Bisnis.com, JAKARTA – Gejolak di pasar modal domestik berisiko menggugurkan peluang yang terbuka lebar saat jumlah investor naik signifikan. Di tengah tekanan berlapis, manajer investasi (MI) pun tidak hanya dituntut mampu meracik portofolio yang impresif, tetapi juga menjaga asa investor di pasar modal RI.

Data Bursa Efek Indonesia (BEI) per akhir 2025, menunjukkan jumlah investor di pasar modal RI telah menyentuh 20.042.365 single investor identification (SID). Realisasi itu mencerminkan pertumbuhan signifikan, sebesar 34,8% year-on-year (YoY) dibandingkan periode yang sama 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — China masih menjadi mitra dagang Indonesia, baik dari sisi ekspor maupun impor, di tengah surat protes yang dilayangkan Kamar Dagang China (China Chamber of Commerce in Indonesia) kepada Presiden Prabowo Subianto terkait iklim investasi di Tanah Air.

Dalam surat tersebut, Kadin China meminta pemerintah memperbaiki kepastian dan kenyamanan berusaha bagi investor asal Negeri Panda. Mereka menilai pelaku usaha menghadapi kebijakan yang semakin ketat, penegakan hukum berlebihan, hingga praktik korupsi dan pemerasan oleh aparat.

Bisnis.com, JAKARTA — Potensi pembebasan pajak kendaraan listrik yang didorong pemerintah pusat melalui Surat Edaran (SE) oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dapat menjadi angin segar bagi industri pembiayaan atau multifinance.

Untuk diketahui, Mendagri Tito Karnavian memerintahkan seluruh gubernur untuk membebaskan pajak kendaraan listrik. Keputusan tertuang dalam SE Nomor 900.1.13.1/3764/SJ tentang Pemberian Insentif Fiskal berupa Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (BBNKB).

Bisnis.com, MAKASSAR - PT PLN (Persero) menjadi penyediaan pasokan listrik untuk pabrik peleburan baja milik PT Sinar Tjokro Steel (STS).

Langkah tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) antara PLN dan PT STS. Dalam kesepakatan tersebut, PLN berkomitmen menyalurkan daya listrik sebesar 27 mega volt ampere (MVA) untuk operasional pabrik yang berlokasi di Kabupaten Maros, Sulsel.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (Sulselrabar) Edyansyah menyatakan bahwa PLN berkomitmen memberikan pelayanan prima bagi sektor industri smelter yang memiliki karakteristik konsumsi energi besar dan berkelanjutan.

"Industri baja membutuhkan energi listrik yang sangat besar. PLN siap memenuhinya dengan pasokan listrik yang andal, berkualitas, dan harga yang kompetitif," ujar Edyansyah dalam keterangan resmi, Kamis (14/5/2026).

Dia menegaskan kesiapan infrastruktur kelistrikan merupakan kunci utama dalam menciptakan efek pengganda bagi perekonomian daerah. Dengan jaminan pasokan energi dari PLN, pelaku industri dapat mengalihkan fokus pada peningkatan kapasitas produksi dan pengembangan bisnis inti.

"Kami optimistis kerja sama ini akan terus berjalan demi mendorong perekonomian. PLN akan memastikan kebutuhan listrik dipenuhi sesuai dengan jadwal yang telah disepakati," tambahnya.

Di sisi lain, perwakilan STS Sukianto Tjahyadi memproyeksikan adanya potensi peningkatan kebutuhan daya di masa mendatang seiring dengan pengembangan skala usaha.

"Kami berharap dengan dukungan pasokan listrik PLN, usaha pabrik baja ini akan berkembang pesat. Ke depan, kami juga berencana untuk melakukan penambahan pasokan daya listrik," ungkap Sukianto.

Bisnis.com, JAKARTA – Momen menarik terjadi ketika dua calon Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) berada dalam satu panggung di acara yang diselenggarakan di Kantor BEI di Jakarta pada Senin (11/5/2026). Kedua calon Dirut BEI yang bakal bersaing tersebut ditantang oleh Danantara untuk membawa bursa Indonesia bersaing dengan bursa dunia.

Sebagaimana diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan terdapat empat calon Dirut BEI yang telah melaksanakan fit and proper test perdana pada Selasa (12/5/2026). Dari empat nama itu, telah dikonfirmasi dua di antaranya adalah Pjs Dirut BEI Jeffrey Hendrik dan Dirut Mandiri Sekuritas sekaligus Komisaris Utama BEI, Oki Ramadhana.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Sosial (Kemensos) memulai kembali penyaluran bantuan sosial (Bansos) program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non-tunai (BPNT) tahap 2 pada Mei 2026.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan bahwa terhadap perubahan jumlah penerima bansos pada tahap kedua. Hal ini terjadi karena adanya pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Gus ipul menyebut jumlah keluarga penerima manfaat atau KPM untuk penyaluran Bansos triwulan II/2026 bertambah sekitar 470.000.

"Setiap triwulan pasti ada perubahan-perubahan penerima manfaat. Untuk triwulan kedua ini, ada lebih dari 470.000 Keluarga Penerima Manfaat baru yang mendapatkan bantuan di triwulan kedua. Di mana mereka belum mendapatkan bantuan pada triwulan pertama," kata Gus Ipul dalam keterangan resmi dikutip Kamis (14/5/2026).

Dia menjelaskan, setiap triwulan, Kemensos menyalurkan bansos berdasarkan DTSEN yang telah dimutakhirkan oleh BPS. Dia mengatakan, perubahan data penerima bantuan merupakan hal yang wajar.

"Oleh karena itu, ada pasti perubahan-perubahan Keluarga Penerima Manfaat. Meskipun sebagian besar masih tetap pada KPM-KPM yang sudah menerima sebelumnya," ujarnya.

Dia mengatakan bahwa data-data penerima bansos yang telah diperbarui kemudian dimasukkan ke Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Kemensos. Aplikasi ini telah terhubung dengan dinas sosial kabupaten/kota dan provinsi, Kemensos, serta DTSEN yang dikelola langsung oleh BPS.

"Jadi lewat aplikasi ini kami bisa mengukur usulan-usulan dari daerah, pembaruan-pembaruan data dari daerah dan sekaligus juga tentu melihat perkembangan sosial ekonomi setiap keluarga menerima manfaat," ungkap Gus Ipul.

Gus Ipul menyampaikan DTSEN Volume 2 hasil pemutakhiran ini, akan digunakan sebagai dasar penetapan Bansos PKH dan BPNT pada triwulan II/2026.

Untuk triwulan II/2026, Kemensos menargetkan penyaluran bansos periode April, Mei, dan Juni dapat dilakukan tepat waktu

Bansos Cair via Bank Himbara & Pos

Gus Ipul menjelaskan bahwa penyaluran bansos dilakukan melalui dua jalur, yakni melalui perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.

Penyaluran Bansos melalui Bank Himbara dilakukan sesuai ketentuan dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2017 yang mewajibkan penyaluran bansos dilakukan secara non-tunai bank Himbara yakni BNI, BRI, Bank Mandiri dan BTN.

Akan tetapi, ada pengecualian bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas berat, lansia non-potensial, eks penderita penyakit kronis, komunitas adat terpencil, serta warga di wilayah tanpa infrastruktur perbankan, untuk menerima bansos via PT Pos.

Berikut 6 Poin Penting terkait Bansos 2026:

1. Daftar Bansos Cair Mei 2026:

Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan merupakan bansos bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan untuk meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan.

Mengutip laman resmi Kemensos, PKH disalurkan setiap tiga bulan sekali. Pada 2026, tahap kedua berlangsung pada April hingga Juni.

Adapun besaran bantuan PKH per tahap (triwulan) adalah sebagai berikut:

• Ibu hamil/nifas: Rp750.000
• Anak usia dini (0-6 tahun): Rp750.000
• Anak SD/sederajat: Rp225.000
• Anak SMP/sederajat: Rp375.000
• Anak SMA/sederajat: Rp500.000
• Lansia (60 tahun ke atas): Rp600.000
• Penyandang disabilitas berat: Rp600.000
• Total bantuan yang diterima setiap keluarga bergantung pada jumlah komponen yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako

BPNT merupakan bantuan sosial dalam bentuk saldo elektronik yang digunakan untuk membeli kebutuhan pangan. Program ini menyasar keluarga miskin yang terdaftar dalam DTSEN.

Penyaluran BPNT mengikuti skema yang sama dengan PKH, yakni triwulan. Pada tahap pertama 2026, penerima memperoleh akumulasi tiga bulan sebesar Rp600.000. Adapun pada tahap kedua yang dimulai April, bantuan kembali disalurkan sesuai periode berjalan.

Saldo bantuan disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan dapat digunakan untuk berbelanja di e-warong atau agen yang bekerja sama dengan bank penyalur.

2. Pembagian Desil Bansos

Pengelompokan desil dalam penyaluran Bansos menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara berjenjang dari kelompok paling rentan hingga kelompok paling mapan.

Dalam pemberian bansos, pemerintah akan memprioritaskan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang termasuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4.

• Desil 1: Kelompok sangat miskin atau 10% miskin
• Desil 2: Kelompok miskin
• Desil 3: Kelompok hampir miskin
• Desil 4: Kelompok rentan miskin
• Desil 5: Kelompok menengah bawah yang relatif stabil
• Desil 6: Kelompok menengah
• Desil 7: Kelompok menengah atas
• Desil 8: Kelompok mapan
• Desil 9: Kelompok kaya
• Desil 10: Kelompok sangat kaya

3. Cara Cek Desil Bansos:

Untuk mengecek desil, masyarakat dapat mencoba dalam dua cara, yakni melalui laman resmi Kemensos dan menggunakan aplikasi “Cek Bansos”. Berikut ini panduan pengecekan desil di laman Kemensos.

Cek Desil via Laman Kemensos

• Buka laman resmi Kemensos melaluihttps://cekbansos.kemensos.go.id
• Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sesuai dengan KTP
• Masukkan kode captcha yang muncul. Klik tombol “Refresh” jika kode yang muncul tidak terlalu jelas
• Klik “Cari Data”
• Sistem akan secara otomatis menampilkan informasi terkait desil, jenis bansos, serta status dan periode pencairan

Cek Desil Melalui Aplikasi Cek Bansos

• Unduh aplikasi “Cek Bansos” di Google Play Store
• Buka aplikasi “Cek Bansos” melalui smartphone
• Login menggunakan akun yang sudah dibuat sebelumnya dengan memasukkan username dan password
• Masuk ke menu profil, kemudian Anda bisa melihat kategori desil

4. Cara Cek Bansos Mei 2026:

Masyarakat dapat mengecek status penerima bansos melalui kanal resmi pemerintah. Berikut langkah-langkah cek status bansos:

Melalui Website Resmi Kemensos:

• Buka laman https://cekbansos.kemensos.go.id
• Masukkan data wilayah sesuai KTP (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan)
• Ketik nama lengkap penerima sesuai KTP
• Isi kode captcha yang muncul
• Klik “Cari Data”

Melalui Aplikasi Cek Bansos:

• Unduh aplikasi Cek Bansos dari Play Store atau App Store.
• Daftar / login dengan data NIK/KK dan informasi lain sesuai KTP.
• Setelah login, pilih menu “Cek Bansos / Cek Penerima”.
• Masukkan data sesuai KTP.
• Klik “Cari Data”.
• Sistem akan menampilkan status penerima bansos, termasuk PKH, BPNT, maupun bantuan lainnya. Data penerima mengacu pada DTSEN yang diperbarui secara berkala melalui proses verifikasi dan validasi pemerintah daerah.

5. Kriteria dan Syarat Penerima Bansos 2026:

• Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang sah
• Terdaftar dalam DTSEN
• Termasuk dalam kategori keluarga miskin atau rentan
• Tidak sedang menerima bantuan serupa dari program pemerintah lainnya
• Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, maupun Polri
• Pada 2026, pemerintah juga melakukan penyesuaian kriteria. Untuk PKH, bantuan difokuskan pada keluarga dalam desil 1 hingga 4.
• Sementara itu, BPNT kini diprioritaskan bagi kelompok desil 1 hingga 4 dan tidak lagi mencakup desil 5.

6. Cara Mencairkan Bansos 2026:

Cara Mencairkan Bansos via Bank Himbara

• Bantuan dikirim langsung ke rekening penerima
• Penerima bisa menarik dana melalui ATM Bank Himbara
• Pencairan juga dapat dilakukan melalui teller bank
• Penerima wajib menunjukkan KTP atau kartu KKKS

Cara Mencairkan Bansos via Pos

• Penerima menerima surat undangan pencairan dari petugas desa/kelurahan atau kurir PT Pos
• Penerima datang ke kantor pos terdekat atau lokasi yang telah ditentukan
• Hadir sesuai jadwal yang tercantum dalam surat undangan
• Untuk lansia dan penyandang disabilitas, pencairan dilakukan langsung ke rumah

Bisnis.com, MAKKAH — Fase puncak ibadah haji 2026 segera dimulai. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memberi perhatian khusus terhadap persiapan puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), mengingat wukuf di Padang Arafah menjadi inti dari keseluruhan rangkaian ibadah haji.

Apa Itu Puncak Haji atau Armuzna? Puncak haji adalah rangkaian inti ibadah haji yang berlangsung di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau dikenal dengan istilah Armuzna.

Rangkaian tersebut dimulai ketika jemaah bergerak dari Makkah menuju Arafah pada 8 Dzulhijjah. Selanjutnya jemaah menjalani wukuf di Arafah pada 9 Dzulhijjah, mabit di Muzdalifah, lalu bermalam dan melontar jumrah di Mina pada hari-hari tasyrik.

Pada fase inilah jutaan jemaah dari seluruh dunia berkumpul dalam waktu hampir bersamaan sehingga manajemen transportasi, tenda, konsumsi, dan kesehatan menjadi tantangan terbesar dalam operasional haji.

Dalam hadis, Rasulullah Muhammad SAW menyatakan "الحج عرفة" atau Al hajju Arafah. Artinya, "Haji adalah Arafah".

Hadis tersebut menunjukkan betapa pentingnya wukuf di Arafah pada 9 Dzulhijjah. Bahkan, jemaah haji yang sedang sakit atau uzur tetap harus hadir di Arafah karena tanpa wukuf, ibadah haji dinyatakan tidak sah.

Pemerintah melalui Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi terus mematangkan persiapan puncak haji 2026, mulai dari kesiapan tenda, transportasi bus Armuzna, hingga skema penempatan jemaah di Arafah.

Jadwal Puncak Haji 2026 Lengkap

Berdasarkan Rancangan Perjalanan Haji (RPH) 1447 Hijriah yang dirilis Kemenhaj, berikut jadwal puncak ibadah haji 2026:

• Senin, 25 Mei 2026 / 8 Dzulhijjah 1447 H : Jemaah mulai bergerak dari Makkah menuju Arafah.
• Selasa, 26 Mei 2026 / 9 Dzulhijjah 1447 H : Pelaksanaan wukuf di Padang Arafah sebagai inti ibadah haji.
• Rabu, 27 Mei 2026 / 10 Dzulhijjah 1447 H : Idul Adha 1447 Hijriah. Jemaah bergerak ke Mina dan melaksanakan lontar jumrah aqabah.
• Kamis, 28 Mei 2026 / 11 Dzulhijjah 1447 H : Hari Tasyrik I. Jemaah mabit di Mina dan melontar tiga jumrah.
• Jumat, 29 Mei 2026 / 12 Dzulhijjah 1447 H : Hari Tasyrik II atau nafar awal bagi jemaah yang memilih keluar dari Mina lebih cepat.
• Sabtu, 30 Mei 2026 / 13 Dzulhijjah 1447 H : Hari Tasyrik III atau nafar tsani bagi jemaah yang menyempurnakan mabit di Mina.
  

Keutamaan Wukuf di Arafah

Wukuf di Arafah menjadi momen paling penting dalam ibadah haji. Pada hari itu, jutaan jemaah berkumpul untuk berzikir, berdoa, memohon ampunan, dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Dalam berbagai riwayat, Hari Arafah juga disebut sebagai hari penuh ampunan dan pembebasan dari api neraka. Karena itu, banyak jemaah mempersiapkan diri secara spiritual jauh sebelum memasuki fase Armuzna.

Selain menjadi rukun haji, wukuf di Arafah juga menjadi simbol kesetaraan manusia di hadapan Allah SWT. Seluruh jemaah mengenakan pakaian ihram tanpa membedakan status sosial, jabatan, maupun asal negara.

Tips Persiapan Puncak Haji bagi Jemaah

Kemenhaj dan para pembimbing ibadah mengingatkan jemaah agar menjaga stamina menjelang puncak haji, karena fase Armuzna sangat menguras tenaga. Jemaah diminta tidak memaksakan ibadah sunnah seperti umrah berkali-kali atau berjalan jauh di siang hari menjelang wukuf.

Beberapa hal yang perlu dipersiapkan jemaah sebelum puncak haji antara lain:

Menjaga Kesehatan dan Stamina

Jemaah dianjurkan cukup istirahat, makan teratur, dan memperbanyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi akibat cuaca panas Arab Saudi.

Mengurangi Aktivitas Fisik Berlebihan

Petugas meminta jemaah tidak terlalu sering keluar hotel atau memaksakan ibadah sunnah yang menguras energi sebelum Armuzna.

Menyiapkan Perlengkapan Pribadi

Jemaah perlu menyiapkan obat-obatan pribadi, masker, alas kaki, payung, kartu identitas, dan perlengkapan ihram sejak sebelum keberangkatan ke Arafah.

Memahami Skema Pergerakan Armuzna

Jemaah diminta memahami jadwal keberangkatan bus, lokasi tenda, serta arahan petugas agar tidak terpisah dari rombongan.

Fokus pada Rukun Haji

Para pembimbing ibadah mengingatkan inti haji adalah wukuf di Arafah sehingga jemaah harus memprioritaskan kesiapan menghadapi puncak haji dibandingkan aktivitas lain.

PPIH Arab Saudi memastikan seluruh persiapan akan terus dimatangkan hingga hari keberangkatan jemaah menuju Arafah guna memastikan pelaksanaan puncak haji 2026 berjalan aman dan lancar.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) sebagai perusahaan renewableenergy berbasis panas bumi terus memperkuat perannya dalam mendukung target NetZeroEmission (NZE) Indonesia serta kontribusi terhadap NationallyDeterminedContribution (NDC) melalui penyediaan energi rendah karbon.

Kendati bisnis yang dijalankan telah menjadi bagian dari energi hijau rendah emisi, emiten berkode saham PGEO tersebut tetap secara konsisten menjalankan berbagai inisiatif efisiensi energi dan pengurangan emisi di seluruh lini bisnis dan operasional. Upaya tersebut merupakan bagian dari implementasi operasi berkelanjutan.

Direktur Operasi PGEO Andi Joko Nugroho mengatakan bahwa penerapan praktik keberlanjutan secara konsisten menjadi bagian penting dalam memastikan pengembangan panas bumi yang andal, efisien, dan berdaya saing.

"Seluruh implementasi keberlanjutan PGEO dijalankan secara transparan dengan mengacu pada standar pelaporan global," kata Andi, dikutip Kamis (14/5/2026).

Pelaporan keberlanjutan perseroan juga telah melalui proses verifikasi oleh lembaga independen berlisensi AA1000 dengan kualifikasi assurance tipe 1 dan tipe 2 level moderate.

Berdasarkan Laporan Keberlanjutan 2025, PGEO mencatat penghematan energi sebesar 90.502,28 MWh sepanjang tahun lalu, meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 40.058,77 MWh.

Peningkatan efisiensi tersebut didorong oleh berbagai optimalisasi operasional di sejumlah wilayah kerja panas bumi (WKP), antara lain debottlenecking jalur produksi di Area Ulubelu yang memungkinkan sumur bertekanan rendah masuk ke sistem produksi, optimalisasi operasional vacuumpump pada Gas Extraction System di seluruh PLTP PGE untuk menekan ownuse, serta modifikasi handcontrolvalve di Lumut Balai guna meminimalkan uap yang terbuang ke rockmuffler.

Selain itu, perseroan juga terus mendorong berbagai inovasi efisiensi energi dan pengurangan emisi, termasuk pemanfaatan energi terbarukan untuk kebutuhan internal operasional seperti penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di fasilitas operasional dan perkantoran. Langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan listrik dan uap panas bumi agar dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap sistem ketenagalistrikan nasional.

Di sisi lain, PGEO mencatat rasio intensitas energi sebesar 0,037 MWh/MWh pada 2025 atau turun 10,10% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rasio tersebut merupakan perbandingan antara total energi yang dikonsumsi perseroan dengan total listrik panas bumi yang diproduksi.

Capaian ini mencerminkan makin efisiennya penggunaan energi dalam mendukung operasional perusahaan. Sementara itu, penggunaan energi terbarukan dalam operasional tetap terjaga tinggi mencapai 94,36%.

Dari sisi pengelolaan emisi, intensitas emisi PGEO tercatat sebesar 41,12 g CO2e/kWh atau masih berada jauh di bawah ambang batas EU Taxonomy dan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia sebesar 100 g CO2e/kWh.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa operasional panas bumi PGEO tetap berada dalam kategori energi rendah karbon. Pada saat yang sama, kapasitas operasi panas bumi PGE turut berkontribusi terhadap penghindaran emisi lebih dari 4,29 juta ton CO2e pada 2025.

PENGELOLAANLIMBAHPGEO
Selain mendorong efisiensi energi dan pengurangan emisi, PGE juga terus memperkuat pengelolaan limbah non-B3 secara berkelanjutan melalui pendekatan 4R (Reduce, Reuse, Recycle, Recovery).

Pada 2025, volume limbah non-B3 yang berhasil dikelola melalui pendekatan tersebut mencapai 17 ton, meningkat 24,5% dibandingkan dengan 2024 sebesar 13,66 ton.

Di sisi lain, PGEO juga terus memperkuat pengelolaan sumber daya air secara bertanggung jawab sebagai bagian dari implementasi operasi berkelanjutan. Pada 2025, konsumsi air perseroan tercatat turun 33,31% menjadi 262,24 megaliter dibandingkan dengan konsumsi 2024 sebanyak 393,23 megaliter.

Komitmen tersebut juga diwujudkan melalui pengembangan beyondelectricity, termasuk ekosistem greenhydrogen berbasis panas bumi.
Salah satunya melalui proyek Tanjung Sekong Green Terminal yang memanfaatkan greenhydrogen berbasis panas bumi untuk mendukung kebutuhan energi di terminal LPG Cilegon. Inovasi ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi dekarbonisasi lintas sektor.

PGEO juga terus membuka peluang pengembangan pemanfaatan energi panas bumi untuk kebutuhan industri hijau lainnya, termasuk pengembangan green data center berbasis energi bersih rendah emisi.

Sejalan dengan penguatan implementasi keberlanjutan tersebut, pengelolaan LST perseroan terus menunjukkan kinerja positif. Hal ini tecermin dari skor Sustainalytics ESG RiskRating sebesar 7,1 atau kategori risiko dapat diabaikan yang diperoleh pada 2025. Skor ini menempatkan PGE sebagai satu-satunya perusahaan Indonesia dalam jajaran Top 50 ESG Global dari 42 negara.

Capaian tersebut mencerminkan kuatnya implementasi ESG perseroan di tingkat global, khususnya dalam pengelolaan risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan.

Selain itu, perseroan turut meraih berbagai penghargaan dan pengakuan, termasuk 20 penghargaan PROPER Emas hingga 2026 dari Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Andi menjelaskan bahwa pengembangan panas bumi tidak hanya berfokus pada penyediaan energi bersih. PGEO juga memastikan seluruh operasional dijalankan secara bertanggung jawab, efisien, dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi lingkungan maupun masyarakat sekitar. "Karena itu, penguatan praktik ESG dan implementasi operasi berkelanjutan akan terus menjadi prioritas perseroan ke depan,” kata Andi.

Sebagai energi baru terbarukan, panas bumi merupakan energi baseload andal yang mampu menghasilkan listrik stabil selama 24 jam tanpa bergantung pada cuaca maupun impor bahan bakar.

Karakteristik ini menjadikan panas bumi berperan penting dalam mendukung transisi energi rendah emisi sekaligus memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Adapun, saat ini PGEO mengelola 15 Wilayah Kerja Panas Bumi dengan kapasitas terpasang sebesar 1.932 MW, terbagi atas 727 MW yang dioperasikan dan dikelola langsung oleh PGE dan 1.205 MW dikelola dengan skema Kontrak Operasi Bersama.

Kapasitas terpasang panas bumi di wilayah kerja PGE berkontribusi sekitar 70% dari total kapasitas terpasang panas bumi di Indonesia, dengan potensi pengurangan emisi CO2 sebesar sekitar 10 juta ton CO2 per tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menonaktifkan sementara dua pejabat yang terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa program Sekolah Rakyat.

Langkah ini diambil untuk memastikan kelancaran proses pendalaman atas temuan yang muncul dalam evaluasi internal, sekaligus menjaga objektivitas selama proses investigasi berlangsung.

Dua pejabat yang dibebastugaskan sementara adalah Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta Kepala Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara.

Gus Ipul menegaskan bahwa keputusan ini merupakan bagian dari upaya menjaga objektivitas dan efektivitas proses investigasi yang tengah berjalan.

“Dalam kaitan dengan keperluan tersebut, juga untuk kelancaran terhadap proses pendalaman yang dimaksud, serta demi kelancaran proses pengadaan berikutnya, saya membebaskantugaskan sementara dari jabatannya,” ujar Gus Ipul dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Rabu (13/5/2026).

Dia menambahkan, langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki tata kelola pengadaan barang dan jasa ke depan.

“Semua yang sudah kami lakukan menjadi satu bagian evaluasi untuk memperbaiki pengadaan pada tahun 2026,” ujarnya.

Gus Ipul juga menjelaskan bahwa proses pendalaman yang dilakukan tim khusus merupakan respons atas berbagai masukan dan kritik publik terkait pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat (SR). Dalam rangka memastikan proses berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik, Kementerian Sosial juga telah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan aparat penegak hukum.

“Kami telah melakukan konsultasi kepada KPK, secara informal juga kami melakukan konsultasi dengan Kejaksaan dan Kepolisian supaya kami bisa melakukan pengadaan barang dan jasa secara akuntabel, transparan, dan bisa diterima sebagai sebuah pengadaan yang bersih dari korupsi,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa seluruh tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan pengadaan dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja. Kewenangan penggunaan anggaran didelegasikan kepada pejabat terkait sesuai struktur organisasi, termasuk penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Dalam konteks pengadaan sepatu sekolah rakyat, peran kuasa pengguna anggaran (KPA) dipegang oleh Kepala Biro Umum yang kemudian menetapkan PPK sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan. Gus Ipul menegaskan bahwa setiap tahapan memiliki mekanisme dan pertanggungjawaban yang harus dijalankan sesuai ketentuan.

“Jadi pengadaan itu ada tanggung jawabnya, ada proses-prosesnya, dan semua harus diikuti sesuai dengan ketentuan,” tegasnya.

Selain itu, Gus Ipul juga meminta Sekretaris Jenderal, Robben Rico untuk segera melakukan rasionalisasi anggaran serta penguatan kapasitas tim pengadaan. Sementara itu, Plt Inspektur Jenderal, Dody Sukmono ditugaskan untuk melanjutkan proses pendalaman sekaligus melakukan evaluasi dan investigasi secara menyeluruh.

Sebelumnya, tim khusus yang dipimpin oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono telah melakukan klarifikasi selama satu minggu terhadap proses pengadaan sepatu tahun 2025.

Dalam keterangannya, Agus Jabo menyampaikan bahwa secara umum proses pengadaan telah mengikuti prosedur, namun terdapat sejumlah catatan penting.

“Secara umum, proses pengadaan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku,” ujarnya.

Meski demikian, tim menemukan adanya potensi maladministrasi yang perlu didalami lebih lanjut.

“Berdasarkan hasil klarifikasi terhadap proses pengadaan barang dan jasa diketahui terdapat volume pengadaan besar, adanya keterbatasan waktu, dan keterbatasan sumber daya manusia sehingga ada potensi maladministrasi,” kata Agus Jabo.

Dia menegaskan bahwa pendalaman lanjutan diperlukan untuk memastikan ada atau tidaknya ketidaktepatan dalam proses tersebut.

“Sehingga perlu dilakukan pendalaman untuk memastikan apakah terdapat ketidaktepatan dalam proses pengadaan barang dan jasa,” ujarnya.

Sebagai langkah korektif, penonaktifan sementara dua pejabat tersebut menegaskan komitmen Kementerian Sosial dalam menjaga integritas proses pengadaan yang transparan dan akuntabel, sekaligus memastikan proses pendalaman berjalan tanpa hambatan.

Proses investigasi oleh Inspektorat Jenderal masih berlangsung untuk menelusuri potensi maladministrasi yang telah diidentifikasi tim khusus. Kementerian Sosial menegaskan bahwa setiap temuan akan ditindaklanjuti secara proporsional, baik melalui sanksi administratif maupun penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran. Hasil dari proses ini juga akan menjadi dasar penguatan sistem pengadaan ke depan agar lebih transparan, akuntabel, dan profesional.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia Digital Empowering Community (Idiec) menyoroti urgensi implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Anak dan Tata Kelola Ruang Digital (PP Tunas) dalam menjaga ekosistem industri gim nasional.

Transformasi digital yang masif telah menempatkan industri gim sebagai salah satu sektor dengan pertumbuhan tertinggi. Saat ini, sektor gim menempati posisi lima besar dalam kategori penggunaan waktu mingguan di internet bagi masyarakat Indonesia.

Ketua Umum IDEC, M. Tesar Sandikapura mengatakan bahwa rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan waktu setidaknya 7 jam per minggu untuk bermain gim. Durasi tersebut mencakup sekitar 40% dari total aktivitas kunjungan di dunia internet.

“Pasar industri gim di Indonesia cukup besar dan terus tumbuh. Kita melihat adanya peningkatan consumer spending sebesar 7% setiap tahunnya, baik dalam e-commerce maupun pembelian alat atau voucher gim,” ujar Tesar dalam acara Bisnis Indonesia Forum, Rabu, (14/5/2026).

Namun, pertumbuhan ekonomi digital ini membawa tantangan besar terkait perlindungan kelompok rentan. Data menunjukkan bahwa sekitar 24% dari total konsumsi digital dilakukan oleh anak-anak di bawah usia 16 tahun.

Secara rinci, konsumsi digital pada rentang umur 5-12 tahun tercatat sebesar 8,8%. Sementara itu, tingkat konsumsi digital pada kelompok usia sekolah menengah pertama (SMP) berada di angka 8,5%.

Pemerintah menerbitkan PP Tunas untuk memitigasi risiko terhadap kelompok anak tersebut. Regulasi ini dirancang guna memberikan perlindungan melalui pengaturan akses dan pengelolaan data agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Fokus utama PP Tunas mencakup pencegahan adiksi, perundungan siber (cyberbullying), dan eksploitasi data pribadi. Aturan ini mengikat berbagai platform mulai dari gim daring, media sosial, hingga layanan pengaliran video dan musik.

Tesar mengatakan keberhasilan regulasi tersebut memerlukan sinergi antara pemerintah, pelaku industri, orang tua, dan akademisi.

"Pelaku industri perlu melakukan penyesuaian fitur agar patuh terhadap standar desain yang bertanggung jawab," kata Tesar.

Di sisi lain, terdapat kekhawatiran mengenai dampak regulasi terhadap kompetitivitas industri lokal. Pemain asing seringkali tetap agresif di pasar, sementara industri lokal yang baru tumbuh merasa terbebani oleh kompleksitas regulasi baru.

“Prinsip regulasi seharusnya melindungi semua pihak, baik konsumen, pengusaha, maupun negara. Pemerintah perlu melakukan konsultasi terbuka secara rutin untuk memastikan kebijakan ini tidak kaku,” pungkas Tesar.

Perkembangan teknologi seperti cloud computing, big data, dan kecerdasan artifisial (AI) terus mendorong disrupsi, menurutnya. Dalam industri gim, pengembang kini lebih fokus pada strategi experience-centric untuk mempertahankan retensi pengguna pada aplikasi.

Partisipasi publik juga dinilai makin kuat dalam membentuk ekosistem digital. Kecepatan penyebaran informasi secara viral saat ini memberikan dampak langsung bagi pelaku industri maupun korban dalam suatu kasus di ruang digital.

Tujuan utama regulasi digital bukanlah untuk membatasi inovasi, melainkan memastikan teknologi tumbuh secara berkelanjutan. Perlindungan generasi muda dianggap sebagai investasi jangka panjang bagi keberlangsungan bangsa.

“Jangan sampai inovasi terganggu oleh regulasi, tetapi kita juga tidak boleh mengorbankan generasi muda ke depan. Kita harus menemukan titik tengah agar industri tetap produktif,” tutup Tesar.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) mengidentifikasi fitur komunikasi atau chat sebagai parameter paling krusial dalam menentukan profil risiko penyelenggara sistem elektronik game.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Anak di Ruang Digital (PP Tunas).

Kebijakan tersebut menyasar perlindungan bagi 72 juta anak Indonesia yang kini aktif di ruang digital. Dari total 150 juta gamer di tanah air, lebih dari 60% pengguna berasal dari kelompok usia produktif dan muda yang sangat terpapar fitur interaksi sosial.

Direktur Gim Kemenekraf Luat Sihombing mengatakan penentuan profil risiko rendah, menengah, dan tinggi sangat bergantung pada fitur interaksi dalam platform social gaming. Fitur obrolan dinilai memiliki tingkat kerentanan tinggi sehingga menjadi fokus utama dalam proses klasifikasi.

“Fitur-fitur ini yang menjadi salah satu fitur yang cukup krusial ketika membedah berdasarkan risiko. Bagaimana fitur komunikasi itu bisa bersifat fungsional dalam kebutuhan game tetapi memberikan keamanan yang cukup kepada para pengguna terutama di usia 16 tahun ke bawah," kata Luat di acara Bisnis Indonesia Forum, Rabu (13/5/2026).

Bagi pelaku industri, klasifikasi risiko ini menentukan mandat operasional yang harus dipenuhi oleh setiap penerbit gim. Pemerintah menekankan pentingnya penerapan compliance by design agar aspek fungsionalitas game tidak mengabaikan faktor keamanan bagi pengguna di bawah umur.

Berdasarkan Permenkomdigi No.9 Tahun 2026, pembagian profil risiko juga mempertimbangkan jenis fitur dan kelompok usia target secara spesifik.

Di sisi lain, Kemenekraf juga menyoroti rendahnya pemahaman masyarakat terkait penggunaan fitur kontrol orang tua pada gawai. Meskipun regulasi diperketat, peran orang tua tetap diposisikan sebagai penyaring pertama di tingkat keluarga terhadap konten negatif.

Kepastian informasi mengenai profil risiko dianggap krusial untuk menjaga stabilitas investasi di sektor ekonomi kreatif Indonesia.

Kemenekraf memastikan akan terus melakukan pendampingan kepada para pelaku industri selama masa transisi regulasi berlangsung. Hal ini dilakukan agar para pengembang dapat menyesuaikan fitur teknis mereka tanpa mengganggu keberlangsungan bisnis di pasar domestik.

Sinergi antara kebijakan perlindungan anak dan pertumbuhan industri diharapkan mampu menekan risiko depresi maupun dampak sosial negatif lainnya di kalangan generasi muda. Keamanan ruang digital kini menjadi prioritas utama pemerintah dalam mengelola ekosistem game nasional.

Bisnis.com, MAKKAH — Menjelang fase puncak ibadah haji 2026, para pembimbing ibadah dan Musyrif Dini mengingatkan jemaah haji Indonesia agar menjaga stamina, adab, dan perilaku selama berada di Tanah Suci. Jemaah diminta tidak memaksakan ibadah sunnah yang berpotensi menguras tenaga sebelum pelaksanaan wukuf di Arafah.

Musyrif Dini yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, KH Abdullah Kafabihi Machrus, mengatakan bahwa inti ibadah haji terletak pada wukuf di Arafah. Karena itu, kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan baik.

"Al-Hajju Arafah, haji itu intinya wukuf di Arafah. Maka sebelum itu jangan memforsir tenaga," ujar Kiai Kafabihi saat diwawancarai tim Media Center Haji, dikutip pada Kamis (14/5/2026).

Dia mengimbau jemaah tidak berlebihan menjalankan ibadah sunnah seperti umrah berkali-kali atau aktivitas lain yang menguras energi. Menurutnya, menjaga kondisi tubuh jauh lebih penting agar jemaah dapat fokus menjalankan rukun haji di Armuzna.

Kiai Kafabihi juga menekankan pentingnya menjaga akhlak selama berada di Arab Saudi. Menurut dia, perilaku jemaah Indonesia selama ini dikenal santun dan menjadi citra positif bangsa di mata dunia.

“Adab, tutur kata, dan perilaku jemaah harus dijaga karena itu menjadi keharuman Indonesia,” katanya.

Selain menjaga perilaku, dia meminta jemaah memperbanyak doa untuk bangsa Indonesia dan para pemimpin agar diberikan keberkahan, keamanan, dan keselamatan.

“Kita doakan Indonesia agar menjadi negara yang aman, makmur, dan mendapat ampunan Allah,” ujarnya.

Senada, Musyrif Dini Kementerian Haji dan Umrah RI KH Muhammad Cholil Nafis meminta jemaah, khususnya lansia, tidak memaksakan diri menjalankan ibadah sunnah di Masjid Nabawi maupun Masjidilharam apabila kondisi fisik tidak memungkinkan.

Menurut dia, jemaah yang sudah memiliki niat baik tetap mendapatkan pahala meski terhalang uzur seperti sakit atau anjuran menjaga kesehatan.

“Karena dia sudah ada niat baik tapi terhalang oleh uzur,” kata Kiai Cholil.

Dia menambahkan, jemaah lansia sebaiknya lebih banyak beristirahat di hotel dibanding memaksakan diri berjalan jauh demi mengejar ibadah sunnah. Terlebih suhu udara di Arab Saudi mulai meningkat menjelang puncak haji.

“Meskipun qaol yang rojih itu tetap shalat di masjid, tetapi jika sudah niat shalat di masjid dan terhalang oleh uzur itu, maka dia sudah dapat pahala,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekaligus Musyrif Dini, Prof Asrorun Ni’am Sholeh, meminta jemaah tidak berpikir 'aji mumpung' dengan memperbanyak umrah atau tawaf sunnah sebelum fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Menurutnya, banyak jemaah kelelahan karena terlalu memforsir diri menjalankan ibadah sunnah, padahal puncak haji membutuhkan kondisi fisik yang prima.

“Umrah ya sewajarnya, thawaf juga sewajarnya saja bagi yang memiliki keterbatasan fisik. Enggak usah dipaksakan tetapi tetap menjalankan ibadah karena kita berada di pemondokan tanah haram itu juga adalah tanah suci,” kata Ni’am.

Dia menilai fokus utama jemaah saat ini seharusnya diarahkan pada kesiapan menghadapi wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, hingga lontar jumrah di Mina yang menjadi inti pelaksanaan ibadah haji.

Para pembimbing ibadah berharap jemaah Indonesia dapat menjalani puncak haji dengan aman, lancar, dan memperoleh haji yang mabrur melalui persiapan fisik yang baik, kepatuhan terhadap arahan petugas, serta menjaga adab selama berada di Tanah Suci.