Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang pembebasan pajak terhadap penyaluran bantuan pakaian reject untuk korban bencana di Sumatra.

Hal itu disampaikan Purbaya usai menghadiri rapat arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Kepala Daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Selasa (16/12/2025).

Purbaya menjelaskan, pakaian reject yang dimaksud bukan berasal dari bantuan pemerintah atau barang sitaan negara, melainkan dari pabrik yang berada di kawasan berikat.

“Kan itu bukan dari balpres, dari pabrik, di kawasan berikat. Mau dikirim ke luar negeri tapi ada cacat, kita lihat lah. Kan itu bukan barang ilegal, harusnya ada. Nanti kita lihat,” ujar Purbaya.

Terkait permintaan Presiden Prabowo agar Kementerian Keuangan membantu kelancaran penyaluran bantuan tersebut, termasuk soal keringanan pajak, Purbaya menyatakan secara prinsip hal itu memungkinkan dilakukan.

“Bisa lah, gampang itu kan [kondisi] kalau ada bencana, ada pengecualian,” katanya.

Adapun mengenai jumlah perusahaan yang akan terlibat dalam penyaluran bantuan pakaian reject tersebut, Purbaya mengatakan hingga kini baru dua perusahaan yang disebutkan.

“Kan yang disebutin baru dua. Saya nggak tahu totalnya berapa. Nanti kita lihat seperti apa,” tandasnya.

Pemerintah saat ini masih akan mengkaji lebih lanjut mekanisme serta cakupan pembebasan pajak agar penyaluran bantuan ke Papua dapat berjalan cepat dan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bantuan pakaian tersebut berawal dari laporan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai kesediaan dua perusahaan garmen besar di kawasan ekonomi khusus untuk membantu korban Banjir Sumatra. Kedua perusahaan tersebut memiliki stok pakaian layak pakai yang merupakan produk reject export, yakni barang yang tidak memenuhi standar ekspor akibat kesalahan produksi ringan.

"Mereka banyak menyimpan [pakaian] reject export. Jadi banyak yang ekspor tapi karena kurang standar sedikit. Jadi mereka simpan," ujarnya.

Tito menyebut, satu perusahaan mampu menyediakan sekitar 100.000 pakaian, sementara perusahaan lainnya menyiapkan 25.000 pakaian, sehingga total bantuan mencapai 125.000 potong pakaian. Seluruh pakaian tersebut rencananya akan disalurkan kepada korban banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Namun, penyaluran pakaian reject export dari kawasan ekonomi khusus tersebut memerlukan izin dari dua instansi, yakni Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan serta Kementerian Perdagangan. Meski begitu, terdapat ketentuan dalam undang-undang yang memungkinkan barang ekspor digunakan untuk kepentingan penanggulangan bencana, sepanjang ada surat permintaan resmi dari instansi pemerintah.

Atas dasar itu, Kementerian Dalam Negeri telah mengirimkan surat resmi dan meminta dukungan dari Kementerian Keuangan serta Kementerian Perdagangan agar proses perizinan dapat dipercepat. Presiden Prabowo pun menyetujui usulan tersebut dan meminta agar bantuan disalurkan di bawah pengawasan pemerintah serta diterima langsung oleh para korban bencana.

"Ada pasalnya dalam rangka untuk kepentingan bencana dapat digunakan asal ada surat permintaan resmi dari instansi. kami sudah mengeluarkan surat resmi kami mohon dukungan dari pak Menkeu dan pak Mendag agar bisa dikirimkan secapat mungkin," kata Tito.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengungkap terdapat 554.000 hektare (Ha) lahan sawah yang telah beralih fungsi menjadi area permukiman hingga kawasan industri.

Nusron menjelaskan, alih fungsi lahan sawah seluas 554.000 Ha itu terjadi dalam periode 2019 hingga 2025. Di mana, apabila tak dikendalikan dikhawatirkan bakal mempengaruhi ketahanan pangan nasional.

“Saya bertekad ingin menghentikan alih fungsi lahan sawah ini," kata Nusron dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (16/12/2025).

Sejalan dengan hal itu, Nusron meminta Pemerintah Daerah (Pemda) perlu melakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar mencantumkan keterangan Lahan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) pada area persawahan guna menjaga keberlangsungan lahan pangan.

Nusron menekankan, aturan mengenai penetapan LP2B tersebut telah diatur dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang telah menetapkan batas minimal LP2B.

“Menurut Perpres 12 tahun 2025, LP2B harus minimal 87% dari total LBS. Kenapa? Demi ketahanan pangan,” jelasnya.

Oleh sebab itulah pemerintah daerah didorong untuk mempercepat penyusunan dan penyelarasan dokumen tata ruang agar konsisten dengan arah pembangunan nasional. Khususnya, dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan ketahanan pangan Indonesia.

Saat ini, dari target 77 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), baru tersedia 22 Perda atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Dari jumlah tersebut, ada 21 RDTR yang telah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS).

Kemudian, terdapat 13 kabupaten/kota yang belum melakukan pemutakhiran RTRW sehingga dokumen penataan ruang yang ada tidak lagi sesuai dengan kebutuhan aktual dan dinamika pembangunan di daerah.

"Karena itu Bapak/Ibu sekalian, saya anjurkan, ayo kita sama-sama untuk menyusun RTRW. Bapak/Ibu menyusun dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), nanti dibawa ke pusat, ke kami untuk Persetujuan Substansi, kita koreksi. Dan kami minta pola ruang hutan jangan dikurangi," pungkas Nusron.

Bisnis.com, JAKARTA — Hamdan Zoelva selaku pengacara dari Muhammad Kerry Adrianto Riza menyebut kegiatan sewa menyewa terminal BBM antara PT Orbit Terminal Merak (OTM) dan Pertamina tak merugikan negara.

Hal itu dia sampaikan di sela-sela persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025). Persidangan ini merupakan lanjutan dari kasus korupsi tata kelola minyak mentah yang menyeret Kerry selaku pemilik OTM.

Hamdan pun mengklaim kerja sama antara Pertamina dengan OTM malah menguntungkan negara. Pasalnya, OTM memberikan efisiensi bagi Pertamina dan juga menghilangkan ketergantungan impor BBM dari Singapura.

Dia bahkan mengklaim, kegiatan penyewaan terminal BBM masih berlangsung atau digunakan Pertamina.

"Jadi faktanya OTM ini sangat bermanfaat, masih dipakai sampai sekarang, menghilangkan ketergantungan impor dari Singapura selama berpuluhan tahun dan memberikan untung pada Pertamina yang luar biasa besarnya," ucap Hamdan.

Hamdan juga membantah penunjukan langsung OTM sebagai terminal BBM yang disewa Pertamina melanggar aturan. Menurutnya, belasan terminal BBM swasta lain yang disewa oleh Pertamina juga dilakukan dengan cara penunjukan langsung.

"Faktanya itu dari belasan terminal BBM swasta yang disewa oleh Pertamina, hampir semuanya itu proses pengadaan sewanya itu melalui penunjukan langsung," katanya.

Dalam sidang sebelumnya, Kerry juga mengungkapkan hal serupa. Dia mengklaim kegiatan sewa menyewa terminal BBM ini justru telah menguntungkan PT Pertamina. Sebab, perusahaan pelat merah itu bisa melakukan efisiensi Rp145 miliar per bulan.

“Usaha ini memberikan manfaat yang besar kepada Pertamina, sebagaimana saksi dari Pertamina di persidangan yang menyatakan bahwa dengan menggunakan terminal saya, Pertamina mendapatkan efisiensi sampai Rp145 miliar per bulan,” katanya pada persidangan Selasa (25/11/2025).

Kerry sebelumnya disebut mendapatkan keuntungan sekitar Rp3 triliun dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023. Hal tersebut terungkap dalam sidang pembacaan dakwaan Kerry di PN Tipikor Jakarta Pusat, Senin (13/10/2025).

Selain Kerry, tersangka yang didakwa dalam sidang ini adalah Agus Purwono selaku eks VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional; Yoki Firnandi selaku eks Direktur Utama PT Pertamina International Shipping; Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim; serta Gading Ramadhan Joedo selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.

Mulanya, Agus Purwono dan Sani Dinar Saifuddin selaku eks Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional telah menerima permintaan Kerry Adrianto dan Dimas Werhaspati.

Permintaan itu berkaitan dengan pengaturan sewa kapal Suezmax milik PT Jenggala Maritim Nusantara (JMN) dengan cara menambahkan kalimat kebutuhan “pengangkutan domestik” agar kapal tersebut hanya bisa disewa PT Pertamina International Shipping (PIS).

"Dengan maksud agar dalam proses pengadaan tersebut kapal asing tidak dapat mengikuti tender, yang tujuannya untuk memastikan hanya kapal Suezmax milik PT JMN yang dapat disewa PT PIS," ujar jaksa dalam dakwaan Kerry Adrianto.

Selanjutnya, Agus dan Sani bersama Kerry dan Dimas melakukan proses pengadaan sewa kapal Jenggala Bango jenis MRGC yang bersifat formalitas untuk syarat izin usaha pengangkutan migas. Padahal, kapal Jenggala Bango itu tidak memiliki izin usaha pengangkutan migas.

Selain Jenggala Bango, kapal VLGC Gas Beryl dan Suezmax Ridgebury Lessley B juga turut disewakan dalam dugaan proses tender fiktif ini.

Dalam kegiatan sewa kapal ini, Kerry dan Dimas didakwa telah mendapatkan untung melalui perusahaannya PT JMN sebesar US$9,8 juta (Rp163 miliar dalam kurs Rp16.560) dan Rp1,07 miliar.

"Memperkaya terdakwa Muhammad Kerry Adrianto Riza dan Dimas Werhaspati melalui PT Jenggala Maritim Nusantara sebesar US$9.860.514,31 dan Rp1.073.619.047,00 dalam pengaturan Pengadaan Sewa Tiga Kapal Milik PT. Jenggala Maritim Nusantara," dalam dakwaan jaksa.

Selanjutnya, Kerry bersama ayahnya Riza Chalid melalui Gading selaku direktur PT Tangki Merak, menawarkan kerja sama ke pihak Pertamina melalui Hanung Budya selaku direktur pemasaran.

Kerry dkk kemudian mendesak Hanung dan Alfian Nasution untuk mempercepat proses kerja sama ini dengan meminta dirut PT Pertamina untuk melakukan penunjukan langsung kepada PT Oiltanking Merak meskipun kerja sama terminal dengan PT OTM tidak memenuhi kriteria pengadaan.

Tak hanya itu, Kerry dan Gading juga telah meminta kepada Hanung agar memasukkan seluruh aset PT Oiltanking Merak sebagai komponen dalam perhitungan biaya thruput fee yang harus dibayar Pertamina. Namun, hal itu justru mengakibatkan biaya penyewaan BBM menjadi lebih mahal.

Kerry dan Gading juga meminta Alfian Nasution agar menghilangkan klausul kepemilikan aset OTM dalam kerja sama dengan Pertamina agar pada akhir perjanjian aset terminal BBM itu tidak menjadi milik Pertamina.

Dalam hal ini, jaksa telah mendakwa Kerry, Gading, dan Riza Chalid melalui PT OTM telah diuntungkan Rp2,9 triliun dalam kegiatan sewa terminal bahan bakar Merak.

Alhasil, jika ditotal dengan keuntungan saat penyewaan tiga kapal dan penyewaan terminal BBM, total keuntungan yang diperoleh Kerry Cs ini mencapai sekitar Rp3 triliun.

Selain itu, seluruh terdakwa juga telah didakwa merugikan negara Rp285 triliun akibat dari praktik dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023 ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah belum juga mengemukakan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 yang sebelumnya santer akan diumumkan pada hari ini, Selasa (16/12/2025).

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam mengaku belum mendapatkan informasi terkait alasan penundaan pengumuman tersebut. Demikian pula dengan dinamika terakhir mengenai penandatanganan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan.

Kendati demikian, dia berharap keputusan mengenai kenaikan UMP 2026 dapat diambil pemerintah secara tepat.

“Kita berharap pemerintah bisa memutuskan dengan bijak dan tidak dalam tekanan yang bersifat politisasi isu ketenagakerjaan kita,” kata Bob kepada Bisnis, Selasa (16/12/2025).

Menurutnya, potensi politisasi isu ketenagakerjaan itu berkaitan dengan kenyataan di tingkat daerah. Bob memandang bahwa pejabat daerah acapkali menaikkan upah minimum, padahal tidak sesuai dengan kondisi perekonomian setempat.

Ketika ditanya perihal dampak maju-mundurnya pengumuman UMP terhadap kepastian dunia usaha, Bob menegaskan bahwa hal tersebut mesti menjadi perhatian utama di samping kepentingan tenaga kerja.

“Pencari kerja dan kelangsungan usaha harus jadi prioritas saat ini,” ujar Bob.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memberi sinyal bahwa kenaikan UMP 2026 akan segera diumumkan, mengingat RPP Pengupahan yang telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto dan tinggal menunggu penandatanganan.

Hal tersebut disampaikan Yassierli usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Dia melanjutkan, apabila Presiden telah menandatangani rancangan beleid tersebut, maka dirinya akan mengumumkan besaran kenaikan UMP.

“Tadi sudah di meja beliau. Kalau bisa hari ini ditandatangani, kalau enggak besok ditandatangani. Sesudah itu nanti saya umumkan, insyaallah,” kata Yassierli kepada wartawan, kemarin.

Namun demikian, hingga berita ini selesai ditulis, belum ada perkembangan berarti terkait pengumuman UMP 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara gamblang mengakui bahwa angkutan umum di daerah, selain Jakarta, tak berkembang signifikan selama enam dekade terakhir atau sejak 1965.

Staf Ahli Bidang Teknologi dan Energi Perhubungan Kemenhub Suharto menyampaikan, berbagai undang-undang (UU) telah mengamanatkan pemerintah wajib menyediakan layanan angkutan umum.

Misalnya, UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang merupakan pembaruan dari UU No.14/1992 dan UU No.3/1965. Namun, faktnya belum sepenuhnya terlaksana.

“Artinya sejak 1965 hingga saat ini ternyata perubahannya tidak signifikan seperti apa yang kami harapkan,” ujarnya dalam Diskusi Publik Instran, Selasa (16/12/2025)

Hal tersebut pun tercermin dari penyelenggaraan angkutan umum oleh pemerintah daerah yang masih sangat minim.

Dalam data Kemenhub, tercatat baru 42 pemda atau 8,2% dari total 514 pemda, yang sudah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai angkutan umum, dengan perincian 12 pemerintah provinsi (3%), sebanyak 18 pemerintah kota (18%), dan 12 pemerintah kabupaten (2,8%).

Suharto memaparkan, sebanyak tiga pemda sudah memiliki perda mengalokasikan sebesar 5% dari APBN untuk subsidi angkutan umum, salah satunya, Kota Semarang.

Sementara usaha pemerintah pusat melalu skema Buy The Service (BTS), yang menjadi awal reformasi angkutan umum, baru diadopsi di 14 wilayah. Namun, baru lima wilayah yang melakukan handover.

Koridor yang telah dilakukan handover ke pemerintah daerah merupakan koridor yang dikatakan telah sukses dilakukan stimulus pelayanan angkutan umum melalui skema BTS.

Dengan demikian, terdapat sembilan wilayah yang masih aktif dengan skema BTS. Mulai dari Palembang, Surakarta, Surabaya, Makassar, Bekasi, Depok, Balikpapan, Banyumas, dan Manado.

Untuk diketahui, layanan BTS merupakan stimulus dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan dengan harapan pemerintah setempat dapat secara konsisten mempersiapkan dan melaksanakan peran dan tanggung jawabnya.

Adapun, di antaranya melaksanakan sosialisasi dan mitigasi risiko serta melakukan reformasi angkutan perkotaan eksisting. Kemudian, secara bertahap atau sekaligus dalam waktu paling lama 3 tahun menerima pengalihan program ini dan melanjutkan pengembangan, pengelolaan dan pengoperasian layanan angkutan perkotaan berbasis jalan.

Pada November lalu, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan meluncurkan layanan Buy The Service atau Teman Bus di Kota Manado.

Layanan Trans Manado nantinya akan melayani 2 Koridor yaitu Terminal Malalayang sampai Pelabuhan Manado dan Pelabuhan Manado sampai Bandara Samratulangi. Dua koridor ini merupakan rute yang menyatukan beberapa simpul transportasi yang akan memberikan dampak sosial dan ekonomi yang baik bagi masyarakat Kota Manado.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT BPR Bumi Pendawa Raharja, sebagai bagian dari tindakan pengawasan OJK untuk memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat.

Pencabutan izin usaha itu sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-88/D.03/2025 tanggal 15 Desember 2025 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Bumi Pendawa Raharja.

“Mencabut izin PT BPR Bumi Pendawa Raharja yang beralamat di Jalan Raya Cipanas No.37 Komplek Ruko Pendawa, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat,” tulis OJK dalam keterangannya, Selasa (16/12/2025).

Adapun OJK pada 26 Maret 2025 telah menetapkan BPR Bumi Pendawa Raharja sebagai bank dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan. Pasalnya, BPR Bumi Pendawa Raharja memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12%, Cash Ratio (CR) rata-rata selama 3 bulan terakhir kurang dari 5%, serta Tingkat Kesehatan (TKS) dengan predikat Tidak Sehat.

Kemudian, OJK kembali menetapkan BPR Bumi Pendawa Raharja dalam status pengawasan Bank Dalam Resolusi (BDR) pada 26 November 2025.

Pertimbangannya, OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Pengurus dan Pemegang Saham PT BPR Bumi Pendawa Raharja untuk melakukan upaya penyehatan khususnya dalam mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.28/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

“Namun demikian, Pengurus dan Pemegang Saham PT BPR Bumi Pendawa Raharja tidak dapat melakukan penyehatan BPR,” ujarnya.

Lalu LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap PT BPR Bumi Pendawa Raharja. Lembaga tersebut lantas meminta OJK untuk mencabut izin usaha PT Bumi Pendawa Raharja.

Keputusan itu berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjamin Simpanan dan Resolusi Bank Lembaga Penjamin Simpanan No. 111/ADK3/2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Cara Penanganan Bank Dalam Resolusi PT BPR Bumi Pendawa Raharja.

Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut, OJK berdasarkan Pasal 19 POJK di atas, melakukan pencabutan izin usaha PT BPR Bumi Pendawa Raharja.

“Dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-undang Republik Indonesia No. 24/2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Undang-undang No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan,” tutur OJK.

Sejalan dengan putusan ini, OJK mengimbau nasabah BPR Bumi Pendawa Raharja tetap tenang. Pasalnya, dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB) bersiap meluncurkan produk buy now pay later (BNPL) atau paylater pada kuartal II tahun depan sebagai bagian dari penguatan bisnis kredit konsumer berbasis digital.

Direktur Utama Bank Neo Eri Budiono menyampaikan peluncuran BNPL membutuhkan waktu lantaran melibatkan berbagai proses integrasi sistem. Saat ini, produk tersebut telah masuk dalam tahap uji coba terbatas dan berada dalam pengawasan regulator.

“BNPL memang kami rencanakan launch tahun depan karena banyak integrasi yang harus dilakukan. Saat ini sudah masuk ke OJK dan uji coba terbatas akan dimulai Januari [2026],” ujar Eri dalam paparan publik, Selasa (16/12/2025).

Dari sisi penyaluran, Chief Financial Officer Bank Neo Sufen Triantio menyampaikan perseroan menargetkan nilai kredit BNPL hingga Rp200 miliar pada tahap uji coba. “Kami harapannya di tahap uji coba ini bisa mencapai Rp200 miliar,” jelas Sufen.

Dia menambahkan meningkatnya transaksi QRIS di Bank Neo juga membuka peluang bagi pengembangan BNPL sebagai sumber aset pinjaman baru. Melalui transaksi QRIS, nasabah nantinya dapat memilih opsi pembayaran penuh atau cicilan.

Sejalan dengan rencana tersebut, Bank Neo menargetkan pertumbuhan kredit konsumer sebagai motor utama pemulihan kinerja tahun depan. Setelah mencatat penurunan kredit sekitar 17% tahun ini, perseroan menargetkan posisi kredit dapat kembali setara dengan level Desember 2024.

“Kami ingin kembali ke level Desember 2024. Pertumbuhannya akan didorong dari sisi consumer, terutama lewat BNPL,” ujar Sufen.

Selain BNPL, Bank Neo juga mengandalkan produk pinjaman digital Neoloan yang pada tahun ini telah menyalurkan kredit sekitar Rp600 miliar. Tahun depan, penyaluran Neoloan ditargetkan meningkat hingga mendekati Rp1 triliun.

Ke depan, strategi Bank Neo tetap berfokus pada digital retail, dengan tiga pilar utama yakni kerja sama direct loan dengan Akulaku, pengembangan Neoloan, serta BNPL.

Menurut catatan Bisnis, Bank Neo Commerce sejatinya telah memiliki rencana untuk meluncurkan BNPL pada 2022. Saat itu, Bank Neo mengungkapkan bahwa perseroan akan terus membangun digital financial services terkait dengan pembayaran dan transaksi, serta digital financial social interaction.

Harapannya, nasabah BBYB akan terfasilitasi dengan adanya satu aplikasi yang dapat memenuhi kebutuhan dalam satu genggaman, yaitu melalui aplikasi Neobank.

Bisnis.com, BANDUNG — PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) bersama Institut Teknologi Bandung (ITB) meresmikan AI Innovation Hub di Kampus ITB, Bandung, Jawa Barat, Selasa (16/12/2025).

Inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman pembentukan AI Innovation Hub pada Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia 2025 yang digelar pada 7–9 Agustus 2025.

AI Innovation Hub berlokasi di lantai 4 Labtek STEI ITB dan menjadi yang pertama dari rangkaian pusat inovasi serupa yang akan dihadirkan Telkomsel di berbagai wilayah Indonesia.

Direktur Utama Telkomsel Nugroho mengatakan pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) telah memberikan dampak nyata bagi perusahaan, mulai dari peningkatan kepuasan pelanggan hingga pertumbuhan pendapatan.

Menurutnya, peresmian AI Innovation Hub merupakan bentuk tanggung jawab Telkomsel untuk berkontribusi kembali kepada ekosistem.

Dia berharap fasilitas ini dapat membuka peluang sinergi antara akademisi, pelaku industri, dan komunitas teknologi guna mempercepat transformasi digital nasional.

“Ini tentunya dalam rangka salah satunya tentu alignment supaya bisa berkolaborasi bersama,” kata Nugroho dalam acara peresmian di Kampus ITB, Bandung, Jawa Barat, Selasa (16/12/2025).

Selain itu, peresmian AI Innovation Hub juga menjadi wujud komitmen Telkomsel dalam mengakselerasi pengembangan talenta digital serta memperkuat kapasitas inovasi nasional.

Inisiatif ini selaras dengan Garuda Spark Innovation Hub Komdigi, misi Asta Cita Pemerintah Republik Indonesia, serta visi Indonesia Emas 2045.

Sebelumnya, Telkomsel juga telah mengembangkan kemampuan lebih dari 80% karyawannya sebagai talenta digital AI.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid yang hadir secara daring menyampaikan AI Innovation Hub merupakan tindak lanjut dari komitmen yang telah dibangun dalam rangkaian konvensi sains dan teknologi pada KSTI 2025.

Inisiatif ini juga sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar terjadi penyatuan kekuatan sains, teknologi, dan industri untuk mempercepat transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.

“Dan kita menegaskan tujuan besar yang ingin kita capai bersama, yaitu memperkuat ekosistem kecerdasan artifisial nasional yang inklusif dan juga berkelanjutan,” katanya.

Meutya menambahkan pihaknya meyakini akan lahir lebih banyak inovasi setelah AI Innovation Hub diluncurkan.

Keyakinan tersebut didasarkan pada rekam jejak ITB yang dinilai memiliki warisan panjang dan kontribusi besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional.

Lebih lanjut, Meutya mengatakan pihaknya menitipkan sejumlah fokus pengembangan dalam peta kecerdasan artifisial nasional.

Terdapat sekitar 10 poin atau arah utama yang diharapkan dapat menjadi fokus pengembangan AI Innovation Hub di ITB.

Fokus tersebut mencakup program prioritas Presiden, antara lain ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan keuangan, reformasi birokrasi, politik, hukum dan keamanan, energi serta sumber daya dan lingkungan, perumahan, transportasi dan logistik, infrastruktur, hingga seni budaya dan ekonomi kreatif.

“Jadi kurang lebih di sektor-sektor inilah kita mengharap sekali angka inovasi-inovasi yang layak dalam di teknologi kecerdasan artifisial ini, untuk nanti mungkin juga bisa ditambah yang sekarang juga sedang trend, bagaimana kita melihat kecerdasan artifisial untuk mengenal dan menguasai antariksa,” katanya.

Lebih lanjut, AI Innovation Hub menghadirkan sejumlah kegiatan utama. Pertama, AI Academy yang berfokus pada pembelajaran AI melalui platform learning management system (LMS) dan kegiatan rutin bulanan.

Platform LMS di aihubnusantara.id berbasis teknologi AI yang mendukung pembelajaran terstruktur untuk berbagai tingkat kemampuan, mulai dari Beginner, Intermediate, hingga Advanced.

LMS ini menyediakan beragam konten berupa video interaktif, modul pelatihan, practice test, dan exam yang terintegrasi dengan sistem pre-assessment untuk mengukur kesiapan peserta. Setiap peserta yang menyelesaikan pelatihan akan memperoleh sertifikat resmi guna meningkatkan kredibilitas kompetensi AI mereka.

Kedua, AI Hub Event yang dirancang untuk merangsang inovasi dan kolaborasi melalui berbagai format, seperti webinar, kompetisi hackathon, AI panel discussions, serta networking sessions.

Kegiatan ini menghadirkan praktisi AI dari berbagai sektor dan mengangkat tema-tema relevan untuk mendorong pertukaran wawasan antara pelanggan enterprise, komunitas startup, dan akademisi.

Ketiga, AI Hub Showcase yang mengakomodasi kolaborasi lintas sektor dengan menampilkan proyek-proyek inovatif dari AI Labs, peserta LMS, startup, serta use case internal Telkomsel.

Showcase ini disajikan dalam format interaktif, termasuk demo video, video on-demand, dan QR code untuk akses cepat selama jam operasional.

Keempat, AI Labs yang menyediakan fasilitas riset dan pengembangan solusi berbasis AI. Fasilitas ini didukung oleh tim khusus yang terdiri dari AI engineers, data scientists, dan product owners, serta dilengkapi akses ke dummy datasets dan GPU.

Kehadiran AI Labs diharapkan dapat mempercepat proses inovasi dan implementasi teknologi AI sesuai kebutuhan akademik maupun industri.

Caption: Direktur Utama Telkomsel Nugroho dalam acara peresmian AI Innovation Hub di Kampus ITB, Bandung, Jawa Barat, Selasa (16/12/2025).

Bisnis.com, BANDUNG— PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) menemukan miliaran percobaan penipuan digital per tahun. Anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) itu meluncurkan sistem anti scam Sistem Cegah Scam Keliling (Siscamling) untuk mencegah serangan.

Siscamling diluncurkan bersamaan dengan peresmian AI Innovation Hub yang berlokasi di lantai 4 Labtek STEI Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, Jawa Barat.

Telkomsel mencatat terdapat sekitar 1,4 miliar percobaan penipuan (scam) yang mengganggu Indonesia setiap tahunnya, sehingga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Direktur Utama Nugroho mengatakan perusahaan mengadopsi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk memperkuat sistem anti-scamnya.

“Salah satunya kami pakai [AI] untuk anti scamming. Insya Allah punya kami lebih baik dari yang sudah ada namanya Siscamling, Sistem Cegah Scam Keliling,” kata Nugroho.

Siscamling mengusung pendekatan deteksi proaktif dan adaptif. Model AI dalam sistem ini dilatih secara berkelanjutan menggunakan mahadata telekomunikasi anonim, divalidasi lintas unit internal, terintegrasi dengan mahadata global, serta dilengkapi analisis riwayat panggilan. Pendekatan tersebut memungkinkan identifikasi pola penipuan yang terus berkembang.

Pencegahan juga dilakukan langsung di tingkat jaringan, sehingga perlindungan dapat berjalan otomatis tanpa memerlukan aplikasi tambahan. Cara kerjanya, sistem ini memberikan notifikasi risiko secara real time pada panggilan atau SMS yang terindikasi scam atau spam, sehingga pelanggan dapat mengambil keputusan secara lebih aman.

Selain itu, Siscamling dirancang dengan prinsip privacy-by-design dengan tetap mematuhi standar perlindungan data pelanggan dan regulasi yang berlaku. Pengaturan preferensi serta ringkasan aktivitas perlindungan dapat dikelola melalui mini-app SISCAMLING di aplikasi MyTelkomsel.

Sistem ini juga menyediakan materi edukasi mengenai modus penipuan terkini serta kanal pelaporan, yang berfungsi mendukung penyempurnaan model AI secara berkelanjutan.

“Dengan Siscamling, kami ingin menghadirkan rasa aman yang nyata agar pelanggan tetap produktif dan fokus pada aktivitas digitalnya,” tutup Nugroho.

Siscamling akan diaktifkan secara bertahap mulai 15 Desember 2025 untuk pelanggan SIMPATI dan Telkomsel Halo, dengan target menjangkau seluruh pelanggan Telkomsel pada awal 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Hutama Marga Waskita (Hamawas) kembali memberlakukan diskon tarif tol sebesar 20% bagi pengguna Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) dalam rangka menghadapi lonjakan lalu lintas di periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

Diskon tarif tol ini secara khusus diterapkan pada dua ruas tol jarak terjauh, yaitu pada perjalanan asal hingga tujuan Gerbang Tol (GT) Pangkalan Brandan – GT Sinaksak dan arah sebaliknya, serta GT Kisaran – GT Sinaksak dan arah sebaliknya.

Direktur Utama Hamawas, Dindin Solakhuddin, menjelaskan bahwa kebijakan potongan tarif tol ini akan berlaku pada dua periode puncak arus lalu lintas. Periode pertama yakni pada 22 Desember 2025 pukul 00.00 WIB hingga 23 Desember 2025 pukul 24.00 WIB.

Sementara itu, diskon tarif periode kedua akan berlaku pada 31 Desember 2025 pukul 00.00 WIB hingga 24.00 WIB.

"Atas persetujuan dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) potongan tarif tol 20%, ini berlaku untuk seluruh golongan I hingga V perjalanan menerus," ujar Dindin dalam keterangan resmi, Selasa (16/12/2025).

Pada saat yang sama, Dindin menjelaskan bahwa kebijakan tersebut dijalankan bertujuan mengoptimalkan kelancaran arus lalu lintas dan mendistribusikan kendaraan secara merata di masa puncak libur Nataru.

Selain itu, Dindin berharap potongan tarif tol ini dapat mendorong peningkatan volume perjalanan wisata, khususnya menuju kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba, sehingga berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar.

Adapun saat ini, Dindin menyebut bahwa arus lalu lintas di Ruas Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat (Kutepat) sudah menunjukkan peningkatan.

“Apalagi dengan sudah dibukanya secara fungsional ruas tol Sinaksak – Simpang Panei yang semakin memudahkan dan mempercepat mobilitas masyarakat menuju ke berbagai tempat wisata yang ada di Kabupaten Simalungun dan Toba,” tutup Dindin.

Berikut tarif diskon ruas Tol Pangkalan Brandan - Sinaksak serta ruas Tol Kisaran - Sinaksak:

Tarif Tol Diskon Periode Pertama (22 Desember – 23 Desember 2025)

Dari GT Pangkalan Brandan menuju GT Sinaksak

- Kendaraan Golongan I dari Rp221.000 menjadi Rp195.650

- Kendaraan Golongan II dan III dari Rp333.500 menjadi Rp295.200

- Kendaraan Golongan IV dan V dari Rp446.500 menjadi Rp395.100

Dari GT Kisaran menuju GT Sinaksak

- Kendaraan Golongan I dari Rp140.000 menjadi Rp130.000

- Kendaraan Golongan II dan III dari Rp210.000 menjadi Rp195.000

- Kendaraan Golongan IV dan V dari Rp280.000 menjadi Rp260.000

Dari GT Sinaksak menuju GT Pangkalan Brandan

- Kendaraan Golongan I dari Rp221.000 menjadi Rp198.400

- Kendaraan Golongan II dan III dari Rp333.500 menjadi Rp299.300

- Kendaraan Golongan IV dan V dari Rp446.500 menjadi Rp400.600

Tarif Tol Setelah Diskon Periode Kedua 31 Desember 2025

Dari GT Pangkalan Brandan menuju GT Sinaksak

- Kendaraan Golongan I dari Rp221.000 menjadi Rp198.400

- Kendaraan Golongan II dan III dari Rp333.500 menjadi Rp299.300

- Kendaraan Golongan IV dan V dari Rp446.500 menjadi Rp400.600

Dari GT Kisaran menuju GT Sinaksak

- Kendaraan Golongan I dari Rp140.000 menjadi Rp130.000

- Kendaraan Golongan II dan III dari Rp210.000 menjadi Rp195.000

- Kendaraan Golongan IV dan V dari Rp280.000 menjadi Rp260.000

Dari GT Sinaksak menuju GT Pangkalan Brandan

- Kendaraan Golongan I dari Rp221.000 menjadi Rp195.650

- Kendaraan Golongan II dan III dari Rp333.500 menjadi Rp295.200

- Kendaraan Golongan IV dan V dari Rp446.500 menjadi Rp395.100

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten teknologi PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) atau Surge mencetak peningkatan kinerja sampai sembilan bulan 2025. Lalu, bagaimana target untuk saham WIFI ke depannya?

Berdasarkan data dari Terminal Bloomberg, enam analis memberikan rekomendasi buy untuk saham WIFI. Rekomendasi buy terbaru diberikan oleh BCA Sekuritas, dengan target harga Rp4.000 per saham.

Selanjutnya, rekomendasi buy juga diberikan oleh Sucor Sekuritas sebesar Rp9.500 per saham. Target harga ini merupakan target harga saham termahal yang diberikan untuk WIFI.

Sementara itu, Henan Putihrai Sekuritas juga memberikan rating buy untuk WIFI, dengan target harga sebesar Rp5.750 per saham.

Berdasarkan laporan keuangannya, WIFI mencetak pendapatan usaha bersih yang naik 100,99% menjadi Rp1,01 triliun, dari sebelumnya Rp504,95 miliar.

Beban pokok pendapatan WIFI meningkat menjadi Rp325,42 miliar, dari sebelumnya sebesar Rp197,3 miliar atau meningkat 64,8%. Laba bruto WIFI per September 2025 naik hingga 124,16% menjadi Rp689,48 miliar, dari sebelumnya Rp307,58 miliar di periode sama tahun 2024.

Adapun laba bersih periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk WIFI melonjak 71,03% ke Rp260,09 miliar dari Rp152,07 miliar secara tahunan. Laba per saham dasar WIFI periode ini mencapai Rp105,54 per lembar, naik dari Rp64,54 per saham dasar secara tahunan.

Direktur Utama WIFI Yune Marketatmo menjelaskan kinerja kuartal III/2025 WIFI mencerminkan investasi yang secara sadar WIFI lakukan untuk membangun skala dan memperkuat kepemimpinan pasar.

Menurut Yune, WIFI saat ini berada dalam fase pertumbuhan, dan upaya ini memberikan WIFI posisi untuk memonetisasi pada tingkat yang jauh lebih tinggi seiring dengan perluasan basis pelanggan dan cakupan jaringan.

“Investasi hari ini meletakkan pondasi yang kuat bagi pertumbuhan berkelanjutan, profitabilitas jangka panjang, dan peningkatan nilai bagi pemegang saham,” ujar Yune.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Energi Biomassa Indonesia (MEBI) memperingatkan soal aspek lingkungan dalam adopsi biomassa dalam pembangkitan listrik di Tanah Air. Sumber energi dari bahan baku hayati ini diharapkan mengedepankan prinsip ekonomi sirkular dalam implementasinya.

“Prinsip yang kami pegang sejak awal pembahasan biomassa adalah biomassa tidak boleh berbasis kayu primer [untuk bahan bakar]. Biomassa yang kami maksud adalah dengan pemanfaatan limbah atau dengan ekonomi sirkular,” kata Ketua Umum MEBI Milton Pakpahan dalam Bisnis Indonesia Forum bertajuk Prospek dan Tantangan Bioenergi Nasional pada Selasa (16/12/2025).

Milton mencatat bahwa biomassa memiliki potensi terbesar dalam pembangkitan energi terbarukan berbasis bahan organik (bioenergi) dengan komposisi mencapai 87%. Sementara itu, bioetanol menyimpan potensi kontribusi sebesar 10% dan biogas 3%.

Melihat potensi kontribusinya yang besar, dia mengemukakan bahwa pemakaian biomassa harus mengadopsi konsep penanaman, perawatan, penebangan dan penanaman kembali, serta pemanfaatan limbah dari berbagai sektor yang mencakup pertanian, perkebunan, kehutanan, sampah organik dan residu industri.

Indonesia sendiri tercatat memiliki potensi bahan bakar biomassa dari limbah yang besar, dengan volume mencapai sekitar 545 juta ton per tahun. Potensi ini tersebar di seluruh provinsi dengan jenis yang beragam.

“Ini menunjukkan bahwa kita sebenarnya sangat kaya sumber energi berbasis limbah, bukan sumber primer,” katanya.

MEBI turut mencatat bahwa sektor industri nasional sejatinya telah lama menggunakan biomassa. Saat ini sekitar 7 juta ton biomassa per tahun sudah digunakan industri, antara lain oleh industri gula, kelapa sawit, semen, makanan dan minuman, hingga petrokimia.

Untuk industri berat seperti semen dan logam, biomassa bahkan digunakan untuk kebutuhan panas tinggi hingga 400–1.000 derajat Celsius dan menggantikan sebagian bahan bakar fosil.

Dari sisi ekspor, MEBI mencatat biomassa juga memiliki peluang besar. Nilai ekspor biomassa Indonesia saat ini sudah mencapai sekitar US$534 juta, terutama dalam bentuk wood pellet dan cangkang sawit. Pasar utama datang dari Jepang dan Eropa.

“Kebutuhan energi dan musim dingin di Eropa membuat permintaan biomassa meningkat karena mereka tidak lagi bisa menambah penggunaan batu bara dan gas,” kata Milton.

Namun, Milton memperingatkan bahwa ekspor biomassa harus memenuhi prinsip keberlanjutan, yakni tidak berasal dari deforestasi atau kayu ilegal. Sertifikasi dan standar internasional pun menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia jika ingin meningkatkan devisa dari biomassa.

Tantangan besar lainnya datang dari logistik, harga, dan kepastian pasokan. Milton mengemukakan biaya transportasi masih mahal, terutama untuk jarak jauh, padahal pembangkit biomassa membutuhkan pasokan yang stabil karena tidak bisa berhenti atau berubah volume secara tiba-tiba. Selain itu, mekanisme harga saat ini belum cukup menarik bagi pemasok, sehingga kontrak jangka panjang menjadi kunci.