Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi menguat pada perdagangan Rabu (22/10).

Analis Teknikal MNC Sekuritas Herditya Wicaksana mengatakan IHSG saat ini berpotensi melanjutkan penguatan terbatas.

Dalam skenario terbaik, ia melihat indeks tengah berada di awal fase wave [iii] dari wave 5, yang membuka peluang pengujian ke level 8.228-8.365. Namun, pergerakan ini berisiko diikuti koreksi ke area 8.091-8.182.

"Kami melihat penguatan IHSG berpotensi terbatas dan bisa diikuti koreksi jangka pendek ke area 8.091-8.182," ujar Herditya dalam riset hariannya.

Dengan sentimen tersebut, Herditya memproyeksikan IHSG bergerak di rentang support 8.107, 8.022 dan resistance 8.250, 8.288 hari ini. Ia pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni BREN, CUAN, EXCL, dan SIDO.

Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova melihat IHSG berpeluang melanjutkan penguatan jika mampu menembus level resistance penting di 8.300.

Menurutnya, kondisi ini dapat membuka ruang bagi indeks untuk melanjutkan pola ending diagonal dari wave (v) dengan target kenaikan menuju 8.486.

"Selama IHSG mampu menembus level 8.300, terbuka peluang penguatan menuju area 8.486," ujar Ivan dalam riset hariannya.

Ia pun memprediksi IHSG bergerak di level support 8.161, 8.059, 8.000, dan 7.892 dan resistance 8.245, 8.300, 8.400, dan 8.486 hari ini. Ivan pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni ITMG, JPFA, KLBF, MBMA, dan SMGR.

IHSG ditutup di level 8.238 pada Selasa (21/10) sore. Indeks saham menguat 149,10 poin atau naik 1,84 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp22,04 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 31,19 miliar saham.

Pada penutupan kemarin, 447 saham menguat, 232 terkoreksi, dan 135 stagnan.

Badan Pengatur Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) mengatakan nasib pembubaran Kementerian BUMN masih belum jelas. Hingga kini, keputusan akhir sepenuhnya masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

Sekretaris BP BUMN Rabin Indrajad Hattari menjelaskan pembubaran Kementerian BUMN dan perubahan menjadi BP BUMN membutuhkan dasar hukum baru berupa Peraturan Presiden (Perpres) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

"Itu kan harus nunggu Perpres SOTK," kata Rabin saat ditemui di Kementerian Keuangan, Selasa (21/10).

Ia menambahkan selama belum ada keputusan resmi dari Prabowo, aktivitas Kepala BP BUMN Dony Oskaria masih dilakukan di lingkungan Kementerian BUMN. Hal ini menandakan bahwa secara kelembagaan, kementerian tersebut masih berfungsi seperti biasa.

"Di situ (Kementerian BUMN) tetap (ngantornya)," ucap Rabin.

Sebelumnya, pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Regulasi baru ini menjadi landasan hukum bagi restrukturisasi kelembagaan BUMN, termasuk wacana perubahan status kementerian menjadi badan pengatur.

Revisi UU ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan sepanjang 2025.

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU BUMN sekaligus Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyebut ada 84 pasal yang diubah setelah melalui serangkaian Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan para pakar dan akademisi.

Revisi tersebut mencakup 11 poin krusial, antara lain perubahan status Kementerian BUMN menjadi badan pengaturan, penguatan kewenangan BP BUMN, larangan rangkap jabatan bagi menteri maupun wakil menteri, serta pengaturan dividen saham seri A Dwi Warna yang akan dikelola langsung oleh BP BUMN dengan persetujuan presiden.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan langkah besar untuk menindak para mafia yang terlibat dalam praktik penyelundupan. Ia menyebut penangkapan secara besar-besaran akan dilakukan dalam waktu dekat.

Menurutnya, para mafia yang dimaksud berasal dari berbagai sektor, termasuk penyelundupan tekstil dan baja. Ia memastikan pemerintah sudah memiliki daftar nama-nama pihak yang diduga terlibat.

"Tinggal kita pilih saja siapa yang mau diproses. Intinya yang selama ini under invoicing, nyelundupin. Yang paling banyak tekstil, baja segala macam. Sudah ada nama-namanya," ujar Purbaya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (20/10).

Meski begitu, Purbaya belum menjelaskan berapa besar kerugian negara akibat praktik tersebut. Ia juga belum membeberkan estimasi potensi penerimaan negara yang bisa dipulihkan dari hasil penindakan para mafia itu.

"Belum tau. Masih kita hitung," katanya.

Lantas apa yang harus disiapkan pemerintah melawan mafia tersebut? Bisa kah Purbaya bergerak sendirian?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita memberantas mafia bukan pekerjaan mudah.

Ia menilai strategi pemerintah harus mencakup tiga hal agar upaya pemberantasan mafia itu berhasil.

Pertama, penegakan hukum yang tegas dan terkoordinasi.

"Karena praktik penyelundupan biasanya melibatkan jaringan lintas sektor, mulai dari oknum aparat, pelaku usaha, hingga birokrasi pelabuhan," katanya pada CNNIndonesia.com, Selasa (21/0).

Kedua, pembersihan internal di lembaga-lembaga yang rentan disusupi kepentingan mafia, seperti Bea Cukai dan otoritas pelabuhan.

Ketiga, penguatan sistem pengawasan digital. Misalnya, integrasi data logistik nasional dan sistem tracking barang impor-ekspor untuk menutup celah manipulasi dokumen.

Dalam konteks ini, sambungnya, tidak cukup jika Purbaya bergerak sendiri. Dari sisi jabatan, Purbaya memang bisa memimpin dari sisi kebijakan fiskal dan pengawasan keuangan.

Tetapi operasi lapangan dan penegakan hukum harus mendapat dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto sebagai panglima tertinggi.

"Diperlukan sinergi antara Kemenkeu, Kepolisian, Kejaksaan, TNI, dan bahkan Kemenhub serta Kemenperin, agar pemberantasan mafia ini tidak berhenti di level simbolik," katanya.

Ronny mengatakan dukungan politik dan political will dari penguasa sangat vital sifatnya. Dengan dukungan politik dan penegakan hukum yang solid, langkah ini bisa menjadi momentum untuk menata ulang ekosistem perdagangan nasional, dari yang selama ini dikuasai mafia sehingga nosa menjadi sistem yang transparan dan berpihak pada industri dalam negeri.

Sementara itu, Ekonom CELIOS Nailul Huda mengatakan keberadaan mafia tidak bisa muncul dengan sendirinya.

Contoh. suatu kasus manipulasi pajak ataupun lolosnya barang ilegal berawal dari persekongkolan antara pengusaha dengan internal instansi.

Karena itu, ia menilai yang harus diperiksa terlebih dahulu adalah internal instansi, pegawai mana yang terlibat persekongkolan hingga menimbulkan kebocoran penerimaan negara.

"Kebocoran yang terjadi bersumber dari lemahnya sistem pengawasan di internal, baik di DJP (Direktorat Jenderal Pajak) maupun DJBC (Direktorat Jenderal Bea Cukai," katanya.

Ia mengatakan hal yang penting adalah tinggal pemerintah berani atau tidak menindak pengemplang pajak ini karena pasti akan ada benturan kepentingan antara penguasa dan pengusaha. Begitu juga dengan barang ilegal yang sudah sering disampaikan lolos dari Bea Cukai.

"Keduanya di bawah kendali Purbaya. Seharusnya Purbaya bisa menghandle rencana ini," katanya.

Sementara itu, Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan Purbaya perlu memimpin arsitektur kebijakan.

Tetapi keberhasilannya mensyaratkan dukungan penuh Prabowo.

Prabowo, sambungnya, sebaiknya menerbitkan instruksi presiden yang memberi mandat terpadu kepada Polri, Kejaksaan, Bea Cukai, DJP, PPATK, serta dukungan TNI AL/Bakamla untuk patroli laut dan pengamanan operasi di lapangan sesuai koridor hukum.

Ia mengatakan Prabowo perlu membentuk task force lintas lembaga dengan satu komandan operasi.

"Dengan komando politik yang jelas, sumber daya penegak hukum bergerak serempak, pasar mendapat kepastian, industri legal terlindungi, dan jaringan mafia kehilangan modal, akses pelabuhan, dan celah data," katanya.

Tokoh blockchain internasional, Herbert Sim, yang dikenal dengan sebutan 'The Bitcoin Man', menjalin kemitraan dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya dalam pengembangan riset dan pembelajaran berbasis kecerdasan buatan (AI). Kolaborasi ini bertujuan memperkuat inovasi pendidikan digital di lingkungan perguruan tinggi melalui penerapan teknologi generatif dan platform pembelajaran modern.

Inisiatif tersebut didukung oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Indonesia dan diharapkan dapat memperkaya pendekatan pembelajaran digital di abad ke-21, baik bagi mahasiswa maupun tenaga pendidik.

Sim, yang juga menjabat sebagai Chief Marketing Officer (CMO) AICEAN.IO, platform AI 'Text-to-Video' menyatakan bahwa kerja sama dengan ITS menjadi wujud sinergi antara dunia pendidikan dan teknologi. Kemitraan ini diharapkan dapat meningkatkan literasi teknologi dan kemampuan kreatif mahasiswa di era ekonomi digital.

"Kita memasuki era di mana pengetahuan dan kreativitas bertemu melalui AI. Kolaborasi kami dengan ITS akan memberdayakan generasi inovator berikutnya untuk mencipta, belajar, dan berekspresi melalui teknologi mutakhir," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (21/10).

Kerja sama antara ITS dan AICEAN.IO akan berfokus pada penerapan alat pembelajaran berbasis AI dalam kurikulum kampus. Melalui program penelitian, lokakarya, dan kolaborasi antar fakultas, mahasiswa akan memperoleh pengalaman langsung dalam pemanfaatan teknologi pembuatan video berbasis teks yang dikembangkan AICEAN.IO.

Platform tersebut memanfaatkan pemrosesan bahasa alami dan kecerdasan buatan untuk mengubah teks menjadi video berkualitas tinggi. Teknologi ini dapat digunakan dalam pembuatan materi ajar, presentasi riset, maupun proyek kreatif di bidang akademik.

Rektor ITS, Prof. Bambang Pramujati, menyampaikan bahwa penggunaan AI di perguruan tinggi membuka peluang baru dalam pengembangan metode pembelajaran.

"Dengan berkolaborasi dengan Herbert Sim dan AICEAN.IO, siswa kami akan mendapatkan tidak hanya pemahaman teoritis, tetapi juga keterampilan praktis dalam penerapan AI dan pembuatan media digital," ucap dia.

Kepala Pusat Kajian Pembangunan Industri dan Kebijakan Publik ITS, Dr. Arman Hakim Nasution, menjelaskan bahwa kemitraan ini selaras dengan arah penelitian nasional yang berfokus pada transformasi pendidikan digital.

"Inisiatif penelitian baru kami, Digital University Learning by Using AI, yang didukung oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Indonesia, berfokus pada transformasi cara universitas menyampaikan dan menilai pengetahuan," tuturnya.

Ia berharap, integrasi platform seperti AICEAN.IO dapat meningkatkan kualitas pengalaman belajar mahasiswa sekaligus mempercepat transformasi digital sektor pendidikan tinggi di Indonesia.

Kementerian Pendidikan Tinggi Indonesia juga memberikan dukungan terhadap kolaborasi ini sebagai bagian dari upaya modernisasi infrastruktur akademik melalui riset kecerdasan buatan.

Kemitraan tersebut juga sejalan dengan visi nasional untuk menumbuhkan inovasi di lingkungan universitas serta membekali mahasiswa dengan kompetensi global di bidang ilmu data, otomasi, dan teknologi kreatif.

Pemerintah menilai kerja sama antara ITS, AICEAN.IO, dan Herbert Sim sebagai model kemitraan strategis antara sektor publik dan swasta yang berorientasi pada penguatan daya saing sumber daya manusia di era digital.

Sim, yang juga sedang menempuh studi doktoral dengan fokus penelitian pada teknologi futuristik seperti Brain-Computer Interface (BCI) dan Human-Computer Interaction (HCI), menilai kerja sama ini sebagai bagian dari langkah jangka panjang untuk memperluas akses terhadap teknologi AI di bidang pendidikan.

"Kolaborasi ini lebih dari sekadar teknologi. Ini tentang membuka kunci kreativitas manusia dan memberikan cara bagi siswa untuk membentuk masa depan digital Asia Tenggara," pungkasnya

Kemitraan antara The Bitcoin Man dan ITS Surabaya diharapkan menjadi salah satu tonggak penting dalam pengembangan pembelajaran digital berbasis AI di Indonesia, serta membuka peluang kolaborasi lebih luas antara dunia akademik dan industri teknologi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap alasan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) sebesar Rp900 ribu yang harusnya cair mulai kemarin, Senin (20/10), masih belum tersalurkan secara merata.

Menurut Purbaya, saat ini timnya tengah melakukan pengecekan dan memang ada beberapa kendala dalam pencairan BLT tersebut. Namun, ia memastikan BLT untuk masyarakat sangat miskin dan miskin yang masuk desil terendah akan diutamakan penyalurannya.

"Sedang diperiksa masalahnya. Katanya masih perlu persiapan logistiknya. Pada dasarnya yang biasa disalurkan untuk desil 1 dan 2 akan disalurkan dengan cepat seperti biasa," ujar Purbaya ditemui di Kantornya, Selasa (21/10).

Sementara, penyaluran untuk desil 3 ke atas melalui PT Pos Indonesia juga akan diusahakan untuk segera disalurkan. Ia berharap semua BLT bisa selesai disalurkan pekan ini.

"Sementara yang PT Pos, saya perintahkan ke dirjen saya untuk diskusi dengan PT Pos untuk mempercepat penyalurannya. Saya pikir sih minggu ini sudah keluar juga," tegasnya.

Adapun BLT ini adalah stimulus terbaru pemerintah yang ditetapkan sebesar Rp300 ribu per bulan dan dicairkan untuk tiga bulan sekaligus. Artinya, penerima masing-masing mendapat total Rp900 ribu.

Di tahun ini, pemerintah juga telah menyalurkan BLT reguler sebesar Rp600 ribu melalui bank-bank Himbara dan PT Pos Indonesia.

Nah, untuk BLT tambahan Rp900 ribu akan disalurkan untuk periode Oktober, November, dan Desember 2025. Hal tersebut diumumkan Kantor Staf Presiden RI dan Kementerian Sosial RI (Kemensosri).

"Program ini menyalurkan bantuan Rp900 ribu, setara Rp300 ribu per bulan selama Oktober-Desember 2025 untuk setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM)," demikian keterangan dalam unggahan di akun Instagram @kantorstafpresidenri dan @kemensosri.

BLTS Rp900 ribu merupakan program stimulus ekonomi yang diinstruksikan Presiden Subianto melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Tidak hanya berpengaruh pada pemulihan ekonomi nasional, bantuan ini juga diharapkan memberikan dampak nyata bagi keluarga kecil, seperti sopir ojek online.

Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin Indonesia Saleh Husin mengungkapkan peredaran rokok ilegal di Indonesia berpotensi menggerus penerimaan negara hingga Rp15 triliun per tahun, mengacu pada data yang dikutip dari kajian Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi ironi di tengah besarnya kontribusi industri hasil tembakau (IHT) terhadap perekonomian nasional.

"Perlu diingat bahwa industri hasil tembakau ini mempekerjakan tenaga kerja yang sangat besar, sekitar 6 juta orang baik langsung maupun tidak langsung," ujar Saleh dalam forum diskusi publik di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (21/10).

Ia menjelaskan IHT masih menjadi sektor strategis karena memberikan sumbangsih besar bagi penerimaan negara.

Pada 2023, penerimaan cukai hasil tembakau mencapai Rp213 triliun, dan meningkat menjadi sekitar Rp216 triliun pada 2024.

Selain itu, kinerja ekspor juga menunjukkan peningkatan signifikan. Nilai ekspor produk hasil tembakau naik dari sekitar US$600 juta pada 2020 menjadi US$1,8 miliar pada 2024, atau meningkat hampir 94 persen.

Produksi rokok nasional sendiri mencapai sekitar 515 miliar batang per tahun, dengan 55 persen untuk pasar domestik dan 45 persen untuk ekspor.

Namun, di sisi lain, peredaran rokok ilegal masih menjadi tantangan besar. Berdasarkan data Kementerian Keuangan 2025, jumlah penindakan kasus rokok ilegal menurun 11,3 persen dari 15.201 kasus menjadi 13.484 kasus pada periode September 2024-September 2025.

Meski begitu, jumlah batang rokok ilegal yang disita justru meningkat 37 persen, dari 596 juta batang menjadi 816 juta batang.

Sebagian besar produk ilegal tersebut merupakan Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang mendominasi 72,9 persen dari total peredaran, disusul Sigaret Putih Mesin (SPM) sebesar 21,3 persen, dan jenis lain sebesar 5,8 persen.

"Dari total produksi rokok nasional sekitar 515 miliar batang per tahun, jumlah rokok ilegal itu memang kecil. Tapi tetap berpotensi besar menggerus penerimaan negara," kata Saleh.

Ia juga menyinggung masih besarnya aktivitas ekonomi bawah tanah (underground economy) di Indonesia yang mencapai 23,8 persen dari produk domestik bruto (PDB) nasional, dan menilai potensi penerimaan pajak dari sektor tersebut seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah.

"Jangan sampai yang sudah taat justru diburu. Fokuslah pada sektor yang benar-benar berpotensi menambah penerimaan negara, salah satunya dengan memperkuat pengawasan rokok ilegal," ucapnya.

Saleh kemudian mendorong agar pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal diperkuat.

"Yang paling utama adalah bagaimana meningkatkan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal dan memperkuat penegakan hukum agar penerimaan keuangan negara bisa meningkat," tuturnya.

Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat hingga 20 Oktober 2025 jumlah penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah mencapai 36.773.520 orang, yang mencakup anak usia PAUD, siswa SD hingga SMA, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Capaian ini tepat setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

BGN juga mencatat ada lebih dari 12.500an Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang telah beroperasi di seluruh Indonesia.

Kepala BGN, Dadan Hindayana menuturkan pencapaian ini merupakan hasil kerja sama lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pemerataan akses gizi di seluruh wilayah.

"Capaian lebih dari 12.500-an dapur MBG aktif ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan Program MBG berjalan efektif dan merata. Setiap SPPG berperan penting sebagai dapur komunitas yang mengolah dan menyalurkan makanan bergizi dengan standar keamanan dan higienitas yang ketat," ujar Dadan dalam keterangan resmi, Senin (20/10).

Menurutnya, perluasan SPPG terus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan daerah, terutama wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

"Kami memastikan seluruh daerah memiliki akses setara terhadap layanan gizi. Prinsipnya, tidak boleh ada yang tertinggal dalam hal pemenuhan gizi," imbuhnya.

Program MBG merupakan salah satu inisiatif paling berdampak yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Program yang dimulai sejak 6 Januari 2025 ini juga membuka lapangan kerja secara luas di berbagai daerah. Dadan mengatakan banyak tenaga kerja terserap langsung di dapur MBG, mulai dari juru masak, petugas distribusi, tenaga administrasi, hingga tenaga kebersihan.

Tak hanya itu, Dadan menambahkan hadirnya ribuan supplier bahan pangan dan logistik di tingkat lokal juga turut melahirkan entrepreneur baru, terutama di sektor UMKM. Banyak pelaku usaha kecil kini menjadi bagian dari rantai pasok MBG mulai dari penyedia bahan pangan, bumbu, hingga pengemasan.

"Program MBG menumbuhkan ekosistem kewirausahaan baru. Kita lihat tumbuhnya pelaku usaha lokal yang sebelumnya tidak terlibat dalam sektor pangan kini ikut berpartisipasi, baik sebagai supplier maupun penyedia jasa pendukung," ucapnya.

Selain itu, Dadan menyebut program MBG memicu munculnya industri turunan, seperti produsen food tray (ompreng), alat makan, peralatan dapur, serta rapid test untuk mendukung keamanan pangan. Industri-industri ini menjadi bagian penting dari keberlanjutan ekosistem MBG di masa mendatang.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati menegaskan pihaknya terus memperkuat aspek regulasi, pembinaan, dan komunikasi publik agar pelaksanaan program prioritas pemenuhan gizi nasional ini dapat berjalan sesuai ketentuan serta mendapat dukungan masyarakat.

"BGN memastikan seluruh pelaksanaan program di lapangan berpedoman pada regulasi yang jelas, transparan, dan akuntabel. Kami juga aktif melakukan pembinaan terhadap SPPG di daerah agar pengelolaan dapur dan distribusi makanan memenuhi standar keamanan pangan," ujar Hida.

Dalam aspek komunikasi publik, lanjut Hida, BGN berupaya menjaga keterbukaan informasi dan memperkuat partisipasi masyarakat.

"Kami membuka kanal pengaduan serta melakukan diseminasi informasi secara berkala untuk memastikan masyarakat dapat mengakses data, memahami tujuan program, dan ikut mengawasi pelaksanaannya. Kolaborasi publik menjadi kunci keberhasilan MBG," pungkasnya.

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom bersama anak usahanya, PT Telkom Infrastruktur Indonesia (TIF) menandatangani Kesepakatan Pemisahan Bersyarat atau Conditional Spin-off Agreement (CSA) di Jakarta pada Senin (20/10).

Kesepakatan ini menjadi salah satu milestone dalam proses pemisahan sebagian Bisnis dan Aset Wholesale Fiber Connectivity dari Telkom kepada TIF. Langkah strategis tersebut merupakan bagian dari aksi korporasi menuju strategic holding yang berfokus pada penguatan fondasi bisnis infrastruktur digital.

Tujuannya, untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan dengan mengoptimalisasikan aset, meningkatkan efisiensi biaya operasional dan investasi, serta unlock value melalui monetisasi infrastruktur dan potensi kemitraan strategis. Inisiatif ini juga menegaskan komitmen Telkom dalam mendukung percepatan agenda nasional dalam pemerataan akses konektivitas di Indonesia.

Direktur Utama Telkom, Dian Siswarini, menilai bahwa langkah ini sejalan dengan dinamika industri telekomunikasi global. Menurutnya, pemisahan ini menjadi upaya strategis Telkom dalam merespons pesatnya transformasi digital dan tingginya kebutuhan konektivitas berkapasitas tinggi.

"Keberadaan TIF tidak hanya memperkuat posisi TelkomGroup sebagai penyedia infrastruktur digital utama di Indonesia, namun sekaligus memungkinkan kami menghadirkan layanan generasi terbaru yang lebih kompetitif, serta memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pelanggan," kata Dian.

Pendekatan yang diadopsi Telkom juga sejalan dengan praktik terbaik global. Sejumlah operator Telekomunikasi besar dunia seperti Telstra (Australia), Telecom Italia (TIM), Telefonica, O2, dan CETIN (Republik Ceko) terbukti sukses meningkatkan efisiensi, valuasi, serta potensi kemitraan strategis melalui pembentukan entitas pengelola bisnis infrastruktur jaringan secara terpisah.

"Langkah strategis yang sejalan dengan tren global ini diharapkan dapat memungkinkan TIF untuk menghadirkan struktur bisnis yang lebih fokus, transparan, dan kompetitif, yang pada gilirannya akan memperkuat daya saing bisnis di pasar global, serta menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan," tambah Dian.

Senada, Direktur Utama PT Telkom Infrastruktur Indonesia, I Ketut Budi Utama menegaskan bahwa TIF siap berperan sebagai tulang punggung konektivitas digital Indonesia, di mana pemisahan ini menjadi momentum bagi TIF untuk beroperasi secara lebih fokus dan efisien dalam mengelola infrastruktur jaringan.

"Kami berkomitmen untuk memperluas cakupan infrastruktur dan mendorong inovasi berkelanjutan sehingga dapat menghadirkan layanan wholesale connectivity yang andal, transparan, dan kompetitif, sekaligus membuka ruang kolaborasi yang lebih luas bagi pelaku industri telekomunikasi," ujar Ketut.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, TIF menggunakan jenama "InfraNexia" sebagai identitas perusahaan, yang berarti "koneksi infrastruktur Indonesia". Nama itu sekaligus menegaskan komitmen TIF menjadi motor penggerak optimalisasi pemanfaatan infrastruktur jaringan fiber di Indonesia.

Dengan cakupan produk wholesale fiber connectivity, meliputi Metro-E, SL-WDM, Global Link, IP Transit, Passive Access, VULA, dan Bitstream, TIF juga terus mengembangkan layanan white label FTTX untuk menjawab kebutuhan pelanggan wholesale.

"Kami ingin memastikan bahwa kehadiran TIF mampu memberikan nilai tambah yang nyata, tidak hanya bagi pelanggan wholesale, tetapi juga bagi ekosistem digital nasional secara keseluruhan," pungkas Ketut.

Setelah penandatanganan CSA, rangkaian proses persiapan pemisahan sebagian bisnis dan aset wholesale fiber connectivity akan segera dimulai. TelkomGroup menjamin proses ini akan berlangsung secara transparan, dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk mematuhi peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Guna mendukung keberhasilan transaksi, Telkom juga bekerja sama dengan mitra profesional, seperti BNI Sekuritas (BNIS) sebagai penasihat keuangan (financial advisor) Telkom yang memberikan panduan terkait valuasi dan strategi, serta Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro (ABNR) yang bertindak sebagai penasihat hukum (legal advisor) Telkom.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang membantah dana wilayahnya mengendap sebesar Rp4,1 triliun di perbankan.

Menurut Purbaya, data yang ia paparkan adalah hasil pemantauan Bank Indonesia per September 2025. Oleh sebab itu, ia menilai Dedi dibohongi oleh bawahannya.

"Tanya aja ke bank sentral itu kan data dari sana. Harusnya dia (KDM) cari, kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia. Itu kan dari laporan perbankan kan, data Pemda," ujar Purbaya ditemui di kantornya, Selasa (21/10).

Lagi pula, Purbaya menekankan tidak pernah secara rinci menyebutkan dana pemda Jabar yang tersimpan di perbankan. Ia hanya memaparkan data keseluruhan dana pemda yang mengendap di bank meningkat.

"Saya enggak pernah describe data Jabar kan. Saya bilang, data di Perbankan sekian punya Pemda, dan data itu dari sistem keuangan bank sentral," jelasnya.

Purbaya pun ogah berkoordinasi langsung dengan KDM terkait persoalan ini. Menurutnya, untuk mengecek data keuangan tersebut adalah masing-masing pemda.

"Saya bukan pegawai Pemda Jabar. Kalau dia mau periksa, periksa aja sendiri. Itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap hari kali ya, setiap berapa minggu sekali. Itu seperti itu datanya," tegas Purbaya.

Sebelumnya, melalui unggahan video di instagramnya, KDM menyebutkan tidak ada dana Pemda Jabar yang diendapkan sebesar Rp4,1 triliun seperti yang dipaparkan Kementerian Keuangan dan Kemendagri dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 pada Senin (20/10).

"Jadi kalau ada yang menyatakan ada uang Rp4,1 triliun tersimpan dalam bentuk deposito, serahin datanya ke saya. Soalnya saya bolak balik ke BJB nanyain, kumpulin staf, marahin staf, ternyata tidak ada dibuka di dokumen, kasda (kas daerah) juga tidak ada," kata Dedi.

Dedi menyatakan siap diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) apabila memang ada dana Pemprov Jabar mengendap sebesar itu di perbankan.

"Saya nyari tadi karpet diangkatin, kursi dibalikin, laci ruangan saya dibukain ternyata Rp4,1 triliun tidak ada. Mudah-mudahan nanti adalah ya tahun depan ya buat Jawa barat ditambahin dana transfer nya," kata dia melanjutkan videonya.

Namun, ia mengakui memang ada dana Pemda Jabar atau kas sebesar Rp2,3 triliun di perbankan.

Kendati, dana itu bukan sengaja diendapkan melainkan untuk pembayaran pihak ketiga jelang akhir tahun.

"Untuk itu, dana Rp2,3 triliun itu untuk apa sih? untuk bayar kontrak-kontrak pekerjaan Pemda Jabar, jalan, jembatan, irigasi, PJU, bangun ruang kelas baru sekolah, perbaikan gedung-gedung kantor, perbaikan gedung-gedung rumah sakit, pokoknya banyak lah," tegasnya.

Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali membuka penerbangan langsung ke Australia dengan rute Denpasar-Newcastle mulai Selasa (21/10).

Rute baru itu akan dilayani oleh maskapai Jetstar Airways. General Manager Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Ahmad Syaugi Shahab mengatakan penerbangan ini menandai bertambahnya konektivitas langsung antara Indonesia dengan Australia.

"Untuk pertama kalinya Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai terhubung dengan Kota Newcastle di New South Wales Australia. Rute ini semakin memperluas akses wisatawan Australia untuk langsung menikmati keindahan Bali tanpa harus transit di kota lain," kata Syaugi di Badung, Selasa (21/10).

Pembukaan rute baru ditandai dengan penerbangan perdana Jetstar dari Newcastle ke Bali hari ini. Pesawat Airbus A320 bernomor JQ 88  mendarat di Bandara I Gusti Ngurah Rai pada pukul 13.00 WITA, membawa 210 penumpang dari Newcastle, New South Wales.

Penerbangan ini dijadwalkan untuk terbang kembali pada hari Rabu (22/10) dengan nomor penerbangan JQ 89 pukul 23.00 WITA. Penerbangan rute Denpasar-Newcastle akan beroperasi tiga kali dalam seminggu.

Syaugi berkata rute baru ini menjadi penerbangan yang bersejarah bagi kedua negara. Pulau Bali tercatat sebagai destinasi internasional pertama yang terhubung langsung dengan Kota Newcastle, Australia setelah Newcastle Airport terbuka bagi penerbangan internasional.

Syaugi juga menyampaikan, kehadiran rute baru ini menjadi bukti tingginya minat wisatawan Australia untuk berkunjung ke Bali.

"Sekaligus menjadi momentum penting dalam memperkuat sektor pariwisata dan ekonomi Bali," kata Syaugi.

Dengan dibukanya rute baru ini, diyakini akan mempererat konektivitas kedua negara dan semakin memperkuat posisi Bandara I Gusti Ngurah Rai sebagai salah satu gerbang utama pariwisata Indonesia.

"Kami optimistis kehadiran rute Newcastle-Denpasar akan semakin mempererat hubungan Indonesia dan Australia serta memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata dan perekonomian Bali," ujarnya.

Saat ini, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai terhubung dengan sembilan destinasi langsung dari dan menuju Australia. Beberapa di antaranya Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, Cairns, Darwin, Perth, Gold Coast, dan Newcastle.

Dengan demikian, Australia juga menjadi negara dengan konektivitas terbanyak di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Australia tercatat sebagai salah satu pasar terbesar bagi wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Pulau Dewata dengan kontribusi yang signifikan terhadap jumlah penumpang internasional. Sampai dengan bulan September tahun 2025, tercatat 1.250.999 WNA Australia yang datang ke Pulau Bali melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Saat ini, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai melayani 21 rute penerbangan domestik dan 38 rute penerbangan internasional. Hingga bulan September 2025, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai melayani 18,23 Juta penumpang dan 106 ribu pergerakan pesawat secara keseluruhan.

Menandai satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, PT Pertamina (Persero) menegaskan komitmennya memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Melalui transformasi menyeluruh di bidang tata kelola, budaya kerja, dan model bisnis, Pertamina bertekad mendukung visi Asta Cita menuju Generasi Emas Indonesia 2045.

Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menegaskan bahwa seluruh transformasi yang dijalankan perusahaan berakar pada semangat untuk menghadirkan layanan publik yang semakin transparan, efisien, dan berorientasi pada kepentingan bangsa.

Simon menyebut esensi dari seluruh transformasi Pertamina adalah peningkatan kualitas layanan publik, khususnya di SPBU dan sektor frontliner.

Demikian disampaikan Simon dala kegiatan memperingati Satu Tahun Pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta, Senin (20/10).

"Transformasi layanan publik adalah wajah nyata Pertamina yang setia pada rakyat dan merah putih, Pertamina berkomitmen transformasi pelayanan, meningkatkan standar kerja, dan menjadikan pesan masyarakat sebagai masukan berharga," ujarnya.

Simon juga menegaskan pentingnya literasi edukasi kepada masyarakat, bahwa Pertamina terus berkontribusi nyata bagi negara. Pertamina juga selalu berupaya bertahan dan unggul di tengah tantangan global.

"Pertamina kini tengah melakukan transformasi besar-besaran di tiga bidang utama," tutur Simon.

Pertama, Tata Kelola (Governance), yakni memastikan proses yang lebih transparan, efisien, dan patuh (compliance). Kedua, Budaya Perusahaan (Culture), membangun mindset progresif dan adaptif untuk menghadapi tantangan industri.

Terakhir, Model Bisnis (Business Model), yaitu menyesuaikan dengan dinamika energi global melalui inovasi dan diversifikasi usaha.

"Sebagai BUMN energi, tugas utama Pertamina adalah memastikan ketahanan, keterjangkauan, dan keberlanjutan energi nasional. Kami bukan hanya entitas bisnis yang mencari keuntungan, tetapi juga agent of development bagi pembangunan nasional," jelas Simon.

Simon melanjutkan, pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan energi nasional yang terus meningkat menuntut pasokan energi yang lebih besar dan berkelanjutan. Saat ini, sebagian besar sumber minyak dan gas Indonesia telah memasuki fase mature field, sehingga produksi mengalami natural decline.

"Tantangan kita adalah bagaimana meningkatkan produksi agar tidak terlalu bergantung pada impor. Pemerintah melalui arahan Presiden Prabowo mendorong peningkatan produksi migas nasional," ujar Simon.

"Pertamina mengambil langkah strategis dengan teknologi, intervensi sumur, serta eksplorasi baru untuk menemukan cadangan migas yang bisa menambah produksi nasional," ungkapnya.

Di samping itu, Pertamina juga menjalankan Dual Growth Strategy, yakni memaksimalkan bisnis eksisting, seperti peningkatan produksi hulu dan performa kilang. Mengembangkan bisnis rendah karbon (low carbon business), termasuk geothermal, biofuel, dan Pertamax Green 95 dengan 5% ethanol.

Pertamina kini mengoperasikan kapasitas panas bumi 727 MW dari total 2,7 GW kapasitas nasional, serta berperan aktif dalam pengembangan B40-B50 Biofuel Program.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor membagikan kisah menarik saat berdiskusi dengan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hasan alias Babe Haikal soal status halal-haram rokok di Indonesia.

Ia menilai persoalan rokok bukan sekadar urusan agama atau kesehatan, tetapi juga menyangkut kepentingan politik dan ekonomi yang rumit.

"Kami pernah diskusi sedikit dengan Babe Haikal, saya bilang, berani enggak menghalalkan rokok? Dijawabnya, 'wauw wauw'. Terus saya tanya lagi, berani enggak mengharamkan rokok? Dijawabnya juga, 'wauw wauw'. Artinya ya sama aja," kata Afriansyah dalam forum diskusi publik di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (21/10).

Afriansyah sempat menjabat sebagai wakil kepala BPJPH sebelum kembali diangkat menjadi wamenaker di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengaku perpindahan tugas itu tak lepas dari arahan langsung Prabowo, mengingat isu halal-haram rokok juga bersinggungan dengan nasib jutaan pekerja di industri hasil tembakau (IHT).

Ia menjelaskan industri rokok telah menjadi bagian dari sejarah panjang ekonomi Indonesia.

"Petani tembakau sudah hidup di republik ini sejak lama, bahkan sejak masa VOC yang datang untuk urusan jual-beli tembakau dan cengkeh," ujarnya.

Namun, menurutnya, industri rokok kini menghadapi masa sulit akibat perubahan tren dan kebijakan global.

Afriansyah menyebut sejumlah perusahaan besar seperti Philip Morris dan Gudang Garam sudah mulai mengalihkan sebagian bisnisnya ke sektor lain, seiring dengan meningkatnya regulasi dan pergeseran ke produk rokok elektrik.

Karena itu, ia menilai pemerintah perlu memastikan agar pekerja di industri padat karya seperti rokok tidak menjadi korban dari transisi tersebut.

"Pengusaha sudah kaya raya, aset mereka banyak. Tapi yang sedang dipikirkan presiden adalah bagaimana jangan sampai rakyat rugi sebanyak-banyaknya. Pemerintah harus tegas," ujarnya.

Afriansyah juga mengaku memahami pandangan kalangan medis yang mengaitkan rokok dengan dampak kesehatan.

Ia menyebut telah berdiskusi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengenai perokok pasif dan perlunya perlindungan bagi masyarakat nonperokok, namun tetap meminta agar petani tembakau dan pekerja industri tidak dirugikan.

"Saya bukan anti rokok karena saya juga perokok. Tapi bukan berarti mengabaikan teman-teman yang tidak merokok. Yang perlu diatur adalah bagaimana petani tidak dirugikan dan pekerja industri rokok tidak terabaikan," tutur Afriansyah.

Adapun di Indonesia, status halal-haram rokok hingga kini belum memiliki ketetapan resmi dari lembaga keagamaan negara.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum mengeluarkan fatwa tunggal yang bersifat mengikat secara nasional, sehingga perdebatan masih terus muncul, terutama ketika isu kesehatan publik dan kebijakan cukai diperbincangkan.