Kepala Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) Dallas, Lorie Logan menilai dunia perlu memangkas konsumsi minyak dan gas jika penutupan Selat Hormuz terus berlanjut.

Logan mengingatkan masyarakat di seluruh dunia harus menemukan cara untuk bertahan dengan jumlah minyak dan gas yang lebih sedikit, jika Selat Hormuz tertutup lebih lama akibat perang AS-Israel terhadap Iran, Rabu (27/5) dilansir dari Reuters. 

Langkah Iran untuk menutup jalur pelayaran di Selat Hormuz telah berlangsung sekitar tiga bulan terakhir. Kondisi tersebut memicu lonjakan harga energi, pangan, hingga pupuk.

Apalagi, sekitar seperlima dari pasokan minyak dan gas alam cair (LNG) dunia melewati jalur perairan tersebut sebelum perang pecah.

"Dengan pasokan yang sangat terbatas, jika pelayaran melalui selat tidak segera kembali seperti sebelum perang, konsumsi minyak dan gas alam dunia mungkin turun lebih signifikan daripada yang terjadi sejauh ini," kata Logan dalam pidato yang disiapkan untuk konferensi Bank Sentral Jepang (BOJ).

Logan menekankan dampak ekonomi dari penutupan Selat Hormuz sangat bergantung pada kondisi dunia untuk bisa beralih ke sumber energi lain. "Atau menggunakan energi secara lebih efisien, dibandingkan dengan memangkas aktivitas ekonomi," jelasnya.

[Gambas:Youtube]

Sementara itu, dalam survei The Fed Dallas baru-baru ini para eksekutif memperkirakan produksi minyak AS 2026 hanya meningkat sebesar 250 ribu barel per hari, dan tumbuh sekitar 500 ribu barel per hari di tahun depan.

Angka tersebut jauh lebih kecil dibandingkan penurunan pasokan minyak global, yakni berkisar 13 juta barel per hari sejak dimulainya perang Iran dan AS tersebut.

Adapun kekurangan pasokan energi global sejauh ini ditambal dengan menguras cadangan persediaan, sebagaimana dicatat Logan jumlahnya terbatas.

"Bagaimanapun caranya, saya memperkirakan pasar energi akan mencapai keseimbangan dalam waktu dekat. Jika molekul (energi) tersebut tidak tersedia, dunia tidak akan bisa mengonsumsinya," ujarnya.

Sebagai informasi, Logan merupakan salah satu dari tiga pembuat kebijakan di Bank Sentral AS yang menentang keputusan suku bunga bulan lalu. Mereka menilai The Fed seharusnya memberikan sinyal bahwa dengan melonjaknya harga energi dan komoditas lainnya, kemungkinan kenaikan suku bunga setara dengan potensi penurunan suku bunga.

Dalam naskah pidatonya untuk konferensi yang tertutup bagi pers tersebut, ia tidak memberikan perkiraan ekonomi jangka pendek maupun komentar mengenai kebijakan moneter.

Namun, ia menggunakan pidato tersebut untuk menyerukan peningkatan ketahanan pasar Obligasi Pemerintah (Treasury) AS melalui kliring terpusat pada perdagangan sekuritas Treasury milik The Fed sendiri, serta memperkuat instrumen likuiditas The Fed di luar operasi repo yang ada saat ini.

Logan juga mencatat bahwa investor dengan leverage tinggi telah menguasai porsi kepemilikan Treasury yang semakin besar.

"Posisi dengan leverage tinggi dapat berbalik (unwind) dengan cepat jika terjadi guncangan harga atau pendanaan," katanya. 

Ia juga menambahkan kalau sejauh ini Pasar Treasury menopang keuangan AS, aliran investasi, serta implementasi dan transmisi kebijakan moneter.

"Ketahanannya layak dan membutuhkan upaya serta kewaspadaan yang berkelanjutan," tandasnya.

JAKARTA - Ketua Umum Relawan Kami Jokowi-Gibran, Razman Arif Nasution menilai Roy Suryo Cs takut perkara tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) masuk ke persidangan. Untuk itu, dia menyarankan Roy Suryo bertemu Jokowi agar dimaafkan.

Pernyataan ini dilontarkan Razman sekaligus merespons anggapan Roy Suryo Cs yang menganggap penanganan perkara ijazah palsu Jokowi telah melampaui batas waktu sebagaimana diatur di KUHAP.

Menurut dia, hal itu hanya dalih Roy belaka. "Jadi antara ini ke sini, kait-mengkait. Jadi kalau dibilang, oh, lewat dari yang harusnya Februari, gitu kan? Nah, enggak juga, enggak juga. Nah, jadi sekali lagi kalau mereka tidak puas, maka apa yang harus mereka lakukan? Sebelum sampai ke pengadilan yang sesungguhnya, boleh praperadilan," ujar Razman di Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (27/5/2026).

Razman menilai Roy suryo Cs tak yakin bila mengajukan praperadilan. Roy Suryo Cs takut perkara ijazah palsu Jokowi masuk ke persidangan.

"Tapi, mereka mengatakan tidak yakin, kalau (praperadilan) itu nanti tidak yakin, lho terus bagaimana dengan pengadilan? Nah, sama dengan menurut saya ya mereka takut sebenarnya masuk ke ruang sidang," katanya.

Razman menyarankan Roy Suryo Cs menghadap Jokowi. Menurut dia, Jokowi masih membuka pintu maaf ke Roy Suryo Cs.

"Ya kalau mereka takut datang ke ruang sidang, tidak salah juga kalau saya menyarankan cobalah ketemu dengan Pak Jokowi, itu aja. Mana tahu Pak Jokowi memaafkan, tapi datang dulu ke penyidik biar penyidik laporkan, itu saja," ujarnya.

"Saya kira Pak Jokowi orangnya gentle, tidak ada masalah, dan beliau bilang mau minta maaf atau tidak, kita tidak pernah berpikir bahwa harus mengumbar restorative justice kepada mereka, enggak," tambahnya.

Razman sedih polemik ijazah Jokowi tak kunjung selesai. Hal ini tak akan baik untuk publik. "Ya kalau saya ditanya, saran saya, sidang, bawa ke pengadilan, buktikan di sana. Ya semoga saja pihak Roy bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Pak Jokowi semoga saja juga beliau bisa membuktikan bahwa ijazahnya asli," katanya.

"Kalau dari saya ya saya yakin, masak Wali Kota dua periode, Gubernur DKI satu periode walaupun belum habis masa jabatannya, Presiden dua periode, masak iya ijazahnya palsu, enggak yakin saya. Tapi orang lain boleh aja berasumsi kalau itu palsu, terserah mereka," sambungnya.

IDXChannel - Pemerintah diingatkan agar kebijakan ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) tidak berubah menjadi monopoli birokrasi baru yang justru melemahkan ekonomi nasional.

Ekonom sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini mengatakan, kebijakan penguatan peran negara dalam tata kelola ekspor SDA merupakan pilihan politik yang sah dan bagian dari upaya negara mengambil kembali kendali atas kekayaan alam nasional. Namun, implementasi kebijakan harus dirancang secara hati-hati agar tidak mematikan efisiensi sektor swasta.

"Jika salah desain, kebijakan ini bisa berubah menjadi birokrasi monopoli baru yang justru melemahkan ekonomi nasional," ujar Didik dalam keterangan resmi, Rabu (27/5/2026).

Dia menilai Indonesia tidak cocok menjadi negara ultra-liberal yang menyerahkan seluruh tata niaga SDA kepada pasar global. Di sisi lain, Indonesia juga dinilai tidak cocok menerapkan ekonomi komando yang terlalu menekan peran swasta.

Karena itu, Didik mendorong model jalan tengah, yakni negara hadir secara strategis melalui penguasaan data, pengawasan, dan kendali devisa, sementara sektor swasta tetap menjalankan aktivitas produksi dan perdagangan secara efisien.

"Pilihan akhirnya bukan lagi soal ideologi antara negara atau pasar, tetapi bagaimana mendesain tata kelola yang mampu memperkuat negara tanpa mematikan efisiensi sektor swasta," katanya.

Didik menuturkan, tata kelola ekspor satu pintu idealnya tidak dijalankan sepenuhnya melalui birokrasi konvensional. Namun, pemerintah perlu melibatkan lembaga profesional independen agar sistem pengawasan tetap transparan dan kredibel di mata internasional.

Dia mencontohkan peran PT Sucofindo dan SGS yang dapat dilibatkan dalam verifikasi volume ekspor, audit pengiriman, sertifikasi mutu, hingga integrasi data ekspor nasional.

Sehingga, kombinasi lembaga nasional dan lembaga inspeksi global akan meningkatkan kepercayaan pasar internasional karena buyer global membutuhkan transparansi serta independensi dalam tata kelola perdagangan SDA.

"Pasar global tidak cukup percaya pada pengawasan internal birokrasi konvensional. Mereka membutuhkan transparansi, independensi, dan kredibilitas internasional," ujarnya.

Didik menyebut model tersebut sebagai 'smart state trading', yakni negara tetap memegang kendali strategis atas arah ekspor, devisa, dan pengawasan SDA, tetapi aktivitas bisnis tetap dijalankan swasta secara kompetitif. Model tersebut lebih ideal dibanding pendekatan birokrasi penuh yang berisiko memunculkan inefisiensi dan praktik korupsi.

Selain memperkuat penerimaan negara, tata kelola ekspor yang modern dan transparan juga dinilai dapat meningkatkan posisi tawar Indonesia di pasar global. Dengan konsolidasi ekspor yang baik, Indonesia berpotensi beralih dari sekadar 'price taker' menjadi penentu harga komoditas SDA regional.

"Yang paling terdampak nantinya adalah broker-broker perdagangan di Singapura karena ruang permainan trader internasional akan semakin sempit," kata Didik.

Meski demikian, dia menegaskan keberhasilan kebijakan ekspor satu pintu sangat bergantung pada kualitas kelembagaan dan desain implementasi di lapangan. "Kuncinya adalah getting institution right. Tata kelolanya harus modern, profesional, dan transparan," kata dia.

(Dhera Arizona)

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDIP Evita Nursanty menyatakan daya saing industri tekstil nasional saat ini tidak hanya terhambat oleh ketersediaan tenaga kerja terampil, tapi juga oleh iklim usaha yang penuh hambatan. Dimulai dari birokrasi yang berbelit hingga ketimpangan harga energi.

“Dari industri sendiri kita mendengar banyak harapan, tetapi tantangannya masih sama. Ke mana pun kami pergi, kalau berkaitan dengan industri, keluhannya itu-itu saja, perizinan kita ruwet,” ujar Evita, Rabu (27/5/2026).

Rantai perizinan yang panjang dan tidak efisien menjadi momok menakutkan bagi investasi. Meskipun pemerintah telah menyediakan sistem perizinan terintegrasi secara daring, realitas di lapangan menunjukkan pelaku usaha tetap harus melewati jalur birokrasi yang berlapis-lapis.

“Kalau prosesnya rumit dan memakan waktu panjang, investor kita akan lari. Ini menjadi tantangan besar bagi kita semua untuk segera membenahinya,” ungkapnya.

Selain masalah birokrasi, Evita menilai sektor energi juga menjadi beban berat yang menggerus daya saing tekstil nasional, mulai dari tingginya tarif listrik dan harga gas, serta ketimpangan harga yang aneh di lapangan.

Berdasarkan laporan pelaku usaha, terdapat perbedaan harga gas yang mencolok antara perusahaan yang beroperasi di dalam kawasan industri dengan yang berada di luar kawasan.

“Masalahnya berputar di situ saja: listrik mahal, harga gas tinggi, dan suplai belum merata. Anehnya, perusahaan yang berada di dalam kawasan industri justru harus membayar gas lebih mahal daripada yang di luar kawasan,” kata Evita.

Hambatan industri tekstil kian diperparah oleh ego sektoral dan tidak sinkronnya regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Perbedaan aturan ini kerap memicu ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha.

“Di pusat peraturannya A, tetapi begitu di daerah peraturannya jadi B. Teman-teman di industri tentu bingung. Seharusnya segera dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi aturan,” ucapnya.

Bisnis.com, MAKASSAR – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo Regional 4 menyembelih sebanyak 35 ekor sapi kurban secara serentak di seluruh wilayah kerjanya dalam rangka perayaan Hari Raya Iduladha 2026.

Daging kurban yang disembelih disalurkan ke masyarakat dan pekerja yang bersentuhan langsung dengan aktivitas kepelabuhanan. Antara lain Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di terminal peti kemas maupun non-peti kemas, buruh bagasi, petugas kebersihan, hingga security.

Direktur Utama Pelindo Achmad Muchtasyar menyampaikan bahwa momentum Iduladha menjadi bagian penting bagi perusahaan untuk memperkuat nilai kepedulian sosial dan kebersamaan dengan masyarakat di sekitar wilayah operasional pelabuhan.

“Melalui kurban ini, Pelindo ingin memastikan kehadiran perusahaan tidak hanya berfokus pada layanan kepelabuhanan, tetapi juga memberikan manfaat sosial. Iduladha mengajarkan nilai keikhlasan, gotong royong, dan kepedulian yang juga menjadi bagian dari budaya kerja perusahaan,” ujarnya saat hadir memantau langsung proses penyembelihan di Makassar, Rabu (27/5/2026).

Sementara itu, Executive Director 4 Pelindo Regional 4 Abdul Azis menjelaskan bahwa pelaksanaan kurban tahun ini melibatkan seluruh kantor cabang di lingkungan Regional 4.

Adapun distribusi hewan kurban disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat di masing-masing wilayah kerja.

“Total sebanyak 35 ekor sapi kurban disalurkan dan dipotong secara serentak di seluruh cabang Pelindo Regional 4. Daging kurban kemudian didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan,” kata Abdul Azis.

Menurutnya, agenda ini bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan strategi perusahaan untuk memperkuat hubungan harmonis dengan masyarakat di kawasan pelabuhan.

"Pelindo Regional 4 ingin terus tumbuh bersama masyarakat. Melalui program TJSL seperti ini, kami berharap manfaat keberadaan perusahaan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat," pungkusnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) membidik pemangkasan jumlah anak usaha dari 67 menjadi 19 entitas hingga akhir 2026 demi mempercepat transformasi menuju strategic holding digital nasional.

Perkembangan peta jalan restrukturisasi dibahas dalam pertemuan antara Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, dengan Direktur Strategic Business Development & Portfolio Telkom, Seno Soemadji, di Wisma Danantara, awal pekan ini.

Untuk mengejar target, manajemen Telkom kini tengah mengeksekusi sejumlah aksi korporasi. Skema perampingan dilakukan melalui kombinasi langkah merger, divestasi aset, likuidasi perusahaan yang tidak produktif, konsolidasi lini bisnis sejenis, hingga pembentukan enterprise holding baru.

Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menyatakan langkah efisiensi portofolio yang diambil Telkom Group merupakan instrumen penting untuk merespons dinamika industri digital global yang bergerak sangat dinamis.

“Transformasi ini penting untuk memperkuat fokus bisnis dan memastikan Telkom Group bergerak lebih agile dalam menjawab kebutuhan ekosistem digital nasional,” ujar Dony dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (27/5/2026).

Selain memangkas jumlah entitas anak, agenda transformasi di bawah pengawasan BP BUMN dan Danantara juga berfokus pada akselerasi sejumlah program prioritas di sektor infrastruktur telekomunikasi nasional.

Beberapa proyek strategis yang masuk dalam daftar konsolidasi tersebut meliputi penggabungan jaringan serat optik lintas BUMN (FiberCo BUMN), ekspansi pusat data (Data Center), optimalisasi menara telekomunikasi (TowerCo), serta penguatan perusahaan infrastruktur (InfraCo).

Paralel dengan aksi tersebut, Telkom juga melakukan penataan ulang lisensi operasional di internal grup agar operasional bisnis menjadi lebih adaptif.

Dividen TLKM

Dalam perkembangan lain, Telkom Indonesia tengah bersiap menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada bulan depan guna menetapkan penggunaan laba bersih serta rencana aksi korporasi perseroan.

Berdasarkan pengumuman resmi manajemen, agenda tahunan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin, 8 Juni 2026. Di samping menetapkan rasio pembayaran dividen tahun buku 2025, rapat juga akan membahas agenda penting lainnya, termasuk persetujuan atas buyback saham perseroan.

Direktur Telkom Arthur Angelo Syailendra memberikan kisi-kisi bahwa manajemen mengekspektasikan besaran dividen untuk tahun buku 2025 tidak akan jauh berbeda dengan realisasi tahun fiskal sebelumnya.

“Kami berharap dividen bisa mencapai angka yang setidaknya sama dengan dividen yang kami bayarkan untuk tahun buku 2024,” ungkap Angelo.

Sebagai catatan, pada tahun lalu TLKM memutuskan membagikan dividen jumbo dengan rasio 89% dari total laba bersih 2024. Alokasi itu setara dengan nilai total Rp21,04 triliun atau mencerminkan nilai Rp212,46 per saham. Nilai ini sekaligus menjadi rekor dividen tertinggi dalam 10 tahun terakhir.

Sepanjang 2025, TLKM mengantongi laba bersih sebesar Rp17,8 triliun dengan margin laba bersih berada di level 12,1%. Sementara itu, laba bersih yang dinormalisasi perseroan tercatat Rp22,7 triliun dengan margin sebesar 15,4%.

Direktur Utama Telkom Dian Siswarini menjelaskan bahwa torehan laba tersebut ditopang oleh pendapatan konsolidasi perseroan yang menembus Rp146,7 triliun di sepanjang tahun 2025.

“Hal ini mencerminkan respons positif pasar terhadap eksekusi strategi transformasi Telkom, yang turut didukung oleh kebijakan pengembalian nilai kepada pemegang saham secara konsisten melalui payout ratio sebesar 89% untuk pembayaran tahun buku 2024,” pungkas Dian.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga minyak dunia terpantau melemah seiring dengan sikap pelaku pasar yang mencermati perkembangan perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran di tengah kembali meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah.

Berdasarkan data CNBC International pada Rabu (27/5/2026), harga minyak jenis Brent turun US$3,11 atau 3,12% menjadi US$96,47 per barel. Sementara itu, harga minyak jeni West Texas Intermediate (WTI) AS terkoreksi US$3,64 atau 3,88% ke level US$90,25 per barel.

Penurunan tersebut hampir menghapus seluruh penguatan harga Brent pada perdagangan sehari sebelumnya.

Analis PVM Tamas Varga mengatakan pasar mulai melihat adanya kemajuan nyata menuju penyelesaian konflik sehingga tekanan terhadap harga minyak kembali muncul.

“Terlihat ada perkembangan yang cukup nyata menuju akhir krisis, dan semakin banyak kapal yang kembali melintasi jalur pelayaran penting tersebut. Karena itu tekanan penurunan harga kembali terjadi,” ujarnya.

Pada sesi sebelumnya, kontrak Brent untuk pengiriman Juli sempat naik 3,6% setelah AS melancarkan serangan baru ke Iran, yang memukul harapan tercapainya kesepakatan damai antara Washington dan Teheran.

Analis Commerzbank menilai optimisme pasar terhadap kesepakatan kerangka damai antara AS dan Iran sedikit meredup akibat serangan terbaru Washington terhadap lokasi rudal Iran dan kapal-kapal yang diduga berupaya menebar ranjau di Selat Hormuz.

Meski demikian, mereka menyebut kepercayaan pelaku pasar terhadap peluang tercapainya kesepakatan masih cukup tinggi.

Iran pada Selasa menuduh AS melanggar gencatan senjata setelah menyerang target di dekat Selat Hormuz yang menjadi wilayah sengketa. Di sisi lain, Washington menyatakan serangan tersebut bersifat defensif.

Sementara itu, Israel meningkatkan serangan udara ke Lebanon pada Selasa, yang semakin memperumit upaya perdamaian di kawasan.

Setelah gencatan senjata pada April dalam konflik yang telah berlangsung selama tiga bulan, kedua pihak mengindikasikan adanya kemajuan dalam pembicaraan untuk membuka kembali Selat Hormuz, jalur vital bagi distribusi minyak dan gas global.

Selain itu, kabar bahwa sejumlah kapal tanker LNG mulai melintasi selat tersebut dalam beberapa hari terakhir turut meningkatkan ekspektasi pasar bahwa jalur pelayaran itu akan segera kembali dibuka, sehingga berpotensi menambah pasokan energi global.

MAKKAH - Anggota Amirul Hajj sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar optimistis penyelenggaraan ibadah haji 2026 akan berjalan lebih sukses dan berkualitas. Optimisme itu disampaikan setelah melihat langsung pelayanan terhadap jemaah haji Indonesia di Arafah yang dinilainya berjalan lancar dan semakin baik.

Hal tersebut disampaikan Gus Muhaimin, sapaan akrab Muhaimin Iskandar usai mengunjungi tenda 86 yang ditempati salah satu kloter jemaah haji asal Ngawi, Jawa Timur di Arafah, Mekkah, Selasa (26/5/2026).

Dalam kesempatan itu, dia turut melaksanakan salat Zuhur berjamaah yang dijamak takdim dengan Ashar bersama jemaah. “Alhamdulillah saya berkesempatan bisa berjamaah Zuhur, jamaak takdim dengan Ashar diawali dengan khutbah yang dibimbing oleh para petugas di sana,” ujar Gus Muhaimin.

Dia mengaku terharu mendengar langsung pengalaman para jemaah yang merasa puas terhadap pelayanan haji tahun ini. Menurutnya, seluruh proses mulai dari keberangkatan hingga pergeseran menuju Arafah berjalan lancar dan aman.

“Saya sangat bersyukur dan terharu. Semua proses jemaah Ngawi dalam satu kloter ini menceritakan bagaimana terharunya mereka karena semua proses berjalan dengan amat lancar. Penerbangan, transportasi, makan, kemudian pergeseran ke Arafah hingga jam 12 siang tadi, semua berjalan lancar dan aman,” katanya.

Tak hanya itu, layanan bus sholawat yang mengantar jemaah menuju Masjidilharam hingga menu makanan khas Indonesia juga mendapat apresiasi dari para jemaah.

“Bahkan salat lima waktu ke masjid dengan bus sholawat amat sangat memuaskan para jemaah dari Ngawi tadi. Termasuk menu makanan khas Indonesia,” lanjutnya.

Menurut Gus Muhaimin, keberhasilan pelayanan haji tahun ini menjadi pelajaran penting bagi pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang bekerja dengan pola dan standar baru pada penyelenggaraan haji mendatang.

“Yang penting, karena ini bisa kita jadikan pelajaran bahwa Kementerian Haji yang baru ini dengan pola kerja baru, standar baru, dan terobosan baru akan merefresh dan membawa penyelenggaraan haji yang lebih baik. Tentu fasilitas menjadi lebih baik, makanan lebih baik, dan insyaallah ibadahnya menjadi nyaman dan nikmat,” ungkapnya.

Dia menilai pembentukan Kementerian Haji dan Umrah merupakan bukti kesungguhan Presiden dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji agar lebih fokus, profesional, dan maksimal dalam melayani jemaah.

“Semua ini adalah wujud dari kesungguhan pemerintah untuk membangun Kementerian Haji yang produktif bagi pelaksanaan jemaah haji yang baik. Dan terima kasih kepada Pak Presiden yang telah membentuk Kementerian Haji sehingga fokus bekerja menangani haji dengan sungguh-sungguh,” ujar Gus Muhaimin.

Menurut dia, momentum Arafah merupakan saat yang sangat istimewa bagi umat Islam karena menjadi waktu terbaik untuk memanjatkan doa. “Karena detik ini, jam ini, mereka semua sedang menikmati Arafah yang terbaik. Pintu doa dibuka lebar untuk dikabulkannya doa-doa mereka,” tuturnya.

Gus Muhaimin juga mengingatkan bahwa spirit Iduladha adalah semangat pengabdian dan pengorbanan demi meraih kebahagiaan dan kesuksesan hidup.

“Dengan pengorbanan, kita akan mendapatkan kenikmatan. Dengan pengabdian, kita akan mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan,” ujarnya.

Gus Muhaimin juga menyampaikan optimismenya bahwa seluruh rangkaian ibadah haji tahun ini akan berjalan sukses hingga tahap akhir. “Secara umum pelaksanaan ibadah haji tahun ini, alhamdulillah, tinggal dua tahap lagi, yaitu pergeseran ke Muzdalifah dan Mina, serta puncaknya di Masjidilharam. Tinggal satu tahap lagi, insyaallah kita optimistis,” katanya.

JAKARTA - Upaya mencari sumber energi alternatif pengganti LPG mulai mengarah ke sektor perkebunan sawit. Badan Riset dan Inovasi Nasional ( BRIN ) bersama PTPN IV PalmCo, Sub Holding PTPN III (Persero), tengah mematangkan kajian pengembangan Bio-Compressed Biomethane Gas (Bio-CBG), gas biomethana berbasis limbah sawit yang kualitasnya diklaim setara dengan gas alam terkompresi atau compressed natural gas (CNG).

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K Santosa mengatakan, pengembangan Bio-CBG menjadi bagian dari strategi jangka panjang perusahaan dalam mengoptimalkan limbah sawit menjadi energi bernilai tambah tinggi. Selama ini limbah sawit identik dengan persoalan lingkungan.

“Sekarang pendekatannya berubah. Limbah justru bisa menjadi sumber energi baru yang bernilai ekonomi sekaligus mendukung ketahanan energi nasional,” kata Jatmiko dalam keterangannya dikutip Rabu (27/5/2026).

Menurut dia, proyek bersama BRIN difokuskan pada pengolahan limbah cair pabrik kelapa sawit (palm oil mill effluent atau POME) dan biomassa tandan kosong menjadi biomethana berkadar tinggi. Gas tersebut kemudian dimurnikan hingga memiliki spesifikasi menyerupai gas bumi.

“Bio-CBG ini pada dasarnya merupakan ‘kembaran hijau’ dari CNG. Fungsinya sama dan bisa digunakan sebagai alternatif pengganti LPG maupun bahan bakar fosil lainnya,” terang Jatmiko.

PalmCo saat ini tengah menyusun peta jalan pengembangan energi hijau berbasis sawit. Salah satu proyek yang sedang berjalan adalah pembangunan fasilitas Bio-CBG di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Tinjowan, Sumatra Utara. Bekerja sama dengan perusahaan mitra, perusahaan menargetkan pembangunan 17 instalasi Bio-CBG hingga 2029. Pada tahun ini, PalmCo merencanakan peletakan batu pertama atau groundbreaking untuk delapan proyek baru.

PGN Gagas dan Renikola Teken Kerja Sama Penyediaan Compressed Biomethane Gas



“Harapannya, fasilitas pengolahan limbah sawit tidak hanya menghasilkan listrik, tetapi juga gas siap pakai yang bisa dimanfaatkan sektor industri maupun transportasi,” ujar Jatmiko.

Dari sisi teknologi, BRIN melakukan audit energi dan evaluasi teknis di sejumlah fasilitas PalmCo, termasuk di Pabrik Kelapa Sawit dan Pembangkit Tenaga Biogas (PTBg) Sei Pagar, Riau. Kepala Pusat Riset Teknologi Proses BRIN Hens Putra mengatakan, sektor sawit memiliki potensi besar untuk mendukung agenda transisi energi nasional apabila limbahnya dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Energi menjadi prioritas nasional. Kajian ini bukan hanya menghitung potensi energi, tetapi juga meningkatkan efisiensi agar pengolahan limbah sawit lebih optimal dan berkelanjutan,” ungkap Hens.

Menurutnya, pengembangan Bio-CBG berbasis sawit sejalan dengan agenda pembangunan rendah karbon karena mampu menekan emisi metana dan menghasilkan produk turunan lain yang bernilai tambah. BRIN juga melihat peluang pengembangan kawasan inovasi berbasis industri sawit yang mengintegrasikan riset, pengolahan limbah, dan pengembangan energi baru terbarukan.

“Kami berharap model ini nantinya bisa direplikasi secara nasional dan menjadi contoh pengembangan energi berbasis sawit di Indonesia,” tandas Hens.

Sementara itu, Peneliti Energi BRIN, Samuel Pati Senda menjelaskan, hasil audit lapangan di fasilitas PTBg cofiring Sei Pagar menunjukkan peningkatan efisiensi produksi gas metana. Produksi metana tercatat meningkat dari rata-rata 36.706 normal meter kubik (Nm3) per bulan pada 2025 menjadi sekitar 46.683 Nm3 per bulan pada periode pengujian tahun 2026.

“Pengembangan biomethana berbasis sawit juga dinilai dapat memperkuat target pemerintah mencapai bauran energi baru terbarukan sebesar 23%. Pengolahan limbah sawit menjadi ‘kembaran hijau’ gas alam mulai dipandang sebagai salah satu solusi yang realistis dari sektor agroindustri nasional,” tandas Samuel.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyalurkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban pada Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah atau 2026 dengan anggaran sekitar Rp100 miliar yang berasal dari APBN berupa Bantuan Kemasyarakatan Presiden.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai pembelian hewan kurban oleh kepala negara dengan menggunakan kas negara atau APBN tidak bermasalah dalam hukum Islam.

Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh menjelaskan bahwa model pengadaan tersebut memiliki landasan fikih yang kuat dalam sejarah Islam.

Menurut Niam, merujuk pada Hadis Riwayat Imam Bukhari, seorang pemimpin atau imam memang disunahkan membeli hewan kurban melalui Baitul Mal atau kas negara. Dalam konteks negara modern, APBN dapat dipahami sebagai bentuk Baitul Mal yang dikelola untuk kepentingan publik.

“Dalam konteks bernegara saat ini, APBN bertindak sebagai Baitul Mal modern. Sehingga kurban dari negara ini ditujukan murni untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat luas. Secara syar’i tidak ada soal,” kata Niam dalam keterangan tertulis pada Rabu (27/5/2026).

Dia mengatakan bahwa mekanisme tersebut juga logis dari sisi teknis birokrasi. Sebab, praktik tersebut serupa dengan program bantuan sosial lain yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Akan tetapi, perbedaan di Banmaspres diwujudkan dalam bentuk hewan kurban yang disalurkan ke daerah-daerah.

“Sama seperti anggaran Banpres yang diwujudkan dalam bentuk sembako lalu didistribusikan ke masyarakat. Logikanya sama, hewan kurban ini tidak dikonsumsi pribadi oleh Presiden, melainkan langsung disalurkan ke daerah-daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menjelaskan bahwa penyaluran sapi kurban oleh Presiden melalui Banmaspres telah berlangsung sejak lama dari tahun ke tahun.

Juri mengatakan bahwa sapi kurban tersebut pada dasarnya adalah bantuan pemerintah kepada masyarakat. Tujuannya agar warga, khususnya yang membutuhkan, dapat ikut merayakan Idul Adha dan menikmati daging kurban.

“Maksud dari sapi kurban dari Presiden adalah bantuan pemerintah kepada masyarakat. Tujuannya agar warga yang membutuhkan dapat merayakan Idul Adha dengan menyembelih hewan kurban bersama,” ujar Juri dalam keterangan tertulis pada Rabu (27/5/2026).

Tahun ini, Presiden RI Prabowo Subianto menyalurkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban pada Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah atau 2026. Anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar Rp100 miliar yang berasal dari APBN berupa Banmaspres.

Pada tahun sebelumnya, Presiden Prabowo pun menyalurkan sebanyak 985 sapi kurban melalui Banmaspres.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat hingga Rabu, 27 Mei 2026 pukul 10.00 WIB, penjualan tiket untuk periode keberangkatan 26 Mei hingga 1 Juni 2026 telah mencapai 911.176 tiket. Angka tersebut masih berpotensi meningkat seiring penjualan yang terus berlangsung.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menyampaikan, momentum libur panjang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah yang berdekatan dengan Hari Lahir Pancasila mendorong meningkatnya mobilitas masyarakat di berbagai daerah.

Termasuk moda rel yang kembali menjadi pilihan perjalanan masyarakat yang ingin menikmati liburan dengan waktu tempuh yang lebih pasti, suasana perjalanan yang nyaman, serta kemudahan akses menuju pusat kota dan destinasi wisata.

“Tingginya antusiasme masyarakat terlihat sejak hari pertama periode long weekend dimulai,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Rabu (27/5/2026).

Pada Selasa, 26 Mei 2026, KAI berhasil melayani 214.342 pelanggan atau menjadi volume pelanggan tertinggi sementara selama periode libur panjang ini.

KAI melihat pola perjalanan pelanggan pada periode ini cukup merata menuju berbagai kota favorit di Pulau Jawa maupun Sumatra. Yogyakarta, Bandung, Semarang, Solo, hingga Surabaya masih menjadi tujuan utama pelanggan karena memiliki daya tarik wisata, kuliner, budaya, dan akses mobilitas yang terintegrasi dengan kawasan perkotaan.

Tingginya mobilitas pelanggan juga tercermin dari relasi perjalanan favorit selama periode libur panjang ini.

Relasi Gambir–Yogyakarta menjadi yang tertinggi dengan 14.189 pelanggan, disusul Yogyakarta–Gambir sebanyak 13.117 pelanggan. Selain itu, perjalanan menuju Semarang, Bandung, Sukabumi, hingga kota-kota di lintas selatan Jawa turut menunjukkan tren penjualan yang kuat.

Menurut Anne, tren perjalanan selama long weekend kali ini juga memperlihatkan perubahan preferensi masyarakat dalam menikmati perjalanan liburan. Pelanggan kini semakin mempertimbangkan kenyamanan perjalanan, kepastian waktu, hingga pengalaman menikmati panorama antarkota dari balik jendela kereta api.

“KAI terus memastikan seluruh perjalanan selama masa long weekend berjalan aman, nyaman, dan lancar,” tutup Anne.

Berikut okupansi harian pelanggan kereta api pada periode long weekend:

• 26 Mei 2026: 214.342 pelanggan

• 27 Mei 2026: 132.523 pelanggan

• 28 Mei 2026: 109.059 pelanggan

• 29 Mei 2026: 105.818 pelanggan

• 30 Mei 2026: 117.073 pelanggan

• 31 Mei 2026: 112.950 pelanggan

• 1 Juni 2026: 119.411 pelanggan

Sementara itu, berdasarkan data sementara penjualan kumulatif periode 26 Mei–1 Juni 2026, berikut 10 stasiun tujuan favorit pelanggan:

1. Pasar Senen: 68.345 pelanggan

2. Gambir: 59.244 pelanggan

3. Yogyakarta: 51.078 pelanggan

4. Semarang Tawang: 32.560 pelanggan

5. Bandung: 31.450 pelanggan

6. Lempuyangan: 27.710 pelanggan

7. Surabaya Gubeng: 26.705 pelanggan

8. Surabaya Pasarturi: 26.634 pelanggan

9. Bekasi: 26.257 pelanggan

10. Solo Balapan: 22.892 pelanggan

JAKARTA - Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) menyatakan dukungan penuh terhadap program pemerintah dalam mempercepat pembangunan dan pengembangan sektor energi listrik nasional.

Ketua Umum AKLI Puji Muhardi mengatakan, dukungan tersebut mencakup program strategis seperti peningkatan rasio elektrifikasi nasional, pembangunan jaringan distribusi listrik, pembangunan gardu induk, penguatan sistem transmisi, hingga pemerataan akses energi listrik ke daerah terpencil dan kawasan industri baru.

"Langkah pemerintah memperkuat sektor ketenagalistrikan merupakan kebijakan strategis. Tidak hanya untuk menjaga ketahanan energi nasional, tetapi juga menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi, investasi, dan daya saing industri nasional," ujar Puji, Rabu (27/5/2026).

Sebagai organisasi yang menaungi kontraktor listrik dan mekanikal di Indonesia, AKLI menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program-program strategis pemerintah dan PT PLN (Persero). Pembangunan infrastruktur kelistrikan nasional memiliki peran vital dalam mendukung agenda industrialisasi, hilirisasi, serta pengembangan kawasan ekonomi di berbagai daerah.

Karena itu, dia menilai sinergi antara pemerintah, PLN, asosiasi, dan pelaku usaha menjadi faktor penting agar seluruh proyek ketenagalistrikan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan selesai sesuai target.

Namun di tengah komitmen dukungan tersebut, AKLI meminta pemerintah dan PLN untuk mengevaluasi dan mengkaji kembali penerapan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0620.K/DIR/2013 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa.

Puji menjelaskan, mekanisme pengadaan material yang seluruhnya disiapkan PLN di lapangan masih menimbulkan kendala teknis yang berdampak langsung pada progres proyek. Kendala tersebut meliputi keterlambatan distribusi material, ketidaksesuaian spesifikasi barang, hingga ketidaklengkapan material saat pekerjaan berlangsung.

"Kondisi ini menyebabkan kontraktor kesulitan menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal kontrak. Tidak sedikit proyek mengalami keterlambatan karena material utama belum tersedia lengkap di lapangan," ujar Puji.

Untuk itu, AKLI mengusulkan perubahan pola pengadaan material dengan memberikan fleksibilitas kepada kontraktor pelaksana untuk melakukan pengadaan langsung terhadap material tertentu sesuai kebutuhan teknis di lapangan.

Skema ini dinilai dapat mempercepat pekerjaan, meningkatkan efisiensi operasional, meminimalisir keterlambatan, serta memperkuat pengawasan kualitas material.

AKLI juga menegaskan pemberian kewenangan tersebut tidak akan mengurangi prinsip transparansi dan akuntabilitas selama tetap dilakukan pengawasan sesuai standar PLN. Mekanisme ini bahkan dinilai dapat menciptakan sistem kerja yang lebih adaptif terhadap dinamika kebutuhan proyek strategis dengan tingkat urgensi tinggi.

"Masukan ini bukan untuk menghambat program pemerintah melainkan bentuk kontribusi konstruktif dari pelaku usaha agar sistem pelaksanaan proyek lebih optimal dan berkelanjutan," ucapnya.