JAKARTA, KOMPAS.com - Layanan bank digital kini tak lagi sekadar dipilih karena bebas antre atau mudah dibuka lewat ponsel. Pengguna mulai mengutamakan kecepatan transaksi hingga kemampuan aplikasi terhubung dengan berbagai kebutuhan harian, mulai dari belanja online hingga pembayaran digital.

Lembaga riset pasar global, Ipsos Indonesia, mencatat kemudahan dan kecepatan transaksi menjadi alasan utama masyarakat menggunakan layanan bank digital. Temuan itu tercermin dalam Survei Persepsi dan Kepuasan Pengguna terhadap Layanan Bank Digital di Indonesia 2026 yang dilakukan secara daring pada April 2026.

Sebanyak 71 persen responden menyebut kemudahan dan kecepatan transaksi sebagai faktor utama menggunakan bank digital. Sementara 66 persen responden menilai kelengkapan fitur transaksi harian, seperti pembayaran QRIS, pembayaran tagihan, dan dukungan belanja online menjadi pertimbangan penting lainnya.

Managing Director Ipsos Indonesia, Hansal Savla, mengatakan, tren tersebut menunjukkan perubahan perilaku pengguna layanan keuangan digital yang kini semakin selektif dalam memilih platform.

“Hasil ini menunjukkan bahwa pengguna kini semakin selektif dalam memilih layanan keuangan digital. Tidak hanya dari sisi layanan keuangan, tetapi juga kemudahan dalam terhubung dengan berbagai kebutuhan bertransaksi sehari-hari menjadi faktor yang diprioritaskan,” ujar Hansal dalam keterangan resmi, Rabu (13/5/2026).

Ipsos mencatat aktivitas yang paling sering dilakukan melalui bank digital adalah pengisian saldo dompet digital dan transaksi belanja online. Temuan ini menunjukkan integrasi dengan ekosistem digital seperti e-commerce dan platform pembayaran kini menjadi faktor penting dalam penggunaan bank digital sehari-hari.

Dalam evaluasi terhadap sejumlah aplikasi bank digital, SeaBank menempati posisi teratas dalam mendukung kenyamanan transaksi harian. Sebanyak 52 persen responden memilih SeaBank untuk kebutuhan transfer, pembayaran, dan transaksi daring.

Posisi berikutnya ditempati Bank Jago sebesar 50 persen, disusul Neobank 49 persen, Allo Bank 40 persen, dan Superbank sebesar 39 persen.

Dari sisi integrasi dengan ekosistem digital lain, SeaBank juga menjadi pilihan utama responden dengan angka 50 persen. Kemudian diikuti Bank Jago 46 persen, Superbank 43 persen, Neobank 36 persen, dan Allo Bank 26 persen.

Menurut Hansal, kemampuan platform untuk terhubung dengan berbagai layanan digital kini menjadi faktor penting dalam meningkatkan pengalaman pengguna.

“Integrasi dengan ekosistem digital menjadi salah satu faktor yang semakin relevan. Pengguna cenderung memilih layanan yang dapat mendukung berbagai aktivitas mereka secara praktis dan terhubung dengan mulus dalam satu platform,” katanya.

Untuk kebutuhan pengisian saldo dompet digital, SeaBank kembali mencatat tingkat penggunaan tertinggi dengan 77 persen. Selanjutnya Bank Jago 70 persen, Superbank 66 persen, Neobank 65 persen, dan Allo Bank 57 persen.

Sementara pada kategori dukungan belanja online, sebanyak 69 persen responden memilih SeaBank sebagai bank digital utama. Angka tersebut diikuti Bank Jago 58 persen, Allo Bank 50 persen, Superbank 47 persen, dan Neobank 41 persen.

Ipsos menilai temuan tersebut menunjukkan peran bank digital kini semakin melekat dalam aktivitas finansial masyarakat, terutama dalam mendukung transaksi yang terhubung dengan ekosistem digital.

Di sisi lain, tren pertumbuhan layanan keuangan digital nasional juga terus meningkat. Data Bank Indonesia menunjukkan volume transaksi pembayaran digital pada triwulan I 2026 mencapai 14,28 miliar transaksi.

Pertumbuhan signifikan juga terjadi pada layanan QRIS yang meningkat 116,45 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Selain itu, transaksi melalui mobile banking, internet banking, hingga sistem pembayaran ritel seperti BI-FAST juga terus menunjukkan peningkatan seiring tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan transaksi digital yang cepat dan efisien.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) dan Polri melakukan pemusnahan lebih dari 466 ribu lembar uang palsu yang terkumpul pada periode 2017-2025. BI mengungkapkan, temuan jumlah uang palsu di tengah masyarakat Indonesia mengalami tren penurunan.

“Uang palsu yang dimusnahkan hari ini berjumlah 466.535 lembar. Ini jumlah akumulasi selama lima tahun dari laporan masyarakat, perbankan, penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah (PJPUR), dan hasil pengolahan setoran bank kepada BI secara nasional,” ujar Deputi Gubernur BI Ricky P Gozali dalam konferensi pers Pemusnahan Rupiah Palsu Hasil Klarifikasi BI di Kompleks BI, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Pemusnahan ratusan ribu lembar uang palsu tersebut merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pemusnahan dilakukan dengan menggunakan mesin racik untuk menghasilkan cacahan-cacahan kertas.

Dalam kesempatan itu, Ricky menyampaikan, jumlah uang palsu yang beredar di tengah masyarakat mengalami penurunan. “Jumlah temuan uang rupiah palsu menunjukkan tren yang menurun, dari 5 ppm (pieces per million) atau 5 lembar per 1 juta lembar uang yang beredar pada 2023 menjadi 4 ppm pada 2024—2025, dan terus menurun menjadi 1 ppm pada April 2026,” terangnya.

Ricky menuturkan, capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi dan koordinasi yang erat dengan berbagai stakeholder. Menurut penuturannya, alasan jumlah rupiah palsu mengalami tren penurunan di antaranya karena sulitnya memanipulasi lembar rupiah dengan teknologi yang makin canggih.

“Tentunya penguatan kualitas dari uang rupiah baik dari bahan uang, kemudian teknologi cetak, dan unsur pengamanan yang semakin modern. Sehingga semakin mudah dikenali dan sulit dipalsukan,” ungkapnya.

Ia menuturkan, peningkatan kualitas uang rupiah diakui oleh dunia. Hal itu tercermin dari penghargaan uang rupiah tahun emisi 2022 sebagai seri uang terbaik. Penghargaan tersebut yakni Best New Banknote Series pada International Association of Currency Affairs (IACA) Currency Award tahun 2023.

Tak hanya itu, uang rupiah kertas pecahan Rp 50.000 tahun emisi 2022 juga mendapatkan peringkat kedua sebagai pecahan paling aman dan paling sulit dipalsukan di dunia. Dinobatkan sebagai World’s Most Secure Currency pada 2024 lalu.

Di sisi lain, Ricky menuturkan, berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap temuan uang palsu, kualitas uang palsu yang diproduksi selama ini relatif sangat rendah. BI mengimbau masyarakat untuk lebih jeli dalam mencegah peredaran uang rupiah palsu melalui metode 3D, yakni dilihat, diraba, dan diterawang.

Shopee menghadirkan program menarik bagi para kreator digital melalui promo terbaru Shopee Affiliate Program.

Dalam periode 4 Mei hingga 4 Juni 2026, peserta Shopee Affiliate berkesempatan mendapatkan komisi hingga 2 kali lipat khusus untuk pesanan yang berasal dari konten Instagram Reels.

Dalam keterangan tertulis Shopee, program ini menjadi peluang menarik bagi content creator, influencer, maupun pengguna media sosial yang aktif membuat konten kreatif di Instagram.

Dengan meningkatnya tren short video content, Shopee mendorong para affiliate untuk memaksimalkan kreativitas mereka dalam mempromosikan berbagai produk favorit melalui format Reels yang lebih interaktif dan engaging.

Melalui promo ini, affiliate dapat memperoleh keuntungan lebih besar dari setiap transaksi valid yang berasal dari link affiliate yang dibagikan melalui Instagram Reels selama periode campaign berlangsung. Selain meningkatkan potensi penghasilan, program ini juga membuka kesempatan bagi kreator untuk memperluas audience serta meningkatkan performa konten mereka di platform digital.

Shopee menyebut affiliate program terus menjadi salah satu program favorit bagi kreator pemula maupun profesional karena menawarkan proses yang mudah, fleksibel, dan dapat dilakukan kapan saja. Pengguna hanya perlu membagikan rekomendasi produk melalui konten media sosial dan mendapatkan komisi dari setiap pembelian yang berhasil dilakukan melalui link affiliate.

"Dengan hadirnya promo komisi 2 kali lipat ini, Shopee berharap semakin banyak kreator muda yang dapat memanfaatkan media sosial sebagai peluang produktif sekaligus sumber penghasilan tambahan di era digital," demikian pernyataan Shopee.

Shopee kembali menghadirkan promo eksklusif untuk member Shopee VIP berupa akses gratis langganan premium selama 1 bulan dari Duolingo, platform belajar bahasa yang populer di berbagai negara.

Promo ini merupakan komitmen Shopee dalam menghadirkan pengalaman digital yang lebih menarik bagi pengguna. Selain itu progam ini menjadi salah satu bentuk apresiasi Shopee kepada pengguna setia yang aktif menggunakan berbagai layanan dan fitur dalam ekosistem Shopee.

Melalui kolaborasi ini, pengguna tidak hanya menikmati keuntungan berbelanja, tetapi juga mendapatkan akses pembelajaran bahasa secara fleksibel dan interaktif.

Dengan fitur premium Duolingo, pengguna dapat menikmati pengalaman belajar tanpa iklan, akses latihan tanpa batas, hingga fitur pembelajaran yang lebih personal untuk meningkatkan kemampuan bahasa asing kapan saja dan di mana saja.

Promo ini juga sejalan dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap pengembangan skill dan pembelajaran digital di era modern.

Untuk mendapatkan promo tersebut, pengguna hanya perlu menjadi member Shopee VIP dan melakukan klaim penawaran melalui aplikasi Shopee selama periode program berlangsung.

Kuota promo tersedia dalam jumlah terbatas dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui program kolaborasi ini, Shopee berharap dapat memberikan nilai tambah bagi pengguna sekaligus mendukung gaya hidup produktif dan edukatif di tengah aktivitas digital masyarakat yang semakin dinamis.

Kami berkomitmen memastikan kesiapan layanan operasional selama periode libur panjang Kenaikan Isa Almasih melalui optimalisasi layanan transaksi, lalu lintas, serta kesiapan petugas dan fasilitas di lapangan

Bekasi (ANTARA) - PT. Jasamarga Transjawa Tol (JTT) memastikan kesiapan layanan operasional di seluruh ruas tol yang dikelola menjelang periode libur panjang Kenaikan Isa Almasih tahun 2026 agar perjalanan pengguna jalan tetap aman, nyaman dan lancar.

Vice President Corporate Secretary & Legal PT. JTT Ria Marlinda Paallo menyatakan pihaknya telah melakukan berbagai persiapan operasional, pelayanan lalu lintas hingga optimalisasi fasilitas pendukung di ruas-ruas strategis Trans Jawa untuk menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat sepanjang libur pekan ini.

"Kami berkomitmen memastikan kesiapan layanan operasional selama periode libur panjang Kenaikan Isa Almasih melalui optimalisasi layanan transaksi, lalu lintas, serta kesiapan petugas dan fasilitas di lapangan," katanya di Bekasi, Rabu.

Dia menjelaskan langkah tersebut dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman pengguna jalan, termasuk memastikan informasi lalu lintas maupun kondisi perjalanan terus diperbarui secara berkala melalui berbagai kanal informasi guna memudahkan masyarakat merencanakan perjalanan.

Pihaknya memastikan kesiapan gardu transaksi dan petugas operasional di gerbang tol utama, khususnya pada ruas dengan potensi peningkatan volume lalu lintas seperti Ruas Tol Jakarta-Cikampek, Palimanan-Kanci, Batang-Semarang, Semarang ABC hingga Surabaya-Gempol.

Sejumlah armada pendukung layanan lalu lintas turut disiagakan selama 24 jam di antaranya 29 unit mobil derek, tujuh ambulans, enam unit armada penyelamatan, 17 Patroli Jalan Raya (PJR) serta 19 unit Mobile Customer Service.

Pemantauan kondisi lalu lintas juga dilakukan secara real time melalui kamera pengawas yang terintegrasi dengan pusat pengendalian informasi guna memastikan respons cepat terhadap kondisi di lapangan.

Informasi terkini terkait kondisi lalu lintas pun disampaikan kepada pengguna jalan melalui Dynamic Message Sign yang tersebar di sejumlah titik strategis Ruas Jalan Tol Trans Jawa.

Pihaknya menjalin koordinasi secara intensif dengan Kepolisian dan pemangku kepentingan terkait dalam mengantisipasi kepadatan kendaraan melalui penerapan rekayasa lalu lintas secara situasional apabila diperlukan.

Selain itu, fasilitas area rehat di sepanjang ruas Trans Jawa dipastikan beroperasi optimal, beroperasi 24 jam dengan fasilitas umum memadai seperti area parkir, toilet, mushala, SPBU, SPKLU, area makan dan tempat istirahat pengguna jalan.

Ria mengimbau pengguna jalan untuk mempersiapkan perjalanan dengan baik sebelum memasuki jalan tol, memastikan kondisi kendaraan dan pengemudi dalam keadaan prima, mengecek kecukupan BBM dan saldo uang elektronik serta mengatur waktu perjalanan dengan baik.

"Apabila lelah, pengguna jalan dapat memanfaatkan rest area untuk beristirahat demi menjaga keselamatan perjalanan," kata dia.

Pengguna jalan juga dapat mengakses informasi lalu lintas terkini di ruas tol Jasa Marga Group dengan menghubungi pusat penggilan 24 jam di nomor 133 atau melalui aplikasi TRAVOY yang tersedia di iOS maupun Android.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi keluhan Kamar Dagang China terkait langkah Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang dinilai menjadi hambatan investasi perusahaan China di Indonesia.

Purbaya menegaskan pemerintah tidak mempermasalahkan aktivitas usaha asing selama dijalankan secara legal dan memenuhi seluruh kewajiban kepada negara.

“Saya enggak tahu tanggapan Pak Prabowo. Tapi begini, selama mereka melakukan bisnis legal ya enggak apa-apa. Kalau ilegal ya harus bayar supaya jadi legal. Mereka harus semua bayar semua kewajibannya,” ujar Purbaya kepada awak media di Kejagung, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Menurut Purbaya, perusahaan asing tidak perlu khawatir terhadap penindakan Satgas PKH apabila seluruh kegiatan usaha dilakukan sesuai aturan di Indonesia.

“Kalau mereka melakukan bisnis secara legal ya enggak ada masalah. Jadi mereka enggak harus takut,” katanya.

Pernyataan tersebut disampaikan untuk merespons surat Kamar Dagang China kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat itu menyinggung langkah Satgas PKH yang dinilai terlalu agresif dalam penegakan hukum terhadap sejumlah perusahaan.

Purbaya mengatakan tindakan pemerintah tetap mengacu pada aturan hukum dan kewajiban perusahaan kepada negara.

“Eksesif dalam hukum kalau mereka melanggar ya mesti bayar sesuai dengan aturan yang ada. Tapi kalau enggak ya santai-santai aja tidur-tidur,” ujar dia.

Dalam kesempatan sama, Purbaya juga menyinggung penanganan terhadap sekitar 40 perusahaan baja asal China yang sebelumnya disebut bermasalah.

Menurut dia, Direktorat Jenderal Pajak sudah berkomunikasi dengan perusahaan tersebut agar segera menyesuaikan kegiatan usahanya sesuai ketentuan.

“Oh jadi ke situ. Oh iya. Itu pajak sudah bicara dengan mereka. Maksudnya mereka tentunya mau go legal. Tapi kita lihat seperti apa ke depannya,” ucap Purbaya.

Ia memastikan pemerintah tetap akan melakukan penindakan apabila tidak ada perbaikan dari perusahaan terkait.

“Kalau enggak ada gerakan lagi dari mereka yaudah kita kejar lagi,” kata dia.

Berdasarkan surat yang diterima Kompas.com, Kamar Dagang China atau China Chamber of Commerce mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait kondisi investasi di Indonesia.

Dalam surat tersebut, perusahaan China mengklaim telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, penciptaan lapangan kerja, peningkatan industri, hingga tanggung jawab sosial.

“Namun, dalam beberapa periode terakhir, perusahaan yang beroperasi di Indonesia umumnya menghadapi masalah-masalah yang menonjol, termasuk regulasi yang terlalu ketat, penegakan hukum yang berlebihan, dan bahkan korupsi dan pemerasan oleh otoritas yang berwenang,” tulis Kamar Dagang China dalam surat yang diterima Kompas.com, Selasa (12/5/2026).

Mereka menilai kondisi tersebut mengganggu operasional bisnis, merusak kepercayaan investasi jangka panjang, serta memicu kekhawatiran terhadap masa depan investasi China di Indonesia.

Salah satu sorotan utama dalam surat tersebut ialah kenaikan pajak dan pungutan yang disebut terjadi berulang kali. Investor China juga mengeluhkan pemeriksaan pajak yang semakin intensif disertai ancaman denda besar.

“Pajak dan biaya, termasuk royalti sumber daya mineral, telah dinaikkan berulang kali, disertai pemeriksaan pajak yang semakin intensif dan bahkan denda besar hingga puluhan juta dolar AS, menciptakan kepanikan di kalangan perusahaan,” tulis surat itu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan pentingnya kepastian hukum bagi pelaku industri perbankan dalam penanganan kredit macet.

Kepastian hukum dinilai menjadi bagian penting untuk menjaga pertumbuhan kredit yang sehat dan berkelanjutan di tengah tantangan ekonomi dan risiko bisnis yang dihadapi sektor perbankan.

Penegasan tersebut disampaikan OJK dalam kegiatan Sarasehan Industri Perbankan “Penerapan Konsep Business Judgement Rule Terhadap Kredit Macet di Bank” yang digelar di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

SHUTTERSTOCK/JUICY FOTO Ilustrasi kredit, kredit perbankan.

Forum itu menghadirkan regulator, aparat penegak hukum, akademisi, serta pelaku industri perbankan untuk membahas penerapan business judgement rule dalam sektor perbankan.

OJK menilai, upaya mendorong pertumbuhan kredit nasional perlu diimbangi dengan kepastian hukum bagi bankir dalam mengambil keputusan bisnis.

Menurut regulator, pemahaman yang sama mengenai business judgement rule diperlukan agar industri perbankan dapat tetap menjalankan fungsi intermediasi secara optimal dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.

Di tengah pembahasan mengenai kepastian hukum tersebut, kinerja intermediasi perbankan nasional masih menunjukkan pertumbuhan positif.

OJK mencatat kredit perbankan pada Februari 2026 tumbuh 9,37 persen secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi Rp 8.559 triliun.

Pertumbuhan tertinggi berasal dari kredit investasi yang tumbuh 20,72 persen (yoy), diikuti kredit konsumsi sebesar 6,34 persen dan kredit modal kerja sebesar 3,88 persen.

KOMPAS.com/SAKINA RAKHMA DIAH SETIAWAN Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan pentingnya kepastian hukum bagi pelaku industri perbankan dalam penanganan kredit macet.

Berdasarkan kategori debitur, kredit korporasi mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 14,74 persen (yoy). Sementara dari sisi kepemilikan, kredit bank BUMN tumbuh paling tinggi sebesar 12,78 persen (yoy).

Selain penyaluran kredit, penghimpunan dana masyarakat juga meningkat. Dana Pihak Ketiga (DPK) per Februari 2026 tumbuh 13,18 persen (yoy) menjadi Rp 10.102 triliun.

Giro tumbuh 18,56 persen (yoy), deposito 13 persen (yoy), dan tabungan sebesar 8,12 persen (yoy).

Likuiditas industri perbankan juga dinilai masih memadai. Rasio Alat Likuid terhadap Non-Core Deposit (AL/NCD) tercatat sebesar 121,29 persen dan rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 27,4 persen. Kedua rasio tersebut masih jauh di atas threshold masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen.

Adapun Liquidity Coverage Ratio (LCR) berada di level 195,64 persen.

Sementara itu, kualitas kredit perbankan tetap terjaga. Rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) gross tercatat sebesar 2,17 persen dan NPL net sebesar 0,83 persen.

Loan at Risk (LaR) berada di level 9,24 persen, sedangkan Return on Assets (ROA) tercatat sebesar 2,37 persen.

Dari sisi permodalan, Capital Adequacy Ratio (CAR) industri perbankan berada di level 25,83 persen yang dinilai menjadi buffer mitigasi risiko di tengah ketidakpastian global.

Perlindungan bagi keputusan bisnis

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, konsep business judgement rule pada dasarnya memberikan perlindungan hukum bagi bank atas keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik.

KOMPAS.com/ AGUSTINUS RANGGA RESPATI Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae ketika ditemui di sela-sela acara Islamic Finance Summit (IIFS) 2025 di Surabaya, Selasa (4/11/2025).

“Konsep Business Judgement Rule pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum kepada Bank atas keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik, berdasarkan prinsip kehati-hatian, tanpa benturan kepentingan, dan dilakukan untuk kepentingan terbaik perusahaan,” ujar Dian.

Menurut Dian, penguatan regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum yang selaras diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi industri perbankan.

Hal tersebut dinilai penting untuk menjaga profesionalisme dan integritas bankir agar fungsi intermediasi bank tetap berjalan.

Dian juga berharap terdapat kesepahaman yang lebih kuat antara regulator, aparat penegak hukum, akademisi, dan pelaku industri perbankan terkait penerapan business judgement rule di sektor perbankan.

Kredit macet dan risiko bisnis

Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung Jupriyadi mengatakan, diperlukan kesamaan penafsiran mengenai penerapan norma pidana dalam perkara perbankan guna menjaga kepastian hukum atau legal certainty serta keadilan substantif bagi pelaku industri perbankan.

Menurut dia, business judgement rule dapat diterapkan sepanjang persyaratan kumulatif yang diatur dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terpenuhi. Persyaratan tersebut mencakup pelaksanaan keputusan dengan itikad baik, kepatuhan terhadap prosedur yang benar, tidak adanya benturan kepentingan, serta adanya upaya maksimal dalam mitigasi risiko kerugian.

Jupriyadi menjelaskan, apabila seluruh parameter tersebut terpenuhi namun kerugian tetap terjadi, termasuk risiko kredit macet, maka kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai kegagalan bisnis dan bukan tindak pidana.

“Apabila seluruh parameter tersebut terpenuhi namun kerugian tetap terjadi, termasuk risiko kredit macet, maka hal tersebut merupakan kegagalan bisnis (business failure) dan bukan merupakan suatu tindak pidana, terutama apabila dipengaruhi oleh faktor eksternal di luar kendali bank,” ujar dia.

FREEPIK/PCH.VECTOR Ilustrasi kredit, fintech, pinjaman daring.

Ia menambahkan, keseragaman penafsiran hukum penting untuk mencegah munculnya chilling effect terhadap industri perbankan.

Menurut dia, ketidakpastian hukum dapat membuat bankir menjadi terlalu berhati-hati dalam mengambil keputusan bisnis sehingga berpotensi menghambat penyaluran kredit.

Jupriyadi juga menekankan pentingnya penerapan prinsip ultimum remedium dalam penyelesaian persoalan perbankan.

Prinsip tersebut menyatakan bahwa jalur pidana seharusnya menjadi upaya terakhir apabila unsur tata kelola perusahaan yang baik telah dipenuhi.

Instrumen anti-kriminalisasi

Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI Didik Farkhan Alisyahdi mengatakan, business judgement rule merupakan instrumen anti-kriminalisasi bagi pejabat bank.

Menurut Didik, pejabat bank dapat dibebaskan dari jerat pidana meskipun terjadi kredit macet yang menyebabkan kerugian finansial maupun kegagalan bisnis bagi bank, sepanjang sejumlah elemen terpenuhi.

Didik menjelaskan terdapat lima elemen utama dalam business judgement rule. Kelima elemen itu yakni keputusan diambil dengan itikad baik, didasarkan pada informasi yang cukup dan benar, dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, bebas dari benturan kepentingan, dan dilakukan sesuai batas kewenangan.

“Lima elemen itu yaitu keputusan diambil dengan itikad yang baik, didasari dengan informasi yang cukup dan benar, dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, bebas dari benturan kepentingan, dan dilakukan sesuai dalam batas kewenangan,” kata Didik.

Namun demikian, Didik menegaskan perlindungan business judgement rule dapat gugur apabila ditemukan adanya manipulasi maupun kolusi. Menurut dia, pengabaian prinsip kehati-hatian, penyimpangan tujuan awal, dan penyampaian informasi palsu akan menghilangkan perlindungan hukum tersebut.

“Sehingga kerugian yang terjadi tidak lagi diperhitungkan sebagai risiko bisnis melainkan menjadi sebuah akibat dari kejahatan,” ujar Didik.

Pembuktian unsur kesengajaan

Dalam forum yang sama, Penyuluh Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti Albert Aries menjelaskan mengenai pembuktian mens rea dalam tindak pidana sektor perbankan, khususnya dalam konteks korporasi.

Albert mengatakan, setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.

Ia menjelaskan, tindak pidana akibat kealpaan hanya dapat dipidana apabila secara tegas diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

OJK berharap industri perbankan semakin memahami bahwa konsep business judgement rule dapat memberikan perlindungan dalam pengambilan keputusan bisnis, termasuk dalam proses pemberian kredit dan pembiayaan, sepanjang dilakukan sesuai prinsip kehati-hatian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta masyarakat tidak panik menyusul pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menembus level Rp17.500 per dolar AS.

"Enggak perlu panik karena fondasi ekonomi bagus. Kita tahu betul kelemahan di mana dan bisa kita betulin," kata Purbaya di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (13/5).

Menurut Purbaya, kondisi ekonomi Indonesia saat ini tidak akan seburuk ketika krisis moneter 1998 yang dialami RI.

"Kita enggak akan sejelek seperti 98 lagi, enggak akan jelek malah," ujarnya.

Purbaya mengatakan pemerintah akan menyiapkan langkah yang tepat untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Ia percaya dengan fondasi ekonomi Indonesia yang kuat, penguatan rupiah tidak akan terlalu susah.

Ia menekankan pengendalian nilai tukar sejatinya merupakan kewenangan bank sentral atau Bank Indonesia. Namun, ia memastikan pemerintah tetap akan membantu menjaga stabilitas rupiah.

"Kita akan bantu sedikit-sedikit nanti," ujarnya.

Bantuan pemerintah ke Bank Indonesia (BI) dalam menstabilkan nilai tukar rupiah sudah pernah disinggung Purbaya.

Ia mengatakan dukungan pemerintah akan dilakukan melalui intervensi di pasar obligasi atau bond market.

Purbaya menjelaskan intervensi dilakukan melalui skema Bond Stabilization Fund (BSF) untuk menjaga stabilitas pasar surat berharga negara (SBN) dan menahan tekanan terhadap rupiah.

"Mungkin dengan masuk ke bond market, itu yang BSF, tapi belum fund semuanya. Kita aktifin di instrumen yang kita punya di sini dulu, besok mulai jalan," ujar Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (12/5) lalu.

Menurut Purbaya, langkah tersebut diharapkan bisa menahan kenaikan yield obligasi pemerintah agar investor asing tidak keluar dari pasar domestik.

Pasalnya, kenaikan yield yang terlalu tinggi dapat memicu capital loss bagi investor asing pemegang obligasi domestik dan berujung pada arus keluar modal.

"Kalau yield-nya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing enggak keluar, atau malah masuk kalau yield-nya membaik, sehingga rupiah akan menguat," ujarnya.

Meski demikian, Purbaya menegaskan pemerintah tetap menyerahkan pengelolaan stabilitas nilai tukar kepada BI sebagai otoritas moneter.

"Tugas bank sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar, dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana, di Bank Sentral," terangnya.

Nilai tukar rupiah sempat menembus level Rp17.500 per dolar AS pada perdagangan Selasa pagi yang menjadi salah satu titik terlemah sepanjang sejarah perdagangan modern.

Berdasarkan data Bloomberg pukul 12.21 WIB, rupiah berada di posisi Rp17.511 per dolar AS atau melemah 97 poin dibandingkan perdagangan sebelumnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Praktisi pasar modal yang juga Co-founder PasarDana Hans Kwee menanggapi dampak pengumuman rebalancing indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI) Mei 2026 yang mendepak sejumlah saham di pasar modal Indonesia. Menurutnya, ada peluang potensial yang bisa dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan dari momentum tersebut.

“Pasar saham bereaksi atas pengumuman rebalancing MSCI 12 Mei 2026. Tetapi pelaku pasar seharusnya lebih tenang dan tidak terjebak dalam kepanikan jual (panic selling),” kata Hans dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (13/5/2026).

Ia menuturkan, perlu dipahami bahwa penghapusan (deletion) sejumlah emiten dari indeks MSCI lebih bersifat teknikal terkait metodologi bobot dan likuiditas. Bukan serta-merta mencerminkan kerusakan fundamental pada perusahaan tersebut.

Selain itu, banyak pelaku pasar dan fund manager sudah mengantisipasi penghapusan saham tersebut oleh MSCI dalam beberapa bulan terakhir. Fund manager pasif sebagian akan memanfaatkan periode terakhir pada 29 Mei untuk melakukan rebalancing portofolionya mengikuti pengumuman MSCI.

“Di balik volatilitas jangka pendek ini, justru terbuka peluang untuk melakukan akumulasi pada saham-saham blue chip dan sektor small cap yang harganya terkoreksi secara anomali akibat kepanikan dan tekanan jual paksa (forced selling) oleh fund manager pasif,” ungkapnya.

Hans mengatakan, transparansi kini menjadi modal krusial bagi Indonesia untuk mengikuti jejak sukses India. Dalam hal itu, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Self Regulatory Organization (SRO), yakni Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), sangat vital dalam memperketat pengawasan terhadap struktur kepemilikan dan transaksi pihak afiliasi untuk memastikan pasar yang lebih adil.

“Upaya SRO dalam mendorong keterbukaan informasi yang lebih real-time serta langkah tegas OJK dalam mereformasi perlindungan investor minoritas akan menjadi sinyal positif bagi lembaga pemeringkat global seperti MSCI,” tuturnya.

Ia mencontohkan, India sendiri berhasil pulih dan menjadi primadona pasar berkembang dengan menyelaraskan batas kepemilikan asing serta memperkuat basis investor domestik melalui digitalisasi investasi yang masif. Langkah tersebut membuktikan bahwa periode penyesuaian indeks adalah momentum ‘pembersihan’ untuk menciptakan pasar yang lebih kredibel.

“Bagi investor Indonesia, inilah saatnya melakukan evaluasi portofolio secara objektif, karena pasar yang mampu berbenah pasca-koreksi teknikal sering kali menghasilkan pertumbuhan yang jauh lebih tangguh dalam jangka panjang. Pengumuman MSCI ini bisa jadi bottom dari koreksi IHSG sebelum kembali bangkit mengikuti fundamental perusahaan,” tegasnya.

Diketahui sebelumnya, lembaga penyedia indeks global, Morgan Stanley Capital International (MSCI), mengumumkan hasil tinjauan indeks pasar Indonesia dalam MSCI May 2026 Index Review.

Dalam pengumuman rebalancing indeks MSCI, enam saham Indonesia resmi dikeluarkan dari daftar MSCI Global Standard Index. Keenam saham tersebut yakni PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN), PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA), PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), dan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT).

MSCI juga menghapus sejumlah saham dari MSCI Global Small Cap Index. Saham-saham tersebut yakni PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI), PT Bank Aladin Syariah Tbk (BANK), PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG), PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO), PT Midi Utama Indonesia Tbk (MIDI), PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA), PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN), PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM), PT Pacific Strategic Financial Tbk (APIC), PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS), dan PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG).

Bisnis.com, SEMARANG — Pencairan bansos PIP atau Program Indonesia Pintar 2026 sudah memasuki proses penyaluran bantuan termin kedua yang dimulai sejak bulan Mei hingga September mendatang.

Mengutip dari laman PIP Kemendikdasmen, Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan.

Bansos PIP diberikan ke anak-anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga miskin atau rentan miskin agar tetap bisa mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan, menengah, baik melalui jalur formal dari SD hingga SMA/SMK, dan jalur non formal dari paket A hingga paket C.

Pemerintah Indonesia berupaya untuk mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah, melalui pencairan bansos PIP. Selain itu, bantuan sosial ini diharapkan bisa menarik siswa putus sekolah agar bisa melanjutkan kembali pendidikannya.

Selain itu, melalui bantuan berupa uang tunai ini bisa meringankan biaya pribadi peserta didik, baik biaya langsung maupun tidak langsung. Sejak diluncurkan pada tahun 2014, pemerintah Indonesia secara konsisten menyalurkan bantuan PIP untuk setiap tahunnya. Pada tahun 2026 ini, bantuan PIP akan disalurkan dalam tiga termin.

Jadwal Pencairan Melalui Cek PIP 2026

Mengutip dari Bisnis, penyaluran bantuan PIP akan dilakukan secara bertahap dalam tiga termin sepanjang tahun 2026. Berikut ini informasi mengenai jadwal pencairan PIP 2026:

Termin I (Februari-April): Diprioritaskan untuk siswa pemegang KIP yang telah terdaftar di DTKS

Termin II (Mei-September): Mulai cair awal Mei 2026, untuk siswa usulan sekolah/dinas dan yang sudah aktivasi rekening

Termin III (Oktober-Desember): Untuk penerima lanjutan atau yang belum cair pada tahap sebelumnya

Besaran Dana Bansos PIP 2026

Dalam penyalurannya, pemerintah Indonesia akan memberikan bantuan berupa uang tunai yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan penerima manfaat. Berikut ini rincian dana PIP 2026:

SD/MI/Paket A: Rp450.000 per tahun (Rp225.000 untuk siswa baru dan kelas akhir)

SMP/MTs/Paket B: Rp750.000 per tahun (Rp375.000 untuk kategori tertentu)

SMA/SMK/MA/Paket C: Rp1.000.000-1.800.000 per tahun (Rp500.000-Rp900.000 untuk siswa baru dan kelas akhir)

Cara Cek Pencairan Bansos PIP 2026

1. Buka laman resmi pip.kemendikdasmen.go.id

2. Pilih menu “Cari Penerima PIP”

3. Masukkan NISN dan NIK yang sesuai

4. Masukkan hasil jawaban dari perhitungan yang diminta

5. Klik tombol “Cek Penerima PIP”

6. Informasi terkait status penerima PIP akan muncul secara otomatis di layar Anda

Sasaran PIP 2026

Mengutip dari laman PIP Kemendikdasmen, terdapat sejumlah ketentuan bagi peserta didik yang ingin mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan PIP. Adapun sasaran utama PIP adalah sebagai berikut:

1. Peserta didik pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP)

2. Peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti:

- Peserta didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH)

- Peserta didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera

- Peserta didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan

- Peserta didik yang terkena dampak bencana alam

- Peserta didik yang tidak bersekolah (drop out) yang diharapkan kembali bersekolah

- Peserta didik yang mengalami gangguan fisik, korban musibah, dari orang tua yang mengalami pemutusan hubungan kerja, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di Lembaga Pemasyarakatan, memiliki lebih dari tiga saudara yang tinggal serumah

- Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya

Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa cadangan beras nasional per hari ini, Rabu (13/5/2026), telah menyentuh 5,3 juta ton. Stok komoditas karbohidrat utama masyarakat tersebut diklaim mencapai pasokan tertinggi sejak era pemerintahan Presiden Soeharto.

Tak berhenti sampai di situ, Amran juga mematok target angka cadangan beras nasional naik hingga 5,5 juta ton pada akhir bulan atau pertengahan 2026.

"Alhamdulillah, hari ini kita mencapai stok tertinggi dalam sejarah yaitu 5,3 juta ton. Mudah-mudahan bulan depan bisa mencapai atau akhir bulan 5,5 juta ton, dan ini adalah tertinggi selama Republik ini merdeka," ujar Amran saat berkunjung di Gudang Sewa Bulog kawasan Romokalisari, Kota Surabaya, Rabu (13/5/2026).

Selain itu, Amran juga memaparkan data pertumbuhan ekonomi di sektor agraria yang mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data yang disampaikan Amran, pendapatan domestik bruto (PDB) dari sektor pertanian tercatat mengalami lonjakan tajam dari semula 0,67% menjadi 5,7% sepanjang masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Capaian ini juga diklaimnya sebagai catatan tertinggi dalam 25 tahun terakhir bahkan dalam sejarah Republik Indonesia.

"Sekarang itu naik 5,7%, tertinggi selama 25 tahun dan mungkin tertinggi sepanjang sejarah," jelasnya.

Amran menyampaikan, seluruh capaian tersebut berdasarkan data resmi dari Badan Pusat Statistik, organisasi pangan dan pertanian di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa Food and Agriculture Organization (FAO), hingga pemerintah Amerika Serikat.

"Data ini adalah data dari BPS, produksi [beras] kita yaitu 34,6 juta ton, juga ini diaminkan oleh FAO. Ini 36 juta ton, juga dari Amerika Serikat, United States Department of Agriculture mengatakan 34,6 [juta ton]. Jadi, tiga data dari dunia maupun nasional mengatakan produksi kita 34 juta ton dan itu surplus 4 juta ton. Bukan kata Kementerian Pertanian," ujar dia.

Amran membandingkan capaian stok beras nasional saat ini dengan catatan yang dibukukan pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto pada 1984. Ketika itu, Indonesia mendapat penghargaan FAO dengan stok beras Bulog sebesar 2,6 juta ton.

Namun, stok beras yang telah mencapai lebih dari 5 juta ton membuat pemerintah harus menyewa gudang-gudang tambahan untuk menyimpan pasokan komoditas tersebut.

"Kapasitas gudang hanya 3 juta ton. Sekarang 5 juta ton, sudah sewa 2 juta ton. Kalau ini data tidak benar, mana kepala gudang? Itu dipenjara tuh," ucapnya.

Amran juga menyinggung terkait kondisi pangan global yang sedang mengalami tekanan akibat krisis energi dan pupuk. Namun, kata Amran, Indonesia masih aman, bahkan mampu mengekspor pupuk ke Australia dan India.

"Kemudian masalah global pupuk. Pupuk kita bukan cukup, tapi ekspor. Lusa kami akan lepas ekspor ke Australia. Perdana menteri Australia meminta terima kasih, menelepon langsung Bapak Presiden [Prabowo Subianto]. Dua-tiga minggu lalu kalau tidak salah, meminta terima kasih atas bantuan Indonesia. Kita menjual pupuk. Kemudian, saya ditelepon langsung dubes India meminta 500.000 ton pupuk urea," ucapnya.

Lalu, Amran mengatakan bahwa Indonesia saat ini telah menyiapkan stok cadangan beras untuk menghadapi fenomena alam kekeringan berkepanjangan atau El Nino.

Berbagai mitigasi untuk menghadapi potensi gagal panen akibat ancaman kekeringan sudah dipersiapkan bahkan dilakukan, di antaranya perbaikan infrastruktur irigasi, skema tanam lebih awal, hingga penyiapan benih dengan daya tahan tinggi selama musim kemarau berlangsung.

"Nah, itu ancaman di negara lain. Untuk Indonesia, insyaallah kita sudah siapkan lebih baik. Dulu, El Nino 2015 kita siapkan infrastruktur. Kemudian 2023-2024, El Nino. Kita alhamdulillah justru 2025 karena infrastruktur kita perbaiki dengan cepat, sarana produksi kita perbaiki kualitasnya seperti benih, bibit, benih unggul yang tahan kekeringan," katanya.

Dalam perhitungannya, lanjut Amran, stok cadangan beras nasional dalam menghadapi El Nino ini dikalkulasikan pihaknya mampu mengakomodasi konsumsi masyarakat hingga Maret 2027 mendatang.

"Nah, kami hitung kalkulasi. Sekarang stok kita 5,3 juta ton. Standing crop kita 11 juta ton. Kemudian juga di horeka, hotel, rumah-rumah, itu 12 juta ton. Totalnya 28 juta ton. Itu bertahan 11 bulan. Kalau kita hitung 11 bulan kekuatan kita setelah panennya standing crop ini. Jadi sampai Maret tahun depan cukup stok kita sekarang," ujar dia.

Sementara itu, untuk menghadapi prediksi El Nino Godzilla, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) itu juga menyebut stok cadangan beras Indonesia mencukupi hingga 6 bulan ke depan.

"Sedangkan El Nino Godzilla yang diprediksi, mudah-mudahan tidak benar, itu 6 bulan, sedangkan kekuatan kita 11 bulan, tetapi perlu diingat selama El Nino itu produksi minimal 2 juta ton. Kalau 2 juta kali 6, berarti 12 juta. Artinya apa? Bisa sampai bulan Juli, Agustus. Paham maksudnya? Jadi, enggak ada masalah kan? Karena kita sudah persiapkan sejak awal," pungkasnya.

Shopee kembali menghadirkan Shopee Campus Cup 2026. Ajang program inspiratif untuk generasi muda ini akan berlangsung mulai 11 Mei hingga 7 Juni 2026.

Dalam keterangan tertulisnya, Shopee menyebut kompetisi ini menjadi wadah bagi mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia untuk menunjukkan kreativitas, strategi, serta kemampuan teamwork dalam menghadapi tantangan di era digital.

Mengusung semangat kompetitif sekaligus kolaboratif, Shopee Campus Cup 2026 hadir bukan hanya sebagai turnamen biasa, tetapi juga sebagai platform pengembangan skill bagi mahasiswa yang ingin lebih dekat dengan dunia industri digital dan e-commerce yang terus berkembang pesat di Indonesia.

Berbagai rangkaian kegiatan menarik telah dipersiapkan selama periode acara, mulai dari kompetisi antarkampus, aktivasi digital, community engagement, hingga kesempatan networking dengan para profesional industri.

Shopee menyatakan acara ini sekaligus mempertegas komitmen dalam mendukung talenta muda Indonesia agar semakin siap menghadapi dunia kerja dan industri kreatif masa depan.

Shopee Campus Cup 2026 juga menjadi momentum bagi mahasiswa untuk membangun personal branding, memperluas relasi, serta mengasah kemampuan problem solving dan leadership melalui berbagai tantangan yang kompetitif dan interaktif.

Dengan antusiasme mahasiswa yang terus meningkat setiap tahunnya, Shopee Campus Cup 2026 diprediksi akan menjadi salah satu program kampus paling meriah tahun ini.

Acara ini diharapkan mampu menciptakan pengalaman positif sekaligus membuka peluang baru bagi generasi muda untuk berkembang lebih jauh di era digital.