JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melalui Direktorat Pelindungan WNI telah memfasilitasi ketibaan 6 dari 7 orang relawan Indonesia peserta Global Sumud Land Convoy (GSLC). Sementara satu orang relawan Indonesia masih berada di Istanbul hingga beberapa hari ke depan.

Kemlu mengungkapkan 6 dari 7 relawan Indonesia GSLC tersebut tiba di Jakarta pada 29 Mei 2026 pukul 17.35 WIB. Misi yang membawa bantuan kemanusiaan dunia untuk Palestina ini dilakukan Global Sumud Flotilla (GSF) melalui jalur laut dan jalur darat.

"Para relawan yang tergabung dalam GSLC menempuh rute Libya – Mesir – Gaza dan dikuti oleh para relawan dunia termasuk 7 orang relawan Indonesia," tulis Kemlu dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/5/2026).

Sejak awal keberangkatan, Kemlu RI dan juga Perwakilan RI terkait termasuk KBRI Tripoli telah melakukan koordinasi erat dengan berbagai pihak guna memantau dan memastikan keselamatan mereka.

"Dalam perjalanannya, GSLC tidak berhasil memperoleh izin melintas di wilayah Sirte, perbatasan Libya barat - Libya timur," ungkap Kemlu.

Kemlu menjelaskan pada 25 dan 26 Mei 2026, KBRI Tripoli berhasil menjemput ketujuh relawan Indonesia dan selama di Tripoli, ketujuh relawan terus diberikan pendampingan dan ditampung di Wisma KBRI Tripoli, sambil menunggu proses kepulangan ke Indonesia. "Para relawan menyampaikan apresiasi atas bantuan dan pendampingan Kemlu dan Perwakilan RI," tulisnya.

Lihat video: Eropa Membara! Ribuan Warga Marah Israel Serbu Armada Global Sumud Flotilla



Kemlu menegaskan pemerintah Indonesia kembali menegaskan Pelindungan WNI merupakan prioritas utama. Pemerintah Indonesia menghargai semangat kemanusiaan masyarakat Indonesia yang ingin menyalurkan bantuan ke wilayah konflik.

"Namun, mengingat tingginya risiko keamanan, masyarakat Indonesia yang ingin menjadi relawan diimbau untuk mempertimbangkan aspek keselamatan dan keamanan secara matang atau menyalurkan bantuannya melalui lembaga kemanusiaan yang memiliki akreditasi serta jaringan di wilayah tujuan," imbau Kemlu.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang mulai berlaku bertahap pada Juni 2026 diharapkan tak meningkatkan policy risk dan memicu aksi jual di pasar saham ke depan.

Senior Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia Nafan Aji menilai secara teori, kebijakan tersebut dinilai mampu mempersempit ruang bagi praktik transfer pricing maupun parkir devisa hasil ekspor di luar negeri.

Namun, dia juga memperkirakan tantangan terbesar kebijakan tersebut justru terletak pada implementasi di lapangan.

Menurutnya pasar menilai risiko under invoicing tidak otomatis hilang hanya dengan memusatkan seluruh transaksi di satu institusi.

"Jika tata kelola internal DSI tidak dijaga dengan standar kepatuhan setara perusahaan publik global, maka potensi penyimpangan dinilai hanya berpindah dari level korporasi swasta ke level institusi baru tersebut," ujarnya dalam riset tertulis yang dikutip, Jumat (29/5/2026).

Selain isu tata kelola, lanjutnya, pasar juga mengkhawatirkan beban efisiensi bisnis. Dalam perdagangan komoditas global, kecepatan eksekusi transaksi dan kepastian pengiriman merupakan faktor yang sangat penting.

"Jika proses verifikasi ekspor menjadi terlalu panjang dan birokratis demi mengejar transparansi, maka biaya oportunitas akibat keterlambatan ekspor dinilai bisa lebih besar dibanding potensi kerugian akibat under invoicing itu sendiri," sambungnya.

Sebelumnya Mirae Asset mencatat setelah pengumuman pembentukan DSI pada 21 Mei 2026, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) langsung anjlok 3,54% dalam sehari. Reaksi tajam tersebut mencerminkan meningkatnya kecemasan investor terhadap potensi intervensi negara yang lebih besar dalam perdagangan komoditas nasional.

Nafan menyebut setidaknya terdapat tiga faktor utama yang membuat pasar merespons negatif pembentukan DSI.

Pertama, ketidakpastian operasional. Selama ini aktivitas ekspor berjalan secara business to business (B to B) antara perusahaan dan pembeli internasional. Ketika seluruh mekanisme diarahkan melalui satu pintu baru, pasar mulai mempertanyakan kesiapan teknis pelaksanaannya.

Investor khawatir proses birokrasi tambahan berpotensi memperlambat pengiriman barang, mengganggu arus kas emiten komoditas, hingga menurunkan efisiensi perdagangan.

“Pasar membenci ketidakpastian. Setiap hambatan logistik atau birokrasi berpotensi mengganggu arus kas emiten komoditas,” terangnya.

Kedua, muncul kekhawatiran mengenai risiko monopoli dan distorsi mekanisme harga. Penunjukan DSI sebagai pelaksana tunggal ekspor dinilai dapat mengurangi efisiensi pasar apabila institusi tersebut tidak memiliki kemampuan trading dan risk management yang memadai.

Pasar juga mulai mengkhawatirkan munculnya mekanisme penentuan harga yang terlalu kaku, tambahan pungutan baru, hingga berkurangnya fleksibilitas eksportir dalam memanfaatkan momentum lonjakan harga komoditas global.

Ketiga, risiko terhadap likuiditas pasar domestik. Sektor sumber daya alam seperti IDX Energy dan IDX Basic selama ini menjadi penyumbang devisa terbesar Indonesia sekaligus salah satu penopang utama aliran modal asing di pasar saham.

Meski demikian, pemerintah tetap meyakini pembentukan DSI memiliki tujuan strategis untuk memperkuat pengawasan ekspor dan menutup celah under-invoicing, yakni praktik pelaporan nilai ekspor di bawah harga sebenarnya untuk mengurangi kewajiban pajak dan devisa.

Menteri Keuangan Purbaya menilai konsep single window ekspor akan memberikan visibilitas penuh terhadap volume ekspor, harga jual aktual, hingga aliran devisa hasil ekspor.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyiapkan berkas dakwaan Bupati Pati nonaktif,Sudewo. Penyusunan tersebut ditangan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU). Selanjutnya, Sudewo akan menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Semarang.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan, yang bersangkutan akan menjalani serangkaian persidangan di PN Semarang. "Pekan depan dijadwalkan akan dilakukan pelimpah ke Pengadilan Negeri Semarang," kata Budi, Jumat (29/5/2026).

Budi menjelaskan, pelimpahan dilakukan secara elektronik terlebih dahulu. Nantinya, PN Semarang akan memverifikasi berkas yang dimaksud. Jika dinyatakan lengkap, KPK tinggal menunggu jadwal sidang perdana sekaligus susunan majelis hakim.

"Baru setelah kita mendapatkan jadwal sidangnya, kita akan memindahkan penahanan tersangka supaya untuk persiapan sidang di PN Semarang," ujarnya.

Diketahui, KPK menetapkan Bupati Pati, Sudewo dalam perkara DJKA. Selain itu, Sudewo juga terjerat dalam perkara dugaan pemerasan calon perangkat desa di lingkungan Pemkab Pati.

Lihat video: Penampakan Karung Berisi Uang Hasil Pemerasan Bupati Pati Sudewo



KPK melimpahkan dua berkas perkara kasus korupsi yang menjerat Sudewo ke jaksa penuntut umum (JPU). Pelimpahan tersebut dilakukan hari ini, Selasa, 19 Mei 2026.

Penyidik melimpahkan dua berkas perkara yang menjerat Sudewo ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). "Hari ini dilakukan limpah dari tahap penyidikan ke tahap penuntutan. Jadi ada dua berkas perkara penyidikan, penyidikan untuk DJKA dan penyidikan untuk perkara Pati," ujar Budi.

Budi menambahkan, JPU selanjutnya akan menyusun surat dakwaan untuk Sudewo. Surat dakwaan juga akan menggabungkan dua perkara yang menjerat Sudewo.

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) atau Mitratel menyalurkan sebanyak 3.388 paket daging kurban kepada masyarakat yang membutuhkan di berbagai wilayah Indonesia dalam rangka Idul Adha 1447 Hijriah.

Penyaluran bantuan dilakukan melalui kolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI dan program Mitratel Berbagi.

Penerima manfaat mencakup masyarakat di wilayah operasional perusahaan, termasuk warga terdampak banjir di Sumatera.

Program tersebut menjadi bagian dari kegiatan sosial perusahaan yang ditujukan untuk memperluas manfaat bagi masyarakat.

Salurkan 242 ekor kambing premium

Pada pelaksanaan tahun ini, Mitratel menyalurkan 242 ekor kambing premium dengan nilai donasi mencapai Rp 750 juta.

Distribusi bantuan dilakukan melalui jaringan regional perusahaan bersama BAZNAS RI.

Dari total bantuan yang disalurkan, sebanyak 70 persen ditujukan bagi masyarakat di wilayah operasional Mitratel, sedangkan 30 persen lainnya diperuntukkan bagi masyarakat yang masih menjalani proses pemulihan pascabanjir di Sumatera.

Direktur Utama Mitratel Theodorus Ardi Hartoko mengatakan, momentum Iduladha menjadi pengingat penting mengenai semangat berbagi dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Menurut dia, program kurban ini bukan sekadar kegiatan tahunan, tetapi menjadi bagian dari komitmen Mitratel untuk terus hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Kami ingin semangat berbagi, kepedulian, dan kebersamaan yang menjadi nilai utama Iduladha dapat dirasakan secara nyata, khususnya oleh masyarakat di sekitar wilayah operasional Mitratel dan saudara-saudara kita yang sedang menghadapi musibah,” ujar Theodorus dalam keterangan tertulis, Jumat (29/5/2026).

Theodorus menyebut, perusahaan meyakini keberadaannya harus mampu menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan sekaligus memperkuat hubungan dengan masyarakat.

“Kami berharap bantuan yang disalurkan dapat memberikan kebahagiaan dan keberkahan bagi para penerima. Ke depan, Mitratel akan terus mendorong berbagai program sosial yang inklusif dan berdampak, sejalan dengan komitmen perusahaan dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab,” kata dia.

BAZNAS pastikan distribusi tepat sasaran

Ketua BAZNAS RI Sodik Mudjahid mengapresiasi kepercayaan yang diberikan Mitratel kepada BAZNAS dalam mendistribusikan hewan kurban kepada masyarakat yang membutuhkan.

Menurut dia, kerja sama antara kedua pihak telah terjalin dalam sejumlah program strategis, termasuk pelaksanaan kurban tahun ini.

“Mitratel sudah beberapa kali berkolaborasi bersama BAZNAS dalam sejumlah program strategis, termasuk dalam penunaian kurban tahun ini. Kami berharap kolaborasi ini dapat terus berlanjut dan memberi manfaat yang semakin luas bagi masyarakat,” jelasnya.

Ia menegaskan, BAZNAS memastikan proses distribusi bantuan dilakukan secara tepat sasaran dan menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan, termasuk warga terdampak bencana.

“Tingkat konsumsi daging masyarakat Indonesia masih relatif rendah. Dengan bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus menghadirkan kebahagiaan pada Hari Raya Iduladha,” ujarnya.

Libatkan partisipasi karyawan

Selain menggandeng BAZNAS, program Mitratel Berbagi juga melibatkan partisipasi karyawan perusahaan.

Keterlibatan karyawan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun budaya kepedulian dan semangat gotong royong di lingkungan perusahaan.

Melalui program tersebut, Mitratel berharap dapat terus menumbuhkan semangat berbagi sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat di berbagai wilayah operasional perusahaan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Pengamat hukum kepolisian dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Edi Hasibuan menilai pelibatan anggota TNI dalam membantu memberantas kejahatan jalanan seperti begal di Jakarta dan sekitarnya merupakan langkah yang baik. Namun, pelibatan tersebut harus tetap berdasarkan permintaan resmi dari kepolisian agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

“Kita dukung TNI dilibatkan membantu polisi memberantas begal dan kejahatan jalanan untuk memperkuat keamanan masyarakat. Tetapi pelibatan TNI harus berdasarkan permintaan dari kepolisian. Karena tugas ini bagian dari penegakan hukum,” katanya, Jumat (29/5/2026).

Dosen pascasarjana tersebut menilai, sinergi antara TNI dan Polri memang diperlukan dalam menghadapi ancaman kriminalitas jalanan yang meresahkan masyarakat. Namun, masing-masing institusi tetap harus menjalankan tugas sesuai fungsi dan aturan yang berlaku.

“Kita minta jangan sampai tumpang tindih tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tugas polisi adalah memberantas kejahatan dan menjaga kamtibmas dan penegakan hukum. Sedang tugas TNI adalah pertahanan keamanan negara,” ujarnya.

Lihat video: JAKARTA SIAGA! Polda Metro Jaya Sikat Begal, Kantongi 1.283 Laporan



Anggota Kompolnas periode 2012-2016 ini menilai keterlibatan TNI dalam membantu pengamanan di lapangan harus bersifat mendukung dan dilakukan dalam kerangka kerja sama yang terkoordinasi dengan kepolisian. Edi menyebut kolaborasi yang baik antara TNI dan Polri dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan jalanan.

“Kehadiran TNI memberantas kejahatan jalanan sangat bagus. Kalau dilakukan sesuai aturan, sinergitas TNI-Polri akan sangat membantu menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat,” kata Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum ini.

JAKARTA - PT Lintas Jaringan Nusantara (LJN) merayakan hari ulang tahun ke-13 dengan meluncurkan sistem billing yang dikembangkan secara mandiri oleh tim internal perusahaan. Peluncuran ini menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat transformasi digital dan peningkatan kualitas layanan pelanggan.

"Tiga belas tahun bukan sekadar angka. Ini adalah cerminan dari kepercayaan pelanggan, kerja keras seluruh tim, dan komitmen kami untuk terus berinovasi demi Indonesia yang lebih terhubung," ujar perwakilan manajemen LJN dalam keterangan pers, Jumat (29/5/2026).

Sejak berdiri pada 2013, LJN terus memperluas jangkauan jaringan dan meningkatkan kualitas layanan konektivitas bagi segmen residensial maupun korporasi. Perusahaan juga mencatat pertumbuhan jumlah pelanggan yang kini mencapai ratusan ribu pengguna di berbagai wilayah Indonesia.

Puncak perayaan ulang tahun yang digelar di Luxus Ballroom, Mega Glodok Kemayoran, Jakarta, ditandai dengan peluncuran LJN Billing System. Platform ini merupakan sistem penagihan dan manajemen pelanggan yang sepenuhnya dirancang dan dikembangkan oleh sumber daya internal perusahaan.

Sistem tersebut menghadirkan berbagai fitur terintegrasi, seperti manajemen tagihan otomatis, portal layanan mandiri (self-service), dashboard pemantauan penggunaan jaringan, serta notifikasi multi-kanal. Kehadiran sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional sekaligus transparansi layanan.

Manajemen LJN menilai kepemilikan sistem billing internal memberikan kendali penuh terhadap kualitas layanan dan pengalaman pelanggan secara menyeluruh. Langkah ini juga dipandang sebagai investasi strategis untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang perusahaan.

Mengusung tema "Strong Connection, Greater Growth", LJN menegaskan komitmennya untuk memperkuat infrastruktur konektivitas sekaligus mendorong pertumbuhan bisnis berkelanjutan. Perusahaan juga berencana terus menghadirkan inovasi teknologi dan memperluas cakupan layanan di masa mendatang.

Perayaan HUT ke-13 LJN dihadiri oleh jajaran direksi, mitra bisnis, mitra teknologi, serta pelanggan. Selain seremoni peluncuran, acara juga diisi dengan gala dinner dan pemberian penghargaan kepada mitra serta pelanggan terbaik sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka terhadap perkembangan perusahaan.

TEPI BARAT - Israel pada hari Kamis (28/5/2026) meluncurkan sistem elektronik baru yang disebut "Pendaftaran Tanah dan Penyelesaian Hak" di wilayah Palestina yang diduduki. Ini merupakan langkah yang oleh para ahli digambarkan sebagai bagian dari proyek aneksasi hukum dan administratif di Tepi Barat, khususnya Area C.

Mereka mengatakan langkah ini menandai pergeseran dari apa yang mereka gambarkan sebagai "aneksasi bertahap yang senyap menjadi aneksasi yang diumumkan melalui alat digital dan administratif".

Peluncuran ini menyusul keputusan kabinet keamanan Israel pada Mei 2025 untuk memulai penyelesaian kepemilikan tanah secara komprehensif di seluruh Tepi Barat, dengan tujuan menyelesaikan pendaftaran tanah di bawah administrasi Israel.

Menurut informasi yang tersedia, proyek ini secara resmi dimulai pada 15 Februari 2026 setelah wewenang terkait pendaftaran tanah dialihkan ke Kementerian Kehakiman Israel dan otoritas Survei Israel. Anggaran sebesar 244 juta shekel (USD79 juta) dialokasikan untuk proyek tersebut.

Proyek ini bertujuan mendaftarkan hampir 58% lahan di Area C, setara dengan sekitar 35% dari Tepi Barat yang diduduki, tidak termasuk Yerusalem Timur yang diduduki, sebagai bagian dari apa yang Israel sebut sebagai proses "penyelesaian hak milik".

IDXChannel - PT Bank Maybank Indonesia Tbk (BNII) membukukan Profit After Tax and Minority Interest (PATAMI) sebesar Rp299 miliar pada kuartal I-2026.

Sebagaimana disampaikan melalui siaran pers yang dirilis Maybank Indonesia pada Jumat (29/5/2026), pada kuartal I-2026 Maybank Indonesia membukukan Pendapatan Bunga Bersih (NII) sebesar Rp1,81 triliun, meningkat 2,1 persen, didukung oleh penurunan beban bunga serta komposisi pendanaan yang membaik. Net Interest Margin (NIM) tetap stabil pada level 4,3 persen Y-o-Y.

Fundamental bisnis inti Bank tetap kuat. Hal ini didukung oleh pertumbuhan kredit di beberapa segmen diiringi profil pendanaan yang membaik. Kualitas aset juga membaik, dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) sebesar 2,3 persen (gross) dan 1,4 persen (net) pada Maret 2026 dibandingkan 2,4 persen (gross) dan 1,5 persen (net) pada Maret 2025.

Beban operasional naik 4,5 persen Y-o-Y sehubungan dengan aktivitas bisnis Bank. Laba operasional sebelum pencadangan (PPOP) tercatat sebesar Rp523 miliar, sedangkan beban pencadangan turun 47,9 persen Y-o-Y menjadi Rp123 miliar, mencerminkan kualitas aset membaik serta penerapan manajemen risiko yang pruden.

Tekanan geopolitik global yang terjadi pada kuartal I-2026 menimbulkan volatilitas pasar keuangan. Kondisi ini telah berdampak pada aktivitas trading surat berharga dan valuta asing Global Markets (GM), sehingga pendapatan fee GM turun menjadi Rp20 miliar.

Sementara, pendapatan fee selain GM juga mengalami penurunan meskipun pendapatan fee Premier Wealth tumbuh 20,0 persen. Dengan demikian, Pendapatan Non-Bunga (NOII) turun 29,6 persen Y-o-Y menjadi Rp402 miliar. Gross Operating Income tercatat sebesar Rp2,22 triliun dibandingkan Rp2,35 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Kredit dan Simpanan

Kredit non-ritel CFS mencatat pertumbuhan sebesar 7,1 persen Y-o-Y menjadi Rp39,89 triliun ditopang oleh pertumbuhan kredit segmen komersial (Business Banking) sebesar 15,6 persen menjadi Rp17,46 triliun dan kredit segmen Small and Medium Enterprise (SME+) yang tumbuh 12,3 persen.

Kredit segmen non-ritel SME (RSME) turun 3,0 persen. Kredit ritel CFS tumbuh 4,1 persen Y-o-Y didukung pembiayaan otomotif anak usaha yang meningkat 7,4 persen serta kredit konsumer (kartu kredit dan KTA) yang tumbuh 6,7 persen. Kredit CFS ritel dan non-ritel tumbuh 5,4 persen menjadi Rp88,33 triliun.

Kredit korporasi Global Banking (GB) mencatat penurunan sebesar 12,4 persen Y-o-Y. Namun, kredit segmen Large Local Corporate (LLC) GB dan transaksi Shariah Restricted Investment Account (SRIA) telah menunjukkan peningkatan yang akan dibukukan pada kuartal selanjutnya.

Pada Maret 2026, total kredit yang disalurkan relatif stabil sebesar Rp121,99 triliun. Total aset tercatat sebesar Rp192,17 triliun, naik 1,2 persen Y-o-Y.

Simpanan nasabah meningkat sebesar 6,1 persen Y-o-Y menjadi Rp118,35 triliun didorong pertumbuhan Giro sebesar 37,5 persen, sementara Tabungan turun sebesar 1,9 persen. Deposito berjangka turun 12,3 persen, sejalan dengan upaya Bank untuk memperkuat komposisi pendanaan dan mengoptimalkan biaya dana.

Rasio CASA meningkat menjadi 61,2 persen pada Maret 2026 dari 53,0 persen pada Maret 2025.

Permodalan dan Likuiditas

Posisi permodalan Bank tetap kuat dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 26,3 persen dan rasio Common Equity Tier 1 (CET1) sebesar 25,2 persen.

Likuiditas tetap sehat dengan Loan-to-Deposit Ratio (LDR) Bank-only sebesar 85,5 persen, Liquidity Coverage Ratio (LCR) Bank-only sebesar 146,2 persen, dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) Bank-only sebesar 112,4 persen.

Perbankan Syariah

Total pembiayaan syariah tumbuh 10,4 persen Y-o-Y menjadi Rp32,23 triliun didukung pembiayaan Community Financial Services (CFS) dan Global Banking (GB) syariah. Pembiayaan syariah CFS meningkat 10,4 persen menjadi Rp23,16 triliun dan pembiayaan GB syariah tumbuh 10,3 persen menjadi Rp9,07 triliun.

Pertumbuhan pembiayaan CFS non-ritel syariah ditopang oleh segmen SME+ dan Retail SME (RSME) yang tumbuh masing-masing sebesar 39,1 persen dan 6,0 persen. Pembiayaan ritel CFS syariah meningkat 12,5 persen menjadi Rp10,78 triliun yang didorong utamanya oleh pembiayaan properti yang tumbuh 14,7 persen. Sementara itu, pembiayaan korporasi segmen GB-LLC tumbuh 30,2 persen Y-o-Y.

Total pembiayaan syariah Maybank Indonesia berkontribusi sebesar 30,2 persen terhadap total portofolio pembiayaan Bank (Bank-only), sementara total aset Syariah menyumbang 24,5 persen terhadap total aset Bank (Bank-only).

Melalui Perbankan Syariah, Maybank Indonesia meluncurkan solusi Shariah Restricted Investment Account (SRIA) pertama di Indonesia. SRIA dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan investor tertentu dan ikut berpartisipasi dalam membiayai suatu badan usaha. Dalam pelaksanaannya, Bank bertindak sebagai arranger, dan hingga kini, outstanding transaksi SRIA telah mencapai Rp500 miliar.

Total simpanan Perbankan Syariah tumbuh 7,5 persen menjadi Rp35,50 triliun didukung oleh pertumbuhan Giro dan Tabungan (CASA) sebesar 28,8 persen Y-o-Y. Giro tumbuh 60,1 persen menjadi Rp14,22 triliun dan Tabungan tumbuh 1,5 persen menjadi Rp10,29 triliun. Deposito berjangka turun 21,5 persen Y-o-Y sejalan dengan upaya Bank dalam mengoptimalkan komposisi pendanaan. Rasio CASA meningkat menjadi 69,1 persen pada Maret 2026 dibandingkan 57,6 persen pada Maret 2025.

Kualitas aset membaik dengan Non-Performing Financing (NPF) sebesar 2,2 persen (gross) dan 1,5 persen (net) pada Maret 2026 dibandingkan 2,4 persen (gross) dan 1,7 persen (net) pada Maret 2025. Financing-to-Deposit Ratio (FDR) tercatat sebesar 85,4 persen.

Laba operasional sebelum pencadangan (PPOP) Perbankan Syariah meningkat 20,9 persen Y-o-Y didukung pendapatan setelah distribusi bagi hasil yang naik 5,9 persen diiringi biaya dana yang menurun. Pendapatan operasional lainnya juga meningkat 18,1 persen Y-o-Y didorong pendapatan fee dari pembiayaan yang disalurkan dan transaksi reksa dana, khususnya, Shariah Wealth Management (SWM).

Beban pencadangan turun 69,8 persen Y-o-Y setelah Bank melakukan pre-emptive provisioning pada tahun sebelumnya dalam rangka menjaga kualitas aset.

Pada kuartal I-2026, Perbankan Syariah membukukan laba sebelum pajak (PBT) sebesar Rp226 miliar, meningkat 52,1 persen Y-o-Y dibandingkan Rp149 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Presiden Direktur Maybank Indonesia Steffano Ridwan mengatakan, kinerja Bank pada kuartal I-2026 dipengaruhi oleh meningkatnya tekanan geopolitik global dan volatilitas pasar.

“Dalam kondisi ini, kami menyesuaikan ekspektasi dan fokus memanfaatkan peluang pertumbuhan pada segmen ritel dan non-ritel, korporasi (GB) termasuk Perbankan Syariah di tengah ketidakpastian yang berlangsung di sepanjang kuartal. Ke depan, kami akan terus berupaya dalam menangkap peluang pertumbuhan melalui ekosistem Whole of Maybank serta, di saat yang sama, memperkuat bisnis inti sejalan dengan strategi ROAR30 Maybank Group,” ujarnya.

Presiden Komisaris Maybank Indonesia Dato’ Sri Khairussaleh Ramli menyampaikan, kinerja Bank pada kuartal I-2026 telah dibayangi volatilitas pasar.

“Dari sisi arah bisnis, kami meyakini langkah memperkuat fundamental UKM akan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Ini merupakan arah strategis yang telah kami canangkan di Maybank Group,” kata dia.

Anak Usaha

PT Maybank Indonesia Finance (Maybank Finance)

Total pembiayaan Maybank Finance meningkat 12,7 persen Y-o-Y menjadi Rp8,61 triliun. PBT meningkat 24,6 persen Y-o-Y menjadi Rp177 miliar. Kualitas aset tetap terjaga dengan NPL sebesar 0,3 persen (gross) dan 0,1 persen (net) pada Maret 2026 dibandingkan 0,2 persen (gross) dan 0,1 persen (net) pada Maret 2025.

PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance)

Total pembiayaan WOM Finance naik 7,4 persen Y-o-Y menjadi Rp6,70 triliun. PBT tercatat menurun sebesar 58,1 persen Y-o-Y menjadi Rp33 miliar sehubungan pencadangan. Rasio NPL WOM tetap stabil pada level 2,2 persen (gross) dan 1,0 persen (net) pada Maret 2026 dan Maret 2025.

(Dhera Arizona)

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) menyalurkan 14 ekor sapi kurban kepada 14 komunitas rentan di Aceh, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Jabodetabek pada momentum Iduladha 1447 Hijriah. Program bertajuk “Satu Kurban, Ribuan Berkah” tersebut menjangkau sekitar 2.000 penerima manfaat, dengan fokus pada kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap pangan bergizi.

Penyaluran kurban dilakukan melalui kerja sama dengan Dompet Dhuafa dan menyasar sejumlah kelompok rentan, mulai dari korban bencana alam di Aceh, masyarakat dhuafa di Flores, NTT, hingga pekerja informal dan tenaga pendukung operasional perusahaan di kawasan Jabodetabek.

Chief Customer & Marketing Officer Prudential Syariah, Vivin Arbianti Gautama, mengatakan akses terhadap pangan bergizi masih menjadi tantangan di sejumlah daerah sehingga distribusi kurban diarahkan kepada masyarakat yang paling membutuhkan.

“Bagi kami, melindungi keluarga Indonesia berarti hadir di setiap lapis kebutuhan, termasuk kebutuhan paling dasar sekalipun, seperti akses terhadap pangan yang bergizi dan layak. Program Satu Kurban, Ribuan Berkah adalah wujud nyata dari apa yang kami maksud dengan Satu Yang Melindungi,” ujar Vivin.

Berdasarkan data yang dikutip perusahaan, konsumsi daging sapi masyarakat Indonesia masih sekitar 2,77 kilogram per kapita per tahun atau lebih rendah dibandingkan sejumlah negara ASEAN lainnya. Di sisi lain, masih terdapat 81 kabupaten/kota yang berstatus rentan rawan pangan.

Prudential Syariah menilai kondisi tersebut membuat distribusi kurban perlu diarahkan secara lebih terukur agar manfaatnya dapat menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini memiliki akses terbatas terhadap sumber protein hewani.

Komunitas penerima manfaat program meliputi petugas kebersihan, pengemudi, tenaga keamanan, pengemudi ojek online perempuan, santri, tenaga kesehatan, marbot masjid, panti asuhan, guru honorer, nelayan, petani, masyarakat dhuafa, serta korban bencana alam di Aceh dan Flores.

Perusahaan menyebut setiap satu ekor sapi didistribusikan untuk satu komunitas guna memperluas jangkauan manfaat kepada ratusan keluarga dalam satu wilayah penerima.

Selain fokus pada distribusi pangan, Prudential Syariah juga menerapkan kemasan ramah lingkungan dalam penyaluran daging kurban. Seluruh daging dikemas menggunakan daun dan besek bambu untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.

Menurut Vivin, program tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan menghadirkan manfaat sosial yang lebih luas melalui kegiatan yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat.

“Menjadi nomor satu bagi kami bukan hanya soal pencapaian bisnis. Ini soal seberapa nyata kehadiran kami dirasakan oleh keluarga Indonesia, termasuk mereka yang selama ini paling jauh dari jangkauan,” kata Vivin.

IDXChannel - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyambut peluncuran France–Indonesia High Level Business Council atau Dewan Bisnis Tingkat Tinggi Indonesia-Prancis sebagai langkah strategis untuk memperkuat hubungan ekonomi sekaligus mempercepat realisasi investasi dan perdagangan kedua negara.

Peluncuran dewan bisnis tingkat tinggi tersebut dilakukan pada (28/5/2026) di hadapan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron dalam rangkaian kunjungan resmi kenegaraan Presiden Prabowo ke Prancis.

“Pembentukan France–Indonesia High Level Business Council merupakan tonggak penting dalam memperkuat kemitraan ekonomi kedua negara. Forum ini tidak hanya menjadi wadah dialog antara pelaku usaha, tetapi juga menjadi mesin penggerak untuk mendorong investasi, perdagangan, dan kerja sama strategis yang memberikan manfaat nyata bagi kedua negara,” ujar Rosan dalam keterangannya, Jumat (29/5/2026).

Forum bisnis tersebut mempertemukan 30 pimpinan industri dan perusahaan terkemuka dari Indonesia dan Prancis dengan total kapitalisasi pasar gabungan mencapai USD1,3 triliun. Dewan bisnis dipimpin bersama oleh Chair France–Indonesia Business Council MEDEF International sekaligus CEO Danone, Antoine de Saint-Affrique, dan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie.

Rosan mengungkapkan bahwa momentum peluncuran dewan bisnis tersebut turut menghasilkan empat kesepakatan komersial baru senilai USD3,5 miliar yang difokuskan pada sektor ketahanan energi, perdagangan, dan kerja sama pertahanan.

“Kepercayaan dunia usaha Prancis terhadap Indonesia terus meningkat. Kesepakatan yang tercapai menunjukkan bahwa Indonesia dipandang sebagai mitra strategis yang memiliki prospek pertumbuhan jangka panjang dan iklim investasi yang semakin kompetitif,” kata Rosan.

Menurut Rosan, keberadaan dewan bisnis ini juga akan berperan penting dalam mengawal implementasi berbagai nota kesepahaman dan komitmen investasi yang telah disepakati sebelumnya. Pada kunjungan kenegaraan Presiden Macron ke Indonesia pada Mei 2025, tercatat sebanyak 27 MoU ditandatangani dengan nilai lebih dari USD11 miliar.

“Yang tidak kalah penting adalah memastikan seluruh komitmen tersebut dapat direalisasikan. Karena itu, forum ini akan menjadi sarana untuk mengidentifikasi hambatan, mempercepat penyelesaian berbagai kendala, dan memastikan investasi berjalan optimal,” lanjutnya.

Dewan Bisnis Indonesia–Prancis menargetkan peningkatan total perdagangan kedua negara hingga tiga kali lipat pada tahun 2035. Dengan dukungan penuh pemerintah Indonesia dan Prancis, Kadin Indonesia dan MEDEF International akan terus memperkuat koridor ekonomi bilateral guna membuka peluang kerja sama baru di berbagai sektor strategis.

“Kami optimistis hubungan ekonomi Indonesia dan Prancis akan semakin kuat. Kolaborasi pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan, membuka lapangan kerja, dan memperkuat daya saing kedua negara di tengah dinamika ekonomi global,” tutur Rosan.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA — Sistem listrik dengan interkoneksi modern di sejumlah wilayah Pulau Sumatra menghadapi tantangan berupa variabilitas cuaca yang makin meningkat seiring dengan perubahan pola iklim.

Pengamat sistem tenaga listrik dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Kevin Marojahan Banjar Nahor, mengatakan sistem transmisi tegangan tinggi sangat dipengaruhi kondisi lingkungan seperti temperatur, kecepatan angin, curah hujan, hingga kelembapan karena faktor-faktor tersebut memengaruhi karakteristik mekanis maupun kelistrikan konduktor saat beroperasi.

“Dalam sistem tenaga modern, kondisi cuaca menjadi salah satu parameter penting yang diperhitungkan dalam pengoperasian jaringan transmisi,” kata Kevin dalam keterangannya, Jumat (29/5/2026).

Dia menilai perubahan pola iklim turut memengaruhi variabilitas cuaca yang makin dinamis. Kondisi tersebut membuat operator sistem tenaga perlu memperhitungkan lebih banyak dynamic operating condition dalam menjaga stabilitas jaringan interkoneksi besar seperti Sumatra.

Menurutnya, perubahan iklim tidak selalu berarti satu kejadian ekstrem langsung menyebabkan gangguan sistem. Namun variabilitas cuaca yang meningkat dapat menambah tantangan dalam pengoperasian jaringan transmisi.

Dia menjelaskan, pada jaringan transmisi berskala besar, gangguan tidak selalu berasal dari satu faktor tunggal, melainkan kombinasi berbagai faktor yang muncul secara bersamaan pada sistem.

Gangguan pada sistem interkoneksi besar bersifat probabilistik. Dalam kondisi operasi tertentu, gangguan yang pada awalnya bersifat lokal berpotensi berkembang menjadi gangguan berantai.

Kevin menilai sistem proteksi otomatis pada jaringan interkoneksi memang dirancang untuk menjaga keamanan peralatan pembangkit dan transmisi ketika terjadi gangguan pada sistem.

“Ketika kestabilan system tenaga terganggu, sistem proteksi akan bekerja otomatis untuk mencegah risiko kerusakan yang lebih besar pada jaringan maupun pembangkit sembari mencegah blackout total seluruh sistem interkoneksi,” katanya.

Menurutnya, makin besar sistem interkoneksi, maka efisiensi dan fleksibilitas penyaluran energi juga meningkat. Namun di sisi lain, kompleksitas pengelolaan stabilitas sistem menjadi semakin tinggi.

Dia berpendapat teknologi monitoring real-time, analisis kondisi sistem berbasis data, hingga inspeksi jaringan menggunakan drone menjadi semakin penting dalam pengoperasian sistem tenaga modern.

Kendati demikian, upaya tersebut perlu diiringi dengan penguatan infrastruktur sistem transmisi dan pembangkitan guna meminimalkan kerawanan yang berpotensi memicu ketidakstabilan sistem tenaga listrik.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra dinilai belum diimplementasikan secara merata di berbagai provinsi. Kementerian Pertanian (Kementan) pun mendesak seluruh jajaran pemerintah daerah (Pemda) segera menegakkan beleid tersebut tanpa terkecuali.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, mengatakan Permentan tersebut diterbitkan untuk mengatur tata kelola, terutama terkait penetapan harga TBS kelapa sawit. Selain itu, aturan tersebut juga mengatur penetapan harga untuk pekebun plasma maupun swadaya.

“Jadi dari 38 provinsi, baru beberapa provinsi yang kemudian melaksanakan atau menindaklanjuti Permentan 13/2024 ini secara tingkatan provinsi, menentukan harga pembelian TBS,” ujar Sudaryono dalam konferensi pers di kantor Kementan, Jumat (29/5/2026).

Sudaryono menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh untuk mengawasi ketetapan harga yang diterapkan fasilitas pengolahan kelapa sawit berdasarkan Permentan tersebut. Karena itu, Kementan meminta pemerintah daerah segera menindaklanjuti aturan tersebut guna membentuk acuan harga TBS yang wajib diikuti pabrik kelapa sawit (PKS).

“Kita minta aktif melakukan pemantauan terhadap harga pembelian TBS oleh PKS dan memastikan pabrik kelapa sawit di wilayahnya membeli TBS sesuai dengan Permentan 13 Tahun 2024,” tutur Sudaryono.

Lebih lanjut, pemerintah kabupaten dan provinsi diminta menyusun formula harga yang adil dengan melibatkan asosiasi petani dan perwakilan perusahaan terkait. Evaluasi terhadap operasional pabrik yang melanggar ketentuan juga diminta segera dilaporkan kepada pemerintah pusat.

Kementan turut meminta pemerintah daerah mendata secara rinci identitas pabrik yang masih membeli TBS di bawah ketentuan.

“Dan selanjutnya bila ditemukan adanya pabrik kelapa sawit yang membeli TBS yang tidak sesuai dengan ketentuan, agar diidentifikasi PKS-nya itu, PKS-nya siapa, statusnya bagaimana, termasuk afiliasi jaringan PKS itu, afiliasi dengan siapa,” tegas Sudaryono.

Selain itu, Sudaryono mengatakan laporan penindakan terhadap PKS yang melanggar tidak hanya ditangani pemerintah daerah. Pemerintah pusat melalui Kementan juga akan berkomunikasi dengan pihak afiliasi perusahaan yang terlibat dalam penentuan harga TBS tersebut.

“Tentunya jika ada pelanggaran yang terkait dengan kegiatan-kegiatan berdasarkan Permentan 13/2024, tentu ada sanksi administratif dan juga pencabutan izin,” ujar Sudaryono.

“Jika ada pelanggaran hukum, Kementan akan menggandeng Satgas Pangan,” sambungnya.