Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap terdapat 139.485 unit rumah masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatra Utara, serta Sumatra Barat.

Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) menjelaskan bahwa ratusan ribu rumah rusak tersebut tergolong ke dalam empat kategori, yakni rusak ringan, rusak sedang, rusak berat hingga hanyut.

"Jadi total, yang rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, dan hanyut, total 139.485. Data per hari Minggu, 14 Desember 2005, jam 5.00 sore," kata Ara dalam Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Dalam perinciannya, wilayah Aceh menjadi yang paling besar mengalami kerusakan. Di mana, berdasarkan catatannya terdapat 38.553 unit rumah rusak ringan, 22.204 unit rusak sedang, 35.517 unit rusak berat dan 4.295 unit rumah hanyut.

Dengan demikian, total rumah masyarakat wilayah Aceh terdampak bencana banjir hingga longsor tembus 100.569 unit rumah.

Kemudian, terdapat 29.766 unit rumah terdampak bencana di Sumatra Utara. Perinciannya, 19.936 unit rusak ringan, 4.304 unit rusak sedang, 4.351 unit rusak berat dan 1.135 unit hanyut.

Terakhir, total rumah terdampak wilayah Sumatra Barat mencapai 9.150 unit. Di antaranya 5.634 unit rusak ringan, 1.174 unit rusak sedang, 1.577 unit rusak berat dan 765 unit dinyatakan hanyut.

Sejalan dengan hal itu, Ara mengungkap tengah menyiapkan pembangunan sebanyak 2.600 unit hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana banjir di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

Dia menjelaskan, 2.600 unit huntap itu bakal dibangun tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun sayangnya, dia belum merinci secara pasti darimana pastinya sumber anggaran yang akan digunakan tersebut.

"Saya laporkan sama bapak [kemarin] ada 2.000 unit yang sudah siap dibangun hunian tetap yang dibiayai non-APBN. Mohon maaf, tetapi tadi malam bertambah 500 unit, dan tadi pagi bertambah 100 unit, jadi terkumpul untuk 2.600 unit," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden The Fed New York John Williams menilai kebijakan moneter Amerika Serikat kini berada di posisi yang tepat untuk menghadapi 2026, menyusul pemangkasan suku bunga terbaru di tengah risiko pasar tenaga kerja yang meningkat.

Dalam pernyataan tertulis pada acara di Jersey City, Williams menyampaikan bahwa kebijakan moneter saat ini difokuskan untuk menyeimbangkan berbagai risiko, sehingga Federal Open Market Committee (FOMC) menggeser sikap kebijakan yang sebelumnya sedikit restriktif ke arah netral.

“Dengan langkah ini, kebijakan moneter berada pada posisi yang baik saat memasuki 2026," jelas Williams, dikutip dari Bloomberg pada Selasa (16/12/2025).

Perbedaan pandangan di kalangan pembuat kebijakan semakin terlihat sejak para pejabat The Fed memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin pekan lalu.

Pemangkasan ketiga sepanjang tahun ini membawa suku bunga acuan The Fed ke kisaran target 3,5%—3,75%.

Keputusan tersebut diambil di tengah tiga suara penolakan (dissent), termasuk dua dari presiden bank sentral regional yang memilih menahan suku bunga, serta satu dari Gubernur The Fed Stephen Miran yang justru menginginkan pemangkasan lebih besar sebesar 50 basis poin.

Williams memperkirakan pertumbuhan ekonomi AS akan meningkat menjadi sekitar 2,25% pada tahun depan, dari estimasi 1,5% pada 2025, ditopang oleh kebijakan fiskal, kondisi keuangan yang kondusif, serta investasi di bidang kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Dia juga memproyeksikan inflasi turun ke sedikit di bawah 2,5% pada 2026, sebelum mencapai target The Fed sebesar 2% pada 2027.

Menjawab pertanyaan usai pidatonya, Williams menegaskan kebijakan moneter kini telah dikalibrasi untuk menghadapi dua risiko utama terhadap mandat bank sentral, yakni inflasi yang terlalu tinggi atau pasar tenaga kerja yang melemah.

Menurut Williams, Pada tahun ini Fed telah menyesuaikan suku bunga ke level yang diyakini mampu menjaga keseimbangan antara dua risiko yang saling bersaing tersebut. Keputusan tersebut, lanjutnya, juga diambil berdasarkan data dan prospek.

“Kami tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi dengan kebijakan perdagangan, inflasi, atau ekonomi tahun depan, tetapi kami berada pada posisi yang baik untuk menghadapinya," ujar Williams.

Pernyataan Williams disampaikan sehari sebelum rilis data ketenagakerjaan utama, dengan Biro Statistik Tenaga Kerja AS (Bureau of Labor Statistics/BLS) dijadwalkan merilis data untuk dua bulan terakhir. Publikasi data tersebut sebelumnya tertunda akibat penutupan pemerintahan (government shutdown) yang berlangsung sepanjang Oktober dan sebagian besar November 2025.

Williams mengatakan kepada wartawan bahwa laporan tersebut diperkirakan secara umum konsisten dengan tren sebelumnya, yakni pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat dan indikasi pasar tenaga kerja yang secara bertahap mulai mendingin.

Dia menambahkan masih terlalu dini untuk membahas opsi kebijakan pada pertemuan The Fed berikutnya pada Januari, meskipun dia mengaku sangat mendukung pemangkasan suku bunga yang dilakukan pekan lalu.

Pada kesempatan terpisah, Presiden Federal Reserve Bank of Boston Susan Collins mengatakan keputusannya mendukung pemangkasan suku bunga pada Desember merupakan keputusan yang cukup sulit.

“Meski analisis saya pada November cenderung mendukung penahanan suku bunga, menjelang pertemuan Desember, informasi yang tersedia menunjukkan keseimbangan risiko telah sedikit bergeser,” ujar Collins dalam unggahan di LinkedIn pada Senin (15/12/2025).

Sementara itu, Gubernur The Fed Stephen Miran kembali menegaskan pandangannya bahwa kebijakan moneter saat ini masih terlalu ketat. Dalam wawancara dengan CNBC, dia juga mengungkapkan kemungkinan akan tetap bertugas di bank sentral setelah masa jabatannya berakhir, hingga pengganti resminya dikonfirmasi.

Masa jabatan Miran akan berakhir pada 31 Januari, namun dia berhak tetap menjabat hingga penggantinya disetujui oleh Senat AS.

Presiden AS Donald Trump diperkirakan akan menunjuk pengganti Miran di Dewan Gubernur, yang juga akan menjadi bagian dari proses penunjukan ketua The Fed berikutnya untuk menggantikan Jerome Powell, yang masa jabatannya sebagai ketua berakhir pada Mei.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan mengumumkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 dalam waktu dekat. Kalangan buruh memperkirakan kenaikan upah minimum tahun depan hanya berkisar 4%.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan bahwa besaran tersebut diperoleh dari ketentuan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan baru.

Berdasarkan informasi terakhir yang dia terima, Said menyebut indeks tertentu atau alfa dalam formula UMP 2026 hanya berada pada kisaran 0,3 hingga 0,8. Dengan demikian, kenaikan UMP 2026 hanya akan berkisar 4% hingga 6%.

“KSPI menolak peraturan pemerintah tentang pengupahan yang terbaru dan menolak nilai kenaikan upah minimum 2026 yang berasal dari peraturan pemerintah yang dimaksud,” kata Said dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (16/12/2025).

Menurutnya, ketentuan dalam draf aturan baru tersebut berpotensi mengembalikan upah murah dan merugikan buruh. Selain itu, pembahasan RPP Pengupahan dinilai mengabaikan partisipasi bermakna dari unsur buruh dan mengesampingkan ketentuan kebutuhan hidup layak.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memberi sinyal bahwa kenaikan UMP 2026 akan segera diumumkan, mengingat RPP Pengupahan yang telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto dan tinggal menunggu penandatanganan.

Hal tersebut disampaikan Yassierli usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Dia melanjutkan, apabila Presiden telah menandatangani rancangan beleid tersebut, maka dirinya akan mengumumkan besaran kenaikan UMP.

“Tadi sudah di meja beliau. Kalau bisa hari ini ditandatangani, kalau enggak besok ditandatangani. Sesudah itu nanti saya umumkan, insyaallah,” kata Yassierli kepada wartawan, kemarin.

Tahun lalu, pemerintah menetapkan kenaikan UMP 2025 satu angka sebesar 6,5%. Rerata upah minimum nasional 2025 dari 38 provinsi tercatat sebesar Rp3.315.761, dengan DKI Jakarta mencatatkan UMP tertinggi sebesar Rp5.396.761, sedangkan yang terendah ialah Jawa Tengah sebesar Rp2.169.349.

Berikut daftar UMP 2026 di 38 provinsi jika hanya naik 4%:

1. Aceh: dari Rp3.685.616 menjadi Rp3.833.041
2. Sumatra Utara: dari Rp2.992.559 menjadi Rp3.112.261
3. Sumatra Barat: dari Rp2.994.193 menjadi Rp3.113.961
4. Riau: dari Rp3.508.776 menjadi Rp3.649.127
5. Jambi: dari Rp3.234.535 menjadi Rp3.363.916
6. Sumatra Selatan: dari Rp3.681.571 menjadi Rp3.828.834
7. Bengkulu: dari Rp2.670.039 menjadi Rp2.776.841
8. Lampung: dari Rp2.893.070 menjadi Rp3.008.793
9. Bangka Belitung: dari Rp3.876.600 menjadi Rp4.031.664
10. Kepulauan Riau: dari Rp3.623.654 menjadi Rp3.768.600
11. DKI Jakarta: dari Rp5.396.761 menjadi Rp5.612.631
12. Jawa Barat: dari Rp2.191.232 menjadi Rp2.278.881
13. Jawa Tengah: dari Rp2.169.349 menjadi Rp2.256.123
14. DI Yogyakarta: dari Rp2.264.080 menjadi Rp2.354.643
15. Jawa Timur: dari Rp2.305.985 menjadi Rp2.398.224
16. Banten: dari Rp2.905.119 menjadi Rp3.021.324
17. Bali: dari Rp2.996.561 menjadi Rp3.116.423
18. Nusa Tenggara Barat (NTB): dari Rp2.602.931 menjadi Rp2.707.048
19. Nusa Tenggara Timur (NTT): dari Rp2.328.969 menjadi Rp2.422.128
20. Kalimantan Barat: dari Rp2.878.286 menjadi Rp2.993.417
21. Kalimantan Tengah: dari Rp3.473.621 menjadi Rp3.612.566
22. Kalimantan Selatan: dari Rp3.496.195 menjadi Rp3.636.043
23. Kalimantan Timur: dari Rp3.579.313 menjadi Rp3.722.486
24. Kalimantan Utara: dari Rp3.580.160 menjadi Rp3.723.366
25. Sulawesi Utara: dari Rp3.775.425 menjadi Rp3.926.442
26. Sulawesi Tengah: dari Rp2.915.000 menjadi Rp3.031.600
27. Sulawesi Selatan: dari Rp3.657.527 menjadi Rp3.803.828
28. Sulawesi Tenggara: dari Rp3.073.551 menjadi Rp3.196.493
29. Gorontalo: dari Rp3.221.731 menjadi Rp3.350.600
30. Sulawesi Barat: dari Rp3.104.430 menjadi Rp3.228.607
31. Maluku: dari Rp3.141.700 menjadi Rp3.267.368
32. Maluku Utara: dari Rp3.408.000 menjadi Rp3.544.320
33. Papua Barat: dari Rp3.615.000 menjadi Rp3.759.600
34. Papua Barat Daya: dari Rp3.614.000 menjadi Rp3.758.560
35. Papua: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.457.284
36. Papua Selatan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.457.284
37. Papua Tengah: dari Rp4.285.848 menjadi Rp4.457.282
38. Papua Pegunungan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.457.284

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah belum merestui usulan impor beras industri pada 2026 lantaran produksi dalam negeri dinilai masih mampu memenuhi kebutuhan nasional.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menilai tidak ada urgensi untuk mengimpor beras industri di tengah melimpahnya pasokan beras nasional.

“Berasnya banyak, masa impor,” kata Zulhas singkat saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Tatang Yuliono mengatakan kebutuhan beras industri masih dapat dipenuhi dari dalam negeri. Alhasil, usulan impor dari pelaku industri belum disetujui demi menjaga swasembada beras.

“Terutama untuk usulan untuk beras untuk kebutuhan industri, karena kita sanggup memenuhi, sehingga usulan yang dari teman-teman di perindustrian, sementara kita tidak berikan dulu, kita semuanya bisa swasembada,” ujar Tatang.

Tatang menuturkan, volume usulan impor beras industri yang diajukan sebanyak 380.952 ton. “Kemudian kami tidak berikan untuk importasinya, kita akan penuhi dari dalam negeri. Mungkin itu saja ya satu hal terkait dengan beras,” tambahnya.

Sebelumnya, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Indonesia masih mengimpor beras dengan nilai mencapai US$178,5 juta atau sekitar Rp2,97 triliun (asumsi kurs Rp16.652 per dolar AS) sepanjang Januari—Oktober 2025.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan importasi beras tersebut mayoritas berasal dari Myanmar, Thailand, dan India.

“Sepanjang Januari—Oktober 2025, impor beras sebesar 364,3 ribu ton dengan nilai US$178,5 juta, dan negara asal utama impor beras ini adalah Januari—Oktober 2025, ini dari Myanmar, Thailand, dan India,” kata Pudji dalam Rilis BPS, Senin (1/12/2025).

Pada Oktober 2025, BPS mencatat impor beras mencapai 40.700 ton dengan nilai US$19,1 juta atau sekitar Rp318,05 miliar.

Menurut catatan BPS, potensi produksi beras dalam negeri akan mencapai 34,79 juta ton sepanjang Januari—Desember 2025, yang utamanya ditopang subround I (Januari–April 2025) dengan peningkatan 26,54%.

“Potensi produksi beras sepanjang Januari—Desember 2025 diperkirakan akan mencapai 34,79 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 4,17 juta ton atau 13,60% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024,” kata Pudji dalam Rilis BPS, Senin (1/12/2025).

Peningkatan ini juga sejalan dengan potensi luas panen padi sepanjang Januari—Desember 2025 yang diperkirakan akan mencapai 11,36 juta hektare. BPS memperkirakan, luas panen padi naik 1,31 juta hektare atau 13,03% dibandingkan dengan periode yang sama 2024.

“Peningkatan potensi luas panen Januari—Desember 2025 ini utamanya disumbang oleh peningkatan luas panen pada subround I, yaitu Januari—April 2025 yang meningkat sebesar 25,82%,” ujarnya.

Namun, angka potensi ini masih dapat berubah tergantung pada kondisi pertanaman padi sepanjang November 2025–Januari 2026, mulai dari serangan hama, banjir, kekeringan, maupun pelaksanaan panen yang dilakukan oleh para petani.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkap hendak membentuk Satuan Tugas (Satgas) Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana banjir dan longsor yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Prabowo menyebut, Satgas tersebut akan bertugas menangani hunian masyarakat yang terdampak bencana. Mulai dari melaksanakan pembangunan hunian sementara hingga hunian tetap bagi masyarakat.

"Akan kita bentuk apakah kita namakan Badan atau Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi, segera akan kita bangun hunian-hunian sementara dan hunian tetap," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Senin (16/12/2025).

Sejalan dengan hal itu, Prabowo meminta agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi hunian masyarakat dapat dipercepat.

Apabila diperlukan realokasi dan pembangunan ulang, Prabowo meminta agar pemerintah tidak perlu mempermasalahkan keterbatasan lahan. Dia bahkan menginstruksikan untuk dapat membangun hunian rakyat di atas lahan milik negara.

"Jangan ada alasan cari lahan atau sebagainya. Pakai lahan milik negara yang ada, kalau perlu PTPN. Kalau perlu konsesi-konsesi hutan itu kita pakai semua," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengungkap tengah menyiapkan pembangunan sebanyak 2.600 unit hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana banjir di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

Menteri yang akrab disapa Ara ini menjelaskan, 2.600 unit huntap itu bakal dibangun tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun sayangnya, dia belum merinci secara pasti dari mana pastinya sumber anggaran yang akan digunakan tersebut.

"Saya laporkan sama bapak [kemarin] ada 2.000 unit yang sudah siap dibangun hunian tetap yang dibiayai non-APBN. Mohon maaf, tetapi tadi malam bertambah 500 unit, dan tadi pagi bertambah 100 unit, jadi terkumpul untuk 2.600 unit," kata Ara dalam Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Di hadapan Presiden Prabowo, Ara menargetkan 2.600 hunian tetap itu dapat mulai dibangun pada bulan ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan memetakan debitur kredit usaha rakyat (KUR) yang terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat yang akan diberikan keringanan kewajiban.

Hal itu disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat dengan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta sejumlah menteri terkait di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Salah satu keringanan yang bakal diberikan adalah restrukturisasi KUR sampai dengan tiga tahun, sebagaimana sudah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.19/2022 terkait dengan penanggulangan bencana.

"Tadi diputuskan bahwa OJK telah mengeluarkan POJK yang melanjutkan terkait dengan proses restrukturisasi KUR yang diberikan relaksasi sampai dengan tiga tahun," terang Airlangga pada konferensi pers, Selasa (16/12/2025).

Airlangga turut mengungkap pemerintah bahwa akan menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) khusus terkait dengan relaksasi KUR bagi ketiga provinsi terdampak bencana itu. Namun, dia tidak memerinci lebih lanjut apa yang akan diatur dalam PP tersebut.

Pemberian keringanan bagi debitur KUR terdampak bencana Sumatra, terang Airlangga, nantinya akan dibagi dua fase. Fase pertama, debitur KUR akan dibebaskan dari pembayaran angsuran kewajibannya dari Desember 2025 sampai dengan Maret 2026.

"Di mana debitur nanti tidak membayar angsuran dan penyalur tidak menerima angsuran, juga tidak mengajukan klaim. Penjamin atau asuransi tidak juga mengajukan klaim," terang Menko Perekonomian sejak 2019 itu.

Fase kedua, pemerintah akan memberikan relaksasi kewajiban bagi debitur KUR khususnya bagi yang sama sekali tidak dapat melanjutkan usahanya.

"Di fase kedua, relaksasi kewajiban debitur KUR existing yaitu terkait dengan debitur yang usahanya sama sekali tidak dapat dilanjutkan tentunya ada periode relaksasi dan juga potensi penghapusan," terang Airlangga.

Di luar itu, pemerintah akan memberlakukan keringanan KUR berupa perpanjangan tenor, top up kredit atau suplesi, serta subsidi bunga dan subsidi margin yang diberlakukan untuk 2026 di 0% dan 2027 di 3%.

Kemudian untuk debitur baru, suku bunga juga akan diberikan 0% di 2026 dan 2027 3% dan tahun berikutnya normal di 6%.

Pada kesempatan yang sama, Ketua OJK Mahendra Siregar menjelaskan bahwa POJK No.19/2022 itu sudah diaktifkan sejak 10 Desember 2025 lalu. Setidaknya ada tiga elemen yang diatur dalam POJK dimaksud.

Pertama, restrukturisasi selama tiga tahun itu berlaku untuk perbankan maupun lembaga pembiayaan lainnya seperti multifinance, lembaga keuangan mikro, pegadaian dan lain-lain.

"Berlaku untuk tiga tahun untuk seluruh provinsi dengan seluruh batasan besaran kredit," terangnya.

Kedua, status kredit yang diberikan restrukturisasi itu dinyatakan lancar sehingga mereka bisa tetap mengajukan permohonan kredit baru sesuai dengan kebutuhan.

Ketiga, debitur kredit sampai dengan Rp10 miliar juga diberikan syarat yang lebih mudah untuk memeroleh status lancar yakni hanya satu pilar saja ke depan yakni berdasarkan kelancaran pembiayaan atau pembayaran kembali.

"Jadi tidak ada persyaratan-persyaratan lain tambahan. Nah, ini kebijakan sudah langsung berlaku sejak tanggal 10 Desember kemarin," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Sentral Jepang (Bank of Japan/BOJ) diperkirakan akan mengerek suku bunga acuan ke level tertinggi dalam tiga dekade pada akhir pekan ini.

Namun demikian, arah kebijakan moneter Negeri Sakura terlihat belum begitu jelas karena kebutuhan pemerintah untuk pembiayaan murah berbenturan dengan pelemahan yen yang mendorong kenaikan harga impor.

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi tahun lalu menyebut gagasan kenaikan suku bunga sebagai sesuatu yang "bodoh," namun kini dia harus menghadapi tekanan biaya hidup yang telah menggerus dukungan terhadap partai berkuasa.

Perdana Menteri perempuan pertama Jepang ini menahan diri untuk tidak mengkritik rencana Gubernur BOJ Kazuo Ueda yang ingin mengurangi pelonggaran moneter sejak dia menjabat pada Oktober lalu dalam upaya memerangi inflasi.

Namun demikian, Takaichi juga perlu mencegah lonjakan imbal hasil obligasi pada saat pemerintah sedang menyusun anggaran untuk tahun fiskal berikutnya. Imbal hasil obligasi acuan Jepang tenor 10 tahun sempat mencapai 1,97% atau level tertinggi dalam 18 tahun pada awal bulan ini, sehingga mendorong Ueda pekan lalu melontarkan peringatan bahwa imbal hasil tersebut naik “agak cepat”.

Adapun, terakhir kali suku bunga acuan BOJ berada di kisaran seperti saat ini, imbal hasil obligasi berada di sekitar 3%. Posisi itu akan meningkatkan biaya pembayaran utang bagi pemerintah dengan beban utang publik tertinggi di antara negara-negara maju.

Belum lagi, suku bunga tinggi akan membatasi ruang belanja pada saat pemerintah juga berupaya meredam tekanan biaya hidup dan meningkatkan belanja pertahanan untuk menghadapi China yang semakin agresif.

Ryutaro Kono, Kepala Ekonom Jepang di BNP Paribas, mengatakan dengan mempertimbangkan preferensi pemerintahan Takaichi terhadap suku bunga rendah, pihaknya memperkirakan laju kenaikan suku bunga akan tetap terbatas

"'[Suku bunga akan dinaikkan] kira-kira sekali setiap enam bulan,” kata Kono, seperti dikutip Bloomberg pada Selasa (16/12/2025).

Meski begitu, dia melihat ada risiko BOJ terpaksa mempercepat pengetatan kebijakan mengingat pergerakan nilai tukar bukanlah hal yang kecil. Adapun, yen telah menguat lebih dari 1% dari titik terendahnya pada akhir November dan sempat menyentuh level terendah dalam 10 bulan terhadap dolar seiring dengan menguatnya spekulasi kenaikan suku bunga pada Desember.

Para pembuat kebijakan di BOJ yang dipimpin Ueda secara luas diperkirakan akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 0,75% pada akhir rapat dua hari yang berakhir Jumat (19/12/2025). Untuk pertama kalinya di bawah kepemimpinan Ueda, seluruh 50 ekonom yang disurvei Bloomberg secara bulat memperkirakan langkah tersebut.

Keputusan ini kemungkinan menjadi keputusan suku bunga absolut pertama dari dewan beranggotakan sembilan orang sejak Juli, setelah pada dua pertemuan sebelumnya terdapat dua anggota yang menyatakan perbedaan pendapat dengan menyerukan kenaikan suku bunga.

Langkah BOJ ini akan menegaskan posisi BOJ sebagai satu-satunya bank sentral utama dunia yang menaikkan suku bunga tahun ini. Ini juga akan menjadi pertama kalinya BOJ dan Federal Reserve AS bergerak berlawanan arah dalam bulan yang sama sejak bank sentral Jepang menerapkan format rapat saat ini pada 1998.

Seiring upayanya memperbaiki komunikasi dengan investor, Gubernur BOJ Ueda juga telah secara jelas memberi sinyal kenaikan suku bunga awal bulan ini. Oleh karena itu, fokus para pengamat BOJ pada Jumat akan tertuju pada sinyal apa pun terkait kecepatan kenaikan suku bunga selanjutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Prancis akan memperkuat kerja sama dengan Indonesia pada 2026. Sejumlah sektor sudah dibidik untuk dijadikan fokus utama, mulai dari agronomi hingga teknologi. Sejumlah sektor itu dipilih untuk dapat mendukung program-program prioritas Pemerintah Indonesia seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Timor Leste, dan Asean, Fabien Penone menuturkan fokus kerja sama dengan tema inovasi dan kreasi (innovation and creation) itu sejalan dengan komitmen kedua negara dalam memperluas kemitraan strategis di tengah tantangan global dan transformasi ekonomi.

"Tahun inovasi ini dirancang untuk membuka dan mengoptimalkan potensi kerja sama kedua negara. Program tersebut akan mencakup berbagai sektor, mulai dari teknologi baru, pertanian, kesehatan, pertahanan, desain, ekonomi maritim, hingga industri budaya dan kreatif, serta sektor-sektor strategis lainnya," jelas Penone dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa (16/12/2025).

Penone mengatakan salah satu fokus kerja sama yang didorong adalah dari sektor agronomi. Dia menegaskan, bidang tersebut menjadi prioritas bersama, sejalan dengan agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terkait makan bergizi gratis (MBG).

Penone menuturkan, Prancis dan Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman kerja sama pertanian saat kunjungan kenegaraan Presiden Emmanuel Macron ke Indonesia. Dia menuturkan, salah satu bentuk implementasi nota tersebut adalah peluncuran program FortRiz bersama Lembaga Penelitian Pembangunan Prancis (IRD) pada Februari 2026 mendatang.

"Program ini bertujuan untuk meningkatkan mutu nutrisi program MBG melalui penggunaan beras yang diperkaya dengan vitamin dan mineral," jelas Penone.

Selain itu, Prancis juga siap mengembangkan kerja sama dengan Indonesia pada sektor ilmu pengetahuan dan teknologi. Penone menuturkan, Prancis akan fokus pada penguatan ekosistem perusahaan rintisan (startup) dan teknologi.

Menurutnya, Prancis dan Indonesia tengah menata kolaborasi yang lebih terstruktur antara ekosistem teknologi kedua negara. Dia menuturkan, Prancis akan menggelar French Tech Summit di Bali pada Oktober mendatang untuk mempertemukan wirausaha dan investor dari kedua negara guna mendorong proyek konkret.

Kemudian, kerja sama kemaritiman juga menjadi prioritas. Penone menuturkan, Prancis dan Indonesia sama-sama memiliki kepentingan strategis di sektor laut dan telah meluncurkan dialog maritim bilateral.

"Kerja sama diarahkan pada pengembangan teknologi kelautan, penguatan armada riset oseanografi, serta pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan," kata Penone.

Selain itu, sektor kesehatan juga masuk agenda utama kerja sama Prancis-Indonesia pada 2026. Penone menuturkan, kedua negara telah menandatangani MoU terkait peningkatan kerja sama pada bidang kesehatan.

Sebagai bentuk tindak lanjut, Penone mengatakan Prancis akan menggelar French Healthcare Days pada September mendatang. Dia menuturkan, gelaran tersebut dilakukan untuk membuka peluang kerja sama di bidang farmasi, teknologi kesehatan, dan alat medis.

Sementara itu, kerja sama di sektor antariksa juga dinilai memiliki potensi besar. Penone menyebut, Prancis akan menyelenggarakan French Space Days pada September 2026 guna mempertemukan pelaku industri dan lembaga kedua negara untuk membahas teknologi antariksa dan peluang kolaborasi.

Pada ranah industri kreatif dan kebudayaan, kedua negara sepakat menjalankan strategi budaya bersama sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Borobudur yang disepakati Macron dan Prabowo pada Mei lalu.

Penone menuturkan, kerja sama tersebut mencakup pertukaran seniman dan kreator, pengembangan industri kreatif, serta penguatan kolaborasi lintas sektor.

Selain itu, Prancis juga akan meluncurkan ICC Immersion Program pada April 2026. Dia mengatakan, program ini melibatkan 12 perusahaan Prancis dan mitra Indonesia untuk mengembangkan proyek di bidang virtual reality dan augmented reality, arsitektur, serta inovasi kreatif lainnya.

Dia melanjutkan, pada sektor fesyen, inkubator Pintu yang telah berjalan sejak 2022 akan memperluas dukungan bagi desainer muda Indonesia agar dapat menembus pasar Prancis. Selanjutnya, di bidang perfilman, Prancis mendorong kerja sama produksi bersama melalui pertemuan ko-produksi Prancis–Asean yang akan mempertemukan puluhan produser dari kawasan, termasuk Indonesia.

Penone melanjutkan, fokus kerja sama pada 2026 juga merambah sastra dan literasi. Dia menuturkan, Indonesia akan bergabung dalam jaringan global Choix Goncourt (Goncourt Choices) mulai tahun depan.

Penone memaparkan, program Goncourt Choices memberi kesempatan bagi mahasiswa Indonesia berbahasa Prancis untuk memberikan penghargaan pada salah satu finalis Hadiah Sastra Goncourt.

"Buku yang menjadi pemenang kemudian akan diterjemahkan dan diterbitkan dalam bahasa Indonesia, sehingga akan mempromosikan sastra kontemporer berbahasa Prancis serta mendorong proyek penerjemahan dan ko-kreasi sastra," kata Penone.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengembang Real Estat Indonesia (REI) menilai surat edara (SE) Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait penghentian sementara atau moratorium izin perumahan baru dapat dipahami seiring dengan upaya pemerintah mengevaluasi tata ruang hunian.

Wakil Ketua Umum REI Bambang Ekajaya mengatakan kebijakan tersebut pun bersifat sementara dan akan dievaluasi kembali. Dia pun berharap jika ada pelanggaran tata ruang dalam pengembangan rumah maka dapat diselesaikan segera.

"Jelas di surat edaran tersebut sifatnya sementara, di evaluasi ulang, jika ada pelanggaran di selesaikan yang perlu di revisi segera perbaiki yang sudah sesuai dengan persyaratan perizinan segera bisa dilanjutkan," ujar Bambang kepada Bisnis, Selasa (16/12/2025).

Dia juga menyoroti bencana alam yang beberapa waktu terakhir terjadi di wilayah Jawa hingga Sumatra. Menurut Bambang, dengan kondisi tersebut memang sewajarnya untuk dilakukan evaluasi ulang.

Terlebih, dia menyebut lahan di wilayah Jawa Barat banyak yang labil serta jalur gempa yang potensial. Untuk itu, perihal tata letak geografis untuk hunian perlu ditinjau dan dicarikan solusi terbaik.

"Atau kalau perlu dipindahkan ke area pengembangan yang lebih aman, tentu dengan semangat win-win solution terbaik untuk semua pihak karena developer juga sudah ber-investasi diawal cukup besar," jelasnya.

Dia pun berharap agar kebijakan tersebut hanya sementara dengan jangka waktu yang tidak berlarut agar salah satu program Asta Cita pemerintah yaitu target 3 juta rumah per tahun dapat tercapai.

"Tentu ini tidak bisa terhambat, development tetap bisa berjalan tapi tetap aman," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jawa Barat yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) memperluas kebijakan penghentian sementara penerbitan izin perumahan baru di seluruh wilayah kerjanya.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 180/HUB.03.08.02/DISPERKIM tentang Penghentian Sementara Penerbitan Izin Perumahan di Wilayah Provinsi Jawa Barat bertanggal 13 Desember 2025.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat Mas Adi Komar membenarkan bahwa surat edaran tersebut kini berlaku untuk seluruh 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. “Betul, Pak Gubernur melakukan perluasan surat edaran,” kata Mas Adi kepada Bisnis, Senin (15/12/2025).

Mas Adi menjelaskan, perluasan kebijakan tersebut ditetapkan Gubernur Dedi Mulyadi setelah kembali dari kunjungan kemanusiaan ke Aceh. Saat ini, surat edaran tersebut telah didistribusikan ke seluruh pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Barat.

“Surat edaran ini per hari ini sudah terdistribusikan ke 27 kabupaten/kota,” ujarnya.

Dalam suratnya, Dedi Mulyadi menyebutkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang dan tanah longsor tidak hanya mengancam wilayah Bandung Raya, tetapi juga hampir seluruh daerah di Jawa Barat. Kondisi tersebut menjadi dasar perluasan kebijakan penghentian sementara penerbitan izin perumahan.

“Potensi bencana alam hidrometeorologi berupa banjir bandang dan tanah longsor bukan hanya terjadi di wilayah Bandung Raya, tetapi juga di seluruh wilayah Jawa Barat,” kata Dedi dalam surat edaran tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan segera mengumumkan besaran upah minimum provinsi (UMP) tahun 2026. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengupahan sudah ada di meja Presiden Prabowo Subianto dan tinggal menunggu pengumuman kenaikan upah.

Sama seperti setiap tahunnya, UMP setiap wilayah di Indonesia terus meningkat, dengan besaran yang beragam. Informasi yang banyak dinanti di antaranya adalah UMP Jawa Barat, provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia.

Menurut Badan Pusat Statistik, hingga Mei 2025, Jawa Barat memiliki penduduk hingga 50.759.000 jiwa, terbesar dari keseluruhan populasi Indonesia sebesar 284.438.800 jiwa. Pada 2025 sendiri, UMP Jawa Barat berada di angka Rp2.191.232, naik 6,5% dari UMP Jawa Barat 2024 sebesar Rp2.057.495.

Untuk UMP 2026, Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker menyusun regulasi baru pengupahan yang mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2024. Aturan ini membuat penetapan kenaikan UMP tidak lagi seragam, tetapi disesuaikan dengan kondisi ekonomi setiap daerah. Hasilnya, upah setiap daerah disesuaikan dengan kemampuan ekonomi daerah, tingkat kesejahteraan lokal, dan pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Hingga saat ini, belum diketahui berapa persen kenaikan UMP yang akan terjadi, termasuk di Jawa Barat. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal memberikan bocoran bahwa kenaikan UMP 2026 kemungkinan hanya sebesar 4,3%. Jika hal itu benar, UMP Jawa Barat akan naik ke angka sekitar Rp2.285.455.

Kalangan buruh menuntut kenaikan UMP hingga 6%. Jika hal tersebut diikuti, UMP Jawa Barat akan naik menjadi sekitar Rp2.322.706. Meski begitu, dengan besaran kenaikan tersebut, beberapa daerah industri, seperti Bekasi dan Karawang, terancam tidak mengalami kenaikan upah. Hal tersebut terjadi karena saat ini upah minimum kabupaten/kota (UMK) di beberapa kota dan kabupaten di Jawa Barat ada yang jauh melebihi UMP.

Sebagai informasi, UMK tertinggi di Jawa Barat pada 2025 ada di Kota Bekasi senilai Rp5.690.752,95 dan UMK terendah ada di Kota Banjar dengan upah minimum senilai Rp2.204.754,48. Berbanding terbalik dengan Kota Bekasi, Kota Banjar bukan merupakan kota industri dan hanya memiliki sedikit pabrik berskala besar.

Berikut daftar UMK dari 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat pada 2025:

• Kota Bekasi : Rp5.690.752,95
• Kabupaten Karawang : Rp5.599.593,21
• Kabupaten Bekasi : Rp5.558.515,10
• Kota Depok : Rp5.195.721,78
• Kota Bogor : Rp5.126.897,22
• Kabupaten Bogor : Rp4.877.211,17
• Kabupaten Purwakarta : Rp4.792.252,92
• Kota Bandung : Rp4.482.914,09
• Kota Cimahi : Rp3.863.692,00
• Kabupaten Bandung : Rp3.757.284,86
• Kabupaten Bandung Barat : Rp3.736.741,00
• Kabupaten Sumedang : Rp3.732.088,02
• Kabupaten Sukabumi : Rp3.604.482,92
• Kabupaten Subang : Rp3.508.626,53
• Kabupaten Cianjur : Rp3.104.583,63
• Kota Sukabumi : Rp3.018.634,94
• Kota Tasikmalaya : Rp2.801.962,82
• Kabupaten Indramayu : Rp2.794.237,00
• Kabupaten Tasikmalaya : Rp2.699.992,26
• Kota Cirebon : Rp2.697.685,47
• Kabupaten Cirebon : Rp2.681.382,45
• Kabupaten Majalengka : Rp2.404.632,62
• Kabupaten Garut : Rp2.328.555,41
• Kabupaten Ciamis : Rp2.225.279,16
• Kabupaten Pangandaran : Rp2.221.724,19
• Kabupaten Kuningan : Rp2.209.519,29
• Kota Banjar : Rp2.204.754,48

(Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 akan diumumkan pada hari ini, Selasa (16/12/2025).

Hal tersebut disampaikan Yassierli usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Menurutnya, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan yang baru telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto dan tinggal menunggu penandatanganan.

“UMP RPP-nya sudah di meja Pak Presiden, tinggal ditandatangani. Insyaallah,” ujar Yassierli kepada wartawan, kemarin.

Dia melanjutkan, apabila Presiden telah menandatangani rancangan beleid tersebut, maka dirinya akan mengumumkan besaran kenaikan UMP 2026.

“Tadi sudah di meja beliau. Kalau bisa hari ini ditandatangani, kalau enggak besok ditandatangani. Sesudah itu nanti saya umumkan, insyaallah,” katanya.

Dia pun kembali menegaskan, jika penandatanganan dilakukan sesuai rencana, pengumuman UMP akan segera dilakukan. “Insyaallah besok,” ucap Yassierli sambil mengacungkan jempol.

Adapun, buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan menolak besaran UMP 2026 yang kemungkinan besar akan diumumkan pemerintah pada hari ini.

Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan bahwa sikap tersebut berkaitan dengan perumusan RPP tentang Pengupahan yang menjadi dasar penetapan UMP 2026. Pembahasan RPP Pengupahan dinilai mengabaikan partisipasi bermakna dari unsur buruh, mengesampingkan ketentuan kebutuhan hidup layak, hingga mengembalikan upah murah.

Berdasarkan informasi terakhir yang dia terima, Said menyebut indeks tertentu atau alfa hanya berada pada kisaran 0,3 hingga 0,8. Dengan demikian, kenaikan UMP 2026 hanya akan berkisar 4% hingga 6%.

“KSPI menolak peraturan pemerintah tentang pengupahan yang terbaru dan menolak nilai kenaikan upah minimum 2026 yang berasal dari peraturan pemerintah yang dimaksud,” kata Said dalam konferensi pers secara virtual.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan merelaksasi anggaran transfer ke daerah (TKD) bagi daerah-daerah terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatra.

Seperti diketahui, pagu anggaran TKD pada APBN 2026 sebelumnya ditetapkan hingga sekitar 24% lebih rendah dari APBN 2025. Tahun depan, keseluruhan TKD mencapai hanya Rp699 triliun dari APBN 2025 yakni Rp919,9 triliun.

Usai bencana banjir dan longsor menghantam Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat, Purbaya menyebut pemerintah pusat akan merelaksasi sejumlah dana TKD yang sebelumnya dipotong pada saat penetapan APBN 2026.

Akan tetapi, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu tidak memerinci dana apa saja yang akan direlaksasi dalam TKD itu.

"Terus 2026 juga untuk daerah-daerah kena bencana akan ada relaksasi yang dananya ke daerah yang kami potong itu. Kami longgarkan supaya mereka bisa bangun. Jadi enggak ada masalah untuk rehabilitasi bencana," ujarnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Selain itu, Purbaya turut mengungkap kementeriannya sudah menyisir APBN 2026 dan bisa menyisihkan Rp60 triliun dari hasil efisiensi belanja operasional kementerian/lembaga. Hasil penyisiran itu berasal dari sejumlah anggaran program hingga rapat yang dinilai olehnya bisa diperketat.

"Masih banyak program-program yang enggak jelas, rapat enggak jelas. Udah kami sisir semuanya. Sebelum bencana udah kami kumpulkan Rp60 triliun dari situ. Jadi siap-siap mau dieksekusi apae nggak," terangnya.

Untuk itu, lanjut Purbaya, kebutuhan rehabilitasi pascabencana di Sumatra senilai Rp51,8 triliun sebagaimana dilaporkan BNPB dan Kementerian PU bisa dipenuhi dari hasil efisiensi APBN tahun depan.

Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mencatat data sementara dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menunjukkan bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk memulihkan keadaan di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat ke keadaan semula, yakni senilai Rp51,82 triliun.

Itu termausk upaya rehabilitasi dan rekonstruksi. Apabila mengacu pada nilai perkiraan anggaran yang dibutuhkan, tingkat kerusakan paling besar terdampak yakni Aceh di mana dibutuhkan anggaran sekitar Rp25,41 triliun.

"Tadi dari Bapak Menteri PU, khusus untuk Aceh saja pemulihan sampai dengan saat ini ke kondisi seperti semula membutuhkan anggaran Rp25,41 triliun," ujarnya pada rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Aceh, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden (Setpres), Minggu (7/12/2025).