IDXChannel - Bank Indonesia (BI) memperkuat langkah intervensi di pasar keuangan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hal ini dilakukan terutama di tengah tekanan global akibat meningkatnya ketidakpastian geopolitik.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas (DPMA) BI Erwin Gunawan Hutapea mengatakan, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan mekanisme pasar tetap berjalan secara efektif sekaligus menjaga keseimbangan permintaan dan pasokan valas di dalam negeri.

“Kami terus melanjutkan intervensi baik di pasar global melalui Non-Deliverable Forward (NDF) maupun di domestik melalui spot dan Surat Berharga Negara (SBN), agar pergerakan nilai tukar tetap sejalan dengan fundamental,” ujarnya dalam acara Central Banking Forum 2026, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Dia menjelaskan, tekanan terhadap pasar keuangan domestik masih dipengaruhi oleh arus keluar modal asing yang dipicu meningkatnya ketidakpastian global, terutama akibat konflik geopolitik.

“Outflow dari pasar domestik masih terjadi sehingga menimbulkan tekanan terhadap permintaan dolar AS, khususnya untuk kebutuhan korporasi seperti pembayaran impor dan kewajiban utang,” kata Erwin.

Dalam kondisi tersebut, kata dia, Bank Indonesia juga memastikan kebutuhan valuta asing bagi pelaku usaha tetap terpenuhi, terutama untuk kegiatan ekonomi riil, bukan untuk aktivitas spekulatif.

Selain intervensi di pasar valas, BI juga terus menjaga kecukupan likuiditas rupiah melalui berbagai instrumen moneter, termasuk operasi pasar terbuka, repo, serta pembelian SBN di pasar sekunder.

Erwin menambahkan, upaya ini dilakukan untuk memastikan aktivitas ekonomi tetap berjalan dan sektor perbankan memiliki ruang yang cukup dalam menyalurkan pembiayaan.

Di sisi lain, Bank Indonesia juga terus memantau pergerakan pasar secara global dan domestik secara intensif, termasuk dinamika pasar NDF yang menjadi acuan awal pergerakan nilai tukar di pasar domestik.

Penulis: Nasywa Salsabila

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Bank Syariah Nasional (BSN) mencatatkan aset mencapai Rp76 triliun pada kuartal I-2026 meski baru resmi beroperasi penuh sebagai hasil spin-off dari Bank Tabungan Negara (BTN) pada Desember 2025.

Wakil Direktur Utama BSN, Arga M. Nugraha mengungkapkan, rasa optimisnya terhadap performa awal tahun ini. Walaupun data final masih dalam tahap audit, tren pertumbuhan aset menunjukkan grafik yang terus meningkat.

“Sekitar Rp76 triliun dan masih naik. Kami cukup optimistis tetap menjadi nomor dua di level bank syariah nasional,” ujar Arga di sela-sela peresmian BTN Loan Factory Bekasi, Senin (13/4/2026).

Arga menjelaskan, meski angka-angka tersebut belum diaudit sepenuhnya, manajemen menyambut baik hasil kinerja yang dicapai sebagai entitas mandiri yang baru.

“Untuk angka yang belum diaudit, kami tutup dengan hasil yang alhamdulillah baik,” tambahnya.

Saat ini, BSN memilih untuk tidak bersikap agresif dalam melakukan ekspansi. Fokus utama manajemen adalah memperkuat pondasi internal pasca-pemisahan, mulai dari penyelarasan proses bisnis, penguatan organisasi, hingga pengembangan sumber daya manusia.

Strategi ini diambil untuk memastikan bahwa transformasi perusahaan tidak mengganggu kualitas layanan bagi nasabah setia.

“Transformasi tetap jalan, tapi layanan ke nasabah juga harus tetap terjaga,” kata Arga.

Posisi BSN sebagai bank syariah terbesar kedua di Indonesia sebenarnya sudah terlihat sejak masih berstatus Unit Usaha Syariah (UUS) BTN.

Sebelum resmi berdiri sendiri, kinerja lini syariah ini memang sangat impresif di antaranya pembiayaan (per September 2025) tumbuh 19,7 persen menjadi Rp51,1 triliun, Dana Pihak Ketiga (DPK) naik 19,3 persen mencapai Rp56,9 triliun, dan aset (per November 2025) melonjak menjadi Rp71,3 triliun setelah melakukan penggabungan dengan Bank Victoria Syariah.

Dengan modal aset yang kini menyentuh Rp76 triliun, BSN semakin memperkokoh eksistensinya di pasar keuangan syariah nasional. Langkah hati-hati yang diambil saat ini diharapkan dapat menjadi ancang-ancang bagi perseroan untuk melakukan ekspansi yang lebih masif di masa mendatang setelah seluruh proses transisi rampung.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel - Di tengah pergerakan suku bunga yang masih dinamis, perbankan nasional menghadapi tantangan untuk mempertahankan margin di tengah tekanan biaya dana yang belum juga surut.

Belakangan ini, industri perbankan masih bergulat dengan tingginya biaya dana, dipicu likuiditas yang ketat serta persaingan ketat dalam menghimpun dana pihak ketiga (DPK). Situasi ini membatasi ruang ekspansi margin, sehingga bank perlu semakin selektif dalam mengelola sumber pendanaan dan penyaluran kredit.

Analis Ajaib Sekuritas, Rizal Rafly, menilai tekanan terhadap net interest margin (NIM) merupakan fenomena yang terjadi secara luas di industri.

“Dalam situasi suku bunga yang cenderung tinggi dan sticky, bank harus pintar menjaga keseimbangan antara cost of fund dan yield kredit. Kalau tidak dikelola dengan baik, margin bisa tergerus,” katanya.

Ia menambahkan, strategi yang umum dilakukan perbankan adalah meningkatkan porsi dana murah serta memperketat seleksi kredit.

“Bank yang mampu mengoptimalkan CASA dan menjaga kualitas aset biasanya lebih resilient dalam menjaga NIM di tengah volatilitas suku bunga,” kata dia.

Sejalan dengan kondisi tersebut, PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (SDRA) atau BWS mengoptimalkan strategi pengelolaan biaya dana dan penyaluran kredit guna menjaga margin tetap solid.

Perseroan menitikberatkan pada penguatan struktur pendanaan yang lebih efisien, antara lain melalui peningkatan porsi dana murah serta pengendalian biaya bunga secara disiplin.

Dari sisi aset, Bank Woori Saudara mengedepankan penyaluran kredit yang selektif dan berkualitas, sehingga imbal hasil dapat tetap optimal dengan risiko yang terjaga. Strategi ini menjadi fondasi dalam menyeimbangkan pertumbuhan bisnis dengan profitabilitas.

Mengacu laporan bulanan, BWS, anak usaha Woori Bank asal Korea, telah menyalurkan kredit sebesar Rp42,38 triliun per Januari 2026. Sementara itu, liabilitas perseroan tercatat Rp47 triliun, dengan dominasi dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp35,47 triliun.

Sebagian likuiditas juga ditempatkan pada instrumen keuangan, seperti surat berharga dan penempatan di Bank Indonesia (BI).

Rafly menilai langkah Bank Woori Saudara tersebut sejalan dengan best practice industri.

“Pendekatan yang dilakukan BWS cukup tepat, terutama dengan fokus pada efisiensi funding dan kualitas kredit. Ini penting untuk menjaga stabilitas margin di tengah tekanan biaya dana,” tutur Rafly.

Di saat yang sama, Rafly menyarankan agar BWS harus memperkuat fungsi intermediasi melalui penyaluran kredit yang prudent dan berkelanjutan.

“Strategi ini tidak hanya menjaga kinerja margin, tetapi juga memastikan ekspansi bisnis tetap berada dalam koridor risiko yang sehat,” ujarnya. (Aldo Fernando)

IDXChannel - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) atau BRI terus memperkuat perannya dalam mendukung program perumahan nasional melalui penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Subsidi (KPRS).

Hingga Maret 2026, BRI telah menyalurkan KPRS sebesar Rp17,13 triliun kepada lebih dari 125 ribu debitur dan akan terus bertambah sebagai bagian dari komitmen perseroan dalam menyediakan akses hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Direktur Consumer Banking BRI Aris Hartanto menyampaikan bahwa BRI terus memperkuat dukungannya terhadap program perumahan nasional melalui penyaluran KPR subsidi.

Penyaluran ini memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus mendorong tumbuhnya berbagai sektor usaha yang berkembang di sekitar kawasan hunian.

“Penyaluran KPR subsidi mencerminkan komitmen BRI dalam memperluas akses perumahan bagi masyarakat. BRI memandang pembiayaan perumahan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di berbagai wilayah. Melalui langkah ini, BRI berupaya menghadirkan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat dan perekonomian,” ujar Aris.

Selain membuka akses kepemilikan rumah bagi masyarakat, pembangunan kawasan perumahan juga memberikan dampak ekonomi yang luas. Aktivitas ini mendorong pertumbuhan berbagai sektor pendukung, mulai dari sektor konstruksi, industri bahan bangunan, jasa tenaga kerja hingga logistic serta peluang usaha bagi pelaku UMKM yang berkembang di sekitar kawasan perumahan.

Aris menegaskan bahwa jaringan BRI yang tersebar luas menjadi fondasi strategis dalam memperluas jangkauan pembiayaan perumahan ke berbagai wilayah.

“Didukung jaringan yang luas dan terintegrasi, BRI akan terus mengoptimalkan penyaluran pembiayaan perumahan agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat di berbagai wilayah. Upaya ini diarahkan untuk memperluas jangkauan pembiayaan sekaligus memastikan akses yang lebih merata di berbagai daerah,” uja Aris.

Sejalan dengan komitmen BRI dalam mendukung program strategis pemerintah, penyaluran KPR subsidi ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dalam penyediaan hunian yang terjangkau bagi masyarakat. Melalui peran tersebut, BRI tidak hanya berperan sebagai penyalur pembiayaan, tetapi juga berperan dalam memperluas akses kepemilikan rumah secara lebih inklusif dan berkelanjutan.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel - PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (TUGU) atau Tugu Insurance memastikan memberikan perlindungan asuransi terhadap dua kapal tanker milik PT Pertamina (Persero) yang saat ini masih berada di Selat Hormuz akibat meningkatnya tensi geopolitik di kawasan tersebut.

Presiden Direktur Tugu Insurance Adi Pramana menegaskan, perusahaan yang juga merupakan bagian dari Grup Pertamina ini terus berperan aktif dalam mendukung ketahanan energi nasional melalui perlindungan terhadap armada kapal Pertamina.

"Jadi secara garis besar, memang artinya karena kita juga memproteksi ketahanan energi dalam bagian juga dari Pertamina Group, tentunya kami juga mem-provide asuransi terhadap kapal tersebut," kata Adi dalam acara temu media di Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Dia menjelaskan, perusahaan juga terus menjalin koordinasi intensif dengan Pertamina guna memantau perkembangan situasi di lapangan. Hal ini penting mengingat kondisi geopolitik, khususnya konflik antara Iran dan Amerika Serikat, berpotensi meningkatkan risiko operasional kapal di wilayah tersebut.

"Kami selalu berkoordinasi dengan Pertamina kondisi situasinya seperti apa. Semoga ini bisa cepat kembali, dan memang untuk perang ini ya pasti ada sedikit peningkatan risiko, jadi ada sedikit penambahan klaimnya," kata dia.

Meski menghadapi tantangan akibat ketegangan di Selat Hormuz, Adi memastikan Tugu Insurance berkomitmen untuk terus memberikan perlindungan maksimal bagi aset-aset energi nasional.

"Kita usahakan bahwa kami benar-benar support jadi ya sudah kita mungkin full effort lah untuk membawa kapal tersebut kembali ke Indonesia," ujarnya.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN (BBTN) menyoroti rendahnya akses pembiayaan perumahan bagi pekerja di sektor informal (non-fixed income). Padahal, segmen pekerja informal mendominasi struktur angkatan kerja nasional dengan porsi lebih dari 60 persen.

Direktur Consumer Banking BTN, Hirwandi Gafar mengungkapkan, meski dominan, jumlah pekerja informal yang berhasil mendapatkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berada di bawah angka 10 persen. Situasi ini dinilainya menunjukkan ketimpangan yang menjadi prioritas perseroan dalam mendorong inklusi keuangan yang lebih merata di sektor properti.

“Kita lihat pekerja non-fixed income itu lebih dari 60 persen, tapi yang mendapatkan KPR selama ini masih di bawah 10 persen,” ujar Hirwandi dalam media briefing di Bandung, Jawa Barat, Kamis (9/4/2026).

Selama ini, sistem perbankan cenderung memprioritaskan pekerja dengan penghasilan tetap (fixed income). Hal ini membuat kelompok pedagang kecil, pelaku usaha mikro, hingga pekerja lepas (freelancer) kerap menemui kendala administratif dan persyaratan perbankan saat mengajukan kredit hunian.

Sebagai solusi, BTN mulai memperkenalkan skema Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR perumahan yang dirancang khusus mengikuti karakteristik keuangan sektor informal. Skema ini menawarkan bunga rendah yang kompetitif namun dengan tenor yang lebih panjang.

“Produk ini bunganya sama dengan KUR, sekitar 6 persen. Tapi jangka waktunya bisa lebih panjang, sehingga lebih fleksibel bagi pelaku usaha,” kata Hirwandi.

Data BTN menunjukkan bahwa profil pengaju KPR subsidi saat ini didominasi oleh kelompok masyarakat dengan rata-rata penghasilan Rp4,9 juta per bulan. Sebagian besar dari pemohon tersebut berasal dari ekosistem informal.

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu menekankan, urgensi kepemilikan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah tidak berkurang meskipun di tengah tantangan ekonomi, karena rumah merupakan kebutuhan primer.

“Rumah itu kebutuhan dasar. Orang akan tetap berusaha punya rumah, apapun kondisinya,” kata Nixon.

Guna mempercepat penyaluran, BTN tidak hanya mengandalkan skema pembiayaan baru, tetapi juga memperluas kerja sama dengan platform digital dan layanan keuangan berbasis komunitas. Langkah ini diharapkan dapat mendekatkan layanan perbankan langsung ke titik-titik aktivitas ekonomi pekerja informal.

Perluasan akses ini diharapkan tidak hanya meningkatkan angka kepemilikan rumah nasional, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendorong pemerataan kesejahteraan bagi jutaan pekerja informal di Indonesia.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendukung langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mendorong bank memperkuat fungsi intermediasinya dalam menyalurkan kredit ke sektor riil. Keputusan ini diharapkan dapat memacu aktivitas ekonomi domestik.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, dukungan perbankan sangat penting untuk menyukseskan program pembangunan nasional. Di samping fiskal dan moneter, penyaluran kredit perbankan bisa berdampak lebih cepat dalam menggerakkan ekonomi.

Hal ini disampaikan Purbaya merespons rencana OJK menyiapkan Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) terkait penyesuaian Rencana Bisnis Bank (RBB). Aturan ini nantinya mengarahkan perbankan agar lebih aktif mendanai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan tiga juta rumah, hingga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Purbaya menilai, selama ini ada kecenderungan perbankan lebih memilih menempatkan likuiditas di bank sentral daripada menyalurkannya dalam bentuk kredit.

“Itu sudah cukup semua (insentif) dari pemerintah, tapi kan masih nanti ada program-program pembangunan yang lain di mana mungkin selama ini bank-bank males, sukanya taruh di bank sentral uangnya. Mungkin didorong ke arah sana, ke sektor riil dan pembangunan,” ujar Purbaya ke awak media di Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Purbaya memandang positif inisiatif OJK tersebut, namun ia tetap akan mengkaji isi peraturan secara menyeluruh setelah resmi diterbitkan. Dia menekankan bahwa inti dari pertumbuhan ekonomi adalah memastikan perbankan menjalankan tugas utamanya dalam memberikan pinjaman.

“Itu kalau dikerjakan mestinya bagus, tapi saya belum lihat seperti apa peraturannya, nanti saya assess (kaji) dulu peraturannya seperti apa, baru saya bisa kasih komentar yang bagus. Tapi yang penting adalah setiap upaya untuk memastikan bank melakukan fungsi intermediasinya yaitu memberi pinjaman, itu bagus buat ekonomi,” kata Purbaya.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi sebelumnya menjelaskan, penyesuaian RBB bertujuan agar perbankan nasional lebih kontributif terhadap target pertumbuhan ekonomi pemerintah.

“Kita sedang merancang RPOJK untuk penyesuaian ketentuan RBB. Di dalamnya bagaimana kita juga mendukung bank juga bisa lebih masuk kepada program-program prioritas pemerintah,” kata Friderica.

Meskipun arah penyaluran kredit akan didorong ke sektor prioritas, Friderica atau yang akrab disapa Kiki, memastikan bahwa kebijakan ini tidak bersifat wajib. Setiap keputusan kredit tetap harus berdasarkan perhitungan manajemen risiko masing-masing bank.

“Enggak wajib, tapi kita dorong untuk itu. Kan semuanya harus sesuai dengan manajemen risiko dan risk appetite dari mereka (bank). Tapi intinya bagaimana OJK sekarang kita mendorong sektor jasa keuangan, OJK itu kan bagaimana kita menjaga stabilitas sistem keuangan,” katanya.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) optimistis tren pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) akan tetap berada di jalur positif dalam 3 hingga 5 tahun ke depan.

Meski dibayangi tantangan ekonomi, bank spesialis pembiayaan hunian ini berambisi meningkatkan kapasitas penyalurannya secara masif.

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mengungkapkan saat ini kemampuan penyaluran KPR perseroan berada di rentang 200.000 hingga 250.000 unit per tahun. Namun, ke depan BTN ingin melakukan lompatan besar dalam kapasitas produksinya.

“Kita lagi coba mau enhance (meningkatkan) kapasitas kita di 300 ribu-400 ribu per tahun,” ujar Nixon dalam acara Intimate Session with Media Partners di Bandung, Jawa Barat, Kamis (9/4/2026).

Untuk mencapai target tersebut, BTN berencana memperluas jangkauan distribusi melalui kolaborasi strategis dengan PT Pos Indonesia. Melalui kemitraan ini, masyarakat diharapkan dapat mengakses layanan KPR BTN dengan lebih mudah di berbagai pelosok daerah melalui kantor Pos.

“Nanti layanan KPR BTN bisa di Pos Indonesia. Saya besok sore akan ketemu dengan manajemen Pos. Salah satu bicaraan itu,” kata dia

Selain memperkuat jaringan fisik, BTN juga semakin gencar menggarap ekosistem digital. Perseroan tengah menjajaki kolaborasi dengan berbagai marketplace properti terkemuka, salah satunya adalah Rumah123, untuk mempercepat proses pemasaran dan penetrasi pasar.

“Kita kerja sama rumah dengan rumah123. Karena kita pengen ke depannya BTN juga menjadi tempat perdagangan perumahan terbesar dan harus merangkul property online ini,” ungkap Nixon.

Optimisme BTN didasarkan pada performa penyaluran kredit perumahan yang tumbuh solid sepanjang 2025. Data perseroan menunjukkan bahwa segmen KPR Subsidi menjadi motor penggerak utama dengan pertumbuhan 10 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Total nilai penyalurannya mencapai Rp191,2 triliun, meningkat dari posisi tahun sebelumnya sebesar Rp173,8 triliun.

Sementara itu, segmen KPR Non-Subsidi juga mencatatkan pertumbuhan yang sehat sebesar 6,7 persen yoy. Hingga akhir Desember 2025, nilai penyaluran KPR komersial ini mencapai Rp113,0 triliun, naik dari Rp106,0 triliun pada periode akhir 2024.

Dengan integrasi layanan pembiayaan dan pemasaran digital, BTN yakin dapat memenuhi tingginya kebutuhan hunian di Indonesia sekaligus memperkuat posisinya sebagai platform perdagangan properti terbesar di tanah air.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) resmi menjajaki kerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk mengembangkan hunian berbasis transportasi (Transit Oriented Development/TOD).

Sebagai tahap awal, proyek ini ditargetkan akan membangun sedikitnya lima menara apartemen atau rumah susun di titik-titik strategis.

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu menjelaskan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam menghadirkan solusi hunian di tengah keterbatasan lahan di kota-kota besar.

“Ini yang men-trigger MoU dengan PT KAI,” ujar Nixon dalam acara Intimate Session with Media Partners di Bandung, Jawa Barat, Kamis (9/4/2026).

Proyek hunian terintegrasi ini akan difokuskan pada sejumlah stasiun besar di Jakarta, seperti Stasiun Senen, Manggarai, dan Tanah Abang. Tidak berhenti di ibu kota, BTN dan KAI juga berencana mengekspansi model hunian serupa ke kota-kota besar lainnya di Pulau Jawa.

“Nanti kita coba minimal 5 tower dulu,” kata Nixon.

Nixon menekankan bahwa pembangunan hunian vertikal (vertical housing) kini menjadi keharusan di Jakarta mengingat pertumbuhan penduduk yang tidak sebanding dengan ketersediaan lahan. Selain itu, langkah ini diambil untuk melindungi lahan produktif dan area resapan air dari alih fungsi menjadi rumah tapak.

“Jakarta ini enggak nambah lahannya, tapi penduduk nambah. Sehingga perumahan di Jakarta dan kota besar lain memang sudah harus vertical housing. Kalau kita maksa rumah tapak terus, lahan produktif dan sawah habis,” tegas Nixon.

Direktur Consumer Banking BTN, Hirwandi Gafar menilai kedekatan hunian dengan akses transportasi publik merupakan faktor kunci yang menentukan kesuksesan sebuah proyek properti. Masyarakat cenderung lebih meminati hunian yang menawarkan efisiensi mobilitas dan waktu tempuh.

“Kalau lahan itu jauh dari transportasi, dipastikan apartemen atau rusunnya itu sepi. Tapi kalau sudah dekat stasiun KAI, pasti masyarakat akan lebih senang,” ujar Hirwandi.

Meskipun prospeknya menjanjikan, BTN mengakui masih terdapat tantangan dalam memasyarakatkan hunian vertikal di Indonesia, terutama terkait preferensi ukuran unit yang tersedia di pasar saat ini.

“Problemnya vertical housing di Indonesia itu tipe studionya terlalu kecil,” kata Nixon.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel — Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap kelancaran penyelenggaraan ibadah haji 2026, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI (BBRI) turut mengambil peran aktif melalui penyediaan layanan keuangan bagi jamaah haji.

Sejalan dengan komitmen tersebut, BRI kembali dipercaya sebagai penyedia banknotes Saudi Arabian Riyal (SAR) yang dapat digunakan untuk kebutuhan biaya hidup (living cost) bagi jamaah haji Indonesia. Pada 2026, total nilai penyediaan banknotes SAR yang disediakan BRI mencapai 152.490.000 riyal.

Penunjukan ini menjadi kali kesepuluh bagi BRI dalam menjalankan peran strategis tersebut.

Sebagai bentuk realisasi kerja sama tersebut, BRI bersama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Kementerian Haji dan Umrah melakukan penandatanganan berita acara serah terima banknotes SAR di Kantor Pusat BRI, Jakarta, pada Kamis (9/4/2026).

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Treasury and International Banking BRI Farida Thamrin, Anggota Badan Pelaksana Bidang Akuntansi & Keuangan BPKH Amri Yusuf serta Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah Jaenal Effendi.

Direktur Treasury and International Banking BRI Farida Thamrin menegaskan, kepercayaan pemerintah yang kembali diberikan kepada BRI tersebut mencerminkan konsistensi perseroan dalam menghadirkan layanan keuangan yang andal, aman, dan cepat, khususnya dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji.

“Dengan dukungan jaringan kerja BRI yang tersebar luas di seluruh Indonesia, pendistribusian banknotes SAR diharapkan dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Hal ini sekaligus menegaskan kapabilitas BRI sebagai bank dengan infrastruktur dan jangkauan layanan yang komprehensif dalam memenuhi kebutuhan jamaah haji,” ujar Farida.

Di sisi lain, kata Farida, peran ini juga menjadi bagian penting dari sinergi BRI dengan pemerintah dalam memastikan seluruh kebutuhan jamaah dapat terpenuhi secara optimal selama berada di Tanah Suci.

Kepercayaan ini semakin relevan seiring posisi Indonesia sebagai negara dengan jumlah jamaah haji terbesar di dunia, sehingga menuntut kesiapan layanan yang tidak hanya mencakup aspek ibadah, tetapi juga tata kelola, perlindungan jamaah, hingga kualitas layanan secara menyeluruh.

Dalam sambutannya, Anggota Badan Pelaksana Bidang Akuntansi & Keuangan BPKH Amri Yusuf menyampaikan apresiasinya terhadap BRI dan Kementerian Haji dan Umrah RI yang mendukung kelancaran penyelenggaraan haji tahun ini.

“Kami akan terus berkolaborasi dan sinergi mencari solusi inovatif untuk menurunkan biaya haji tanpa sedikit pun mengorbankan kualitas penyelenggaraan haji dan pelayanan kepada jamaah,” ujar Amri Yusuf.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah Jaenal Effendi juga mengungkapkan apresiasi kepada BRI yang telah ditunjuk menjadi penyedia banknotes.

“Dengan pengalaman BRI dalam penyediaan banknotes untuk living cost sebelumnya, kami percaya amanah besar ini dapat terlaksana dengan baik. Living cost bukan sekadar bekal materi untuk kebutuhan harian jamaah, melainkan instrumen penting yang memberikan rasa tenang bagi jamaah selama berada di Tanah Suci,” katanya.

Pemerintah saat ini tengah memfokuskan penguatan pada empat program strategis sebagai fondasi perbaikan layanan haji secara berkelanjutan, yakni penurunan biaya haji, penataan kebijakan daftar tunggu, penguatan ekspor produk Indonesia untuk kebutuhan haji, serta pembangunan Kampung Haji Indonesia sebagai pusat layanan jamaah di Arab Saudi.

BRI pun menyediakan layanan penukaran banknotes SAR tambahan melalui gerai Money Changer BRI di seluruh embarkasi bagi jamaah yang membutuhkan Tambahan Banknotes SAR untuk kebutuhan selama di Tanah Suci.

Sebagai bagian dari pelaksanaan tersebut, pendistribusian living cost kepada sebanyak 203.320 calon jamaah haji akan dilaksanakan sebelum keberangkatan yang dijadwalkan berlangsung pada akhir April hingga akhir Mei 2026.

Distribusi dilakukan melalui 22 embarkasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, antara lain Aceh, Medan, Padang, Batam, Palembang, Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu, Lampung, Jakarta, Tangerang, Bekasi, Majalengka, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Banjarmasin, Balikpapan, Lombok, Makassar, Gorontalo, hingga Maluku. Adapun setiap jamaah akan menerima hak sebesar SAR 750 dalam denominasi SAR 500 sebanyak 1 lembar, SAR 100 sebanyak 2 lembar, dan SAR 50 sebanyak 1 lembar.

(Dhera Arizona)

IDXChannel– PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) bekerja sama dengan PT Pegadaian, menghadirkan fitur cicil emas melalui super apps BRImo yang memudahkan masyarakat untuk mulai berinvestasi emas secara praktis langsung dari aplikasi.

Melalui fitur ini, nasabah dapat mencicil emas mulai dari 0,5 gram dengan proses yang praktis dan mudah diakses.

Sebagai bagian dari strategi memperluas inklusi investasi emas di masyarakat, BRI melengkapi fitur cicil emas dengan program menarik yang dirancang untuk mendorong partisipasi nasabah.

Selama periode 1 April hingga 31 Mei 2026, BRI menghadirkan program cicil emas dengan cashback dalam bentuk saldo Tabungan Emas senilai Rp200.000 bagi nasabah yang melakukan transaksi cicil emas minimal 1 gram melalui BRImo.

Program ini berlaku bagi 5 nasabah tercepat setiap harinya dengan total kuota sebanyak 305 nasabah selama periode program. Transaksi berlaku mulai pukul 08.00 WIB, dan cashback akan diberikan maksimal 30 hari kerja setelah program berakhir.

Fitur cicil emas di BRImo hadir dengan berbagai keunggulan yang memberikan kemudahan dan kepastian bagi nasabah, mulai dari angsuran tetap meskipun harga emas mengalami kenaikan, uang muka ringan mulai dari 15 persen, hingga jaminan emas 24 karat bersertifikat.

Selain itu, emas yang dimiliki juga mudah dicairkan kembali dengan cara dijual atau digadai, didukung pilihan tenor yang fleksibel mulai dari 3 hingga 36 bulan.

Terdapat juga beragam produk emas seperti Galeri 24, Lotus, UBS, dan Antam. Nasabah pun dapat mulai mencicil emas dari 0,5 gram, dengan jaminan keamanan fisik emas yang disimpan di Pegadaian dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta dapat diambil di cabang Pegadaian sesuai pilihan setelah cicilan selesai.

Proses pengajuan cicil emas melalui BRImo hanya 45-60 detik, sangat simpel, sederhana dan terintegrasi dalam aplikasi.

Nasabah cukup masuk (login) ke BRImo, memilih menu investasi dan fitur cicil emas, kemudian mengisi data diri, menentukan jenis dan jumlah emas, serta memilih tenor dan uang muka yang diinginkan.

Selanjutnya, sistem akan menampilkan skema cicilan sebelum nasabah melakukan konfirmasi transaksi setelah menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku.

Direktur Information Technology BRI Saladin D Effendi mengatakan kehadiran fitur cicil emas di BRImo merupakan bagian dari upaya BRI dalam menghadirkan layanan keuangan digital yang relevan dengan kebutuhan nasabah.

“BRImo terus kami kembangkan sebagai platform layanan keuangan terintegrasi yang mampu menjawab kebutuhan nasabah yang semakin beragam, termasuk dalam berinvestasi. Melalui fitur cicil emas ini, nasabah dapat mencicil emas dengan cara yang lebih cepat dan praktis,” katanya dalam siaran pers Kamis (9/4/2026).

BRI terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan layanan digital yang mudah, cepat, dan aman melalui super apps BRImo.

Seiring dengan semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan layanan yang praktis, BRImo menyediakan berbagai kemudahan transaksi, mulai dari tarik dan setor tunai tanpa kartu, transfer, pembayaran tagihan, hingga pembelian tiket dan belanja online, termasuk pembukaan rekening dan cicilan emas langsung dari aplikasi.
Informasi lebih lanjut mengenai program ini dapat diakses melalui laman bbri.id/cicilemas.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel—PT ALTO Network meluncurkan ASKARA Connect dan ASKARA Collab, solusi pengelolaan aktivitas transaksi dan interactive assistant untuk meningkatkan layanannya kepada klien yang menggunakan jasa ALTO.

ASKARA Connect adalah platform operasional terintegrasi yang dirancang untuk membantu klien ALTO dalam pengelolaan aktivitas transaksi harian. Termasuk monitor transaksi secara real-time.

Lalu mengelola proses dispute dan claim, proses settlement, menangani manajemen ticketing, dan mendeteksi potensi fraud lebih cepat dan efisien. Platform terintegrasi ini diperuntukkan bagi klien pengguna layanan ALTO. Terutama divisi-divisi yang bertugas menangani transaksi switching.

“Buat semua karyawan klien yang terlibat mengelola transaksi. Sehingga semua divisi yang terlibat ini dapat berkolaborasi di situ (ASKARA Connect),” ujar Chief Business Officer ALTO Network Rangga Wiseno dalam peluncuran ASKARA Connect & ASKARA Collab, Kamis (9/4/2026).

Sebagai pengingat, perbankan dan perusahaan jasa keuangan menggunakan layanan switching dari penyedia jasa seperti ALTO Network untuk melayani transaksi antarbank dan antarlembaga/antaraplikasi.

Transfer dan pembayaran dalam satu bank yang sama dapat menggunakan sistem pembayaran yang sama. Sementara transfer antarbank dan pembayaran transaksi dari dua bank yang berbeda akan membutuhkan ‘jaringan luar’, seperti yang disediakan ALTO Network.

Sehingga, pada tiap transaksi transfer maupun pembayaran antarbank dan antaraplikasi, terdapat infrastruktur tersendiri yang memerlukan penanganan tersendiri di tiap-tiap bank dan lembaga.

Dalam hal ini, ASKARA Connect berfungsi untuk mempermudah tim operasional klien-klien ALTO Network (bank, fintech, dll) dalam menangani aktivitas transaksi yang menggunakan layanan switching di jaringan ALTO Network.

Rangga mengatakan pembuatan platform ASKARA Conncect dan interactive assistant ASKARA Collab berdasarkan masukan yang dilaporkan oleh klien ALTO Network selaku pengguna layanan switching.

“Hal yang paling sering kami dengar adalah di belakang transaksi itu ada banyak orang, banyak divisi untuk menjaga kelancaran transaksi konsumen. Hal yang pertama muncul adalah, bagaimana kami dengan jumlah transaksi jutaan sehari bisa mendapatkan real insight,” lanjutnya.

Oleh sebab itu, platform ASKARA Connect menampilkan aktivitas transaksi switching secara real-time yang dilakukan nasabah klien. Platform ini juga dapat digunakan oleh beberapa orang tanpa harus berpindah halaman.

“Jadi klien kami bisa mengakses keseluruhan life cycle pembayaran (transaksi masuk hingga diterima penerima). Karena ketika terjadi kegagalan, nol sekian persen saja sebenarnya itu berjumlah ribuan nasabah, kan?” lanjut Rangga.

Platform ini menampilkan 16 kategori transaksi, tingkat keberhasilan transaksi pembayaran/transfer, tingkat kegagalan transaksi, tingkat transaksi tertunda (suspect), hingga jumlah transaksi pembayaran per detik secara real time.

Sementara ASKARA Collab adalah interactive assistant untuk menangani komplain dari nasabah, memungkinkan klien untuk mengotomatisasi pembuatan tiket, memantau status tiket, memantau transaksi real-time, hingga mengirimkan pengingat jadwal maintenance jaringan.

Untuk tahap pertama, ASKARA Collab tersedia di WhatsApp. Asisten interaktif ini berfungsi sebagai mesin yang membantu klien ALTO Network dalam menangani dan mengelola komplain dari nasabahnya.

“Sebelumnya kami pernah coba dengan email, banyak yang tidak suka. Chat juga tidak suka. Klien paling banyak suka WhatsApp karena lebih cepat dan beroperasi 24/7,” tuturnya.

Ke depan, Rangga mengatakan inovasi yang dilakukan ALTO Network akan mengarah pada dukungan blueprint sistem pembayaran yang telah dibuat Bank Indonesia.

“Ke depan, tantangan terbesar bukan hanya bagaimana memproses transaksi dengan cepat, tetapi bagaimana memastikan seluruh proses di belakangnya. Mulai dari monitoring, koordinasi, hingga penanganan kendala bisa berjalan secara terintegrasi dan efisien.”

(Nadya Kurnia)