Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan kembali menunda rapat koordinasi terbatas penetapan Neraca Komoditas Pangan Tahun 2026 pada Selasa (16/12) lantaran sejumlah menteri terkait tak hadir.

Rapat yang dijadwalkan mulai pukul 14.00 WIB di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Selasa (16/12), akhirnya kembali diskors.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com di lokasi, pria yang akrab disapa Zulhas itu keluar dari ruang rapat sekitar pukul 15.05 WIB.

Ia tidak memberikan pernyataan terkait jalannya rapat dan meminta Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan Tatang Yuliono untuk menyampaikan keterangan kepada media.

Tatang mengatakan rapat belum dapat dilanjutkan karena beberapa menteri kunci tidak hadir secara langsung.

"Nanti, (rapat) ditunda. Ada beberapa menteri seperti Menteri Perindustrian dan Menteri KKP kan tidak hadir. Sehingga ini akan diskors kembali sampai Menteri Perindustrian dan Menteri KKP hadir," ujar Tatang.

Saat ditanya waktu pelaksanaan rapat lanjutan, Tatang memastikan agenda tersebut akan dijadwalkan ulang pada pekan depan.

"Minggu depan, minggu depan. Minggu depan akan kita agendakan lagi," terangnya.

Ia menjelaskan rapat lanjutan akan kembali membahas komoditas yang menterinya belum hadir. Dalam rapat kali ini, pembahasan komoditas disebut belum dilakukan secara menyeluruh.

"Iya, yang menterinya tidak hadir, itu akan kita agendakan minggu depan," ujarnya.

Meski sejumlah menteri absen, rapat tetap dihadiri beberapa pejabat tinggi. Terlihat hadir Menteri Perdagangan Budi Santoso, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy, serta Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa.

Rapat koordinasi terbatas ini digelar dengan agenda strategi pemulihan ketahanan pangan pascabencana di tiga provinsi, penetapan Neraca Komoditas Pangan Tahun 2026, serta persiapan sektor pangan menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Rapat dipimpin langsung oleh Menko Pangan dan mengundang Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Pertanian/Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Kepala BPS, serta Kepala Lembaga National Single Window.

Zulhas sebelumnya sempat menskors rapat serupa karena para menteri yang diundang tidak hadir. Saat itu, rapat yang dijadwalkan pukul 14.00 WIB tidak dapat berjalan karena hanya dihadiri pejabat eselon I.

Dengan kembali ditundanya rapat kali ini, penetapan Neraca Komoditas Pangan Tahun 2026 belum dapat diputuskan dan akan menunggu kehadiran para menteri terkait pada agenda berikutnya.

PT Sultan Rafli Mandiri (SRM) mempertanyakan keberadaan aparat hukum TNI area tambang emas di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat yang diduga dikuasai secara ilegal.

Direktur PT SRM Li Changjin melontarkan pertanyaan tersebut menyusul dugaan penyerangan anggota TNI oleh belasan pekerja berkewarganegaraan China pada Minggu (14/12) lalu.

"Ada apa kok TNI ikut-ikutan menduduki tambang yang diduga dikuasai secara ilegal, saat kasusnya masih berperkara di PTUN dan berada dalam penyelidikan Bareskrim Polri," ujar Li Changjin melalui keterangan tertulisnya, Selasa (16/12).

Meski begitu, Li Changjin membenarkan ada warga negara asing (WNA) asal China sebagai staf teknis yang mengoperasikan drone di area tambang tersebut. Namun, perusahaan membantah pekerjanya melakukan penyerangan anggota TNI dari Batalyon Zeni Tempur 6/Satya Digdaya (Yonzipur 6/SD).

"Itu bukan area militer atau area yang dilarang. Kenapa tidak boleh menerbangkan drone di area tambang milik sendiri? Jadi ada pihak yang tidak suka, WNA yang mengoperasikan drone hingga akhirnya drone dan ponselnya disita," tegasnya.

Li Changjin menjelaskan perlengkapan staf teknis tersebut berupa drone dan ponsel disita serta hasil rekaman drone dihapus oleh pihak TNI, dan kemudian dikembalikan.

"Pada saat kejadian, staf teknis kita bahkan dalam kondisi ketakutan karena drone dan hp langsung disita sama mereka. Siapa yang tidak takut dengan tentara, tapi apa kepentingan mereka di sana? Kami juga tidak tahu," cerita Li Changjin.

Lebih lanjut, Li Changjin menegaskan Imran Kurniawan yang mengaku sebagai Chief Security PT SRM bukan pihak dari perusahaan. Imran dituding sebagai pihak tak bertanggung jawab yang ingin menguasai dan mengoperasikan fasilitas tambang emas tersebut.

"Imran Kurniawan dan komplotannya sedang didalami oleh Bareskrim Polri diduga melakukan pendudukan secara ilegal dengan membuat anggaran dasar palsu dan pendaftaran palsu di Ditjen AHU. Dia bukan staf dan petugas PT SRM," tambahnya.

Ia mengungkap WNA China tersebut sengaja diasingkan dan dihalangi oleh Imran untuk memasuki area perusahaan.

Lalu, Li Changjin juga membantah terkait tuduhan membawa senjata tajam, berupa airsoft gun dan alat setrum karena tidak ada bukti yang jelas.

"Staf SRM Tiongkok ini tidak pernah melakukan tindakan ilegal termasuk merusak mobil SUV dan tidak pernah membawa senjata ilegal," jelasnya.

Sebelumnya, TNI AD mengungkap kronologi penyerangan yang dilakukan oleh 15 Warga Negara Asing (WNA) asal China terhadap 4 anggota Batalyon Zipur 6/SD, di Ketapang, Kalimantan Barat.

Kapendam XII/Tanjungpura, Kolonel Inf Eko Wardono menyebut insiden ini terjadi pada Minggu (14/12) di PT SRM ketika sedang dilaksanakan Latihan Dalam Satuan.

Eko menjelaskan ketika itu anggota yang sedang latihan mendapatkan informasi dari pihak keamanan jika terlihat drone terbang di seputaran area latihan.

"Selanjutnya anggota melakukan pengejaran serta mendatangi lokasi orang yang mengoperasional drone, ternyata drone tersebut dioperasionalkan 4 orang WNA asal Beijing," jelasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (16/12).

Ia mengatakan pada saat itu anggota berupaya meminta keterangan dari keempat WNA terkait alasan penerbangan drone. Akan tetapi, Eko menyebut secara tiba-tiba muncul 11 WNA lainnya dan langsung menyerang anggota dengan senjata tajam, airsoft gun dan alat setrum.

Eko menjelaskan dengan kondisi yang tidak seimbang, anggota tersebut langsung kembali ke area perusahaan untuk menghindari kemungkinan terburuk. Ia memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka dari anggota TNI dalam insiden tersebut.

"Motif penyerangan dan penerbangan drone ini masih didalami. Kerugian materiil akibat penyerangan itu berupa kerusakan berat pada 1 unit Mobil Perusahaan jenis Hilux dan 1 unit sepeda motor vario milik karyawan PT SRM," pungkasnya.

Menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2025, Pertamina Patra Niaga memperbarui fitur Trip Planner di aplikasi MyPertamina. Pembaruan ini menambahkan informasi lokasi Serambi MyPertamina yang dapat digunakan sebagai tempat istirahat selama perjalanan.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengatakan pembaruan ini memperluas fungsi Trip Planner yang sebelumnya hanya menampilkan lokasi SPBU. Kini pelanggan juga bisa melihat titik-titik Serambi MyPertamina yang disiapkan khusus untuk periode Natal dan Tahun Baru.

"Fitur Trip Planner di aplikasi MyPertamina kini hadir lebih lengkap dengan menampilkan informasi Serambi MyPertamina, yaitu area istirahat yang disiapkan Pertamina selama masa Nataru untuk mendukung keselamatan dan kenyamanan pengendara," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (16/12).

Trip Planner MyPertamina adalah fitur perencanaan perjalanan yang membantu pengguna menyusun rute secara lebih efisien. Pelanggan dapat menemukan SPBU Pertamina di sepanjang rute perjalanan, memilih SPBU berdasarkan jenis BBM yang diinginkan, dan melihat informasi lengkap melalui peta atau daftar.

Fitur ini menyediakan tiga kemudahan utama, di antaranya:

Roberth menambahkan bahwa pengembangan fitur ini sejalan dengan komitmen Pertamina dalam memberikan layanan yang sesuai kebutuhan pelanggan, terutama saat libur panjang.

"Perjalanan Nataru bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga tentang menjaga keselamatan dan kenyamanan di sepanjang perjalanan. Dengan pembaruan fitur Trip Planner di aplikasi MyPertamina, pelanggan kini tidak hanya mudah menemukan SPBU, tetapi juga dapat mengetahui lokasi Serambi MyPertamina sebagai titik istirahat yang aman dan nyaman," papar dia.

Pemanfaatan teknologi digital ini menjadi strategi Pertamina Patra Niaga dalam mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru. Fitur ini juga mendorong pengemudi untuk mengatur waktu istirahat dengan lebih bijak.

Sebagai informasi, Pertamina Patra Niaga menyiapkan 34 titik Serambi MyPertamina yang tersebar di jalur strategis seluruh Indonesia. Lokasinya mencakup lima wilayah operasional yaitu Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Serambi ini berada di jalur tol, jalur non-tol, bandara, dan pelabuhan.

Serambi MyPertamina beroperasi mulai 15 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026. Di lokasi ini, pengunjung dapat beristirahat, beribadah, dan memanfaatkan berbagai fasilitas gratis.

Beberapa layanan yang dihadirkan seperti layanan kesehatan ringan, area laktasi, area bermain anak, hingga layanan cukur rambut dan manicure. Pelanggan juga bisa menukar poin untuk mendapatkan merchandise eksklusif dengan menunjukkan paspor digital di aplikasi MyPertamina.

Cara menggunakan fitur Trip Planner juga cukup sederhana. Pelanggan tinggal memasukkan titik awal dan tujuan perjalanan, kemudian sistem akan menampilkan rute lengkap dengan rekomendasi SPBU dan lokasi Serambi MyPertamina.

Informasi tersebut diharapkan dapat membantu pelanggan mengatur waktu perjalanan dan mengurangi risiko kelelahan saat berkendara.

Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat untuk mempersiapkan perjalanan dengan matang, memastikan kondisi kendaraan dan kesehatan pengemudi tetap prima, serta memanfaatkan fitur digital MyPertamina sebagai pendamping perjalanan. Untuk informasi lebih lanjut, pelanggan dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135.

Melalui berbagai inovasi layanan yang terus dikembangkan, Pertamina Patra Niaga menegaskan komitmennya melayani kebutuhan energi masyarakat Indonesia. Dengan MyPertamina, Pertamina ingin menjadi bagian dari perjalanan pelanggan agar momen Natal dan Tahun Baru dapat dinikmati dengan aman dan nyaman.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas memastikan tumpukan sampah yang menggunung di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang di Bekasi, Jawa Barat, akan hilang dalam dua tahun ke depan.

Hal tersebut sejalan dengan program waste to energy (WTE) berupa mengubah sampah menjadi energi listrik.

Ia menegaskan pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Teknologi Ramah Lingkungan sebagai payung hukum program WTE.

"Jadi Bantargebang itu insyaallah dua tahun lagi nggak ada lagi, dua tahun lagi. Bandung, yang di mana-mana itu (sampah), dua tahun lagi," kata Zulhas dalam Sosialisasi Anti Korupsi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (16/12).

Zulhas menuturkan Perpres Nomor 109/2025 terbit untuk memangkas perizinan yang panjang terkait pengelolaan sampah. Ia lantas bercerita hanya tiga proyek WTE yang bisa berjalan dalam 11 tahun terakhir, karena sulitnya proses perizinan. Kasus itu sebelum Pepres terbit.

Zulhas menjelaskan berlapisnya pengajuan izin pengolahan sampah, mulai dari izin ke DPRD, bupati, gubernur, menteri keuangan, menteri ESDM, sampai negosiasi dengan PLN. Ribetnya proses perizinan tersebut membuat para investor mundur.

"Semua orang tidak mau ambil risiko. Jadi kalau kita mau, (misal) saya pengusaha mau mengolah sampah itu, maka saya harus izin ke DPRD kabupaten, izin bupati. Kalau dua kabupaten, izin DPRD provinsi, izin gubernur. Sampai situ sudah stroke usahanya, Pak. Nanti izin lagi sama Menteri Keuangan, negosiasi, subsidi. Negosiasi lagi nanti dengan Menteri ESDM, terakhir dengan Menteri Lingkungan. Baru nanti dengan PLN, Pak. 11 tahun, tiga (proyek). Ini kita pangkas," jelasnya.

Menurutnya, Perpres Nomor 109/2025 membuat alur perizinan menjadi lebih ringkas. Pemda akan menyiapkan lahan dan perizinan diajukan ke Kementerian ESDM, lalu Danantara akan menentukan teknologi mana yang cocok, sampai penandatanganan kesepakatan dengan PLN.

Zulhas juga membeberkan terdapat tujuh proyek WTE yang telah beres dibicarakan. Dalam dua tahun pemerintah menargetkan 34 proyek WTE akan selesai.

"Kami sudah 7, besok kita akan rapat, kita akan selesaikan mungkin sampai 20 (proyek WTE). Target 34 dalam dua tahun, sampai pelaksanaannya sampai jadi," pungkasnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberlakukan restrukturisasi kredit bagi korban bencana di Pulau Sumatra selama 3 tahun ke depan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menegaskan restrukturisasi kredit diperbolehkan dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 19 Tahun 2022. Ia menyebut pertimbangannya adalah penanggulangan bencana.

Mahendra menjelaskan ada 3 elemen utama dalam proses restrukturisasi kredit bagi korban bencana di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar).

"Pertama, berlakunya restrukturisasi kredit dari perbankan maupun pembiayaan dari seluruh lembaga keuangan yang ada. Apakah itu lembaga keuangan multifinance, lembaga keuangan mikro, dan semua yang ada," jelasnya dalam Konferensi Pers di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (16/12).

"Berlaku untuk 3 tahun, untuk seluruh provinsi (Aceh, Sumut, dan Sumbar) dengan seluruh batasan besaran kredit," sambungnya.

Kedua, OJK menekankan status kredit yang diberikan restrukturisasi dianggap current atau lancar. Keringanan itu membuat para korban bencana bisa mengajukan permohonan kredit atau pembiayaan baru, sesuai dengan kebutuhannya.

Ketiga, restrukturisasi untuk kredit dengan nilai mencapai Rp10 miliar.

Mahendra mengatakan ke depan hanya ditetapkan satu pilar alias berdasarkan kelancaran pembayaran kembali, sehingga tidak perlu persyaratan tambahan lainnya.

Akan tetapi, Mahendra menegaskan keringanan tersebut bukan berarti pemutihan atau penghapusan kredit.

Di lain sisi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bakal ada relaksasi khusus untuk kredit usaha rakyat (KUR). Pemerintah bahkan disebut-sebut tengah menyiapkan peraturan pemerintah (PP) khusus untuk mengakomodir hal tersebut.

"Khusus mengenai KUR-nya, nanti akan dibuatkan PP tersendiri terkait dengan di 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat," jelas Menko Airlangga soal keringanan KUR korban bencana.

Anak buah Presiden Prabowo Subianto itu menegaskan pemerintah juga akan melakukan pemetaan dampak bencana terhadap para debitur. Setidaknya ada 2 fase pemetaan.

Fase pemetaan pertama dilakukan pada Desember 2025 sampai Maret 2026.

"Debitur nanti tidak membayar angsuran, dan penyalur tidak menerima angsuran dan juga tidak mengajukan klaim, dan penjamin atau asuransi tidak juga mengajukan klaim," tegas sang menko.

Selanjutnya, fase kedua adalah relaksasi kewajiban debitur KUR eksisting. Airlangga mengatakan ini terkait dengan debitur yang usahanya sama sekali tidak dapat dilanjutkan, di mana bakal ada periode relaksasi hingga potensi penghapusan utang KUR.

Di lain sisi, Pemerintah Indonesia juga bakal memberikan relaksasi KUR kepada pihak-pihak lain di luar korban bencana.

"Adalah perpanjangan tenor atau bisa juga penambahan daripada kredit atau suplesi. Kemudian, juga subsidi bunga dan subsidi margin yang diberlakukan untuk 2026 di 0 persen dan 2027 di 3 persen," jelasnya.

Airlangga menerangkan, bagi debitur baru, suku bunga ditetapkan 0 persen pada 2026 dan 3 persen pada 2027. Pada tahun berikutnya, suku bunga kembali normal menjadi 6 persen.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka layanan Pojok Pajak di Lobby Menara Bank Mega pada Selasa (16/12).

Layanan yang dibuka pada pukul 09.00-17.00 WIB ini untuk memudahkan aktivasi akun Coretax bagi karyawan CT Corp dan wajib pajak sekitar.

Inisiatif ini bertujuan menyederhanakan proses pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan 2025 tanpa harus datang jauh ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

"Di Pojok Pajak ini kami berusaha menjelaskan kepada wajib pajak, menjelaskan kenapa wajib pajak harus melakukan aktivasi Coretax, serta kami membuka layanan agar wajib pajak tidak perlu datang jauh-jauh ke KPP ketika mengalami kendala," ujar Kepala Seksi Kerjasama dan Humas Kanwil DJP Jakarta Selatan I Sugiarti saat meninjau layanan Pojok Pajak di Menara Bank Mega, Selasa (16/12).

Layanan dan manfaat Pojok Pajak menawarkan asistensi langsung dari penyuluh pajak. Layanan utama mencakup aktivasi akun coretax, aktivasi kode otoritas atau sertifikat elektronik, pembaruan data sederhana dan konsultasi singkat.

Kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara DJP dan CT Corp, sebagai upaya mendekatkan layanan perpajakan kepada karyawan dan wajib pajak sekitar.

"Acara ini adalah hasil kerja sama Kanwil DJP Jakarta Selatan I DJP, Kanwil DJP Jakarta Khusus, serta dukungan penuh dari CT Corp. Sehingga pegawai CT Corp sangat antusias datang ke sini untuk melakukan aktivasi Coretax dan melaksanakan kewajiban perpajakannya," ujar Sugiarti.

Program Pojok Pajak ini diharapkan dapat mempermudah karyawan dan wajib pajak sekitar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

"Kami sangat berharap ini dapat membantu memberikan masyarakat akses yang lebih mudah untuk memperoleh pelayanan. Dengan demikian wajib pajak, masyarakat, ketika akan melaksanakan kewajiban perpajakan tentu menjadi lebih mudah, menjadi lebih biayanya lebih rendahlah, enggak perlu cuti, enggak perlu jauh-jauh meninggalkan kantor, dan tetap tepat waktu karena layanannya dekat dan bisa diakses," harap Sugiarti.

Lebih lanjut, DJP mengimbau wajib pajak untuk memanfaatkan layanan ini secara optimal, terutama bagi yang belum melakukan pemutakhiran data maupun aktivasi akun Coretax.

"Penting sekali agar wajib pajak melakukan aktivasi sekarang. Agar ketika nanti Januari kita mau melaporkan SPT atau wajib pajak mungkin nanti akan dibuatkan bukti potong dari perusahaannya, datanya sudah valid, sudah dipastikan terhubung dengan sistem DJP," jelas Sugiarti.

Selain di Lobby Menara Bank Mega, layanan Pojok Pajak juga akan kembali dibuka di Lobby Gedung Transmedia, Rabu (17/12), mulai pukul 09.30 hingga 17.00 WIB.

PT Sultan Rafli Mandiri (PT SRM) memberikan klarifikasi terkait dugaan penyerangan sejumlah TKA China terhadap anggota TNI di area tambang emas di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Perusahaan membantah adanya aksi penyerangan maupun perusakan kendaraan perusahaan seperti yang beredar sebelumnya.

Direktur Utama PT SRM Li Changjin mempertanyakan keterlibatan aparat TNI dalam peristiwa yang terjadi di areal tambang PT SRM pada Minggu (14/12) sekitar pukul 15.40 WIB.

"Ada apa kok TNI ikut-ikutan menduduki tambang yang diduga dikuasai secara ilegal, saat kasusnya masih berperkara di PTUN dan berada dalam penyelidikan Bareskrim Polri," ujar Li melalui keterangan resmi, Selasa (16/12).

Li membenarkan ada warga negara China yang merupakan staf teknis PT SRM menerbangkan drone di area tambang perusahaan.

Namun, ia membantah adanya penyerangan terhadap anggota TNI dari Batalyon Zeni Tempur 6/Satya Digdaya.

"Itu bukan area militer atau area yang dilarang. Kenapa tidak boleh menerbangkan drone di area tambang milik sendiri? Jadi ada pihak yang tidak suka, WNA yang mengoperasikan drone hingga akhirnya drone dan ponselnya disita," katanya.

Menurut Li, setelah peralatan disita, hasil perekaman drone dihapus, lalu drone dan ponsel tersebut dikembalikan. Ia menyebut staf teknis WNA China berada dalam kondisi ketakutan saat kejadian berlangsung.

"Pada saat kejadian, staf teknis kita bahkan dalam kondisi ketakutan karena drone dan HP langsung disita sama mereka. Siapa yang tidak takut dengan tentara, tapi apa kepentingan mereka di sana? Kami juga tidak tahu," ujarnya.

Li menegaskan Imran Kurniawan yang mengaku sebagai Chief Security PT SRM bukan merupakan pihak yang bertanggung jawab di perusahaan. Ia menyatakan Imran selama ini menduduki dan mengoperasikan fasilitas tambang emas PT SRM secara ilegal.

"Imran Kurniawan dan komplotannya sedang didalami oleh Bareskrim Polri diduga melakukan pendudukan secara ilegal dengan membuat anggaran dasar palsu dan pendaftaran palsu di Ditjen AHU. Dia bukan staf dan petugas PT SRM," kata Li.

Terkait tuduhan membawa senjata tajam, airsoft gun, hingga alat setrum, Li menyebut narasi tersebut tidak sesuai fakta.

"Staf SRM China ini tidak pernah melakukan tindakan ilegal termasuk merusak mobil SUV dan tidak pernah membawa senjata ilegal," ujarnya

Ia juga menyatakan tidak mengetahui adanya kendaraan perusahaan yang rusak berat, serta menegaskan mobil double cabin dengan nomor polisi L 8939 BE yang berada di lokasi bukan milik PT SRM.

Saat ini, menurut Li, proses hukum masih berjalan dan Bareskrim Polri tengah menyelidiki dugaan pendudukan ilegal, perusakan, dan pencurian aset perusahaan.

"Imran mendukung penjahat Liu Xiaodong yang tengah menjalani proses hukum dan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri terkait kasus pencurian dinamit dan listrik serta aset SRM," ujarnya.

Sementara itu, Markas Besar TNI menyatakan masih mengumpulkan dan memverifikasi informasi terkait dugaan penyerangan tersebut.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan pihaknya belum memperoleh data lengkap mengenai kronologi maupun jumlah korban.

"Terkait informasi tersebut, saat ini TNI masih mengumpulkan dan memverifikasi data di lapangan," kata Freddy saat dikonfirmasi, Senin (15/12).

"Belum ada informasi yang komprehensif terkait kronologi maupun jumlah korban. Perkembangan selanjutnya akan kami sampaikan setelah data lengkap dan terkonfirmasi," tambahnya.

Terpisah, Kapolsek Tumbang Titi Iptu Made Adyana membenarkan adanya insiden keributan di kawasan tambang tersebut, namun menyebut kondisi terkini sudah kondusif.

"Sampai dengan saat ini situasi kondusif," ujarnya.

Sebanyak 15 WN China diduga terlibat keributan di kawasan perusahaan pertambangan emas di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, pada Minggu (14/12).

Dalam informasi awal disebutkan dugaan perusakan kendaraan dan penyerangan terhadap anggota TNI, serta klaim penggunaan senjata tajam, airsoft gun, dan alat setrum.

Penagih utang pihak ketiga (debt collector) kembali jadi sorotan usai insiden pengeroyokan yang menewaskan dua mata elang (matel) di Kalibata, Jakarta Selatan.

Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Nicolas Ary Lilipaly mengatakan pengeroyokan terhadap dua matel tersebut dipicu oleh utang kredit sepeda motor. Dalam insiden itu, enam polisi ditetapkan menjadi tersangka pengeroyokan dua mata elang hingga tewas.

Atas kejadian itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan perlu ada evaluasi terkait tindakan debt collector dalam menarik paksa kendaraan yang menunggak biaya cicilan.

"Memang kalau dari hasil kondisi di lapangan beberapa dekade ini ada cara-cara yang salah dilakukan oleh mata elang ataupun debt collector," kata Budi kepada wartawan dikutip Minggu (14/12).

Menurut Budi, seharusnya matel selaku pihak ketiga bisa lebih dulu mengimbau para debitur untuk melunasi ataupun melakukan cara-cara administratif lainnya.

"Jadi bukan mengambil, memberhentikan secara paksa terkait tentang customer yang ada di jalanan. Ini yang menjadi perhatian kita bersama," ujarnya.

Sementara itu, Komisi III DPR meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghapuskan peraturan soal penagihan utang oleh pihak ketiga atau debt collector.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi III DPR Abdullah merespons peristiwa penagihan utang yang menimbulkan tindak pidana dan korban jiwa di Kalibata.

"Ini kedua kali, saya minta OJK hapus aturan penagihan utang oleh pihak ketiga," ujar Abdullah, Senin (15/12) seperti dikutip dari Antara.

Menurutnya Peraturan OJK (POJK) Nomor 35 Tahun 2018 dan Nomor 22 Tahun 2023 yang mengatur penagihan utang oleh pihak ketiga tidak efektif. Abdullah pun mempertanyakan apa dasar OJK membuat peraturan penagihan oleh pihak ketiga.

Dia merujuk pada UU 42/1999 tentang Jaminan Fidusia yang tak memberikan mandat penagihan utang melalui pihak ketiga.

"Mengacu pada UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, di dalamnya tidak mengatur secara eksplisit dan memberikan mandat langsung untuk penagihan utang kepada pihak ketiga, melainkan pada kreditur," ujarnya.

Artinya, kata Abdullah, di tengah kondisi krisis tata kelola penagihan utang oleh pihak ketiga, OJK adalah pihak yang paling bertanggung jawab. Dia menegaskan agar OJK tidak bisa hanya membuat peraturan tanpa mengawasinya dengan ketat dan memitigasi risikonya.

Lantas seperti apa aturan OJK yang memperbolehkan debt collector jadi pihak ketiga penagihan?

POJK 35/2018 pasal 48 menyebut perusahaan pembiayaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada debitur.

"Perusahaan pembiayaan wajib menuangkan kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk perjanjian tertulis bermeterai," bunyi pasal 48 ayat 2.

Pihak lain yang bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan wajib memenuhi ketentuan; berbentuk badan hukum; memiliki izin dari instansi berwenang; dan memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang pembiayaan.

Kemudian, pasal 4 menyebut perusahaan pembiayaan wajib bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerja sama dengan pihak lain.

"Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan evaluasi secara berkala atas kerja sama dengan pihak lain sebagaimanadimaksud pada ayat (1)," bunyi pasal 5.

Kemudian, dalam POJK 22/2023 pasal 62 menyebut pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) wajib memastikan penagihan kredit atau pembiayaan kepada konsumen dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam memastikan tindakan penagihan, PUJK wajib memastikan penagihan dilakukan tidak menggunakan cara ancaman, kekerasan dan/atau tindakan yang bersifat mempermalukan konsumen; tidak menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal; tidak kepada pihak selain konsumen.

Kemudian, tidak secara terus menerus yang bersifat mengganggu; di tempat alamat penagihan atau domisili konsumen; hanya pada hari Senin sampai dengan Sabtu di luar hari libur nasional dari pukul 08.00 - 20.00 waktu setempat; dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

"Penagihan di luar tempat dan/atau waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dan/atau perjanjian dengan Konsumen terlebih dahulu," bunyi pasal 62 ayat 3.

Bagi PUJK yang melanggar aturan tersebut akan dikenakan sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya, pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya; pemberhentian pengurus, denda administratif, pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau pencabutan izin usaha.

"Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00," bunyi pasal 62 ayat 6.

Hari pertama sekolah di Pelalawan, Riau, disambut dengan semangat baru oleh anak-anak. Senyum cerah terlihat di wajah belasan siswa kelas 1 SD Negeri 012 Lalang Kabung saat mereka berlari riang menuju sekolah baru mereka.

Namun, tidak semua anak menunjukkan senyum yang sama. Enam murid baru tampak kebingungan menyambut hari pertama mereka.

Di pinggir sekolah, mereka memandangi teman-teman mereka yang mengenakan seragam rapi. Kemeja putih, celana merah, dasi kecil yang tergantung, dan kerah yang masih kaku menandakan seragam-seragam itu masih baru.

Mata mereka pun tertuju pada seragam yang mereka kenakan. Tak ada seragam baru di tubuh mereka.

"Pada saat tahun ajaran baru dimulai, keenam murid tersebut masih menggunakan seragam TK dan ada juga yang menggunakan seragam bekas yang sudah nampak lusuh," kata Kepala Sekolah SDN 012 Lalang Kabung Aprilyanti yang menyaksikan momen itu.

Ia bercerita enam anak itu memang berasal dari keluarga kurang mampu.

Aprilyanti mengatakan sekolah tak mewajibkan anak murid membeli seragam dan perlengkapan sekolah baru. Akan tetapi, seragam yang berbeda membuat tekanan tersendiri untuk anak-anak itu.

Saat sekolah dimulai, tatapan murid-murid baru itu mengarah ke enam kawannya yang berseragam berbeda. Awalnya mereka hanya menatap, tetapi lama-kelamaan mulai timbul cemoohan.

"Diejek dan di-bully teman-teman lain yang kelas 1 SD juga karena masih berseragam TK dan menggunakan seragam bekas yang sudah lusuh dengan ejekan, 'Kenapa kamu tidak pakai seragam, tas, dan sepatu yang baru seperti kami?'," ucap sang kepala sekolah menirukan percakapan anak-anak itu.

Pihak sekolah sudah berulang kali menasihati anak-anak itu agar tak mencemooh temannya yang belum punya seragam baru. Namun, anak-anak kecil itu belum terlalu paham meski sudah diperingatkan berkali-kali.

Tak lama kemudian, Asian Agri datang ke sekolah itu. Kebetulan, perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut punya perhatian khusus soal pertumbuhan inklusif.

Mereka mendorong partisipasi kuat agar kualitas hidup lebih baik bisa dirasakan oleh semua orang. Hal ini menjadi pilar kedua dari Program Asian Agri 2030.

Salah satu bentuk nyata dorongan itu adalah program Bag to School. Asian Agri membagikan paket bantuan pendidikan berisi tas sekolah berkualitas, perlengkapan alat tulis, seragam, dan sepatu.

"Tentu saja program Bag to School ini sangat membantu keenam murid tersebut karena mereka langsung bisa mendapatkan lima setel seragam baru, sepatu, tas, dan sepaket alat tulis sekolah dari Asian Agri," kata Aprilyanti.

Ia mengatakan bantuan dari Asian Agri tak berhenti di tahun pertama sekolah. Anak-anak itu tetap mendapat dua pasang seragam, sepatu, dan paket alat tulis setiap tahun ajaran baru.

Menurut Aprilyanti, enam anak itu kini sudah tersenyum. Teman-temannya tak lagi mem-bully seragam lusuh mereka. Enam anak itu kini fokus belajar dan menatap masa depannya.

Bantuan Asian Agri ini tak hanya menyasar anak-anak di SD Negeri 012 Lalang Kabung.

Sudah ada 795 anak di Sumatera Utara, Riau, dan Jambi yang menerima paket bantuan pendidikan dari Asian Agri. Anak-anak itu berasal dari tingkat yang beragam, mulai SD hingga SMA atau sederajat.

Oktober lalu di Riau, Asian Agri melalui unit bisnis PT Inti Indosawit Subur (PT IIS),baru saja memberikan 22 bantuan pendidikan. Bantuan ini mencakup 10 paket untuk siswa SD, enam paket untuk siswa SMP, dan enam paket untuk siswa SMA.

Head Human Resources Operational Asian Agri Boston Ritonga menyampaikan pihaknya memiliki visi jangka panjang, tercermin lewat Asian Agri 2030. Ada empat pilar utama program itu, salah satunya pertumbuhan inklusif.

"Kegiatan kita hari ini merupakan wujud dari pilar tersebut, yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui akses pendidikan yang lebih baik dan pengembangan usaha mikro agar mandiri dan berdaya saing," ucap Boston.

Secara bersamaan, melalui PT IIS dan PT Dasa Anugrah Sejati (PT DAS), Asian Agri juga menyerahkan bantuan pendidikan untuk 42 siswa SD-SMA di Jambi.

Di Sumatera Utara, bantuan disalurkan melalui PT Rantau Sinar Karsa-Pangkatan (PT RSK). Ada 14 paket bantuan pendidikan yang diberikan.

"Bagi kami, pendidikan adalah investasi mulia untuk membentuk fondasi kokoh demi masa depan yang lebih baik," lanjut Boston.

"Kami menyadari bahwa program ini hanya sebagian kecil dari upaya kita bersama. Namun tentu harapan kita bersama bahwa langkah ini menjadi awal bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat," imbuhnya.

Bantuan ini menuai apresiasi dari masyarakat setempat. Camat Pangkatan Datar Sirait menyampaikan apresiasinya atas dukungan Asian Agri melalui PT RSK di Sumatera Utara.

"Program ini membantu meringankan beban orang tua sekaligus mendukung target pemerintah dalam mewujudkan wajib belajar 13 tahun. Kami juga melihat dukungan ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik melalui pendidikan maupun pemberdayaan ekonomi," ujarnya.

Sokongan Asian Agri terhadap pertumbuhan inklusif ternyata tak hanya terasa di ruang-ruang kelas.

Melalui program pengembangan UMKM, Asian Agri telah memberikan 18 paket bantuan di Riau, Sumatera Utara, dan Jambi. Di Riau, lima bantuan disalurkan ke lima desa, yang mencakup PKK Sari Nenas, Maggot dan Ternak Ikan, PKK Kue, PKK Jahe Merah Instan, serta PKK Jahit.

Di Sumut, tujuh bantuan lainnya diberikan ke tujuh desa, dengan fokus pada Budidaya Holtikultura Apung, Ternak Ikan, Kerambah Ikan Toman, serta Ternak Kambing.

Di Jambi, Asian Agri memberikan bantuan kepada enam desa. Dua desa, yaitu Desa Penyabungan dan Desa Napal Putih, terlibat dalam Program Desa Sawit Mandiri, yang memberikan bibit sawit serta dukungan pembinaan. Program ini bertujuan untuk memberdayakan sekolah dengan memanfaatkan lahan sekolah sebagai sarana pembelajaran berbasis perkebunan.

Sementara itu, empat desa lainnya menerima bantuan ternak kambing untuk memperkuat perekonomian lokal dan memberdayakan masyarakat setempat.

Salah satu penerima manfaat ini, Supratno, adalah seorang petani sawit di Desa Bagan Limo, Kecamatan Ukui, Pelalawan, Riau. Setelah bertahun-tahun menekuni usaha kelapa sawit, beberapa tahun terakhir ia mencoba mengalihkan sebagian lahan sawitnya untuk beternak ikan.

Ia pun mulai membuat 11 kolam ikan, namun usaha ini memerlukan modal besar dan sempat mengalami kegagalan.

Pada 2022, Asian Agri memberikan dukungan dengan menyalurkan bantuan kepada Supratno dan Kelompok Ternak Sido Mulyo. Bantuan tersebut berupa bibit ikan, alat saring, jaring, dan pakan ikan, yang membantu memperkuat usaha ternak ikan yang tengah ia kembangkan.

Selain itu, Asian Agri juga membekali para peternak dengan pelatihan membuat pakan sendiri, seperti nugget ikan dan azolla. Mereka juga dibimbing mengolah sampah domestik menjadi pakan melalui maggot.

"Sekarang, saya beternak ikan nila dan gurame. Total ikan nila yang saya kelola ada sekitar 17.500 ekor, dan untuk ikan gurame, ada sekitar 2.500 ekor," ucap Supratno.

Menurutnya, bantuan Asian Agri tak putus. Saat para peternak menghadapi masalah karena kekeringan, Asian Agri datang membantu. Begitu juga saat mereka diterpa banjir.

Supratno bertekad tak mau menyia-nyiakan bantuan itu. Ia pun ingin meneruskan kebaikan itu ke lingkungan sekitarnya.

"Kami juga berharap bisa memberikan bibit ikan kepada peternak lain yang membutuhkan, sehingga kami bisa saling berbagi dan berkembang bersama," ujarnya.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di level 8.686 pada Selasa (16/12) sore. Indeks saham menguat 36,80 poin atau naik 0,43 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp29,58 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 49,75 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 355 saham menguat, 296 terkoreksi, dan 146 stagnan.

Terpantau, tujuh dari 11 indeks sektoral menguat, dipimpin oleh sektor teknologi yang naik 2,61 persen. Sementara, empat sektor lainnya melemah, dipimpin oleh sektor kesehatan yang minus 0,48 persen.

Beralih ke bursa asing, mayoritas bursa saham di kawasan Asia terpantau bergerak di zona merah.

Tercatat, indeks Nikkei 225 di Jepang melemah 1,56 persen, indeks Shanghai Composite di China minus 1,11 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong turun 1,54 persen, dan indeks Straits Times di Singapura 0,25 persen.

Senada, bursa saham Eropa pun terpantau dominan melemah. Tercatat indeks DAX di Jerman melemah 0,42 persen dan indeks FTSE 100 di Inggris minus 0,19 persen.

Setali tiga uang, bursa Amerika terpantau kompak merah. Indeks S&P;500 melemah 0,16 persen, indeks Dow Jones minus 0,09 persen, dan indeks NASDAQ Composite turun 0,59 persen.

Nilai tukar rupiah berada di level Rp16.691 per dolar AS pada Selasa (15/12) sore. Mata uang Garuda melemah 24 poin atau 0,14 persen dari perdagangan sebelumnya.

Senada, kurs referensi Bank Indonesia (BI), Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) menempatkan rupiah di posisi Rp16.693 per dolar AS.

Mata uang di kawasan Asia bervariasi. Yen Jepang menguat 0,22 persen, baht Thailand melemah 0,10 persen, yuan China menguat 0,08 persen, peso Filipina menguat 0,48 persen, dan won Korea Selatan melemah 0,48 persen.

Senada, mata uang utama negara maju bervariasi. Tercatat euro Eropa melemah 0,01 persen, franc Swiss melemah 0,04 persen, dolar Australia menguat 0,05 persen, dan dolar Kanada melemah 0,02 persen, dan poundsterling Inggris menguat 0,02 persen.

Analis Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan rupiah ditutup melemah terhadap dolar AS oleh kekhawatiran prospek pemangkasan suku bunga Bank Indonesia (BI).

"Walau pada RDG (Rapat Dewan Gubernur) BI besok diperkirakan akan mempertahankan suku bunga, namun BI juga diperkirakan akan memberikan pernyataan dovish. Indeks dolar AS sendiri terpantau datar," ujar Lukman kepada CNNIndonesia.com.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memberikan relaksasi kredit kepada 22.879 nasabah kredit konsumer yang terdampak banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Sumatera. Kebijakan ini ditempuh melalui skema restrukturisasi kredit yang disesuaikan dengan tingkat dampak bencana.

Langkah tersebut bertujuan menjaga kemampuan bayar debitur pascabencana sekaligus mendukung pemulihan ekonomi di daerah terdampak.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah bencana yang dialami masyarakat di sejumlah wilayah Sumatera.

"Kami sangat prihatin atas musibah banjir dan tanah longsor yang terjadi di Sumatera dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, termasuk para nasabah yang menerima kredit konsumer BTN," tutur Nixon.

"Dalam situasi seperti ini, yang terpenting adalah memastikan masyarakat memiliki ruang untuk pulih tanpa terbebani tekanan finansial yang berlebihan," tambah Nixon.

Ia menegaskan bahwa relaksasi kredit diberikan sebagai bentuk keberpihakan BTN kepada nasabah kredit konsumer yang terdampak langsung bencana, dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian perbankan. Karena itu, relaksasi kredit akan diberikan secara terukur berdasarkan hasil pemetaan dampak di lapangan.

"Kami ingin memastikan nasabah terdampak tidak kehilangan kesempatan untuk bangkit, sekaligus tetap dapat menjalankan kewajiban kreditnya secara berkelanjutan," kata Nixon.

Berdasarkan hasil pemetaan dan klasifikasi tingkat kerusakan, BTN mencatat 22.879 nasabah kredit konsumer terdampak banjir dan tanah longsor yang tersebar di wilayah kantor BTN di Banda Aceh (BSN), Medan, Padang, dan Pematang Siantar, dengan total nilai baki debet kredit konsumer mencapai Rp1,93 triliun.

"Data jumlah nasabah terdampak ini masih akan terus bergerak seiring dengan perkembangan kondisi di lapangan. Karena itu, relaksasi kredit kami berikan secara bertahap dan adaptif, sesuai kondisi terbaru di masing-masing wilayah terdampak," ujar Nixon.

Nixon menjelaskan bahwa relaksasi kredit diberikan berdasarkan tingkat dampak bencana yang dialami nasabah kredit konsumer. Nasabah dengan kategori terdampak ringan memperoleh masa tenggang pembayaran angsuran hingga 6 bulan, kategori terdampak sedang hingga 9 bulan, dan kategori terdampak berat hingga 12 bulan.

Kebijakan restrukturisasi ini berlaku hingga tiga tahun sejak ditetapkan pada 10 Desember 2025, serta dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan hasil evaluasi BTN.

"Kami melakukan klasifikasi dampak secara menyeluruh agar kebijakan relaksasi benar-benar tepat sasaran. Setiap nasabah kredit konsumer mendapatkan perlakuan sesuai kondisi yang dialami, bukan disamaratakan," jelas Nixon.

Relaksasi kredit tersebut dilaksanakan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus bagi Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu yang Terkena Dampak Bencana.

Dalam pelaksanaannya, debitur kredit konsumer dapat mengajukan permohonan restrukturisasi melalui kantor cabang BTN sesuai domisili atau lokasi agunan dengan melampirkan identitas diri serta keterangan dari pemerintah daerah setempat yang menyatakan debitur dan/atau agunan terdampak langsung oleh bencana.

BTN akan melakukan verifikasi dan asesmen untuk memastikan relaksasi diberikan secara tepat sasaran dan sesuai ketentuan.

"Kami ingin memastikan nasabah kredit konsumer terdampak tidak berjalan sendiri. BTN hadir melalui kebijakan relaksasi kredit dan pendampingan proses restrukturisasi agar pemulihan dapat berlangsung secara berkelanjutan," tambah Nixon.

Sebagai bagian dari kepedulian sosial perusahaan, BTN juga telah menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai Rp8 miliar kepada masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera.

Bantuan tersebut disalurkan dalam bentuk sembako, obat-obatan, pakaian layak pakai, serta dukungan tenaga dan peralatan untuk membantu proses pembersihan wilayah terdampak banjir, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.

Ke depan, BTN akan terus memantau kondisi nasabah kredit konsumer terdampak serta berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan pemerintah daerah guna memastikan kebijakan relaksasi kredit dan upaya pemulihan pascabencana berjalan efektif dan berkelanjutan.