Bisnis.com, JAKARTA — Mayoritas harga pangan seperti beras, telur, hingga cabai kompak mengalami penurunan secara rata-rata nasional pada hari ini, Rabu (22/10/2025).

Mengacu pada panel harga pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) pukul 8.10 WIB, harga beras premium tercatat turun 0,81% ke level Rp15.806 per kilogram (Kg).

Sementara itu, harga beras medium turun 1,78% menjadi Rp13.613 per kilogram. Harga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) turun 0,58% menjadi Rp12.452 per kg.

Komoditas lain seperti cabai merah keriting harganya juga turun 9,89% menjadi Rp49.841 per kg, cabai merah besar turun 11,30% menjadi Rp43.479 per kg, dan cabai rawit merah turun 6% menjadi Rp39.134 per kg.

Harga bawang merah tercatat turun 1,90% dibandingkan hari sebelumnya menjadi Rp38.742 per kg serta bawang putih bonggol turun 1,36% menjadi Rp36.720 per kg.

Kemudian, komoditas pangan sumber protein seperti telur mulai mencatatkan penurunan 1,06% menjadi Rp30.449 per kg. Bersamaan dengan hal itu, harga rata-rata nasional daging ayam ras turun 0,60% menjadi Rp37.929 per kg.

Kemudian, harga daging sapi murni turun tipis 0,02% menjadi Rp134.924 per kg, daging kerbau beku (impor) turun 7,19% menjadi Rp98.000 per kg serta daging kerbau lokal turun 8,20% menjadi Rp128.333 per kg.

Harga ikan tongkol turut mencatatkan tren penurunan 1,42% menjadi Rp34.476 per kg dan ikan bandeng turun 1,78% menjadi Rp35.018 per kg. Sementara itu ikan kembung masih melanjutkan kenaikan 0,64% menjadi Rp42.211 per kg.

Selanjutnya, harga minyak goreng kemasan turun 3,77% menjadi Rp20.269 per liter, minyak goreng curah turun 2,41% menjadi Rp12.098 per liter dan Minyakita turun 2,19% menjadi Rp71.151 per liter.

Harga tepung terigu kemasan turun 3,47% menjadi Rp12.652 per kg, diikuti tepung terigu (curah) juga turun 3,54% menjadi Rp9.468 per kg.

Terakhir, gula konsumsi tercatat berada dalam tren penurunan harga menjadi Rp17.934 atau susut 0,87%, sedangkan garam konsumsi turun 3,46% menjadi Rp11.282 per kg.

IDXChannel – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini, Rabu (22/10/2025), berpotensi melemah jelang pengumuman suku bunga oleh Bank Indonesia atau BI Rate.

Pada perdagangan kemarin, IHSG kemarin ditutup naik 1,84 persen ke 8.238,08, disertai dengan net buy asing Rp1,41 triliun. Saham yang paling banyak dibeli asing yaitu BBCA, TLKM, ADRO, BBRI, dan ASII.

Untuk perdagangan hari ini, Head of Retail Research BNI Sekuritas, Fanny Suherman, mengatakan indeks bakal dipengaruhi oleh keputusan BI terkait suku bunga.

“IHSG berpotensi koreksi wajar hari ini, menunggu keputusan BI rate jam 14.30 nanti dengan ekspektasi cut rate 25 bps,” kata Fanny dalam risetnya, Rabu (22/10/2025).

Adapun level support IHSG di rentang 8.120-8.180, sedangkan resistance di kisaran 8.250-8.300. Saham-saham yang patut dicermati pada perdagangan hari ini di antaranya GZCO, CBRE, PTRO, INDY, WIFI, dan BBTN.

GZCO

Spec Buy dengan area beli di Rp316-Rp326, cutloss di bawah Rp312. Target dekat di Rp336-Rp346.

CBRE

Spec Buy dengan area beli di Rp1.385-Rp1.405, cutloss di bawah Rp1.360. Target dekat di Rp1.415-Rp1.445.

PTRO Spec Buy dengan area beli di Rp6.800-Rp6.875, cutloss di bawah Rp6.725. Target dekat di Rp6.925-Rp7.000.

INDY Spec Buy dengan area beli di Rp2.380-Rp2.420, cutloss di bawah Rp2.350. Target dekat di Rp2.460-Rp2.530.

WIFI

Spec Buy dengan area beli di Rp3.150-Rp3.200, cutloss di bawah Rp3.120. Target dekat di Rp3.280-Rp3.330.

BBTN

Spec Buy dengan area beli di Rp1.215-Rp1.225, cutloss di bawah Rp1.210. Target dekat di Rp1.235-Rp1.265.

(Febrina Ratna Iskana)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Langkah pemerintah Vietnam melarang penggunaan sepeda motor berbahan bakar bensin di pusat ibu kota Hanoi mulai pertengahan 2026 memicu gejolak besar di industri otomotif Asia Tenggara. Jepang melalui kedutaannya di Hanoi secara resmi memperingatkan pemerintah Vietnam.

Jepang mengeklaim, kebijakan ekstrem tersebut berpotensi mengguncang pasar senilai 4,6 miliar dolar AS (sekitar Rp73 triliun). Bukan cuma itu, kebijakan ini juga mengancam ratusan ribu pekerja, khususnya di rantai pasokan yang didominasi raksasa otomotif Honda.

Larangan ini menjadi bagian dari upaya Vietnam menekan polusi udara yang semakin parah di kota berpenduduk padat itu. Namun, keputusan tersebut dinilai terlalu terburu-buru dan berisiko tinggi terhadap stabilitas ekonomi otomotif nasional.

Pemerintah Jepang dan para produsen otomotif besar seperti Honda, Yamaha, dan Suzuki telah mengajukan keberatan resmi. Kedutaan Besar Jepang di Hanoi mengirim surat kepada otoritas setempat agar pemerintah mempertimbangkan “peta jalan elektrifikasi yang realistis dan bertahap,” lengkap dengan periode transisi dua hingga tiga tahun untuk penyesuaian produksi, infrastruktur pengisian daya, dan standar keselamatan.

Surat tersebut dikirim pada September, menyusul keputusan Perdana Menteri Pham Minh Chinh yang pada Juli menetapkan larangan motor bensin mulai 2026 dan pembatasan yang lebih luas pada tahun 2028.

Asosiasi produsen sepeda motor asing di Vietnam yang dipimpin oleh Honda dan beranggotakan Yamaha serta Suzuki, memperingatkan bahwa kebijakan ini dapat menimbulkan “dampak berantai” terhadap sekitar 2.000 dealer dan 200 pemasok komponen. Kebijakan ini juga mengancam keberlangsungan bisnis ratusan ribu pekerja.

Honda bisa kurangi produksi

Honda menjadi pihak yang paling tertekan. Pabrikan asal Jepang itu menguasai 80 persen pangsa pasar motor di Vietnam dengan penjualan mencapai 2,6 juta unit pada 2024. Di negara berpenduduk 100 juta jiwa dengan kepemilikan motor mencapai 80 persen populasi, nama Honda bahkan sudah menjadi sinonim dari kata sepeda motor.

Dalam pertemuan dengan pejabat Vietnam, perwakilan Honda dikabarkan sempat mengemukakan opsi pengurangan produksi jika kebijakan tersebut tetap dipaksakan. Honda saat ini mengoperasikan empat pabrik di Vietnam dan menjadi penyumbang utama ekonomi otomotif negara itu. Meskipun demikian, perusahaan menyatakan belum memiliki rencana menutup fasilitas produksi, tapi terus memantau situasi dengan sangat hati-hati.

JAKARTA, KOMPAS.com – Memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemerintah mulai menyoroti sejumlah kebijakan di sektor energi. Salah satunya adalah program Sumur Rakyat yang diatur melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025.

Program yang diinisiasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ini menekankan kerja sama pengelolaan bagian wilayah kerja minyak dan gas bumi untuk meningkatkan produksi nasional.

Kebijakan tersebut juga membuka peluang bagi koperasi dan BUMD untuk ikut serta dalam kegiatan eksplorasi dan produksi minyak bumi skala kecil.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi DPP Partai Golkar, La Ode Safiul Akbar, menilai kebijakan ini dapat menjadi salah satu langkah pemerataan ekonomi berbasis sumber daya alam.

“Sumur Rakyat memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat lokal dalam kegiatan energi. Selain mendukung produksi nasional, program ini juga berpotensi menciptakan lapangan kerja di daerah penghasil minyak,” ujar La Ode melalui keterangannya, Rabu (22/10/2025).

Menurut La Ode, keterlibatan masyarakat dan pengusaha lokal dalam program tersebut dapat memunculkan efek ganda bagi perekonomian daerah. Ia menilai kegiatan di sekitar wilayah operasi dapat mendorong peningkatan pendapatan masyarakat serta menumbuhkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kementerian ESDM menyebut kebijakan ini dijalankan dengan prinsip efisiensi, keberlanjutan, dan keadilan sosial. Pendekatan tersebut dinilai sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

La Ode menambahkan, pelibatan tenaga kerja lokal menjadi bagian penting dari kebijakan ini.

“Kebijakan ini tidak hanya bersifat teknis energi, tetapi juga sosial-ekonomi. Tenaga kerja lokal mendapat manfaat langsung melalui keterlibatan dalam kegiatan produksi serta peningkatan kapasitas lewat pelatihan dan transfer teknologi,” kata dia.

Ia berharap sinergi antara Kementerian ESDM, SKK Migas, dan pemerintah daerah dapat memperkuat pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan kolaborasi yang terarah, kebijakan energi diharapkan tidak hanya mendorong produksi, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal.

Sebelumnya, Deputi Eksploitasi SKK Migas, Taufan Marhaendrajana, mengatakan kebijakan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat produksi migas nasional dari bawah sekaligus memastikan kegiatan masyarakat berjalan aman dan efisien.

“Peraturan ini menjadi langkah penting untuk memastikan kegiatan produksi minyak masyarakat berjalan aman, efisien, dan berkelanjutan. Kami ingin setiap kegiatan migas memberikan manfaat optimal bagi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan,” ujarnya dalam media briefing di Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Ia menambahkan, implementasi aturan ini akan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha lokal demi mencapai target peningkatan lifting nasional dan memperkuat ketahanan energi jangka panjang.

Manfaat ke ekonomi daerah

Sementara itu, Vice President Production and Project PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Benny Hidajat Sidik menilai peran Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) menjadi kunci keberhasilan program ini, terutama dalam memastikan kegiatan produksi di sumur masyarakat memenuhi standar teknis dan keselamatan industri.

“KKKS hadir untuk memastikan aspek Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) dipenuhi sepenuhnya, serta mendukung transfer teknologi agar kegiatan produksi dapat berjalan lebih efisien dan berdaya saing,” jelasnya.

Benny menekankan bahwa program ini tak hanya bertujuan meningkatkan produksi migas, tetapi juga memberdayakan masyarakat di sekitar wilayah operasi agar ikut menikmati manfaat ekonomi dari sumber daya alam daerahnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menegaskan tidak akan ada kenaikan tarif Cukai Hasil Yembakau (CHT) maupun Harga Jual Eceran (HJE) pada 2026 menuai apresiasi. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis, menjaga keberlanjutan Industri Hasil Tembakau (IHT) sebagai sektor padat karya, sekaligus memperkuat arah hilirisasi dan daya saing industri nasional.

“Keputusan Pak Purbaya ini sangat tepat dan perlu diapresiasi. Di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang, menjaga stabilitas industri padat karya seperti IHT adalah keputusan yang berpihak pada rakyat,” ujar anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, dikutip dari siaran persnya.

Menurut Bambang, IHT merupakan salah satu sektor penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia, baik secara langsung di pabrik maupun tidak langsung melalui petani tembakau, cengkih, hingga pedagang kecil. “Jutaan masyarakat menggantungkan hidup dari sektor ini. Jika cukai terus dinaikkan tanpa mempertimbangkan daya serap pasar, maka dampaknya bisa besar terhadap tenaga kerja dan penerimaan negara,” jelasnya.

Ia menambahkan, kebijakan stabilisasi fiskal untuk industri tembakau tahun depan akan memberi ruang bagi pelaku industri untuk meningkatkan daya saing dan memperkuat hilirisasi industri nasional. “Dengan tidak naiknya cukai dan HJE, industri bisa kembali fokus pada peningkatan nilai tambah di dalam negeri. Inilah semangat hilirisasi yang sebenarnya,” tegas Bambang.

Lebih jauh, Bambang menilai keputusan Menkeu memberikan kepastian bagi dunia usaha, yang menjadi fondasi penting bagi iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. “Kalau kebijakan fiskal dan industri sejalan, hasilnya adalah stabilitas, dan dari stabilitas itu akan lahir pertumbuhan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Ia juga mendorong agar kebijakan ini diikuti dengan penguatan pengawasan terhadap rokok ilegal serta pemberdayaan petani dan pelaku UMKM yang terlibat dalam rantai produksi IHT. “Dengan menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan keberlanjutan usaha legal, pemerintah memberi perlindungan terhadap industri dan keberlangsungan hidup jutaan keluarga yang bergantung padanya. Mudah-mudahan ini menjadi kebijakan konkret bagaimana koordinasi ekonomi yang baik bisa berdampak langsung pada rakyat,” terangnya.

Sebagai informasi, IHT hingga kini menjadi salah satu penopang utama penerimaan negara dengan kontribusi cukai mencapai Rp216 triliun pada 2024. Selain itu, industri ini juga menyerap hampir 6 juta tenaga kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung, belum termasuk sekitar 30 juta UMKM yang berhubungan dengan industri rokok dari total 67 juta UMKM di Indonesia. Hal itu menjadikan IHT sebagai salah satu sektor padat karya paling signifikan dalam perekonomian nasional

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa saham Asia bergerak melemah pada Rabu (22/10/2025), seiring dengan tanda-tanda kelelahan reli di pasar Amerika Serikat.

Berdasarkan data Bloomberg, indeks Topix Jepang terpantau melemah 0,10% ke level 3.246,23, sementara indeks Kospi Korea Selatan turun 0,12% pada 3.819,17.

Selanjutnya, indeks S&P/ASX 200 Australia tercatat turun 0,85% pada level 9.017,30, diikuti kontrak berjangka indeks saham Hong Kong.

Di sisi lain, kontrak berjangka saham AS sedikit terkoreksi setelah indeks S&P 500 ditutup nyaris stagnan pada perdagangan Selasa waktu setempat. Imbal hasil obligasi pemerintah AS (Treasuries) naik, sedangkan indeks dolar bergerak datar.

Pasar saham global terpantau masih stabil dibandingkan oleh pergerakan harga komoditas seperti emas yang anjlok karena aksi ambil untung oleh para investor. Stabilitas pasar saham ditopang oleh laporan kinerja keuangan korporasi AS yang secara umum masih solid.

Menurut laporan Barclays Plc, meski terdapat aksi pengurangan risiko akibat kekhawatiran terhadap perdagangan dan kredit, eksposur saham di kalangan hedge fund makro global dan strategi investasi jangka panjang (long-only) masih berada pada level tertinggi dalam lebih dari satu tahun.

“Dalam jangka pendek, kami memperkirakan pasar saham akan mengalami konsolidasi atau koreksi dalam beberapa pekan ke depan,” ujar Craig Johnson dari Piper Sandler.

Dia menilai koreksi tersebut sebagai hal yang sehat dan diperlukan. Di tengah penutupan pemerintahan AS (government shutdown) yang menimbulkan kekosongan data ekonomi, pelemahan di pasar saham sejauh ini bersifat sementara karena investor justru memanfaatkan kondisi itu untuk menambah eksposur risiko di portofolio mereka.

Penutupan tersebut juga berdampak pada pasar komoditas, lantaran para pelaku kehilangan salah satu instrumen penting, laporan mingguan dari Commodity Futures Trading Commission (CFTC), yang biasanya menunjukkan posisi hedge fund dan manajer investasi lainnya di kontrak berjangka emas dan perak AS.

Analis ANZ Group Holdings Ltd., Brian Martin dan Daniel Hynes, dalam catatan risetnya memperkirakan posisi tersebut telah meningkat ke level yang cukup besar dan akhirnya memicu aksi jual. “Meski terjadi koreksi, kami menilai faktor pendorong jangka panjang masih tetap kuat dan akan menopang harga," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga buyback emas PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) atau Antam terpantau anjlok Rp172.000 menuju level Rp2.164.000 per gram pada perdagangan hari ini, Rabu (22/10/2025).

Dikutip dari laman Logam Mulia, emas Antam yang dapat dibeli kembali memiliki sertifikat LBMA (London Bullion Market Association) yang diterbitkan perusahaan. Emas batangan ANTAM LM diakui secara global dengan harga jual kembali mengikuti pergerakan harga emas dunia. Harga jual kembali adalah sama untuk semua pecahan dan tahun produksi.

Buyback emas merupakan transaksi menjual kembali emas, baik dalam bentuk logam mulia, logam batangan, maupun perhiasan.

Biasanya, harga yang dibanderol lebih rendah dari harga jual saat itu. Kendati demikian, buyback emas masih bisa mendatangkan keuntungan apabila terdapat selisih besar antara harga jual dan harga buyback.

Sesuai dengan PMK No 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke Antam dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non NPWP). Adapun, PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Ketentuan Kelengkapan Dokumen Identitas Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, dan Instansi Pemerintah, Nomor Induk Kependudukan (NIK) kini berfungsi sebagai NPWP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Oleh karena itu, pelanggan wajib memastikan kelengkapan dan kesesuaian data identitas, khususnya NIK, dalam setiap transaksi.

Simulasi Buyback Emas Antam Hari Ini, Rabu 22 Oktober 2025 di Galeri Resmi Antam Logam Mulia:

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sanny Iskandar berharap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat terus memperbaiki iklim usaha dengan memperkuat kepastian regulasi.

"Apa yang sebetulnya harus dibenahi, kami sangat mendambakan adanya kepastian dalam masalah yang berhubungan dengan kebijakan," kata Sanny dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (22/10/2025).

Menurut Sanny, ragam kebijakan baru yang muncul selama satu tahun pemerintah Presiden Prabowo sangat berpengaruh pada pengusaha, salah satunya keputusan menambah jumlah kementerian yang dianggap berdasarkan pertimbangan politik.

Menurut dia, pemecahan jumlah kementerian di kabinet berpotensi membuat sinkronisasi antara instansi kurang optimal. Hal tersebut membuat ragam kebijakan yang dikeluarkan kementerian yang baru mempengaruhi iklim usaha di Indonesia.

Dia berharap pemerintah dapat menerapkan sistem birokrasi yang baik sehingga pengusaha mendapatkan kepastian regulasi untuk menjalankan usahanya.

Peneliti Utama Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro juga berharap pemerintah dapat menjaga sistem birokrasi yang baik dari kepentingan politik.

Hal itu perlu dilakukan agar kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bisa tepat sasaran dalam menjawab permasalahan masyarakat.

"Maka kalau kita, Indonesia, sudah mendeklarasikan diri ingin masuk ke kelas birokrasi dunia, maka jangan lagi birokrasi ditarik-tarik ke kepentingan politik,” ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com – Setelah berbulan-bulan diantisipasi, bank sentral Amerika Serikat (The Fed) akhirnya memangkas suku bunga acuannya (Fed Funds Rate/FFR) sebesar 25 basis poin menjadi 4,25 persen pada September lalu. Langkah ini menandai perubahan arah kebijakan moneter yang mulai condong pada pemulihan ekonomi.

Menurut Ezra Nazula, Director & Chief Investment Officer Fixed Income PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, pemangkasan tersebut mencerminkan fokus baru The Fed terhadap sektor ketenagakerjaan di tengah melemahnya indikator ekonomi.

“The Fed kini lebih menekankan mandat untuk mendorong lapangan kerja dibanding menahan inflasi,” ujar Ezra dalam keterangan resmi, Rabu (22/10/2025).

Sinyal Perubahan Arah Kebijakan

Dari proyeksi terkini, The Fed memperkirakan penurunan suku bunga akan terjadi lebih cepat dan lebih besar dibanding perkiraan sebelumnya. Namun, berdasarkan dokumen dot plot terakhir, belum ada kesepakatan bulat di antara 17 pejabat The Fed.

Sembilan di antaranya memperkirakan dua kali pemangkasan lagi pada kuartal keempat 2025, sementara delapan lainnya hanya melihat peluang satu kali penurunan.

“Perbedaan pandangan itu muncul karena data ekonomi yang belum searah, konsumsi masih tangguh, tapi pasar tenaga kerja terus melemah,” ujar Ezra.

Kondisi ini, lanjutnya, menunjukkan arah kebijakan suku bunga The Fed ke depan akan bergantung pada data inflasi dan tenaga kerja.

Dampak Tarif dan Ketahanan Konsumsi AS

Meski tarif perdagangan Amerika Serikat naik tajam dari rata-rata 2 persen menjadi 16–18 persen sejak kebijakan yang disebut “Liberation Day” oleh Donald Trump, daya beli masyarakat AS masih kuat.

“Hal ini karena pelaku usaha melakukan frontloading sebelum tarif baru berlaku. Tapi efek ini tidak akan bertahan lama,” kata Ezra.

Ia memperkirakan beban tarif akan terasa dalam beberapa bulan ke depan dan dapat menekan konsumsi serta pertumbuhan ekonomi.

Respons Bank Indonesia

Sehari sebelum keputusan The Fed, Bank Indonesia (BI) secara mengejutkan menurunkan suku bunga acuan BI Rate ke 4,75 persen. Langkah ini dilakukan di tengah nilai tukar rupiah yang masih berfluktuasi.

“Pemangkasan BI Rate mengejutkan karena sebagian besar ekonom memperkirakan BI akan menahan suku bunga setelah dua kali pemangkasan sebelumnya,” ujar Ezra.

Ia menjelaskan, inflasi Indonesia yang terkendali serta suku bunga riil yang masih tinggi menjadi dasar keputusan BI.

“Aktivitas ekonomi yang lesu membuat ruang pelonggaran moneter masih terbuka,” katanya.

Dengan kurs Rp 16.500 per dollar AS, pemangkasan suku bunga ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan kredit dan menurunkan suku bunga deposito.

BI juga menilai transmisi penurunan suku bunga ke sektor riil masih belum maksimal karena likuiditas perbankan yang ketat.

Dorongan Stimulus dan Efek ke Sektor Riil

Pemerintah dan BI kini mengandalkan bauran kebijakan pro-pertumbuhan, seperti pemindahan dana pemerintah dari BI ke bank-bank BUMN dan stimulus 8-4-5.

Meski dua stimulus pertama belum berdampak besar, kebijakan lanjutan diharapkan mulai memperkuat sektor riil secara bertahap.

Data terbaru menunjukkan tanda stabilisasi di sektor tenaga kerja, dengan tingkat pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mulai menurun dan peningkatan jumlah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan selama dua bulan berturut-turut.

Risiko Fiskal dan Pasar Obligasi

Dari sisi fiskal, Kementerian Keuangan menargetkan defisit APBN tahun depan meningkat menjadi 2,68 persen terhadap PDB. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran terhadap peningkatan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) tahun 2026.

Namun, Ezra menilai pelebaran defisit tersebut masih terkendali selama pemerintah menjaga defisit di bawah batas 3 persen dari PDB.

“Selama koordinasi antara pemerintah dan BI tetap solid, rating Indonesia akan stabil dan menarik bagi investor asing,” ujarnya.

Likuiditas perbankan yang meningkat juga diharapkan dapat menahan tekanan terhadap pasar obligasi domestik. Hingga Oktober ini, imbal hasil SBN 10 tahun sudah menyentuh level terendah dalam empat tahun terakhir, di bawah 6 persen.

Prospek 2026

Meski harga obligasi sudah naik signifikan, analis melihat masih ada ruang penguatan lebih lanjut.

“Inflasi yang rendah, likuiditas tinggi, dan potensi penurunan suku bunga lanjutan membuat imbal hasil SBN tetap menarik,” kata Ezra.

Menutup pandangannya, ia menyebut dinamika ekonomi 2025 memiliki kemiripan dengan kondisi tahun 2015, ketika Indonesia juga berada di masa transisi pemerintahan baru dan menghadapi tekanan global.

“Jika belajar dari 2015, dampak positif kebijakan pelonggaran baru akan terasa tahun berikutnya. Kita masih punya harapan bahwa 2026 akan lebih baik,” pungkasnya.

Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi menghentikan sementara perdagangan sejumlah saham yang melonjak signifikan dalam waktu singkat. Langkah ini diambil sebagai upaya cooling down untuk melindungi investor.

"Sehubungan dengan terjadinya peningkatan harga kumulatif yang signifikan pada saham PT Wahana Pronatural Tbk (WAPO), dalam rangka cooling down sebagai bentuk perlindungan bagi investor, PT Bursa Efek Indonesia memandang perlu untuk melakukan penghentian sementara perdagangan saham PT Wahana Pronatural Tbk (WAPO) pada tanggal 22 Oktober 2025," ujar P.H. Kepala Divisi Pengawasan Transaksi, Endra Febri Styawan.

Sebelum disuspensi, saham WAPO memang menunjukkan lonjakan tajam. Pada perdagangan Selasa (21/10), sahamnya ditutup melesat 24,79% ke level Rp292. Dalam sepekan, kenaikannya mencapai 79,14%, dan secara bulanan sudah menanjak 81,37%.

Tak hanya WAPO, BEI juga menghentikan sementara perdagangan beberapa saham lain yang mengalami kenaikan ekstrem. Saham PT Triniti Dinamik Tbk. (TRUE) misalnya, naik 9,65% ke Rp125 dan melesat hingga 155,10% dalam sebulan terakhir.

Sementara saham PT Mora Telematika Indonesia Tbk. (MORA) ditutup di Rp1.350 setelah melonjak 25% pada hari yang sama, dan tercatat sudah naik 213,95% dalam sebulan. Kenaikan signifikan juga terlihat pada saham PT Globe Kita Terang Tbk. (GLOB), yang naik 9,32% ke Rp129, dengan kenaikan 19,44% dalam sepekan dan 59,26% dalam sebulan.

Begitu pula dengan PT Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk. (PGLI) yang naik 20,32% ke Rp450, mencatat lonjakan 51,01% dalam sepekan dan 97,37% dalam sebulan terakhir.

"Penghentian sementara perdagangan saham tersebut dilakukan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, dengan tujuan untuk memberikan waktu yang memadai bagi pelaku pasar untuk mempertimbangkan secara matang berdasarkan informasi yang ada dalam setiap pengambilan keputusan investasinya," tutur Endra.

Ia juga mengingatkan seluruh pihak terkait untuk senantiasa memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan emiten. Suspensi ini diharapkan dapat menjaga stabilitas dan integritas pasar modal di tengah fluktuasi harga yang terlalu ekstrem.

Bisnis.com, MAKASSAR - Perusahaan pertambangan pasir di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra), PT Kasmar Poleang Raya (KPR Silika) baru saja melaksanakan konsultasi publik Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Tahapan penyusunan Amdal tersebut dilakukan sebelum operasi pertambangan dimulai, sekaligus memetakan bagaimana teknis operasional perusahaan hingga langkah-langkah mitigasi yang disiapkan untuk menjaga lingkungan.

Superintendent External Relations KPR Silika, Ishak Salu Pasamba, mengatakan seluruh tahapan ini disusun dengan mengacu pada standar ilmiah dan melibatkan tenaga ahli independen.

Kajian yang dilakukan utamanya terkait potensi dampak kegiatan tambang, baik terhadap ekosistem, sumber air, maupun sosial ekonomi masyarakat.

KPR Silika, lanjut Ishak, ingin memastikan seluruh kegiatan perusahaan berjalan sesuai dengan regulasi dan prinsip keberlanjutan yang melibatkan peran masyarakat setempat.

"Kami memahami bahwa keberhasilan operasi pertambangan tidak hanya diukur dari produktivitas, tetapi juga dari sejauh mana kegiatan tersebut memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan bagi masyarakat sekitar," ucap Ishak Salu Pasamba melalui keterangan resmi, Selasa (21/10/2025).

KPR Silika pun telah berjanji akan menempatkan masyarakat sebagai mitra utama dalam pengembangan wilayah operasi.

Mereka berencana menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (Corporate Social Responsibility/CSR) yang fokus pada pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan.

Sekretaris Camat Poleang Utara, Arman, mengatakan pihaknya cukup menyambut baik kehadiran perusahaan ini.

Dia menilai aktivitas pertambangan pasir bisa berpotensi memberikan dampak ekonomi yang sangat signifikan bagi kehidupan masyarakat setempat apabila diimbangi dengan upaya-upaya keberlanjutan.

"Ini menjadi salah satu momen yang sudah lama dinantikan masyarakat setempat. KPR Silika bisa menjadi salah satu ujung tombak pembangunan di wilayah Poleang Selatan dan Poleang Utara," ujarnya.

Diketahui, pasir silika sendiri merupakan salah satu komoditas strategis yang saat ini dibutuhkan untuk berbagai industri modern, mulai dari manufaktur kaca, semikonduktor, hingga energi terbarukan.

Potensi sumber daya pasir silika di Kabupaten Bombana dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta mendukung pengembangan industri berbasis mineral non-logam di Indonesia Timur.

Bisnis.com, JAKARTA – Lelang Surat Utang Negara yang digelar Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) kembali menarik animo yang besar dari investor dengan penawaran masuk (incoming bids) menembus Rp100 triliun.

Melansir laman resmi DJPPR, total penawaran masuk dalam lelang SUN pada 21 Oktober 2025 mencapai Rp117,49 triliun. Penawaran itu merupakan akumulasi dari sembilan seri SUN yang dilelang, yaitu SPN01251122 (New Issuance), SPN03260121 (New Issuance), dan SPN12261008 (Reopening), FR0109 (Reopening), FR0108 (Reopening), FR0106 (Reopening), FR0107 (Reopening), FR0102 (Reopening), dan FR0105 (Reopening).

Penawaran masuk paling besar dihimpun oleh FR0106 senilai Rp32,68 triliun, disusul FR0109 Rp24,54 triliun, dan FR0108 Rp23,61 triliun. SUN seri FR0106 merupakan obligasi tenor panjang yang jatuh tempo pada 15 Agustus 2040 atau 15 tahun.

Meski masih di atas Rp100 triliun, incoming bids investor dalam lelang SUN kali ini lebih rendah dibandingkan dengan lelang SUN pada 7 Oktober 2025 yang mencapai Rp126,15 triliun.

“Total nominal yang dimenangkan dari kesembilan seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp28 triliun,” tulis pengumuman DJPPR, Rabu (22/10/2025).

Seri SUN dengan nominal paling besar yang dimenangkan adalah SPN12261008 senilai Rp5 triliun, FR0108 Rp4,9 triliun, dan FR0106 Rp4,5 triliun. Rata-rata yield tertimbang yang dimenangkan untuk seri FR0108 sebesar 5,89% untuk obligasi dan FR0106 sebesar 6,33%.

Nilai penawaran masuk investor dalam lelang SUN 2025:

7 Januari 2025 : Rp31,65 triliun

21 Januari 2025 : Rp54,46 triliun

4 Februari 2025 : Rp77 triliun

18 Februari 2025 : Rp84 triliun

4 Maret 2025 : Rp75,78 triliun

18 Maret 2025 : Rp61,75 triliun

22 April 2025 : Rp77,46 triliun

6 Mei 2025 : Rp80,85 triliun

20 Mei 2025 : Rp108,33 triliun

3 Juni 2025 : Rp77,17 triliun

17 Juni 2025 : Rp81,03 triliun

1 Juli 2025 : Rp121,67 triliun

15 Juli 2025: Rp109 triliun

29 Juli 2025: Rp106,52 triliun

12 Agustus 2025: Rp162,32 triliun

26 Agustus 2025: Rp126,01 triliun

9 September 2025: Rp79,55 triliun

23 September 2025: Rp98,46 triliun

7 Oktober 2025: Rp126,15 triliun

21 Oktober 2025: Rp117,49 triliun