Jakarta: Pengendara yang biasa mengisi BBM jenis Pertamax perlu menyiapkan anggaran lebih besar. PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Patra Niaga resmi melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi mulai 10 Juni 2026.

Kenaikan harga berlaku untuk produk Pertamax dan Pertamax Green 95. Sementara itu, harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar dipastikan tidak mengalami perubahan.

Penyesuaian harga ini diputuskan setelah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menjelaskan penyesuaian harga BBM non subsidi mengikuti regulasi yang berlaku dan merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat.

“Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah," kata Roberth dalam keterangan tertulis, Selasa, 9 Juni 2026.

Ia menegaskan, Pertamina Patra Niaga senantiasa berupaya menjaga ketersediaan dan kualitas produk BBM di seluruh wilayah Indonesia, sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.

“Kami memastikan pasokan Pertamax dan Pertamax Green tetap aman serta tersedia di jaringan SPBU Pertamina. Masyarakat dapat memperoleh informasi harga BBM terbaru melalui kanal resmi Pertamina, Pertamina Patra Niaga, maupun aplikasi MyPertamina,” jelasnya.

Daftar Harga BBM Pertamina per 10 Juni 2026

Pertamax Series
Pertamax (RON 92): Rp16.250 per liter (naik Rp3.950 per liter)
Pertamax Green 95 (RON 95): Rp17.000 per liter (naik Rp4.100 per liter)
Pertamax Turbo (RON 98): Rp20.750 per liter (tetap)

Dex Series
Dexlite (CN 51): Rp23.000 per liter (tetap)
Pertamina Dex (CN 53): Rp24.800 per liter (tetap)

BBM Bersubsidi
Pertalite: Rp10.000 per liter (tetap)
Biosolar: Rp6.800 per liter (tetap).

(ANN)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pertamina (Persero) menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni 2026. Di sisi lain, harga BBM subsidi yakni Pertalite dan Biosolar tetap dipertahankan masing-masing Rp10.000 per liter dan Rp6.800 per liter.

Penyesuaian harga dilakukan setelah Pertamina Patra Niaga berkoordinasi dengan pemerintah dan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengatakan penyesuaian harga BBM nonsubsidi dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala dan regulasi yang berlaku.

"Harga jual tersebut diputuskan dengan tetap dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator, dan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat terus berjalan optimal," ujar Roberth dalam keterangannya, Selasa (9/6/2026).

Berdasarkan penyesuaian terbaru, harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Sementara Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter.

Adapun harga BBM nonsubsidi lainnya tidak mengalami perubahan. Pertamax Turbo (RON 98) tetap Rp20.750 per liter, Dexlite Rp23.000 per liter, dan Pertamina Dex Rp24.800 per liter.

Pertamina memastikan pasokan Pertamax dan Pertamax Green tetap aman di seluruh jaringan SPBU. Masyarakat juga dapat memperoleh informasi harga BBM terbaru melalui kanal resmi Pertamina dan aplikasi MyPertamina.

Berikut daftar harga BBM Pertamina per 10 Juni 2026:

• Pertalite: Rp10.000/liter (tetap)
• Biosolar: Rp6.800/liter (tetap)
• Pertamax: Rp16.250/liter (naik dari Rp12.300)
• Pertamax Green 95: Rp17.000/liter (naik dari Rp12.900)
• Pertamax Turbo: Rp20.750/liter (tetap)
• Dexlite: Rp23.000/liter (tetap)
• Pertamina Dex: Rp24.800/liter (tetap)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pertamina Patra Niaga melakukan penyesuaian harga jual BBM non subsidi untuk produk Pertamax dan Pertamax Green. Penyesuaian harga ini diputuskan setelah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menjelaskan bahwa penyesuaian harga BBM non subsidi mengikuti regulasi yang berlaku dan merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat.

“Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Harga jual tersebut diputuskan dengan tetap dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator, dan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat terus berjalan optimal,” ujar Roberth.

Pertamina Patra Niaga senantiasa berupaya menjaga ketersediaan dan kualitas produk BBM di seluruh wilayah Indonesia, sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.

“Kami memastikan pasokan Pertamax dan Pertamax Green tetap aman serta tersedia di jaringan SPBU Pertamina. Masyarakat dapat memperoleh informasi harga BBM terbaru melalui kanal resmi Pertamina, Pertamina Patra Niaga, maupun aplikasi MyPertamina,” jelasnya.

Dalam komitmennya melaksanakan tugas pendistribusian BBM Bersubsidi baik BBM jenis gasoline yaitu Pertalite dan BBM jenis gasoil yaitu Biosolar, harga jual kedua produk BBM bersubsidi tersebut tetap dilayani dengan harga jual Pertalite Rp. 10.000/liter dan Biosolar Rp. 6.800/liter.

Maka harga BBM bersubsidi tidak mengalami perubahan.

Daftar Harga BBM Retail Non Subsidi melalui SPBU per 10 Juni 2026:

Pertamax Series

* Pertamax (RON 92): dari Rp. 12.300/liter menjadi Rp. 16.250/liter

* Pertamax Green 95 (RON 95): dari Rp. 12.900/liter menjadi Rp. 17.000/liter.

* Pertamax Turbo (RON 98): Rp. 20.750/liter (tetap).

Dex Series

*Dexlite (CN 51): Rp. 23.000/liter. (tetap)

* Pertamina Dex (CN 53): Rp. 24.800/liter. (tetap)

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Industri dirgantara Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk memperkuat posisinya dalam rantai pasok global di tengah meningkatnya kebutuhan produksi pesawat dan komponen penerbangan dunia. Ketersediaan sumber daya industri, posisi strategis di Asia Tenggara, serta berkembangnya kapabilitas manufaktur menjadi modal penting untuk menangkap peluang tersebut.

Managing Director PT Turkish Aerospace Indonesia (TAID) Adi Aviantoro mengatakan, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi salah satu pemain penting dalam ekosistem dirgantara global. Namun, peluang tersebut membutuhkan penguatan kolaborasi antara industri, pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha dalam negeri.

"Kami ingin mempertemukan seluruh pemangku kepentingan dalam satu platform kolaborasi untuk memperkuat ekosistem dirgantara nasional, meningkatkan kapabilitas industri, serta membuka lebih banyak peluang bagi perusahaan Indonesia untuk berpartisipasi dalam rantai pasok global," kata Adi dalam Indonesia Aerospace Ecosystem Forum (IAEF) 2026 di Bandung, Selasa (9/6/2026).

Menurut Adi, perubahan lanskap industri dirgantara global membuka ruang bagi negara-negara berkembang untuk mengambil peran yang lebih besar dalam rantai pasok internasional. Kebutuhan produksi yang terus meningkat, restrukturisasi rantai pasok global, serta perkembangan teknologi menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan Indonesia.

Ia mengatakan, potensi tersebut menjadi salah satu alasan Turkish Aerospace (TUSAŞ) memilih Indonesia sebagai basis strategis di kawasan Asia Tenggara. Langkah itu diwujudkan melalui pembentukan PT Turkish Aerospace Indonesia yang mulai beroperasi sejak 2022 untuk mendukung kebutuhan engineering services global.

Industrialization Operations Manager Turkish Aerospace (TUSAŞ) Emrah Ekri menilai Indonesia memiliki sejumlah keunggulan kompetitif untuk mengembangkan industri dirgantara. Selain didukung sumber daya yang kompetitif, Indonesia juga memiliki basis industri manufaktur yang terus berkembang dan lokasi yang strategis di kawasan.

"Dengan pengembangan ekosistem yang kuat dan berkelanjutan, Indonesia memiliki peluang besar untuk memainkan peran yang lebih signifikan dalam rantai pasok dirgantara global," ujar Emrah.

Menurut dia, penguatan industri dirgantara nasional memerlukan keterlibatan lebih luas dari perusahaan dalam negeri yang memiliki kompetensi di bidang machining, special process, engineering services, hingga berbagai layanan manufaktur pendukung lainnya.

Indonesia Aerospace Ecosystem Forum 2026 digelar untuk mempertemukan pelaku industri, regulator, akademisi, dan mitra global guna membahas peluang pengembangan industri dirgantara nasional. Forum tersebut diharapkan dapat memperkuat fondasi industri dalam negeri sekaligus memperbesar peluang perusahaan Indonesia masuk ke rantai pasok dirgantara dunia.

BOGOR - Peran generasi muda penting dikuatkan dalam mendorong transformasi sektor perkebunan Indonesia di tengah tantangan ketahanan pangan, energi, serta perubahan iklim global. Sektor perkebunan memiliki posisi strategis dalam mendukung perekonomian nasional, sehingga membutuhkan dukungan inovasi, kolaborasi lintas sektor, serta keterlibatan aktif talenta muda untuk menjaga daya saing di tingkat global.

“Kita harus bersama-sama membangun sektor perkebunan Indonesia. Masa depan sektor ini tidak hanya ditentukan oleh perusahaan atau pemerintah, tetapi oleh seluruh pihak yang memiliki komitmen untuk mendorong kemajuan bangsa,” kata Dirut Holding Perkebunan Nusantara (PT Perkebunan Nusantara III), Denaldy Mulino Mauna dalam Studium Generale bertema “Membangun Masa Depan Sektor Perkebunan Indonesia: Inovasi, Talenta Muda, dan Keberlanjutan” di Institut Pertanian Bogor (IPB University), Selasa (9/6/2026).

Mengungkap Strategi Holding Perkebunan Nusantara Melakukan Transformasi Bisnis

Di hadapan ratusan mahasiswa dan alumni IPB University , Denaldy menekankan, penguatan inovasi dan pengembangan talenta muda menjadi fondasi utama dalam menghadapi transformasi industri. Khususnya pada aspek digitalisasi, peningkatan produktivitas, dan penguatan daya saing global sektor perkebunan Indonesia. “Generasi muda memiliki peran penting dalam mendorong transformasi digital, peningkatan produktivitas, serta penguatan daya saing perkebunan Indonesia di tingkat global,” tambahnya.

Selain dihadiri ratusan peserta dari kalangan mahasiswa dan alumni IPB University, kegiatan ini turut dihadiri M Abdan Rofi (Presiden KM IPB), Aidil Afdan Pananrang (Founder Rembuk Pemuda), serta Prof Deni Noviana (Wakil Rektor I Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB University), yang sekaligus membuka kegiatan secara resmi.

Dalam sambutannya, Prof Deni menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum yang mempertemukan dunia akademik dengan pelaku industri secara langsung. Menurutnya, kolaborasi ini penting untuk memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap tantangan pembangunan nasional.

Kolaborasi seperti ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memahami tantangan pembangunan secara langsung dari para pelaku industri. ”Ini adalah bentuk sinergi yang perlu terus diperkuat untuk melahirkan generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kemampuan menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan nasional ke depannya,” ujarnya.

Presiden BEM KM IPB, M. Abdan Rofi, juga menyoroti tantangan sektor perkebunan saat ini dapat menjadi peluang bagi generasi muda untuk menghadirkan inovasi baru. “Setiap tantangan selalu menghadirkan peluang. Transformasi sektor perkebunan hari ini dapat menjadi ruang bagi generasi muda untuk menciptakan inovasi, membangun teknologi baru, dan menghadirkan solusi yang memberikan dampak nyata bagi pembangunan nasional,” katanya.

Sementara itu, Founder Rembuk Pemuda, Aidil Afdan Pananrang, menegaskan pembangunan bangsa merupakan kerja kolektif seluruh elemen masyarakat. “Kerja-kerja untuk mengoptimalkan peluang bagi kemajuan bangsa bukanlah kerja satu atau dua pihak saja. Ini adalah kerja bersama lebih dari 200 juta jiwa yang memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan Indonesia terus bergerak maju,” jelasnya.

Studium Generale ini berlangsung secara interaktif dengan antusiasme tinggi dari para peserta. Mahasiswa terlibat dalam dialog mengenai berbagai isu strategis, mulai dari peluang karier di sektor perkebunan, pengembangan teknologi pertanian dan perkebunan, hingga strategi mewujudkan industri yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

PTPN menegaskan komitmennya dalam mendorong penguatan ekosistem perkebunan nasional. Salah satunya melalui kolaborasi dengan dunia akademik dan penguatan peran generasi muda sebagai bagian penting dari transformasi sektor perkebunan Indonesia.

St. Petersburg: St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2026 resmi berakhir dengan sejumlah capaian penting.

Salah satu yang tercatat adalah lebih dari 30 perjanjian kerja sama baru yang melibatkan berbagai pelaku usaha, lembaga pendidikan, asosiasi bisnis, hingga institusi pembangunan dari berbagai negara dilakukan di forum yang kerap disebut "Davosnya Rusia" itu.

Kesepakatan tersebut tercapai melalui Roscongress International Cooperation Area, salah satu pusat aktivitas internasional selama SPIEF 2026 yang menjadi wadah dialog dan pertemuan bisnis lintas negara.

Tak hanya menjadi tempat diskusi, area tersebut juga memfasilitasi pertemuan bilateral dan agenda tematik yang mempertemukan mitra dari Rusia, Asia, Afrika, Timur Tengah, hingga negara-negara di Belahan Bumi Barat.

Ketua Dewan sekaligus CEO Roscongress Foundation, Alexander Stuglev, mengatakan area kerja sama internasional tersebut dirancang untuk menghasilkan kerja sama yang nyata, bukan sekadar diskusi.

“Area Kerja Sama Internasional Roscongress mencerminkan pendekatan kami terhadap kerja sama internasional secara sempurna: dialog langsung yang menghasilkan hasil nyata. Kami telah menciptakan ekosistem yang memungkinkan pelaku bisnis Rusia berkomunikasi secara terbuka dan produktif dengan wilayah-wilayah Rusia maupun mitra internasional di Paviliun E ExpoForum," tuturnya dikutip pada Selasa, 9 Juni 2026.

Menurut Stuglev, fokus utama SPIEF bukan hanya membangun jaringan, tetapi juga membuka peluang bisnis baru, melahirkan proyek bersama, serta memperluas akses ke pasar internasional.

Dihadiri mitra dari berbagai kawasan dunia

Sepanjang forum berlangsung, Roscongress International Cooperation Area menghadirkan berbagai mitra internasional, termasuk Dewan Bisnis Rusia-ASEAN, Dewan Bisnis Rusia-Thailand, TV BRICS International Media Network, hingga delegasi bisnis dari Tanzania.

Peserta dan pembicara yang hadir juga berasal dari berbagai negara seperti Tiongkok, India, Kazakhstan, Kirgizstan, Tanzania, Jerman, Italia, Amerika Serikat, hingga sejumlah negara Afrika.

Selain agenda bisnis, SPIEF 2026 juga menjadi panggung bagi pembahasan isu-isu global mulai dari investasi, transformasi industri, pengembangan sumber daya manusia, ekonomi digital, energi, hingga kerja sama kawasan Eurasia dan ASEAN.

Indonesia ikut ambil bagian

Indonesia turut menjadi salah satu negara yang aktif dalam berbagai agenda SPIEF 2026. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi salah satu tokoh yang diwawancarai oleh TV BRICS selama forum berlangsung.

Keikutsertaan Indonesia juga semakin strategis setelah penandatanganan Indonesia–Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA) pada akhir 2025 yang membuka peluang lebih luas bagi perdagangan dan investasi antara Indonesia dan kawasan Eurasia.

(ANN)

JAKARTA - Polda Metro Jaya masih mengusut kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana jemaah umrah oleh PT Hasanah Tama Internasional atau Hanania Travel. Hingga kini, penyidik telah memeriksa 70 saksi dan menerima ratusan aduan dari korban.

“Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 70 orang saksi,” kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imannudin, Selasa (9/6/2026).

Imannudin mengatakan, pemeriksaan dilakukan terhadap korban hingga pihak yang terlibat dalam promosi perjalanan umrah yang gagal diberangkatkan.

“Baik itu korban maupun pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan promosi dan pelaksanaan perjalanan umrah yang kemarin tidak jadi berangkat beberapa jemaah,” ujar dia.

Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya telah menetapkan bos Hanania Travel, Ahmad Syah Farhan atau ASF, sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan/atau penggelapan dana perjalanan umrah.

Selain itu, Polda Metro Jaya juga telah meminta keterangan Selebgram Muhammad Muhammad Miftahuda atau Keanu Angelo diperiksa sebagai saksi kasus dugaan penipuan Hanania Travel setelah mempromosikan paket umrah pada Senin kemarin.

Lihat video: LEBIH DARI 12 MILIAR! Bos Travel Umrah Resmi Jadi Tersangka Penipuan Massal!



Keanu membantah menerima fee endorsement, tetapi dia mengakui telah diberangkatkan umrah oleh Hanania Travel. “Aku jelasin di dalam, bahwa aku dalam kerja sama sama Hanania itu aku engga menerima uang endorse-an sama sekali. Aku tuh kerja samanya barter. Jadi mereka berangkatkan aku, aku promo-in testimoni aku, pengalaman aku selama di sana,” kata Keanu usai jalani pemeriksaan, Senin, 8 Juni 2026.

Dalam pemeriksaan tersebut, selebgram berusia 27 tahun itu turut membawa rekening koran. Rekening koran itu menjadi bukti bahwa dirinya tidak menerima dana dari Hanania Travel.

“Aku juga bawa rekening koran aku periode bulan aku berangkat, yaitu 2 tahun yang lalu, bulan Agustus, dan 1 bulan sebelumnya, 1 bulan setelahnya, bahwa aku enggak menerima aliran dana apa pun dari Hanania Group,” ujar dia.

Keanu tidak membantah adanya kontrak kerja sama dengan pihak Hanania Travel. Ia menegaskan, kerja sama tersebut berupa barter trip, di mana ia diberangkatkan umrah oleh Hanania Travel.

“Kerja sama sama Hanania-nya untuk barter itu. Selama perjalanan aja. Jadi itu cuma pekerjaan kontrak untuk satu perjalanan umrahnya, bukan aku bukan BA, aku bukan-bukan kayak ada periode waktu tertentu, cuma barter trip, berangkat dan promoin testimoni aku selama aku di sana,” jelas dia.

Bank Mega Syariah mencatat total layanan pembiayaan emas Flexi Gold mencapai lebih dari Rp43 miliar hingga akhir Mei 2026. Nilai ini melonjak sekitar 1.688 persen dibandingkan realisasi sepanjang 2025 yang sebesar Rp2,42 miliar.

Digital Business & Product management Division Head Bank mega Syariah Benadicto A. Ferary mengatakan capaian tersebut menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan emas tidak hanya sebagai instrumen investasi, tetapi juga sebagai bagian dari perencanaan keuangan jangka panjang.

"Emas memiliki karakteristik yang relatif stabil dalam jangka panjang dan menjadi salah satu instrumen yang dipertimbangkan masyarakat untuk diversifikasi portofolio. Melalui Flexi Gold, kami berupaya menghadirkan akses kepemilikan emas yang lebih mudah, aman, dan sesuai prinsip syariah," ujar Benadicto dalam keterangan tertulis, Selasa (9/6).

Flexi Gold merupakan fasilitas pembiayaan emas berbasis syariah yang memungkinkan nasabah memiliki emas dengan mekanisme yang sesuai prinsip syariah. Melalui layanan ini, nasabah dapat memperoleh pembiayaan untuk pembelian emas dengan proses yang mudah.

Pada periode Januari-Mei 2026, secara nasional, Provinsi Jakarta menjadi kontributor terbesar yang mendominasi 36,6 persen dari total pembiayaan Flexi Gold nasional. Sementara itu, Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur mencatat pertumbuhan paling agresif dengan realisasi pertumbuhan lebih dari 21.283 persen pada Mei 2026 (ytd).

Bank Mega Syariah akan terus mengembangkan layanan dan edukasi terkait investasi serta kepemilikan emas berbasis syariah guna memberikan alternatif solusi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

[Gambas:Youtube]

Flexi Gold menawarkan fleksibilitas bagi nasabah dengan pilihan gramasi emas mulai dari 5 gram hingga 100 gram. Selain itu, Flexi Gold didukung margin yang kompetitif sebesar 11 perse efektif per tahun dengan uang muka ringan mulai dari 10 persen dari nilai pembiayaan.

"Nasabah juga memperoleh berbagai keuntungan tambahan berupa gratis biaya cetak emas fisik, pengiriman, serta asuransi pengiriman. Kombinasi kemudahan, fleksibilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah menjadikan Flexi Gold sebagai salah satu alternatif kepemilikan emas yang praktis dan aman bagi masyarakat," pungkas Benadicto.

JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan ke depan subsidi bantuan sosial (bansos) tidak akan lagi berupa barang, namun berbentuk cash transfer sebesar Rp5,4 juta per orang.

“Subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada penerima. Rata-rata kita kumpulkan bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada Rp5,4 juta per orang,” kata Luhut usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (9/6/2026).

Saat ini, kata Luhut pemerintah tengah mempercepat transformasi digital dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Menurut Luhut, pemanfaatan AI akan menjadi fondasi penting dalam pengelolaan data nasional, terutama untuk memastikan berbagai program bantuan pemerintah tepat sasaran.

Salah satu perubahan yang akan dilakukan adalah mengalihkan pola subsidi dari berbasis barang menjadi berbasis penerima manfaat. Tak hanya untuk program bansos, Luhut mengatakan sistem data tunggal berbasis AI juga akan dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan UMKM.

Pemerintah menilai teknologi tersebut mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai profil pelaku usaha, sehingga kebijakan pembiayaan maupun pendampingan dapat disusun secara lebih tepat.

“Dan ini nanti dikelompokkan dengan AI. Kita akan bisa mendorong UMKM dengan memberikan skor yang baik karena orang ini sudah bisa dipantau dengan jelas latar belakangnya karena teknologi,” katanya.

Lihat video: Sistem Pajak dan Cukai Bakal Dirombak? Luhut Minta DSI Ambil Peran Utama!



Luhut menambahkan, Indonesia berpotensi menjadi salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar yang menerapkan sistem pemerintahan digital berbasis AI secara terintegrasi. Dengan populasi yang diperkirakan mendekati 300 juta jiwa dalam beberapa tahun ke depan, penerapan teknologi tersebut dinilai sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Melalui sistem tersebut, Luhut mengatakan pemerintah juga akan memiliki kemampuan pemantauan yang lebih baik terhadap berbagai program dan layanan publik. Seluruh proses, mulai dari pengumpulan data hingga pelaksanaan kebijakan dapat diawasi secara real time untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas pemerintahan. “Semua akan bisa dimonitor dengan sistem ini,” tegas Luhut.

Luhut juga menekankan pengembangan sistem digital tersebut dilakukan oleh talenta dalam negeri. Menurutnya, keterlibatan sumber daya manusia Indonesia menjadi bukti kemampuan nasional dalam membangun teknologi yang mendukung transformasi pemerintahan. “Dan sekali lagi sistem ini dibangun oleh anak-anak Indonesia,” kata Luhut.

IDXChannel - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) tengah mengkaji rencana penambahan lapisan tarif cukai hasil tembakau sebagai bagian dari strategi menekan angka peredaran rokok ilegal. Langkah ini dipandang krusial untuk menciptakan iklim usaha yang adil.

Otoritas kepabeanan menegaskan bahwa penambahan lapisan tarif tidak hanya sekadar mengejar target penerimaan negara, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian pasar. Pemerintah berupaya memastikan kebijakan yang diambil mampu meredam selisih harga yang terlalu jauh sehingga rokok ilegal tidak lagi memiliki celah pasar.

"Semuanya tentu dipertimbangkan secara matang dan saat ini sedang dalam tahap pembicaraan intensif, termasuk koordinasi terkait tarif cukainya," ujar Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC, Nirwala Dwi Heryanto, saat ditemui di kantor pusat DJBC, Selasa (9/6/2026).

Menurut Nirwala, proses perumusan kebijakan ini harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Selain internal pemerintah, konsultasi dengan lembaga legislatif menjadi syarat mutlak untuk memastikan kebijakan tarif cukai memiliki payung hukum yang kuat dan diterima oleh publik.

Saat ini, pihak Bea Cukai tengah mengupayakan sinkronisasi jadwal agar pembahasan teknis ini dapat segera dituntaskan di tingkat kementerian. Hal ini dianggap penting karena kebijakan tersebut akan menjadi lembaran baru dalam peta jalan industri hasil tembakau nasional ke depan.

"Kami sudah berkonsultasi dengan pemerintah dan DPR, serta ke depan akan dibicarakan lebih lanjut dengan Pak Menteri karena rencana pembukaan lembaran baru ini harus didiskusikan," kata Nirwala.

Melalui pendekatan yang inklusif dan pembicaraan rutin dengan DPR, DJBC optimistis transisi para pelaku usaha dari jalur ilegal ke legal dapat berjalan efektif. Dengan demikian, industri rokok nasional diharapkan dapat tumbuh lebih sehat tanpa bayang-bayang persaingan tidak sehat dari produk tanpa pita cukai.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendorong produsen rokok ilegal untuk masuk ke Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT). Dia bahkan bakal menawarkan tarif cukai khusus.

"Kita ajak masuk ke sistem yang lebih legal, Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT), dengan tarif yang tertentu. (Ini) sedang kita buat dan kita galakkan," katanya.

Teranyar, pihak Kementerian Keuangan juga telah merampungkan penyusunan draf aturan yang nantinya akan berfungsi sebagai payung hukum pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Pada bulan lalu, Purbaya telah lebih dulu mengumumkan komitmennya untuk tidak mengusik besaran tarif cukai hasil tembakau untuk periode 2027.

Bendahara Negara memberikan sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan mengambil opsi menaikkan ataupun menurunkan beban tarif cukai pada tahun tersebut.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Anggaran (Banggar) DPR meminta pemerintah, Bank Indonesia (BI), hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk berhenti menggunakan dalih gejolak eksternal sebagai kambing hitam atas rentannya kondisi pasar keuangan domestik belakangan ini.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah menegaskan, pemerintah harus menghentikan kebiasaan menuding faktor-faktor di luar kendali domestik seperti kebijakan moneter ketat dari bank sentral Amerika Serikat The Fed maupun eskalasi tensi geopolitik di Timur Tengah, ketika merespons tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan pasar modal.

"Justru yang harus kita persiapkan lebih terencana dan dieksekusi dengan baik adalah bagaimana mengatasi dolar, yield SBN yang mahal, serta IHSG yang merosot," ujar Said dalam pembahasan KEM-PPKF RAPBN 2027 bersama Menteri Keuangan, Gubernur BI, dan Kepala Bappenas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu memaparkan, pemerintah harus membuka diri terhadap kritik demi meredam tekanan ganda dari pasar valas dan pasar modal. Banggar mendorong setidaknya tiga langkah yang harus segera dieksekusi untuk memulihkan kepercayaan pelaku usaha dan investor.

Pertama, menjaga konsistensi kebijakan. Said mengingatkan bahwa ketidakpastian regulasi merupakan risiko terbesar bagi pelaku usaha sehingga otoritas tidak mengumumkan kebijakan yang masih prematur dan harus mengedepankan dialog dengan para pemangku kepentingan.

Kedua, mengelola kebijakan fiskal yang sehat. Secara khusus, Banggar mengapresiasi proposal pemerintah yang mematok target defisit RAPBN 2027 di level 1,8% hingga 2,4% terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Ini menunjukkan tren positif. Pelaku pasar juga mengharapkan reformasi tata kelola berbagai program prioritas seperti MBG [makan bergizi gratis] dan KDMP [koperasi desa merah putih]," jelasnya.

Ketiga, membenahi tata kelola pasar modal. Banggar mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk terus memperbaiki aspek transparansi kepemilikan saham di bursa, meningkatkan porsi saham beredar di publik (free float) di atas 15%, dan mengevaluasi self-regulatory organization (SRO).

Dilema Utang dan Anomali Energi

Di samping urusan pasar keuangan, Banggar DPR juga menyoroti dilema pengelolaan utang pada tahun depan. Di satu sisi, pemerintah dihadapkan pada tumpukan utang jatuh tempo yang besar; di sisi lain, asumsi yield SBN 10 tahun dalam KEM-PPKF 2027 dipatok cukup tinggi yaitu 6,5%–7,3%.

Said mengingatkan bahwa yield utang negara yang tinggi akan membebani ruang fiskal pemerintah karena bengkaknya biaya bunga, meski juga berpotensi menarik minat investor. Investor, lanjutnya, tidak hanya tergiur imbal hasil, tetapi juga menimbang volatilitas kurs, defisit fiskal, hingga cadangan devisa.

"Kalaupun yield SBN harus lebih tinggi, kami berharap bisa ditebus dengan belanja yang produktif, yang mendatangkan kenaikan pendapatan karena sejalan dengan pertumbuhan ekonomi," ujar Said.

Terakhir, menilik dinamika global yang tak menentu, Banggar mengkritik keras anomali kebijakan energi nasional yang dinilai tidak sinkron dan rawan guncangan.

Indonesia selama ini mengekspor batu bara untuk menopang kebutuhan energi dunia, namun di saat yang bersamaan, konsumsi dalam negeri sangat bergantung pada impor BBM. Ironisnya, biaya impor energi yang mahal ini diperparah oleh penyaluran subsidi yang tidak tepat sasaran.

"Sudah mahal, masih berpotensi mengalami gangguan pasokan. Lebih tragis lagi, pelaksanaan subsidi energi berjalan kurang tepat sasaran. Kami berharap pada tahun depan pemerintah dapat menuntaskan reformasi subsidi energi agar kebijakan kita semakin resilien dari gejolak eksternal," jelasnya.

Adapun dalam KEM-PPKF 2027, pemerintah mengusulkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8%–6,5%, inflasi 1,5%–3,5%, nilai tukar rupiah Rp16.800–Rp17.500 per dolar AS, dan harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$70–US$95 per barel.

Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur (Cisem II) resmi beroperasi melalui Seremonial Commissioning Pipeline Cisem II dan Integrasi Sistem Transmisi Gas bersama PT Pertamina Gas (Pertagas) dan PT PGN Tbk yang dihadiri oleh Dirjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman di Stasiun Kandang Haur Timur (KHT), Jawa Barat, Sabtu (6/6).

Pipa Cisem merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibangun sepenuhnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian ESDM dalam rangka mendukung ketahanan energi nasional.

Direktur Jenderal Migas Laode Sulaeman menyampaikan bahwa commissioning Cisem II merupakan capaian penting dalam pengembangan infrastruktur energi nasional.

"Setelah keberhasilan Cisem I, hari ini kita menyaksikan commissioning Cisem II yang semakin memperkuat integrasi jaringan pipa gas bumi nasional. Infrastruktur ini akan meningkatkan fleksibilitas penyaluran gas dan memperkuat keandalan pasokan energi. Kami mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkolaborasi sehingga proyek strategis ini dapat diselesaikan dan dioperasikan dengan baik," ujar Laode dalam keterangan resmi.

Pipa Cisem II dibangun dengan panjang sekitar 242 kilometer yang menghubungkan Batang, Jawa Tengah, hingga Kandang Haur Timur, Jawa Barat, dan menjadi mata rantai penting dalam sistem transmisi gas bumi nasional.

Pelaksanaan commissioning di Kandang Haur Timur ini merupakan kelanjutan dari rangkaian commissioning yang telah dilakukan sebelumnya pada pertengahan Maret 2026 di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Jawa Tengah.

Tahapan ini dilaksanakan untuk memastikan kesiapan operasional sistem secara menyeluruh hingga terhubung dengan fasilitas operasi eksisting Pertagas di Kandang Haur Timur. Konektivitas jaringan transmisi gas bumi nasional akan semakin kuat dengan beroperasinya Pipa Cisem II.

[Gambas:Youtube]

Integrasi ini meningkatkan fleksibilitas penyaluran gas dari berbagai sumber pasokan menuju pusat-pusat permintaan energi, memperkuat keandalan sistem, serta mendukung pemanfaatan gas bumi domestik secara lebih optimal untuk memenuhi kebutuhan industri, pembangkit listrik, kilang, pupuk, dan sektor strategis lainnya.

Direktur Komersial PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Aldiansyah Idham pada kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa commissioning Cisem II menjadi momentum penting bagi pengembangan sistem gas bumi nasional yang semakin terintegrasi.

"Commissioning Cisem II merupakan momentum yang telah lama dinantikan. Infrastruktur ini memungkinkan sistem penyaluran gas menjadi semakin fleksibel dan terintegrasi, sekaligus memperkuat keandalan pasokan energi nasional. Keberhasilan ini merupakan hasil sinergi seluruh pemangku kepentingan dan menjadi milestone penting dalam optimalisasi pemanfaatan gas bumi untuk mendukung kebutuhan energi Indonesia," kata Aldiansyah.

Direktur Utama Pertagas Indra P Sembiring menyampaikan bahwa commissioning di Kandang Haur Timur menandai kesiapan operasional penuh sistem Cisem II yang kini telah terhubung dengan fasilitas operasi Pertagas.

"Sebagai operator yang ditunjuk oleh Kementerian ESDM, Pertagas telah menyiapkan sarana, prasarana, serta personel yang tersebar dari Jawa Timur hingga Jawa Barat untuk memastikan pengoperasian infrastruktur ini berjalan secara aman, andal, dan optimal. Kehadiran Cisem II akan semakin memperkuat konektivitas jaringan pipa gas bumi nasional serta meningkatkan fleksibilitas operasi sistem transmisi gas," pungkas Indra.

Sumber pasokan utama pada Pipa Cisem II pada tahap awal pengaliran gas berasal dari Lapangan Jambaran Tiung Biru (JTB). Kehadiran aliran gas dari JTB melalui interkoneksi terintegrasi ini diharapkan dapat langsung memacu produktivitas kawasan industri strategis, termasuk Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB).