RAPAT Umum Pemegang Saham Luar Biasa mengangkat Untung Budiharto sebagai Direktur Utama PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. atau Antam pada Senin, 15 Desember 2025. Untung merupakan anggota Tim Mawar, salah satu unit Komando Pasukan Khusus atau Kopassus Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang dituding menculik para aktivis pada 1998 atau era reformasi.

Direktur Pengembangan Usaha Antam I Dewa Wirantaya menyampaikan keputusan RUPSLB tersebut menegaskan komitmen perseroan dalam menjalankan praktik tata kelola perusahaan yang baik dan patuh terhadap regulasi terbaru. Untung menggantikan posisi Achmad Ardianto yang sebelumnya menjadi Direktur Utama Antam.

“Dengan dukungan pemegang saham, kami memiliki landasan yang lebih solid untuk memastikan kesinambungan strategi dan kinerja Perusahaan,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin, 15 Desember 2025.

Selain menunjuk Untung, RUPSLB memberhentikan Rauf Purana sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Antam terhitung sejak 28 Oktober 2025. Dewan Komisaris dan Direksi Antam mengucapkan terima kasih kepada Rauf Purnama dan Achmad Ardianto atas dedikasi ke perseroan selama menjabat.

Dalam situs Transjakarta, Untung tercatat sebagai Komisaris Utama PT Transportasi Jakarta sejak 8 Juni 2025. Laki-laki kelahiran Tegal, Jawa Tengah, pada 26 April 1965 itu merupakan eks anggota Tentara Nasional Indonesia.

Untung Budiharto lulus dari Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada 1988. Dia kemudian masuk pada satuan infanteri Komando Pasukan Khusus atau Kopassus.

Pada 1997-1998, Untung yang kala itu masih berpangkat kapten terdaftar sebagai salah satu dari sebelas anggota Tim Mawar Kopassus. Tim ini terlibat dalam penangkapan aktivis prodemokrasi yang dianggap tak sejalan dengan kepentingan Orde Baru.

Pada 2016-2017, karier Untung dan sejumlah eks anggota Tim Mawar melejit. Mereka dipromosikan mengemban jabatan Brigadir Jenderal. Untung Budiharto menjadi Wakil Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Darat pada 2017-2019.

Untung didapuk menjadi Kepala Staf Kodam XVIII/Kasuari pada 2019-2020. Pada 2022, ia didapuk menjadi Panglima Kodam Jakarta Raya. Setahun berselang, ia juga menjabat sebagai Komisaris PT TransJakarta sejak 2023 hingga saat ini.

Melansir dari laporan Majalah Tempo pada Desember 1998, Tim Mawar dibentuk oleh Mayor Inf. Bambang Kristiono pada Juli 1997. Adapun anggotanya, selain Bambang sebagai komandan, terdiri atas 11 orang, yaitu Kapten Inf. F.S. Mustajab, Kapten Inf. Nugroho Sulistiobudi, Kapten Inf. Julius Stefanus, Kapten Inf. Untung Budiarto, Kapten Inf. Dadang Hindrayuda, Kapten Inf. Joko Budi Utomo, Kapten Inf. Fauka Nurfarid, Serka Sunaryo, Serka Sigit Sugianto, dan Sertu Sukadi.

Target tim ini adalah memburu dan menangkapi aktivis yang dianggap radikal. Sebanyak 22 aktivis diculik. Sembilan orang kembali dalam keadaan hidup, sedangkan 13 aktivis lainnya hilang hingga saat ini. Sembilan orang yang kembali dalam keadaan hidup adalah Andi Arief, Nezar Patria, Pius Listrilanang, Desmond J. Mahesa, Haryanto Taslam, Rahardjo Waluyo Jati, Mugiyanto, Faisol Riza, dan Aan Rusdianto.

Sedangkan 13 orang lainnya yang hilang adalah Wiji Thukul, Petrus Bima Anugrah, Suyat, Yani Afri, Herman Hendrawan, Dedi Hamdun, Sony, Noval Alkatiri, Ismail, Ucok Siahaan alias Ucok Munandar, Yadin Muhidin, Hendra Hambali, dan Abdun Nasser.

Tim ini dituduh bersalah dalam menculik dan menghilangkan sejumlah aktivis pada masa itu. Kasus penculikan tersebut telah diadili oleh Mahkamah Militer.

Setelah kasus ini disidang, Mahkamah Militer Tinggi II-08 Jakarta menghukum Bambang 22 bulan penjara dan memecatnya sebagai anggota TNI. Pengadilan juga memvonis Multhazar sebagai Wakil Komandan Tim Mawar, Nugroho, Julius Stefanus, dan Untung Budi, masing-masing 20 bulan penjara, dan juga memecat mereka sebagai anggota TNI.

Adapun Chairawan Kadarsyah Nusyirwan, Komandan Grup 4 Sandi Yudha Komando Pasukan Khusus (Kopassus), dicopot dari jabatannya. Dia dianggap ikut bertanggung jawab karena anggota Tim Mawar berasal dari Grup 4 Kopassus.

Tahun 2016, empat eks anggota Tim Mawar yang pernah divonis bersalah –tiga di antaranya bahkan dipecat dari TNI-- diangkat menjadi jenderal setelah menyandang pangkat Brigadir Jenderal (Brigjen). Empat orang itu adalah Kolonel Inf Fauzambi Syahrul Multazhar (Wakil Komandan Tim Mawar yang dulu bernama Fausani Syahrial Multhazar), Kolonel Inf Drs Nugroho Sulistyo Budi, Kolonel Inf Yulius Selvanus dan Kolonel Inf Dadang Hendrayudha.

Keempatnya dipromosikan menjadi jenderal setelah menerima promosi ke jabatan yang diemban oleh seorang Brigjen. Keempatnya tak jadi diberhentikan setelah mengajukan permohonan banding atas vonis Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta tersebut.

Karier Untung pun tetap moncer setelah tak jadi dipecat dari TNI. Kini pria berpangkat Mayor Jenderal itu diangkat menjadi Pangdam Jaya. Sementara Brigjen TNI Dadang Hendrayudha dan Brigjen TNI Yulius Selvanus menjadi pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Masing-masing mendapat posisi sebagai Direktur Jenderal Potensi Pertahanan dan Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan.

Sementara itu, Bambang Kristiono diangkat menjadi Direktur Utama PT Tribuana Antar Nusa, anak perusahan dari Nusantara Energy Group milik Prabowo Subianto yang bergerak di bidang transportasi. Bambang juga bekerja sebagai operator politik Prabowo.

Pada 2009, Bambang juga aktif dalam tim kampanye Megawati-Prabowo. Kini, dia menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra.

Adapun Fauka Noor Farid, juga terjun ke dunia politik di partai bentukan Prabowo Subianto. Namanya tertera sebagai Juru Kampanye Nasional Partai Gerindra untuk Pemilu 2014. Ia juga aktif di kepengurusan DPP Partai Gerindra.

Sementara itu, empat bekas anggota lainnya, Kapten Inf. Joko Budi Utomo, Serka Sunaryo, Serka Sigit Sugianto, dan Sertu Sukadi, tak terdengar kabarnya.

Karier Chairawan juga melesat setelah pemecatan dulu itu. Ia banyak berkiprah di dunia intelijen. Sempat menjadi Kepala Pos BIN Wilayah Aceh, terakhir dia menjabat staf ahli Panglima Tentara Nasional Indonesia dan pensiun dengan pangkat mayor jenderal.

DUA rangkaian Kereta Rel Listrik (KRL) terbaru milik KAI Commuter mulai melayani penumpang pada hari ini. Direktur Utama KAI Commuter Mochamad Purnomosidi mengatakan, rangkaian dengan kode CLI-225 tersebut beroperasi pada TS loop 20 dan TS loop 22 relasi Depok/Bogor - Manggarai/Jakarta Kota.

"Total sebanyak delapan perjalanan per hari akan dilayani dengan sarana KRL CLI-225 pada lintas tersebut," ucap Purnomosidi dalam keterangan tertulis pada Selasa, 16 Desember 2025.

Nomor seri CLI-225 dari kereta buatan PT INKA (Persero) ini merupakan pengoperasian sarana KRL baru sebelumnya, yaitu CLI-125. CLI adalah akronim dari Commuter Line Indonesia, sedangkan angka 1 atau 2 menunjukkan sarana KRL baru generasi pertama dan generasi kedua yang dimiliki KAI Commuter, dan angka 25 merupakan tahun pabrikasi sarana KRL tersebut.

Pengoperasian sarana KRL baru dilakukan setelah sertifikasi kelayakan dan keselamatan diperoleh dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Sertifikasi didapat setelah proses uji coba dinamis sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2023 tentang Standar, Tata Cara Pengujian, dan Sertifikasi Kelaikan Kereta Api Kecepatan Normal dengan Penggerak Sendiri oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

General Manager Sekretaris Perusahaan PT INKA (Persero) Bambang Sutrisno mengatakan, produksi KRL ini dilakukan di dalam negeri oleh insinyur lokal dan dikerjakan dengan menggunakan fasilitas produksi INKA yang berada di Madiun dan Banyuwangi. Perancangan hingga pengujian dilakukan dengan mengacu pada standar keselamatan dan kelaikan yang berlaku.

"Kualitas dan performansi tetap terjaga serta mampu memenuhi kebutuhan operasional layanan komuter yang dibutuhkan,” ujarnya.

INKA mendukung penyediaan sarana KRL produksi dalam negeri dengan teknologi yang terbaru dan selaras dengan kebutuhan sarana saat ini. Kerja sama INKA dan KAI Commuter diharapkan dapat terus berjalan seiring dengan kebutuhan mobilitas masyarakat perkotaan yang semakin meningkat, serta mendukung keberlanjutan layanan transportasi publik ke depan.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Allan Tandiono mengatakan, dua rangkaian KRL CLI-225 telah melalui rangkaian pengujian menyeluruh, mulai dari uji statis hingga uji dinamis dengan jarak tempuh lebih dari 4.000 kilometer. Seluruh proses pengujian dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2023.

Sertifikasi kelaikan yang diterbitkan DJKA menjadi jaminan bahwa sarana KRL CLI-225 ini aman, nyaman, andal, dan lay dioperasikan untuk angkutan penumpang Commuter Line Jabodetabek. "Ini juga merupakan wujud sinergi yang baik antara regulator, operator, dan industri manufaktur dalam negeri,” tutur Allan.

Allan berharap penambahan sarana KRL baru produksi PT INKA ini tidak hanya meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan KAI Commuter, khususnya di Lintas Bogor, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemandirian industri perkeretaapian nasional. Keselamatan, kenyamanan, dan keandalan layanan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap pengoperasian sarana perkeretaapian.

Adanya penambahan rangkaian kereta, KAI Commuter kini mengelola sebanyak 100 rangkaian KRL dengan sebanyak 1.064 unit kereta tiap harinya. Jumlah tersebut untuk memenuhi jadwal perjalanan sebanyak 1.063 perjalanan di seluruh lintas layanan.

BADAN Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menyiapkan strategi agar masyarakat terdampak banjir Sumatera tak jatuh ke jurang kemiskinan baru. Dua langkah utama yang diambil adalah mendorong rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat yang terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Deputi Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas dan Penyediaan Akses BP Taskin Novrizal Tahar menyatakan lembaga tersebut sudah melakukan komunikasi intens dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“BP Taskin akan hadir setelah tanggap darurat selesai, jadi pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Kami ingin memastikan bahwa masyarakat yang terdapat bencana tersebut dipastikan tidak menjadi masyarakat miskin baru,” ujar Novrizal dalam media gathering di Jakarta, 16 Desember 2025.

Ia menyatakan bahwa langkah itu ditempuh dengan memastikan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat terdampak berjalan dengan mulus. BP Taskin juga telah melakukan pengelompokan dan identifikasi di lokasi agar program berjalan dengan lancar bersama BNPB dan kementerian lainnya.

Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menjelaskan bahwa BP Taskin membantu warga terdampak bencana Sumatera membangun komunitas masyarakat baru. Manurut dia, awalnya daerah yang terdampak terdiri dari masyarakat kaya menengah hingga sangat miskin. Begitu ada bencana, semuanya menjadi miskin karena hilangnya tanah dan batas-batasnya sudah tidak jelas.

Tanah yang awalnya subur juga terkena longsor, sehingga masyarakat kehilangan mata pencarian dan rumah mereka. “Tugas BP Taskin adalah membuat society baru, sistem ekonomi yang baru. Jadi memang betul-betul kami ingin membangun konstruksi masyarakat baru di atas (lahan) bencana."

BP Taskin akan berkoordinasi dengan kementerian teknis untuk membantu pemetaan masalah sosial dan ekonomi. Selain itu, BP Taskin juga akan melakukan intervensi lewat program unggulan mereka, yakni Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan (SiTaskin). “Nanti akan ada SiTaskin bencana,” ucap Budiman.

KEMENTERIAN Keuangan atau Kemenkeu bakal memudahkan penyaluran transfer ke daerah (TKD) di wilayah terdampak bencana banjir dan longsor, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan kebijakan ini diberlakukan selama masa tanggap darurat.

“Kementerian Keuangan akan membuat penyaluran transfer ke daerah tanpa syarat salur untuk daerah yang terkena bencana,” kata Suahasil dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa, 16 Desember 2025. Ia menyebut langkah ini ditempuh karena para pemerintah daerah sedang kesulitan, sehingga proses penyaluran disederhanakan.

Suahasil juga menyatakan pemerintah telah menyalurkan dana bantuan sebesar Rp 4 miliar untuk 52 kabupaten/kota. Adapun dana bantuan ini dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Berikutnya, Kementerian Keuangan membuka opsi restrukturasi pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang pernah diberikan pada masa pandemi. Suahasil menuturkan, ada sejumlah pemerintah daerah yang menggunakan pinjaman tersebut untuk membangun infrastruktur.

Suahasil mengatakan, Kementerian Keuangan akan melakukan asesmen terhadap infrastruktur yang terdampak bencana. “Kalau masih bisa digunakan tentu nanti kami akan lihat apakah diperlukan restrukturisasi. Kalau tidak bisa digunakan, kami akan cari cara untuk melakukan simplifikasi bahkan sampai dengan pemutihan,” ucap Suahasil.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyatakan siap mengalihkan anggaran hasil efisiensi belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 60 triliun untuk pemulihan dampak bencana Sumatera. Purbaya memastikan anggaran pemulihan bencana yang diminta oleh Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan berasal dari APBN.

Salah satu sumber anggaran berasal dari efisiensi belanja kementerian dan lembaga tahun anggaran 2026 yang telah dievaluasi. “Waktu APBN selesai di DPR, kami sisir semua program kementerian/lembaga. Ternyata masih banyak program dan rapat enggak jelas. Sudah kami sisir. Sebelum bencana, kami sudah kumpulkan Rp 60 triliun dari situ,” kata Purbaya saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 15 Desember 2026, seperti dikutip Antara.

KELAHIRAN Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai entitas super holding BUMN di era Presiden Prabowo Subianto yang mengelola aset senilai US$ 900 miliar mendapat sorotan tajam, khususnya dari soal aspek tata kelola dan akuntabilitas.

Peneliti kebijakan publik yang juga alumni Program Doktor Kajian Stratejik dan Global dari Universitas Indonesia (UI) Edi Sewandono, misalnya, menyoroti struktur dasar Danantara yang dinilai rentan terhadap kelumpuhan operasional dan hukum.

Tujuan Danantara mengatasi masalah fundamental BUMN seperti tumpang tindih bisnis, menurut Edi, juga terancam tak tercapai karena tata kelola dan pengawasannya yang rapuh, hingga inefisiensi dan politisasi direksi. Struktur lembaga itu justru menimbulkan kerentanan baru yang berpotensi jadi masalah serius.

"Danantara beroperasi sebagai institusi tanpa struktur tata kelola korporasi fundamental yang seharusnya menjadi standar dalam pengelolaan aset investasi profesional," kata Edi dalam forum diselenggarakan Nagara Institute dan Akbar Faizal Uncensored (AFU) di Yogyakarta pada Selasa, 16 Desember 2025.

Menurut dia, kekosongan organ korporasi di Danantara terlihat dari tidak adanya struktur Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, atau Komite Risiko jelas menciptakan sejumlah kelemahan. Salah satunya adalah tugas fidusia yang krusial dan menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai siapa yang bertanggung jawab secara hukum ketika terjadi kerugian investasi.

Danantara juga tidak memiliki mekanisme perlindungan business judgment rule yang melekat pada struktur korporasi. Akibatnya, muncul eksposur tanggung jawab pribadi bagi para pejabat.

Selain itu, Edi melanjutkan, dinamika kekuasaan terbalik membuka peluang intervensi politik non-komersial. Meskipun Danantara memegang 99 persen kepemilikan saham, namun pemegang saham BUMN memiliki otoritas override dengan persetujuan presiden untuk menunjuk direksi. Hal ini secara fundamental mengkompromikan independensi pengelolaan investasi profesional.

Padahal, kata Edi, kekosongan tata kelola yang menyebar di seluruh struktur birokrasi Danantara ini berpotensi meningkatkan risiko kelumpuhan operasional dan menciptakan kerentanan hukum bagi pejabat individu. Sebab tidak adanya hierarki pengambilan keputusan yang terdefinisi jelas untuk tanggungjawab komite investasi, pengawasan risiko, dan arah strategis.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Nagara Institute Akbar Faizal menyoroti besarnya skala Danantara yang kini menjadi super holding pengelola tujuh BUMN induk dengan total 844 anak usaha. Ia menilai akuntabilitas, tata kelola, dan pengawasan Danantara menjadi isu sangat krusial dan harus dijawab secara terbuka kepada publik.

“Danantara lahir sebagai keputusan politik di era pemerintahan Prabowo Subianto. Harapannya, ia menjadi solusi bagi penguatan BUMN, bukan sebaliknya,” kata Akbar.

Sebelumnya, pada akhir Maret 2025 lalu, Chief Executive Officer Danantara Rosan Perkasa Roeslani menyatakan seluruh pengurus lembaga itu dipilih melalui proses seleksi ketat dan berasal dari kalangan profesional dengan rekam jejak yang mumpuni. “Dari nama-nama ini, tidak ada nama-nama titipan. Ini melalui seleksi yang mendalam. Ini adalah nama-nama yang berkecimpung di market dan mempunyai track record yang baik,” ujar Rosan.

Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir menegaskan bahwa penunjukan tokoh-tokoh global dalam kepengurusan Danantara dilakukan untuk mengantisipasi risiko makroekonomi dan geopolitik yang semakin meningkat. Ia juga mengatakan bahwa semua anggota tim Danantara dipilih berdasarkan keahlian dan profesionalisme, bukan karena kepentingan politik. "Semoga hari ini bisa dijawab bahwa all professional, tidak ada titipan-titipan. Semua adalah yang terbaik di bidangnya, and global, ini juga penting," katanya.

KEMENTERIAN Koordinator Bidang Pangan menolak pengajuan Kementerian Perindustrian untuk mengimpor beras industri untuk kebutuhan 2026. “Ya berasnya banyak, masak impor,” kata politikus yang disapa Zulhas itu saat meninggalkan kantornya, di Graha Mandiri, Jakarta, Selasa, 16 Desember 2025.

Penolakan impor beras itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Tatang Yuliono, usai menghadiri rapat koordinasi tingkat menteri di kantor Kementerian Koordinator Pangan.

Rapat itu dihadiri oleh Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, serta jajaran eselon kementerian.

Tatan mengatakan Kementerian Perindustrian mengajukan impor beras industri sebanyak 380.952 ton untuk tahun depan. Namun usulan itu ditolak dalam rapat. Alasannya, kata Tatang, Indonesia sudah dapat memenuhi kebutuhan beras industri untuk 2026.

Selain kebutuhan industri, Tatang memastikan Indonesia tidak membuka keran impor untuk beras konsumsi. Tatang mengatakan kebijakan itu juga berlaku untuk zona perdagangan bebas seperti di Sabang, Aceh. “Tidak boleh. Pokoknya beras sudah swasembada dan tidak ada importasi beras konsumsi sama sekali,” kata dia.

Sepanjang Januari hingga Oktober 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya impor beras sebanyak 364,3 ribu ton dengan nilai transaksi US$ 178,5 juta. "Negara asal utama impor beras selama Januari hingga Oktober 2025 ini dari Myanmar, Thailand, dan India," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini di Jakarta, Senin, 1 Desember 2025, seperti dikutip dari Antara.

Menanggapi data impor beras dari BPS hingga Oktober 2025, Kementerian Pertanian menegaskan impor beras yang dimaksud BPS bukanlah jenis medium.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian Moch Arief Cahyono menjelaskan seluruh impor beras yang dilaporkan BPS pada tahun ini merupakan bagian dari kebijakan beras khusus dan beras industri berbasis neraca komoditas. "Tidak menyentuh konsumsi masyarakat umum," kata Arief dalam keterangan tertulis, Selasa, 2 Desember 2025.

Sementara itu Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional Indra Wijayanto menyatakan beras industri yang diimpor pada 2025 adalah beras menir untuk kebutuhan industri tepung beras dan bihun dan beras khusus, seperti Basmati atau Hom Mali.

Ekonom sektor pertanian Khudori mengatakan importasi menir untuk industri dilakukan karena Indonesia tidak memproduksi dalam jumlah besar. "Ada, tapi ketersediaannya menyebar dalam jumlah kecil-kecil di banyak penggilingan," kata dia.

Salah satu penyebab belum masifnya produksi karena biaya pengumpulan menir tergolong besar. Selain itu, menurut Khudori, kualitas menir impor masih lebih unggul dibandingkan dengan beras dalam negeri.

KEMENTERIAN Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) menolak usulan Kementerian Perindustrian yang mengajukan importasi beras industri pada tahun depan. “Tidak kami berikan untuk importasinya. Kita akan penuhi dari dalam negeri,” kata Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Tatang Yuliono di Graha Mandiri, Selasa, 16 Desember 2025.

Pernyataan itu disampaikan Tatang usai menggelar rapat koordinasi tingkat menteri di kantor Kementerian Koordinator Pangan. Rapat dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasantiserta jajaran eselon kementerian.

Tatan mengatakan sebenenarnya Kementerian Perindustrian mengajukan impor sebanyak 380.952 ton beras industri untuk tahun depan. Namun usulan itu ditolak dalam rapat. Alasannya, kata Tatang, Indonesia sudah dapat memenuhi kebutuhan beras industri untuk 2026.

Selain kebutuhan industri, Tatang memastikan Indonesia tidak membuka keran impor untuk beras konsumsi. Tatang mengatakan kebijakan itu juga berlaku untuk zona perdagangan bebas, seperti di Sabang, Aceh. “Tidak boleh. Pokoknya beras sudah swasembada dan tidak ada importasi beras konsumsi sama sekali,” kata dia.

Sepanjang Januari hingga Oktober 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya impor beras sebanyak 364,3 ribu ton dengan nilai transaksi US$ 178,5 juta. "Negara asal utama impor beras selama Januari hingga Oktober 2025 ini dari Myanmar, Thailand, dan India," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini di Jakarta, Senin, 1 Desember 2025, seperti dikutip dari Antara.

Menanggapi data impor beras dari BPS hingga Oktober 2025, Kementerian Pertanian menegaskan impor beras yang dimaksud BPS bukanlah jenis medium.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian Moch Arief Cahyono menjelaskan seluruh impor beras yang dilaporkan BPS pada tahun ini merupakan bagian dari kebijakan beras khusus dan beras industri berbasis neraca komoditas. "Tidak menyentuh konsumsi masyarakat umum," kata Arief dalam keterangan tertulis, Selasa, 2 Desember 2025.

Sementara itu, Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional Indra Wijayanto menyatakan beras industri yang diimpor pada 2025 adalah beras menir untuk kebutuhan industri tepung beras dan bihun dan beras khusus, seperti Basmati atau Hom Mali.

Ekonom sektor pertanian Khudori mengatakan importasi menir untuk industri dilakukan karena Indonesia tidak memproduksi dalam jumlah besar. "Ada, tapi ketersediaannya menyebar dalam jumlah kecil-kecil di banyak penggilingan," kata dia.

Salah satu penyebab belum masifnya produksi karena biaya pengumpulan menir tergolong besar. Selain itu, menurut Khudori, kualitas menir impor masih lebih unggul dibandingkan dengan beras dalam negeri.

KEMENTERIAN Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) menolak usulan Kementerian Perindustrian yang mengajukan importasi beras industri pada tahun depan. “Tidak kami berikan untuk importasinya. Kita akan penuhi dari dalam negeri,” kata Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Tatang Yuliono di Graha Mandiri, Selasa, 16 Desember 2025.

Pernyataan itu disampaikan Tatang usai menggelar rapat koordinasi tingkat menteri di kantor Kementerian Koordinator Pangan. Rapat dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasantiserta jajaran eselon kementerian.

Tatan mengatakan sebenenarnya Kementerian Perindustrian mengajukan impor sebanyak 380.952 ton beras industri untuk tahun depan. Namun usulan itu ditolak dalam rapat. Alasannya, kata Tatang, Indonesia sudah dapat memenuhi kebutuhan beras industri untuk 2026.

Selain kebutuhan industri, Tatang memastikan Indonesia tidak membuka keran impor untuk beras konsumsi. Tatang mengatakan kebijakan itu juga berlaku untuk zona perdagangan bebas, seperti di Sabang, Aceh. “Tidak boleh. Pokoknya beras sudah swasembada dan tidak ada importasi beras konsumsi sama sekali,” kata dia.

Sepanjang Januari hingga Oktober 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya impor beras sebanyak 364,3 ribu ton dengan nilai transaksi US$ 178,5 juta. "Negara asal utama impor beras selama Januari hingga Oktober 2025 ini dari Myanmar, Thailand, dan India," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini di Jakarta, Senin, 1 Desember 2025, seperti dikutip dari Antara.

Menanggapi data impor beras dari BPS hingga Oktober 2025, Kementerian Pertanian menegaskan impor beras yang dimaksud BPS bukanlah jenis medium.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian Moch Arief Cahyono menjelaskan seluruh impor beras yang dilaporkan BPS pada tahun ini merupakan bagian dari kebijakan beras khusus dan beras industri berbasis neraca komoditas. "Tidak menyentuh konsumsi masyarakat umum," kata Arief dalam keterangan tertulis, Selasa, 2 Desember 2025.

Sementara itu, Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional Indra Wijayanto menyatakan beras industri yang diimpor pada 2025 adalah beras menir untuk kebutuhan industri tepung beras dan bihun dan beras khusus, seperti Basmati atau Hom Mali.

Ekonom sektor pertanian Khudori mengatakan importasi menir untuk industri dilakukan karena Indonesia tidak memproduksi dalam jumlah besar. "Ada, tapi ketersediaannya menyebar dalam jumlah kecil-kecil di banyak penggilingan," kata dia.

Salah satu penyebab belum masifnya produksi karena biaya pengumpulan menir tergolong besar. Selain itu, menurut Khudori, kualitas menir impor masih lebih unggul dibandingkan dengan beras dalam negeri.

KEMENTERIAN Koordinator Bidang Pangan menyatakan tidak akan ada impor beras untuk kebutuhan konsumsi ataupun industri. Semua kebutuhan beras akan dipenuhi dari produksi dalam negeri.

“Semuanya bisa swasembada,” kata Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Tatang Yuliono, di Graha Mandiri, Jakarta, Selasa, 16 Desember 2025.

Pernyataan itu disampaikan Tatang usai menggelar rapat koordinasi tingkat menteri di kantor Kementerian Koordinator Pangan. Rapat itu dihadiri Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasantiserta, dan jajaran eselon kementerian.

Tatan mengatakan sebenenarnya Kementerian Perindustrian mengajukan impor sebanyak 380.952 ton beras industri untuk tahun depan. Namun usulan itu ditolak dalam rapat. Alasannya, kata Tatang, Indonesia sudah dapat memenuhi kebutuhan beras industri untuk 2026.

Selain kebutuhan industri, Tatang memastikan Indonesia tidak membuka keran impor untuk beras konsumsi. Tatang mengatakan kebijakan itu juga berlaku untuk zona perdagangan bebas seperti di Sabang, Aceh. “Tidak boleh. Pokoknya beras sudah swasembada dan tidak ada importasi beras konsumsi sama sekali,” kata dia.

Tatang mengatakan pemerintah akan kembali menggelar rapat neraca komoditas pada pekan depan untuk membahas kebijakan importasi pangan pada 2026. “(Rapat) ini akan diskors kembali sampai Menteri Perindustrian dan Menteri KKP hadir,” tutur Tatang.

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum (Kementerian PU) terus mempercepat penanganan dampak bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa pemulihan konektivitas menjadi prioritas utama pasca bencana di wilayah Sumatera, khususnya di Sibolga.

“Kementerian PU terus berusaha agar akses ini kembali fungsional secepat mungkin. Jalan dan jembatan merupakan urat nadi pergerakan masyarakat dan distribusi logistik,” kata Dody Hanggodo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 16 Desember 2025, seperti dikutip dari Antara.

Penanganan tanggap darurat masih difokuskan pada pembukaan akses jalan nasional serta pengendalian aliran sungai untuk mencegah dampak lanjutan dan penyediaan prasarana air bersih dan sanitasi.

Pada ruas jalan nasional Tarutung–Sibolga, penanganan longsor dilakukan secara intensif oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara bersama BBWS Sumatera II Medan, sejumlah BUMN Karya dan TNI.

Sebanyak 14 unit excavator, 1 unit dozer, 2 unit backhoe loader dan 3 unit wheel loader dikerahkan untuk mempercepat pembersihan material longsoran dan perbaikan badan jalan.

Hingga kini, di ruas Tarutung-Sibolga sepanjang 59 kilometer (km), penanganan di 131 titik longsor telah diselesaikan, dan jalur Tarutung–Batas Taput/Tapteng sepanjang 42 km sudah dapat dilalui kendaraan roda empat.

Sementara sepanjang 17 km lainnya masih dalam proses penanganan 7 titik longsor/jalan amblas secara bertahap dari arah Tarutung maupun dari arah Sibolga.

Kementerian PU, melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II Medan, juga melakukan penanganan darurat Sungai Aek Doras di Kota Sibolga untuk mengurangi risiko banjir susulan.

Pekerjaan ini dilaksanakan dengan dukungan alat berat dan bahan banjiran antara lain 1 unit excavator long arm, 1 unit excavator standar, serta beberapa unit dump truck. Dukungan juga diberikan oleh BUMN karya, yakni Nindya Karya, Wijaya Karya (WIKA), dan Dinas PU Kota Sibolga.

Selanjutnya, dari sisi dukungan logistik dan fasilitas darurat, Kementerian PU melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Utara, telah mengirimkan total 13 unit Hidran Umum (HU), 1 unit mobil tangki air, 1 unit biofilter, serta 2 unit toilet portabel untuk mendukung kebutuhan dasar masyarakat terdampak dan petugas di lapangan.

Kementerian PU terus berkomitmen untuk hadir di tengah masyarakat terdampak bencana dengan memastikan konektivitas jalan nasional segera pulih, pengendalian sungai berjalan optimal, serta dukungan infrastruktur dasar terpenuhi demi mempercepat pemulihan aktivitas warga dan perekonomian daerah. Untuk mempercepat mobilisasi, alat berat dibagi ke beberapa sektor penanganan.

WAKIL Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan Kementerian Pertanian akan fokus hilirisasi perkebunan dan meningkatkan produksi pertanian di dalam negeri. Target itu ingin dicapai setelah akhir tahun ini bisa mencapai swasembada beras.

"Hilirisasi perkebunan itu ada yang namanya peremajaan beberapa komoditas perkebunan kita. Sudah ada anggaranya Rp 9,9 triliun," katanya saat ditemui di kantor Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta, pada Selasa, 16 Desember 2025.

Sudaryono mengatakan hilirisasi perkebunan dilakukan salam tiga tahun untuk 11 komoditas, seperti tebu, kopi, kakao, pala, kelapa, gambir, dan lain-lain. Hilirisasi untuk menjadikan produk turunan melibatkan petani, perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan swasta.

Selain itu, kata Sudaryono, peningkatan produksi peternakan akan mengucurkan dana Rp 20 triliun yang diberikan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Peruntukannya pada kebutuhan pakan, pengadaan indukan, bibit, obat-obatan, vaksin, dan lain-lain.

Tujuan akhirnya adalah menyuplai kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). "Nanti peternakannya melibatkan Koperasi Desa Merah Putih, peternak lokal, yang diharapkan semua asosiasi ikut di dua program ini," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan Danantara menyiapkan investasi senilai Rp 20 triliun untuk membangun peternakan ayam guna memenuhi kebutuhan pangan MBG. Dana triliunan rupiah itu agar sekaligus dapat memperkuat pasokan ayam dan telur nasional.

“Kita akan buat seluruh Indonesia untuk menyuplai Badan Gizi Nasional (BGN),” kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dalam keterangan tertulis, Jumat, 7 November 2025.

Sudaryono mengklaim pada tahun ini Indonesia bisa mencapai target swasembada beras. Pada tahun depan tidak akan lagi melakukan impor bahan pokok tersebut untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. "Akhir tahun nanti kita akan capai swasembada karena nggak mungkin impor lagi," tuturnya.

PT PP (Persero) Tbk mengerahkan 46 personel lapangan dengan berbagai alat berap seperti excavator, bulldozer, crane 60 ton, dump truck, hingga chainsaw untuk memulihkan infrastruktur di Aceh dan Sumatera setelah rusak diterjang banjir dan longsor. BUMN tersbut menempatkan personelnya di titik paling terdampak sehingga pekerjaan bisa berjalan paralel.

Corporate Secretary PT PP Joko Raharjo mengatakan seluruh upaya dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan empati. “Kami memahami bahwa infrastruktur bukan sekadar jalan dan jembatan. Ini adalah akses bagi masyarakat untuk kembali ke rumah, menuju sekolah, mencari penghidupan, dan mendapatkan bantuan,” ujar Joko dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia pada Selasa, 16 Desember 2025.

Joko menjelaskan kerusakan infrastruktur di Aceh tercatat cukup kompleks dan tersebar. Pada ruas Bireuen – Bener Meriah – Takengon sepanjang 103 kilometer, akses terputus akibat rusaknya Jembatan Teupin Mane serta sejumlah jembatan lain, di antaranya Jembatan Enang-Enang, Weihni Rongka, Weihni Rongka II, Jamur Ujung, dan Alue Kulus. Selain itu, longsor besar terjadi di beberapa titik, yakni STA 15+700, 19+800, 22+100, dan 49+000.

Dalam keadaan darurat tersebut, PTPP menyelesaikan pemasangan jembatan Bailey sebagai jembatan darurat pengganti jembatan Teupin Mane dalam waktu 12 hari. Joko mengatakan jembatan ini menjadi jalur penting yang menghubungkan Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Bener Meriah, Takengon, dan wilayah tengah Aceh.

Akses ini vital untuk mobilitas orang dan barang antar wilayah seperti hasil perkebunan sayur dan buah. “Jembatan ini juga merupakan bagian dari jalur darat penting yang menghubungkan Medan (Sumatera Utara) dan Banda Aceh (Aceh) melalui Bireuen. Pulihnya jembatan artinya konektivitas antarkota/provinsi kembali berfungsi,” katanya.

Sementara itu, pada ruas utama Aceh Tamiang – Medan, dua titik longsor dengan total panjang sekitar 405 meter telah ditangani melalui penggalian, pembersihan material longsor, serta pembentukan jalur sementara. PTPP memastikan jalur ini kembali dapat dilalui dua arah secara bertahap sejak 5–15 Desember 2025.

Di Provinsi Sumatera Utara, Joko menambahkan, penanganan difokuskan pada sejumlah ruas strategis, antara lain Batas Aceh– Saragih–Manduamas–Barus, Sibolga–Barus, Tarutung–Sipirok, hingga Padang Sidempuan. Tercatat 11 titik longsor serta beberapa jembatan terdampak, termasuk Jembatan Aek Sibundong yang menjadi akses penting antarwilayah.

Joko mengatakan seluruh lokasi saat ini berada dalam tahap pembersihan material, galian, penimbunan, perapian badan jalan, serta proteksi lereng untuk memastikan konektivitas kembali stabil dan aman, baik bagi masyarakat maupun kendaraan logistik. “Progres signifikan telah terlihat di sejumlah titik, seperti STA 12+400, STA 4+400, kawasan Hajoran, serta ruas Sibolga–Sorkam–Barus, berkat pelaksanaan pekerjaan lapangan secara paralel,” kata dia.

Upaya tanggap darurat dan pemulihan infrastruktur di Aceh dan Sumatera Utara ini merupakan bagian dari Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan. Melalui program ini, PTPP membantu dalam situasi darurat, memulihkan akses dasar yang menjadi penopang kehidupan masyarakat, mulai dari jalur evakuasi, distribusi logistik, hingga mobilitas warga untuk kembali beraktivitas secara aman.