Upaya mencari sumber energi terbarukan terus berkembang di Indonesia. Salah satu inisiatif yang belakangan menarik perhatian adalah Bobibos, bahan bakar alternatif berbasis jerami.

Jerami yang selama ini kerap dianggap limbah pascapanen dan bahkan dibakar di sawah, ditawarkan sebagai sumber energi baru.

Inisiator Gree Merah Putih Fauzan Rachmansyah menilai upaya dan usaha masyarakat Indonesia dalam menciptakan energi terbarukan merupakan usaha yang bagus. Apalagi dengan inovasi Bobibos.

"Jerami bisa menjadi energi terbarukan itu memberikan dampak yang sangat positif,” kata Fauzan kepada wartawan, Senin (15/12/2025).

"Masyarakat akan berbondong-bondong menanam padi, padinya jadi beras dan dijual dan jeraminya yang selama ini para petani bingung mau diapakan bisa menjadi sesuatu nilai tinggi,” imbuhnya.

Tetapi, kata dia, ada juga petani yang memanfaatkan jerami untuk pakan sapi. Jadi, jika dikelola dengan benar, pendekatan ini berpotensi mengurangi pencemaran udara, menambah nilai ekonomi limbah pertanian, serta membuka lapangan kerja di desa.

Fauzan melanjutkan, di sisi kebijakan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai cukup memberikan perhatian terhadap isu lingkungan dan keberlanjutan.

Arah kebijakan yang menempatkan sustainability sebagai agenda penting membuka ruang bagi riset dan inovasi energi alternatif.

“Semakin banyak pihak yang melakukan riset dan mencari solusi, semakin besar peluang Indonesia menemukan jalan keluar dari persoalan energi dan lingkungan,” katanya.

Senada dengan Fauzan, pengamat otomotif Bebin Juana menilai, transisi energi merupakan keharusan strategis.

Namun, keberhasilan energi alternatif tidak dapat ditentukan oleh popularitas atau uji coba semata, melainkan oleh kesiapan skala ekonomi, pasokan bahan baku, dan kemampuan memenuhi kebutuhan nasional.

"Minyak bumi pasti akan habis. Tapi mencari penggantinya tidak bisa sekadar berdasarkan tren. Energi alternatif harus layak secara ekonomi, bisa diproduksi massal, dan tidak membebani konsumen," ujar Bebin.

Bebin mencontohkan, Brazil berhasil menggunakan energi terbarukan karena mereka surplus tebu dan didukung kebijakan negara yang konsisten. Bebin menilai Bobibos yang berdasarkan jerami memiliki potensi ke arah sana.

"Secara konsep, ada potensi karena jerami adalah limbah. Tapi kita belum tahu apakah jumlahnya cukup untuk kebutuhan nasional dan apakah pasokannya stabil. Yang penting itu kualitas dan volumenya harus konsisten," kata dia.

Jerami adalah residu pertanian yang selama ini tidak memiliki nilai ekonomi tinggi. Jika bisa diolah menjadi bahan bakar, itu akan mengurangi biaya bahan baku sekaligus memberi nilai tambah pada sektor pertanian.

Di Indonesia ada sekitar 11 juta hektare sawah dan tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tentu ini lebih mudah didapat daripada aren atau sawit.

Selain itu, Bebin menilai bahan bakar berbasis aren memiliki keterbatasan dari sisi volume dan kesinambungan pasokan. Kebutuhan energi nasional, kata dia, tidak hanya untuk kendaraan darat, tetapi juga sektor perikanan, logistik dan industri.

"Berapa banyak aren di Indonesia? Kebutuhan bahan bakar itu besar sekali, bukan hanya untuk kendaraan darat, tapi juga kapal nelayan. Lalu masyarakat di media sosial membandingkan dua hal ini secara sederhana, padahal kasusnya tidak sesederhana itu," tuturnya.

Untuk biodiesel, Bebin mengakui Indonesia surplus minyak sawit sehingga logis untuk dibuat. Tetapi nyatanya harus berhati-hati karena tidak ada merek mobil yang siap menerima B35.

"Ketika persentasenya dinaikkan terlalu tinggi, itu berbahaya. Tidak ada merek mobil yang siap menerima B35. Harus berhati-hati agar konsumen tidak rugi. Selain itu ada unsur politis dalam urusan kilang minyak dan kualitas BBM kita yang tertinggal dibanding negara lain," katanya.

PLN mengirimkan tower emergency melalui pesawat Hercules dan jalur darat–laut untuk mempercepat pemulihan jaringan listrik di Aceh pascabencana banjir bandang dan longsor.

Selaras dengan arahan pemerintah pusat, PLN mengerahkan seluruh sumber daya terbaik untuk memulihkan jaringan listrik di Aceh pascabencana banjir bandang dan tanah longsor. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa seluruh kekuatan perusahaan dikerahkan demi mempercepat proses recovery.

“Kami mendapat arahan dari Bapak Presiden bahwa seluruh kekuatan PLN harus dikerahkan untuk membantu pemulihan bencana di Aceh. Untuk itu, kami semua berkolaborasi,” ujar Darmawan, Senin (1/12/2025).

Salah satu langkah krusial PLN adalah pengiriman tower emergency dari Jakarta menuju Banda Aceh menggunakan pesawat Hercules TNI AU. Pengiriman juga dilakukan melalui jalur darat dan laut dengan dukungan penuh dari TNI AD dan Kepolisian.

Langkah ini menjadi faktor penting untuk mempercepat pembangunan ulang jaringan listrik yang rusak parah akibat bencana.

PLN bersama TNI dan Polri bahkan menyiapkan operasi udara menggunakan helikopter untuk mengangkut berbagai material ke titik-titik sulit yang tidak dapat ditembus kendaraan darat.

“Ada helipad yang perlu dibuka, dan di sana TNI dan Polri ikut membantu. Kekompakan ini menjadi kekuatan besar dalam percepatan pemulihan,” kata Darmawan.

Pemulihan listrik di Aceh berjalan dalam sinergi lintas instansi. Pemprov Aceh, Kodam Iskandar Muda, TNI AU, Polda Aceh, dan BPBD terlibat langsung di lapangan.

Selain infrastruktur kelistrikan, berbagai dukungan kemanusiaan turut disiapkan, mulai dari posko darurat, dapur umum, hingga pendistribusian bantuan.

“Seluruh komponen kekuatan Indonesia bergerak bersama. Semoga Aceh segera pulih,” kata Darmawan

Darmawan menambahkan dengan pengiriman tower emergency, dukungan alutsista TNI, serta kerja terpadu lintas sektor, PLN menargetkan proses pemulihan jaringan listrik di titik-titik terdampak bisa dipercepat secara signifikan.

"Kolaborasi total ini menjadi bukti komitmen negara untuk memastikan Aceh segera bangkit dan kembali terang," ujar Darmawan

Diwartakan sebelumnya, Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, menegaskan bahwa pemulihan listrik merupakan aspek mendesak karena sangat memengaruhi aktivitas masyarakat terdampak.

Ia mengapresiasi respons cepat PLN dan menyatakan pemerintah akan menambah dukungan helikopter dan logistik demi percepatan pemulihan.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menekankan pentingnya stabilisasi layanan publik, termasuk kelistrikan.

“Kebutuhan listrik ini sangat krusial. Pemerintah bersama TNI, Polri, dan PLN terus mempercepat pemulihan agar masyarakat segera merasakan kembali layanan listrik,” tutup Tito.

Indonesia mencatatkan tonggak baru dalam transformasi digital sektor komoditas dengan meluncurkan proyek tokenisasi aset perkebunan kelapa sawit terbesar di dunia. Inisiatif ini merupakan hasil kemitraan strategis antara PT Pratama Intercipta dari Indonesia dan perusahaan teknologi asal Dubai, Neurixor Primetech FZCO LLC.

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) berlangsung di Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Dubai, Jumat pekan lalu, dan disaksikan langsung oleh perwakilan diplomatik Indonesia. Kolaborasi ini menargetkan penghimpunan dana investasi hingga Rp200 miliar.

Proyek perdana akan melakukan tokenisasi pada lahan awal seluas 21.000 hektare, dengan rencana ekspansi bertahap hingga mencapai 500.000 hektare dalam lima tahun ke depan.

Komisaris Utama PT Pratama Intercipta, Steviani Tjandra, menyatakan langkah ini sebagai lompatan transformatif bagi sektor perkebunan yang selama ini dinilai konservatif.

“Kerja sama ini merupakan langkah transformasional bagi PT Pratama Intercipta. Melalui tokenisasi, sektor perkebunan Indonesia memasuki era baru yang lebih transparan, inklusif, dan terbuka bagi investasi global. Kami yakin langkah ini akan mempercepat pertumbuhan dan membuka akses nilai yang lebih besar bagi seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.

Di sisi lain, CEO Neurixor Primetech, Bayu Putro Utomo Onodera, menekankan peran teknologi blockchain dalam mendorong modernisasi industri komoditas.

“Kami merasa terhormat dipercaya untuk mendampingi PT Pratama Intercipta dalam proyek tokenisasi aset riil terbesar di dunia di sektor perkebunan. Ini menunjukkan bagaimana teknologi blockchain dapat menghadirkan modernisasi bagi industri tradisional sekaligus membuka akses investasi global yang aman dan terstruktur,” kata Bayu.

Dukungan kuat juga disampaikan oleh Pemerintah Indonesia. Konsul Jenderal RI untuk Dubai dan Emirat Utara, H.E. Denny Lesmana, menilai kesepakatan ini sebagai bukti kesiapan Indonesia berkompetisi di tingkat global.

“Dana investor di Timur Tengah sangat besar jumlahnya. Tantangan utama selama ini bukan kurangnya minat investor, melainkan kesiapan para investee dari Indonesia untuk hadir dengan standar global, struktur yang solid, dan eksekusi profesional. Hari ini, PT Pratama Intercipta menunjukkan bahwa Indonesia siap melangkah ke level tersebut,” tegas Denny.

Pendapat senada disampaikan Konsul Ekonomi KJRI Dubai, Wicaksono. Ia menyebut tokenisasi sebagai terobosan penting untuk meningkatkan daya saing nasional.

“Langkah PT Pratama Intercipta mengadopsi tokenisasi menjadi contoh nyata bagaimana inovasi dapat meningkatkan daya saing Indonesia di mata investor global. Kami berharap inisiatif seperti ini terus bertambah,” ujarnya.

Proyek ini menciptakan sinergi strategis antara kekuatan sektor perkebunan Indonesia dan dinamika ekosistem inovasi digital Dubai. Keberhasilannya diprediksi akan membuka era baru tokenisasi aset riil berskala besar di pasar komoditas global.

Pertamina Patra Niaga memastikan seluruh langkah yang diperlukan terus dioptimalkan untuk menjaga kelancaran suplai BBM kepada masyarakat. Hal ini dilakukan menyusul tertundanya proses sandar dua kapal pengangkut BBM yang sejak 23 November 2025 belum dapat melakukan bongkar muat akibat cuaca ekstrem di perairan Belawan.

Selama tiga hari terakhir, kondisi gelombang tinggi dan angin kencang di area Single Point Mooring (SPM) Belawan menyebabkan dua kapal yang membawa pasokan Pertalite dan Biosolar belum dapat sandar, meskipun secara posisi keduanya sudah berada di titik siap sandar. Proses tidak dapat dilakukan karena aspek keselamatan operasional menjadi prioritas utama ketika cuaca berada pada kategori tidak aman.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menegaskan bahwa Pertamina Patra Niaga mengambil langkah kesiapsiagaan cepat untuk menjaga distribusi energi bagi masyarakat tetap berjalan optimal.

“Kami melakukan pemantauan intensif dan penyesuaian pola suplai sesuai kondisi di lapangan, termasuk koordinasi erat dengan pemerintah daerah, aparat, serta pihak penanganan kebencanaan,” ujar Roberth.

Pertamina mengimbau masyarakat agar tidak panik dan tetap membeli BBM maupun LPG sesuai kebutuhan. “Kami memastikan seluruh langkah percepatan terus dilakukan, dan suplai diharapkan akan segera kembali normal begitu kondisi cuaca memadai untuk proses sandar,” tambah Roberth.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fahrougi Andriani Sumampouw, menjelaskan bahwa Pertamina Patra Niaga terus melakukan percepatan mitigasi agar distribusi BBM tetap terjaga.

“Pertamina melakukan segala upaya yang diperlukan untuk memastikan suplai tetap aman. Kami telah menyiapkan alih suplai dari Fuel Terminal terdekat serta meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Saat ini tantangan terbesar adalah kondisi cuaca ekstrem yang membuat proses sandar belum dapat dilakukan,” ungkap Fahrougi.

Sebagai bentuk mitigasi, Pertamina telah melakukan alih suplai (RAE) Pertalite dan Biosolar dari IT Lhokseumawe, FT Siantar, dan IT Dumai. Skema prioritas penyaluran juga diterapkan untuk menjaga ketersediaan di SPBU yang memasuki kategori stok kritis. Selain itu, penyaluran produk alternatif seperti Pertamax dan Pertamina Dex turut dimaksimalkan untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat selama proses pemulihan suplai.

Pertamina juga berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan aparat terkait untuk memastikan situasi di lapangan tetap kondusif. Apabila cuaca mulai memungkinkan dan proses sandar dapat dilakukan hari ini, maka penyaluran Biosolar diperkirakan kembali normal malam (26/11), sementara Pertalite diproyeksikan normal pada hari ini (27/11).

Fahrougi mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, membeli BBM dan LPG sesuai kebutuhan, serta selalu berhati-hati saat melintas di jalur yang masih dalam penanganan. Jika terdapat kendala layanan, silakan hubungi Pertamina Contact Center 135.

Pertamina Patra Niaga akan terus mengawal kondisi suplai energi hingga situasi di lokasi terdampak kembali normal sepenuhnya.

Pemerintah Kabupaten Siak, Riau, membuat forum khsusus untuk kemajuan sektor kelapa sawit.

Forum ini mempertemukan pemerintah daerah, petani, koperasi, dan pemangku kepentingan untuk mempercepat akses pendanaan pusat dan memperkuat koordinasi lintas sektor.

“Jadi ini kita namakan sebagai forum percepatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui program peremajaan dan pengembangan perkebunan sawit rakyat berkelanjutan di Kabupaten Siak,” kata Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli saat membuka forum, Rabu (26/11).

Afni menjelaskan forum ini dibentuk bertujuan mencari solusi persoalan yang dihadapi para petani sawit seperti kebutuhan perkebunan hingga infrastruktur jalan produksi yang harus dipenuhi.

"Peluang pendanaan ini justru tersedia luas di pusat, khususnya melalui BPDP," ujarnya.

Kebutuhan dasar demi keberlangsungan sawit rakyat di Siak memang harus dipenuhi. Sebab, dari luasan lahan perkebunan sawit di Siak didominasi oleh perkebunan rakyat sekitar 220.974 hektar.

Namun banyak persoalan mendasar yang dikeluhkan masyarakat seperti pembangunan jalan produksi yang tidak bisa ditangani sepenuhnya oleh APBD Siak.

“Mari kita perjuangkan bersama-sama, kita jemput, karena anggarannya sudah tersedia. Perjuangan kita harus lewat non-APBD,” ungkapnya.

Afni juga tidak tidak menampik bahwa capaian Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) di Siak masih rendah, baru sekitar 1.226 hektar atau 0,6 persen dari total potensi.

Ia menilai hambatan ini dipengaruhi karena keterbatasan SDM, perubahan regulasi, dan lemahnya koordinasi kelembagaan petani.

“Nah, forum ini harus hidup. Kita harus menyesuaikan dengan setiap perubahan kebijakan dari pusat. Dan jangan tinggalkan petani kita meraba-raba sendirian,” tegas Afni.

Bahkan Afni meminta agar dibentuk sekretariat kecil forum di bawah Bapperida sehingga ada ruang konsultasi bagi petani dan koperasi yang kesulitan menyiapkan dokumen teknis, terutama terkait program peremajaan sawit rakyat (PSR) dan Sarpras.

“Kita pemerintah ini simpul dari semua kepentingan. Tugas kita membantu, mempermudah, bukan menyulitkan,” tambahnya.

Sementara Kepala Bidang Ekonomi dan SDA di Bapperida, Andi Darmawan, ST, MT menegaskan forum ini menjadi ruang penting untuk mempercepat proses administrasi proposal PSR, Sarpras, dan berbagai bantuan perkebunan sawit lainnya.

Andi juga mengaku banyak proposal petani dan koperasi selama ini tertunda karena kendala teknis seperti penyusunan peta, gambar, dan perhitungan teknis jalan produksi.

“Kendala utama yang disampaikan petani adalah mereka tidak bisa membuat peta dan gambar. Melalui sekretariat forum ini, kita bisa meminta bantuan ke Dinas PU Tarukim Siak untuk menghitung dengan sertifikasi teknis yang dibutuhkan,” jelasnya.

Holding Perkebunan PTPN III (Persero) melui Sub Holding PTPN IV mendapat kepercayaan sebagai mitra pelatihan lapangan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor perkebunan, setelah BP3MI dan Balai Pelatihan Pertanian Lampung (BAPELTAN) menetapkan Kebun Rejosari, Regional VII, sebagai lokasi praktik lapangan untuk pelatihan budidaya sawit modern.

Pelatihan yang digelar pada beberapa Waktu lalu ini diikuti ratusan peserta yang dipersiapkan bekerja di perkebunan kelapa sawit di Malaysia.

Materi pelatihan mencakup tahapan budidaya dari hulu hingga hilir, mulai dari perbenihan, persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemupukan, hingga teknik panen dan pengelolaan hasil panen. Seluruh sesi dilakukan dalam bentuk praktik langsung agar peserta mengenal proses kerja sebenarnya di perkebunan sawit.

Direktur Utama PTPN IV Jatmiko K. Santosa menyatakan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya perusahaan mendukung penyiapan tenaga kerja Indonesia yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri.

"Sektor perkebunan kelapa sawit terus membutuhkan tenaga kerja terampil. Melalui kerja sama ini, peserta memperoleh gambaran langsung mengenai standar kerja dan proses operasional di kebun sawit skala besar," ujar Jatmiko.

Ia menambahkan bahwa penyediaan area kebun sebagai tempat praktik lapangan bertujuan memberi pengalaman nyata bagi peserta sebelum memasuki dunia kerja internasional.

“Kami berharap pengetahuan dasar yang diperoleh di kebun PTPN IV dapat membantu peserta beradaptasi lebih cepat saat bertugas di negara tujuan," imbuhnya.

Dalam kesempatan terpisah, SEVP Operation PTPN IV menjelaskan bahwa pelatihan disusun untuk memperkenalkan sistem kerja perkebunan yang mengedepankan keselamatan, efisiensi, dan ketelitian.

“Para peserta diperkenalkan alur operasional, struktur kerja kebun, serta risiko-risiko yang perlu diperhatikan dalam pekerjaan," ungkapnya.

Sementara itu, Widyaiswara BAPELTAN Lampung Suhadi Saptoyo mengapresiasi kolaborasi yang telah berjalan. Ia menilai praktik lapangan memberi nilai tambah bagi peserta, terutama karena sektor perkebunan di luar negeri sangat menekankan keterampilan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Ilmu praktik menjadi bekal penting bagi calon PMI. Peserta bisa melihat langsung bagaimana pekerjaan dijalankan di lapangan, termasuk standar keselamatan dan cara kerja yang sesuai prosedur,” ujarnya.

BP3MI dan BAPELTAN menilai pelatihan ini relevan dengan meningkatnya permintaan tenaga kerja perkebunan di Malaysia dan negara lain yang mengandalkan tenaga kerja asing di sektor kelapa sawit.

Program pelatihan ini diharapkan membantu calon PMI beradaptasi dengan tuntutan industri sawit global. Dengan pendekatan berbasis praktik, peserta memperoleh pengalaman awal mengenai kondisi kerja di perkebunan skala besar sehingga dapat mempersiapkan diri sebelum berangkat ke negara tujuan.

Kegiatan di Rejosari ditutup dengan sesi diskusi antara peserta dan instruktur lapangan, yang menjadi ruang bagi peserta untuk mengonfirmasi hal teknis, memahami budaya kerja, serta membangun kesiapan menghadapi tantangan kerja di luar negeri.

Kolaborasi PTPN IV, BP3MI, dan BAPELTAN ini diharapkan dapat terus berlanjut untuk memastikan penyiapan SDM yang kompeten dan siap bersaing di sektor perkebunan internasional.

PT PLN Indonesia Power (PLN IP) resmi meluncurkan Beyond Energy Solution, sebuah inisiatif yang menandai transformasi perusahaan dari penyedia listrik menjadi mitra solusi energi terintegrasi. Program ini dirancang untuk menjawab tantangan global terkait dekarbonisasi dan digitalisasi, sekaligus memperkuat komitmen Indonesia menuju energi bersih.

Direktur Utama PLN Indonesia Power, Bernadus Sudarmanta, mengatakan melalui inisiatif ini, PLN IP menawarkan solusi energi terintegrasi yang melampaui penyediaan listrik dalam bentuk kWh.

Adapun, fokus dari inisiatif tersebut mencakup layanan yang mendukung dekarbonisasi, efisiensi, dan digitalisasi. Produk yang ditawarkan meliputi Operation & Maintenance (O&M) untuk pengelolaan pembangkit listrik berstandar tinggi, Maintenance, Repair & Overhaul (MRO), solusi PLTS mulai dari studi kelayakan hingga EPC dan penyediaan panel surya Tier-1, perdagangan karbon melalui penyediaan SPE-GRK terverifikasi, serta digitalisasi dan manajemen aset melalui penerapan Reliability and Efficiency Optimization Center (REOC) berbasis kecerdasan buatan.

"PLN IP juga menghadirkan pelatihan dan pengembangan SDM yang telah bekerja sama dengan klien internasional, termasuk Petros Malaysia, serta layanan manajemen energi primer dan kepelabuhanan untuk pengelolaan rantai pasok energi primer, mencakup biomassa untuk co-firing," ujar Bernardus dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (25/11/2025).

Bernardus, menegaskan kesiapan perusahaan memimpin transformasi energi nasional.

“Dunia energi berubah cepat. Pelanggan kini menuntut energi yang bersih, efisien, dan didukung layanan digital yang andal. Beyond Energy Solution adalah komitmen kami untuk memimpin perubahan ini. Kami memposisikan PLN IP sebagai mitra strategis yang menyediakan solusi cerdas untuk dekarbonisasi dan efisiensi energi,” ujarnya.

Program ini tidak hanya menyasar sektor industri, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Solusi PLTS memungkinkan rumah tangga dan UMKM mengakses energi bersih dengan biaya lebih terjangkau. Perdagangan karbon membantu perusahaan menekan emisi, sementara digitalisasi pembangkit meningkatkan keandalan pasokan listrik bagi kegiatan ekonomi dan sosial.

Inisiatif ini sejalan dengan Asta Cita pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang berdaya saing, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Melalui Beyond Energy Solution, PLN IP memperkuat peran dalam mendukung transformasi energi sekaligus memastikan manfaatnya dirasakan hingga ke tingkat masyarakat.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama manajemen Posco International, GS Caltex, Wakil Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, dan Wali Kota Balikpapan H. Rahmad Mas'ud, meresmikan pabrik pengolahan turunan minyak sawit milik PT AGPA Refinery Complex (ARC), Rabu (19/11/2025). Peresmian berlangsung di Kawasan Interport Business Park, Kariangau, Balikpapan.

ARC yang merupakan investasi dari Korea Selatan ini digadang-gadang menjadi salah satu penopang hilirisasi industri sawit di Kalimantan Timur.

Dalam sambutannya, Wamen ESDM menyampaikan selamat dan apresiasi atas penerapan teknologi yang efisien dan ramah lingkungan di fasilitas baru tersebut.

Ia menekankan bahwa komitmen perusahaan terhadap keselamatan kerja dan keberlanjutan lingkungan sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam membangun kawasan industri yang tertata, aman, dan berwawasan lingkungan.

Hadirnya teknologi bersih dan sistem pengolahan modern yang diusung PT ARC merupakan langkah maju bagi transformasi industri pengolahan di daerah.

“Dengan kapasitas produksi hingga 500 ribu ton per tahun, kami berharap PT AGPA Refinery Complex mampu memberikan nilai tambah signifikan bagi hilirisasi sawit nasional, memperkuat rantai pasok industri, serta meningkatkan daya saing daerah,” ujar Wamen usai peresmian.

Wamen ESDM juga menegaskan bahwa pembangunan industri pengolahan tidak hanya dinilai dari kemampuan produksinya, tetapi juga dari kontribusinya terhadap masyarakat sekitar. Pemerintah berharap kehadiran fasilitas ini dapat membuka lapangan kerja baru, mendukung pemberdayaan masyarakat lokal, dan memperkuat sinergi dengan lingkungan.

“Industri yang tumbuh itu penting, tapi industri yang tumbuh bersama masyarakat itu jauh lebih bermakna,” tegasnya. “Pembangunan bukan hanya soal berdirinya gedung dan mesin, tetapi bagaimana kehadirannya dapat memberi manfaat bagi banyak orang.”

ARC Siap Jadi Pusat Produksi Biofuel Berkapasitas 500 Ribu Ton per Tahun

Di sisi lain, manajemen PT ARC menyatakan bahwa fasilitas ini didukung oleh sumber daya manusia profesional dan sistem manajemen berstandar internasional. Perusahaan menargetkan produksi yang stabil, efisien, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun ekspor.

Keberadaan ARC dinilai menjadi angin segar bagi penguatan sektor energi terbarukan berbasis sawit, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan dunia terhadap produk ramah lingkungan. ARC ditargetkan menjadi pusat produksi strategis dalam mendukung industri energi bersih Indonesia.

Presiden Direktur sekaligus CEO Posco International, Kye In Lee, mengatakan ARC merupakan langkah penting untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia.

“ARC akan memberikan nilai tambah bagi industri sawit nasional. Tidak hanya menghasilkan bahan baku, tetapi juga menciptakan value chain melalui proses pemurnian dan pengolahan berstandar tinggi,” ujarnya.

Ia menambahkan, pembangunan ARC merupakan kelanjutan dari kerja sama panjang antara Posco Group dan Indonesia, termasuk dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit di Papua.

“Peresmian hari ini adalah bukti nyata kepercayaan dan kolaborasi yang terus kami bangun,” kata Kye.

Proyek ARC merupakan sinergi antara GS Caltex, pemilik teknologi energi kelas dunia, dengan jaringan global Posco International. Melalui fasilitas ini, perusahaan berkomitmen mendukung transisi energi bersih dan pengembangan industri kelapa sawit yang berkelanjutan.

Komitmen untuk Transformasi Energi Hijau

Pada kesempatan yang sama, President & CEO GS Caltex, Saehong Hur, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Pemerintah Indonesia, khususnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Balikpapan, atas dukungan penuh sejak tahap investasi hingga penyelesaian pembangunan.

“Dukungan dan kerja sama dari pemerintah memungkinkan proyek ini berjalan lancar dan akhirnya dapat kita resmikan hari ini,” ujar Saehong Hur.

Ia menjelaskan bahwa GS Caltex berkomitmen penuh terhadap Transformasi Hijau (Green Transformation), termasuk pengurangan emisi gas rumah kaca dan pengembangan teknologi energi bersih seperti hidrogen, CCUS, daur ulang plastik, dan energi terbarukan berbasis biomassa.

Sejak 2010, GS Caltex juga telah membangun bisnis biofuel melalui CS Bio, yang memasok produk ramah lingkungan ke berbagai negara. Saat ini perusahaan memperluas produksi ke bahan bakar generasi baru seperti bio-avtur dan bahan bakar kapal berbasis bio.

Menurut Saehong Hur, pabrik ARC yang diresmikan ini akan mengolah minyak sawit menjadi berbagai produk bernilai tambah seperti minyak nabati dan bahan bakar bio, yang sebagian besar akan diekspor.

“Kami berharap fasilitas ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja di Kalimantan Timur,” katanya.

Ia menambahkan bahwa ekspansi bisnis biofuel GS Caltex di Indonesia merupakan strategi utama dalam memperkuat fondasi bisnis internasional perusahaan, termasuk penguasaan rantai nilai mulai dari bahan baku hingga pemurnian dan distribusi global.

“Kami berharap kolaborasi ini menjadi contoh nyata bagaimana industri dapat berperan dalam transisi energi dan pembangunan ekonomi berkelanjutan,” tutur Saehong Hur.

Saehong Hur menegaskan komitmen GS Caltex dan POSCO International untuk terus memperkuat kerja sama dengan Indonesia dalam membangun ekosistem bioindustri yang ramah lingkungan.

Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, menjadi salah satu pelopor tata kelola komoditas berkelanjutan di Indonesia. Melalui penerapan pendekatan yurisdiksi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), pemerintah daerah bersama masyarakat dan organisasi masyarakat sipil membangun model tata kelola yang menggabungkan perlindungan hak masyarakat dengan praktik kebun sawit lebih bertanggung jawab.

Sejak memulai proses sertifikasi yurisdiksi, Seruyan menghadapi warisan izin-izin perkebunan kelapa sawit yang terbit sejak 2007. Beberapa izin tersebut masih menyisakan persoalan terkait hak masyarakat dan tata kelola lingkungan, yang hingga kini tampak melalui dinamika sosial dan proses penyelesaian konflik lahan.

Tantangan ini juga memperlihatkan keterbatasan kapasitas dialog antara masyarakat dan perusahaan, sehingga mendorong pemerintah kabupaten dan mitra untuk memperkuat kemampuan negosiasi seluruh pihak.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Seruyan mengembangkan berbagai inovasi kelembagaan, termasuk panduan penyelesaian konflik perkebunan, prosedur penanganan pengaduan, unit lintas sektor, serta sistem daring untuk registrasi dan pemantauan konflik.

Upaya ini diperkuat oleh sejumlah regulasi, di antaranya Peraturan Bupati No. 11/2021, Peraturan No. 48/2022, dan SK Bupati No. 188.45/190/2023 yang menjadi landasan hukum penanganan konflik secara transparan dan akuntabel.

Kolaborasi multipihak melalui platform bersama yang melibatkan pemerintah kabupaten, perusahaan, serta organisasi seperti CNV-International, HCVN, SPKS, Forest Peoples Programme (FPP), dan Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari (YMKL) turut mendorong penguatan tata kelola ini.

Namun perubahan paling signifikan justru berawal dari desa. Pada 2022, pemerintah dan masyarakat meluncurkan gerakan Gawi Bapakat sebagai wadah kolaboratif untuk memastikan pembangunan desa berjalan secara inklusif dan berkeadilan. Melalui gerakan ini, Seruyan berhasil membangun jaringan paralegal desa, yang kini hadir di lebih dari 50 desa dan menjadi salah satu jaringan paralegal desa terbesar di Indonesia.

Para paralegal bertugas mendokumentasikan kasus, memfasilitasi mediasi, serta memastikan proses pembangunan menghormati hak masyarakat, termasuk penerapan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) di wilayah masyarakat adat.

Pada 2025, jaringan paralegal ini memperkuat diri melalui pembentukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Hatantiring. Lembaga ini menyediakan pelatihan, pendampingan hukum, serta akses bantuan hukum pemerintah untuk memastikan layanan hukum menjangkau hingga tingkat desa. Subkelompok kerja sosial di tingkat kabupaten juga dibentuk untuk memperluas fokus pada isu-isu seperti hak pekerja, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan masyarakat adat.

Dari tapak, sejumlah tokoh menegaskan bahwa perubahan yang terjadi di Seruyan tumbuh dari pengalaman dan kerja kolektif masyarakat. Dr. Marcus Colchester, antropolog sosial dan pendamping masyarakat adat selama lebih dari empat dekade, mengakui bahwa pada awal pendampingan, timnya sempat skeptis dengan efektivitas sistem yang dibangun. Namun menurutnya, Seruyan kini menunjukkan kemajuan luar biasa, baik dari sisi perubahan regulasi, perspektif, maupun mobilisasi masyarakat. Ia menyoroti peran penting perempuan sebagai penggerak perubahan di wilayah tersebut.

Rija’el Pahlepi, Ketua LBH Hatantiring sekaligus paralegal dari Desa Pematang Limau, menjadi contoh bagaimana perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Setelah 15 tahun bekerja di perkebunan sawit, ia pulang ke desa dan belajar hukum hingga akhirnya memimpin gerakan akses keadilan di tingkat desa. Ia menegaskan bahwa para paralegal berupaya melakukan perubahan dari apa yang mampu mereka jangkau, sembari berharap kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan mitra seperti Kaleka terus berlanjut.

Sementara itu, Thomas P. G. Tukan, Manajer Tata Kelola Gawi Bapakat, menyebut Seruyan sebagai satu-satunya kabupaten dengan jaringan paralegal desa terbesar di Indonesia, dengan lebih dari 300 paralegal di 79 desa. Menurutnya, jaringan ini tidak dibentuk dari atas, tetapi tumbuh sebagai gerakan akar rumput yang memperjuangkan keadilan dan kemudian membangun institusinya sendiri.

Sebagai bagian dari upaya berbagi pembelajaran, sebuah seminar bertajuk “Memperjuangkan Hak Masyarakat Desa — Pembelajaran dari Seruyan dalam Pendekatan Yurisdiksi Berkelanjutan” diselenggarakan pada 17 November 2025 di Jakarta.

Seminar ini menghadirkan Dr. Marcus Colchester, Thomas P. G. Tukan, dan Rija’el Pahlepi untuk membahas perjalanan Seruyan dalam mengintegrasikan keadilan sosial ke dalam tata kelola perkebunan berkelanjutan, termasuk tantangan dan pembelajaran penting dari proses ini.

Perubahan di Seruyan masih terus berlangsung. Namun satu hal kini semakin jelas: kabupaten ini sedang menjemput keadilan, langkah demi langkah, dimulai dari desa dengan masyarakat sebagai penggerak utamanya.

Kepatuhan perusahaan perkebunan sawit di Kalimantan Tengah (Kalteng) terhadap kewajiban pembangunan kebun plasma kembali menjadi sorotan.

Laporan terbaru TuK Indonesia bersama Pusat Studi Agraria LRI Sosek IPB University menemukan bahwa sebagian besar perusahaan masih mengabaikan tanggung jawab sosial tersebut.

Dalam laporan yang dipaparkan di Jakarta, Selasa (18/11/2025), terungkap bahwa sebanyak 59 dari 185 perusahaan sawit di Kalteng, atau sekitar 32 persen, belum membangun kebun plasma sama sekali.

Padahal, kewajiban menyediakan kebun plasma telah diatur sejak dekade 1990-an melalui berbagai skema dan menjadi salah satu pilar hubungan antara perusahaan dan masyarakat.

Selain itu, 85 perusahaan lainnya hanya membangun kebun plasma dengan luasan kurang dari 20 persen dari kewajiban minimal sesuai regulasi.

Temuan ini memperkuat dugaan bahwa kepatuhan perusahaan terhadap aturan plasma masih rendah dan cenderung tidak transparan.

Kepala Departemen Advokasi dan Pendidikan Publik TuK Indonesia, Abdul Haris, mengungkapkan bahwa banyak perusahaan berdalih tidak memiliki kewajiban menyediakan plasma. Mereka mengklaim perizinan usaha terbit pada periode yang tidak tercakup oleh aturan plasma.

“(Mereka menganggap) perizinan mereka tidak terkait dengan tahun di mana berlakunya peraturan yang mewajibkan pembangunan plasma. Padahal kalau kami telusuri, regulasi tentang kewajiban plasma sudah ada sejak tahun 90-an,” ujar Haris.

Ia menilai rendahnya kepatuhan plasma menunjukkan lemahnya penegakan aturan dan rendahnya akuntabilitas perusahaan.

“Ini berdampak langsung pada masyarakat di sekitar perkebunan yang seharusnya mendapat manfaat ekonomi dari skema plasma,” tambahnya.

Plasma merupakan kewajiban yang mensyaratkan perusahaan perkebunan menyediakan sebagian dari areal konsesi untuk dikelola masyarakat sebagai mitra. Skema ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan petani, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi potensi konflik lahan.

Namun, temuan ini menunjukkan bahwa implementasi plasma justru masih jauh dari harapan. Minimnya transparansi perusahaan, lemahnya pengawasan, serta perbedaan interpretasi regulasi disebut menjadi faktor penyebab.

Haris menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kepatuhan plasma oleh pemerintah dan otoritas terkait.

“Tanpa kepastian dan pengawasan yang kuat, masyarakat akan terus dirugikan dan tujuan utama kebijakan plasma tidak akan tercapai,” katanya.

Laporan TuK Indonesia dan LRI Sosek IPB ini diharapkan dapat menjadi dasar pembenahan tata kelola perkebunan sawit, terutama dalam memastikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal sebagai penerima hak plasma.

Proses perizinan perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan menghadapi tantangan besar akibat birokrasi yang kompleks dan tumpang tindih regulasi.

Alhasil, kondisi ini membuat sejumlah perusahaan yang seharusnya patuh tetap menghadapi risiko administratif.

Togu Rudian Saragih, Ketua Bidang Budidaya Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementerian Pertanian, menyebutkan, dari 185 perusahaan sawit yang terdata di Kalimantan Tengah, 94 perusahaan belum memiliki sertifikasi ISPO meski sudah memiliki izin lingkungan dan Hak Guna Usaha (HGU).

“Kendala utama adalah proses perizinan yang panjang, terutama di kawasan hutan. Walaupun perusahaan sudah memenuhi sebagian persyaratan administratif, mereka tetap tidak lolos karena adanya tumpang tindih regulasi dan status kawasan yang berubah,” ujar Togu di Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Selain itu, beberapa kasus menunjukkan bahwa perusahaan sudah memiliki dokumen lengkap, namun penetapan kawasan hutan yang baru menyebabkan izin mereka harus dievaluasi ulang.

"Hal ini menimbulkan kerugian administratif dan menunda kontribusi perusahaan terhadap penerimaan negara," ucapnya.

Para narasumber dari Pusat Studi Agraria LRI SOSEK IPB University, Bayu Eka Yulian dan Abdul Haris dari TuK Indonesia menekankan perlunya penyederhanaan perizinan dan mekanisme monitoring yang lebih transparan, termasuk melalui exclusion list.

Mekanisme ini memungkinkan perusahaan yang gagal memenuhi kewajiban administratif teridentifikasi, sekaligus memberikan ruang bagi perbaikan dan kepatuhan berkelanjutan.

Togu menambahkan, pemerintah tengah berupaya memperbaiki tata kelola perizinan dengan pusat satu atap dan standar yang lebih jelas agar perusahaan tidak lagi menghadapi ketidakpastian hukum.

Meski begitu, dia tak menampik bahwa implementasi di lapangan masih memerlukan waktu, terutama di wilayah dengan kondisi tata ruang yang kompleks.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan minyak sawit akan terus memainkan peran kunci sebagai kekuatan ekonomi nasional. Pasalnya komoditas ini merupakan sumber pendapatan, energi, dan inovasi.

Pada September 2025, minyak sawit berkontribusi terhadap surplus neraca perdagangan Indonesia sebesar USD4,34 miliar dengan volume ekspornya mencapai 28,66 juta ton, meningkat 11,26% dibandingkan tahun lalu.

Harga rata-rata minyak sawit mentah dan tandan buah segar juga tetap di atas Rp3 ribu per kilogram sehingga berdampak positif bagi produsen dan jutaan petani kecil.

Ini disampaikan Menko Airlangga ketika memberikan sambutan secara virtual dalam The 21st Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2025 and 2026 Price Outlook yang mengangkat tema “Navigating Complexity, Driving Growth: Governance, Biofuel Policy, and Global Trade”, di Bali, Kamis (13/11/2025).

"Kita tidak boleh berhenti pada ekspor bahan mentah. Melalui strategi hilirisasi, kita ingin meningkatkan nilai tambah, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan memperkuat industri kita," ucapnya, dikutip dari siaran pers Kemenko Perekonomian, Jumat (14/11).

Dalam rangka hilirisasi, Indonesia sedang mengubah minyak sawit menjadi energi bersih yakni melalui program mandatori biodiesel yang saat ini merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Pada 2024, Indonesia telah menerapkan Program B40 yang telah berhasil mengurangi impor bahan bakar fosil lebih dari 15,6 juta kiloliter dan mengurangi emisi gas rumah kaca sekitar 41,46 juta ton setara CO₂.

“Saat ini, kami juga sedang mempersiapkan tahap selanjutnya, yaitu penggunaan Bahan Bakar Penerbangan Berkelanjutan (Sustainable Aviation Fuel/SAF) berbasis kelapa sawit. Salah satu contoh yang baik adalah kerja sama antara PT Pindad dan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dalam Pengembangan Fasilitas Produksi Industri Pertahanan. Inisiatif ini akan memanfaatkan sumber daya lokal, termasuk material berbasis minyak sawit,” jelas Menko Airlangga.

Untuk memastikan daya saing dan keberlanjutan, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 untuk memperkuat sertifikasi Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) yang memastikan produk minyak sawit Indonesia sudah sesuai standar lingkungan dan global.