PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mengungkapkan sempat terjadi gangguan perjalanan kereta api di jalur Pantura Jawa Tengah, khususnya pada petak jalan antara Stasiun Kaliwungu dan Stasiun Kalibodri di Kabupaten Kendal.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menjelaskan gangguan tersebut dipicu oleh luapan air akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut sejak Kamis malam, 15 Januari 2026.

Kondisi tersebut menyebabkan jalur terendam hingga batas kepala rel serta menimbulkan gogosan, sehingga perjalanan sejumlah kereta api dari arah barat ke timur maupun sebaliknya harus dihentikan sementara demi menjaga keselamatan.

“Penghentian sementara perjalanan dilakukan sebagai langkah pengamanan. Keselamatan pelanggan dan perjalanan kereta api menjadi prioritas utama,” kata Anne dalam keterangan di Jakarta, Jumat, 16 Januari 2026, seperti dikutip dari Antara.

Petugas KAI segera melakukan penanganan di lokasi terdampak. Seiring dengan curah hujan yang mulai menurun, jalur antara Stasiun Kaliwungu dan Stasiun Kalibodri kembali dapat dilintasi pada Jumat dini hari.

Namun demikian, Anne mengatakan, perjalanan kereta api masih diberlakukan pembatasan kecepatan hingga kini maksimal 40 kilometer per jam sambil menunggu penyelesaian perbaikan prasarana.

Dampak dari kondisi tersebut menyebabkan keterlambatan 18 perjalanan kereta api penumpang antarkota, dengan waktu keterlambatan berkisar 8 menit hingga sekitar 2,5 jam. Keterlambatan terjadi akibat pengaturan perjalanan dan antrean kereta api untuk menunggu jalur dinyatakan aman.

“Saat ini, perjalanan kereta api di jalur Pantura Jawa Tengah berangsur kembali normal. Petugas tetap melakukan pemantauan dan perbaikan lanjutan agar layanan kepada pelanggan dapat berjalan lancar,” ujar Anne.

KAI menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan yang terdampak atas ketidaknyamanan perjalanan serta mengucapkan terima kasih atas pengertian dan kesabaran selama proses penanganan berlangsung.

Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumut memulihkan sektor pertanian pascabencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah akhir November lalu. Surya mengatakan hal itu saat memimpin groundbreaking rehabilitasi sawah terdampak bencana yang dipusatkan di Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumut.

Groundbreaking dilaksanakan virtual bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Hadir di lokasi mendampingi Surya, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu dan Staf Ahli Mentan Bidang Infrastruktur Pertanian Ali Jamil.

Surya mengatakan groundbreaking menjadi titik balik penguatan ketahanan pangan di Sumut. Ia mengungkapkan, kerusakan lahan sawah mencapai 37.318 hektar, rinciannya 22.274 hektar rusak ringan, 10.690 hektar rusak sedang dan 4.354 hektar rusak berat. Khusus di Kabupaten Tapanuli Tengah, kerusakan lahan mencapai 3.205 hektar yang tersebar di berbagai kecamatan.

"Kecamatan Tukka adalah bagian penting dari sentra pertanian rakyat. Gangguan pada lahan dan irigasi di sini menurunkan produktivitas dan pendapatan petani secara drastis. Groundbreaking ini komitmen nyata memulihkan kembali fungsi lahan dan sistem irigasi," kata Surya, Kamis, 15 Januari 2026.

Dia mengajak masyarakat berperan aktif dalam program rehabilitasi tersebut. Pembangunan pertanian tidak hanya soal infrastruktur, juga tentang kebersamaan dan semangat gotong royong menjaga hasil pembangunan.

Amran Sulaiman dalam arahannya menyampaikan, pemerintah pusat memberi bantuan total senilai Rp 78,5 miliar untuk pemulihan sektor pertanian di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat. Bantuan meliputi pupuk, benih, alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga kebutuhan pokok masyarakat.

"Rehabilitasi menggunakan skema padat karya. Saudara-saudara yang punya sawah yang bekerja, upahnya dibayar pusat. Kami ingin masyarakat punya lapangan pekerjaan di tengah masa sulit ini," ucapnya.

Dia memerintahkan jajarannya tetap berada di lokasi sampai proses pemulihan selesai. “Saya tugaskan direktur dan tim untuk standby. Tolong dipercepat, saudara kita butuh uluran tangan segera," ujarnya.

Bima Arya mengapresiasi langkah sigap dan sinergi pemerintah daerah. Menurutnya, upaya tersebut berdampak signifikan terhadap stabilitas nasional dan daerah. "Kami harap pemulihan ini berjalan cepat, terutama pada sektor pertanian agar membawa keberkahan bagi masyarakat," sebutnya.

Rehabilitasi ini menandai dimulainya perbaikan besar-besaran terhadap infrastruktur pertanian yang rusak, termasuk penyediaan traktor roda empat, rotavator, serta pembangunan kembali jalan usaha tani di wilayah terdampak.

LIBUR nasional peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW mendorong peningkatan signifikan jumlah penumpang kereta api di Stasiun Solo Balapan. PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Daerah Operasi 6 Yogyakarta mencatat pada Jumat, 16 Januari 2026, stasiun tersebut diperkirakan melayani 10.009 penumpang, baik yang berangkat maupun tiba.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.544 penumpang tercatat berangkat dari Solo Balapan, sementara 5.465 penumpang lainnya tiba di stasiun itu.

Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih mengatakan terjadi lonjakan penumpang sekitar 14 persen dibandingkan hari biasa. Ia menyatakan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah karena penjualan tiket berlangsung hingga menjelang keberangkatan kereta terakhir pada tengah malam.

“Rata-rata harian Stasiun Solo Balapan memberangkatkan sekitar 4.000 penumpang. Pada libur Isra Miraj ini jumlahnya meningkat cukup signifikan,” kata Feni kepada wartawan di Solo, Jumat, 16 Januari 2026.

Untuk mengantisipasi lonjakan permintaan, KAI Daop 6 Yogyakarta mengoperasikan empat kereta api tambahan. Tiga di antaranya melayani penumpang dari Stasiun Solo Balapan, yaitu KA Batavia, KA Sancaka Tambahan, dan KA Gajayana Tambahan.

Adapun tujuan favorit penumpang dari Solo Balapan selama masa libur panjang ini antara lain Stasiun Gambir Jakarta, Surabaya Gubeng, Bandung, dan Malang.Secara keseluruhan, KAI Daop 6 Yogyakarta pada hari yang sama melayani 46.869 penumpang. Jumlah tersebut terdiri atas 20.547 penumpang berangkat dan 26.322 penumpang turun, atau meningkat sekitar 18 persen dibandingkan rata-rata harian normal yang berada di kisaran 40 ribu penumpang.

"Kami mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan lebih awal dan memanfaatkan aplikasi Access by KAI atau situs resmi perusahaan untuk memantau ketersediaan tiket," kata Feni.

Ia meminta para penumpang juga memperhitungkan potensi kepadatan lalu lintas menuju stasiun seiring dimulainya periode liburan.

Untuk informasi lebih lanjut terkait perjalanan dan layanan kereta api, masyarakat dapat menghubungi Contact Center KAI melalui layanan telepon, WhatsApp, email, maupun media sosial resmi perusahaan.

OTORITAS Jasa Keuangan mengungkapkan delapan pelanggaran yang dilakukan PT Dana Syariah Indonesia. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan lembatanya menemukan ada indikasi pidana dalam kasus gagal bayar perusahaan pendanaan tersebut.

“Pertama, menggunakan data borrower (peminjam dana) riil untuk menciptakan proyek fiktif sebagai underlying untuk memperoleh dana baru,” ucap Agusman dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat di Gedung DPR, Kamis, 15 Januari 2026, dipantau dari siaran langsung YouTube TV Parlemen.

Pelanggaran kedua, DSI mempublikasikan informasi yang tidak benar di situs untuk menggalan dana lender. Ketiga, DSI menggunakan pihak terafilisasi sebagai lender untuk memancing orang lain ikut menjadi lender. Keempat, penggunaan rekening perusahaan vehicle untuk menerima aliran dana dari rekening escrow DSI. Kelima, menyalurkan dana lender kepada perusahaan terafiliasi.

Keenam, menggunakan dana lender yang belum dialokasikan untuk membayar kewajiban lain atau skema ponzi. Ketujuh, menggunakan dana lender untuk melunasi pendanaan borrower yang macet. Lalu pelanggaran terakhir adalah melakukan pelaporan yang tidak benar.

“Jadi intinya, kami melihat ada indikasi fraud atau tindak pidana,” ujar Agusman. Oleh karena itu, OJK melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri pada 15 Oktober 2025. OJK juga telah menetapkan sanksi berupa pembatasan kegiatan usaha terhadap DSI.

Ke depan, OJK berencana melakukan uji kelayakan dan kepatutan ulang terhadap Dana Syariah Indonesia. OJK juga dan memeriksa kantor akuntan publik yang digunakan DSI. Agusman mengatakan, apabila Dana Syariah Indonesia masih belum memenuhi kewajibannya dan proses pidana tidak tuntas, maka langkah terakhir dari OJK mengajukan gugatan perdata.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan indikasi skema ponzi dalam kasus gagal bayar Dana Syariah Indonesia. Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono mengungkapkan hal itu dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR.

“Kalau dari skemanya yang kami cermati ini adalah skema ponzi berkedok syariah,” ucap Danang di Gedung DPR pada Kamis, 15 Januari 2026, dipantau dari siaran YouTube TV Parlemen. Ia mengatakan, PPATK telah melakukan analisis berdasarkan data perusahaan pada periode 2021-2025.

Selama periode tersebut, PT Dana Syariah Indonesia berhasil menghimpun dana masyarakat sejumlah Rp 7,478 triliun. Dari total dana tersebut, yang telah dikembalikan kepada masyarakat berupa imbal hasil sebesar Rp 6,2 triliun, sehingga terdapat selisih dana yang belum dikembalikan ke masyarakat sebanyak kurang lebih Rp 1,2 triliun.

Dari dana selisih itu, PPATK menemukan bahwa sebesar Rp 167 miliar digunakan untuk biaya operasional. Kemudian, sebanyak Rp 796 miliar diasalurkan ke perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan pengurus DSI. Sedangkan sebanyak Rp 218 miliar merupakan pemindahan dana ke perorangan atau entitas terafiliasi lainnya.

PPATK telah menghentikan transaksi DSI dengan memblokir rekening perusahaan sejak 18 Desember 2026. Total ada 33 rekening dengan saldo sekitar Rp 4 miliar.

Direktur Utama PT Dana Syariah Indonesia Taufiq Aljufri sebelumnya mengklaim gagal bayar terjadi akibat kondisi ekonomi. “Kondisi ini terutama disebabkan oleh situasi bisnis dan ekonomi yang mempengaruhi kemampuan sejumlah penerima pembiayaan (borrower) untuk memenuhi kewajibannya tepat pada waktunya, sehingga hal tersebut berdampak pada pengembalian dana lender,” ucap Taufiq dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Selasa, 14 Oktober 2025.

Tempo telah meminta tanggapan dari manajemen DSI. Namun sampai berita ini ditulis, manajemen belum memberikan tanggapan.

KOALISI masyarakat sipil yang terdiri dari Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS UI), Komnas Pengendalian Tembakau, Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC), Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), dan Social Determinants of Health Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (SDH FKM UI) menolak rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menambah lapisan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) atau cukai rokok tahun ini.

Koalisi menilai bahwa rencana penambahan lapisan pada struktur cukai rokok merupakan langkah mundur kebijakan fiskal dan berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat. “Riset CISDI menghitung banyaknya lapisan cukai yang menyebabkan rokok tetap terjangkau walaupun tarif mengalami kenaikan,” ujar Founder dan CEO CISDI Diah Saminarsih dalam siaran pers, dikutip Jumat, 16 Januari 2026.

Diah menjelaskan, penambahan lapisan cukai rokok menghadirkan semakin banyak rokok dengan harga murah. Kondisi tersebut berisiko meningkatkan konsumsi rokok, terutama pada kelompok rentan, seperti anak-anak dan masyarakat prasejahtera. Karenanya, Diah menyebut, rencana pemerintah menambah lapisan cukai rokok justru bertentangan dengan upaya perlindungan kesehatan masyarakat.

Pakar ekonomi sekaligus Ketua Bidang Ekonomi Komnas Pengendalian Tembakau Teguh Dartanto menambahkan, penambahan lapisan tarif bukan solusi rokok ilegal mau beralih ke pasar legal. “Naif sekali rasanya jika Menteri Keuangan tidak memahami bahwa menambah layer justru menjadikan struktur cukai semakin kompleks,” ujar Teguh.

Teguh mengatakan permasalahan rokok ilegal disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum dan absennya sistem track and trace rokok ilegal. Menurutnya, bertambahnya struktur cukai juga dapat memicu persaingan tidak sehat. Alih-alih mendongkrak pendapatan negara, kata Teguh, penambahan lapisan tarif cukai hasil tembakau justru memotivasi industri untuk mempermainkan layer demi menghindari cukai yang tinggi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengungkapkan bahwa pemerintah berencana menambah satu lapisan tarif cukai hasil tembakau rokok pada tahun ini. “Kami akan memastikan satu layer baru mungkin, masih didiskusikan ya,” kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 14 Januari 2026, dikutip dari Antara.

Purbaya mengatakan penambahan satu lapis tarif itu bertujuan untuk memberikan ruang kepada pelaku rokok ilegal untuk beralih ke jalur legal. Hal ini dilakukan untuk memastikan para pelaku industri rokok menyetor kewajiban mereka membayar pajak kepada negara.

BALI kembali mengukuhkan posisinya sebagai destinasi wisata terbaik dunia. Pulau Dewata meraih peringkat pertama dalam The Travelers’ Choice Awards Best of the Best Destination List 2026 versi TripAdvisor.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan apresiasi atas penilaian positif wisatawan global terhadap Bali. Menurut dia, capaian tersebut menjadi bukti bahwa Bali masih menjadi magnet utama pariwisata dunia.

“Terima kasih atas ulasan dan rating yang diberikan kepada Bali melalui TripAdvisor. Terpilihnya Bali sebagai destinasi wisata terbaik dunia menunjukkan Bali tetap memiliki daya tarik yang kuat di mata wisatawan internasional,” kata Widiyanti dalam keterangan tertulis, Jumat, 16 Januari 2026.

Widiyanti mengatakan, torehan ini merupakan capaian tertinggi Bali sepanjang sejarah penilaian TripAdvisor. Sebelumnya, Bali konsisten masuk dalam daftar 10 besar destinasi terbaik dunia, namun belum pernah menempati posisi pertama.

Penghargaan Travelers’ Choice Awards Best of the Best disusun berdasarkan jutaan ulasan dan penilaian wisatawan sepanjang 2025. Dalam daftar tersebut, Bali berhasil mengungguli sejumlah destinasi ikonik dunia, seperti London, Dubai, Paris, Roma, dan Hanoi.

Selain menyabet gelar Destinasi Terbaik Dunia, Bali juga meraih penghargaan lain, di antaranya peringkat pertama Destinasi Bulan Madu Terbaik, masuk Top 10 Destinasi Budaya Terbaik, Top 10 Destinasi Wisata Solo Terbaik, serta Top 20 Kota Paling Tren di Dunia.

Widiyanti menegaskan, capaian ini harus menjadi momentum untuk membenahi kualitas layanan pariwisata, tidak hanya di Bali, tetapi juga di destinasi lain di Indonesia. Pemerintah ingin memastikan pertumbuhan pariwisata berjalan seimbang dengan keberlanjutan lingkungan dan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.

“Ke depan, kami ingin memastikan Bali terus tumbuh sebagai destinasi pariwisata berkualitas. Pariwisata harus memberi manfaat bagi masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, dan menjadi inspirasi bagi dunia,” ujarnya.

SENIOR Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan fenomena menguatnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di kala nilai tukar rupiah melemah, mencerminkan dinamika permintaan dan penawaran di pasar. Pada pekan ini, IHSG mencetak rekor di level 9.057,40. Sementara itu, rupiah melemah hingga ke level Rp 16.896 per dolar Amerika Serikat.

“IHSG kan sangat demanding karena menunjukkan bahwa pasar kita memang sangat kondusif untuk para investor, baik itu retail maupun institusi, baik doemstik maupun asing,” ucap Nafan ketika dihubungi pada Jumat, 16 Januari 2026. Menurutnya, saat ini saham-saham komoditas, baik itu energi maupun logam, sedang mengalami penguatan.

Nafan mengatakan saham komoditas yang menguat masuk ke dalam kategori second atau third liner, yang tidak tergolong sebagai blue chip. Meski demikian, saham-saham ini sedang menguat dikarenakan dinamika geopolitik yang semakin intens di berbagai kawasan. Selain itu, kata Nafan, saham perbankan juga mulai mengalami kenaikan karena adanya ekspektasi perbaikan kinerja pertumbuhan kredit tahun ini.

Sementara itu, Nafan menilai pelemahan rupiah disebabkan oleh menguatnya dolar Amerika Serikat. Namun, ia menyebut kondisi domestik turut memiliki peran dalam pelemahan rupiah. Beberapa di antaranya adalah defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang melebar menjadi 2,92 persen serta kinerja ekspor yang mengalami perlambatan.

Meski begitu, Nafan berpendapat, data-data makroekonomi lain, seperti Indeks Keyakinan Konsumen dan penjualan retail, masih baik. “Jadi ya ini memang wajar, ketika rupiah terdepresiasi terhadap dolar AS, dolar AS mengalami apresiasi, berkaitan dengan dinamika safe haven, dan belum lagi juga berkaitan dengan dinamika The Fed,” tutur Nafan.

PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan indikasi skema ponzi dalam kasus gagal bayar PT Dana Syariah Indonesia (DSI). Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono mengungkapkan hal itu dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat.

“Kalau dari skema yang kami cermati ini adalah skema ponzi berkedok syariah,” ucap Danang di Gedung DPR pada Kamis, 15 Janauri 2026, dipantau dari siaran YouTube TV Parlemen. Ia mengatakan, lembaganya telah melakukan analisis berdasarkan data perusahaan pada periode 2021-2025.

Selama periode tersebut, PT DSI berhasil menghimpun dana masyarakat sejumlah Rp 7,478 triliun. Dari total dana terhimpun, yang telah dikembalikan kepada masyarakat berupa imbal hasil adalah sebesar Rp 6,2 triliun, sehingga terdapat selisih dana yang belum dikembalikan ke masyarakat sekitar Rp 1,2 triliun.

Dari selisih dana itu, PPATK menemukan bahwa sebesar Rp 167 miliar digunakan untuk biaya operasional yang meliputi biaya listrik, internet, sewa tempat usaha, gaji, iklan, dan sebagainya. Kemudian, sebanyak Rp 796 miliar diasalurkan ke perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan pengurus DSI. Sedangkan sebanyak Rp 218 miliar merupakan pemindahan dana ke perorangan atau entitas terafiliasi lainnya.

“Jadi memang kalau dari aliran dana, yang menikmati ini adalah afiliasi-afiliasi dari perusahaan tersebut,” ucap Danang. PPATK telah menghentikan transaksi DSI dengan memblokir rekening perusahaan sejak 18 Desember 2025. Total ada 33 rekening dengan saldo sekitar Rp 4 miliar.

Saat ini, kasus gagal bayar DSI juga tengah diproses secara hukum. Dalam RDPU tersebut, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Ade Safri Simanjuntak mengatakan Kepolisian telah menerima empat laporan polisi terkait kasus DSI.

Ade mengatakan sampai saat ini proses penyelidikan masih berlanjut. Namun, ia menduga dana yang dihimpun oleh DSI diduga digunakan untuk mendanai proyek fiktif. “Dan kami juga menemukan fakta bahwa ada proyek-proyek fiktif yang diciptakan dengan menggunakan borrower-borrower yang sudah terdaftar oleh PT DSI dan borrower ini sendiri tidak mengetahui ketika namanya digunakan kembali dengan memasukkan kembali proyek-proyek fiktif ciptaan dari PT DSI,” tutur Ade.

Sebelumnya, manajemen DSI membenarkan bahwa rekening escrow utama saat ini berada dalam status pemblokiran sementara oleh PPATK. Perusahaan pun mengirimkan permohonan kepada PPATK dan OJK untuk membuka pemblokiran tersebut.

“PT DSI telah menyampaikan permohonan resmi kepada PPATK dan OJK untuk memperoleh dukungan agar pemblokiran rekening dapat dibuka, sehingga dana yang ada di rekening tersebut bisa segera di distribusikan ke para lender yang sudah menunggu,” kata manajemen dalam jawaban tertulis kepada Tempo pada Senin, 29 Desember 2025.

Menurut perusahaan, hingga saat ini PT DSI masih tetap beroperasi namun dalam status sanksi dari OJK berupa Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) sejak 15 Oktober 2025. Dengan demikian,

untuk sementara waktu DSI tidak diperkenankan menerima pendanaan baru dari lender maupun menyalurkan pembiayaan baru ke borrower. Sementara itu, kegiatan lain seperti penagihan kepada borrower, penjualan aset agunan dari borrower macet, serta pendistribusian dana ke lender tetap berjalan.

Tempo telah meminta tanggapan dari manajemen DSI perihal temuan PPATK dan Bareskrim Polri. Namun sampai berita ini ditulis, manajemen belum memberikan tanggapan.

KEMENTERIAN Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi Jawa Barat sepanjang 2025 mencapai Rp 296,8 triliun atau 109,9 persen dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi dengan realisasi investasi tertinggi di Indonesia.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, tingginya investasi di Jawa Barat tak lepas dari kerja keras berbagai pihak dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, inklusif, dan berkelanjutan. “Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya memastikan investasi di Jabar aman dan mudah sehingga dipercaya investor," kata dia dikutip dari siaran pers, Jumat, 16 Januari 2026.

Dari total realisasi investasi terebut, porsi investasi berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) hampir imbang. Realisasi investasi bersumber PMA mencapai Rp 147,02 triliun, sementara PMDN sebesar Rp 149,8 triliun.

Komposisi PMA dan PMDN yang hampir berimbang tersebut diklaim menunjukkan keseimbangan antara investor domestik dan asing dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Komposisi tersebut juga menjadi indikator penting bahwa pembangunan perekonomian di Jawa Barat tidak hanya bergantung pada modal asing, tapi juga diperkuat oleh pelaku usaha nasional.

Dedi Mulyadi berharap besarnya investasi yang masuk di Jawa Barat dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan usaha mikro kecil menengah, dan mendorong pemerataan pembangunan. Pemerintah Jawa Barat, kata dia, akan terus memperkuat iklim investasi dengan melakukan berbagai pembenahan, di antaranya dengan penyederhanaan perizinan dan birokrasi, penguatan infrastruktur pendukung investasi, serta konektivitas antarwilayah. Ia juga menegaskan bahwa investasi di Jawa Barat berjalan selaras dengan kelestarian lingkungan dan kearifan lokal.

“Jawa Barat terbuka bagi investasi, tetapi tetap berpijak pada kepentingan rakyat,” kata Dedi Mulyadi.

PT KERETA Api Indonesia (Persero) atau KAI Daerah Operasi 9 Jember memastikan KA Pandalungan relasi Jember–Pasar Senen tetap beroperasi sesuai jadwal dan direncanakan berangkat pukul 16.00 WIB. Meskipun sebelumnya terjadi gangguan pada perjalanan KA Pandalungan relasi Gambir–Jember.

Kereta Api Pandalungan relasi Gambir-Jember mengalami keterlambatan datang di Stasiun Jember, Jumat, 16 Januari 2026. Luapan air dan gogosan di wilayah PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Daerah Operasi 4 Semarang, tepatnya di petak jalan Hulu Kalibodri–Kaliwungu KM 20+7/8 BH 111 yang menjadi penyebabnya.

Gangguan terdeteksi sejak Kamis, 15 Januari 2026 pukul 19.40 WIB, saat petugas jalan rel (JJ) melaporkan adanya luapan air di petak jalan tersebut. Gangguan ini mengharuskan KAI menerapkan pembatasan kecepatan perjalanan kereta api selama proses pengamanan jalur demi memastikan keselamatan operasional.

Akibat kondisi tersebut, hingga update Jumat, 16 Januari 2026 pukul 09.00 WIB, KA Pandalungan relasi Gambir–Jember mengalami keterlambatan mencapai 220 menit. Hal ini merupakan imbas antrean perjalanan dan pengaturan lalu lintas kereta di petak terdampak.

Manager Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember Cahyo Widiantoro mengatakan prioritas utama perusahaan adalah keselamatan pelanggan dan pemulihan jadwal perjalanan. "Kami memohon maaf yang mendalam atas ketidaknyamanan ini," kata Cahyo Widiantoro dalam keterangan tertulis yang diterima TEMPO, Jumat, 16 Januari 2026.

Sebagai bentuk tanggung jawab atas keterlambatan yang terjadi, kata Cahyo, KAI telah memberikan service recovery (kompensasi pelayanan) berupa minuman dan makanan kepada seluruh pelanggan KA Pandalungan sesuai dengan aturan yang berlaku.

KAI Daop 9 Jember juga memastikan akan terus menyampaikan informasi terkini secara berkala kepada pelanggan melalui berbagai kanal resmi sesuai perkembangan kondisi di lapangan. KAI mengimbau pelanggan untuk selalu memantau informasi perjalanan melalui aplikasi Access by KAI, media sosial resmi KAI, dan Contact Center 121

RATA-rata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) pada Desember 2025 ditetapkan sebesar US$ 61,10 per barel. Angka ini turun US$ 1,73 per barel dibandingkan ICP November 2025 yang berada di level US$62,83 per barel.

Penetapan harga ICP Desember 2025 tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 10.K/MG.03/MEM.M/2026 tentang Harga Minyak Mentah Bulan Desember 2025 yang ditandatangani pada 9 Januari 2026.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaiman menjelaskan penurunan ICP dipicu kekhawatiran pasar terhadap potensi kelebihan pasokan atau super glut minyak global.

Kondisi ini dipengaruhi oleh tingginya produksi minyak Amerika Serikat, peningkatan produksi negara-negara OPEC+, serta proyeksi International Energy Agency (IEA) yang memperkirakan surplus pasokan minyak pada 2026 sebesar 3,7 hingga 4 juta barel per hari.

“Penurunan ICP bulan Desember juga dipengaruhi peningkatan suplai minyak dunia,” kata Laode dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 16 Januari 2026.

Ia menambahkan, faktor geopolitik turut berperan, terutama potensi meredanya konflik Rusia-Ukraina. Ukraina disebut membuka peluang membatalkan aspirasinya untuk bergabung dengan NATO.

Di sisi lain, Rusia memproyeksikan produksi minyaknya meningkat menjadi 10,36 juta barel per hari pada 2025 dan kembali naik menjadi 10,54 juta barel per hari pada 2026. Laode juga mencatat peningkatan produksi minyak OPEC+ pada November 2025 secara month on month dibandingkan November 2024, yang mencapai 43,065 ribu barel per hari.

Selain itu, kata dia, OPEC merevisi proyeksi pertumbuhan produksi negara non-OPEC+ pada 2025 menjadi 0,95 juta barel per hari, atau naik 40 ribu barel per hari dibandingkan proyeksi bulan sebelumnya. Sebaliknya, S&P Global menurunkan proyeksi pertumbuhan permintaan minyak global 2025 sebesar 16 ribu barel per hari menjadi 730 ribu barel per hari.

Untuk kawasan Asia Pasifik, kata Laode, pelemahan harga minyak juga dipengaruhi penurunan China's crude throughput sebesar 0,9 persen secara bulanan pada November 2025 menjadi 14,86 juta barel per hari. Angka tersebut merupakan yang terendah dalam enam bulan terakhir.

Adapun pergerakan harga rata-rata minyak mentah utama pada Desember 2025 dibandingkan November 2025 tercatat sebagai berikut:

PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) mengonfirmasi temuan potensi cadangan minyak di Sumur Mustang Hitam (MTH)-001 di Desa Libo Jaya, Kabupaten Siak, Riau. Kepastian ini diperoleh setelah hasil uji produksi menunjukkan keberadaan hidrokarbon di sumur tersebut.

Vice President Exploration PHR Regional 1 Suprayitno Adhi Nugroho mengatakan sumur eksplorasi MTH-001 mulai dibor pada 4 September 2025 menggunakan Rig PDSI 52.3 berkapasitas 750 HP. Pengeboran mencapai kedalaman akhir 6.464 feet measured depth (ftMD) atau 6.351,5 feet true vertical depth sub sea (ftTVDSS) pada 26 September 2025.

"Meski laju produksi awal masih relatif rendah, penemuan ini membuka peluang pengembangan lebih lanjut melalui intervensi sumur dan evaluasi interval lain yang belum diuji,” kata Adhi dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 16 Januari 2026.

Setelah pengeboran selesai, PHR melanjutkan ke fase uji produksi menggunakan Rig BMS-007 pada periode 5 Desember 2025 hingga 3 Januari 2026. Hasil pengujian menunjukkan potensi sumber daya minyak dari perangkap stratigrafi baru pada Formasi Pematang URB dan Formasi Menggala.

Secara geologi, sumur ini berada di South Aman Trough, bagian dari Cekungan Sumatra Tengah yang dikenal sebagai salah satu cekungan migas paling produktif di Indonesia. Adhi mengatakan temuan ini memberikan sinyal positif bagi pengembangan lanjutan di Central Sumatra Basin.

Formasi Pematang URB dikenal sebagai batuan sumber migas, sementara Formasi Menggala merupakan batuan pasir yang menjadi reservoir utama minyak. Keduanya merupakan bagian penting dari sistem perminyakan di Blok Rokan.

PHR menilai hasil uji produksi Sumur MTH-001 membuka peluang peningkatan produksi melalui pengembangan lanjutan. Temuan ini juga menunjukkan eksplorasi di wilayah kerja yang telah matang masih memiliki prospek, terutama dengan pendekatan interpretasi data dan teknologi yang optimal.

Saat ini, PHR masih melakukan kajian komprehensif untuk menghitung potensi sumber daya dan cadangan, sekaligus menyiapkan skema pengembangan lapangan.

“Tim eksplorasi dan pengembangan sedang menyiapkan skenario Produksi Awal atau POPE agar temuan ini dapat segera dimonetisasi secara optimal,” kata Adhi.

Dari sisi lokasi, Sumur MTH-001 memiliki posisi strategis karena berada sekitar 3 kilometer dari Lapangan Oki, 4 kilometer dari Lapangan Kokoh, dan 6 kilometer dari Gathering Station Libo. Kedekatan ini membuka peluang pemanfaatan fasilitas eksisting dan efisiensi pengembangan.

"Keberhasilan Sumur MTH-001 menegaskan komitmen PHR dalam menjalankan eksplorasi berkelanjutan di Central Sumatra Basin dan memperkuat peran Blok Rokan sebagai salah satu penopang utama produksi migas nasional," ujarnya.