh," ujar Rachmat Pambudy.

Meski memiliki aset sejarah dan budaya yang kuat, lanjut dia, potensi besar Pulau Penyengat belum sepenuhnya berdampak terhadap penguatan ekonomi wisata kawasan.

Namun demikian ia mengapresiasi berbagai upaya penataan kawasan budaya Pulau Penyengat yang terus dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.

"Alhamdulillah banyak kemajuan. Tinggal dicari ruang-ruang yang masih bisa ditingkatkan supaya dampaknya lebih besar lagi, karena sudah ada storytelling dan paket wisata, tinggal marketing-nya diperbesar," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.

Pewarta: Ogen
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

DHAKA - Seekor kerbau albino di Bangladesh yang dijuluki “Donald Trump” karena jambul pirangnya dan kemiripannya dengan presiden Amerika Serikat (AS) telah diselamatkan dari penyembelihan selama hari raya Iduladha setelah intervensi pemerintah di menit-menit terakhir.

Hewan seberat hampir 700 kg itu telah dijual untuk disembelih sebagai hewan kurban dan sedang dipersiapkan untuk hari raya Iduladha ketika pihak berwenang turun tangan setelah video viral dan kerumunan orang yang ingin berfoto selfie mengubah kerbau bule itu menjadi selebriti yang tak terduga.

Penyelamatan itu dilaporkan pada hari Rabu oleh beberapa media. Menteri Dalam Negeri Bangladesh Salahuddin Ahmed memerintahkan para pejabat menghentikan penyembelihan, mengembalikan uang pembeli, dan memindahkan hewan tersebut.

Kerbau berkulit pucat dari Narayanganj dekat Dhaka menjadi sensasi media sosial setelah video menyoroti jambulnya yang berwarna krem, yang menurut banyak warga Bangladesh mirip dengan gaya rambut khas Donald Trump.

“Adik laki-laki saya menamai kerbau itu Donald Trump karena rambut di bagian depan kepalanya menyerupai Donald Trump,” kata pemiliknya, Ziauddin Mridha. “Meskipun penampilannya mencolok, hewan ini sangat tenang.”

Banyak orang setiap hari mengunjungi peternakan tersebut untuk berfoto, sementara klip tentang hewan itu tersebar luas di internet.

Warga berkumpul di daerah Jijira pada hari Rabu dengan harapan dapat melihat sekilas kerbau tersebut sebelum perayaan Iduladha, tetapi ternyata pihak berwenang telah memindahkannya.

Rekaman yang dipublikasikan oleh media lokal menunjukkan hewan itu digiring dengan tali dan dimuat ke truk pikap sementara pengunjung yang datang lebih awal menyaksikan.

Beberapa laporan mengatakan kerbau itu dibawa ke kebun binatang nasional di Dhaka, sementara yang lain mengatakan mungkin akan dikembalikan sementara ke peternakan tempat ia dibesarkan.

“Kami telah diberitahu bahwa harga kerbau akan dibayar atau hewan dengan nilai yang sama akan diberikan untuk kurban,” kata Moniruzzaman, yang menurut laporan lokal membeli kerbau tersebut untuk kurban Iduladha.

Beberapa pengunjung yang kecewa mengatakan kepada wartawan bahwa mereka telah bepergian dengan anak-anak mereka setelah melihat kerbau tersebut secara online tetapi tiba terlalu terlambat untuk melihat hewan yang kini terkenal itu.

Kerbau albino sangat langka di Bangladesh karena kondisi genetik yang mengurangi pigmentasi sehingga kulit dan bulunya menjadi pucat.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Dinamika tata niaga komoditas turunan kelapa sawit kembali mendapat pengawalan ketat. Kementerian Pertanian (Kementan) merapatkan barisan pengawasan untuk mengamankan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) minyak goreng dari incaran para spekulan dan mafia pangan.

Langkah ini krusial bagi investor dan korporasi agribisnis guna memastikan stabilitas operasional dan kepatuhan distribusi. Inspektur Jenderal Kementan, Irham Waroihan, mengungkapkan bahwa setiap kebijakan strategis negara kerap dimanfaatkan oknum untuk mencari keuntungan ilegal.

"Setiap ada kebijakan strategis untuk kepentingan negara dan masyarakat, mafia pangan selalu bergerak mencari celah, termasuk dalam tata niaga minyak goreng," ujar Irham melalui keterangan pers Kementan, Kamis (28/5/2026).

Untuk memitigasi hal tersebut, Kementan memperkuat pengawasan hulu-hilir bersama aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Irham memperingatkan bahwa setiap temuan penimbunan atau manipulasi harga akan langsung ditindak tegas.

"Pengawasan harus dilakukan secara ketat mulai dari hulu sampai hilir karena ini menyangkut kepentingan rakyat banyak," tambahnya.
Sebelumnya, Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang sempat anjlok drastis di sejumlah daerah membuat pemerintah bergerak cepat untuk meredam keresahan petani dan pelaku usaha sawit nasional. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memastikan negara tidak akan membiarkan petani sawit merugi akibat gejolak pasar dan ketidakpastian kebijakan ekspor baru.

Kementerian Pertanian langsung menggelar rapat koordinasi bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Apkasindo, dan Satgas Pangan Polri di Jakarta, Selasa (26/5/2026). Pertemuan itu dilakukan setelah muncul kekhawatiran terkait implementasi kebijakan ekspor satu pintu sumber daya alam melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Sudaryono menyebut penurunan harga TBS saat ini lebih banyak dipicu efek psikologis akibat ketidakpastian dan belum meratanya pemahaman pelaku usaha terhadap mekanisme kebijakan ekspor baru. Kondisi tersebut membuat banyak perusahaan menahan penyesuaian harga pembelian sawit di tingkat petani.
Di sisi lain, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat Medali Emas Manurung, mengatakan harga TBS petani swadaya kini terpuruk di kisaran Rp1.800 hingga Rp2.200 per kilogram atau turun sekitar Rp600 hingga Rp1.500 per kilogram.

“Harga CPO global sedang bagus. Jika dikonversi ke rupiah rata-rata sekitar Rp18 ribu. Seharusnya harga dalam negeri berada di kisaran Rp15.800, tetapi sekarang hanya sekitar Rp11 ribu. Tidak masuk akal harga TBS petani jatuh sedalam ini,” ujar Gulat kepada wartawan usai rapat koordinasi di Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Selasa (26/5/2026).