BANDA ACEH - Sejak dilantik sebagai Kapolda Aceh pada 19 Agustus 2025, Irjen Pol Marzuki Ali Basyah menempatkan kehadiran nyata aparat kepolisian di tengah masyarakat sebagai prioritas utama. Penunjukan putra daerah Pidie itu memunculkan harapan baru untuk memperkuat hubungan institusi Polri dengan masyarakat Aceh.

Berbekal pengalaman di sejumlah posisi strategis, Marzuki membawa konsep Polda Meutuah dan Green Policing dalam kepemimpinannya. Sejak awal menjabat, dia aktif melakukan kunjungan kerja dan patroli lapangan, tidak hanya menghadiri forum formal, tetapi juga meninjau langsung situasi keamanan, memantau arus lalu lintas, serta mendampingi kegiatan sosial masyarakat.

Keterlibatan tersebut juga terlihat dalam penanganan bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Aceh. Personel kepolisian membantu evakuasi warga, mengamankan distribusi logistik, serta menjaga stabilitas keamanan di kawasan terdampak. “Sinergi adalah kunci utama dalam setiap upaya pengabdian kita kepada masyarakat,” ujarnya.

Pendekatan humanis itu mendapat apresiasi dari Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tgk Faisal Ali. Dia menilai kepemimpinan Kapolda Aceh selaras dengan nilai-nilai sosial keislaman yang menjadi karakter masyarakat Aceh.

“Pendekatan yang mengedepankan dialog, perlindungan masyarakat, serta kepedulian terhadap kondisi sosial merupakan cerminan kepemimpinan yang bijaksana. Kami melihat ada upaya membangun kedekatan emosional antara aparat dan masyarakat, ini penting untuk menjaga harmoni di Aceh,” ungkap Faisal Ali.

Dia juga mengusulkan agar pengenalan kearifan lokal dan keistimewaan Aceh diperkuat dalam pendidikan polisi baru di SPN Seulawah, termasuk melalui keterlibatan ulama dalam memberikan tausiah kepada calon anggota Polri.

Dalam upaya memperkuat kepercayaan publik, Polda Aceh memaksimalkan komunikasi terbuka melalui kanal digital dan media sosial untuk menyampaikan informasi serta imbauan kamtibmas. Langkah ini dinilai efektif mencegah kekosongan informasi dan meminimalkan penyebaran kabar yang tidak terverifikasi.

Direktur Eksekutif Jaringan Survei Inisiatif (JSI) Ratnalia Indriasari menilai pola komunikasi yang terbuka dan responsif berkontribusi terhadap peningkatan persepsi positif masyarakat terhadap institusi kepolisian.

“Berdasarkan pemantauan dan tren opini publik yang kami himpun, ada kecenderungan meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polda Aceh dalam beberapa bulan terakhir. Faktor kehadiran langsung pimpinan di lapangan dan transparansi informasi menjadi variabel yang cukup signifikan,” kata Ratnalia.

Hasil monitoring media JSI juga menunjukkan bahwa kepemimpinan Marzuki dalam penanganan pascabencana dinilai memperkuat kedekatan emosional antara masyarakat dan kepolisian. Selain itu, pembaruan pelayanan internal di lingkungan Polda Aceh turut dinilai membawa sejumlah perubahan positif.

Di bidang pendidikan, Marzuki aktif menjadi narasumber dalam kuliah umum dan forum akademik di sejumlah perguruan tinggi di Aceh seperti Universitas Syiah Kuala (USK) dan Universitas Teuku Umar (UTU). Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat edukasi hukum, mendorong riset, serta membangun kesadaran mahasiswa mengenai peran generasi muda dalam menjaga stabilitas dan kemajuan daerah.

Dalam pelaksanaan tugas kepolisian, Marzuki menekankan keseimbangan antara penegakan hukum dan pendekatan preventif-edukatif. Penindakan terhadap peredaran narkotika dan tindak kriminal lainnya dilakukan beriringan dengan kampanye kesadaran hukum di masyarakat.

Sementara, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyampaikan pandangan positif terhadap sinergi antara Pemerintah Aceh dan Polda Aceh. Stabilitas keamanan merupakan fondasi utama dalam menjalankan program pembangunan daerah.

“Kami menyambut baik kolaborasi yang semakin solid antara Pemerintah Aceh dan Polda Aceh. Keamanan yang kondusif menjadi prasyarat penting bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sinergi ini harus terus kita jaga,” ujar Muzakir.

JAKARTA, KOMPAS.com – Posisi utang pemerintah per 31 Desember 2025 tercatat Rp 9.637,90 triliun atau setara 40,46 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Data tersebut merujuk pada laporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan.

Nilai utang tersebut turut menjadi sorotan terkait ketahanan fiskal ke depan. Ekonom Bright Institute Muhammad Andri Pradana menilai, rasio utang terhadap PDB bukan satu-satunya tolok ukur kerentanan ekonomi.

Menurut dia, kemampuan membayar utang lebih ditentukan oleh pendapatan negara, karena kewajiban tersebut dipenuhi melalui penerimaan negara atau penarikan utang baru.

Karena itu, ia menyebut rasio utang terhadap pendapatan negara serta debt service ratio lebih relevan untuk mengukur risiko fiskal.

Saat ini, rasio utang terhadap pendapatan negara disebut telah melampaui 3,5 kali lipat atau lebih dari 350 persen. Angka tersebut jauh di atas rekomendasi International Monetary Fund (IMF) yang menyarankan rasio tidak melebihi 150 persen.

“Ini meningkat sangat pesat dan jauh melebihi standar internasional, seperti dari standar IMF yang merekomendasikan rasio tidak melebihi 150 persen. Dan melihat bagaimana Pak Prabowo seakan tak acuh terhadap hal ini, maka bisa kita perkirakan ke semua rasio ini akan semakin meningkat,” ujar Andri, Minggu (15/2/2026), dikutip dari Kontan.co.id.

Ia juga mengingatkan bahwa sebelum krisis 1998, rasio utang Indonesia terhadap PDB sempat berada di kisaran 37 persen pada pertengahan 1997.

Namun, menurut dia, level tersebut tidak mampu mencegah krisis. Ia menambahkan, batas 60 persen yang diatur dalam undang-undang merupakan batas pelanggaran, bukan batas aman.

Untuk tahun anggaran berjalan, Andri memperkirakan rasio utang masih berpotensi naik 1–2 persen poin menjadi sekitar 41–42 persen dari PDB, dengan asumsi target pendapatan negara tercapai.

Ia menilai tekanan bisa semakin besar mengingat realisasi pajak tahun lalu lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Tambahan belanja di luar rencana awal anggaran turut menjadi faktor risiko. Ia mencontohkan pembayaran kewajiban proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung, program gentengisasi, serta iuran Board of Peace.

Jika ruang fiskal kembali tertekan, menurut dia, pemerintah pusat berpotensi menahan atau memangkas transfer ke daerah (TKD).

“Faktanya belanja 2025 tetap melebihi seharusnya. Jadi kalau Pak Purbaya (Menteri Keuangan) kembali terdesak untuk menjaga anggaran, maka daerah siap-siap saja anggarannya kembali tidak cair,” tandasnya.

Sementara itu, DJPPR Kemenkeu menyatakan pemerintah mengelola utang secara hati-hati.

"Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik," tulis DJPPR dalam laman resminya, dikutip Jumat (13/2/2026).

Sebagai informasi, komposisi utang pemerintah didominasi Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 8.387,23 triliun atau 87,02 persen dari total utang. Adapun pinjaman menyumbang Rp 1.250,67 triliun atau 12,98 persen.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, kenaikan rasio utang terhadap PDB dipengaruhi perlambatan ekonomi pada tahun lalu sehingga pemerintah menarik pembiayaan lebih besar untuk menjaga stabilitas.

"Ini kan kemarin terpaksa karena ada perlambatan signifikan. Kan pilihannya mana ke kondisi 1998 atau meningkatkan utang sedikit tapi ekonomi selamat?" ujar Purbaya di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Ia menegaskan rasio utang masih berada di bawah batas 60 persen sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara. "Kita tata ulang semuanya," tukasnya.

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul Rasio Utang Bisa Tembus 42% dari PDB, Bila Pendapatan Negara Tak Capai Target

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Minggu (15/2/2026).

Selain Airlangga dan Purbaya, tampak hadir Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani dalam pertemuan tersebut.

"Minggu sore ini, Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri terkait ekonomi ke kediaman pribadi beliau di Hambalang, Bogor, 15 Februari 2026," tulis akun Instagram @sekretariat.kabinet.

Saat rapat dengan Menteri, Prabowo menginginkan kepastian Indonesia di bidang ekonomi ketika melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak, salah satunya dengan Amerika Serikat dalam jangka waktu dekat.

Prabowo juga membahas upaya peningkatan produktivitas industri dalam negeri melalui berbagai forum.

"Presiden menginginkan perundingan harus sebanyak-banyaknya meningkatkan produktivitas industri dalam negeri serta memperkuat global supply atau rantai pasokan industri," sambung caption tersebut.

Selain itu, Prabowo mengharapkan setiap kebijakan yang diputuskan harus mengedepankan keuntungan yang konkret untuk Indonesia.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan berangkat ke Amerika Serikat (AS) pada 19 Februari 2026. Di antara agenda itu, Prabowo akan menandatangani kerja sama perdagangan bertajuk Agreement on Reciprocal Tariff (ART) antara Indonesia dan AS.

Pernyataan Airlangga itu disampaikan di Istana Negara usai dipanggil Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Rabu (11/2/2026).

"Tadi membicarakan terkait dengan update perundingan Indonesia-Amerika dan disampaikan Bapak Presiden rencananya akan menghadiri acara di tanggal 19 dan di sekitar tanggal itu juga akan ada rencana penandatanganan ART, Agreement on Reciprocal Tariff," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (11/2/2026).

Terpisah, Airlangga menyatakan bahwa secara substansi, seluruh negosiasi terkait dengan tarif dengan AS telah rampung. Kedua negara pun telah menuntaskan proses harmonisasi bahasa hukum (legal drafting).

Sebelumnya, usai pertemuan dengan USTR Jameson Greer di Washington D.C. akhir tahun lalu, pemerintah menargetkan dokumen ART dapat diteken oleh Presiden Prabowo dan Presiden AS Donald Trump pada kisaran tanggal 12—19 Januari 2026. Kendati demikian, hingga memasuki pekan kedua Februari 2026, seremoni tersebut belum terealisasi.

Sebagai catatan, dalam kerangka kesepakatan awal yang dibangun sejak Juli tahun lalu, Indonesia berkomitmen untuk membebaskan tarif bea masuk untuk mayoritas produk asal AS. Sebagai timbal balik, Negeri Paman Sam sepakat menurunkan tarif resiprokal atas produk Indonesia dari 32% menjadi 19%.

Selain itu, AS juga memberikan lampu hijau pengecualian tarif bagi komoditas unggulan ekspor RI, mulai dari minyak kelapa sawit (CPO), kopi, hingga kakao.

Di sisi lain, lawatan Prabowo ke AS pun terkait dengan agenda KTT Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pun mengatakan bahwa Presiden telah menerima undangan KTT tersebut yang akan digelar 19 Februari 2026.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Garuda Indonesia Group kembali menegaskan perannya sebagai mitra strategis perjalanan ibadah haji nasional. Melalui Garuda Indonesia bersama anak usahanya Citilink dan GMF AeroAsia, secara resmi diserahkan mockup pesawat B737-500 registrasi PK-GGD kepada Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia untuk ditempatkan di Asrama Haji Banda Aceh.

Penyerahan fasilitas tersebut dilakukan oleh Direktur Utama Garuda Indonesia, Glenny Kairupan, kepada Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, disaksikan oleh Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI Rachmat Pambudy.

Mockup pesawat ini akan dimanfaatkan sebagai sarana simulasi manasik yang menghadirkan pengalaman end-to-end perjalanan udara mulai dari proses boarding, pengenalan kabin dan fasilitas pesawat, hingga simulasi disembarkation di bandara tujuan. Kehadiran fasilitas ini diharapkan meningkatkan kesiapan, kenyamanan, dan kepercayaan diri jamaah sebelum menempuh perjalanan ibadah ke Tanah Suci.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Glenny Kairupan menyampaikan, masyarakat Aceh memiliki peran dan kedekatan penting bagi perjalanan panjang Garuda Indonesia baik secara historis maupun emosional.

“Melengkapi hubungan historis yang panjang antara Garuda Indonesia dan masyarakat Aceh, kiranya dengan adanya mock-up pesawat ini Garuda Indonesia dapat turut membantu masyarakat Aceh utamanya untuk semakin mempermudah calon jemaah Haji Aceh dalam mempersiapkan perjalanan menuju Tanah Suci, Mekkah,” ujar Glenny, Ahad (15/2/2026).

Lebih lanjut, pesawat PK-GGD sendiri juga memiliki sejarah tersendiri. Dengan total lebih dari 30 ribu jam terbang, pesawat tersebut kali pertama beroperasi pada 1997 dan setelah melayani hampir dua dekade, pada 2015 pesawat ini resmi dioptimalkan oleh Citilink.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Aceh menyampaikan ungkapan terima kasih sekaligus menjelaskan bagaimana Aceh dan Garuda Indonesia merupakan sejarah yang tidak terpisahkan sebagai wujud pengorbanan bagi Republik Indonesia.

"Terima kasih Garuda dan Kementerian Haji, semoga pesawat dengan hadirnya mock-up di Asrama Haji Aceh ini dapat membawa manfaat untuk masyarakat Aceh sebagai wadah simulasi untuk calon jemaah Haji," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, meresmikan pesawat hibah dari Garuda Indonesia yang kini ditempatkan di Asrama Haji Kelas I Aceh. Kehadiran pesawat ini diharapkan memberikan pengalaman manasik yang lebih nyata dan komprehensif bagi calon jamaah haji asal Aceh.

"Pesawat ini bukan sekadar simbol sejarah, tetapi fasilitas pembelajaran yang akan membantu jemaah lebih siap secara mental dan teknis sebelum berangkat ke Tanah Suci,” ungkap Wamenhaj.

Menurutnya, masyarakat Aceh memiliki ikatan historis kuat dengan lahirnya maskapai nasional melalui pesawat pertama, Seulawah RI-001, yang menjadi cikal bakal penerbangan nasional.

Lebih lanjut, Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Rachmat Pambudy yang hadir membawa pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa penguatan ekosistem penyelenggaraan haji merupakan bagian dari agenda strategis nasional dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Peresmian mock-up pesawat Garuda Indonesia di Asrama Haji Aceh ini bukan hanya simbol kebangkitan Garuda Indonesia, tetapi juga bagian dari transformasi besar penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang menjadi perhatian dan arahan langsung Bapak Presiden.

"Pemerintah berkomitmen menghadirkan layanan haji yang profesional, terintegrasi, aman, nyaman, dan memberikan manfaat seluas-luasnya bagi umat," ujar Rachmat Pambudy.

Ia juga menambahkan pembangunan dan revitalisasi asrama haji dilakukan tidak hanya sebagai tempat transit, tetapi sebagai pusat layanan terpadu untuk pembinaan manasik, pemeriksaan kesehatan, penguatan kesiapan mental spiritual, hingga koordinasi embarkasi.

Dalam momentum yang sama, Garuda Indonesia turut menyerahkan 1.000 Alquran berbahan daur ulang kepada Asrama Haji Aceh sebagai bagian dari dukungan terhadap kesiapan spiritual jamaah.

Tak hanya fokus pada kesiapan haji, Garuda Indonesia juga menyalurkan bantuan pendidikan ke SMAN 2 Meureudu, Pidie Jaya, berupa buku, perlengkapan sekolah, seragam, serta dukungan renovasi fasilitas sebagai bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk mendukung pemulihan pascabencana di Aceh.

Melalui penyerahan mockup pesawat dan dukungan sosial tersebut, Garuda Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat sekaligus memperkuat kontribusi aktifnya sebagai mitra perjalanan haji Indonesia selama lebih dari tujuh dekade.

Warga terdampak bencana di Kampung Simpang Empat, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang kini mulai menempati hunian sementara (huntara). Pembangunan infrastruktur dasar ini merupakan hasil kolaborasi antara Danantara Indonesia dengan dukungan penuh dari BRI.

Sebanyak 600 unit hunian telah diserahkan secara resmi kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang untuk membantu pemulihan sosial masyarakat. Fokus utama dari penyediaan fasilitas ini adalah memberikan tempat tinggal yang layak dan aman pascabencana.

"Masyarakat sudah mulai menempati Huntara. Seluruh unit dibangun sesuai standar kelayakan dengan struktur aman, akses air bersih, sanitasi, dan listrik," ujar Managing Director Danantara, Rohan Hafas.

Unit hunian tersebut didesain untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga dengan sistem keamanan yang telah terverifikasi. Selain bangunan fisik, kawasan ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang untuk aktivitas sehari-hari warga.

Di lokasi tersebut, tersedia klinik kesehatan untuk layanan medis dasar serta taman bermain yang diperuntukkan bagi anak-anak. Akses internet dan pasokan listrik diberikan tanpa biaya untuk meringankan beban ekonomi para pengungsi.

Keterlibatan BRI dalam proyek ini mencakup aspek pembiayaan serta penyediaan kebutuhan logistik di lapangan. Langkah ini diambil guna memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai target waktu yang ditetapkan.

"Semoga masyarakat dapat menempati Huntara dengan nyaman dan aman. Harapannya, ini menjadi jembatan penting menuju fase hunian permanen dan pemulihan ekonomi masyarakat," kata perwakilan BRI, Dhanny.

Pihak perbankan juga telah mendistribusikan ribuan paket obat-obatan dan perlengkapan kebersihan bagi warga yang berada di lokasi. Penyaluran bantuan ini bertujuan menjaga stabilitas kesehatan masyarakat selama masa transisi sebelum memiliki rumah permanen.

Pembangunan tahap pertama ini menjadi bagian dari program strategis BUMN Peduli yang mengedepankan kecepatan respons darurat. Sinergi antara lembaga keuangan dan pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat normalisasi kehidupan warga di wilayah terdampak.

Kehadiran posko terpadu di lingkungan huntara juga dipersiapkan untuk menjadi pusat pemulihan psikososial. Melalui fasilitas yang memadai, diharapkan warga dapat segera kembali menjalankan aktivitas ekonomi secara mandiri.

PT BRI (Persero) Tbk ikut berkontribusi dalam menggerakkan ekonomi dan ketahanan pangan nasional.

Kontribusi itu mereka berikan dengan menggelontorkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) guna membantu permodalan petani.

Mengutip informasi di Instagram mereka, total KUR yang digelontorkan BRI pada sepanjang 2025 kemarin tembus Rp80,09 triliun untuk sektor pertanian.

Jumlah itu setara 44,97 persen dari total KUR yang digelontorkan BRI.

"Capaian ini merefleksikan komitmen BRI dalam memperkuat sektor ril penggerak utama ekonomi kerakyatan," kata mereka.

BRI berharap gelontoran KUR itu bisa menjadi pendorong bagi petani sehingga mereka tetap bisa menjalankan kegiatan pertanian mereka secara produktif dan berkelanjutan.

Selain sektor pertanian, BRI juga berkontribusi besar dalam pengembangan UMKM di tanah air.

Peran mereka lakukan dengan memberikan pendampingan.

Pendampingan dilakukan melalui rumah BUMN BRI, Kain Indonesia by Shifara.

Melalui rumah tersebut, BRI telah berhasil membina 54 Rumah BUMN.

Melalui rumah itu, BRI juga berhasil melaksanakan lebih dari 18.218 pelatihan bagi pelaku UMKM di daerah.

Jumlah tersebut merupakan data per Desember 2025.

Sinta Paramitha yang merupakan pemilik Kain Indonesia by Shifara mengatakan BRI memang memberikan banyak fasilitas bagi pelaku UMKM.

"Fasilitas mulai dari ilmu yang dapat langsung diaplikasikan untuk mengembangkan bisnis hingga kesempatan pameran yang membantu memperkenalkan produk dan meningkatkan brand awareness," katanya seperti dikutip dari akun Instagram tersebut.

TEHERAN - Militer AS sedang bersiap untuk kemungkinan operasi berkelanjutan selama berminggu-minggu terhadap Iran jika Presiden Donald Trump memerintahkan serangan. Itu diungkapkan dua pejabat AS mengatakan kepada Reuters, dalam apa yang bisa menjadi konflik yang jauh lebih serius daripada yang pernah terjadi sebelumnya antara kedua negara.

Pengungkapan oleh para pejabat, yang berbicara dengan syarat anonim karena sifat sensitif dari perencanaan tersebut, meningkatkan taruhan untuk diplomasi yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan Iran.

Utusan AS Steve Witkoff dan Jared Kushner akan mengadakan negosiasi dengan Iran pada hari Selasa di Jenewa, dengan perwakilan dari Oman bertindak sebagai mediator. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio memperingatkan pada hari Sabtu bahwa meskipun Trump lebih memilih untuk mencapai kesepakatan dengan Teheran, "itu sangat sulit dilakukan."

AS Siapkan Perang Jangka Panjang dengan Iran, Ini 4 Skenarionya

1. Menyiagakan 2 Kapal Induk dan Ribuan Tentara

Sementara itu, Trump telah mengumpulkan pasukan militer di wilayah tersebut, meningkatkan kekhawatiran akan aksi militer baru. Pejabat AS mengatakan pada hari Jumat bahwa Pentagon mengirimkan kapal induk tambahan ke Timur Tengah, menambah ribuan pasukan lagi bersama dengan pesawat tempur, kapal perusak rudal berpemandu, dan kekuatan tembak lainnya yang mampu melancarkan serangan dan bertahan melawannya.

Trump, berbicara kepada pasukan AS pada hari Jumat di sebuah pangkalan di Carolina Utara, secara terbuka mengemukakan kemungkinan perubahan rezim di Iran, mengatakan bahwa "sepertinya itu akan menjadi hal terbaik yang bisa terjadi." Dia menolak untuk menyebutkan siapa yang dia inginkan untuk mengambil alih Iran, tetapi mengatakan "ada orang-orang."

"Selama 47 tahun, mereka terus berbicara dan berbicara dan berbicara," kata Trump.

2. Mempertimbangkan Semua Opsi

Trump telah lama menyuarakan skeptisisme tentang pengiriman pasukan darat ke Iran, dengan mengatakan tahun lalu “hal terakhir yang ingin Anda lakukan adalah pasukan darat,” dan jenis kekuatan militer AS yang ditempatkan di Timur Tengah sejauh ini menunjukkan opsi serangan terutama oleh angkatan udara dan angkatan laut. Di Venezuela, Trump menunjukkan kesediaan untuk juga mengandalkan pasukan operasi khusus untuk menangkap presiden negara itu, Nicolas Maduro, dalam serangan bulan lalu.

Dimintai komentar tentang persiapan untuk operasi militer AS yang berpotensi berkelanjutan, juru bicara Gedung Putih Anna Kelly mengatakan: “Presiden Trump memiliki semua opsi yang tersedia terkait Iran.”

“Dia mendengarkan berbagai perspektif tentang setiap masalah, tetapi membuat keputusan akhir berdasarkan apa yang terbaik untuk negara dan keamanan nasional kita,” kata Kelly.

Pentagon menolak berkomentar.

Amerika Serikat mengirim dua kapal induk ke wilayah tersebut tahun lalu, ketika melakukan serangan terhadap situs nuklir Iran.

Namun, operasi "Midnight Hammer" pada bulan Juni pada dasarnya adalah serangan tunggal AS, dengan pesawat pembom siluman terbang dari Amerika Serikat untuk menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran melakukan serangan balasan yang sangat terbatas terhadap pangkalan AS di Qatar.

3. Serangan AS Lebih Luas dan Sporadis ke Iran

Perencanaan yang sedang berlangsung kali ini lebih kompleks, kata para pejabat.

Dalam kampanye berkelanjutan, militer AS dapat menyerang fasilitas negara dan keamanan Iran, bukan hanya infrastruktur nuklir, kata salah satu pejabat. Pejabat tersebut menolak memberikan detail spesifik.

Para ahli mengatakan risiko bagi pasukan AS akan jauh lebih besar dalam operasi semacam itu terhadap Iran, yang memiliki persenjataan rudal yang tangguh. Serangan balasan Iran juga meningkatkan risiko konflik regional.

4. Mewaspadai Serangan Balasan Iran

Pejabat yang sama mengatakan Amerika Serikat sepenuhnya mengharapkan Iran untuk membalas, yang menyebabkan serangan dan pembalasan bolak-balik selama periode waktu tertentu.

Gedung Putih dan Pentagon tidak menanggapi pertanyaan tentang risiko pembalasan atau konflik regional.

Trump telah berulang kali mengancam akan membom Iran karena program nuklir dan rudal balistiknya serta penindasan terhadap perbedaan pendapat internal. Pada hari Kamis, ia memperingatkan bahwa alternatif selain solusi diplomatik akan "sangat traumatis, sangat traumatis."

Garda Revolusi Islam Iran telah memperingatkan bahwa jika terjadi serangan di wilayah Iran, mereka dapat membalas terhadap pangkalan militer AS mana pun.

AS memiliki pangkalan di seluruh Timur Tengah, termasuk di Yordania, Kuwait, Arab Saudi, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Turki.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu Trump untuk melakukan pembicaraan di Washington pada hari Rabu, mengatakan bahwa jika kesepakatan dengan Iran tercapai, "itu harus mencakup unsur-unsur yang vital bagi Israel."

Iran telah mengatakan bahwa mereka siap untuk membahas pembatasan program nuklirnya sebagai imbalan atas pencabutan sanksi, tetapi telah menolak untuk menghubungkan masalah tersebut dengan rudal.

Bisnis.com, JAKARTA – Ratusan warga Malaysia yang mengenakan pakaian serba hitam menggelar aksi unjuk rasa di Kuala Lumpur pada Minggu (15/2/2026) untuk menuntut penangkapan Kepala Komisi Antikorupsi Azam Baki.

Aksi tersebut dipicu laporan dugaan kepemilikan saham yang tidak semestinya serta penyalahgunaan kekuasaan di lembaga yang dipimpinnya, sebagaimana dilaporkan Bloomberg.

Melansir Bloomberg, massa yang sebagian besar terdiri atas anak muda mengibarkan bendera hitam dan poster protes di luar sebuah pusat perbelanjaan di jantung ibu kota. Untuk mendukung kelancaran aksi, aparat menutup sementara salah satu ruas jalan utama.

“Martabat hukum telah dipermainkan dan martabat bangsa diinjak-injak,” ujar politikus oposisi Amira Aisya Abd Aziz di hadapan para demonstran.

Ia menegaskan bahwa generasi muda dan warga negara tidak akan tinggal diam serta akan terus menuntut penangkapan Azam Baki.

Aksi ini tercatat sebagai demonstrasi terbesar sejak Oktober lalu, ketika masyarakat Malaysia turun ke jalan menuntut sikap pemerintah terhadap konflik Gaza. Ini juga menjadi aksi kedua sejak 2022 yang menyoroti kepemimpinan Azam.

Berdasarkan laporan New Straits Times, jumlah peserta mencapai sekitar 1.000 orang, yang terdiri atas kelompok mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, dan tokoh politik.

Sejumlah kader dari People’s Justice Party turut ambil bagian. Mantan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli menilai, aksi berulang merupakan satu-satunya cara untuk memastikan adanya langkah tegas terhadap pimpinan lembaga antirasuah tersebut.

Dokumen tahunan Velocity Capital Partner Bhd. yang disampaikan kepada Companies Commission of Malaysia pada Februari tahun lalu menunjukkan bahwa Azam, selaku Kepala Malaysian Anti-Corruption Commission, memiliki 17,7 juta saham perusahaan jasa keuangan itu. Nilainya diperkirakan mendekati 800.000 ringgit pada saat laporan dirilis.

Sesuai surat edaran pemerintah tahun 2024, pejabat publik hanya diperkenankan memiliki saham hingga batas tertentu dan wajib melaporkan aset secara berkala, baik saat pembelian maupun penjualan.

Pada Kamis sebelumnya, Bloomberg juga menerbitkan laporan dugaan keterlibatan pejabat komisi dalam upaya pengambilalihan perusahaan oleh sekelompok pengusaha. Tuduhan tersebut dibantah oleh pihak lembaga maupun kalangan pengusaha terkait.

Azam pada Minggu menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama penuh dengan komite khusus yang dibentuk pemerintah guna menyelidiki kepemilikan sahamnya. Kepada The Star, ia menegaskan tidak melihat alasan untuk mengambil cuti selama proses penyelidikan berlangsung.

JAKARTA, KOMPAS.com – Otoritas Jasa Keuangan memperingatkan masyarakat agar tidak terlibat dalam praktik jual beli rekening bank.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyatakan praktik tersebut ilegal dan berisiko tinggi. Rekening yang diperjualbelikan rawan dipakai untuk penipuan dan pencucian uang.

“OJK menegaskan bahwa praktik jual beli rekening merupakan tindakan ilegal dan berisiko tinggi karena berpotensi digunakan untuk tindak pidana seperti penipuan dan pencucian uang,” ujar Dian, Minggu (15/2/2026).

Larangan itu merujuk pada Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Aturan tersebut mewajibkan nasabah bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan pemilik manfaat. Penyedia jasa keuangan juga wajib menerapkan prinsip mengenali nasabah atau know your customer melalui uji tuntas nasabah dan pemantauan transaksi.

OJK mendorong bank menindaklanjuti rekening yang terindikasi diperjualbelikan. Salah satu langkahnya pembatasan akses fasilitas perbankan.

Dian menegaskan pemilik rekening tetap bertanggung jawab atas seluruh transaksi yang terjadi. Risiko hukum tetap melekat meski rekening dipakai pihak lain.

“OJK menghimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam praktik jual beli rekening dalam bentuk apa pun. Pemilik rekening tetap bertanggung jawab secara hukum atas setiap transaksi yang terjadi pada rekening tersebut, termasuk apabila digunakan untuk tindak pidana,” paparnya.

OJK juga memperkuat koordinasi dengan PPATK, Kementerian Komunikasi dan Digital, aparat penegak hukum, serta penyedia jasa keuangan. Pertukaran informasi dilakukan secara berkala untuk mempercepat penanganan penyalahgunaan rekening.

Selain itu, bank diminta memperkuat parameter deteksi dini untuk mengidentifikasi penggunaan rekening yang tidak sesuai ketentuan. Pengawasan berkala dan pembaruan profil nasabah juga harus dilakukan secara konsisten sebagai bagian dari manajemen risiko.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Asosiasi Lembaga Pemeriksa Halal Indonesia (Alphi) meminta klarifikasi objektif dan faktual terkait munculnya tudingan pungutan liar (pungli) oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dalam proses sertifikasi halal. ALPHI menegaskan bahwa seluruh prosedur dan biaya pemeriksaan telah diatur secara ketat oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melalui sistem yang transparan.

Ketua ALPHI, Elvina A. Rahayu, menegaskan bahwa LPH merupakan salah satu dari tiga entitas resmi dalam skema sertifikasi halal reguler sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

“LPH bukan entitas yang berdiri sendiri di luar sistem. LPH adalah lembaga yang diatur dalam undang-undang, diakreditasi dan diawasi oleh BPJPH. Setiap proses dan biaya yang dikenakan kepada pelaku usaha mengacu pada regulasi yang ditetapkan pemerintah,” ujar Elvina seperti dikutip, Minggu (15/2/2026).

Elvina menjelaskan bahwa polemik yang berkembang, termasuk penyebutan angka tertentu dalam rapat antara BPJPH dan DPR RI, perlu dilihat secara menyeluruh agar tidak menyesatkan publik. Saat ini, skema sertifikasi reguler hanya mencakup 1,8 persen dari total ekosistem, sementara 98,2 persen lainnya menggunakan skema self declare. Standar penetapan biaya operasional LPH sendiri telah memiliki payung hukum yang jelas, yakni Keputusan Kepala BPJPH Nomor 22 Tahun 2024.

Struktur biaya pemeriksaan oleh LPH mencakup berbagai komponen seperti biaya audit, operasional, transportasi, hingga akomodasi yang besarannya bergantung pada skala usaha dan lokasi produksi. Untuk usaha mikro dan kecil di luar kota, biaya dapat mencapai Rp4,67 juta hingga Rp17 juta karena adanya faktor logistik. ALPHI menilai wajar jika terdapat variasi biaya selama hal tersebut masih berada dalam koridor regulasi pemerintah.

Terkait isu nilai biaya fantastis yang sempat mencuat, ALPHI menemukan bahwa angka tersebut sering kali merupakan akumulasi dari biaya di luar proses sertifikasi halal. Komponen tersebut meliputi pelatihan penyelia halal, pelatihan juru sembelih, pengujian laboratorium, hingga jasa konsultan pihak ketiga. Menurut Elvina, sangat tidak adil jika biaya di luar kewenangan LPH tersebut digeneralisasi sebagai praktik pungli.

Sistem pembayaran sertifikasi halal saat ini telah terintegrasi melalui platform SIHALAL, di mana nilai biaya tidak dapat melampaui batas yang ditetapkan BPJPH. Pembayaran dilakukan pelaku usaha langsung ke rekening BPJPH, bukan ke LPH. Pihak LPH baru menerima haknya sekitar 30 hari setelah sertifikat halal terbit, sehingga LPH justru kerap menanggung biaya operasional terlebih dahulu.

ALPHI menyayangkan adanya pernyataan yang menyudutkan LPH tanpa melalui proses tabayyun atau konfirmasi langsung. Sebagai mitra pemerintah, ALPHI terbuka terhadap pengawasan dan evaluasi jika ditemukan pelanggaran, namun prosedur tersebut harus dilakukan secara adil dan berbasis aturan guna menjaga kredibilitas ekosistem halal nasional.

Asosiasi mengajak semua pihak untuk mengedepankan komunikasi proporsional agar tidak membangun opini negatif terhadap lembaga yang bekerja sesuai mandat undang-undang. ALPHI berkomitmen untuk terus mendukung tata kelola sertifikasi halal yang akuntabel demi mewujudkan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia yang terpercaya.

MALANG - Kepengurusan DPC Garuda Sakti Bersatu (Garda Satu) Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu, resmi dikukuhkan serentak, Sabtu (14/2/2026) malam. Pengukuhan ini menegaskan posisi Garda Satu sebagai mitra taktis pemerintah dalam mengawal berbagai kebijakan strategis nasional.

Dalam acara yang dihadiri jajaran Forkopimda Malang Raya, tokoh nasional, dan pelawak senior Tessy serta Bagong, Ketua Umum Garda Satu, Abdul Rohim menyampaikan bahwa visi utama organisasi adalah mendukung penuh program kerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Salah satu program prioritas yang dikawal sejak awal adalah Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Garda Satu adalah garda terdepan yang menyosialisasikan MBG di seluruh Indonesia saat banyak pihak mencemooh. Saya terjun langsung ke desa-desa, bahkan sempat dianggap aneh karena bicara soal dapur umum. Namun sekarang, setelah manfaat Satuan Pelayanan Makan Bergizi (SPPG) dirasakan rakyat, semua pihak mulai mengakui kehebatannya," kata Cak Rohim, sapaan akrabnya.

Menurutnya, masyarakat Indonesia kini semakin cerdas dan tidak mudah terpengaruh hoaks. Ia menekankan pentingnya peran kader dalam memastikan program berjalan tepat sasaran. "Rakyat sudah merasakan nikmatnya program ini. Tugas kita sekarang adalah terus mendukung, mendampingi, dan mengawasi agar program ini tepat sasaran," ujarnya.

Cak Rohim juga menegaskan bahwa meskipun Garda Satu lahir dari rahim Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Organisasi ini bersifat inklusif bagi seluruh elemen bangsa yang ingin berkontribusi membangun Indonesia. Namun, ia mengingatkan kader untuk menjaga marwah organisasi dan menjunjung tinggi akhlakul karimah.

"Saya tidak ingin mendengar ada anggota Garda Satu yang merugikan masyarakat. Kita harus membaur dan menjadi pihak pertama yang membantu masyarakat saat mereka membutuhkan bantuan," ujarnya di hadapan ratusan kader.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan, Cak Rohim juga mengingatkan agar kader tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar. "Kita hidup di zaman di mana fitnah begitu mudah tersebar melalui media sosial dan AI. Garda Satu harus menjadi benteng yang mempertahankan prinsip, moral, dan hati nurani," katanya.

Cak Rohim mengajak seluruh kader mendukung aparat penegak hukum, mulai dari Kejaksaan, KPK, Polri hingga TNI. Ia meminta kader bersikap objektif dan tidak menggeneralisasi kesalahan oknum kepada institusi.

"TNI dan Polri adalah garda terdepan pertahanan dan keamanan kita. Jangan korbankan institusi hanya karena perbuatan satu oknum yang tidak baik. Kita harus sinergis dalam menjaga kondusivitas bangsa," katanya.

Dengan pengukuhan DPC Malang Raya ini, Garda Satu memperkuat jaringan organisasinya di berbagai daerah sebagai ormas yang fokus mengawal kebijakan nasional serta pemberdayaan masyarakat bawah.

BOGOR - Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (Ratas) dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat hari ini, Minggu (15/2/2026). Sejumlah menteri yang hadir yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani dan Mensesneg Prasetyo Hadi.

“Minggu sore ini, Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri terkait ekonomi ke kediaman pribadi beliau di Hambalang, Bogor, 15 Februari 2026,” kata Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya, Minggu (15/2/2026).

Teddy menyebutkan, dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo ingin memastikan posisi yang diambil Indonesia dalam setiap perundingan ekonomi dengan siapapun, khususnya dalam waktu dekat dengan Amerika Serikat adalah yang terbaik dan paling menguntungkan Indonesia.

“Presiden menginginkan perundingan harus sebanyak-banyaknya meningkatkan produktivitas industri dalam negeri serta memperkuat global supply chain atau rantai pasok industri,” ujar dia.

Teddy juga menegaskan, Presiden menginginkan setiap kebijakan yang diambil harus segera dan sebanyak mungkin memberi keuntungan konkret untuk Indonesia.