IDXChannel - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap banyak daerah di Sumatera Utara (Sumut) yang minim, bahkan tidak terdampak bencana, tetapi tetap menerima dana transfer ke daerah (TKD).

Dia telah meminta Pemda yang minim terdampak bencana untuk menyalurkan sebagian dananya untuk wilayah di Aceh yang mengalami kerusakan lebih parah. Tito mengaku telah melakukan rapat koordinasi secara daring dengan delapan pemerintah daerah di Sumut tersebut.

"Saya kemudian Zoom meeting, mengimbau kepada delapan daerah yang ada di Sumatera Utara yang terdampak sedikit, dan ada yang tidak terdampak, hanya dua, yang lainnya enggak terdampak sama sekali tapi dapat uang tambahan. Nah, ini yang saya dorong, tolonglah kemanusiaan," kata Tito.

Dia pun mencontohkan sejumlah daerah di Sumut yang menerima alokasi anggaran cukup besar, seperti Kota Medan sekitar Rp565 miliar dan Deli Serdang sekitar Rp493 miliar. Menurutnya, sebagian dari dana tersebut dapat disalurkan melalui mekanisme hibah antar daerah.

"Simalungun enggak terdampak, dapat Rp412 miliar, Rp30 miliar untuk Aceh Utara yang berat, berat Aceh Utara. Asahan enggak begitu terdampak, ada dampak banjir sebentar Rp261 miliar, Rp30 miliar (buat Aceh)," ujarnya.

Selain itu, Tito menyebut daerah lain seperti Serdang Bedagai, Labuhanbatu, hingga Pematangsiantar, yang tak terdampak signifikan, dapat berkontribusi membantu wilayah terdampak di Aceh seperti Gayo Lues dan Bener Meriah.

"Bantulah Rp25 miliar, Gayo Lues, Bener Meriah. Nah, sudah kami komunikasikan. Kami komunikasikan dan mereka, mereka enggak keberatan. Sudah membuat pernyataan dan mereka akan melakukan mekanisme hibah," tuturnya.

Tito mengatakan langkah tersebut semata-mata untuk mempercepat penanganan dampak bencana di Aceh. Pemerintah pusat, kata dia, berharap dukungan agar kebijakan tersebut dapat berjalan optimal.

"Inilah yang kami sampaikan kepada seluruh kepala daerah yang delapan ini di Sumut, dan juga di Aceh, agar mereka melakukan mekanisme hibah ini. Nah, ini yang kami laporkan juga untuk mohon dukungan dari Komisi II, semata-mata hanya kemanusiaan aja," kata dia.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyepakati pembentukan satuan tugas (satgas) percepatan program 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Satgas ini bakal mengidentifikasi masalah akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi untuk dicarikan jalan keluarnya.

"Nanti dipimpin oleh Pak Menteri (PKP) dan juga kami sebagai Ketua OJK, juga nanti anggotanya dari Tapera kemudian asosiasi pengembang. Kita akan mendukung, mendorong apalagi yang akan kita bisa lakukan untuk percepatan proses pencapaian 3 juta rumah tersebut," kata Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi saat ditemui di kantor OJK, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Dia menuturkan, peranan satgas ini mengatasi permasalahan berkaitan administrasi keuangan dalam pengajuan KPR subsidi. Semisal masalah dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), yang selama ini menjadi pertimbangan perbankan menyalurkan pinjaman.

"Intinya terkait dengan orang ketika ingin mengajukan fasilitas ini, tapi terganjal misalnya apapun ya terkait mungkin informasi di SLIK, terkait dengan sektor jasa keuangan. Nah itu tugas di satgas kita," ujarnya.

Seturut itu, otoritas memutuskan aturan baru terkait SLIK yang ditampilkan hanya riwayat pinjaman di atas Rp1 juta. Aturan yang direncanakan terbit pada Juni 2026 tersebut ditujukan untuk memudahkan pengajuan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Friderica menegaskan soal banyaknya masyarakat terkendala mengakses pinjaman rumah bersubsidi lantaran SLIK yang bermasalah. Bukan karena tunggakan besar, tapi dominan pinjaman di bawah Rp1 juta, sehingga ini menjadi masalah serius bagi realisasi program 3 juta rumah.

"Kami sudah melakukan diskusi dan juga proses menyeluruh dan sangat prudent. Di rapat Dewan Komisioner kemarin kami memutuskan bahwa untuk SLIK yang akan ditampilkan hanya yang Rp1 juta ke atas. Baik itu merupakan akumulasi dari catatan kredit yang bersangkutan juga Rp1 juta ke atas untuk bagi debitnya," ujar Friderica.

Latar belakang keputusan penyesuaian SLIK ini pula mempertimbangkan masukan dari para pihak pengembang. Friderica juga menyesuaikan status atau keterangan pelunasan SLIK bagi debitur dipercepat dari biasanya.

Jika sebelumnya status pelunasan SLIK memakan waktu mencapai satu bulan, kini keterangan lunas pinjaman bakal disesuaikan SLIK dalam beberapa hari.

Dalam momen sama, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, aturan soal penyesuaian SLIK ini diperlukan karena masalah akses KPR subsidi dominan karena urusan SLIK. Masalah administrasi keuangan sebisa mungkin ditekan karena transaksi KPR subsidi terus bertumbuh, bahkan tembus nyaris 278 ribu pembiayaan.

"Saya sangat sering datang ke lapangan di Sumatera Utara, di Jawa Barat di Jawa Tengah, di Jawa Timur, Sulawesi Selatan di banyak tempat, yang saya ingat itu menemukan satu masalah sangat besar yaitu soal SLIK OJK yang akibatnya rakyat tidak bisa mengakses rumah subsidi, padahal rumah subsidi ini dengan pembiayaan FLPP itu sangat-sangat dibutuhkan rakyat dan ini masalah besar," katanya.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Pemerintah berencana melakukan perombakan besar-besaran pada sistem Online Single Submission (OSS).

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani mengatakan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan blockchain akan diintegrasikan untuk menciptakan proses perizinan yang lebih transparan dan efisien.

Menurut Rosan, transformasi digital ini diharapkan mampu memberikan kepastian lebih bagi para investor sekaligus meminimalkan hambatan birokrasi di tanah air.

"Sistem yang baru ini akan menggunakan AI, blockchain dan yang lain-lainnya, dan di tahun ini akan bisa mulai berjalan," kata Rosan dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Senin (13/4/2026).

Rosan menambahkan, dalam beberapa bulan terakhir, sistem OSS memang sempat menghadapi kendala teknis. Hal ini terjadi setelah adanya integrasi besar-besaran dengan 18 kementerian berbeda, sebagai tindak lanjut dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.

"Nah mengenai sistem OSS kita memang kami harus akui kemarin beberapa bulan sebelumnya itu sempat mengalami berat ya kendala karena ini salah satunya karena kita justru ingin meningkatkan sistem OSS kita dengan adanya PP nomor 28," kata Rosan.

Integrasi otomatis tersebut membuat arsitektur sistem menjadi jauh lebih kompleks karena harus menghubungkan berbagai pangkalan data lintas kementerian secara real-time.

Guna mengatasi persoalan ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah memberikan lampu hijau terkait tambahan anggaran untuk penguatan infrastruktur teknologi.

Selain aspek kecepatan, penggunaan teknologi terkini pada sistem OSS yang diperbarui bertujuan untuk menghapus celah praktik negatif yang masih berisiko muncul pada proses-proses manual.

Dengan sistem yang terdesentralisasi melalui blockchain dan pemrosesan pintar melalui AI, setiap tahapan perizinan diharapkan menjadi lebih akuntabel.

"Dengan dukungan pendanaan baru ini, pengembangan teknologi sistem perizinan berusaha tersebut telah resmi dimulai dan ditargetkan dapat beroperasi penuh sebelum pergantian tahun," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan aturan baru terkait Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Aturan anyar ini ditujukan untuk memudahkan pengajuan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengatakan, banyaknya masyarakat terkendala mengakses pinjaman rumah bersubsidi lantaran SLIK yang bermasalah.

Bukan karena tunggakan besar, tapi pinjaman di bawah Rp1 juta ini menjadi masalah serius bagi realisasi program tiga juta rumah pemerintahan Prabowo Subianto.

"Kami sudah melakukan diskusi dan juga proses menyeluruh dan sangat prudent. Di rapat Dewan Komisioner kemarin kami memutuskan bahwa untuk SLIK yang akan ditampilkan hanya yang 1 juta rupiah ke atas," kata Friderica saat ditemui di kantor OJK, Senin (13/4/2026).

"Baik itu merupakan akumulasi dari catatan kredit yang bersangkutan juga 1 juta ke atas untuk bagi debitnya," lanjut perempuan yang kerap disapa Kiki tersebut.

Dia menambahkan, latar belakang keputusan penyesuaian SLIK ini pula mempertimbangkan masukan dari para pihak pengembang.

Kiki juga menyesuaikan status atau keterangan pelunasan SLIK bagi debitur dipercepat dari biasanya. Jika sebelumnya status pelunasan SLIK memakan waktu mencapai satu bulan, kini keterangan lunas pinjaman bakal disesuaikan SLIK dalam beberapa hari.

"Kami memutuskan agar ditampilkan H+ 3. Ketika misalnya seseorang punya pinjaman telah melakukan pelunasan, maka maksimum H+3 sudah muncul di SLIK bahwa pinjaman tersebut sudah dilunasi. Kenapa ini penting? Karena supaya teman-teman pengembang ini segera mempercepat proses (KPR subsidi)," katanya.

Kiki menambahkan, OJK menitikberatkan diskresi aturan dari otoritas agar dapat mendorong akselerasi pertumbuhan kredit KPR subsidi, yang selama ini terganjal masalah administrasi keuangan.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, dorongan OJK untuk melakukan diskresi datang dari permintaan pihaknya.

Bahkan, Ara dan timnya mengaku sudah berulang kali menyambangi OJK agar aturan SLIk ini bisa terealisasi.

"Ini adalah suatu fenomena. Suatu fenomena yang sampai saya enam kali ke sini untuk memperjuangkan itu. Kesimpulannya kalau SLIK 1 juta ke bawah boleh mengajukan kredit untuk FLPP rumah subsidi, baik yang tapak maupun yang rusun," kata Ara.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, memprediksi realisasi investasi Indonesia pada kuartal I-2026 bisa mencapai Rp497 triliun.

Capaian itu diperkirakan mengalami pertumbuhan sebesar 7 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Rosan menyampaikan bahwa meski data final baru akan tersedia pada pertengahan April, tren yang ada menunjukkan sinyal positif terhadap pencapaian target pemerintah.

"Alhamdulillah memang kita masih menunggu sampai tanggal 15, tapi dengan perkembangan ini insyaallah target yang dicanangkan oleh pemerintah pada triwulan pertama ini bisa kami capai yaitu sebesar Rp497 triliun, berarti tumbuh sekitar 7 persen secara tahunan," ujar Rosan dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Senin (13/4/2026).

Sejalan dengan kenaikan nilai investasi, penyerapan tenaga kerja juga diproyeksikan meningkat sebesar 5,5 persen. Sebanyak kurang lebih 627.000 orang diperkirakan berhasil terserap ke dalam lapangan kerja baru berkat realisasi investasi selama tiga bulan pertama tahun ini.

Sektor hilirisasi tetap memegang peranan krusial dengan kontribusi sekitar 30 persen dari total modal yang masuk. Dari sisi asal negara, investor dari Singapura, China, Jepang, Korea Selatan, hingga Amerika Serikat masih mendominasi peta investasi di tanah air.

Pemerintah telah menetapkan target investasi nasional sepanjang 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun berdasarkan Perpres Nomor 117 Tahun 2025. Sedangkan untuk periode RPJMN 2025–2029, akumulasi investasi diharapkan mampu menyentuh angka Rp13.032,8 triliun.

Rosan menekankan bahwa posisi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan non-blok menjadi daya tarik tersendiri di tengah ketidakpastian global yang sedang terjadi.

"Memang walaupun di tengah tantangan meningkatnya geopolitik maupun ekonomi akhir-akhir ini, tetapi justru kita melihat bahwa ini kesempatan juga selalu terbuka karena Indonesia adalah negara yang diterima oleh semua negara karena sesuai dengan kebijakan foreign policy kita yang terbuka dan non-alignment," jelasnya.

Guna menjaga minat investor global, pemerintah berkomitmen untuk terus menyempurnakan sistem perizinan dan memberikan kepastian regulasi. Langkah ini diambil untuk meminimalkan risiko ketidakpastian bagi pelaku usaha serta memastikan Indonesia tetap menjadi tujuan investasi yang kondusif meski kondisi ekonomi dunia sedang bergejolak.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan perpanjangan dana otonomi khusus (otsus) Aceh. Usulan ini diajukan lantaran masa pemulihan Aceh pascabencana memerlukan waktu paling cepat 3 tahun.

Hal itu disampaikan Tito dalam rapat kerja (Raker) bersama Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026). Mulanya, Tito mengaku banyak menerima usulan terkait perpanjangan dana otsus Aceh.

"Memang ada dalam kunjungan-kunjungan dan juga menerima delegasi dari Aceh, selalu menyampaikan meminta agar, karena tingkat kemiskinan masih tinggi di atas nasional dan Sumatera, pengangguran juga tinggi, meskipun IPM membaik tapi di bawah nasional, masih perlu, mereka masih memerlukan dana otonomi khusus," kata Tito.

Masukan ini tak lain karena masyarakat Aceh melihat dari Papua yang bertambah 2,25 persen, yaitu dana otsus-nya sampai 2041. Karena itu, kata dia, masyarakat Aceh juga mengharapkan otsus ini diperpanjang.

"Besarannya juga ya kalau enggak bisa sama seperti Papua 2,25 persen kembali ke 2 persen. Itu permintaannya dari teman-teman di sana," ujarnya.

Menurutnya, usulan tersebut cukup rasional. Terlebih, kata Tito, saat ini Aceh dalam kondisi pemulihan pascabencana. Meskipun, dia mengatakan jika upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah kerap terkendala bencana susulan.

"Kemarin minggu lalu Aceh Tengah hujan lebat jalan-jalan longsor lagi, jembatan juga banyak yang ada beberapa yang kemudian terseret lagi ini. Kemudian juga dua hari yang lalu di Pidie Jaya banjir lagi, Bupatinya lapor sama saya 50 cm sampai 80 cm lumpur di sana. Padahal sudah kita lakukan perbaikan-perbaikan ya," ungkapnya.

Lebih lanjut, Tito mengatakan pemulihan pascabencana Aceh memerlukan waktu setidaknya 3 tahun. Sebab, skala kerusakan akibat bencana cukup besar.

"Ini mungkin sambil itu juga mungkin salah satu pendorong kalau menurut kami perlu adanya dana otsus ini diperpanjang di Aceh dan kalau memang kemampuan fiskal negara memungkinkan, mungkin dikembalikan ke 2 persen, saran kami," tuturnya.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel — Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani menyampaikan, realisasi investasi kuartal I-2026 baru mencapai Rp497 triliun. Angka itu mencapai 24,35 persen dari target yang ditetapkan pada 2026 yakni Rp2.041,3 triliun.

"Realisasi pada triwulan pertama ini kami bisa capai yaitu sebesar Rp497 triliun, yang berarti tumbuh 7 persen secara tahunan," ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin (13/4/2026).

Rosan mengaku optimistis target tersebut masih bisa dicapai hingga akhir tahun, meskipun kondisi geopolitik kini masih memanas. Sebab, kesempatan investasi Indonesia selalu terbuka dan ada.

Dia mengklaim, justru para investor yang melalui negara-negara Timur Tengah berbicara secara intensif kepada Indonesia.

“Kami pun secara aktif juga bertemu dengan para potensial investor itu dan mereka melihat Indonesia ini menjadi lebih menarik lagi karena salah satu kekuatan kita, kita selalu bisa menjaga (pertama mereka sampaikan) peace dan stabilitas,” ujar dia.

Rosan juga mengungkapkan, Jepang, Korea, dan China tidak mengurangi minat mereka untuk berinvestasi di Indonesia. Terlebih lagi, langkah-langkah yang telah diambil pemerintah dipastikan dapat mengantisipasi agar investasi bisa terus maju dan berkembang.

Lebih lanjut, dia menegaskan, target pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029 tidak akan berubah, yakni Rp13.032,8 triliun.

Sehingga, diperlukan kenaikan investasi sekitar 143 persen selama 2025-2029 dari total capaian 10 tahun.

Selain itu, kata Rosan, penyerapan angka tenaga kerja selama kuartal I-2026 ikut naik.

“Penyerapan tenaga kerja juga diperkirakan mencapai 627 ribu orang atau naik sekitar 5,5 persen,” kata dia.

Penulis: Eugenia Siregar

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Tahun Pajak 2025 yang telah dilaporkan masyarakat mencapai 11.112.624 SPT per 12 April 2026 pukul 24:00 WIB.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan, mayoritas laporan berasal dari Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi Karyawan dengan total lebih dari 9,6 juta laporan.

“Progres pelaporan SPT Tahunan PPh untuk periode sampai dengan 12 April 2026 (Tahun Pajak 2025), tercatat 11.112.624 SPT,” tulis Inge dalam keterangannya, Senin (13/4/2026).

Berdasarkan data DJP, profil wajib pajak yang telah menyampaikan kewajibannya terdiri dari beberapa kategori utama. Rinciannya, OP Karyawan 9.654.060 laporan, OP Non-Karyawan 1.182.082 laporan, Badan (Mata Uang Rupiah) 273.630 laporan dan Badan (Mata Uang USD) 192 laporan.

Untuk Beda Tahun Buku (Dilaporkan mulai 1 Agustus 2025), diantaranya Badan (Mata Uang Rupiah) 2.628 laporan dan Badan (Mata Uang USD) 32 laporan.

Selain capaian pelaporan SPT, pemerintah juga terus mendorong integrasi sistem perpajakan terbaru melalui aktivasi akun Coretax DJP. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 17.960.031 wajib pajak telah melakukan aktivasi akun tersebut.

Transformasi digital ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengelola kewajiban perpajakannya secara mandiri dan transparan.

Adapun rincian aktivasi akun Coretax adalah WP Orang Pribadi 16.875.690 aktivasi, WP Badan 993.312 aktivasi, WP Instansi Pemerintah 90.802 aktivasi dan WP PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) 227 aktivasi.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menekankan misi ketahanan energi dalam lawatannya bersama Presiden Prabowo Subianto ke Rusia. Indonesia mengusung diplomasi energi di tengah keterbatasan pasokan minyak dan gas akibat tensi geopolitik di Timur Tengah.

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia mengatakan, kehadiran Bahlil dalam kunjungan tersebut menegaskan peran penting sektor energi dalam mendukung kepentingan nasional di tengah dinamika global. Dia menilai momentum ini juga membuka ruang untuk memperluas peluang kolaborasi yang lebih konkret ke depan.

"Kunjungan kerja ini merupakan lanjutan kemitraan antara kedua negara. Bagi Indonesia, hal ini penting untuk menjaga ketahanan energi nasional dalam jangka panjang," ujar Dwi dalam keterangan resmi, Senin (13/4/2026).

Bahlil berangkat mendampingi Prabowo dalam kunjungan kerja ke Moskow, Rusia, pada Minggu (12/4/2026) malam. Agenda ini menjadi bagian dari penguatan kemitraan strategis Indonesia-Rusia, dengan salah satu prioritasnya adalah diplomasi energi guna memperluas kerja sama bilateral yang saling menguntungkan.

Langkah diplomasi energi ke Rusia tak terlepas dari tantangan distribusi minyak dan gas. Sejumlah kapal tanker milik Pertamina dilaporkan mengalami kendala melintasi Selat Hormuz di tengah meningkatnya konflik di Timur Tengah. Di sisi lain, hubungan diplomatik Rusia dan Iran yang relatif baik diharapkan dapat membuka alternatif jalur perdagangan energi.

Berdasarkan data Worldometer, Rusia memiliki cadangan minyak terbukti sekitar 80 miliar barel pada 2025. Jumlah tersebut menempatkan Rusia di peringkat ke-9 dunia dan menyumbang sekitar 4,53 persen dari total cadangan global. Cadangan ini diproyeksikan cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik hingga 58–62 tahun ke depan pada tingkat produksi saat ini.

Sejauh ini, Kementerian ESDM juga mengupayakan penerapan program mandatori biodiesel 50 persen (B50) sebagai langkah mengantisipasi keterbatasan energi. Pemerintah mencampur 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit dengan 50 persen solar. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan surplus stok gasoil di dalam negeri.

"Sekalipun kita tahu bahwa ketegangan geopolitik belum jelas kapan berakhir, dan sejumlah negara telah mengambil berbagai kebijakan efisiensi, cadangan BBM kita masih berada di atas standar minimal nasional," kata Bahlil.

Di sisi lain, Kementerian ESDM juga akan mempercepat kajian kebijakan untuk menyesuaikan diri dengan pergerakan harga energi dunia yang dinamis, khususnya di sektor migas.

Bahlil menegaskan pemerintah tidak melakukan penyesuaian harga BBM subsidi. Harga Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) tetap dipertahankan. Sementara itu, untuk Jenis Bahan Bakar Umum (JBU) atau BBM nonsubsidi, pembahasannya masih dilakukan bersama badan usaha niaga BBM.

"Stabilitas ini tidak bisa dijaga sendiri oleh pemerintah. Perlu dukungan dan kerja sama seluruh masyarakat dengan menggunakan BBM secara bijak agar ketersediaan energi tetap aman dan merata," katanya.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel - Sebanyak 11.014 orang dicoret dari daftar penerima bantuan sosial (bansos) mulai April 2026. Data tersebut menjadi dasar penyaluran bansos pada triwulan II tahun ini.

Adapun angka tersebut merupakan hasil pemuktahiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) versi kedua tahun 2026 oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Dalam pemutakhiran tersebut, BPS menemukan adanya inclusion error atau data tidak tepat sasaran penerima manfaat sebanyak 11.014 keluarga. Jumlah ini mencakup 0,06 persen dari total 18,15 juta keluarga penerima bansos pada triwulan pertama.

Akibatnya, belasan ribu nama tersebut resmi dicoret dari daftar penerima bansos karena dinilai tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima.

"Dari hasil pemutakhiran DTSEN versi kedua ini kami menemukan adanya inclusion error yang hanya 11.014 atau sebesar 0,06 persen dari penerima bansos triwulan satu, di mana total penerima bansos triwulan satu adalah sebesar 18,15 juta keluarga. Inclusion error-nya sekali lagi hanya 11.014," ungkap Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti saat Konferensi Pers di Kantor Kemensos, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Amalia mengatakan bahwa pada triwulan satu 2026, sebanyak 77 ribu keluarga yang belum bisa ditentukan desilnya karena variabelnya belum ada. Namun, di triwulan dua ini dari 77.014 keluarga, pihaknya sudah bisa menentukan desil untuk keluarga 27.176 keluarga.

"Sehingga kami bisa memastikan bahwa dari yang penerima bansos dan sebelumnya tidak bisa ditentukan desilnya sudah ada 25.665 keluarga yang memang mereka berada di desil satu sampai empat. Dan tadi ada sekitar 1.511 keluarga yang berada di desil lima sampai sepuluh," ujarnya.

Amalia menjelaskan bahwa pembersihan data ini merupakan langkah untuk memastikan bansos benar-benar jatuh ke tangan masyarakat yang membutuhkan yang dijadikan basis data Kementerian Sosial (Kemensos).

"Ini sudah menjadi bagian dari inclusion error yang 11.014 itu. Data pembaharuan inilah yang kemudian kami sampaikan ke Mensos di hari ini untuk kemudian menjadi basis dari Mensos menyalurkan bantuan sosial di triwulan dua," katanya.

Amalia menegaskan DTSEN akan terus diperkuat melalui pemutakhiran berkala dari triwulan ke triwulan. Hal ini bertujuan agar data sosial ekonomi nasional semakin solid dan akurat.

"DTSEN semakin rapi, semakin solid, karena kami sudah bisa nanti membersihkan masyarakat yang tadinya menerima bansos namun kami cermati semestinya dia adalah orang-orang yang tidak perlu menerima bansos atau dibersihkan sekitar 11.014 orang. Itu yang kita sebut sekali lagi sebagai inclusion error," papar Amalia.

Lebih lanjut, dia optimistis DTSEN secara umum akan semakin baik karena BPS akan terus melakukan pemutakhiran dari triwulan ke triwulan.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan penebalan bantuan sosial (bansos) mulai dibahas oleh Presiden Prabowo Subianto di tengah efisiensi anggaran dalam rangka penghematan energi.

Meski begitu, Mensos meminta untuk menunggu keputusan Presiden. "Ya kita tunggu saja kebijakan Presiden nanti, ya," katanya kepada awak media di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Senin (13/4/2026).

Gus Ipul mengungkapkan jika melihat kebijakan tahun sebelumnya, pemerintah sempat melakukan penebalan bansos pada pertengahan tahun, tepatnya Juni dan Juli 2025.

"Tapi kalau belajar dari tahun lalu, Presiden itu ada kebijakan untuk memberikan penebalan bansos kepada para penerima manfaat. Itu di pertengahan tahun bulan Juni dan Juli," kata dia.

Selain itu, kata Gus Ipul, pada akhir tahun juga diluncurkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino yang memperluas jumlah penerima manfaat.

"Mungkin juga seperti tahun lalu, di akhir tahun Presiden meluncurkan BLT El Nino yang itu memperluas penerima manfaatnya yang sebelumnya 18 juta KPM diperbanyak alokasi penerima manfaatnya menjadi 35 juta KPM," kayanya.

"Jadi itu hampir dua kali lipat. Jadi itu kalau belajar dari tahun lalu. Nah apakah tahun ini seperti itu, kita tunggu kebijakan dari Bapak Presiden," sambung Gus Ipul.

Meski demikian, untuk tahun ini Gus Ipul menegaskan bahwa belum ada keputusan final. Pembahasan yang ada masih bersifat awal dan sebatas simulasi kebijakan oleh Menteri Koordinator (Menko) terkait.

"Kalau yang saya lihat ketika rapat dengan Menko sudah ada semacam pembahasan, ya belum keputusan. Baru simulasi-simulasi untuk memberikan semacam stimulus ekonomi, ya," ujar Gus Ipul.

Ia menambahkan, stimulus ekonomi yang tengah dibahas mencakup berbagai opsi kebijakan, termasuk kemungkinan penebalan bansos atau perluasan jumlah penerima manfaat.

"Stimulus ekonomi itu macam-macam kebijakannya, salah satunya biasanya itu adalah penebalan atau juga penambahan penerima manfaat bansos. Sampai sekarang belum ada kebijakan, yang ada adalah baru skema atau semacam pembahasan-pembahasan tahap awal," paparnya.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) resmi meluncurkan Loan Factory di Bekasi sebagai upaya mengintegrasikan tahapan kredit mulai dari input data, verifikasi, hingga persetujuan dan pencairan dalam satu model terpusat.

Dengan penguatan proses ini, BTN menargetkan pemangkasan waktu proses kredit dari semula sekitar 6 hari kerja menjadi lebih singkat.

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu menjelaskan bahwa Loan Factory merupakan bagian dari peta jalan transformasi perusahaan sejak 2019. Hal ini dilakukan guna mengelola volume pengajuan kredit yang sangat besar dengan standar keamanan dan layanan yang seragam di seluruh Indonesia.

“BTN itu sehari sekitar 1.000 aplikasi KPR. Kalau mengandalkan cara kerja masing-masing orang, itu berbahaya. Jadi dalam skala sebesar ini, proses harus terstandarisasi dan dijalankan dengan sistem yang sama,” ujar Nixon saat peresmian BTN Loan Factory Bekasi, Senin (13/4/2026).

Inovasi ini mengubah model pemrosesan kredit yang sebelumnya tersebar di berbagai cabang menjadi sistem yang terintegrasi, terpusat, dan berbasis proses.

Nixon menegaskan bahwa standarisasi adalah prasyarat mutlak bagi BTN untuk menjadi perusahaan besar yang memiliki hasil kinerja konsisten.

“Kalau mau jadi perusahaan besar, prosesnya harus sama. Syaratnya sama, cara kerjanya sama, hasilnya juga harus konsisten,” tegasnya.

Sistem ini didukung oleh teknologi decision engine pada proses credit scoring untuk memperkuat akurasi analisa risiko secara otomatis.

Nixon menekankan bahwa pertumbuhan kuantitas harus berjalan beriringan dengan kualitas risiko.

“Kalau hanya tumbuh tanpa kualitas, itu tidak acceptable. Tapi kalau kualitas bagus tanpa pertumbuhan, itu juga tidak cukup,” kata Nixon.

Direktur Operations BTN, I Nyoman Sugiri Yasa menambahkan, Loan Factory adalah jawaban atas tantangan inefisiensi yang sering muncul pada model kerja yang tersebar. Dengan sistem baru ini, seluruh proses menjadi lebih terstruktur dan mudah dipantau.

“Dengan Loan Factory, proses yang sebelumnya tersebar dan saling silang antar unit kerja kini menjadi lebih terstruktur dan terintegrasi. Ini membuat proses menjadi lebih efisien, mudah dimonitor, serta meningkatkan kualitas tata kelola dokumen dan underwriting,” kata Nyoman.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Risk Management BTN, Setiyo Wibowo mengatakan, evolusi proses ini merupakan upaya BTN untuk memperoleh economic of scale melalui bantuan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dalam verifikasi data.

“Dari proses yang sebelumnya terdesentralisasi, kemudian regionalisasi, hingga kini menjadi terpusat berbasis proses, kami memastikan kualitas proses terus meningkat dengan standar yang lebih konsisten,” ungkap Setiyo.

Langkah transformasi ini diharapkan memperkuat fondasi operasional BTN dalam menjawab kebutuhan pembiayaan perumahan nasional yang terus meningkat, sembari memastikan setiap kredit yang disalurkan tetap aman dan terkendali.

(Febrina Ratna Iskana)