Inilah yang akan menjadi legacy untuk menegaskan Luwu Timur sebagai penghasil sumber daya alam

Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan bersama PT Vale Indonesia segera melakukan pembangunan Matano Belt Road di Kabupaten Luwu Timur, Sulsel pada tahun ini.

"Pembangunan Matano Belt Road atau jalan lingkar Matano sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi besar sumber daya alam Luwu Timur bagi pembangunan daerah," kata Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dalam keterangannya di Makassar, Senin.

Gubernur mengatakan, pembangunan jalan lingkar pesisir Danau Matano sepanjang 35 kilometer yang membentang dari Desa Ussu, Malili, melewati Nuha, hingga batas Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Luwu Timur.

“Inilah yang akan menjadi legacy untuk menegaskan Luwu Timur sebagai penghasil sumber daya alam, dan 35 kilometer ini akan memangkas jarak tempuh masyarakat kita naik kapal dari Malili ke Sulawesi Tengah,” ujarnya.

Selain itu, menurut Gubernur, Kabupaten Lutim juga mendapatkan bantuan pembangunan infrastruktur jalan yang masuk dalam Paket 6 MYP dengan nilai sekitar Rp239 miliar.

Paket ini mencakup peningkatan struktur jalan pada ruas Ussu–Nuha hingga batas Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi salah satu jalur penting penunjang aktivitas masyarakat dan distribusi barang.

Termasuk rehabilitasi Daerah Irigasi Angkona di Kabupaten Luwu Timur guna mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian.

“Luwu Timur juga termasuk dalam pembangunan irigasi melalui Paket 4 MYP Rehabilitasi Daerah Irigasi senilai Rp120 miliar yang mencakup kabupaten Enrekang, Toraja Utara, Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur,” ujarnya saat menghadiri Hari Jadi ke-23 Kabupaten Luwu Timur.

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah menghentikan penerimaan tenaga honorer baru untuk menekan beban belanja pegawai di APBD.

Hal itu disampaikan dalam rapat bersama Komisi II DPR yang membahas persoalan PPPK dan tenaga honorer, Senin (8/6/2026). Tito terlebih dahulu memaparkan data bahwa 479 daerah atau 87,73% memiliki porsi belanja pegawai di atas 30%, sementara hanya 67 daerah yang berada di bawah 30% pada tahun anggaran 2026.

Dia mengatakan salah satu langkah untuk menekan beban belanja adalah menahan rekrutmen pegawai baru, termasuk honorer.

"Di belanja, di postur belanja, ya opsinya nomor satu adalah mengurangi pegawai atau menahan pegawai. Artinya tidak ada rekrutmen baru, apalagi tenaga honorer. Honorer sudah dimoratorium. Ini mohon betul untuk seluruh kepala daerah ya. Harus tegas, tidak ada tenaga honorer baru," ujar Tito.

Menurutnya, sebagian tenaga honorer seperti guru dan tenaga kesehatan masih dibutuhkan dalam pelayanan publik. Namun, ia menilai penumpukan terjadi pada tenaga administrasi yang dinilai tidak selalu dibutuhkan secara optimal.

Dia juga menyinggung praktik penempatan tenaga honorer yang kerap berkaitan dengan kepentingan politik di daerah.

"Ya mungkin bawaan dari pejabat-pejabat sebelumnya, kepala daerah, tim sukses dimasukkan di sana datang jam 8, pulang jam 10. Jadi beban. Dan setelah itu numpuk lah honorer ini dari kepala daerah ke kepala daerah," ucap dia.

Tito menyebut kondisi tersebut membuat jumlah honorer terus meningkat dan pada akhirnya menuntut kepastian status menjadi PPPK atau PNS.

Akibatnya, muncul tekanan kepada pemerintah daerah melalui aksi protes yang kemudian berujung pada pengangkatan sebagian tenaga honorer. Menurutnya, hal ini menambah beban APBD.

"Diakomodir nanti Ibu Menpan bisa menjelaskan karena demonya banyak tempat Ibu Rini waktu itu. Kemudian diakomodir, diangkat tetapi dengan seleksi. Akhirnya menjadi beban dan ditentukan dibayar, dibiayai oleh APBD saat itu," tuturnya.

Tito menambahkan pola tersebut berulang dan berpotensi menjadi beban fiskal bagi kepala daerah yang baru menjabat.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) akan melakukan likuidasi atau menutup 12–14 anak usahanya.

“Yang dilikuidasi 12 atau 14. Saya lupa, nanti dicek,” ujar Dony ketika dijumpai setelah menghadiri Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Dony menjamin bahwa penutupan anak usaha Telkom tidak akan menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK), sebab para karyawan akan dikonsolidasikan dengan anak usaha Telkom lainnya.

“Misalkan kayak fiber optic, itu nanti terkonsolidasi ada beberapa perusahaan yang jadi satu. Kan, size-nya jadi besar, karyawannya ikut. Kan banyaknya merger,” ujar Dony.

PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) menyepakati pergantian dua jajaran komisaris, sebagai upaya memperkuat fondasi kepemimpinan dalam mengawal dan mengawasi agenda transformasi serta menghadapi dinamika industri digital.

Direktur Utama Telkom Dian Siswarini mengatakan keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPST mencerminkan komitmen perseroan untuk terus meningkatkan kinerja dan menciptakan nilai tambah.

Telkom juga menyetujui pembagian dividen tunai senilai Rp21,9 triliun untuk tahun buku 2025.

Selain itu, para pemegang saham juga menyetujui rencana program buyback (pembelian kembali) saham perseroan dengan nilai sebesar-besarnya Rp4 triliun.

Dalam kesempatan lain, BP BUMN bersama Danantara juga menyepakati untuk mempercepat proses streamlining (perampingan) Telkom Group dengan memangkas 67 anak usaha Telkom menjadi 19 entitas pada akhir tahun 2026 guna memperkuat perannya sebagai strategic holding digital nasional.

Sejumlah program prioritas juga terus dipercepat, termasuk konsolidasi FiberCo BUMN, pengembangan Data Center, TowerCo, dan InfraCo, serta penataan lisensi Telkom Group guna mendukung transformasi menuju strategic holding digital yang lebih adaptif dan berdaya saing global.

Melalui transformasi tersebut, BP BUMN bersama Danantara terus mendorong penguatan tata kelola, optimalisasi aset, serta konsolidasi ekosistem digital nasional agar BUMN semakin agile, sehat, dan mampu menjadi motor penggerak ekonomi digital Indonesia ke depan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat meminta organisasi Kamar dagang dan industri (Kadin) daerah setempat untuk terus memperkuat sinergi dengan dunia usaha dalam rangka mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan daya saing ekonomi.

"Pemkab Bekasi menaruh harapan besar agar Kadin mampu memperkuat kolaborasi antara pemerintah dengan dunia usaha guna mewujudkan optimalisasi pembangunan daerah," kata Sekda Kabupaten Bekasi Endin Samsudin saat membuka Musyawarah Kabupaten (Mukab) VII Kadin Bekasi, Senin.

Endin menilai keberadaan Kadin strategis sebagai mitra pemerintah dalam mendorong investasi, memperkuat iklim usaha dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, terlebih posisi Kabupaten Bekasi selaku kawasan industri terbesar di Indonesia sehingga berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi skala nasional.

Menurut dia keberhasilan pembangunan tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah namun perlu kolaborasi yang erat antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas dan seluruh elemen masyarakat.

Dalam konteks tersebut, Kadin menjadi mitra penting menghadirkan serta membuka peluang investasi, menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan daya saing daerah.

Dia menekankan agenda Mukab VIII Kadin Kabupaten Bekasi menjadi momentum penting memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan dan perkembangan dunia usaha ke depan.

Ia berharap forum musyawarah ini dapat menghasilkan kepemimpinan Kadin yang amanah, profesional dan mampu menjawab berbagai tantangan, mulai dari dinamika ekonomi global, transformasi digital, penguatan industri hijau hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Kami berharap Mukab ini menghasilkan kepemimpinan yang mampu membawa Kadin semakin maju serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bekasi," katanya.

Sekda turut mengajak seluruh peserta untuk menjadikan forum tersebut sebagai ruang musyawarah demokratis, sejuk dan penuh semangat kebersamaan. Perbedaan pandangan dinilai hal wajar dalam proses organisasi, namun harus tetap diarahkan pada tujuan bersama demi kemajuan daerah.

Ketua Kadin Kabupaten Bekasi periode 2021-2026 Heri Noviar mengatakan Mukab VIII merupakan momentum penting bagi organisasi untuk melakukan evaluasi sekaligus menyusun langkah strategis dalam menghadapi tantangan dunia usaha yang terus berkembang.

Dia menegaskan selama masa menjabat, Kadin Kabupaten Bekasi terus berupaya memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, dunia industri, asosiasi usaha dan berbagai pemangku kepentingan guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan investasi di Kabupaten Bekasi.

"Melalui Mukab VIII ini kami berharap lahir kepemimpinan yang mampu melanjutkan program-program organisasi, menjaga soliditas anggota serta memperkuat peran Kadin sebagai mitra strategis pemerintah dan dunia usaha dalam mendorong kemajuan Kabupaten Bekasi," kata dia.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

menciptakan lapangan kerja serta memberikan nilai tambah yang bagus buat bangsa

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan mutu dan desain keramik nasional semakin kompetitif di skala global, didukung peningkatan kualitas produk serta inovasi industri yang mampu memenuhi kebutuhan pasar internasional.

"Industri keramik dalam negeri secara kualitas, mutu dan design sudah sangat bersaing dengan keramik import dari luar negeri," kata Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin Indonesia Saleh Husin sebagaimana keterangan di Jakarta, Senin.

Penilaian tersebut disampaikan setelah dirinya menghadiri dan melihat langsung pameran industri keramik Indonesia yang berlangsung di NICE PIK 2 pada 4–7 Juni 2026 dan menampilkan beragam produk unggulan karya produsen nasional.

Dalam kesempatan itu, Saleh mengaku berdialog dengan sejumlah pemilik perusahaan, jajaran direksi industri keramik nasional, serta perwakilan Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) mengenai perkembangan sektor tersebut.

Ia menilai industri keramik nasional telah berkembang cukup baik serta memberikan kontribusi penting terhadap perekonomian melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, dan nilai tambah bagi industri manufaktur dalam negeri.

"Ya saya kira industri ini sudah berkembang cukup bagus dan menciptakan lapangan kerja serta memberikan nilai tambah yang bagus buat bangsa kita," ucapnya.

Saleh berharap industri keramik nasional terus diperkuat agar mampu mempertahankan daya saingnya serta tidak tergerus oleh produk impor maupun tekanan biaya produksi yang semakin meningkat.

"Jangan sampai industri ini mati dan tergerus oleh produk import serta harga energi yang sudah terlalu tinggi," tutur Saleh.

Menurut Saleh, pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah seperti sekolah rakyat dan rencana pembangunan 3 juta rumah turut memberikan angin segar buat industri keramik dalam negeri.

Meski menunjukkan daya saing yang semakin kuat, Saleh menuturkan industri keramik nasional masih menghadapi tantangan berupa tingginya biaya energi yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan pertumbuhan sektor tersebut.

Menurut Saleh, salah satu persoalan utama yang dihadapi pelaku usaha saat ini adalah harga gas industri yang dinilai belum sepenuhnya mendukung peningkatan daya saing industri manufaktur dalam negeri.

Ia menjelaskan industri keramik merupakan salah satu penerima program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sebesar 7 dolar AS per MMBTU yang selama ini menjadi instrumen penting dalam menjaga efisiensi biaya produksi.

Namun, dalam implementasinya, sebagian pelaku industri hanya memperoleh sekitar 40 persen kebutuhan gas dengan skema HGBT, sementara sisanya harus dipenuhi melalui pembelian gas dengan harga pasar yang jauh lebih tinggi.

Kondisi tersebut mendorong pelaku usaha berharap adanya optimalisasi kebijakan energi agar industri keramik dapat terus tumbuh, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperkuat daya saing produk nasional di pasar domestik maupun global.

Karena itu, Saleh berharap dukungan terhadap sektor keramik terus diperkuat sehingga industri nasional dapat memanfaatkan potensi bahan baku yang melimpah dan semakin kokoh sebagai tuan rumah di pasar sendiri.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Pemerhati Konservasi Alam Indonesia Abdul Malik meminta Komisi VI DPR RI mengawasi rencana pembangunan pabrik kantong semen dan packing plant PT Conch di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan.

Dia menilai proyek tersebut berpotensi berdampak pada lapangan kerja masyarakat sekitar. “Pihak perusahaan selalu menjanjikan lowongan kerja bagi warga lokal, tetapi itu bohong besar,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Malik menyebut warga Mangempang, Kecamatan Barru, yang berada di sekitar area operasional PT Conch, selama ini bergantung pada aktivitas industri semen yang sudah ada, seperti Tonasa dan Busowa. Mereka bekerja sebagai buruh, karyawan, hingga sopir truk.

Dia menilai masuknya packing plant baru yang diduga akan menyalurkan semen dari luar daerah berpotensi menekan pasar semen di Sulawesi Selatan yang menurutnya sudah mengalami kelebihan pasokan.

“Akibatnya, pabrik tempat keluarga kami mencari nafkah terancam melakukan PHK massal. Satu lowongan kerja baru di PT Conch akan menumbangkan 10 pekerjaan warga lokal di pabrik lain. Lama dapur kami terancam mati,” tegas Malik.

Selain aspek ekonomi, Malik juga menyoroti lokasi proyek yang berada di kawasan permukiman padat, bukan kawasan industri berat.

"Ini bukan hutan kosong. Ini adalah pusat kota kami, kawasan permukiman padat penduduk, tempat anak-anak kami bersekolah dan pusat administrasi daerah," katanya.

Dia juga mengkhawatirkan dampak lingkungan berupa debu dari aktivitas pengemasan semen serta peningkatan lalu lintas kendaraan berat yang dinilai berisiko terhadap keselamatan warga.

Menurutnya, operasional fasilitas tersebut diduga bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), karena Kelurahan Mangempang tidak masuk dalam zona industri berat.

Malik turut mempertanyakan proses konsultasi publik analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang dilakukan pada November 2020. Dia menyebut sejumlah fasilitas perusahaan telah berdiri sebelum proses konsultasi publik dilakukan.

Dia menilai kondisi tersebut perlu dikaji lebih lanjut terkait kepatuhan terhadap prosedur perizinan dan pelibatan masyarakat dalam proyek.

Atas dasar itu, Malik meminta Komisi VI DPR RI menggunakan fungsi pengawasannya untuk mengevaluasi proyek tersebut, serta mendorong pemerintah pusat dan daerah memastikan seluruh perizinan sesuai ketentuan tata ruang dan hukum yang berlaku.

"Kami tidak anti-investasi. Namun investasi harus menghormati hukum, tata ruang, lingkungan hidup, dan hak-hak masyarakat yang terdampak langsung," ujarnya.

Warga menengah ke atas belanjanya harus di lingkungan masyarakat sekitar

Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta warga kelas menengah ke atas untuk mengubah perilaku belanja dengan memprioritaskan warung tetangga dan pedagang keliling guna mengakselerasi penurunan angka kemiskinan ekstrem di wilayah Tanah Pasundan.

Hal tersebut ditegaskan Dedi Mulyadi pasca-Pemerintah Provinsi Jawa Barat sukses menyabet penghargaan sebagai Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Terbaik II Tingkat Provinsi dalam Kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting dari Kementerian Dalam Negeri beberapa waktu lalu.

"Warga menengah ke atas belanjanya harus di lingkungan masyarakat sekitar, seperti di warung dan pedagang keliling agar tingkat kemiskinannya terus berkurang," ucap Dedi dalam keterangan di Bandung, Senin.

Pria yang karib disapa KDM itu menegaskan apresiasi nasional ini merupakan buah manis dari konvergensi program terpadu, capaian layanan, serta efektivitas intervensi yang menyentuh level akar rumput di tingkat desa, termasuk laju riil penurunan stunting di lapangan.

Menurut Gubernur, capaian prestisius ini sepenuhnya merupakan bukti nyata dari kinerja kolektif para bupati, wali kota, kepala desa dan kelurahan, ketua RT, RW, hingga militansi kader posyandu di seluruh Jawa Barat.

Oleh karena itu, KDM mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tidak terlena dengan penghargaan ini.

Melainkan harus tetap saling menjaga, bahu-membahu, serta memberikan perhatian konkret terhadap gizi anak-anak di lingkungan sekitar.

"Apabila melihat anak-anak kekurangan gizi, maka segeralah memberikan makanan bergizi," kata Dedi menambahkan.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria akan merilis laporan keuangan setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) seluruh BUMN tuntas pada akhir Juni.

“Sampai akhir Juni selesai semua (RUPS). Semua BUMN,” ujar Dony ketika dijumpai setelah menghadiri Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Dony menyampaikan laporan keuangan Danantara merupakan hasil konsolidasi dari seluruh laporan keuangan BUMN.

Hingga saat ini, lanjut dia, Danantara masih merapikan BUMN satu per satu. Sejumlah BUMN pun belum melakukan RUPS.

“Belum selesai mereka RUPS. Misalnya Telkom baru hari ini, PLN belum,” ucap Dony.

Oleh karena itu, ia menyampaikan kepada publik bahwa laporan keuangan Danantara belum dirilis ke publik sebab masih menuntaskan pembukuan seluruh BUMN, bukan karena tidak transparan.

“Termasuk impairment-impairment (penurunan nilai aset) yang kami kerjakan. Setelahnya, barulah pembukuan Danantara,” kata Dony.

Ia menjamin Danantara transparan dan akan melakukan pembenahan besar-besaran terhadap tata kelola dan transparansi laporan keuangan seluruh perusahaan pelat merah.

Dalam kesempatan terpisah, Dony menegaskan bahwa transformasi total di tubuh BUMN menjadi harga mati agar pengelolaan aset negara menjadi lebih transparan dan akuntabel. Menurutnya, akar masalah dari beban keuangan yang terjadi selama ini bersumber dari tata kelola yang tidak baik.

​Dony membeberkan bahwa karut-marut laporan keuangan BUMN sering kali dipicu oleh praktik manipulasi atau rekayasa keuangan demi memoles kinerja di permukaan. Akibatnya, negara dan perusahaan harus menanggung kerugian besar, baik karena faktor kelalaian manajemen maupun tindakan melanggar hukum.

​Mengingat skala persoalan yang masif, manajemen Danantara dan BP BUMN memilih untuk mengambil langkah terukur. Laporan keuangan Danantara baru akan diselesaikan setelah seluruh pos keuangan BUMN yang bermasalah ditertibkan dan dihitung ulang secara objektif.

​Dony memastikan bahwa saat ini fokus utama timnya adalah melakukan audit mendalam dan merapikan pencatatan aset agar mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Ia berharap melalui konsolidasi dan pembersihan buku ini, Danantara dapat memulai langkahnya di atas fondasi keuangan yang sehat, bersih dari beban masa lalu, serta menerapkan standar transparansi berkelas global.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Sekitar 45 persen kebutuhan material dan peralatan masih berasal dari luar negeri sehingga sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing

Jakarta (ANTARA) - Institusi Galangan Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) berharap adanya dukungan bahan bakar minyak (BBM) subsidi untuk kebutuhan industri galangan kapal guna memperkuat daya saing serta menjaga keberlanjutan sektor maritim nasional.

"Khusus untuk pemakaian bahan bakar industri di galangan kapal, harapannya bisa mendapatkan BBM subsidi dari pemerintah," kata Ketua Umum (Iperindo) Anita Puji Utami dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Dia menyampaikan saat ini industri galangan kapal nasional menghadapi tantangan yang semakin berat akibat kenaikan nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Kondisi tersebut diperparah oleh meningkatnya harga energi dan berbagai bahan baku yang digunakan dalam proses pembangunan kapal baru maupun reparasi kapal.

Anita mengatakan tekanan terhadap industri galangan kapal semakin terasa seiring meningkatnya ketidakpastian ekonomi global yang dipicu oleh konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Menurutnya eskalasi konflik yang melibatkan Iran dan Amerika Serikat serta dampaknya terhadap jalur perdagangan internasional, khususnya di kawasan Selat Hormuz, telah memicu kenaikan harga berbagai komoditas dan material yang dibutuhkan industri galangan kapal.

"Dampak tersebut dirasakan langsung oleh pelaku usaha yang masih bergantung pada pasokan bahan baku dari luar negeri," katanya.

Data yang dihimpun Iperindo menunjukkan harga solar B40 mengalami kenaikan hingga 89,19 persen. Selain itu, harga LPG 12 kilogram meningkat 16,16 persen dan LPG 50 kilogram naik 26,51 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Kenaikan juga terjadi pada berbagai material utama produksi. Harga plat baja sebagai bahan pokok pembangunan kapal tercatat naik antara 7 hingga 12,60 persen. Sementara harga cat kapal mengalami kenaikan sekitar 21 persen yang turut menambah beban biaya operasional galangan.

Oleh karena itu, dia berharap khusus untuk pemakaian bahan bakar industri di galangan kapal, pemerintah bisa memberikan BBM subsidi.

Tidak hanya itu, lanjut Anita mengatakan, komponen pendukung lainnya seperti zinc anode dan aluminium anode juga mengalami kenaikan masing-masing sebesar 12,87 persen dan 13,61 persen.

Harga oli untuk kebutuhan operasional mesin dan peralatan galangan naik antara 15 hingga 40 persen, sedangkan bahan plastik meningkat sekitar 30 hingga 50 persen.

Anita menjelaskan industri galangan kapal nasional saat ini masih memiliki ketergantungan cukup tinggi terhadap komponen impor. "Sekitar 45 persen kebutuhan material dan peralatan masih berasal dari luar negeri sehingga sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing," katanya.

Menurutnya, banyak kontrak pekerjaan yang ditandatangani ketika nilai tukar dolar masih berada pada tingkat yang lebih rendah. Namun saat proses pengadaan dan pelunasan material dilakukan, pelaku usaha harus membayar dengan kurs dolar yang jauh lebih tinggi sehingga terjadi pembengkakan biaya yang tidak sedikit.

Direktur Utama PT Adiluhung Saranasegara Indonesia itu menjelaskan untuk menjaga keberlangsungan usaha dan memastikan kualitas layanan kepada pengguna jasa, sejumlah galangan kapal terpaksa melakukan penyesuaian tarif reparasi kapal.

Kenaikan tarif tersebut diperkirakan mencapai sekitar 20 persen sebagai langkah untuk mengimbangi lonjakan biaya produksi yang terus terjadi.

Sementara itu, untuk proyek pembangunan kapal baru yang saat ini masih berjalan, para pelaku industri tengah melakukan pembahasan dan negosiasi dengan pemilik kapal atau owner terkait kemungkinan penerapan eskalasi biaya.

Iperindo berharap pemerintah dapat memberikan perhatian dan dukungan terhadap kondisi yang dihadapi industri galangan kapal nasional.

"Agar sektor strategis ini tetap mampu bertahan, menjaga daya saing, serta mendukung pertumbuhan industri maritim Indonesia," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) menyoroti penurunan kualitas lingkungan hidup di Indonesia di tengah perayaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026.

Penurunan kualitas yang turut mengakibatkan krisis iklim ini dinilai tak lepas dari prinsip pembangunan yang masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata.

WALHI beranggapan, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029 berpotensi semakin menekan lingkungan hidup dan ruang hidup masyarakat.

Menurut Pengkampanye Iklim dan Isu Global WALHI Patria Rizky Ananda, target pertumbuhan tersebut dapat mendorong investasi dan ekspansi usaha, namun dengan konsekuensi.

“Pertanyaannya, bagaimana dengan kita, petani, nelayan, masyarakat adat, yang seringkali terdampak negatif dari aktivitas sektor swasta itu?” kata Patria, dikutip dari keterangan resmi pada Senin (8/6).

Menurut dia, peringatan Hari Lingkungan Hidup harus menjadi pengingat bahwa krisis lingkungan tidak hanya bisa diselesaikan dengan label ‘hijau’. Ia menyoroti proyek hilirisasi nikel untuk transisi energi.

“Untuk menghentikan krisis, perlu perubahan arah pembangunan yang menempatkan keselamatan lingkungan dan rakyat sebagai prioritas utama,” ujarnya.

Perubahan bentang alam Bukit Barisan di Sumatra merupakan salah satu bentuk tekanan industri ekstraktif terhadap ekologis. Manajer Advokasi dan Kampanye WALHI Riau Ahlul Fadli mengatakan, saat ini hutan Riau terus tergerus secara masif setidaknya dalam tiga dekade terakhir.

“Hutan alam yang tadinya 5 juta hektare berkurang jadi 1,3 juta hektare,” kata Ahlul.

Di sisi lain, WALHI juga menyoroti banjir rob yang terus menggerus kawasan pesisir. Kondisi ini membuat banyak warga kehilangan ruang hidupnya perlahan. Begitu pun mata pencahariannya, cuaca ekstrem yang kian intens memukul mundur nelayan dan petani yang bergantung pada pola musim.

Patria mengatakan, krisis iklim yang berdampak pada masyarakat adalah imbas dari pola pembangunan yang bertumpu pada ekstraksi sumber daya alam. “Hutan dibuka, pesisir direklamasi, dan ruang hidup dikonversi tanpa mempertimbangkan keberlanjutan,” kata dia.

Menurut data yang dihimpun WALHI, sekitar 2.000 pulau kecil di Indonesia berpotensi tenggelam pada 2050. Ada kurang lebih 42 juta penduduk pesisir yang terancam kehilangan ruang hidup.

Perubahan iklim juga turut berdampak pada sektor pangan. Produksi beras diperkirakan turun 6 persen dan jagung turun 14 persen. Pada tahun yang sama, lebih dari 34 persen populasi Indonesia diperkirakan mengalami kelangkaan air. Akibatnya, risiko kesehatan meningkat, seperti ancaman malnutrisi, diare, maupun malaria.

Dia menegaskan, Hari Lingkungan Hidup harus menjadi titik refleksi dan peringatan keras bahwa krisis yang terjadi saat ini adalah warisan yang sedang dibentuk untuk generasi berikutnya.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat kembali menyinggung ‘taubat ekologis’ dalam pidatonya saat merayakan Hari Lingkungan Hidup Sedunia itu. Menurut dia, harus ada perubahan dalam cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam.

"Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum bagi kita semua untuk merenung, menyadari kesalahan, dan bergerak memperbaiki hubungan kita dengan alam," ujar Jumhur.

Menurut Jumhur, salah satu aksi terdekat adalah memilah sampah dari sumber. Selain berkenaan dengan isu kebersihan lingkungan, sampah yang berkontribusi pada timbulan metana juga berperan mendorong perubahan iklim.

“Masa depan lingkungan tidak ditentukan oleh apa yang kita rencanakan, melainkan oleh apa yang kita lakukan mulai hari ini," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menyebut masyarakat masih tetap mendatangi pusat perbelanjaan meski daya beli tertekan. Namun, terdapat perubahan pola belanja dengan kecenderungan pembelian barang dengan banderol harga lebih murah di kalangan konsumen.

Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja mengatakan masyarakat masih menjadikan pusat perbelanjaan sebagai tempat berkumpul dan beraktivitas. Meski demikian, perilaku konsumsi kini lebih selektif dengan kecenderungan memilih produk berharga lebih rendah.

“Jadi masyarakat masih tetap ke pusat belanja. Jadi tingkat kunjungan kalau berdasarkan data kami itu tetap dalam kondisi stabil lah dapat dikatakan, ya ada turun naik sedikit tetapi saya kira dalam kondisi stabil,” kata Alphonzus dalam acara Peluncuran Program BINA Holiday & Back to School di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta Pusat, Senin (8/6/2026).

APPBI mencatat tingkat okupansi pusat perbelanjaan masih relatif stabil di kisaran 85%–90% secara nasional, meski belum kembali ke level sebelum pandemi.

Namun, dia menyebut dalam 1–2 tahun terakhir terjadi perubahan tren belanja, di mana konsumen cenderung memilih barang dengan harga satuan atauunit priceyang lebih murah.

Menurutnya, seluruh kategori produk masih tetap dibeli, hanya saja konsumen lebih memilih varian dengan harga yang lebih terjangkau. Kondisi ini turut mendorong meningkatnya permintaan terhadap produk murah, termasuk barang impor ilegal dan pakaian bekas.

“Itulah yang terjadi bahwa barang impor ilegal makin banyak, makin marak, pakaian bekas makin banyak diminati. Jadi sebetulnya semuanya dibeli tetapi harga satuannya produk unit price harga unit price-nya yang murah,” tuturnya.

Di sisi lain, Alphonzus menyebut tingkat kunjungan ke mal tidak mengalami penurunan signifikan. Dia menuturkan masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan berkumpul sehingga pusat perbelanjaan tetap menjadi salah satu destinasi utama.

Dia mengakui tekanan daya beli membuat pertumbuhan omzet tidak sejalan dengan peningkatan jumlah pusat perbelanjaan maupun masuknya merek baru. Terlebih, lanjut dia, kondisi ekonomi global turut menekan industri ritel, termasuk melalui kenaikan biaya operasional.

Kendati demikian, menurutnya, pusat perbelanjaan tidak dapat serta-merta menaikkan harga sewa kepada tenant karena kondisi penjualan yang masih berada dalam faselow season. Dia menjelaskan penyesuaian harga sewa tenant umumnya dilakukan sekali dalam setahun dengan kisaran kenaikan sekitar 5%–10%, tergantung pada faktor inflasi, upah minimum, dan biaya operasional.

“Service chargebiasanya dinaikkan di awal tahun karena ada kenaikan upah minimum, kemudian inflasi di 2025 itu semua menjadi faktor perhitungan untuk kenaikan,” tutupnya.

IDXChannel - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso optimistis Indonesia masih mampu mencatat keuntungan strategis di tengah bayang-bayang kebijakan proteksionisme dan tarif Amerika Serikat (AS).

Budi menilai posisi dagang Indonesia yang konsisten mencatatkan surplus besar menjadi modal kuat dalam menghadapi dinamika tarif global saat ini.

Keyakinan ini didasari oleh performa perdagangan bilateral yang menunjukkan ketergantungan pasar AS terhadap produk-produk unggulan asal tanah air. Meski ancaman tarif tambahan sering kali memicu kekhawatiran bagi banyak negara mitra dagang AS, Indonesia justru mencatatkan pertumbuhan nilai ekspor yang signifikan.

"Surplus terbesar kita itu ke Amerika ya, tahun 2025 surplus kita USD18,11 miliar, ekspor kita sekitar USD30,6 miliar. Segmentasi pasar ekspor kita 11 persen ke Amerika, jadi justru ketika ada risiko tarif resiprokal, ekspor kita terus meningkat. Makanya justru ART (American Reciprocal Tariff) ini salah satu instrumen yang bisa meningkatkan ekspor kita," ujar Budi dalam media briefing di kantor Kemendag, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa hubungan dagang kedua negara sudah memiliki fondasi yang kokoh sejak lama melalui mekanisme Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) yang telah berjalan sejak 16 Juli 1996.

Wadah ini menjadi jembatan diplomasi yang krusial untuk menegosiasikan berbagai kepentingan ekonomi, mengingat AS menyadari peran penting pasokan barang dari Indonesia bagi pasar mereka.

Pemerintah kini berfokus mengoptimalkan instrumen perdagangan baru tersebut untuk melindungi dan mengembangkan sektor-sektor industri yang menyerap banyak tenaga kerja.

Kehadiran kebijakan tarif di Amerika Serikat dipandang sebagai katalisator untuk mendorong produktivitas manufaktur nasional yang selama ini mendominasi ekspor ke Negeri Paman Sam.

"Makanya ketika ada ART itu adalah kesempatan yang bagus buat kita untuk terus meningkatkan ekspor kita. Dan yang ekspor itu kan kebanyakan produk-produk tekstil, bagian jadi, ya alas kaki, elektronik, yang itu adalah melibatkan perusahaan besar dengan waktu dan tenaga kerjanya sangat banyak," kata dia.

Dengan strategi negosiasi yang tepat dan penguatan pada sektor padat karya seperti tekstil serta elektronik, Indonesia optimistis dapat mempertahankan status surplus dagangnya.

“Langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat devisa negara, tetapi juga menjamin keberlangsungan operasional perusahaan-perusahaan besar yang menopang ekonomi masyarakat luas,” ujarnya.

(NIA DEVIYANA)