Sejumlah negara mulai mengambil langkah untuk mengantisipasi potensi terganggunya pasokan energi global akibat konflik di Timur Tengah. Salah satunya Filipina yang memangkas hari kerja aparatur pemerintah dan kegiatan belajar di sekolah negeri.

Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. menginstruksikan penerapan empat hari kerja dalam sepekan di kantor-kantor pemerintahan mulai Senin (9/3). Sekolah negeri juga memberlakukan empat hari kegiatan belajar di sekolah.

Kebijakan tersebut diterapkan dengan memadatkan pekerjaan atau kegiatan belajar menjadi empat hari, atau dikombinasikan dengan bekerja dan belajar dari rumah. Langkah ini diambil untuk menghemat konsumsi listrik dan bahan bakar minyak (BBM).

Pengamat energi Fahmy Radhi menilai kebijakan serupa tidak akan memberikan dampak signifikan dalam menghadapi potensi krisis energi di Indonesia. Terlebih, periode menjelang Hari Raya Idulfitri biasanya diikuti peningkatan mobilitas masyarakat.

“Kan mereka punya tradisi mudik, kebutuhan energinya tinggi. Bagaimana mau menghentikannya?” kata Fahmy kepada Katadata, Senin (9/3).

Menurut dia, pemerintah harus fokus memastikan pasokan BBM tetap tersedia dan harganya tidak melonjak tajam. Fahmy menyarankan pemerintah melakukan realokasi anggaran untuk menutup potensi pembengkakan subsidi energi, termasuk dengan menggeser anggaran program yang dinilai kurang mendesak seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun sebelum itu, pemerintah perlu menentukan batas kemampuan keuangan negara dalam menahan kenaikan harga BBM. “Kalau misalnya pada harga minyak US$120 per barel sudah harus dinaikkan (harga BBM),” ujarnya.

Di sisi lain, percepatan transisi energi melalui pengembangan kendaraan listrik serta pembangkit energi baru dan terbarukan tidak mungkin menjadi solusi jangka pendek, karena penerapannya butuh waktu yang panjang.

“Harus menyadarkan para pemimpin dulu untuk mengubah paradigma. Jangan terlalu bergantung pada energi fosil, tapi mulai dikembangkan energi baru terbarukan. Ini juga tidak bisa cepat,” kata Fahmy.

Dia memperkirakan Indonesia membutuhkan waktu hingga sekitar satu dekade untuk benar-benar beralih ke energi baru terbarukan. Meski demikian, momentum krisis energi dapat dimanfaatkan untuk mengubah paradigma para pemangku kepentingan, dari yang sebelumnya berfokus pada energi fosil menuju energi bersih.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah masih mengkaji kebijakan yang paling tepat untuk menghadapi potensi gejolak energi global, termasuk mempelajari langkah yang diambil negara lain.

“Apa yang dilakukan oleh negara lain itu kan tergantung kondisi masing-masing negara,” kata Bahlil.

Danantara menargetkan proyek Waste to Energy (WtE) atau Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di empat daerah mulai pembangunan paling lambat Juli 2026. Daerah yang dimaksud yaitu Bekasi, Denpasar, Yogyakarta, dan Bogor.

Sejauh ini, Danantara telah menetapkan operator proyek WtE di Bekasi yaitu Wangneng Environment Co., Ltd. dan proyek WtE di Denpasar yaitu Zhejiang Weiming Environment Protection Co., Ltd. Keduanya menang melalui sistem lelang.

Dalam waktu dekat, Danantara dikabarkan akan mendirikan perusahaan patungan bersama pemerintah daerah dan operator. Danantara bersama pemerintah daerah akan memiliki saham 30 persen, sisanya dipegang operator 70 persen.

Pemenang tender WtE Bekasi Wangneng Environment dan WtE Denpasar Zhejiang Weiming Environment sama-sama melantai di bursa Tiongkok. Zhejiang memiliki aset hampir 30 miliar yuan atau sekitar Rp 66 triliun, lebih besar dibandingkan Wangneng 14,3 miliar yuan atau sekitar Rp 31,4 triliun.

Lantas, bagaimana latar belakang bisnis kedua perusahaan?

Profil pemenang proyek WtE di Bekasi dan Bali

1. Operator WtE Bekasi: Wangneng Environment Co., Ltd

Wangneng Environment mulai beroperasi pada 2012 dan berkantor pusat di Huzhou, Zhejiang. Bisnis perusahaan mencakup pemanfaatan limbah dapur, pengolahan air limbah, pengolahan lumpur, hingga daur ulang karet. Wangneng Environment Co menaungi 98 perusahaan, termasuk lima anak perusahaan luar negeri yang tersebar di Thailand, Kamboja, Australia, dan Singapura.

Dalam bisnis WtE, perusahaan mengubah limbah, terutama limbah padat, menjadi energi (listrik atau panas) melalui berbagai proses, di antaranya pembakaran, gasifikasi, atau bioteknologi. Beberapa proyek WtE yang pernah dipegang Wangneng Environment melibatkan instalasi pabrik pengolahan limbah.

Perusahaan mengklaim mampu menghasilkan 3,04 miliar kWh listrik bersih dihasilkan setiap tahun. Dengan pemakaian listrik rata-rata rumah kecil menengah di Indonesia, output ini bisa digunakan untuk lebih dari 2,5 juta rumah per tahun.

Pasca-pengumuman menang tender di Bekasi, perusahaan menyatakan akan membangun fasilitas pembangkit listrik pembakaran limbah dengan tungku kisi modern berkapasitas pengolahan harian sekitar 1.500 ton. Masa konstruksi proyek ini sekitar dua tahun, sedangkan operasional fasilitas tersebut selama 30 tahun.

Wangneng telah membentuk konsorsium Wangneng Adyawinsa Energy untuk mengerjakan proyek tersebut. Ini konsorsium yang dibentuk bersama mitra lokal yaitu PT Adyawins a Electrical and Power.

2. Operator WtE Denpasar: Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd

Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd bukan pemain baru di Indonesia. Sebelumnya, anak usahanya, Weiming Equipment, menandatangani kontrak penyediaan peralatan insenerator WtE dengan perusahaan Indonesia Shanghai Dingxin Investment/Qingshan Park. Ini adalah kolaborasi di bidang ekspor teknologi lingkungan.

Selama ini, Weiming Environment dikenal sebagai pemain utama dalam teknologi dan operasi WtE di Tiongkok. Bisnis WtE mereka mencakup desain, investasi, pembangunan, dan operasi fasilitas WtE; manufaktur dan pemasangan peralatan insenerator dan tenaga WtE; serta pengolahan sampah padat perkotaan dengan pembangkit listrik dari limbah.

Pada 2023, Weiming Environment menghasilkan total listrik sekitar 3,85 miliar kWh listrik dari operasi mereka, terutama dari pembangkit WtE. Perusahaan ini pernah menawarkan kerja sama investasi sekitar US$225 juta atau sekitar Rp3,78 triliun kepada Pemerintah Provinsi Bali untuk pengelolaan sampah dan BOO WtE melalui Weiming Environment Protection. Perusahaan juga pernah menjajaki penggunaan teknologi insinerasi di calon Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Cirebon Raya.

Pasca-pengumuman menang tender, perusahaan menyatakan akan membangun pembaking listrik pembakaran limbah dengan tungku kisi berkapasitas pengolahan sekitar 1.500 ton per hari. Perusahaan telah membentuk konsorsium dengan mitra lokal bernama Konsorsium Weiming Nusantara Energy Alliance.

Dalam waktu 10 hari perang Timur Tengah, harga minyak dunia melambung dari kisaran US$ 70 per barel ke kisaran US$110 per barel. Harga minyak masih berisiko terus naik bahkan bukan tak mungkin mencapai level tertinggi sepanjang masa di atas US$150 per barel. Di tengah situasi ini, beberapa negara menuai berkah dari transisi energi yang agresif beberapa tahun belakangan.

Bila mengacu pada Our World in Data, negara-negara Eropa terdepan dalam soal adopsi mobil listrik. Per 2024 saja, sekitar 32 persen mobil beroperasi di Norwegia berjenis mobil listrik berbasis baterai dan hibrid. Di Islandia, persentasenya mencapai 18 persen, Denmark 17 persen, Swedia 13 persen, kemudian Belanda dan Belgia masing-masing 11 persen.

Mengutip laporan Global EV Outlook 2025, sekitar satu dari lima mobil yang terjual di Eropa pada 2024 lalu merupakan mobil listrik. Penjualan mobil listrik meningkat di 14 dari 27 negara Uni Eropa, namun cenderung stagnan atau turun di negara lainnya. Penurunan antara lain tercatat di Jerman dan Prancis, meskipun capaiannya masih cukup besar, masing-masing 570 ribu dan 450 ribu unit.

Di luar Eropa, Cina yang merupakan produsen terbesar mobil listrik dunia, mencatatkan 11 persen dari total mobil beroperasi di dalam negerinya adalah mobil listrik. Meski hanya 11 persen, tapi ini signifikan dalam meredam konsumsi BBM negara tersebut, mengingat besarnya pasar otomotif Cina. Jumlah mobil beroperasi di Cina pada 2024 mencapai 353 juta unit, atau dua kali lipat Indonesia. Artinya, lebih dari 38 juta mobil beroperasi di Cina, tidak perlu BBM.

Penjualan signifikan mobil listrik di Cina terjadi pada 2024, yaitu mencapai 11,3 juta unit, sedangkan total penjualan mobil listrik dunia sekitar 17 juta unit. Ini artinya, mayoritas penjualan mobil listrik dunia terjadi di Cina. Mengutip laporan Global EV Outlook 2025, sejak Juli 2024, penjualan mobil listrik telah melampaui penjualan mobil konvensional di negara tersebut.

Penjualan mobil listrik di Tiongkok terdongkrak oleh kebijakan tukar-tambah. Kebijakan tersebut menawarkan CNY 20.000 atau US$2.750 bagi konsumen yang mengganti mobil lama (konvensional maupun listrik) menjadi mobil listrik baru. Kemudian menawarkan CNY 15.000 atau US$2.050 jika berganti ke mobil konvensional baru.

Sekitar 6,6 juta konsumen ikut mengajukan insentif ini, 60 persen di antaranya memilih membeli mobil listrik. Skema ini yang mendulang banyak partisipasi dari masyarakat, hingga mencapai penjualan 11 juta unit baru pada 2024.

Anomali Amerika Serikat: Strategi Aman Migas Lewat Invasi

Penjualan mobil listrik di Amerika Serikat masif, terbesar kedua setelah Cina. Namun, jumlah mobil listrik beroperasi belum sampai tiga persen dari total mobil beroperasi. Adopsi mobil listrik kini menemui tantangan karena hilangnya dukungan dari Presiden Donald Trump.

Insentif mobil listrik menguap di masa pemerintahan Trump seiring agenda "Make Amerika Great Again" antara lain dengan menggenjot produksi dan konsumsi minyak dan gas di dalam negerinya.

Meski begitu, AS kelihatan sudah memperhitungkan kemungkinan krisis energi dunia bila menyerang Iran, dengan lebih dulu menginvasi Venezuela untuk mengamankan pasokan migas.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung baru saja menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang Efisiensi Energi dan Air pada Bangunan Gedung. Pemilik atau pengelola gedung perlu menggapai nilai konsumsi energi dan air tertentu agar terbebas dari sanksi dan disinsentif, atau bila ingin mendapatkan insentif.

Di sisi lain, kampung kota, rumah tapak, rumah sakit kecil, dan hotel kecil, meskipun tidak masuk kategori bangunan wajib efisiensi, bisa dapat insentif bila mampu mencapai nilai efisiensi yang bagus.

Dalam Pergub tersebut diatur tentang kewajiban pelaporan konsumsi energi dan air oleh pemilik atau pengelola gedung hingga acuan penilaiannya oleh pemerintah daerah. Aturan ini langsung berlaku saat diundangkan yaitu 5 Februari lalu. Artinya, pelaporan dan penilaian pertama akan terlaksana tahun depan.

Lantas, bagaimana detailnya?

Isi Pergub Efisiensi Energi dan Air:

Pergub tersebut membagi aturan untuk dua kategori yaitu bangunan wajib efisiensi energi dan air (mandatory) dan yang direkomendasikan (recommended). Pemerintah DKI Jakarta menyiapkan insentif dan disinsentif bagi pemilik atau pengelola gedung mandatory, dan insentif bagi bangunan recommended.

Insentif dan disinsentif berdasarkan Nilai Intensitas Konsumsi Energi (IKE) dan konsumsi air. Terdapat empat tingkatan nilai yaitu “Boros”, “Cukup Efisien”, “Efisien”, dan "Sangat Efisien". IKE adalah konsumsi listrik per meter luas bangunan (kWh/m2) per tahun. Sedangkan konsumsi air diperhitungkan per liter per meter persegi per hari dan/atau per liter per orang per hari.

Bangunan mandatory meliputi rumah susun, perkantoran dan pemerintahan, perdagangan, pendidikan, rumah sakit dengan luas lantai lebih dari 20 ribu meter persegi, dan perhotelan dengan luas lebih dari 50 ribu meter persegi. Bangunan-bangunan ini harus mencapai nilai IKE dan konsumsi air minimal “Cukup Efisien” agar terbebas dari sanksi dan disinsentif.

Pemilik atau pengelola bangunan gedung wajib melaporkan efisiensi energi dan air setahun sekali secara online melalui platform berbasis website yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Laporan dilengkapi tagihan listrik dan air bulanan, serta dokumen pendukung lainnya.

Selama website belum tersedia, pelaporan dilakukan secara offline kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi. Sanksi berupa berupa teguran lisan dan tertulis menanti bagi pemilik atau pengelola yang tidak melaksanakan pelaporan.

“(Pelaporan) paling lambat pada bulan Februari, tahun berikutnya,” demikian tertulis pada Pasal 10 ayat 2.

Platform akan secara otomatis mengkaji (menilai dan menentukan) kategori IKE dan konsumsi air gedung. Bila platform belum tersedia, penilaian dan penetuan kategori IKE dilakukan perangkat daerah yang mengurus energi, sedangkan nilai konsumsi air oleh perangkat daerah urusan sumber daya air.

Pemilik atau pengelola gedung wajib membuat rencana efisiensi energi dan/atau air bila hanya mendapat nilai IKE dan/atau konsumsi air “Boros”. Rencana disampaikan paling lambat satu bulan sejak diterimanya hasil pengkajian, secara online melalui platform atau offline bila platform belum tersedia.

Bila tidak menyampaikan rencana efisiensi, pemilik atau pengelola akan dikenakan sanksi lisan dan tertulis.

Insentif dan Disinsentif

Pemerintah DKI Jakarta menyiapkan insentif pajak dan nonpajak bagi pemilik atau pengelola gedung mandatory efisiensi yang mampu mencapai IKE dan nilai konsumsi air “Sangat Efisien”. Di sisi lain, disinsentif untuk yang menerima nilai “Boros”.

Sedangkan bagi pemilik atau pengelola gedung recommended alias tidak wajib efisiensi, insentif menanti bila mampu mencapai nilai IKE dan konsumsi air “Efisien”. Yang termasuk dalam kategori recommended yaitu kampung kota, rumah tapak, rumah sakit dengan luas lantai 20 ribu meter persegi atau kurang, dan perhotelan dengan luas 50 ribu meter persegi atau kurang.

Bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif akan diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

Berikut detail penilaiannya:

Pergub DKI Jakarta Efisiensi Energi dan Air (Istimewa)

Ibu kota Iran, Teheran, diselimuti awan gelap beracun setelah Israel menyerang sejumlah depot dan kilang minyak di kawasan tersebut pada Minggu (8/3). Serangan itu memicu kebakaran besar yang berlangsung berjam-jam.

Asap pekat dari kebakaran kemudian bercampur dengan hujan, memicu fenomena yang disebut sebagai “hujan hitam” dalam radius puluhan kilometer dari lokasi kebakaran.

Warga dilaporkan mengalami kesulitan bernapas, sedangkan hujan hitam mengotori berbagai benda. "Hujannya hitam, saya tidak bisa percaya saya menyaksikan hujan hitam," ujar Kianoosh, 44 tahun, kepada Time. "Bahkan, ini di Tajrish, bermil-mil jauhnya dari kilang minyak."

Palang Merah Iran memperingatkan warga bahwa hujan bisa sangat berbahaya dan asam. Bahkan, bisa menimbulkan luka bakar kimia pada kulit dan kerusakan serius pada paru-paru.

Kantor berita pemerintah Iran melaporkan gudang minyak Aghdasieh di timur laut, depot minyak Shahran di utara, kilang minyak di selatan, serta depot minyak di barat Teheran menjadi sasaran serangan Militer Israel. Sementara pada Minggu (8/3), kebakaran besar dilaporkan terjadi di area utara Teheran.

Israel menyatakan penyerangan menyasar sederet tempat penyimpanan dan kilang bahan bakar minyak yang digunakan untuk mengoperasikan infrastruktur militer Iran.

Bahaya Hujan Hitam

Profesor Madya Teknik Kimia dari The University of Melbourne, Gabriel da Silva, menyebut fenomena ini kemungkinan lebih berbahaya daripada sekadar hujan asam. Air hujan diduga membawa berbagai polutan berbahaya yang dapat berdampak buruk bagi manusia maupun lingkungan.

“Hujan hitam ini menunjukkan adanya polutan beracun seperti hidrokarbon, partikel ultrahalus atau PM2,5, serta senyawa karsinogenik yang disebut hidrokarbon aromatik polisiklik (PAHs) yang telah masuk ke dalam air hujan,” kata Gabriel, dikutip dari The Conversation.

Hujan juga kemungkinan mengandung logam berat dan senyawa anorganik lain yang berasal dari material bangunan maupun bahan lain yang terlempar ke udara saat ledakan dan kebakaran terjadi.

“Asap dari depot minyak yang dibom juga mengandung sulfur dioksida dan nitrogen dioksida, yang merupakan prekursor pembentukan asam sulfat dan asam nitrat di atmosfer,” ujarnya.

Awan gelap yang kini menyelimuti langit Teheran juga berbahaya jika terhirup. “Jika Anda dapat mencium baunya, itu bisa menjadi tanda bahwa konsentrasinya sudah berada pada tingkat yang membahayakan kesehatan,” kata Gabriel.

Dalam jangka pendek, paparan polutan dapat menyebabkan sakit kepala, iritasi, dan kesulitan bernapas, terutama bagi penderita penyakit paru-paru. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan ibu hamil juga berisiko lebih besar mengalami dampak kesehatan.

Gabriel menyarankan warga untuk menggunakan masker atau penutup wajah, tetap berada di dalam ruangan, dan meminimalkan masuknya udara luar. Permukaan yang terkena endapan polutan juga sebaiknya dibersihkan, terutama di dalam ruangan, meski langkah ini sulit dilakukan dalam situasi perang.

Dalam jangka panjang, paparan partikel ultrahalus dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit serius. Partikel tersebut dapat masuk ke aliran darah setelah terhirup.

“Paparan ini dikaitkan dengan berbagai dampak kesehatan, termasuk kanker, gangguan neurologis seperti penurunan fungsi kognitif, serta penyakit kardiovaskular,” ujar Gabriel.

Setelah turun bersama hujan, polutan juga dapat mengalir ke sungai dan sumber air alami, sehingga berpotensi memengaruhi kehidupan akuatik dan kualitas air minum.

Selain itu, senyawa berbahaya dari hujan hitam dapat mengendap di bangunan, jalan, dan berbagai permukaan lain. Endapan ini berpotensi kembali terangkat ke udara ketika tertiup angin kencang, sehingga memperpanjang paparan polutan di lingkungan sekitar.

Gunungan sampah setinggi 50 meter di Zona IV Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang longsor pada Minggu (8/3) pukul 14.30 WIB, menyebabkan empat orang meninggal dunia.

Keempat korban meninggal dunia akibat insiden gunungan sampah di Bantargebang longsor, yaitu pemilik warung bernama Enda Widayanti (25 tahun) dan Sumini (60 tahun), serta supir truk sampah bernama Dedi Sutrisno (22 tahun) dan Iwan Supriyatin (40 tahun).

TPST Bantargebang beberapa kali longsor, termasuk pada 2003 dan runtuhnya Zona III pada 2006.

Mengutip Antara, insiden longsornya gunungan sampah setinggi 20 meter di Zona III TPST Bantargebang pada 2006, menimbun sembilan pemulung. Tiga di antaranya meninggal dunia dan enam lainnya ditemukan dalam keadaan hidup.

Insiden itu terulang pada Januari 2026, ketika landasan di TPST amblas dan menyeret tiga truk sampah ke dasar sungai. Yang terbaru, gunungan sampah menimbun warga pada Minggu (8/3).

Mengingat peristiwa berulang dan menimbulkan risiko korban jiwa, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq meminta penanggung jawab ditindak tegas sesuai UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ancaman pidananya berkisar lima sampai 10 tahun dan denda Rp 5 miliar - Rp 10 miliar. Ini berlaku bagi pihak yang lalai dan menyebabkan kematian.

Hanif juga kembali meminta Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta untuk segera menyudahi pengelolaan sampah dengan metode open dumping. Sebab, praktik ini terus mengancam nyawa petugas dan warga sekitar.

“Kejadian ini seharusnya tidak perlu terjadi jika pengelolaan dilakukan sesuai aturan,” kata Hanif, dalam keterangan resmi dikutip pada Senin (9/3).

Metode open dumping atau pengumpulan sampah secara terbuka dianggap melanggar UU Nomor 18 Tahun 2008 karena sistem yang tidak bisa mereduksi risiko keamanan bagi warga. Tak hanya mengancam keselamatan dengan potensi longsor susulan, praktik ini sekaligus menjadi sumber pencemaran lingkungan yang masif.

Merespons masalah menahun di TPST Bantargebang, Kementerian Lingkungan Hidup telah memulai penyidikan menyeluruh untuk memastikan persoalan sampah Jakarta tak berlarut dan berhenti memakan korban.

“TPST Bantargebang ini kan milik pemerintah di Pemprov Daerah Khusus Jakarta. Tentu pemerintah Daerah Khusus Jakarta harus bertanggung jawab,” ucap Hanif, dikutip dari Antara.

Sebelumnya, KLH melalui Deputi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap sejumlah lokasi pengelolaan sampah yang dinilai berisiko, termasuk TPST Bantargebang.

Pemerintah memprioritaskan evakuasi seluruh korban sambil memulai proses hukum secara menyeluruh untuk menindak tegas setiap kelalaian pengelolaan.

Kemudian sebagai solusi jangka panjang, TPST Bantargebang akan dialihkan khusus untuk sampah anorganik. Prosesnya dimulai dengan sistem pemilahan dari sumber dan optimalisasi fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan.

Kota Pontianak di Kalimantan Barat memimpin daftar wilayah dengan kualitas udara terburuk di Indonesia pada Senin (9/3) pagi. Dari pantauan situs IQAir pukul 07.12 WIB, kualitas udara Pontianak tergolong sangat tidak sehat dengan poin AQI 206.

Dalam kategori tersebut, semua orang rentan mengalami efek kesehatan. Oleh karena itu IQAir menyarankan setiap orang untuk menghindari olahraga di luar ruangan, serta merekomendasikan penggunaan masker polusi di luar ruangan dan hanya keluar rumah jika diperlukan. Sementara kelompok sensitif perlu lebih waspada.

"Kelompok yang sensitif seperti anak-anak, orang tua, ibu hamil, dan orang dengan penyakit jantung dari paru harus tetap berada di dalam ruangan dan membatasi aktivitas," demikian dikutip dari laman IQAir pada Senin (9/3).

Berikut daftar lima kota besar di Indonesia dengan kualitas udara terburuk pagi ini:

1. Pontianak, Kalimantan Barat, dengan poin AQI 206 atau dalam kategori sangat tidak sehat
2. Tangerang Selatan, Banten, dengan poin AQI 115 atau dalam kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif
3. Surabaya, Jawa Timur, dengan poin AQI 113 atau dalam kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif
4. Serpong, Banten, dengan poin AQI 96 atau dalam kategori sedang
5. Bandung, Jawa Barat, dengan poin AQI 92 atau dalam kategori sedang

Sementara itu, Kota Batam di Kepulauan Riau memiliki kualitas udara paling sehat pagi ini di Indonesia dengan poin AQI 0. Kualitas serupa juga tercatat di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dengan poin AQI 43.

Kota Batam juga memimpin daftar kota besar dengan kualitas udara paling sehat di dunia dengan poin AQI 0. Berikutnya ada Portland di Amerika Serikat dengan poin AQI 6, serta Sydney di Australia dengan poin AQI 8.

Sedangkan pada daftar kota besar dunia dengan kualitas udara terburuk pagi ini, dipimpin oleh Lahore, Pakistan. Kualitas udara kota ini bahkan masuk kategori sangat tidak sehat. Berikut daftarnya:

1. Lahore, Pakistan, dengan poin AQI 300 atau dalam kategori sangat tidak sehat
2. Delhi, India, dengan poin AQI 204 atau dalam kategori sangat tidak sehat
3. Kathmandu, Nepal, dengan poin AQI 188 atau dalam kategori tidak sehat
4. Kolkata, India, dengan poin AQI 174 atau dalam kategori tidak sehat
5. Yangon, Myanmar, dengan poin AQI 169 atau dalam kategori tidak sehat

Indeks AQI merupakan konsentrasi polutan udara yang menunjukkan kategori kualitas udara. Rumus indeks umumnya mempertimbangkan enam polutan utama, yaitu PM2.5, PM10, karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan ozon permukaan tanah.

Kategori baik memiliki rentang skor AQI 0-50, kategori sedang memiliki rentang skor 51-100, dan kategori tidak sehat untuk kelompok sensitif berada pada rentang skor 101-15o.

Sedangkan kategori tidak sehat dengan rentang skor AQI di angka 151-200, kategori sangat tidak sehat 200-299, dan kategori berbahaya pada rentang 300-500.

Kualitas udara dalam kategori sangat tidak sehat dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar. Sementara itu, kualitas udara kategori berbahaya dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi manusia.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq segera memanggil pengelola Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang untuk merespons longsor gunung sampah yang menelan korban jiwa, pada Minggu (8/3).

Hanif mengatakan Deputi Penegakan Hukum (Gakum) Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sedang melakukan penyidikan terhadap pengelola TPST Bantargebang sebelum terjadinya longsor sampah yang menyebabkan empat orang meninggal dunia.

"Apakah harus ada yang tanggung jawab? Mestinya iya. Jadi, TPST Bantargebang ini kan milik pemerintah Daerah Khusus Jakarta (DK). Tentu pemerintah DKJ harus bertanggung jawab," ujar Hanif, seperti dikutip Antara, Minggu (8/3).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat ancaman penjara dan denda terhadap pengelola kegiatan yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilampauinya terkait kriteria baku mutu kerusakan lingkungan, sehingga mengakibatkan luka berat atau kematian.

"Jadi karena ini sudah masa penyidikan dari Deputi Gakkum, kita akan segera memanggil kembali semua yang harus memang bertanggung jawab dalam konteks ini. Ini masalah jiwa, masalah raga ini tidak bisa dikuantifikasikan. Ini tentu harus menjadi titik pukul yang sangat mendalam," ujar Hanif.

Terkait longsor tersebut, Hanif menyatakan pemerintah akan terus berupaya melakukan pencarian untuk memastikan tidak ada lagi individu yang tertimbun akibat longsor sampah tersebut.

Sebelumnya, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) DKI Jakarta mengungkapkan data terbaru jumlah korban jiwa akibat longsor sampah di TPST Bantargebang adalah empat orang.

Dalam data yang dikonfirmasi pada Minggu pukul 22.00 WIB, keempat korban itu adalah pemilik warung Enda Widayanti dan ⁠Sumine serta dua sopir truk sampah bernama Dedi Sutrisno dan Irwan Suprihatin.

Longsor Bantargebang Akibat Hujan Lebat

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyatakan longsor di TPST Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat disebabkan hujan lebat dengan durasi yang lama. Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan kronologi insiden longsor di Bantargebang terjadi pada Minggu (8/3) sekitar pukul 14.30 WIB.

"Saat truk sampah sedang mengantre untuk melakukan pembongkaran muatan sampah, tiba-tiba terjadi longsor yang menimpa lima unit truk sampah dan satu warung di sekitar lokasi," ujarnya.

Insiden tersebut menyebabkan sepuluh orang korban tertimbun sampah, lima di antaranya adalah warga setempat dan lima orang lainnya pengemudi truk sampah.

Empat orang yang telah dievakuasi dalam keadaan meninggal dunia sedangkan dua orang lainnya selamat. Tim SAR Gabungan terus mencari korban yang diduga tertimbun longsor, dengan bantuan 20 ekskavator.

Indonesia sepakat membuka keran impor bagi pakaian bekas yang telah dicacah dari Amerika Serikat (AS). Kesepakatan ini masuk dalam Perjanjian Dagang Resiprokal atau The Agreement on Reciprocal Trade yang ditandatangani Indonesia dan AS pada 19 Februari lalu.

Di Artikel 2.8 jelas tertulis: “Indonesia akan mengizinkan impor pakaian bekas yang telah dihancurkan dari Amerika Serikat guna mendorong perdagangan dan sirkularitas dalam industri pakaian daur ulang Amerika Serikat yang sangat berkembang.”

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan, pakaian bekas cacah atau worn shredded clothing (SWC) akan dimanfaatkan sebagai bahan baku kain perca dan produk tekstil lainnya, seperti benang daur ulang.

"Pemerintah telah memastikan bahwa sudah ada industri dalam negeri yang akan menampung seluruh impor SWC tersebut sebagai bahan baku produksi, sehingga tidak ada produk yang masuk ke pasar sebagai pakaian bekas," kata dia melalui keterangan tertulis, Februari lalu.

Pernyataan Airlangga soal kesiapan Indonesia ini menarik, mengingat selama ini banyak sampah tekstil di dalam negeri yang tidak tertangani dengan baik. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2021, Indonesia menghasilkan kurang lebih 2,3 juta ton limbah tekstil. Namun, hanya 0,3 juta ton yang didaur ulang.

Lantas, seberapa besar sampah tekstil AS hingga Negeri Paman Sam tersebut meminta bantuan Indonesia untuk jadi penampung sampah?

Besarnya Sampah Tekstil AS yang Belum Tertangani

Jika menilik data lembaga perlindungan lingkungan AS (EPA), Negeri Paman Sam menghasilkan 17,03 juta ton sampah tekstil pada 2018. Jumlahnya meningkat hampir 50 persen dibandingkan timbulan sampah tekstil pada 2000 yang baru mencapai 9,4 juta ton.

Sampah tekstil yang dimaksud tak hanya pakaian bekas, tapi juga furnitur, karpet, alas kaki, serta barang tak tahan lama lainnya seperti handuk dan seprai. Dari total timbulan sampah tekstil tersebut, AS baru mampu memanfaatkan dan mendaur ulang sekitar 14,7 persen.

Sedangkan bila mengacu pada peta World of Waste yang dikembangkan oleh jaringan yang mendukung inovasi keberlanjutan Fashion for Good, rata-rata sampah pakaian bekas pakai konsumen AS mencapai 15,4 juta ton per tahun.

Dengan rata-rata ini, AS jadi salah satu produsen sampah tekstil terbesar dunia. Sebagai gambaran, untuk mengangkut sekitar 15 juta ton sampah tekstil, dibutuhkan sekitar 100 kapal kargo berukuran besar, dengan asumsi setiap kapal mampu membawa sekitar 150 ribu ton muatan dalam sekali perjalanan.

Jadi ikon pariwisata Indonesia, Bali nyatanya masih menghadapi masalah serius dalam urusan pengelolaan sampah. Bahkan dalam program penilaian kebersihan Adipura, tidak ada kabupaten/kota di Provinsi Bali yang mendapat predikat "Menuju Kota Bersih". Ini predikat tertinggi yang diperoleh kabupaten/kota dalam penilaian Adipura untuk tahun evaluasi 2025.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menekankan pentingnya penanganan sampah Bali. “Ketika pantai bersih, Indonesia dihormati sebagai negara yang peduli lingkungan. Namun, jika tercemar sampah, reputasi kita juga ikut tercoreng,” kata Hanif saat menghadiri aksi bersih pantai di Jimbaran, Bali, Jumat (6/3).

Hanif meminta pemerintah Bali untuk mempercepat upaya pemilahan sampah rumah tangga hingga memperluas jaringan bank sampah. “Sekaligus memastikan kawasan wisata, hotel, restoran, serta kafe memiliki sistem pemilahan yang disiplin untuk mencegah sampah membebani TPA dan mencemari lingkungan,” ujarnya.

Hanif mengunjungi beberapa lokasi pengelolaan sampah di Bali, salah satunya Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Tahura 1 di Denpasar, Desa Kesiman Petilan di Denpasar, Desa Bongkasa Pertiwi di Badung, serta TPS reduce-reuse-recycle Pudak Mesari di Darmasaba, Badung.

Meski Bali sudah menunjukkan kemajuan dalam pengelolaan sampah, namun Hanif menilai masih ada masalah yang harus segera dituntaskan. Ini penting untuk mendukung target 63,41 persen sampah nasional terkelola tahun ini.

Kabupaten Badung Dihadiahi Mesin Pencacah Kayu

Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup menghadiahkan wood chipper atau mesin pencacah kayu untu Pemerintah Kabupaten Badung, Bali. Ini untuk memudahkan pengelolaan sampah organik.

“Saya berharap dukungan ini dapat meningkatkan kapasitas daerah dalam menyelesaikan persoalan sampah, sehingga masalah sampah di Bali bisa ditangani secara cepat,” kata Hanif.

Dia berharap, melalui kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat, Bali dapat menjadi contoh pengelolaan sampah berkelanjutan.

Indonesia menjanjikan sejumlah komitmen kepada Amerika Serikat dalam Perjanjian Tarif Resiprokal atau Agreement on Reciprocal Trade. Salah satunya, pengembangan fasilitas pemulihan mineral kritis dari aneka sampah elektronik. Meski terlihat seperti komitmen pro-lingkungan, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai ada risiko di baliknya.

Bhima memperingatkan bahwa komitmen ini bisa menyebabkan Indonesia menjadi tempat pembuangan sampah elektronik. “Ini ceritanya mirip seperti jebol limbah plastik, jadi Indonesia diminta untuk bikin fasilitas recycle dengan bantuan Amerika, tapi kita akan jadi (tempat) sampah elektronik,” kata dia dalam diskusi bertajuk ‘Menakar Dampak Perjanjian Dagang RI-AS" yang digelar LaporIklim di Jakarta, pada Kamis (5/3).

Kekhawatiran Bhima bukan tanpa sebab. Indonesia punya banyak pekerjaan rumah yang belum selesai dalam soal penanganan sampah rumah tangga dan limbah industri. Timbulan sampah e-waste di Indonesia mencapai 2,1 juta pada 2023 dan sebagian besar diolah oleh sektor informal. Baru ada dua fasilitas daur ulang e-waste dengan kapasitas total 31,4 ribu ton per tahun.

Komitmen Indonesia soal fasilitas pemulihan mineral kritis itu tercantum dalam artikel 2.36 poin kedua. "Indonesia akan mengambil langkah untuk mendorong pemulihan mineral kritis dari berbagai jenis limbah. Upaya ini antara lain melalui penyusunan regulasi, pembangunan infrastruktur, serta pengembangan teknologi untuk memperluas pengumpulan limbah elektronik dan baterai lithium-ion bekas agar dapat didaur ulang dan diambil kembali kandungan mineral pentingnya," demikian tertulis.

Mengutip data United Nations Institute for Training and Research (Unitar), terdapat 62 juta ton e-waste pada 2022, nyaris dua kali lipat dari 2010. Namun, hanya sekitar 22,3 persen yang terdata ditangani dan didaur ulang dengan baik. Berbagai data menunjukkan Amerika Serikat dan Cina sebagai produsen e-waste terbesar dunia.

Penanganan E-Waste Selundupan Masih Tanda Tanya

Penanganan e-waste selundupan juga masih tanda tanya. Tahun lalu, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melaporkan temuan 73 kontainer e-waste ilegal dari AS yang dikirim melalui Pelabuhan Batu Ampar, Batam. Ketika itu, pejabat KLH menyatakan para penyelundup akan diproses pidana, sedangkan sampah dikirim balik ke AS.

Namun, organisasi-organisasi non-pemerintah di bidang lingkungan Nexus3Foundation, Ecoton, dan Basel Action Network (BAN) mengatakan belum ada penjelasan tentang progres penanganan masalah itu. Mereka pun mengirimkan surat kepada pemerintah meminta transparansi informasi.

“Apakah ada kontainer yang telah dikirim kembali? Kontainer mana saja dan dikirim ke mana? Tidak satu pun kontainer barang selundupan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya dapat dilelang, karena hal tersebut akan melanggar hukum internasional,” demikian tertulis dalam surat.

Desakan keterbukaan ini lantaran kasus serupa sebelumnya tak ditangani dengan benar. Pada 2019 lalu, ratusan peti kemas berisi limbah dari AS dan negara maju lainnya tiba di Indonesia. Sebagian disita karena ilegal dan mengandung limbah plastik campuran dan limbah berbahaya B3 dalam tumpukan kertas.

Pemerintah menyatakan akan mengembalikan peti kemas ilegal itu ke negara asalnya. Namun, Nexus3Foundation mengungkap hanya 12 dari 58 peti kemas asal AS yang benar-benar dikembalikan ke negara tersebut.

Sisanya, 38 kontainer justru dikirim ke India, tiga kontainer ke Korea Selatan, dan masing-masing satu kontainer ke Thailand, Vietnam, Mexico, Belanda, dan Kanada.

Laporan The Global E-waste Monitor 2024 menunjukkan 65% peredaran limbah elektronik (e-waste) tanpa kontrol di dunia. Golongan limbah berbahaya dan beracun ini dapat berdampak buruk bagi lingkungan dan manusia jika tak dikelola dengan tepat.

Berdasarkan data peredaran limbah elektronik global pada 2019, terungkap ada 5,1 miliar kg peralatan listrik dan elektronik bekas atau limbah elektronik dikirim dari satu negara ke negara lain setiap tahunnya.

“Dari total tersebut, 3,3 miliar kg (65%) merupakan pergerakan lintas batas peralatan listrik dan elektronik bekas atau limbah elektronik yang tidak terkontrol dari negara berpenghasilan tinggi ke negara berpenghasilan menengah sampai rendah,” kata tim riset dalam laporan tersebut, dikutip pada Jumat (6/3).

Sebagian besar pergerakannya terjadi di dalam dan menuju Eropa serta Asia Timur.

Untuk beberapa kasus, pergerakan lintas batas limbah elektronik dilakukan untuk pemulihan material bernilai tinggi. Biasanya diangkut dari wilayah yang tidak memiliki sistem pengelolaan limbah elektronik, ke wilayah yang memilikinya.

Akan tetapi, limbah elektronik dapat menimbulkan dampak buruk bagi manusia dan lingkungan jika pengelolaannya tidak tepat. Ini rentan terjadi di negara yang kekurangan infrastruktur dan kapasitas pengelolaan limbah yang ramah lingkungan.

“Oleh karena itu, penting untuk menetapkan aturan dan prosedur untuk membedakan antara pergerakan lintas batas ilegal dan legal,” demikian tertulis.

Merujuk pada Konvensi Basel, perjanjian multilateral untuk mengendalikan pergerakan lintas batas limbah berbahaya, pergerakan lintas batas harus menerapkan prosedur Prior Informed Consent atau persetujuan informasi awal.

Otoritas negara pengekspor harus memberitahu kepada otoritas di negara tujuan atau negara transit mana pun. Namun, unsur ini seringkali dianggap beban secara administratif.

Sebagai informasi, total timbulan limbah elektronik dunia pada 2022 mencapai 62 miliar kg. Namun hanya 13,8 miliar kg limbah yang dikelola secara resmi dengan cara ramah lingkungan.

Sebanyak 16 miliar kg limbah dikumpulkan dan didaur ulang di sistem formal negara berpenghasilan tinggi dan menengah ke atas, yang memiliki infrastruktur pengelolaan maju. Sekitar 18 miliar kg limbah ditangani negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah yang tidak memiliki infrastruktur pengelolaan maju. Sebagian besar dikelola sektor informal.

Sementara itu, 14 miliar kg limbah lainnya dibuang sebagai residu, yang ditimbun di tempat pembuangan akhir di seluruh dunia.

Limbah elektronik yang dikelola di luar skema pengumpulan dan daur ulang formal bisa jadi tidak menggunakan prosedur yang sesuai. Ini rentan melepaskan merkuri dan plastik penghambat api brominasi ke lingkungan setiap tahun.

Limbah Elektronik Menyasar Indonesia?

Isu pergerakan limbah elektronik ke Indonesia juga kembali mencuat belakangan ini. Pada Oktober 2025, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengungkap 73 kontainer berisi limbah elektronik ilegal dari Amerika Serikat, berlabuh di Pelabuhan Batu Ampar, Batam.

KLH memastikan seluruh kontainer berisi limbah B3 kategori B107d (limbah elektronik) dan A108d (limbah terkontaminasi B3), seperti printer circuit board (PCB), karet kawat, CPU, hard disk, serta komponen elektronik bekas lainnya.

Puluhan kontainer beserta isinya itu rencananya akan dikembalikan ke negara asal. Selain itu, KLH berkomitmen menyeret kasus ini ke ranah hukum.

“Selain sanksi administratif, perusahaan-perusahaan yang terlibat akan dihadapkan pada sanksi pidana dan denda sebagaimana diatur dalam UU Lingkungan Hidup,” ujar Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Rizal Irawan, dikutip dari keterangan resmi.

Di sisi lain, kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat turut menimbulkan kekhawatiran berkembangnya pengiriman limbah elektronik ke Indonesia dari negara tersebut.

Dalam Agreement on Reciprocal Trade (ART), buah kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat, terdapat artikel 2.36 dengan tajuk ‘Ekonomi yang Lebih Efisien dalam Penggunaan Sumber Daya’.

Poin kedua artikel itu menyebutkan, Indonesia akan mendorong pemulihan mineral kritis dari limbah.

Caranya, dimulai dari penyusunan regulasi, serta pembangunan infrastruktur dan teknologi untuk memperluas pengumpulan limbah elektronik dan baterai lithium-ion bekas. Komponen itu akan didaur ulang dipulihkan mineral kritisnya.

Perangkat elektronik mengandung ragam mineral kritis seperti nikel, kobalt, lithium, tembaga, dan unsur tanah jarang yang dapat dipulihkan kembali sehingga tercipta sirkular ekonomi. Ini bermaksud mengurangi eksploitasi sumber daya alam.

Namun, alih-alih murni menjadi kebijakan yang berpihak pada lingkungan, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengungkap celah lain dalam artikel tersebut.

Hal ini disampaikannya dalam diskusi ‘Menakar Dampak Perjanjian Dagang RI-AS: Memperlebar Peluang atau Mempersempit Kedaulatan Sumber Daya Alam, Pangan, & Transisi Energi?’ yang digelar LaporIklim pada Kamis (5/3).

“Ini ceritanya mirip seperti jebol limbah plastik, jadi Indonesia diminta untuk bikin fasilitas recycle dengan bantuan Amerika, tapi kita akan jadi (tempat) sampah elektronik,” kata Bhima.

Berdasarkan laporan The Global E-waste Monitor 2024, timbulan limbah elektronik Amerika Serikat 7,2 miliar kg pada 2022. Angka paling tinggi di regionalnya. Adapun timbulan limbah elektronik Indonesia menurut laporan tersebut, mencapai 1,9 miliar kg, tertinggi di Asia Tenggara.