Kita tentu harus berinovasi ya, kita tidak tidak hanya menggantungkan dari anggaran pemerintah saja

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan pengembangan proyek Trans Railway Sumatra (jalur kereta Trans Sumatra) rute Banda Aceh hingga Bandar Lampung tidak mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis, Menhub mengatakan pemerintah mencari berbagai skema pembiayaan alternatif guna mendukung percepatan pembangunan jaringan perkeretaapian tersebut.

"Kita tentu harus berinovasi ya, kita tidak tidak hanya menggantungkan dari anggaran pemerintah saja. Tapi kita harus berinovasi supaya kita bisa mendapatkan pendanaan di luar APBN," kata Menhub.

Pemerintah akan mengedepankan berbagai inovasi pembiayaan sehingga pengembangan jalur kereta Trans Sumatra dapat berjalan tanpa bergantung pada dukungan APBN,

Dudy mengatakan pemerintah membuka peluang keterlibatan berbagai sumber pendanaan di luar APBN untuk mendukung realisasi proyek strategis transportasi nasional tersebut.

Ia menambahkan keterlibatan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara) maupun sektor swasta menjadi salah satu harapan pemerintah dalam mendukung pembiayaan pembangunan jalur kereta Trans Sumatra.

"Iya, tentunya harapan kita (bakal melibatkan Danantara atau private sector)," ujarnya.

Proyek jalur kereta Trans Sumatra merupakan bagian dari tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa, terutama untuk mendukung angkutan logistik yang lebih efisien sehingga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi nasional.

"Ini kita akan matangkan. Kemudian kita akan segera tindak lanjuti sebagai bagian dari harapan maupun keinginan Presiden (Prabowo Subianto) untuk mengembangkan transportasi kereta api yang lebih efisien khususnya di luar Jawa," katanya.

Pemerintah telah membentuk tim khusus untuk mengkaji pengembangan jaringan kereta api Trans Sumatra dengan panjang sekitar 1.700 kilometer (km) yang menghubungkan Banda Aceh hingga Bandar Lampung.

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin mengatakan pembentukan tim tersebut merupakan tindak arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembangkan jaringan rel perkeretaapian di luar Jawa.

Bobby mengaku pihaknya segera melakukan pengkajian terkait proyek pengembangan jalur kereta api tersebut bersama jajaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infrawil), Danantara, termasuk Kementerian Perhubungan.

"Itu kan penugasan dari Presiden ke kita. Kita sekarang sedang membuat tim khusus untuk pengkajian ini dengan Kemenko Infrawil, Danantara, Kementerian Perhubungan," kata Bobby ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (3/6).

Bobby mengatakan pengembangan jaringan rel kereta di Sumatra dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo untuk memperkuat konektivitas antardaerah di Pulau Sumatera.

Adapun kebutuhan pendanaan proyek tersebut ditaksir mencapai sekitar 25 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp350 triliun.

“Kalau totalnya itu (dana yang dibutuhkan pembangunan jaringan kereta Trans) Sumatera, itu bisa sekitar 20-25 miliar dolar AS atau sekitar Rp350 triliun dari ujung ke ujung," ujar Bobby.

Menurut Bobby, saat ini jaringan rel aktif di Sumatra masih terpisah-pisah dan belum saling terkoneksi secara penuh.

KAI menetapkan pembangunan jalur Banda Aceh-Besitang sebagai prioritas utama dalam tahap awal proyek Trans Sumatera tersebut.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso telah menandatangani Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terkait Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) pada hari ini, Kamis, (4/6/2026).

Peraturan ini akan menggantikan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Menurut Mendag Budi, penyempurnaan regulasi PMSE melalui Permendag baru ini difokuskan pada lima aspek utama. Kelimanya, yaitu peningkatan visibilitas produk lokal, fasilitasi legalitas pelaku usaha, transparansi kemitraan platform digital, penguatan perlindungan konsumen, dan penguatan tata kelola teknologi digital.

“Penyempurnaan regulasi PMSE melalui Permendag baru ini bertujuan untuk mendorong penguatan ekosistem perdagangan digital yang adil, sehat, dan bermanfaat. Tentu ini dilakukan dengan memperhatikan perkembangan teknologi yang dinamis. Permendag ini juga mendukung peningkatan daya saing produk dalam negeri, khususnya usaha mikro dan kecil (UMK), serta upaya perlindungan konsumen,” kata Budi dalam keterangan pers, Jumat (5/6/2026).

Mendag menjelaskan beberapa aturan utama dalam Permendag tersebut. Beberapa di antaranya mencakup prioritas visibilitas produk UMK dan dalam negeri di platform e-commerce, kewajiban memiliki perizinan berusaha.

Selain itu, Permendag tersebut juga mengatur terkait dengan transparansi pengenaan biaya dan kebijakan promosi platform, serta pemberian insentif promosi bagi UMK.

Kemudian, penyediaan mekanisme pengaduan dan sengketa oleh platform, pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam kegiatan promosi dan pemasaran produk, serta perlindungan dari praktik perdagangan tidak sehat.

Selain itu, ditambahkan dua model bisnis Penyelenggara PMSE (PPMSE). Pertama, yaitu Ride Hailing. Model bisnis ini didefinisikan sebagai sistem elektronik di bidang transportasi darat yang dapat disertai dengan fitur perdagangan barang maupun jasa sebagai layanan tambahan dalam ekosistem yang sama.

Pengaturan ride hailing dalam Permendag ini menyasar pada aktivitas perdagangan barang yang difasilitasi oleh platform melalui fitur-fitur niaga dari aplikasi ride-hailing.

“Dengan demikian, yang diatur adalah transaksi jual beli barangnya, bukan layanan transportasinya,” ujar Mendag Busan.

Model bisnis yang kedua adalah Online Travel Agent (OTA). Model bisnis ini merupakan sistem elektronik berupa penjualan maupun pemesanan layanan perjalanan kepada konsumen, baik secara langsung maupun melalui fasilitasi transaksi antara konsumen dan pelaku usaha, yang menjual atau menyelenggarakan tiket transportasi, akomodasi, atraksi, maupun paket perjalanan.

“Penambahan dua model bisnis PPMSE dalam revisi peraturan ini merupakan respons terhadap perkembangan lanskap perdagangan digital yang dinamis. Dengan cakupan model bisnis yang lebih komprehensif, pelaku usaha memiliki kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya,” ujarnya.

Terkait dengan kewajiban memiliki perizinan berusaha bagi seluruh pedagang yang berjualan melalui platform, Mendag Busan menekankan perlunya pengaturan tersebut untuk mewujudkan ekosistem perdagangan digital yang lebih tertib dan sehat.

Pengaturan tersebut, imbuhnya, mendorong pemberian kepastian hukum bagi pelaku usaha dan perlindungan konsumen.

“Perizinan berusaha juga membuka kesempatan bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), untuk mengakses berbagai program pemerintah mulai dari pelatihan, pembiayaan, hingga fasilitasi promosi,” jelasnya.

Untuk memberikan ruang adaptasi yang memadai, pemerintah menetapkan masa tenggang bagi pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban perizinan berusaha.

Budi berharap, proses transisi menuju ekosistem perdagangan digital yang lebih formal dapat berjalan secara bertahap dan tidak memberatkan.

“Regulasi ini merupakan langkah awal. Kami akan terus hadir melalui sinergi pembinaan dan pendampingan bagi pelaku usaha melalui sosialisasi, pelatihan, promosi, serta kegiatan daring maupun luring. Ekosistem digital yang sehat dapat terwujud jika kita membangunnya bersama-sama,” ungkapnya.

Logikanya dengan bertambahnya hotel baru, kebutuhan pasokan untuk operasional juga akan terus bertambah sehingga peluang bagi pelaku usaha lokal semakin besar

Kuta, Bali (ANTARA) - US-ASEAN Business Council (US-ABC) menyoroti berbagai inovasi dan inisiatif perusahaan Amerika Serikat yang berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Bali melalui penguatan sumber daya manusia, keberlanjutan lingkungan, pengembangan sektor pariwisata, hingga transformasi digital.

Hal tersebut disampaikan dalam Executive Briefing bertajuk “Impact of Innovation on Bali’s Economic Development: A Showcase of U.S. Companies’ Initiatives” yang menjadi bagian dari rangkaian Program BISA (Business Initiative Supporting ASEAN) 2025 di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Kamis.

Chief Country Representative US-ABC Indonesia Nugraheni Utami mengatakan praktik-praktik baik yang berkembang di Bali diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Ia menegaskan US-ABC akan terus mendukung sinergi antara sektor publik dan swasta guna memperkuat pembangunan ekonomi Indonesia di masa depan.

Sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional, Bali dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,8 persen pada periode 2025-2027.

Pada kuartal II tahun 2025, perekonomian Bali tercatat mencapai Rp81,39 triliun atau tumbuh 6,70 persen dibandingkan kuartal sebelumnya.

Dalam forum tersebut, sejumlah perusahaan anggota US-ABC memaparkan kontribusinya terhadap pembangunan daerah.

Marriott International melalui program Bali for Bali terus mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi lokal dengan memperluas peluang bagi pelaku usaha serta produsen lokal.

General Manager Renaissance Bali Uluwatu Resort & Spa sekaligus Co-Chair Marriott Business Council Bali I Wayan Raksa mengatakan sejak 2022 program tersebut telah menghasilkan lebih dari Rp14 miliar dalam pengadaan produk dan bahan baku lokal yang memperkuat rantai pasok di Bali.

Selain itu, Marriott juga menjalankan program pengembangan ekowisata bersama Undisan Tourism Village di Bangli serta memberikan pelatihan bagi masyarakat Bali yang ingin berkarier di industri perhotelan berstandar internasional.

Perwakilan Marriott International, Saraswati Subadia mengatakan saat ini Marriott telah mengoperasikan 27 hotel di Bali.

Selain ekspansi bisnis, Marriott International juga terus memperkuat kerja sama dengan pelaku usaha lokal melalui program pengadaan produk dan bahan baku lokal.

Kerja sama tersebut dijalankan bersama Bank Indonesia yang berperan dalam membina para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Bali.

Menurut Saraswati, nilai pengadaan produk lokal yang telah tercatat mencapai lebih dari Rp14 miliar dan diperkirakan akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah hotel yang beroperasi di Bali.

"Logikanya dengan bertambahnya hotel baru, kebutuhan pasokan untuk operasional juga akan terus bertambah sehingga peluang bagi pelaku usaha lokal semakin besar," katanya.

Komitmen terhadap pengembangan sumber daya manusia juga ditunjukkan Diageo Indonesia melalui program Learning for Life dan Diageo Bar Academy.

Hingga kini, lebih dari 7.000 orang di Indonesia telah mengikuti pelatihan di bidang pariwisata, hospitality, kewirausahaan, dan bartending guna meningkatkan keterampilan serta kesiapan kerja.

Di sektor lingkungan, PepsiCo Indonesia mendorong berbagai program keberlanjutan, termasuk memberikan dukungan pendanaan dan pendampingan kepada startup pengelolaan sampah asal Bali, Bali Waste Cycle, melalui program Greenhouse Accelerator.

Sementara itu, Herbalife menjalankan Program Casa Herbalife sejak 2019 untuk meningkatkan kualitas nutrisi anak-anak di Kabupaten Karangasem dan Buleleng. Program senilai 233.746 dolar AS tersebut telah menjangkau ratusan anak dan bertujuan mendukung terciptanya generasi yang lebih sehat dan produktif.

Kontribusi di sektor pertanian dilakukan Corteva Agriscience melalui kemitraan dan pengembangan kapasitas petani beras serta sayuran di Bali guna meningkatkan produktivitas melalui alih pengetahuan dan teknologi.

Di bidang ekonomi digital, Visa Indonesia memperluas akses pembayaran digital bagi wisatawan internasional melalui kerja sama dengan ekosistem pembayaran domestik, termasuk dompet digital DANA.

Langkah ini memungkinkan wisatawan melakukan transaksi QR menggunakan kartu Visa sebagai sumber dana sekaligus memperkuat partisipasi pelaku usaha dalam ekonomi digital.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Polda Kalimantan Timur (Kaltim) resmi memecat Bripka Dedy Wiratama yang diduga bekingi atau menjadi ‘sniper’ kampung narkoba Samarinda. Hal tersebut dikonfirmasi Kabid Humas Polda Kalimantan Timur Kombes Yuliyanto.

"Sudah di PTDH," kata Kombes Yuliyanto saat dikonfirmasi, Kamis (4/6/2026).

Yuliyanto mengungkapkan, sidang KKEP tersebut dilaksanakan pada 2 Juni 2026. Diketahui, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menyatakan bahwa Bripka Dedy Wiratama yang menjadi salah satu sniper atau pengawas di kampung narkoba di daerah Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), sudah ditangkap.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso mengungkapkan, selain menjadi sniper di kampung narkoba Samarinda, Bripka Dedy juga terlibat kasus dugaan penyalahgunaan narkotika lainnya. "Yang bersangkutan sudah diamankan oleh Sat Brimobda Kaltim," kata Eko kepada awak media, Senin (18/5/2026).

Menurut Eko, yang bersangkutan saat ini dalam pemeriksaan terkait kasus pelanggaran kode etik profesi Polri. "Yaitu terkait dengan yang bersangkutan dinyatakan positif konsumsi narkoba setelah dilakukan cek urine dua kali. Ditambah kasus baru ini," ujar Eko.

Polisi mengungkap aktivitas kampung narkoba di daerah Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim). Dalam menjalankan bisnis haramnya para pelaku melakukan dengan terstruktur dan organisir.

Kemudian, Sniper alias pengawas seluruhnya saling terhubung dengan handy talky. Alat ini digunakan sebagai upaya untuk saling memberikan informasi terhadap aktivitas penjualan narkoba di Gang Langgar.

“Sepanjang jalan sebelum mencapai ke Blok F terdapat 21 Pengawas yang memegang Handy Talky termasuk untuk menuntun pengguna yang akan membeli narkoba di Lapak GG Langgar Blok F,” ujar Eko.

“Kemudian pada Perempatan gang Blok F gang Langgar, Sniper (Pengawas) mewajibkan hanya 1 orang pengendara saja yang dapat masuk ke lokasi penjualan Narkoba tersebut. Apabila berboncengan salah satu harus turun dan menunggu di perempatan Blok F yang mana diawasi oleh para Sniper,” tambah Eko

Kemudian, pembeli yang yang sudah masuk hingga lokasi penjualan di Blok F gang Langgar akan memberikan uang sesuai jumlah yang dibutuhkan, di mana untuk satu klip kecil sabu dihargai Rp150 ribu berlaku kelipatannya.

“Loket penjualan narkoba di Gg Langgar sudah beroperasi selama 4 tahun, Penjualan Narkoba perhari mencapai 1000-1200 klip kecil dengan Harga Rp150.000 per klip kecil,” ucap Eko.

Dengan seluruh modus penjualan yang terjadi di kampung narkoba Gang Langgar, penyidik menyimpulkan jika praktik yang dilakukan para tersangka berjalan secara terstruktur dan terorganisir

“Berdasarkan fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan, penindakan di lapangan, serta keterangan awal para tersangka yang diamankan, diketahui bahwa peredaran Narkoba di kampung Narkoba Gg Langgar tersebut beredar secara terstruktur dan terorganisir,” papar Eko.

Adapun pengungkapan ini menangkap 13 tersangka. Mereka adalah Firnandes alias Nando selaku bandar narkoba yang menjual di gang langgar. Dia juga merupakan anak dari bandar narkoba Andes alias H Endi (DPO) sekaligus bawahan dari H Sudi (DPO). Perannya dibantu Ade Saputra alias Ayam Jago dan Tri Pamungkas penjual di loket, serta Hadi Saputra selaku kurir.

Dalam pengungkapan ini juga ditangkap para Sniper di antaranya; Muhamad Tamrin alias Ipin, Asrheel, Muhammad Aswin Alias Wiwin, Muhammad Ical Alias Ical, Mustafa alias Mus, Kamarudin alias Dores, dan Idham Halid alias Idam.

Sementara untuk para tersangka yang telah masuk dalam daftar pencarian orang (buronan) yakni; Andes alias H Endi (Pemilik Lama), H Andi Sudi (Penyuplai Narkoba Gg Langgar), Malik, dan Bripka Dedy Wiratama (Sniper).

“Membawa Tersangka dan Barang Bukti ke kantor Direktorat Narkoba Mabes Polri. Dan penerbitan dan pencarian Daftar Pencarian Orang,” pungkas Eko.

Mengatasi wilayah blankspot dan mewujudkan pemerataan akses komunikasi, khususnya internet di daerah terpencil

Medan (ANTARA) - Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengajak operator telekomunikasi berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memperluas akses telekomunikasi dan internet hingga ke daerah terpencil.

"Mengatasi wilayah blankspot dan mewujudkan pemerataan akses komunikasi, khususnya internet di daerah terpencil," ucap Bobby usai menerima PT Indosat Ooredoo Hutchison di Aula Tengku Rizal Nurdin, rumah dinas Gubernur Sumut, Kamis.

Menurut Bobby, perluasan akses telekomunikasi menjadi kebutuhan penting dalam mendukung pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di wilayah yang masih memiliki keterbatasan jaringan.

Oleh karena itu, Pemprov Sumut mengajak operator telekomunikasi bersinergi mengatasi daerah blank spot yang dimulai dari wilayah Kepulauan Nias.

Selain penguatan infrastruktur telekomunikasi, Bobby juga mengajak operator berkolaborasi dalam berbagai program pembangunan daerah, termasuk peningkatan literasi digital masyarakat.

"Soal literasi digital, kita juga bisa berkolaborasi mulai dari tingkat sekolah, baik SD, SMP, maupun SMA," ujarnya.

Ia menilai literasi digital perlu ditanamkan sejak dini melalui lingkungan pendidikan seiring perkembangan teknologi yang berlangsung cepat.

Bobby juga mengajak operator telekomunikasi mendukung berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional yang akan digelar di Sumatera Utara.

"Salah satu agenda terdekat yakni penyelenggaraan Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) 2026 yang berlangsung di Samosir, Sumatera Utara," katanya.

Sementara itu, Head of Circle Sumatera PT Indosat Ooredoo Hutchison Agus Sulistio mengatakan visi dan misi perusahaan sejalan dengan program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

"Program Pak Gubernur selaras dengan misi Indosat. Kami terus berkomitmen memperluas cakupan jaringan untuk menghubungkan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di Sumatera Utara," kata Agus.

Ia menjelaskan saat ini jaringan Indosat telah menjangkau sekitar 93 persen wilayah Sumatera Utara, termasuk mulai memperluas layanan di Kepulauan Nias.

Selain memperluas konektivitas, Indosat juga menjalankan program penguatan literasi digital melalui kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi.

"Untuk membangun literasi digital, kami telah bekerja sama dengan beberapa kampus dalam program pembelajaran digital," ujar Agus.

Pewarta: Muhammad Said
Editor: Abdul Hakim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kawasan Gelora Bung Karno (GBK) pada 6-7 Juni 2026 diprediksi akan dipadati puluhan ribu pengunjung karena adanya kegiatan berskala nasional dan internasional. Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta pun telah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas (lalin) dan pengaturan transportasi di sekitar kawasan GBK.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaluddin menyampaikan bahwa pihaknya akan menempatkan beberapa petugas pengaturan lalu lintas sejumlah titik strategis. Hal ini guna memastikan mobilitas masyarakat tetap berjalan lancar selama kegiatan berlangsung.

"Kami telah menyiapkan personel untuk melakukan pengaturan lalu lintas, pengawasan parkir, serta koordinasi dengan pihak kepolisian dan penyelenggara kegiatan. Pengaturan lalu lintas akan dilakukan secara situasional sesuai kondisi di lapangan untuk menjaga kelancaran arus kendaraan dan keselamatan pengguna jalan,” kata Budi dalam keterangannya, Kamis (4/6/2026).

Berbagai kegiatan yang berlangsung saat akhir pekan ini, di antara lain EXO Planet #6 ExhOrizon in Jakarta di Indonesia Arena, Raisa Live Concert "Love & Let Go" di JICC Plenary Hall; Polytron Indonesia Open 2026 di Istora Senayan; Festival Jamu Nusantara 2026 di Hutan Kota GBK; Hero E-Sport PUBG di Tennis Indoor; Indofest 2026 di JICC Hall B. Serta sejumlah kegiatan lainnya yang tersebar di kawasan GBK dan sekitarnya.

Dishub DKI Jakarta memprediksi sebanyak 37.800 pengunjung akan memadati kawasan GBK pada Sabtu (6/6/2026). Sementara 43.000 pengunjung akan datang pada Minggu (7/6/2026).

Budi mengimbau masyarakat yang tidak memiliki kepentingan menuju kawasan GBK agar menghindari ruas jalan di sekitar lokasi kegiatan dan menyesuaikan perjalanan dengan pengaturan lalu lintas yang berlaku.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas selama berlangsungnya berbagai kegiatan di kawasan GBK. Dengan kolaborasi semua pihak, kami optimistis seluruh kegiatan dapat berjalan lancar tanpa mengganggu mobilitas masyarakat secara umum," tuturnya.

Adapun rekayasa lalu lintas yang disiapkan bersifat situasional apabila terjadi peningkatan volume kendaraan. Berikut rekayasa lalin yang disiapkan di sekitar kawasan GBK:

1. Lalu lintas dari Selatan:

- Blok M menuju Utara (Tanah Abang) dapat melalui Jl. Panglima Polim-Jl. Kyai MajaJl. Sultan Iskandar Muda (berputar di depan Gandaria City)- Jl. Teuku Nyak Arief-Jl. Tentara Pelajar-Jl. Penjernihan-Jl. KH. Mas Mansyur-dan seterusnya;

- Blok M menuju ke Barat (Slipi) dapat melalui Jl. Panglima Polim-Jl. Kyai Maja-Jl. Sultan Iskandar Muda (berputar di depan Gandaria City)- Jl. Teuku Nyak Arief-Jl. Tentara Pelajar-Jl. Letjen S. Parman-dan seterusnya;

- Blok M menuju Timur (Kampung Melayu) dapat melalui Jl. Trunojoyo-Jl. Wolter Monginsidi-Jl. Gunawarman-Jl. Senopati-Jl. Suryo-Jl. Kapten Tendean-Jl. H.R. Rasuna Said-Jl. Prof. Dr. Satrio-Jl. Raya Casablanca-dan seterusnya;

2. Lalu lintas dari Utara, yaitu Tanah Abang menuju ke Selatan (Blok M) dapat melalui Jl. K.H. Mas Mansyur-Jl. Penjernihan-Jl. Penjompongan-Jl. Tentara Pelajar-Jl. Teuku Nyak Arief-Jl. Kebayoran Baru-Jl. Kyai Maja-Jl. Panglima Polim-dan seterusnya;

3. Lalu lintas dari Barat:

- Slipi menuju Selatan (Blok M) dapat melalui Jl.Letjen S Parman-Jl. Tentara Pelajar-Jl. Teuku Nyak Arief-Jl. Kebayoran Baru-Jl. Pakubuwono VI-Jl. Bumi-Jl. Kyai Maja-Jl. Panglima Polim-dan seterusnya;

- Slipi menuju Timur (Tebet) dapat melalui Jl. S Parman- Jl. Pejompongan- Jl. Penjernihan- Jl. RM Margono-Jl. Galunggung- Jl.Dr Saharjo- Jl. Prof Dr Soepomo-Jl. MT Haryono-dan seterusnya.

4. Lalu lintas dari Timur, yaitu Tebet menuju Barat (Slipi) dapat melalui Jl. Kapten Tendean-Jl. Wolter MonginsidiJl. Trunojoyo- Jl. Kyai Maja-Jl. Sultan Iskandar Muda (berputar di depan Gandaria City)- Jl. Teuku Nyak Arief-Jl. Tentara Pelajar-Jl. Letjen S. Parman-dan seterusnya.

Bagi pengunjung yang datang menggunakan kendaraan pribadi, telah tersedia 10 kantong parkir di kawasan GBK. Namun Dishub DKI juga menyiapkan kantong parkir di beberapa titik lokasi parkir, di antaranya

Di Plaza Tenggara, Plaza Selatan, Istora,Elevated Selatan, Elevated Utara, Akuatik, Lapangan ABC, Stadion Madya, Masjid Albina, dan Lapangan Softball. Kantong parkir tersebut dapat menampung 1.957 kendaraan roda empat dan 8.229 kendaraan roda dua.

Bagi pengunjung yang datang menggunakan transportasi umum, Kawasan GBK terintegrasi dengan berbagai moda transportasi publik, antara lain layanan Transjakarta melalui koridor dan rute dengan titik pemberhentian Halte Senayan Bank Jakarta, yaitu:

1. Rute 1 Kota-Blok M dengan jam operasional pada Sabtu pukul 00.00-23.59 WIB dan Minggu pukul 07.00-23.59 WIB.

2. Rute 1F Stasiun Palmerah-Bundaran Senayan dengan jam operasional pada Sabtu pukul 05.00-22.00 WIB dan Minggu pukul 10.00-22.00 WIB.

3. Rute 1W Blok M-Ancol dengan jam operasional pada Sabtu pukul 05.00-22.00 WIB dan Minggu pukul 10.00-22.00 WIB.

4. Rute 3F Kalideres-Senayan Bank Jakarta dengan jam operasional pada Sabtu pukul 05.00-22.00 WIB dan Minggu pukul 10.00-22.00 WIB.

5. Rute 6M Stasiun Manggarai-Blok M dengan jam operasional pada Sabtu pukul 05.00-22.00 WIB dan Minggu pukul 10.00-22.00 WIB.

6. Rute 6V Ragunan-Senayan Bank Jakarta dengan jam operasional pada Sabtu pukul 05.00-22.00 WIB dan Minggu pukul 10.00-22.00 WIB.

7. Rute 9C Pinang Ranti-Bundaran Senayan dengan jam operasional pada Sabtu pukul 05.00-22.00 WIB dan Minggu pukul 10.00-22.00 WIB.

8. Rute 10H Tanjung Priok-Bundaran Senayan dengan jam operasional pada Sabtu pukul 05.00-22.00 WIB dan Minggu pukul 10.00-22.00 WIB.

Selain itu, layanan Transjakarta melalui koridor dan rute dengan titik pemberhentian Halte Gelora Bung Karno 2, yaitu:

1. Rute 1N Tanah Abang-Blok M dengan jam operasional pada Sabtu pukul 05.00-22.00 WIB dan Minggu pukul 10.00-22.00 WIB.

2. Rute 1P Senen-Blok M dengan jam operasional pada Sabtu pukul 05.00-22.00 WIB dan Minggu pukul 10.00-22.00 WIB.

3. Rute 6D Stasiun Tebet-Bundaran Senayan dengan jam operasional pada Sabtu pukul 05.00-22.00 WIB dan Minggu pukul 10.00-22.00 WIB.

Sakitnya bukan di Indonesia saja, hampir di seluruh dunia sakit, masalah keuangan ini

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) menilai dunia saat ini sedang bergeser dari era globalisasi menuju deglobalisasi, yang ditandai dengan semakin besarnya peran negara dalam mengatur aktivitas ekonomi atau yang biasa disebut state capitalism.

Dalam pidatonya pada The 2026 Asia Grassroots Forum by Amartha di Jakarta, Kamis, JK mengatakan perubahan tersebut terjadi di tengah perlambatan ekonomi global yang dipicu berbagai konflik geopolitik, mulai dari perang Rusia-Ukraina hingga ketegangan di kawasan Timur Tengah dan Asia Selatan.

"Kebetulan sekarang kita lagi sakit. Saya bicara sekarang pada saat kita sakit. Sakitnya bukan di Indonesia saja, hampir di seluruh dunia sakit, masalah keuangan ini," kata JK.

Menurut dia, perubahan cara dunia mengelola ekonomi merupakan siklus yang terjadi setiap beberapa dekade.

Ia menuturkan jika sebelumnya dunia bergerak dalam arus globalisasi yang mendorong perdagangan dan investasi lintas negara secara lebih terbuka, kini banyak negara justru memperkuat kebijakan proteksionisme dan intervensi pemerintah dalam perekonomian.

"Kalau sebelumnya kita sangat kenal globalisasi, sekarang orang bergerak ke deglobalisasi," ujarnya.

JK menjelaskan tren tersebut terlihat dari semakin besarnya campur tangan pemerintah dalam perdagangan dan pengelolaan industri strategis.

Ia menyebut Amerika Serikat yang selama ini dikenal sebagai salah satu pendukung utama pasar bebas, kata dia, kini menerapkan tarif impor tinggi terhadap berbagai produk untuk melindungi industri domestik.

Sementara di Indonesia, lanjut dia, peran negara juga semakin kuat dalam pengelolaan komoditas strategis, antara lain melalui pengaturan ekspor satu pintu komoditas batu bara, minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), dan ferroalloy.

Di tengah perubahan tersebut, JK menekankan pentingnya keseimbangan peran antara pemerintah dan sektor swasta dalam menjaga pertumbuhan ekonomi.

Menurut dia, pemerintah memiliki tugas menyediakan regulasi, infrastruktur, dan pengawasan, sementara dunia usaha berperan menciptakan investasi dan lapangan kerja bagi masyarakat.

JK juga mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari kemampuan masyarakat memperoleh pendapatan.

Ia menyebut ketika masyarakat memiliki pendapatan yang cukup, konsumsi akan meningkat dan pada akhirnya mendorong aktivitas ekonomi.

Ia menambahkan penguatan sektor usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga pergerakan ekonomi di tengah kondisi global yang tidak menentu.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) dilakukan secara hati-hati dan prudent, sehingga defisit diproyeksikan masih dalam batas aman di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, postur APBN dalam kondisi yang kokoh, sehingga sebagian pihak keliru jika mengaitkan kredibilitas fiskal dengan pelemahan kurs rupiah yang terjadi belakangan ini. Dia mengungkapkan, defisit APBN hingga Mei 2026 masih di kisaran 0,7 persen terhadap PDB.

"Besok ada APBN KiTA. Anda boleh tanya lagi di situ, saya jelaskan lagi. Kalau enggak saya ngulang lagi. Tapi pada dasarnya aman. Di bulan Mei, defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0,7 persen. Tapi kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Kalau kita hitung 12 per 5 kali 0,7, kasarannya ya 1,8 persen ke PDB, rasio defisitnya. Jadi kalau hitungan kasar sampai itu aman," ujar Purbaya di Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Purbaya menilai, pelemahan kurs rupiah berdampak pada APBN, termasuk pembayaran utang yang berdenominasi dolar AS. "Pada waktu rupiah melemah ya meningkat, kan dalam rupiah pembayarannya," katanya.

Meski nilainya meningkat dalam bentuk rupiah, dia memastikan struktur anggaran tidak akan menghadapi guncangan yang ekstrem. Pasalnya, kupon pembayaran bersifat tetap (fixed rate), sehingga fluktuasi hanya terjadi di level nominal pokok dan cicilan, bukan kupon.

Pernyataan tersebut kembali menegaskan apa yang diutarakan Purbaya pada Rabu (4/6/2026). Dia membantah tudingan bahwa pengelolaan APBN saat ini ugal-ugalan, sehingga menyebabkan investor asing melepas rupiah dan menukarnya dengan dolar AS.

Pada momen yang sama, Ketua LPS periode 2020-2025 itu juga menepis kabar lembaga pemeringkat internasional, Standar & Poor's (S&P) akan menurunkan (downgrade) rating surat utang Indonesia yang saat ini berada di level BBB dengan outlook stabil. Dia menyebut, dirinya baru akan bertemu dengan perwakilan S&P malam ini.

“Saya pikir banyak rumor di dalam negeri yang pasti ketika S&P datang ke sini, ada rumor S&P akan men-downgrade. Padahal saya baru mau ketemu nanti malam,” katanya.

Purbaya mengungkapkan, dirinya juga telah berdiskusi dengan perwakilan S&P saat mengadakan kunjungan kerja di Amerika Serikat (AS) beberap waktu lalu. Dari dialog tersebut, dia yakin S&P memiliki pemahaman yang lebih komprehensif dan positif atas APBN dan kondisi perekonomian domestik.

"Kalau melihat kondisi fiskal kita, saya sih enggak ada masalah," imbuhnya.

(Rahmat Fiansyah)

JAKARTA - Para petani tembakau di daerah tengah dilanda kekhawatiran atas berbagai aturan turunan PP No. 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan dari UU No. 17 Tahun 2023 tentangKesehatan.

Saat ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kembali mendorong Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Pada Produk Tembakau dan Rokok Elektronik serta Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan tentang larangan bahan tambahan pada produk tembakau dan rokok elektronik.

Kedua beleid itu menuai penolakan dari petani, termasuk dari Kabupaten Bondowoso. Selain itu, PP 28 Tahun 2024 juga mengamanahkan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyusun rancangan peraturan pembatasan kadar maksimal nikotin dan tar yang dinilai berpotensi menekan keberlangsungan sektor tembakau lokal.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso selaku wilayah sentra tembakau berjanji menjaga stabilitas sektor pertembakauan dari berbagai regulasi yang merugikan petani lokal. Aspirasi petani Bondowoso yang khawatir sumber mata pencahariannya hilang akibat berbagai aturan tadi akan dijadikan masukan pemda untuk kementerian/lembaga terkait.

Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid menyatakan komitmen pemda untuk melindungi para petani tembakau. Rancangan regulasi pembatasan kadar nikotin dan tar dinilai memiliki dampak luas berkaitan dengan dinamika ekonomi politik global. Wacana aturan tersebut secara langsung menekan keberlangsungan sektor tembakau lokal yang menjadi mata pencaharian ribuan keluarga di Bondowoso. Dampak ekonomi yang dirasakan pun jumlahnya dapat jauh lebih besar.

"Tembakau itu urat nadi. Ada 5 ribu petani di Bondowoso yang hidup dari tembakau. Namun, sesungguhnya tembakau menghidupi lebih dari 5 ribu orang petani, bahkan bisa 4-6 kali lipat lagi jumlah yang ada kalau kita menghitung masyarakat lain yang ikut terlibat," ujar Abdul Hamid, Kamis (4/6/2026).

Lihat video: Kasus Magang Meninggal Kelelahan, Ini Evaluasi Kemenkes| Sindo Trending



Abdul Hamid menekankan pentingnya mempertimbangkan kondisi di daerah sentra tembakau atas kebijakan yang diambil di tingkat pemerintah pusat. Untuk menjawab keresahan para petani, pihaknya bahkan siap mengawal aspirasi para petani tembakau.

Menurut Abdul Hamid, regulasi yang nantinya diterbitkan pusat harus tetap melindungi kepentingan daerah dan memberikan solusi sebelum aturan diberlakukan. Penguatan sektor hilir dan perlindungan terhadap hak-hak petani menjadi fokus utama Pemda Bondowoso saat ini.

“Pemda memandang bahwa petani dan buruh tani merupakan kelas produsen utama dalam sistem ekonomi pertanian yang harus dilindungi,” tegas Abdul Hamid.

Pihaknya pun akan memfokuskan kebijakan pada penguatan akses pasar tembakau lokal, perlindungan budaya pertanian daerah, serta stabilisasi harga jual di tingkat petani. Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) juga akan dioptimalkan tepat sasaran dalam menunjang kesejahteraan petani dan buruh tani.

Melalui langkah-langkah tersebut, dia berharap beban akibat perubahan kebijakan regulasi nasional dapat dihindarkan dari para pekerja di sektor pertanian tembakau lokal. “Prinsipnya, beban perubahan kebijakan tidak boleh ditanggung oleh kelas pekerja pertanian," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Bondowoso M Yasid mengungkapkan dorongan regulasi pembatasan kadar nikotin dan tar memicu kegelisahan besar di kalangan petani yang sedang memulai masa tanam. Padahal, para petani Bondowoso bersiap menabur benih varietas unggul lokal, seperti Kasturi dan Maesan pada musim tanam tahun ini.

Pasalnya varietas lokal seperti Maesan I dan Maesan II memiliki karakteristik kadar nikotin alami berkisar antara 4 hingga 6 mg. Sedangkan aturan baru menargetkan kadar nikotin 1 mg dan tar 10 mg. Kemunculan semua wacana aturan baru tadi ydinilai mengancam eksistensi produk tembakau asli Bondowoso.

"Kami sangat khawatir karena di tengah semangat menanam, ada rancangan-rancangan peraturan pembatasan kadar nikotin dan tar yang mengancam keberadaan bibit unggul tembakau Bondowoso,” kata Yasid.

Pembatasan nikotin dan tar secara sepihak dikhawatirkan menghentikan rantai penyerapan hasil panen oleh pihak pabrikan rokok. Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak pada penurunan pendapatan daerah.

“Jadi, rancangan pembatasan kadar nikotin dan tar ini berpotensi membuat tembakau yang kami tanam dan yang selanjutnya akan dipanen tidak terserap oleh pabrik. Akhirnya akan langsung berdampak pada kesejahteraan petani dan mematikan ekonomi Bondowoso," pungkas M. Yasid.

Ya pada prinsipnya kita akan menjaga keseimbangan antara pihak airlines maupun para penumpang atau masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memastikan revisi tarif batas atas (TBA) tiket pesawat dirancang tetap menjaga keseimbangan kepentingan maskapai penerbangan dan masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi udara.

"Ya pada prinsipnya kita akan menjaga keseimbangan antara pihak airlines maupun para penumpang atau masyarakat," kata Menhub ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis.

Dudy mengatakan pemerintah memahami kebutuhan maskapai terhadap penyesuaian tarif, namun di saat yang sama tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan transportasi udara agar tetap terjangkau.

Menurut dia, prinsip utama dalam penyusunan TBA baru adalah menciptakan keseimbangan antara keberlanjutan usaha maskapai dan kepentingan penumpang sebagai pengguna jasa penerbangan.

Ia menjelaskan pembahasan mengenai revisi TBA telah dilakukan dan saat ini memasuki tahapan lanjutan sebelum nantinya diputuskan pada tingkat kementerian terkait.

"TBA sudah sudah dibahas dan mungkin tinggal rapat di tingkat menteri nantinya, karena ini kan ada sinkronisasi TBA ke depan akan diberlakukan TBA yang baru," ucapnya.

Pemerintah juga terus melakukan sinkronisasi berbagai aspek dalam penyusunan kebijakan agar TBA baru dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan industri penerbangan saat ini.

Dudy menyebut revisi TBA diharapkan mampu menjawab berbagai kebutuhan maskapai yang selama ini menghadapi tantangan akibat perubahan kondisi ekonomi dan operasional global.

"Harapannya itu bisa menjawab apa yang menjadi keinginan dari airlines," ujarnya.

Ia mengatakan perkembangan kondisi global menjadi salah satu pertimbangan penting dalam penyusunan TBA karena berdampak langsung terhadap biaya operasional maskapai penerbangan.

Meski demikian, pemerintah memastikan kebijakan yang disusun tidak hanya berorientasi pada kepentingan maskapai, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan terhadap masyarakat sebagai pengguna layanan.

Dalam konsep yang tengah dibahas, TBA akan ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan operasional yang berlaku saat ini sebagai dasar perhitungan tarif penerbangan domestik.

Selain penyesuaian TBA, pemerintah juga mempertimbangkan mekanisme penyesuaian komponen biaya tambahan (fuel surcharge/FS) yang lebih fleksibel untuk mengantisipasi perubahan biaya operasional akibat dinamika harga avtur.

Skema tersebut diharapkan mampu memberikan ruang penyesuaian apabila terjadi lonjakan maupun penurunan harga bahan bakar pesawat yang berpengaruh terhadap biaya penerbangan.

Dudy menjelaskan kurs nilai tukar juga menjadi salah satu komponen yang diperhitungkan dalam penyusunan TBA mengingat pergerakannya sangat dinamis dan mempengaruhi biaya operasional.

Menurut dia, penetapan kurs acuan dalam TBA nantinya akan mempertimbangkan kondisi terkini serta merujuk pada asumsi yang digunakan pemerintah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Nah di TBA juga kita ada kurs yang menjadi patokan. Kemudian juga nanti ada FS yang kira-kira bisa fleksibel mengantisipasi terjadinya lonjakan maupun penurunan dari harga avtur khususnya. Tapi kita juga akan me-refer kepada APBN juga, kan kursnya," ujar dia.

Menurutnya, pemerintah ingin proses penetapan kebijakan tersebut dapat diselesaikan secepat mungkin dengan tetap memperhatikan seluruh aspek yang mempengaruhi sektor penerbangan nasional.

"Targetnya secepat mungkin, karena kita juga harus melihat kondisi global saat ini, di mana kita juga perlu memberikan perhatian kepada airlines," kata Menhub.

Adapun ketentuan TBA tiket pesawat saat ini masih mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

SEOUL - Berbeda dengan mesin metana konvensional yang hanya menggunakan bahan bakar metana cair untuk mendinginkan ruang pembakaran, teknologi INNOSPACE menggunakan metana cair dan oksigen cair secara bersamaan dalam proses pendinginan regeneratif.

Pada tanggal 4 Juni, perusahaan jasa peluncuran satelit Korea Selatan, INNOSPACE, mengumumkan keberhasilan pengembangan teknologi pendinginan regeneratif bahan bakar ganda untuk mesin metana dan penyelesaian uji pembakaran statis kontinu selama 420 detik, yang mencetak rekor waktu operasi terlama untuk jenis mesin ini di Korea Selatan.

Menurut koresponden VNA di Korea Selatan, dalam pengumumannya, INNOSPACE mengindikasikan bahwa teknologi baru yang diterapkan pada mesin metana cair LiMEK-04 dengan daya dorong 0,4 ton diharapkan akan diintegrasikan ke dalam tahap pendorong roket HANBIT-Micro generasi baru.

Tahap peluncuran adalah sistem propulsi yang beroperasi setelah tahap kedua menyelesaikan tugasnya, membantu memandu satelit ke orbit targetnya dengan presisi tinggi.

Berbeda dengan mesin metana konvensional yang hanya menggunakan bahan bakar metana cair untuk mendinginkan ruang pembakaran, teknologi INNOSPACE menggunakan metana cair dan oksigen cair secara bersamaan dalam proses pendinginan regeneratif.

Kota Hai Phong mendorong investasi dengan bisnis-bisnis dalam rantai pasokan Grup LG.Komite Rakyat Kota Hai Phong, bekerja sama dengan LG Group, menyelenggarakan konferensi promosi investasi dengan perusahaan-perusahaan dalam rantai pasokan grup tersebut.

Menurut perusahaan, metode ini meningkatkan aliran cairan pendingin sekitar 3-3,4 kali lipat dibandingkan dengan teknologi saat ini, sekaligus mengurangi tekanan yang dibutuhkan dalam sistem pasokan bahan bakar.

Akibatnya, tangki bahan bakar dan sistem pengiriman dapat dirancang lebih ringan, sehingga berkontribusi pada pengurangan berat keseluruhan rudal dan peningkatan kapasitas muatan. Hal ini dianggap sebagai faktor yang sangat penting di pasar rudal kecil, di mana efisiensi berat menentukan daya saing layanan peluncuran.

Kim Soo-jong, CEO dan pendiri INNOSPACE, mengatakan bahwa permintaan global untuk sistem propulsi ruang angkasa skala kecil meningkat pesat.

Menurutnya, teknologi ini dapat diterapkan tidak hanya pada roket yang dapat digunakan kembali yang menggunakan bahan bakar metana, tetapi juga pada tahap pendorong orbital untuk satelit kecil dan sistem propulsi untuk operasi eksplorasi ruang angkasa di masa depan.

Sebelumnya, pada Mei 2024, INNOSPACE berhasil melakukan uji pembakaran statis selama 237 detik pada mesin metana ini.

Setelah peningkatan dan penyempurnaan pada teknologi pendinginan bahan bakar ganda, perusahaan meningkatkan waktu pengujian menjadi 420 detik pada Mei tahun ini, sehingga mengkonfirmasi daya tahan dan kinerja mesin di dunia nyata.

Tim nasional Korea Selatan mengungkap bonus rekor, dan menargetkan lolos ke perempat final Piala Dunia.(Surat Kabar Dan Tri) - Presiden Asosiasi Sepak Bola Korea (KFA), Chung Mong Gyu, mengumumkan bonus yang sangat besar untuk tim nasional Korea Selatan di Piala Dunia 2026.

INNOSPACE juga menyatakan bahwa mereka sedang menyelesaikan prosedur untuk mendapatkan izin dari Badan Antariksa Korea (KASA) untuk melakukan peluncuran roket HANBIT-Nano berikutnya pada kuartal ketiga tahun ini, setelah menyelesaikan masalah yang menyebabkan penghentian dini misi peluncuran komersial pertama pada Desember 2025.

JAKARTA - Kartu Skor Keberhasilan Pemerintah Daerah atau Regional Government Success Scorecard (RGSS) resmi diluncurkan di Jakarta, Rabu (3/6/2026). Instrumen berbasis data ini diharapkan dapat membantu pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun kebijakan, perencanaan, serta penganggaran yang lebih efektif.

RGSS dikembangkan oleh Chandler Governance Group (CGG) dengan dukungan Gates Foundation. Alat ini dirancang untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mendorong keberhasilan pemerintah daerah sekaligus menjawab pertanyaan mengenai apa yang berhasil dan mengapa hal tersebut dapat terjadi.

Untuk penerapannya di Indonesia, CGG menggandeng Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) guna menyesuaikan kerangka kerja RGSS dengan karakteristik tata kelola daerah di Tanah Air.

Peluncuran RGSS ditandai dengan seminar yang menghadirkan pejabat kementerian, kepala daerah, dan kalangan akademisi. Acara tersebut juga diisi pidato utama dari perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Direktur Evaluasi Kinerja Daerah dan Peningkatan Kapasitas Kemendagri Heriyandi Roni mengatakan tata kelola daerah yang baik membutuhkan pendekatan berbasis bukti dan responsif terhadap kebutuhan lokal. "Kami menyambut inisiatif RGSS sebagai alat yang bermanfaat untuk lebih memahami faktor-faktor yang terkait dengan perbedaan hasil dan kinerja pemerintah daerah di seluruh Indonesia," ujar Heriyandi.

Sebanyak 14 kota dan kabupaten akan menjadi daerah awal penerapan RGSS dengan mempertimbangkan kondisi struktural masing-masing wilayah. Heriyandi berharap inisiatif tersebut dapat mendorong pembelajaran antardaerah serta mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan hasil pembangunan.

Menurutnya, upaya ini sejalan dengan fokus pemerintah dalam mengurangi kesenjangan antarwilayah dan meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. RGSS dirancang untuk mengungkap faktor-faktor yang memengaruhi variasi hasil pembangunan daerah, mulai dari kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan hingga kualitas lingkungan.

Kerangka kerja RGSS dibangun berdasarkan empat pilar utama. Tiga pilar pertama meliputi kemampuan (kapasitas dan kualitas kelembagaan), masukan (sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah), dan kinerja (hasil yang dirasakan masyarakat).

Sementara itu, pilar keempat yakni lingkungan dasar mencakup kondisi struktural seperti geografi dan kekayaan sumber daya alam yang berada di luar kendali langsung pemerintah daerah.

Kepala Kajian Bidang Keuangan Publik dan Perencanaan Pembangunan LPEM FEB UI Khoirunurrofik menilai RGSS menunjukkan pentingnya integrasi antara riset yang kuat, konteks lokal, dan kebutuhan kebijakan yang praktis. "Melalui kolaborasi kami dengan CGG, kami bertujuan menciptakan versi RGSS yang kuat secara metodologis dan berlandaskan pada realitas serta keragaman lanskap pemerintahan daerah di Indonesia," katanya.

Dia berharap RGSS dapat memperkaya diskusi berbasis bukti terkait tata kelola pemerintahan, kebijakan publik, dan pembangunan daerah di Indonesia.

Sementara itu, Chief Executive Officer Chandler Governance Group Wu Wei Neng, menegaskan bahwa RGSS bukanlah rapor penilaian daerah, melainkan alat diagnostik yang membantu memahami faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan capaian pembangunan antardaerah.

"Tujuan kami adalah membantu para pemimpin nasional dan lokal memahami faktor-faktor yang terkait dengan variasi hasil dan keluaran tata kelola di berbagai konteks, serta mengungkap pelajaran praktis yang dapat dibagikan di seluruh pemerintahan daerah," ujarnya.

Menurut Wei Neng, Indonesia menjadi negara pertama yang menerapkan RGSS dalam skala besar dengan melibatkan 514 kabupaten dan kota sebagai konteks pengembangan kerangka kerja. "Ini menunjukkan bagaimana alat ini dapat diadaptasi ke sistem pemerintahan daerah yang besar dan beragam," katanya.

RGSS Indonesia dikembangkan melalui proses selama satu tahun yang melibatkan berbagai kementerian, lembaga, asosiasi pemerintah daerah, serta peneliti kebijakan.

Dalam proses penyusunannya, CGG dan LPEM FEB UI melakukan konsultasi mendalam dengan Kemendagri, Badan Pusat Statistik (BPS), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) guna memastikan kerangka kerja yang dihasilkan sesuai dengan konteks tata kelola daerah di Indonesia.