Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat progres pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 telah menembus angka 11,1 juta hingga 12 April 2026.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menyebutkan total pelaporan yang masuk mencapai 11.112.624 SPT.

Mayoritas laporan berasal dari wajib pajak orang pribadi karyawan, yakni sebanyak 9,65 juta SPT. Sementara itu, wajib pajak orang pribadi nonkaryawan menyumbang sekitar 1,18 juta laporan.

Dari sisi korporasi, terdapat 273.630 wajib pajak badan yang melaporkan dalam rupiah dan 192 badan usaha yang menggunakan denominasi dolar AS.

Untuk wajib pajak dengan tahun buku berbeda, yang mulai dilaporkan sejak 1 Agustus 2025, jumlahnya relatif kecil, terdiri dari 2.628 wajib pajak badan dalam rupiah dan 32 dalam dolar AS.

Adopsi Coretax Meningkat

Di sisi lain, DJP juga mencatat akselerasi penggunaan sistem administrasi pajak terbaru, Coretax. Hingga saat ini, aktivasi akun telah mencapai hampir 18 juta.

Rinciannya, sebanyak 16,87 juta berasal dari wajib pajak orang pribadi, diikuti 993 ribu wajib pajak badan, 90 ribu instansi pemerintah, serta 227 pelaku Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Tenggat Diperpanjang, Sanksi Dihapus Sementara

Pemerintah memberikan kelonggaran bagi wajib pajak orang pribadi dengan memperpanjang batas waktu pelaporan hingga 30 April 2026, mundur dari tenggat semula 31 Maret.

Tak hanya itu, DJP juga meniadakan sanksi administratif atas keterlambatan pelaporan dan pembayaran SPT untuk periode tersebut. Kebijakan ini memberi ruang bagi wajib pajak yang belum sempat melaporkan kewajibannya tepat waktu.

Sebagai perbandingan, dalam kondisi normal, keterlambatan pelaporan dikenai denda Rp100 ribu untuk wajib pajak orang pribadi dan Rp1 juta untuk wajib pajak badan.

Pemerintah Soroti Praktik “Joki Pajak”

Di tengah meningkatnya pelaporan, pemerintah juga menaruh perhatian pada maraknya praktik perjokian pengisian SPT yang banyak ditawarkan di media sosial.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa sistem Coretax akan terus disempurnakan untuk menutup celah penyalahgunaan tersebut, sekaligus meningkatkan keamanan dan integritas data perpajakan.

(SAW)

Jakarta: Tekanan global yang kian menguat membuat ruang pelonggaran kebijakan moneter, khususnya pemotongan suku bunga, menjadi semakin terbatas.

Hal ini disampaikan Ekonom Mirae Sekuritas, Jessica Tasjiawa, dalam analisis terbarunya.
Jessica menjelaskan, inflasi Personal Consumption Expenditures (PCE) Amerika Serikat masih bertahan di level 2,8 persen secara tahunan (YoY) pada Februari 2026, dengan inflasi inti berada di 3,0 persen YoY.

Angka tersebut menunjukkan bahwa tekanan harga masih berada di atas target 2 persen yang ditetapkan The Fed, meskipun mulai terlihat tanda-tanda moderasi.

Di sisi lain, kondisi permintaan juga menunjukkan pelemahan. Pengeluaran konsumen tercatat naik 0,5 persen secara bulanan (MoM), namun pendapatan pribadi justru turun 0,1 persen. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal IV-2025 pun direvisi turun menjadi 0,5 persen.

“Data ini mencerminkan latar belakang pertumbuhan yang mulai melemah, sekaligus memperbesar risiko stagflasi,” ujar Jessica.

Menurut dia, meskipun data tersebut belum sepenuhnya mencerminkan dampak lonjakan harga energi akibat konflik AS-Iran, arah risikonya sudah terlihat. Kondisi ini membuat The Fed cenderung bersikap hati-hati, dengan ruang pelonggaran kebijakan yang semakin sempit dalam jangka pendek.

Secara regional, Bank Dunia juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi Asia Timur dan Pasifik (EAP) akan melambat. Pertumbuhan diproyeksikan turun dari 5,0 persen pada 2025 menjadi 4,2 persen pada 2026, sebelum kembali naik ke 4,4 persen pada 2027.

Pemicu Pelemahan

Jessica menilai, pelemahan ini dipicu oleh sejumlah faktor utama. Pertama, lonjakan harga energi akibat konflik Timur Tengah, di mana harga minyak naik sekitar 30 persen dan gas melonjak hingga 90 persen. Kedua, meningkatnya ketidakpastian perdagangan global, termasuk kebijakan tarif Amerika Serikat yang lebih tinggi. Ketiga, dampak transformasi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang belum merata di kawasan.

“Peningkatan produktivitas dari AI masih terbatas karena adanya kesenjangan konektivitas, keterampilan, dan kesiapan ekosistem,” jelasnya.

Dalam konteks tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga diperkirakan ikut melambat menjadi 4,7 persen pada 2026. Meski demikian, dampaknya dinilai lebih terbatas dibandingkan negara lain di kawasan.

Hal ini didukung oleh status Indonesia sebagai eksportir komoditas serta dorongan investasi yang berasal dari pemerintah. Selain itu, permintaan domestik yang relatif kuat juga menjadi penopang stabilitas ekonomi nasional.

Di sisi fiskal, Kementerian Keuangan tengah menyiapkan revisi target pendapatan negara bukan pajak (PNBP) 2026 sebesar Rp459,2 triliun. Penyesuaian ini mempertimbangkan perubahan asumsi harga komoditas global.

Namun, Jessica mengingatkan tambahan pendapatan dari kenaikan harga komoditas kemungkinan tidak akan signifikan. Pasalnya, kenaikan tersebut berpotensi diimbangi oleh meningkatnya belanja subsidi dan kompensasi, terutama akibat tingginya harga minyak.

“Setiap kenaikan harga minyak sebesar 10 persen berpotensi memperlebar defisit fiskal sekitar 0,02 hingga 0,07 persen dari PDB,” ungkapnya.

Ia menambahkan, ketergantungan terhadap pendapatan berbasis komoditas masih bersifat pro-siklikal dan rentan terhadap volatilitas. Karena itu, diperlukan strategi pendapatan yang lebih berkelanjutan dan terdiversifikasi.

Dari sisi pasar keuangan, imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia tenor 10 tahun naik tipis ke level 6,62 persen, sementara tenor 2 tahun turun ke 6,07 persen. Hal ini mencerminkan kurva imbal hasil yang semakin mendatar, seiring preferensi investor terhadap instrumen jangka pendek.

Sementara itu, imbal hasil US Treasury mengalami penurunan, dengan tenor 10 tahun di 4,28 persen dan tenor 2 tahun di 3,78 persen. Kondisi ini mendorong sedikit pelebaran spread antara obligasi Indonesia dan AS untuk tenor panjang.

Di pasar valuta asing, nilai tukar rupiah melemah ke kisaran Rp17.085 per dolar AS, meskipun indeks dolar (DXY) cenderung melemah di level 98. Pelemahan ini dipicu oleh meningkatnya ketidakpastian global, serta data ekonomi AS yang lebih lemah dari ekspektasi.

Jessica menilai, volatilitas global akan tetap menjadi faktor utama yang memengaruhi pergerakan mata uang ke depan. Kondisi ini juga memperkuat sikap Bank Indonesia yang cenderung menjaga stabilitas, sehingga ruang untuk penurunan suku bunga dalam waktu dekat menjadi semakin terbatas.

(SAW)

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons proyeksi Bank Dunia (World Bank) yang memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 4,8 persen menjadi 4,7 persen.

Menurut dia, perhitungan Bank Dunia dalam memandang ekonomi Indonesia kurang tepat. Dalam hal ini, Purbaya lebih berfokus untuk menjalankan sejumlah strategi guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Yang penting bagi kita adalah memastikan program-program yang memang baik, sistem keuangan siap untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi membaik,” kata Purbaya dikutip dari Antara.

Ia meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia bakal kembali menguat seiring upaya pemerintah menjaga stabilitas dan mendorong investasi. Menurut dia, apabila harga minyak dunia kembali normal, Bank Dunia akan mengubah lagi prediksinya.

“Saya pikir dengan usaha seperti itu, nanti pertumbuhan ekonomi akan berbalik. Saya yakin World Bank menghitung itu karena dampak harga minyak tinggi. Kalau sebulan dari sini harga minyak turun ke level normal lagi, World Bank pasti akan berubah prediksinya,” ujarnya.

Bendahara negara itu juga menyebut bahwa Bank Dunia dalam mengkaji pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mempertimbangkan strategi pemerintahan Prabowo Subianto dalam menjaga pertumbuhan ekonomi.

“Mungkin World Bank belum tahu jurus-jurus rahasia (strategi ekonomi) saya, dan jurus-jurus rahasia Pak Prabowo,” jelasnya.

Adapun Bank Dunia dalam laporan East Asia and Pacific Economic Update edisi April 2026 menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7 persen pada 2026, lebih rendah dibandingkan proyeksi Oktober 2025 sebesar 4,8 persen.

Dalam laporan tersebut, perlambatan dipengaruhi oleh tekanan eksternal, terutama kenaikan harga minyak global serta meningkatnya sentimen kehati-hatian investor di pasar keuangan internasional (risk-off sentiment).

Bank Dunia juga mencatat bahwa dampak tekanan sebagian dapat diimbangi oleh pendapatan komoditas dan inisiatif investasi yang didorong pemerintah.

Indonesia dinilai masih memiliki penyangga ekonomi, termasuk dari ekspor komoditas, yang dapat meredam dampak kenaikan biaya energi dalam jangka pendek.

(SAW)

Jakarta: Pemerintah menegaskan komitmennya menjaga disiplin fiskal di tengah dinamika ekonomi global. Presiden Prabowo Subianto, melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, memastikan rasio utang negara akan dipertahankan di kisaran 40 persen, sementara defisit APBN dijaga pada level 3 persen.

Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Pemerintah yang digelar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4), yang dihadiri ratusan pejabat mulai dari birokrat, direksi BUMN, hingga pimpinan TNI dan Polri.

“Presiden menegaskan rasio utang akan dijaga di level 40 persen, meskipun undang-undang memperbolehkan hingga 60 persen. Begitu juga dengan defisit, tetap di 3 persen sampai akhir tahun,” ujar Airlangga usai rapat dikutip dari Antara.

Batas tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menetapkan ambang maksimal rasio utang dan defisit.

Indikator Ekonomi Dinilai Masih Solid

Dalam rapat yang berlangsung sekitar empat jam itu, pemerintah juga memaparkan sejumlah indikator ekonomi yang menunjukkan kondisi domestik masih relatif kuat.

Airlangga menyebutkan beberapa indikator utama seperti indeks keyakinan konsumen, Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur, cadangan devisa, hingga neraca pembayaran berada dalam tren positif. Penerimaan pajak juga mencatat pertumbuhan signifikan.

“Hingga Maret, penerimaan pajak tumbuh 14,3 persen menjadi sekitar Rp462,7 triliun. Sektor manufaktur juga masih berada dalam fase ekspansi,” jelasnya.

Dengan capaian tersebut, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026 tetap terjaga di kisaran target.

“Pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama diperkirakan bisa mencapai sekitar 5,5 persen, bahkan berpotensi sama atau lebih tinggi dari itu,” kata Airlangga.

Ketahanan Pangan dan Energi Jadi Sorotan

Selain kinerja makroekonomi, rapat juga menyoroti ketahanan pangan nasional yang dinilai cukup kuat. Produksi beras sepanjang 2025 tercatat mencapai 34,7 juta ton, sementara stok beras yang dikelola Bulog telah menyentuh 4,6 juta ton.

“Ketahanan pangan kita dalam kondisi relatif aman dengan stok yang cukup besar,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan kebijakan untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus menjaga fiskal, salah satunya melalui implementasi program biodiesel B50 yang akan mulai berlaku pada 1 Juli mendatang.

Program ini diproyeksikan mampu memberikan penghematan anggaran hingga Rp48 triliun.
Jaga Momentum di Tengah Ketidakpastian

Meski sejumlah indikator menunjukkan kinerja positif, pemerintah tetap menyiapkan berbagai langkah antisipatif untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus stabilitas ekonomi.
Rapat Kerja Pemerintah yang dibuka untuk umum pada sesi awal tersebut kemudian dilanjutkan secara tertutup, dengan fokus pada pembahasan strategi kebijakan ke depan.

Dengan kombinasi disiplin fiskal, penguatan sektor riil, serta kebijakan energi, pemerintah berharap ekonomi Indonesia tetap tahan terhadap tekanan global sekaligus menjaga kepercayaan pasar.

(SAW)

Jakarta: Rencana pemangkasan gaji menteri masih belum diputuskan. Pemerintah akan lebih dulu membahas berbagai opsi dalam rapat yang dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, hingga saat ini konsep terkait kebijakan tersebut masih dalam tahap kajian dan belum mengarah pada keputusan final.

"Jadi, intinya konsep-konsep itu akan dirapatkan dalam beberapa hari ini," ucap Seskab Teddy dikutip dari Antara.

Ia menegaskan belum ada kebijakan resmi yang diambil terkait pemotongan gaji menteri. Pemerintah masih menimbang berbagai aspek sebelum memutuskan langkah selanjutnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tidak keberatan jika wacana tersebut direalisasikan.

Namun, ia menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau untuk menteri, tidak masalah. Kita tunggu saja kebijakan Presiden seperti apa,” kata Purbaya.

Ia juga memperkirakan besaran pemotongan gaji yang tengah diwacanakan berada di kisaran 25 persen.

Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong efisiensi anggaran kementerian dan lembaga sebagai respons terhadap meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, termasuk dampak ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Kementerian Keuangan disebut akan melakukan penyesuaian langsung terhadap belanja kementerian, terutama pada program yang dinilai kurang prioritas atau belum memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Langkah efisiensi ini tidak hanya menyasar program kerja, tetapi juga membuka peluang pengurangan belanja di tingkat pejabat negara.

Wacana pemotongan gaji menteri dan wakil menteri pun muncul sebagai simbol solidaritas dalam penghematan anggaran negara.

Purbaya menilai langkah tersebut sebagai sinyal positif bahwa pejabat negara turut berkontribusi dalam upaya menjaga kesehatan fiskal.

Meski demikian, kepastian kebijakan masih menunggu hasil pembahasan internal pemerintah dalam waktu dekat.

(SAW)

Jakarta: Persepsi terhadap Indonesia di mata pasar global belakangan cenderung memburuk.
Serangkaian perkembangan negatif membuat profil risiko Indonesia terlihat lebih menonjol dibandingkan potensi keuntungannya.

Perubahan ini dipicu oleh langkah dua lembaga pemeringkat internasional, Moody’s pada Februari 2026 dan Fitch pada Maret 2026, yang sama-sama menurunkan outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif.

Kedua lembaga tersebut menyoroti beberapa sumber kekhawatiran utama, mulai dari tekanan pada fiskal, ketahanan cadangan devisa, hingga meningkatnya risiko kewajiban kontinjensi dari BUMN. Situasi ini diperparah oleh meningkatnya tensi geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran, yang berimbas pada kenaikan risiko di sektor energi dan pada akhirnya menekan kondisi fiskal serta ekonomi domestik.

Analis Mirae Asset, Jessica Tasijawa menuturkan jika melihat pengalaman historis, perubahan outlook semacam ini bukan tanpa konsekuensi.

Dalam dua dekade terakhir, Indonesia hanya mengalami dua kali revisi prospek oleh S&P, yakni pada 2013 dan 2020. Di luar periode pandemi, pola yang muncul cukup konsisten yakni pasar cenderung melakukan penyesuaian ketika tekanan tidak direspons dengan kebijakan struktural yang meyakinkan.

Dari sisi nilai tukar, rupiah berpotensi melemah tambahan sekitar 4%–5% dalam tiga bulan setelah revisi outlook, melanjutkan depresiasi yang sudah terjadi sebelumnya. Imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun juga berisiko naik sekitar 30–50 basis poin, sementara premi risiko yang tercermin dalam CDS lima tahun dapat melebar lebih jauh.

Meski demikian, pertanyaan utama yang muncul adalah apakah kondisi ini akan berujung pada penurunan peringkat kredit.

“Dalam pandangan kami, ruang untuk downgrade masih relatif terbatas. Indonesia diperkirakan tetap mampu mempertahankan peringkat BBB, meskipun dengan outlook negatif,” tegas dia. .

Hal ini didukung oleh fundamental ekonomi yang masih cukup solid. Pertumbuhan pada 2026 diperkirakan tetap berada di kisaran 5%, sedikit di bawah proyeksi awal akibat ketidakpastian global.

Berbeda dengan periode sebelumnya yang lebih mengandalkan pelonggaran moneter, kali ini kebijakan fiskal justru menjadi motor utama dalam menjaga pertumbuhan sekaligus meredam dampak guncangan eksternal.

Strategi ini tercermin dari percepatan belanja pemerintah, dengan target realisasi yang jauh lebih tinggi pada kuartal pertama 2026 dibandingkan tahun sebelumnya.

Kenaikan belanja ini diarahkan secara lebih terfokus pada program prioritas yang memiliki efek pengganda terhadap ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah tetap menunjukkan komitmen menjaga disiplin fiskal. Defisit anggaran dijaga agar tidak melampaui batas 3% dari PDB melalui kombinasi kebijakan efisiensi dan optimalisasi penerimaan.

Langkah efisiensi terutama difokuskan pada pemangkasan belanja yang tidak prioritas, tanpa mengganggu program-program sosial utama seperti bantuan sosial, subsidi, serta program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan inisiatif kesejahteraan lainnya. Bahkan, jumlah penerima manfaat MBG diproyeksikan melonjak signifikan pada 2026.

Upaya efisiensi ini diperkirakan mampu menghasilkan penghematan ratusan triliun rupiah, dengan kontribusi terbesar berasal dari pengurangan belanja kementerian dan lembaga. Tambahan ruang fiskal juga diharapkan datang dari optimalisasi belanja lain serta pengelolaan restitusi pajak yang lebih baik.

“Dalam skenario yang lebih berat, misalnya jika harga minyak melampaui USD100 per barel dan memperlebar defisit, kombinasi langkah-langkah tersebut dinilai cukup untuk menjaga keseimbangan fiskal tetap dalam batas aman. Dengan kata lain, risiko fiskal masih dapat dikelola dan kredibilitas kebijakan tetap terjaga,” tegas dia.

Dari perspektif investor, kondisi ini justru membuka peluang. Obligasi pemerintah Indonesia saat ini dinilai berada pada level yang menarik untuk mulai diakumulasi. Risiko penurunan peringkat yang terbatas, ditambah dengan kuatnya permintaan domestik, menjadi faktor penopang utama.
Imbal hasil obligasi diperkirakan bergerak stabil di kisaran 6,2%–6,7% sepanjang tahun ini.

Bahkan dalam skenario terburuk sekalipun, yang mencakup pelemahan rupiah, kenaikan yield di atas 7%, serta arus keluar dana asing, dampaknya diyakini tetap terkendali karena Indonesia masih berada dalam kategori investment grade.

Yang tak kalah penting, potensi keluarnya investor asing kemungkinan besar akan diimbangi oleh peran investor domestik. Institusi seperti perusahaan asuransi dan dana pensiun terus meningkatkan kapasitas mereka dalam menyerap surat utang negara, terutama ketika imbal hasil menjadi lebih menarik.

Dengan kombinasi faktor tersebut, penyesuaian pasar diperkirakan berlangsung secara bertahap dan tidak mengganggu stabilitas secara keseluruhan. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa pasar obligasi pemerintah Indonesia masih memiliki ketahanan yang cukup kuat di tengah tekanan global.

(SAW)

Singapura: Kawasan ASEAN+3 diperkirakan masih mampu menjaga pertumbuhan ekonomi yang solid dalam beberapa tahun ke depan, meskipun tekanan global, terutama dari konflik di Timur Tengah, semakin meningkat.

Dalam laporan tahunan ASEAN+3 Regional Economic Outlook (AREO) 2026 yang dirilis ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO), pertumbuhan ekonomi kawasan diproyeksikan berada di kisaran 4,0% pada 2026 dan 2027.

Secara fundamental, kawasan ini dinilai memasuki periode ketidakpastian global dari posisi yang relatif kuat. Pertumbuhan yang lebih baik dari perkiraan, inflasi yang terkendali, serta kondisi eksternal yang lebih stabil menjadi faktor penopang utama.

Namun, Kepala Ekonom AMRO, Dong He, mengingatkan eskalasi konflik di Timur Tengah telah mengubah peta risiko secara signifikan.

“ASEAN+3 memulai 2026 dengan fondasi yang kuat, tetapi konflik geopolitik membuat risiko kini condong ke arah negatif. Meski begitu, kawasan ini lebih siap menghadapi guncangan energi dibandingkan periode sebelumnya,” ujarnya.

Pada 2025, ekonomi kawasan tumbuh 4,3%, melampaui proyeksi sebelumnya sebesar 3,8%. Kinerja ini didukung oleh konsumsi domestik yang tetap kuat, ekspor yang solid, terutama dari sektor semikonduktor yang terdorong perkembangan kecerdasan buatan, serta investasi yang terus berjalan.

Di tengah kenaikan harga energi global, inflasi diperkirakan akan meningkat secara bertahap, dari 0,9% pada 2025 menjadi 1,4% pada 2026 dan 1,5% pada 2027. Meski naik, level ini masih tergolong moderat dan mencerminkan stabilitas harga yang relatif terjaga.

Dampak konflik Timur Tengah terhadap kawasan akan sangat bergantung pada durasi dan intensitasnya. Jika berlangsung lebih lama, tekanan tidak hanya akan terbatas pada sektor energi, tetapi juga dapat merambat ke biaya produksi industri, logistik, harga pangan, hingga sektor pariwisata dan aliran remitansi.

Selain itu, tingkat dampak juga akan berbeda di setiap negara, tergantung pada ketergantungan terhadap impor energi, kekuatan cadangan, serta ruang kebijakan yang dimiliki masing-masing pemerintah.

Dalam situasi global yang penuh guncangan, AMRO menekankan pentingnya fleksibilitas kebijakan. Bank sentral di kawasan diminta menjaga stabilitas pasar keuangan dan siap merespons jika tekanan inflasi menjadi lebih persisten. Sementara itu, kebijakan fiskal diharapkan lebih terarah, dengan fokus pada perlindungan kelompok rentan tanpa memicu tekanan inflasi baru.

Di luar risiko jangka pendek, laporan ini juga menyoroti perubahan struktural yang memperkuat ketahanan kawasan. Selama dua dekade terakhir, integrasi ekonomi intra-regional semakin dalam, dengan jaringan produksi yang lebih terkoneksi dan ketergantungan yang lebih besar pada permintaan dalam kawasan.

Porsi ekspor berbasis nilai tambah ke Amerika Serikat kini menurun dari sekitar sepertiga menjadi 20%, sementara kontribusi permintaan intra-regional meningkat hingga mendekati 30%.
Saat ini, ASEAN+3 bahkan telah berkembang menjadi salah satu pasar terbesar di dunia, dengan kontribusi sekitar 28% terhadap permintaan akhir global. Hal ini menandai pergeseran penting dari peran tradisional kawasan sebagai “pabrik dunia” menjadi pusat pertumbuhan berbasis permintaan domestik dan regional.

Ke depan, AMRO menilai penguatan kerja sama regional, percepatan transisi energi hijau, serta keterbukaan perdagangan dan investasi akan menjadi kunci untuk menjaga momentum transformasi tersebut sekaligus meningkatkan ketahanan terhadap guncangan global.

(SAW)

Jakarta: Pemerintah mencatat kinerja pendapatan negara yang solid pada awal 2026. Hingga akhir Maret, realisasi pendapatan telah mencapai Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dikutip dari Antara, menyampaikan capaian tersebut setara dengan 18,2% dari target dalam APBN 2026 yang dipatok sebesar Rp3,15 kuadriliun.

Menurutnya, pertumbuhan ini terutama ditopang oleh kinerja penerimaan pajak yang terus menunjukkan tren positif sejak awal tahun. Baik penerimaan bruto maupun neto tercatat meningkat secara konsisten, mencerminkan aktivitas ekonomi yang semakin membaik.

Secara keseluruhan, penerimaan perpajakan mencapai Rp462,7 triliun atau naik 14,3% yoy. Angka tersebut terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp394,8 triliun serta kepabeanan dan cukai senilai Rp67,9 triliun.

Purbaya menilai peningkatan ini tidak lepas dari perbaikan ekonomi domestik serta implementasi sistem Coretax yang semakin efektif. Kenaikan penerimaan pajak dinilai sejalan dengan pemulihan aktivitas ekonomi.

Jika dirinci, Pajak Penghasilan (PPh) Badan tercatat Rp43,3 triliun atau tumbuh 5,4% yoy. Sementara PPh Orang Pribadi dan PPh 21 mencapai Rp61,3 triliun, naik 15,8% yoy. Adapun kelompok PPh Final, PPh 22, dan PPh 26 terealisasi sebesar Rp76,7 triliun atau meningkat 5,1% yoy.

Kinerja paling mencolok datang dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang mencapai Rp155,6 triliun, melonjak 57,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Lonjakan ini mencerminkan meningkatnya aktivitas konsumsi dan transaksi ekonomi.

Di sisi lain, penerimaan pajak lainnya tercatat Rp57,9 triliun atau mengalami kontraksi 5,7% yoy.
Untuk sektor kepabeanan dan cukai, total penerimaan mencapai Rp67,9 triliun, turun 12,6% yoy. Penurunan ini terutama dipicu oleh melemahnya penerimaan cukai yang tercatat Rp51 triliun atau turun 11,2% yoy, serta bea keluar yang anjlok 38,9% menjadi Rp5,4 triliun.

Sementara itu, bea masuk masih mampu tumbuh tipis 0,9% yoy menjadi Rp11,5 triliun, didorong oleh meningkatnya nilai impor.

Purbaya menjelaskan, penurunan pada penerimaan cukai tidak lepas dari turunnya produksi pada akhir 2025 serta adanya pemanfaatan fasilitas penundaan pembayaran oleh pelaku usaha.
Selain dari perpajakan, pendapatan negara juga berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mencapai Rp112,1 triliun, serta hibah sebesar Rp100 miliar.

Secara keseluruhan, kinerja pendapatan negara pada kuartal I 2026 menunjukkan fondasi fiskal yang tetap kuat, seiring dengan membaiknya aktivitas ekonomi dan optimalisasi sistem perpajakan.

(SAW)

Jakarta: Pemerintah mulai mendorong penggunaan pendekatan berbasis data untuk merespons fenomena meningkatnya generasi “sandwich” di Indonesia. Kelompok ini merupakan usia produktif yang harus menopang kebutuhan ekonomi dua arah sekaligus anak-anak dan orang tua.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menegaskan bahwa peran generasi sandwich tidak bisa terus dibebankan tanpa batas. Menurutnya, meski kelompok ini dituntut tetap produktif, kapasitas mereka tetap memiliki limitasi.

“Jadi, karena sandwich generation ini kan ada limitasinya juga. Sandwich generation itu harus produktif. Kalau tidak, dia tidak bisa menopang ke bawah dan tidak bisa menopang ke atas. Tetapi, kemampuan sandwich generation juga ada batasnya,” ujarnya dalam agenda Dialog
Menuju Kesejahteraan Antar-Generasi di Gedung Bappenas, dikutip dari Antara.

Untuk itu, pemerintah memperkenalkan pendekatan National Transfer Accounts (NTA) sebagai instrumen analisis. Metode ini digunakan untuk memetakan aliran sumber daya ekonomi antar kelompok usia, mulai dari anak-anak sebagai konsumen, kelompok usia produktif sebagai penghasil, hingga lansia sebagai kelompok yang kembali membutuhkan dukungan.

Melalui pendekatan ini, pemerintah dapat melihat secara lebih jelas bagaimana distribusi beban ekonomi terjadi, baik melalui mekanisme keluarga, pajak, maupun kepemilikan aset. Dengan demikian, kebijakan publik tidak lagi disusun berdasarkan asumsi, melainkan berbasis data yang lebih terukur.

Selain itu, NTA juga dinilai penting dalam menentukan prioritas pembangunan. Misalnya, dalam menyeimbangkan kebutuhan antara pembiayaan pendidikan anak dan layanan kesehatan bagi lansia. Pendekatan ini sekaligus menjadi alat proyeksi jangka panjang dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045, terutama dalam menyiapkan kebutuhan tenaga pendidik, tenaga

kesehatan, serta infrastruktur yang sesuai dengan perubahan struktur demografi.
“Ini berbicara mengenai kebijakan publik masa depan Indonesia tentang anak-anak kita, tentang orang tua kita, tentang kita yang akan menjadi tua. Jadi, kalau kita ilustrasikan, sebetulnya kita sehari-hari pasti akan bertanya siapa yang sebenarnya membayar anak-anak kita bersekolah. Bisa orang tua, kombinasi dengan pemerintah dan juga masyarakat. Siapa yang membayar rumah sakit untuk kakek-kakek kita? Siapa yang bekerja menghasilkan uang?,” kata Praktikno.

Penerapan NTA diharapkan mampu mengurangi tekanan ekonomi yang selama ini ditanggung generasi sandwich. Dengan distribusi manfaat pembangunan yang lebih seimbang, beban tidak lagi terpusat pada satu kelompok usia saja. Kemudian juga berfungsi sebagai alat untuk membuat proyeksi strategis menuju Indonesia Emas 2045 dengan menyiapkan kebutuhan guru, dokter, dan infrastruktur sesuai perubahan struktur usia penduduk.

Alat ukur ini juga menjamin beban ekonomi pada sandwich generation agar tak terlalu berat dengan menyeimbangkan distribusi manfaat pembangunan bagi seluruh kelompok usia, serta mengidentifikasi investasi yang paling mendesak dan berdampak besar dengan memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara bijak untuk kualitas hidup warga.

Pratikno menekankan isu ini bukan hanya persoalan generasi saat ini, melainkan menyangkut siklus kehidupan seluruh masyarakat. Mulai dari pembiayaan pendidikan anak, produktivitas usia kerja, hingga pembiayaan kesehatan di usia lanjut.

Ke depan, pemerintah mendorong seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk memanfaatkan NTA sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan. Meski secara nasional dapat dibuat kerangka besar, implementasi di daerah tetap perlu disesuaikan dengan kondisi demografi masing-masing.

Di sejumlah wilayah, kebijakan mungkin lebih difokuskan pada pendidikan anak, sementara daerah lain perlu memperkuat layanan kesehatan lansia atau bantuan sosial bagi kelompok usia tua. Dengan pendekatan yang lebih terukur ini, pemerintah berharap tekanan terhadap generasi sandwich dapat dikelola dengan lebih baik, sekaligus memastikan pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan antar generasi.

(SAW)

Jakarta: Research Analyst PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Novani Karina Saputri, menilai kinerja neraca perdagangan Indonesia pada Februari 2026 masih berada di zona surplus, namun tekanan struktural kian terlihat.

Secara bulanan, surplus tercatat sebesar USD1,27 miliar dengan akumulasi USD2,23 miliar. Angka ini memang masih mencerminkan posisi eksternal yang positif, tetapi laju pertumbuhannya mulai kehilangan tenaga.

“Hal ini terlihat dari impor yang melonjak 10,85% secara tahunan, jauh melampaui pertumbuhan ekspor yang hanya naik tipis 1,01%. Kondisi tersebut mengindikasikan kuatnya permintaan domestik, sekaligus memperlihatkan ketergantungan yang belum surut terhadap barang impor, terutama energi,” tegas dia.

Di sisi lain, struktur ekspor Indonesia mulai menunjukkan arah perubahan, meski belum cukup kuat untuk menopang kinerja secara keseluruhan.

Produk-produk hilir seperti nikel dan minyak kelapa sawit (CPO) masih menjadi penopang, bahkan ekspor bernilai tambah mencatat pertumbuhan signifikan, nikel melonjak 56% dan kendaraan bermotor naik 26,2%. Ini mencerminkan awal transformasi menuju industrialisasi yang lebih dalam.

Namun, perbaikan tersebut tertahan oleh pelemahan pada komoditas energi. Ekspor bahan bakar mineral turun 13,71%, sementara sektor minyak dan gas terus mengalami tekanan.

Artinya, pergeseran menuju produk setengah jadi dan manufaktur belum sepenuhnya mampu mengimbangi volatilitas harga komoditas global. Risiko eksternal juga membayangi, terutama dengan meningkatnya potensi stagflasi di negara mitra utama seperti Tiongkok dan Amerika Serikat, yang dapat menekan permintaan ekspor dalam jangka pendek.

Dari sisi impor, lonjakan yang terjadi mencerminkan adanya pemulihan aktivitas ekonomi domestik, terutama didorong oleh kenaikan impor barang modal sebesar 33,7%. Meski demikian, kondisi ini juga membawa konsekuensi berupa menyusutnya bantalan surplus perdagangan. Risiko terbesar datang dari impor energi yang sensitif terhadap pergerakan harga minyak dunia.

Risiko kenaikan harga minyak

Perhitungan internal menunjukkan setiap kenaikan harga minyak sebesar USD10 per barel berpotensi menambah nilai impor hingga USD0,3–0,5 miliar per bulan.

Dampaknya, sekitar 25–40% surplus perdagangan bisa tergerus. Dalam skenario yang lebih ekstrem, kenaikan harga minyak hingga USD20 per barel disertai pelemahan ekspor, neraca perdagangan bahkan berpotensi mendekati titik impas atau berbalik menjadi defisit ringan di kisaran USD0,2 hingga USD0,5 miliar.

Ke depan, arah neraca perdagangan Indonesia akan sangat ditentukan oleh dinamika harga energi global, kekuatan permintaan dari negara mitra dagang, serta efektivitas kebijakan hilirisasi di dalam negeri. Dalam skenario dasar, surplus masih berpeluang bertahan di kisaran USD1–2 miliar per bulan, selama tidak terjadi guncangan besar pada harga komoditas.

Namun, risiko penurunan tetap terbuka lebar. Lonjakan harga minyak, meningkatnya proteksionisme global, serta pelemahan permintaan dunia dapat dengan cepat mengikis surplus yang ada. Oleh karena itu, fokus kebijakan perlu diarahkan pada pengurangan ketergantungan terhadap impor energi, perluasan pasar ekspor, serta percepatan pengembangan produk bernilai tambah.

Tanpa langkah-langkah tersebut, neraca perdagangan Indonesia akan tetap bersifat pro-siklis mudah menguat saat harga komoditas naik, namun rentan melemah ketika tekanan global meningkat.

(SAW)

Jakarta: Mirae Asset Sekuritas Indonesia merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk 2026 menjadi sekitar 5%. Revisi ini mencerminkan meningkatnya tekanan global dan domestik yang dinilai semakin membatasi ruang ekspansi ekonomi nasional.

Chief Economist dan Kepala Riset Mirae Sekuritas, Rully Arya Wisnubroto, mengatakan eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah mengubah secara signifikan prospek ekonomi global.

Risiko krisis energi kembali mencuat dan berpotensi menekan pertumbuhan sekaligus mendorong inflasi lebih tinggi.

“Situasi ini meningkatkan probabilitas terjadinya stagflasi di sejumlah ekonomi utama,” ujar Rully dalam risetnya.

Menurut dia, kondisi tersebut turut berdampak pada Indonesia, mengingat negara tujuan ekspor utama seperti Tiongkok, Amerika Serikat, India, dan Jepang juga menghadapi tekanan akibat kenaikan harga energi dan kebijakan penghematan di dalam negeri.

Gangguan di Selat Hormuz turut memperburuk situasi. Penutupan sebagian jalur tersebut disebut sebagai salah satu guncangan pasokan minyak terbesar dalam sejarah, yang secara tajam mengurangi aliran energi global.

Dalam kondisi ini, bank sentral global cenderung lebih fokus pada pengendalian inflasi dibandingkan mendorong pertumbuhan. Akibatnya, suku bunga diperkirakan akan bertahan tinggi lebih lama, memperketat likuiditas global dan meningkatkan volatilitas arus modal ke negara berkembang, termasuk Indonesia.

Mirae memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan melambat pada periode 2026–2027. Hal ini menjadi tantangan tambahan bagi Indonesia, baik dari sisi perdagangan maupun pasar keuangan.

Dari dalam negeri, ketidakpastian juga dinilai masih tinggi. Koordinasi kebijakan antara otoritas fiskal dan moneter belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi pasar, sehingga membuat sentimen investor lebih sensitif terhadap risiko.

Selain itu, lembaga pemeringkat disebut terus mencermati risiko fiskal Indonesia, termasuk potensi kewajiban kontinjensi dari Danantara jika perannya bergeser ke arah quasi-fiskal.
Inflasi naik dan rupiah melemah

Sejalan dengan itu, Mirae mengadopsi sikap lebih defensif dalam proyeksinya. Selain memangkas pertumbuhan ekonomi menjadi 5% pada 2026 dan 5,1% pada 2027, inflasi diperkirakan sedikit meningkat, sementara nilai tukar rupiah diasumsikan melemah ke kisaran Rp16.600–Rp16.800 per dolar AS.

Bank Indonesia (BI) juga diperkirakan akan menahan suku bunga acuannya hingga 2026, seiring meningkatnya tekanan eksternal dan kebutuhan menjaga stabilitas nilai tukar.

Di sisi pasar keuangan, imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun diproyeksikan naik menjadi 6,70% pada 2026 dan 6,50% pada 2027, mencerminkan premi risiko yang lebih tinggi di tengah kondisi global yang ketat.

Sebagai negara pengimpor bersih minyak, Indonesia menghadapi dampak langsung dari kenaikan harga energi. Tekanan terhadap inflasi domestik akan sangat bergantung pada kebijakan subsidi energi pemerintah.

Di sisi lain, depresiasi rupiah yang kini berada di kisaran Rp16.800–Rp17.000 per dolar AS turut memperbesar risiko inflasi impor. Dari sisi fiskal, ruang kebijakan dinilai semakin menyempit. Pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit antara menjaga harga energi tetap rendah melalui subsidi atau mempertahankan kredibilitas fiskal.

Program besar seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran sekitar Rp335 triliun juga menjadi sorotan, di tengah target defisit APBN 2026 sebesar 2,68% terhadap PDB. Kekhawatiran tersebut tercermin dari revisi outlook oleh lembaga pemeringkat seperti Fitch dan Moody’s, serta meningkatnya tekanan di pasar obligasi dan nilai tukar.

Meski strategi front-loading belanja pemerintah dinilai mampu mendukung pertumbuhan jangka pendek, langkah ini juga meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap keberlanjutan fiskal, terutama di tengah potensi lonjakan subsidi energi. Dalam jangka menengah, Danantara juga menjadi perhatian sebagai potensi sumber risiko fiskal tambahan jika tidak dikelola secara hati-hati.

Dengan berbagai tekanan tersebut, Mirae menilai ruang kebijakan Indonesia semakin terbatas. Oleh karena itu, menjaga belanja yang berdampak langsung pada konsumsi rumah tangga seperti belanja pegawai dan transfer ke daerah menjadi kunci untuk menopang pertumbuhan.
Secara keseluruhan, Mirae memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan bertahan di kisaran 5% pada 2026 di tengah tekanan global dan domestik yang meningkat.

(SAW)

Jakarta: Ketidakpastian geopolitik dan dinamika ekonomi global diperkirakan masih membayangi pasar keuangan pada kuartal II 2026.

Laporan terbaru dari DBS Bank menilai investor perlu memperkuat strategi ketahanan portofolio di tengah konflik Timur Tengah, perubahan kebijakan moneter, serta pergeseran arus investasi global.

Dalam laporan Chief Investment Office Insights 2Q26, DBS menilai meskipun sejarah menunjukkan saham Amerika Serikat kerap mencatat kinerja positif setelah konflik besar, kondisi geopolitik saat ini membuat investor tidak bisa bersikap terlalu optimistis.

Bank tersebut menyarankan investor memperkuat manajemen risiko, termasuk dengan meningkatkan eksposur pada emas serta mempertimbangkan strategi ekuitas dengan volatilitas rendah seperti S&P 500 Low Volatility Index.

Konflik Timur Tengah Dorong Risiko Inflasi

DBS menilai konflik di Timur Tengah berpotensi mempengaruhi pasar global melalui kenaikan harga energi. Hal ini berkaitan dengan posisi Iran sebagai produsen minyak terbesar keempat di OPEC.

Selain itu, ketegangan di jalur strategis energi global seperti Selat Hormuz juga menjadi faktor yang dapat memperbesar volatilitas pasar.

Lonjakan harga energi berpotensi meningkatkan tekanan inflasi global. Kondisi ini dapat mempersempit ruang bank sentral untuk melonggarkan kebijakan moneter serta menekan prospek pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan The Fed Berpotensi Berubah

Di sisi lain, DBS melihat adanya kemungkinan perubahan narasi kebijakan di Federal Reserve setelah munculnya pandangan dari ekonom dan mantan pejabat bank sentral, Kevin Warsh.

Warsh berpendapat peningkatan produktivitas yang dipicu oleh teknologi kecerdasan buatan memungkinkan bank sentral memangkas suku bunga tanpa memicu lonjakan inflasi. Namun, ia juga mendorong pengurangan neraca bank sentral secara signifikan.

Pandangan tersebut membuka kemungkinan kebijakan pengetatan kuantitatif baru serta kurva imbal hasil yang lebih curam, yang dinilai dapat memberikan dukungan bagi sektor keuangan.
Investor Mulai Diversifikasi dari Aset AS

Laporan DBS juga mencatat adanya pergeseran aliran dana global dari aset Amerika Serikat menuju kawasan lain.

Ketegangan geopolitik sempat memicu aksi ambil untung di sejumlah pasar seperti Jepang dan Korea Selatan, tetapi kondisi ini diperkirakan bersifat sementara.

Seiring meredanya volatilitas, investor diperkirakan kembali fokus pada fundamental, khususnya pada sektor teknologi dan logam mulia yang didorong oleh tema besar seperti pelemahan dolar

AS dan dominasi teknologi AI

DBS merekomendasikan investor menambah eksposur pada saham pasar berkembang serta saham Jepang.

Saham pasar berkembang dinilai berpotensi diuntungkan dari pelemahan dolar AS, pemangkasan suku bunga oleh The Fed, serta pertumbuhan laba yang kuat.

Sementara itu, saham Jepang diperkirakan tetap menarik karena dukungan stimulus fiskal, reformasi tata kelola perusahaan, serta selisih imbal hasil yang kompetitif.

Ekonomi Global Masih Tangguh

Secara keseluruhan, DBS mengambil sikap netral terhadap berbagai kelas aset. Meskipun ekonomi Amerika Serikat mulai menunjukkan tanda moderasi, fundamental ekonomi global dinilai masih cukup kuat.

Revisi proyeksi pertumbuhan oleh Federal Reserve Bank of Atlanta melalui indikator GDPNow menunjukkan penurunan perkiraan dari sekitar 5 persen menjadi 3 persen.

Namun, DBS menilai risiko resesi pada 2026 masih relatif kecil, selama konflik geopolitik tidak memicu dampak ekonomi yang lebih luas.

Pertumbuhan ekonomi global masih ditopang oleh siklus investasi besar di sektor kecerdasan buatan serta stimulus fiskal dari pemerintahan Donald Trump. DBS memperkirakan pendapatan korporasi global dapat tumbuh sekitar 17 persen sepanjang 2026.

Emas Tetap Favorit

Dari sisi valuasi, DBS menilai obligasi saat ini lebih menarik dibandingkan saham. Bank tersebut tetap merekomendasikan kredit berkualitas tinggi dengan peringkat investasi, khususnya pada kisaran A hingga BBB.

Namun, DBS juga mengingatkan disrupsi teknologi berbasis AI berpotensi mengubah lanskap bisnis di sejumlah sektor, sehingga investor perlu lebih selektif dalam memilih emiten.

Di tengah ketidakpastian global, emas tetap menjadi aset lindung nilai utama. DBS bahkan menaikkan target harga emas hingga USD6.250 per ons pada paruh kedua 2026.
Permintaan emas dinilai tetap kuat, didorong oleh ketidakpastian geopolitik, kekhawatiran terhadap pelemahan dolar, serta pembelian dari bank sentral.

Selain emas, strategi investasi alternatif seperti hedge fund juga dinilai semakin relevan karena mampu memanfaatkan volatilitas pasar melalui strategi makro maupun posisi long-short di pasar saham.

Secara keseluruhan, DBS menilai periode saat ini menuntut investor untuk lebih disiplin dalam membangun portofolio yang tahan terhadap gejolak pasar global.

(SAW)