JAKARTA - Implementasi cukai emisi dan kawasan Zona Rendah Emisi berpotensi menjadi sumber pendapatan asli daerah yang signifikan, di tengah wacana pengenaan pajak kendaraan listrik . Selain itu, skema pajak progresif, layak dieksplorasi. Namun penerapan insentif tetap membutuhkan kalkulasi cermat. Hal ini penting agar kebijakan tidak membebani fiskal, sekaligus menjaga iklim investasi dan adopsi kendaraan listrik tetap optimal.

Head of Industrial and Transport Decarbonization INDEF Green Transition Initiative (GTI), Andry Satrio Nugroho menjelaskan, terdapat sejumlah kebijakan alternatif sebelum mempertimbangkan pencabutan insentif kendaraan listrik . Menurutnya, penghentian insentif perlu diperhitungkan secara matang agar tidak memperlambat adopsi kendaraan listrik di Indonesia. Di samping itu, kejelasan soal pajak ini penting untuk memberikan kepastian bagi pengguna maupun pelaku usaha.

Berdasarkan perhitungan INDEF GTI, terdapat beberapa sektor penerimaan yang berpotensi untuk dikembangkan pemerintah daerah. Pertama, cukai emisi. Andry menjelaskan, cukai emisi berpotensi menambah pendapatan negara sebesar Rp40 triliun per tahun.

Purbaya Ungkap Subsidi Motor Listrik Rp5 Juta per Unit Dimulai Juni 2026, Insentif Mobil Berapa?



Angka ini melampaui gabungan cukai plastik dan minuman berpemanis, bahkan tiga kali lipat dari cukai alkohol. Pendapatan ini bisa dibagi dalam bentuk Dana Bagi Hasil dengan kinerja ekonomi dan lingkungan tertentu, sebagai motivasi pendorong ekonomi hijau daerah.

“Hanya sekitar 1/3 mobil bahan bakar minyak yang memiliki emisi di bawah 137 gram CO₂ per kilometer dan tergolong rendah. Penerapan cukai emisi berfungsi ganda sebagai mekanisme koreksi subsidi energi sekaligus sumber penerimaan baru yang potensial,” ucapnya di acara Media Briefing dan Launching White Paper Kajian Pajak Kendaraan Listrik Daerah di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Selanjutnya, penerapan Kawasan Zona Rendah Emisi atau Low Emissions Zone (LEZ). Kebijakan ini tepat untuk kota-kota besar di Indonesia. Sebagai contoh, di Jakarta, kawasan pusat bisnis Jalan Sudirman-Thamrin, berpotensi menghasilkan Rp383 miliar per tahun melalui penerapan LEZ.

Sederhananya, kendaraan bahan bakar fosil yang melintas di kawasan tersebut akan dikenakan biaya. Selain sebagai penerimaan, LEZ sekaligus menjadi instrumen pengendalian kualitas udara di pusat bisnis Jakarta.

Siap-siap! Insentif Kendaraan Listrik Bakal Terbit Dua Minggu Lagi



Selanjutnya, bila tetap ingin memberlakukan pajak kendaraan listrik, pemerintah bisa menerapkannya secara progresif berbasis wajib pajak. Berdasarkan perhitungannya, presentasi kendaraan listrik tahun 2025 nasional, didominasi oleh kepemilikan kedua yakni sebesar 66,2%.

Presentasi kepemilikan pertama masih sangat kecil di angka 4,0%. Total potensi dari pajak kepemilikan kedua dan selanjutnya ini sebesar Rp1,9 triliun per tahun.

“Skema ini bisa menjaga minat sekaligus menjamin kepastian bagi masyarakat, yang baru akan berpindah dari kendaraan bahan bakar fosil ke kendaraan listrik,” ucapnya.

Titik Impas

Menanggapi paparan tersebut, Kepala Bidang Pendapatan II Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta Jimmi Pardede menyebut, diskusi terkait pengenaan pajak kendaraan listrik masih terus berlangsung. Ia menyebut, pemerintah daerah kini mengalami tekanan akibat pengurangan anggaran tranfer, sehingga opsi penerimaan baru terus dicari.

Jimmi menjelaskan, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah pengenaan pajak kendaraan listrik secara progresif. Pengenaan pajak bisa dilakukan berdasarkan rentang nilai jual. Ia mencontohkan, semakin tinggi nilai kendaraan maka kewajiban pajak kendaraan semakin besar.

Ini perlu untuk memastikan keadilan bagi masyarakat. “Usulan pajak progresif sangat bagus. Intinya penerapan pajak ini harus berdasarkan nilai keadilan,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Sunandar menjelaskan, pemberlakuan insentif perlu memperhatikan kondisionalitas industri dan ekonomi.

“Berbicara insentif, kita perlu lihat bagaimana perkembangan ekosistem industrinya, pabriknya, baterainya, dan jumlah pengguna dan pembelinya. Lalu kita kaji, apakah insentif layak atau tidak untuk dilanjutkan,” ucapnya.

Direktur Pendapatan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Teguh Narutomo menyebut, perhitungan terkait keberlanjutan penerapan pajak kendaraan listrik juga perlu menyentuh aspek institusional, sosiologis, yuridis, dan filosofis.

Teguh menambahkan, pemerintah pusat telah menerbitkan surat yang menginstruksikan pemerintah daerah memberikan insentif bagi kendaraan listrik. Namun, ia menegaskan, pemerintah daerah yang memiliki kewenangan teknis terkait hal tersebut.

“Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11/2026 soal pajak kendaraan ini, ini adalah amanah dari aturan di atasnya yakni dan Perpres 79/2023, bukan desakan daerah. Soal kepastian penerapan ditegaskan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/3764/SJ, pemerintah pusat menginstruksikan daerah memberi insentif berupa pembebasan pajak. Tetapi daerah memang punya otonomi fiskal dalam operasionalnya,” ucap Teguh menanggapi hasil kajian.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap progres penanganan pascabencana di Lembah Anai, tepatnya di sepanjang Jalur Padang - Bukittinggi - Pekanbaru telah mencapai 71% hingga periode 11 Mei 2026

Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian PU melaporkan rekonstruksi jalur tersebut ditargetkan rampung pada akhir Juli 2026.

“Hingga kini progres penanganan permanen di kawasan Lembah Anai telah mencapai 62% per 20 April 2026 dan saat ini telah mencapai 71%,” jelas Ditjen Bina Marga dikutip dari akun Instagram resmi Ditjen Bina Marga, dikutip Kamis (21/5/2026).

Adapun, pengerjaan dilaksanakan di 19 titik lokasi terdampak. Perinciannya mulai dari segmen KM 61+600 hingga KM 67+400.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikucurkan untuk perbaikan jalan di ruas Padang Panjang - Sicincin (Lembah Anai) ini mencapai Rp490 miliar.

Lewat perbaikan ini, jalan Lembah Anai diharapkan akan menjadi lebih aman dan tangguh, memperlancar distribusi logistik, hingga mampu memulihkan ekonomi secara lebih cepat.

“Dengan teknologi konstruksi modern, jalur strategis penghubung Padang - Bukittinggi - Pekanbaru diharapkan semakin aman, tangguh, dan mendukung aktivitas masyarakat untuk konektivitas yang lebih kuat,” pungkasnya.

Untuk diketahui, ruas Padang Panjang - Sicincin (Lembah Anai) sempat terputus akibat bencana Sumatra pada Desember 2025. Terputusnya jalur Lembah Anai sebelumnya memaksa masyarakat menggunakan jalur alternatif yang lebih jauh dan padat, sehingga waktu tempuh dan biaya perjalanan meningkat antara Padang dan kawasan Bukittinggi.

Sebagai penanganan jangka panjang, Kementerian PU sebelumnya mengonfirmasi rencana pembangunan jalan tol yang akan menghubungkan kawasan Lembah Anai hingga Bukittinggi, Sumatra Barat. Proyek ini disiapkan sebagai jalur alternatif permanen guna mengatasi kerentanan jalur logistik eksisting yang kerap lumpuh akibat bencana alam.

Menteri PU, Dody Hanggodo menyatakan bahwa rencana pembangunan infrastruktur bebas hambatan ini akan memiliki terowongan (tunnel) guna menembus perbukitan di kawasan Lembah Anai.

Desain tersebut dipilih untuk menjamin konektivitas antara Padang dan Bukittinggi tidak lagi terputus saat terjadi banjir atau longsor.

“Lembah Anai ini padat dan sering tertimpa musibah. Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita harus menyiapkan tambahan jalan. Agar ke depan manakala jalan ini bermasalah karena apapun itu, masih ada ruas alternatifnya,” kata Dody dalam keterangan resmi, Jumat (30/1/2026).

TANGERANG - Wali Kota Tangerang Sachrudin menegaskan dukungannya terhadap penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas. Hal itu sebagai langkah memperkuat perlindungan anak di tengah masifnya penggunaan media digital.

Sachrudin menyampaikan hal itu saat menghadiri Forum Sahabat Tunas di SMP Negeri 25 Kota Tangerang, Kamis (21/5/2026). Turut hadir Direktur Jenderal Komunikasi dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) Fifi Aleyda Yahya.

Menurut Sachrudin, perkembangan teknologi digital membawa tantangan baru bagi anak-anak, terutama terkait akses internet dan media sosial yang semakin mudah tanpa pengawasan memadai.

“Anak-anak saat ini hidup di tengah derasnya arus informasi digital. Teknologi memang memberi manfaat, tetapi juga memiliki risiko yang harus diantisipasi bersama,” ujar Sachrudin.

Ia menilai, penggunaan teknologi digital pada anak tidak cukup hanya dibekali kemampuan teknis, tetapi juga harus diiringi penguatan karakter, etika, dan literasi digital agar anak mampu menggunakan media sosial secara sehat dan bertanggung jawab.

Karena itu, Pemkot Tangerang mendukung implementasi PP Tunas yang dinilai menjadi instrumen penting dalam mengatur kesiapan usia anak sebelum mengakses platform digital tertentu.

“Ini bukan sekadar aturan, tetapi bentuk perlindungan negara agar anak-anak tumbuh sehat, cerdas, dan tetap memiliki karakter di era digital,” katanya.

Sementara itu, Dirjen Komunikasi dan Media Kemenkomdigi Fifi Aleyda Yahya menjelaskan, PP Tunas tidak bertujuan melarang anak menggunakan internet maupun media sosial, melainkan mengatur kesiapan usia.

Menurut dia, pemerintah mendorong pembatasan penggunaan media sosial bagi anak hingga usia 16 tahun sebagai bentuk perlindungan terhadap potensi dampak negatif dunia digital.

“PP Tunas bukan melarang, tetapi menunda sampai anak siap. Anak-anak perlu pendampingan agar tidak salah arah dalam mengakses informasi digital,” jelas Fifi.

Pemerintah berharap, penerapan PP Tunas dapat memperkuat pengawasan penggunaan media digital sekaligus meningkatkan kesadaran orang tua, sekolah, dan masyarakat dalam melindungi anak di ruang siber.

Lembaga pemeringkat global S&P Global Ratings menilai rencana pemerintah Indonesia mengendalikan pengiriman komoditas melalui badan ekspor terpusat berpotensi menekan ekspor. Langkah ini juga dinilai berpotensi mengurangi penerimaan negara, dan memengaruhi neraca pembayaran Indonesia.

Dalam pernyataannya S&P menyebut faktor-faktor tersebut meningkatkan risiko penurunan terhadap peringkat kredit Indonesia. Kebijakan itu dinilai menambah ketidakpastian terhadap prospek ekonomi dan arus devisa ekspor. S&P menilai sentralisasi ekspor berisiko juga mengganggu kelancaran perdagangan komoditas.

“Faktor-faktor ini menciptakan ketidakpastian penurunan yang lebih besar terhadap peringkat S&P untuk Indonesia,” kata lembaga tersebut dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Reuters, Kamis (21/5).

Pernyataan S&P muncul di tengah tekanan berat di pasar saham domestik setelah pemerintah mengumumkan pembentukan badan ekspor khusus sumber daya alam melalui Danantara Sumberdaya Indonesia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai pelemahan pasar terjadi karena investor belum memahami manfaat pembentukan badan ekspor tersebut.

“Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa. Pasar kalau ada ketidakpastian pasti takut, jadi menjual (saham) dahulu,” kata Purbaya saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (21/5).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembentukan badan ekspor bertujuan memperkuat pengawasan ekspor SDA dan memberantas praktik underinvoicing, transfer pricing, serta pelarian devisa hasil ekspor. Pemerintah meyakini langkah itu dapat mengoptimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam.

Menurut Purbaya, apabila pasar memahami dampak kebijakan tersebut, Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG justru berpotensi menguat. Ia mengatakan keberadaan badan ekspor justru dapat meningkatkan profitabilitas emiten, khususnya perusahaan terbuka di sektor SDA.

“Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang ada di bursa. Nanti pelan-pelan akan naik secara signifikan kalau pasar sudah mengerti,” kata dia.

Sebagai implementasi dari kebijakan ekspor satu pintu, pemerintah pun telah membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia yang berada di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, juga menilai pasar masih menunggu implementasi kebijakan tersebut.

“Insya Allah pasti baik (hasilnya), kan kami pasti akan melihat market. Kami optimis secepatnya (naik),” ujar Pandu.

IHSG Kembali ke Level 6.000

Tekanan di pasar saham semakin dalam setelah IHSG kembali turun ke level 6.000-an, mendekati posisi saat pandemi Covid-19 pada 2021. Secara year to date (ytd), IHSG tercatat sudah melemah 28,94% dan merosot 19,09% dalam sebulan terakhir.

Padahal, indeks sempat mencetak rekor tertinggi sepanjang masa atau all time high (ATH) pada 20 Januari 2026 di level 9.134 dengan kapitalisasi pasar mencapai Rp 16.590 triliun. Namun hingga Mei 2026, kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia susut menjadi Rp 10.642 triliun.

IHSG juga semakin jauh dari level 9.000 setelah anjlok signifikan dalam beberapa bulan terakhir. IHSG ditutup merosot 3,54% atau 223,56 poin ke Rp 6.094 pada penutupan perdagangan Kamis (21/5).

Merujuk data perdagangan Bursa Efek Indonesia, volume transaksi perdagangan pada Kamis mencapai 35,54 miliar saham dan frekuensi sebanyak 2,14 juta kali. Kapitalisasi pasar tercatat mencapai Rp 10.576 triliun dengan total nilai transaksi sebesar Rp 18,28 triliun.

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjamin keberadaan dan nasib dari sebanyak 2.295 guru honorer yang bekerja di lingkungan Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Aries Agung Paewai meminta kepada segenap guru honorer SMA/SMK di Jatim untuk tidak panik dalam menyikapi Surat Edaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) 7/2026 mengenai penataan terhadap tenaga pengajar yang berstatus non-ASN.

Dia mengeklaim tujuan SE tersebut diterbitkan adalah untuk memberikan penegasan hukum bagi masing-masing daerah terkait pembayaran gaji para tenaga honorer.

Selain itu, Aries menjelaskan SE tersebut menegaskan bahwa guru honorer masih berstatus legal untuk menerima honor dan tunjangan dari pemerintah daerah.

"Kalau tidak ada surat edaran itu, banyak daerah yang ragu-ragu untuk memberikan honor kepada guru-gurunya. Jadi, sebenarnya ini mengakomodasi agar pemerintah daerah memberikan perhatian kepada mereka," ucap Aries, Kamis (21/5/2026).

Lebih lanjut, dirinya mengimbau masyarakat untuk tidak salah paham mengenai aturan penghapusan status honorer yang disebut berlaku per 31 Desember 2026 itu.

Aries menyebut aturan tersebut sama sekali tidak bermaksud untuk memecat guru honorer secara massal, melainkan menjadi tenggat waktu terakhir dalam kebijakan penataan ulang status kepegawaian.

Selain itu, Aries juga menegaskan bahwa Pemprov Jatim berkomitmen penuh untuk menjamin posisi dan kedudukan dari ribuan guru honorer SMA/SMK negeri agar dapat melaksanakan tugas pengajaran dengan tenang.

"Atas komitmen Ibu Gubernur, disampaikan bahwa tidak perlu khawatir. Tetap mengajar, tetap mengabdikan diri. Pemprov akan tetap memfasilitasi mereka berada di lingkungan sekolah," jelasnya.

Walau menjamin nasib guru honorer, Aries menyatakan bahwa pihaknya melarang seluruh kepala sekolah yang satuan pendidikannya berada di bawah otoritas pemerintah provinsi untuk membuka perekrutan guru honorer secara mandiri.

Hal tersebut dilakukan untuk menyukseskan program penataan pegawai yang telah dicanangkan oleh kementerian.

"Iya, itu batas akhir sudah. Jadi, tidak boleh ada lagi perekrutan [guru honorer oleh sekolah], sambil menunggu perekrutan yang terstruktur dari pemerintah pusat," jelasnya.

Selain itu, Pemprov Jawa Timur juga memasang target prioritas bagi ribuan tenaga guru honorer existing untuk dapat naik pangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), baik lewat jalur penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), secara berjenjang.

"Kita berharap nanti mereka naik kelas. Apakah nanti ikut tes CPNS yang mengakomodasi mereka, atau masuk tes PPPK secara bertahap. Nggak mungkin selamanya mereka menjadi guru honorer karena mereka sangat membantu kita dalam proses pendidikan di sekolah-sekolah," tutupnya.

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina EP (Pertamina EP) mendukung pemenuhan kebutuhan industri wilayah Jawa Barat (Jabar) dengan tanda tangani Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan PT Cikarang Listrindo.

“Kesepakatan jangka panjang ini diharapkan dapat memberikan kepastian pasokan energi dan berkontribusi positif terhadap daya saing industri di Jawa Barat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Direktur Utama PT Pertamina EP Rachmat Hidajat dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Perjanjian jual beli gas tersebut berlaku hingga 16 September 2035, akan mendukung pemenuhan kebutuhan industri wilayah Jawa Barat. Pasokan gas dari Wilayah Kerja Pertamina EP itu berasal dari Lapangan Akasia Bagus, Jatibarang Field, dengan total volume mencapai 20 miliar standar kaki kubik (BSCF).

Kerja sama antara PT Pertamina EP dan PT Cikarang Listrindo tersebut merupakan langkah strategis dalam memastikan ketersediaan energi yang andal dan berkelanjutan bagi sektor industri nasional, khususnya di Jawa Barat.

Pada kesempatan yang sama, PT Pertamina EP juga menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas dengan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) untuk mendukung produksi dan operasi minyak dan gas bumi Wilayah Kerja Rokan, di Provinsi Riau. PJBG itu berlaku hingga 31 Desember 2030, dengan total volume mencapai 35 triliun British Thermal Unit (TBTU).

Melalui kedua perjanjian jual beli gas tersebut, ia mengatakan perusahaan memastikan penerimaan bagian negara atas penjualan gas dari Wilayah Kerja Pertamina EP di wilayah Jawa dan Sumatera, serta dan memperkuat ketahanan dan kedaulatan energi nasional.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Kehadiran MB baru ini menjadi langkah penting dalam memperkuat konektivitas antarpulau sekaligus meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat pengguna jasa

Jakarta (ANTARA) - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) meningkatkan kapasitas Dermaga Bajoe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, sehingga layanan penyeberangan dan distribusi logistik antardaerah dapat berlangsung lebih lancar dan efisien.

Corporate Secretary PT ASDP Windy Andale mengatakan upaya itu dilakukan dengan mengoperasikan kembali jembatan penghubung dermaga dan kapal (moveable bridge/MB) Pelabuhan Bajoe setelah revitalisasi menyeluruh rampung dilakukan.

"Kehadiran MB baru ini menjadi langkah penting dalam memperkuat konektivitas antarpulau sekaligus meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat pengguna jasa," kata Windy dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Dia menyampaikan operasional MB ditandai dengan pelaksanaan Uji Sandar pada Kamis ini, setelah sebelumnya ASDP menyelesaikan tahapan commissioning dan uji beban bersama para pemangku kepentingan.

Revitalisasi dilakukan melalui penggantian total struktur MB dan sistem hidrolik dengan peningkatan kapasitas dari sebelumnya 30 ton menjadi 50 ton.

Tidak hanya itu, ASDP juga memperkuat jembatan trestle menuju MB guna memastikan operasional pelabuhan berjalan lebih aman, stabil dan andal dalam jangka panjang.

Penyegaran fasilitas pelabuhan melalui pengecatan turut dilakukan untuk menghadirkan lingkungan pelabuhan yang lebih nyaman dan representatif.

Windy mengatakan revitalisasi MB di Pelabuhan Bajoe merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan layanan transportasi penyeberangan yang semakin berkualitas.

“Perbaikan MB ini diharapkan dapat meningkatkan kelancaran operasional, keselamatan, serta kenyamanan masyarakat pengguna jasa penyeberangan,” ujar Windy.

Menurut dia, pembangunan infrastruktur tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.

Selama proses revitalisasi berlangsung, ASDP melaksanakan berbagai program sosial seperti pembagian sembako dan pelatihan kewirausahaan bagi warga Bajoe.

Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman mengapresiasi keterlibatan sekitar 25 orang masyarakat setempat dalam proses pekerjaan revitalisasi MB dan fasilitas pelabuhan di daerah tersebut.

Bupati menilai Pelabuhan Bajoe memiliki posisi strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan mobilitas masyarakat.

“Kami berterima kasih kepada ASDP atas perbaikan dermaga ini. Sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk menjaga dan memeliharanya,” kata Andi Asman.

Bupati berharap konektivitas Pelabuhan Bajoe dapat terus diperluas melalui penambahan rute penyeberangan menuju berbagai wilayah lainnya.

Sementara itu, General Manager PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bajoe, Anom S. Panatagama menjelaskan dermaga hasil revitalisasi dirancang memiliki daya tahan hingga 20 tahun ke depan.

“Kami bersyukur seluruh proses perbaikan dapat diselesaikan sesuai target dan siap mendukung kelancaran layanan penyeberangan masyarakat,” ujar Anom.

Saat ini, ASDP Cabang Bajoe melayani dua lintasan komersial, yakni Bajoe–Kolaka dan Siwa–Tobaku, serta dua lintasan perintis Maccini Baji–Sabutung dan Maccini Baji–Balanglompo.

Selain penguatan infrastruktur, ASDP juga terus meningkatkan aspek keamanan pelabuhan melalui latihan gabungan simulasi penanganan ancaman bom pada 16 Mei 2026 bersama Polres Bone, Detasemen Gegana Sulawesi Selatan, Batalyon C Pelopor Brimob, dan Polsek Kawasan Pelabuhan.

Langkah itu menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan serta koordinasi penanganan kondisi darurat di lingkungan pelabuhan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - PT Trikomsel Oke Tbk (TRIO) melakukan perubahan susunan Direksi Perseroan setelah memperoleh persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 19 Mei 2026. Perubahan tersebut telah disampaikan perseroan melalui keterbukaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan keputusan RUPST yang tertera pada lama keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Kamis (21/5/2026), pemegang saham menyetujui pengunduran diri Jason Aleksander Kardachi dari jabatan Direktur Perseroan. Dalam agenda yang sama, pemegang saham juga mengangkat Djoko Harijanto sebagai Direktur baru.

Adapun susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Trikomsel Oke Tbk saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama: Dedet Yandrinal

- Komisaris Independen: Hermin Hartono

Direksi:

- Presiden Direktur: Sugiono Wiyono Sugialam

- Direktur: Matthew Paul Richards

- Direktur: Djoko Harijanto

(Shifa Nurhaliza Putri)

PT Bank Seabank Indonesia berhasil membukukan laba bersih setelah pajak Rp375,6 miliar, naik 288 persen dibanding laba bersih periode yang sama tahun lalu Rp96,7 miliar.

Direktur Utama SeaBank Indonesia Sasmaya Tuhuleley menyatakan bahwa capaian ini merupakan bukti nyata ketangguhan model bisnis bank digital untuk menjawab kebutuhan finansial masyarakat.

"Kami akan terus menjaga momentum ini dengan menghadirkan teknologi layanan keuangan, demi menciptakan akses yang lebih luas bagi setiap lapisan masyarakat," ujar Sasmaya dalam keterangan resmi, Kamis (21/5).

Hingga Maret 2026, total aset SeaBank mencapai Rp49,7 triliun dibanding kuartal I 2025 Rp37,4 triliun atau tumbuh sebesar 33 persen (year on year/yoy). Pertumbuhan ini ditopang oleh ekspansi penyaluran kredit yang berkualitas serta penempatan likuiditas yang prudent pada instrumen yang aman.

Dari sisi Dana Pihak Ketiga (DPK), SeaBank mengalami pertumbuhan 44,58 persen (yoy), menjadi Rp39,1 triliun dari sebelumnya Rp27 triliun. Pencapaian ini ditopang oleh porsi dana murah atau Current Account Saving Account (CASA) yang mendominasi sebesar 69,10 persen dari total DPK.

Sementara itu, SeaBank mencatatkan pertumbuhan penyaluran kredit sebesar 40,83 persen (yoy) menjadi Rp34,80 triliun, dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp24,71 triliun.

[Gambas:Youtube]

Penyaluran kredit SeaBank fokus pada segmen retail individual melalui produk direct lending dan kerja sama strategis dengan perusahaan pembiayaan (multifinance) dan mitra lending partner. Selain itu, SeaBank tetap konsisten menerapkan manajemen risiko dengan rasio Non-Performing Loan Gross (NPL Gross) yang terkendali di angka 1,56 persen.

Untuk mendukung rencana pertumbuhan jangka panjang, SeaBank memastikan kecukupan permodalan yang kuat dengan rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) sebesar 21,88 persen di akhir kuartal I 2026.

"Kinerja SeaBank di awal 2026 adalah bukti nyata bahwa bank digital dapat tumbuh pesat sekaligus tetap pruden. Setiap angka dalam laporan keuangan ini merepresentasikan kepercayaan nasabah yang kami jaga, komitmen yang kami penuhi, dan nilai yang terus kami ciptakan bersama," pungkas Sasmaya.

JAKARTA - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ), Hasan Fawzi mengungkapkan, setidaknya ada 4 penyebab yang menyeret Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) dari level All Time High (ATH) di level 9.000 pada awal tahun, ke 6.000-an menjelang pertengahan 2026.

Hasan mengatakan, keempat kombinasi yang menjadi penekan IHSG antara lain konflik geopolitik dan konflik Timur tengah, inflasi global meningkat, transparansi pasar modal yang menjadi sorotan indeks global, dan kekhawatiran soal integritas di pasar domestik.

"Sejak awal 2026 kita menyaksikan dinamika pasar yang berujung pada volatilitas tinggi di pasar modal Indonesia. Bahkan belakangan muncul tekanan yang cukup berat di pasar," ujarnya dalam acara MNC Forum di Jakarta Concert Hall iNews Tower, Kamis (21/5/2026).

Porsi Free Float Dipenuhi hingga 40%, OJK Ungkap Emiten Bakal Dapat Insentif Pajak



Hasan menjelaskan, eskalasi geopolitik membawa dampak pada distribusi komoditas, terutama energi, hingga memicu tekanan inflasi global dan tekanan fiskal serta moneter di banyak negara, termasuk Indonesia. Belum lagi nilai mata uang di negara kawasan juga ikut melemah dari adanya konflik tersebut.

"Sehingga membuat tekanan untuk saham-saham terkait di pasar modal," kata Hasan.

Tekanan indeks selanjutnya juga datang dari sorotan penyedia indeks provider global terkait aspek transparansi, free float, hingga likuiditas di pasar saham Indonesia. Sebab hal tersebut menjadi sebuah penilaian suatu saham layak untuk diinvestasikan atau tidak.

Buka MNC Forum ke-82, HT Ungkap Peran Strategis Pasar Modal bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia



Hasilnya, penyedia indeks provider global Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengeluarkan 18 saham Indonesia dari konstituen indeks karena dianggap sejumlah saham tersebut kurang investable . Dampaknya dana-dana asing ikut keluar dari saham yang keluar dari indeks, dan memicu tekanan jual dari para investor.

"Jika kita tidak cepat merespon menghadirkan keyakinan kepada para investor global melalui indeks provider global tersebut, maka selain kemungkinan saham-saham kita tidak lagi masuk dalam anggota konstiruen, bahkan ada ancaman untuk menurunkan klasifikasi pasar kita ke tingkat yang lebih rendah," kata Hasan.

Tidak hanya itu, investor global juga mengkhawatirkan terkait aspek tata kelola dan integritas di pasar modal Indonesia. Hal itu terjadi karena adanya keraguan terhadap tingkat investability pasar modal RI, terutama terkait kesesuaian data free float saham yang tersedia di publik dengan realitas di lapangan.

Hasan mengaku, sebelumnya investor global mengalami kesulitan untuk mendapatkan saham-saham yang menjadi anggota indeks karena indikasi ketidaksesuaian data kepemilikan saham yang selama ini disampaikan.

"Kombinasi faktor global, persoalan transparansi, integritas informasi, serta tantangan likuiditas inilah yang akhirnya memicu koreksi signifikan terhadap IHSG," lanjutnya.

Namun demikian, Hasan mengatakan volatilitas di pasar saham bukanlah fenomena baru. Hal tersebut merupakan siklus yang menjadi momentum untuk membangun fondasi dan tata kelola yang lebih baik untuk menciptakan pertumbuhan di kemudian hari.

"Menjadi pelajaran penting bahwa integritas tidak boleh dikorbankan demi pertumbuhan jangka pendek," pungkas Hasan.

Melalui kerja sama ini, diharapkan tercipta tata kelola energi yang lebih efektif, tepat sasaran dan berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) meningkatkan kepatuhan pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan penerimaan daerah.

Peningkatan kepatuhan tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pemanfaatan Data dan/atau Informasi untuk Meningkatkan Kepatuhan Pembayaran PNBP dan Penerimaan Daerah oleh Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda di Jakarta, Kamis.

Wahyudi menuturkan PKS ini merupakan langkah bersama untuk memperkuat pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Maluku Utara.

Sinergi antara BPH Migas dan Pemprov Maluku Utara penting dalam mendukung pengawasan penyaluran BBM.

"BPH Migas berkomitmen menjaga ketersediaan dan pendistribusian BBM agar tetap berjalan dengan baik bagi masyarakat. Melalui kerja sama ini, diharapkan tercipta tata kelola energi yang lebih efektif, tepat sasaran dan berkelanjutan," jelas Wahyudi, dalam keterangannya.

Pertukaran data dan informasi ini diharapkan dapat meningkatkan pengawasan serta optimalisasi penerimaan negara dan daerah.

Dalam PKS tersebut, kedua belah pihak juga menegaskan komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi yang dipertukarkan.

"Ada ketentuan-ketentuan dalam penyampaian data terkait kerahasiaannya. Mari kita jaga bersama," tegasnya.

Di tempat yang sama, Sherly menyambut baik kerja sama dengan BPH Migas dalam memperkuat pengawasan distribusi BBM di Maluku Utara.

Kolaborasi ini juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan kepatuhan serta optimalisasi penerimaan daerah.

"Pertukaran data dan informasi diharapkan dapat mendukung pengawasan distribusi BBM yang lebih efektif dan tepat sasaran. Kerja sama ini diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah di Maluku Utara," ungkapnya.

Sherly juga menjelaskan komitmen dalam mendukung ketersediaan energi yang adil, merata dan berkelanjutan.

Setelah PKS ini, Sherly segera mengirimkan tim untuk melakukan koordinasi lebih lanjut dengan BPH Migas.

"Kita akan bekerja sama untuk memastikan bahwa BBM subsidi ini memang disalurkan kepada mereka yang memang membutuhkan, sehingga kegiatan ekonominya bisa berjalan dengan baik," tuturnya.

Sherly menambahkan kerja sama ini merupakan langkah awal dan jika dilakukan dengan hati-hati, akan menghasilkan hal-hal positif.

"Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama baik ini. Kami akan menjadi mata dan telinga dari BPH Migas di Provinsi Maluku Utara untuk memastikan tugas penyaluran BBM subsidi ini tepat sasaran dan semua potensi pajak yang harus dibayarkan kepada negara dapat dioptimalkan," sebutnya.

Hadir dalam kegiatan ini, Anggota Komite BPH Migas antara lain Bambang Hermanto, Eman Salman Arief, Erika Retnowati, Fathul Nugroho dan Harya Adityawarman.

Selain itu, hadir juga Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon S, Direktur Bahan Bakar Minyak BPH Migas Chrisnawan Anindtya, Plt Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Syska Hutagalung, Inspektur Provinsi Maluku Utara Agus Riyanto.

Juga Kepala Bapenda Provinsi Maluku Utara Zainab Alting, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara M Ali Fataruba, dan Kepala Badan Penghubung Provinsi Maluku Utara KRNS Lestari.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai bersiap untuk mengantisipasi masuknya periode puncak musim kemarau yang diprediksikan akan jatuh pada Agustus-September 2026.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah Defransisco Dasilva Tavares menyatakan bahwa percepatan olah lahan dilakukan secara agresif guna mengejar sisa ketersediaan air tanah yang mulai berkurang.

Salah satu strategi utama yang kini diimplementasikan adalah sistem mekanisasi terintegrasi yang diberi nama "Sistem Sepur".

"Jadi kalau musim panen raya nanti, setelah dipanen menggunakan combine harvester, di belakangnya langsung diikuti dengan traktor roda empat atau rotavator untuk langsung mengolah tanah. Kemudian di belakangnya lagi kita semprot dengan recomposer pakai drone supaya keasaman tanah itu bisa naik dan turun. Satu minggu kemudian langsung ditanam lagi dengan transplanter. Proses berurutan ini yang membuat kami menamakannya sistem sepur," ujar Frans, sapaan akrabnya, pada Kamis (21/5/2026).

Selain percepatan lahan, Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah juga menempuh 3 langkah strategis lainnya. Pertama, berkolaborasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk memetakan wilayah rawan.

Kedua, mendorong penggunaan varietas padi yang tahan kekeringan, berumur pendek, namun tetap berproduktivitas tinggi seperti varietas Inpago. Ketiga, melakukan pengawalan ketat terhadap dampak perubahan iklim dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).

Frans memaparkan bahwa bantuan infrastruktur pengairan juga telah didistribusikan pemerintah ke berbagai daerah. Bantuan tersebut bersumber dari APBD maupun APBN.

Adapun bantuan tersebut disalurkan dalam bentuk 334 unit rehabilitasi jaringan irigasi ke 25 kabupaten melalui dana APBD. Selain itu, dialokasikan pula 75 unit irigasi alternatif di 15 kabupaten.

Dari anggaran APBN, disalurkan bantuan irigasi perpompaan sebanyak 1.823 unit di 30 kabupaten, irigasi perpipaan sebanyak 366 unit di 26 kabupaten, serta 220 unit bangunan konservasi air.

Pemerintah memfokuskan pengawasan pada daerah-daerah yang lokasinya berada di ujung atau jauh dari sumber air 5 BBWS yang ada di Jawa Tengah. Wilayah seperti Jepara, Banjarnegara, dan Cilacap menjadi perhatian khusus.

"Seperti Jepara misalnya, itu kan kejauhan dari sumber airnya, kadang-kadang sudah terbagi habis di mana-mana. Nah itu yang kita perlu tambah, misalnya sumber airnya di mana, kita lakukan irigasi perpompaan, tarik air masukan ke jaringan irigasi," kata Frans.

Pada daerah-daerah kritis ini, penambahan sumur dalam dan optimalisasi pompa ditarik langsung ke jaringan irigasi untuk menyelamatkan lahan pertanian.

Langkah mitigasi ini sekaligus menjadi evaluasi atas kendala tahun lalu, di mana sejumlah daerah mencatat indeks pertanaman yang rendah akibat kekeringan hingga hanya mampu menanam satu kali dalam setahun.

Dengan masifnya pembangunan fisik jaringan pengairan sejak akhir 2025, aliran air menuju musim kemarau tahun ini diharapkan berjalan jauh lebih lancar demi mengamankan target luas tanam dari proyeksi penurunan produksi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).