PEMERINTAH akan menghapus insentif mobil listrik mulai tahun depan. Direktur Komersial Polytron, Tekno Wibowo, mengatakan tidak terlalu pusing dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah soal penghentian kebijakan itu.

Polytron sebagai salah satu merek elektronik terkemuka di Tanah Air yang kini mulai merambah ke sektor electric vehicle (EV), menurut dia, tidak terkena imbas penghapusan insentif tersebut. Pasalnya, insentif yang nanti akan dihilangkan pada 2026 yakni untuk penjualan mobil listrik yang didatangkan dari luar negeri dengan sistem compeletely built up (CBU), atau mobil produksi luar negeri yang diimpor langsung dan sudah siap pakai.

"Insentif yang tidak berlaku itu adalah insentif untuk penjualan mobil listrik yang didatangkan secara built up yang sudah jadi CBU. Jadi itu yang berhenti sampai Desember (2025) ini," kata Tekno setelah meresmikan pembukaan showroom mobil listrik besutannya di Bandung pada Selasa, 16 Desember 2025.

Sedangkan pemerintah masih akan memberikan insentif untuk mobil listrik seperti insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 10 persen. PPN DTP itu termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12 Tahun 2025. "Untuk insentif yang lain seperti PPN yang ditanggung pemerintah itu masih berjalan, setahu saya, belum ada instruksi dari pemerintah bahwa itu akan berhenti," tutur Tekno.

Alhasil, Tekno melanjutkan, Polytron tidak terlalu risau dengan informasi yang menyebutkan insentif mobil listrik akan dihapus oleh pemerintah. Sebab, Polytron merupakan perusahaan elektronik yang kini ikut terjun ke dalam bisnis kendaraan listrik, tidak melakukan CBU tapi melakukan perakitan dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) melebihi 40 persen.

"Buat Polytron karena sudah dirakit di sini harusnya enggak menjadi masalah, yang menjadi masalah adalah mereka yang memakai insentif completely built up tadi sehingga masuknya dinolkan, makanya mulai tahun depan kalau mereka masih jualan, mereka harus sudah memulai produksinya di Indonesia," ujar Tekno.

Sejak Mei 2025, Polytron resmi merilis mobil listrik G3 dan G3+. Perusahaan elektronik yang sudah berdiri setengah abad itu, ikut meramaikan bursa mobil listrik di dalam negeri. Meski persaingan kendaraan listrik kian ketat, ia yakin Polytron tak kalah dengan merek-merek mobil listrik lainnya seperti BYD, Vinfast, Wuling, dan lainnya.

"Ya kami melihatnya ada gula, ada semut. Kalau ada peluang, pasti banyak merek yang masuk," tuturnya. "Tapi kalau kita lihat dalam sejarahnya, misalkan dari Cina, dari 500 merek yang ada, hari ini sudah tinggal 50-an. Pasti akan ada hukum alam, nanti yang bisa bertahan yang benar-benar produknya bagus, servisnya bagus."

BADAN Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) telah menyurati Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, dan sejumlah perseroan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Surat tersebut berisi permohonan agar pengusaha menggunakan Corporate Social Responsibility (CSR) secara maksimal untuk program pengentasan kemiskinan.

Langkah itu disampaikan Deputi Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas dan Penyediaan Akses BP Taskin Novrizal Tahar dalam pertemuan media di Jakarta, 16 Desember 2025. "Kami sudah bersurat kepada OJK yang mengampu semua perbankan dan semua dunia usaha yang listing di bursa. Memastikan CSR yang setiap tahun informasinya itu kurang lebih Rp 100 triliun potensinya, itu harus didorong untuk percepatan pengetasan kemiskinan," ucapnya.

Selain itu, BP Taskin juga menyampaikan agar para perusahaan memastikan indikator kerja utama (KPI) program pemberdayaan mengusung pendekatan pengentasan kemiskinan. Tak hanya sekedar bantuan. Novrizal memaparkan bahwa OJK telah merespons rekomendasi BP Taskin tersebut. Otoritas, kata dia, akan memfasilitasi pertemuan BP Taskin dan pengusaha.

"Sehingga tanggal 19 Desember besok OJK akan mengundang BP Taskin untuk berbicara di seluruh perbankan, mengundang Kepala Badan dan seluruh dunia usaha yang listing di bursa untuk kita memaparkan, mendorong CSR mereka untuk pengetasan kemiskinan," ucapnya.

Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menyatakan lewat pertemuan itu, lembaganya akan berbicara langsung kepada perusahaan BUMN maupun swasta. Tujuan lainnya adalah agar CSR yang disalurkan tepat sasaran, dengan menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). "Nanti CSR juga harus menggunakan data DTSEN, dara terpadu. Karena kami yang sediakan."

MENTERI Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan memberikan keringanan bagi debitor kredit usaha rakyat (KUR) yang terdampak bencana Sumatera. Ia menyebutkan kebijakan pelonggaran ini nantinya akan dituangkan dalam bentuk peraturan pemerintah.

Airlangga menjelaskan, skema pelonggaran ini dibagi menjadi dua fase. “Fase pertama Desember sampai Maret 2026, di mana debitor nanti tidak membayar angsuran, penyalur tidak menerima angsuran dan juga tidak mengajukan klaim, serta penjamin atau asuransi juga tidak mengajukan klaim,” kata Airlangga dalam konferensi pers di kantornya pada Selasa, 16 Desember 2025.

Pada fase kedua, pemerintah memberikan keringanan kewajiban bagi KUR existing. Debitor yang sama sekali tidak bisa melanjutkan usahanya akan diberi periode relaksasi hingga potensi penghapusan kredit. Di luar itu, debitor bisa diberikan perpanjangan tenor, penambahan kredit, serta subsidi bunga dan subsidi margin sebesar 0 persen pada 2026 dan 3 persen pada 2027.

Pemerintah juga akan memberikan keringanan bagi debitor baru. “Untuk debitor baru, suku bunga juga akan diberikan 0 persen di 2026 dan 2027 sebesar 3 persen, tahun berikutnya nanti normal di 6 persen,” ucap Airlangga.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menambahkan, lembaganya telah mengeluarkan aturan perlakuan khusus bagi debitor terdampak bencana. Perlakuan khusus ini berlaku selama tiga tahun sejak ditetapkan pada 10 Desember 2025.

Perlakuan khusus ini mencakup tiga poin. Pertama, penilaian khusus atas kredit berdasarkan ketepatan pembayaran untuk plafon sampai Rp 10 miliar. Kedua, penetapan kualitas lancar atas kredit yang direstrukturisasi. Ketiga, pemberian pembiayaan baru terhadap debitulor yang terkena dampak dengan penetapan kualitas kredit secara terpisah untuk kredit atau penyediaan dana lain baru (tidak menerapkan one obligor).

Mahendra mengatakan pemerintah akan memitigasi elemen-elemen dalam KUR seperti subsidi bunga, penjaminan, dan asuransi kredit. “Sehingga kemudian terkait dengan KUR, proses untuk perlakuan khusus—relaksasi dan restrukturisasinya—semua sama dengan yang berlaku yang telah kami sampaikan tadi untuk seluruh jenis kredit dan pembiayaan yang lain,” ucap Mahendra.

Adapun total debitor KUR di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berjumlah 1.018.282 dengan nilai mencapai Rp 43,95 triliun. Dari jumlah itu, sebanyak 158.848 debitor terdampak bencana dengan nilai kredit mencapai Rp 8,9 triliun.

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan memberikan keringanan bagi debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terdampak bencana Sumatera. Ia menyebut kebijakan pelonggaran ini nantinya akan dituangkan dalam bentuk peraturan pemerintah.

Airlangga menjelaskan, skema pelonggaran ini dibagi menjadi dua fase. “Fase pertama Desember sampai dengan Maret 2026, di mana debitur nanti tidak membayar angsuran, penyalur tidak menerima angsuran dan juga tidak mengajukan klaim, serta penjamin atau asuransi juga tidak mengajukan klaim,” kata Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Selasa, 16 Desember 2025.

Pada fase kedua, pemerintah memberikan keringanan kewajiban bagi KUR existing. Debitur yang sama sekali tidak bisa melanjutkan usahanya akan diberi periode relaksasi hingga potensi penghapusan kredit. Di luar itu, debitur bisa diberikan perpanjangan tenor, penambahan kredit, serta subsidi bunga dan subsidi margin sebesar 0 persen pada 2026 dan 3 persen pada 2027.

Pemerintah juga akan memberikan keringanan bagi debitur baru. “Untuk debitur baru, suku bunga juga akan diberikan 0 persen di 2026 dan 2027 sebesar 3 persen, tahun berikutnya nanti normal di 6 persen,” ucap Airlangga.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menambahkan, lembaganya telah mengeluarkan aturan perlakuan khusus bagi debitur terdampak bencana. Perlakuan khusus ini berlaku selama tiga tahun sejak ditetapkan pada 10 Desember 2025.

Perlakuan khusus ini mencakup tiga poin. Pertama, penilaian khusus atas kredit berdasarkan ketepatan pembayaran untuk plafon sampai dengan Rp 10 miliar. Kedua, penetapan kualitas lancar atas kredit yang direstrukturisasi. Ketiga, pemberian pembiayaan baru terhadap debitur yang terkena dampak dengan penetapan kualitas kredit secara terpisah untuk kredit atau penyediaan dana lain baru (tidak menerapkan one obligor).

Mahendra mengatakan pemerintah akan memitigasi elemen-elemen dalam KUR seperti subsidi bunga, penjaminan, dan asuransi kredit. “Sehingga kemudian terkait dengan KUR, proses untuk perlakuan khusus—relaksasi dan restrukturisasinya—semua sama dengan yang berlaku yang telah kami sampaikan tadi untuk seluruh jenis kredit dan pembiayaan yang lain,” ucap Mahendra.

Adapun total debitur KUR di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berjumlah 1.018.282 dengan nilai mencapai Rp 43,95 triliun. Dari jumlah itu, sebanyak 158.848 debitur terdampak bencana dengan nilai kredit mencapai Rp 8,9 triliun.

RAPAT Umum Pemegang Saham Luar Biasa mengangkat Untung Budiharto sebagai Direktur Utama PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. atau Antam pada Senin, 15 Desember 2025. Untung merupakan anggota Tim Mawar, salah satu unit Komando Pasukan Khusus atau Kopassus Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang dituding menculik para aktivis pada 1998 atau era reformasi.

Direktur Pengembangan Usaha Antam I Dewa Wirantaya menyampaikan keputusan RUPSLB tersebut menegaskan komitmen perseroan dalam menjalankan praktik tata kelola perusahaan yang baik dan patuh terhadap regulasi terbaru. Untung menggantikan posisi Achmad Ardianto yang sebelumnya menjadi Direktur Utama Antam.

“Dengan dukungan pemegang saham, kami memiliki landasan yang lebih solid untuk memastikan kesinambungan strategi dan kinerja Perusahaan,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin, 15 Desember 2025.

Selain menunjuk Untung, RUPSLB memberhentikan Rauf Purana sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Antam terhitung sejak 28 Oktober 2025. Dewan Komisaris dan Direksi Antam mengucapkan terima kasih kepada Rauf Purnama dan Achmad Ardianto atas dedikasi ke perseroan selama menjabat.

Dalam situs Transjakarta, Untung tercatat sebagai Komisaris Utama PT Transportasi Jakarta sejak 8 Juni 2025. Laki-laki kelahiran Tegal, Jawa Tengah, pada 26 April 1965 itu merupakan eks anggota Tentara Nasional Indonesia.

Untung Budiharto lulus dari Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada 1988. Dia kemudian masuk pada satuan infanteri Komando Pasukan Khusus atau Kopassus.

Pada 1997-1998, Untung yang kala itu masih berpangkat kapten terdaftar sebagai salah satu dari sebelas anggota Tim Mawar Kopassus. Tim ini terlibat dalam penangkapan aktivis prodemokrasi yang dianggap tak sejalan dengan kepentingan Orde Baru.

Pada 2016-2017, karier Untung dan sejumlah eks anggota Tim Mawar melejit. Mereka dipromosikan mengemban jabatan Brigadir Jenderal. Untung Budiharto menjadi Wakil Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Darat pada 2017-2019.

Untung didapuk menjadi Kepala Staf Kodam XVIII/Kasuari pada 2019-2020. Pada 2022, ia didapuk menjadi Panglima Kodam Jakarta Raya. Setahun berselang, ia juga menjabat sebagai Komisaris PT TransJakarta sejak 2023 hingga saat ini.

Melansir dari laporan Majalah Tempo pada Desember 1998, Tim Mawar dibentuk oleh Mayor Inf. Bambang Kristiono pada Juli 1997. Adapun anggotanya, selain Bambang sebagai komandan, terdiri atas 11 orang, yaitu Kapten Inf. F.S. Mustajab, Kapten Inf. Nugroho Sulistiobudi, Kapten Inf. Julius Stefanus, Kapten Inf. Untung Budiarto, Kapten Inf. Dadang Hindrayuda, Kapten Inf. Joko Budi Utomo, Kapten Inf. Fauka Nurfarid, Serka Sunaryo, Serka Sigit Sugianto, dan Sertu Sukadi.

Target tim ini adalah memburu dan menangkapi aktivis yang dianggap radikal. Sebanyak 22 aktivis diculik. Sembilan orang kembali dalam keadaan hidup, sedangkan 13 aktivis lainnya hilang hingga saat ini. Sembilan orang yang kembali dalam keadaan hidup adalah Andi Arief, Nezar Patria, Pius Listrilanang, Desmond J. Mahesa, Haryanto Taslam, Rahardjo Waluyo Jati, Mugiyanto, Faisol Riza, dan Aan Rusdianto.

Sedangkan 13 orang lainnya yang hilang adalah Wiji Thukul, Petrus Bima Anugrah, Suyat, Yani Afri, Herman Hendrawan, Dedi Hamdun, Sony, Noval Alkatiri, Ismail, Ucok Siahaan alias Ucok Munandar, Yadin Muhidin, Hendra Hambali, dan Abdun Nasser.

Tim ini dituduh bersalah dalam menculik dan menghilangkan sejumlah aktivis pada masa itu. Kasus penculikan tersebut telah diadili oleh Mahkamah Militer.

Setelah kasus ini disidang, Mahkamah Militer Tinggi II-08 Jakarta menghukum Bambang 22 bulan penjara dan memecatnya sebagai anggota TNI. Pengadilan juga memvonis Multhazar sebagai Wakil Komandan Tim Mawar, Nugroho, Julius Stefanus, dan Untung Budi, masing-masing 20 bulan penjara, dan juga memecat mereka sebagai anggota TNI.

Adapun Chairawan Kadarsyah Nusyirwan, Komandan Grup 4 Sandi Yudha Komando Pasukan Khusus (Kopassus), dicopot dari jabatannya. Dia dianggap ikut bertanggung jawab karena anggota Tim Mawar berasal dari Grup 4 Kopassus.

Tahun 2016, empat eks anggota Tim Mawar yang pernah divonis bersalah –tiga di antaranya bahkan dipecat dari TNI-- diangkat menjadi jenderal setelah menyandang pangkat Brigadir Jenderal (Brigjen). Empat orang itu adalah Kolonel Inf Fauzambi Syahrul Multazhar (Wakil Komandan Tim Mawar yang dulu bernama Fausani Syahrial Multhazar), Kolonel Inf Drs Nugroho Sulistyo Budi, Kolonel Inf Yulius Selvanus dan Kolonel Inf Dadang Hendrayudha.

Keempatnya dipromosikan menjadi jenderal setelah menerima promosi ke jabatan yang diemban oleh seorang Brigjen. Keempatnya tak jadi diberhentikan setelah mengajukan permohonan banding atas vonis Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta tersebut.

Karier Untung pun tetap moncer setelah tak jadi dipecat dari TNI. Kini pria berpangkat Mayor Jenderal itu diangkat menjadi Pangdam Jaya. Sementara Brigjen TNI Dadang Hendrayudha dan Brigjen TNI Yulius Selvanus menjadi pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Masing-masing mendapat posisi sebagai Direktur Jenderal Potensi Pertahanan dan Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan.

Sementara itu, Bambang Kristiono diangkat menjadi Direktur Utama PT Tribuana Antar Nusa, anak perusahan dari Nusantara Energy Group milik Prabowo Subianto yang bergerak di bidang transportasi. Bambang juga bekerja sebagai operator politik Prabowo.

Pada 2009, Bambang juga aktif dalam tim kampanye Megawati-Prabowo. Kini, dia menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra.

Adapun Fauka Noor Farid, juga terjun ke dunia politik di partai bentukan Prabowo Subianto. Namanya tertera sebagai Juru Kampanye Nasional Partai Gerindra untuk Pemilu 2014. Ia juga aktif di kepengurusan DPP Partai Gerindra.

Sementara itu, empat bekas anggota lainnya, Kapten Inf. Joko Budi Utomo, Serka Sunaryo, Serka Sigit Sugianto, dan Sertu Sukadi, tak terdengar kabarnya.

Karier Chairawan juga melesat setelah pemecatan dulu itu. Ia banyak berkiprah di dunia intelijen. Sempat menjadi Kepala Pos BIN Wilayah Aceh, terakhir dia menjabat staf ahli Panglima Tentara Nasional Indonesia dan pensiun dengan pangkat mayor jenderal.

DUA rangkaian Kereta Rel Listrik (KRL) terbaru milik KAI Commuter mulai melayani penumpang pada hari ini. Direktur Utama KAI Commuter Mochamad Purnomosidi mengatakan, rangkaian dengan kode CLI-225 tersebut beroperasi pada TS loop 20 dan TS loop 22 relasi Depok/Bogor - Manggarai/Jakarta Kota.

"Total sebanyak delapan perjalanan per hari akan dilayani dengan sarana KRL CLI-225 pada lintas tersebut," ucap Purnomosidi dalam keterangan tertulis pada Selasa, 16 Desember 2025.

Nomor seri CLI-225 dari kereta buatan PT INKA (Persero) ini merupakan pengoperasian sarana KRL baru sebelumnya, yaitu CLI-125. CLI adalah akronim dari Commuter Line Indonesia, sedangkan angka 1 atau 2 menunjukkan sarana KRL baru generasi pertama dan generasi kedua yang dimiliki KAI Commuter, dan angka 25 merupakan tahun pabrikasi sarana KRL tersebut.

Pengoperasian sarana KRL baru dilakukan setelah sertifikasi kelayakan dan keselamatan diperoleh dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Sertifikasi didapat setelah proses uji coba dinamis sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2023 tentang Standar, Tata Cara Pengujian, dan Sertifikasi Kelaikan Kereta Api Kecepatan Normal dengan Penggerak Sendiri oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

General Manager Sekretaris Perusahaan PT INKA (Persero) Bambang Sutrisno mengatakan, produksi KRL ini dilakukan di dalam negeri oleh insinyur lokal dan dikerjakan dengan menggunakan fasilitas produksi INKA yang berada di Madiun dan Banyuwangi. Perancangan hingga pengujian dilakukan dengan mengacu pada standar keselamatan dan kelaikan yang berlaku.

"Kualitas dan performansi tetap terjaga serta mampu memenuhi kebutuhan operasional layanan komuter yang dibutuhkan,” ujarnya.

INKA mendukung penyediaan sarana KRL produksi dalam negeri dengan teknologi yang terbaru dan selaras dengan kebutuhan sarana saat ini. Kerja sama INKA dan KAI Commuter diharapkan dapat terus berjalan seiring dengan kebutuhan mobilitas masyarakat perkotaan yang semakin meningkat, serta mendukung keberlanjutan layanan transportasi publik ke depan.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Allan Tandiono mengatakan, dua rangkaian KRL CLI-225 telah melalui rangkaian pengujian menyeluruh, mulai dari uji statis hingga uji dinamis dengan jarak tempuh lebih dari 4.000 kilometer. Seluruh proses pengujian dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2023.

Sertifikasi kelaikan yang diterbitkan DJKA menjadi jaminan bahwa sarana KRL CLI-225 ini aman, nyaman, andal, dan lay dioperasikan untuk angkutan penumpang Commuter Line Jabodetabek. "Ini juga merupakan wujud sinergi yang baik antara regulator, operator, dan industri manufaktur dalam negeri,” tutur Allan.

Allan berharap penambahan sarana KRL baru produksi PT INKA ini tidak hanya meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan KAI Commuter, khususnya di Lintas Bogor, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemandirian industri perkeretaapian nasional. Keselamatan, kenyamanan, dan keandalan layanan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap pengoperasian sarana perkeretaapian.

Adanya penambahan rangkaian kereta, KAI Commuter kini mengelola sebanyak 100 rangkaian KRL dengan sebanyak 1.064 unit kereta tiap harinya. Jumlah tersebut untuk memenuhi jadwal perjalanan sebanyak 1.063 perjalanan di seluruh lintas layanan.

BADAN Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menyiapkan strategi agar masyarakat terdampak banjir Sumatera tak jatuh ke jurang kemiskinan baru. Dua langkah utama yang diambil adalah mendorong rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat yang terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Deputi Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas dan Penyediaan Akses BP Taskin Novrizal Tahar menyatakan lembaga tersebut sudah melakukan komunikasi intens dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“BP Taskin akan hadir setelah tanggap darurat selesai, jadi pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Kami ingin memastikan bahwa masyarakat yang terdapat bencana tersebut dipastikan tidak menjadi masyarakat miskin baru,” ujar Novrizal dalam media gathering di Jakarta, 16 Desember 2025.

Ia menyatakan bahwa langkah itu ditempuh dengan memastikan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat terdampak berjalan dengan mulus. BP Taskin juga telah melakukan pengelompokan dan identifikasi di lokasi agar program berjalan dengan lancar bersama BNPB dan kementerian lainnya.

Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menjelaskan bahwa BP Taskin membantu warga terdampak bencana Sumatera membangun komunitas masyarakat baru. Manurut dia, awalnya daerah yang terdampak terdiri dari masyarakat kaya menengah hingga sangat miskin. Begitu ada bencana, semuanya menjadi miskin karena hilangnya tanah dan batas-batasnya sudah tidak jelas.

Tanah yang awalnya subur juga terkena longsor, sehingga masyarakat kehilangan mata pencarian dan rumah mereka. “Tugas BP Taskin adalah membuat society baru, sistem ekonomi yang baru. Jadi memang betul-betul kami ingin membangun konstruksi masyarakat baru di atas (lahan) bencana."

BP Taskin akan berkoordinasi dengan kementerian teknis untuk membantu pemetaan masalah sosial dan ekonomi. Selain itu, BP Taskin juga akan melakukan intervensi lewat program unggulan mereka, yakni Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan (SiTaskin). “Nanti akan ada SiTaskin bencana,” ucap Budiman.

KEMENTERIAN Keuangan atau Kemenkeu bakal memudahkan penyaluran transfer ke daerah (TKD) di wilayah terdampak bencana banjir dan longsor, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan kebijakan ini diberlakukan selama masa tanggap darurat.

“Kementerian Keuangan akan membuat penyaluran transfer ke daerah tanpa syarat salur untuk daerah yang terkena bencana,” kata Suahasil dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa, 16 Desember 2025. Ia menyebut langkah ini ditempuh karena para pemerintah daerah sedang kesulitan, sehingga proses penyaluran disederhanakan.

Suahasil juga menyatakan pemerintah telah menyalurkan dana bantuan sebesar Rp 4 miliar untuk 52 kabupaten/kota. Adapun dana bantuan ini dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Berikutnya, Kementerian Keuangan membuka opsi restrukturasi pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang pernah diberikan pada masa pandemi. Suahasil menuturkan, ada sejumlah pemerintah daerah yang menggunakan pinjaman tersebut untuk membangun infrastruktur.

Suahasil mengatakan, Kementerian Keuangan akan melakukan asesmen terhadap infrastruktur yang terdampak bencana. “Kalau masih bisa digunakan tentu nanti kami akan lihat apakah diperlukan restrukturisasi. Kalau tidak bisa digunakan, kami akan cari cara untuk melakukan simplifikasi bahkan sampai dengan pemutihan,” ucap Suahasil.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyatakan siap mengalihkan anggaran hasil efisiensi belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 60 triliun untuk pemulihan dampak bencana Sumatera. Purbaya memastikan anggaran pemulihan bencana yang diminta oleh Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan berasal dari APBN.

Salah satu sumber anggaran berasal dari efisiensi belanja kementerian dan lembaga tahun anggaran 2026 yang telah dievaluasi. “Waktu APBN selesai di DPR, kami sisir semua program kementerian/lembaga. Ternyata masih banyak program dan rapat enggak jelas. Sudah kami sisir. Sebelum bencana, kami sudah kumpulkan Rp 60 triliun dari situ,” kata Purbaya saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 15 Desember 2026, seperti dikutip Antara.

KELAHIRAN Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai entitas super holding BUMN di era Presiden Prabowo Subianto yang mengelola aset senilai US$ 900 miliar mendapat sorotan tajam, khususnya dari soal aspek tata kelola dan akuntabilitas.

Peneliti kebijakan publik yang juga alumni Program Doktor Kajian Stratejik dan Global dari Universitas Indonesia (UI) Edi Sewandono, misalnya, menyoroti struktur dasar Danantara yang dinilai rentan terhadap kelumpuhan operasional dan hukum.

Tujuan Danantara mengatasi masalah fundamental BUMN seperti tumpang tindih bisnis, menurut Edi, juga terancam tak tercapai karena tata kelola dan pengawasannya yang rapuh, hingga inefisiensi dan politisasi direksi. Struktur lembaga itu justru menimbulkan kerentanan baru yang berpotensi jadi masalah serius.

"Danantara beroperasi sebagai institusi tanpa struktur tata kelola korporasi fundamental yang seharusnya menjadi standar dalam pengelolaan aset investasi profesional," kata Edi dalam forum diselenggarakan Nagara Institute dan Akbar Faizal Uncensored (AFU) di Yogyakarta pada Selasa, 16 Desember 2025.

Menurut dia, kekosongan organ korporasi di Danantara terlihat dari tidak adanya struktur Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, atau Komite Risiko jelas menciptakan sejumlah kelemahan. Salah satunya adalah tugas fidusia yang krusial dan menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai siapa yang bertanggung jawab secara hukum ketika terjadi kerugian investasi.

Danantara juga tidak memiliki mekanisme perlindungan business judgment rule yang melekat pada struktur korporasi. Akibatnya, muncul eksposur tanggung jawab pribadi bagi para pejabat.

Selain itu, Edi melanjutkan, dinamika kekuasaan terbalik membuka peluang intervensi politik non-komersial. Meskipun Danantara memegang 99 persen kepemilikan saham, namun pemegang saham BUMN memiliki otoritas override dengan persetujuan presiden untuk menunjuk direksi. Hal ini secara fundamental mengkompromikan independensi pengelolaan investasi profesional.

Padahal, kata Edi, kekosongan tata kelola yang menyebar di seluruh struktur birokrasi Danantara ini berpotensi meningkatkan risiko kelumpuhan operasional dan menciptakan kerentanan hukum bagi pejabat individu. Sebab tidak adanya hierarki pengambilan keputusan yang terdefinisi jelas untuk tanggungjawab komite investasi, pengawasan risiko, dan arah strategis.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Nagara Institute Akbar Faizal menyoroti besarnya skala Danantara yang kini menjadi super holding pengelola tujuh BUMN induk dengan total 844 anak usaha. Ia menilai akuntabilitas, tata kelola, dan pengawasan Danantara menjadi isu sangat krusial dan harus dijawab secara terbuka kepada publik.

“Danantara lahir sebagai keputusan politik di era pemerintahan Prabowo Subianto. Harapannya, ia menjadi solusi bagi penguatan BUMN, bukan sebaliknya,” kata Akbar.

Sebelumnya, pada akhir Maret 2025 lalu, Chief Executive Officer Danantara Rosan Perkasa Roeslani menyatakan seluruh pengurus lembaga itu dipilih melalui proses seleksi ketat dan berasal dari kalangan profesional dengan rekam jejak yang mumpuni. “Dari nama-nama ini, tidak ada nama-nama titipan. Ini melalui seleksi yang mendalam. Ini adalah nama-nama yang berkecimpung di market dan mempunyai track record yang baik,” ujar Rosan.

Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir menegaskan bahwa penunjukan tokoh-tokoh global dalam kepengurusan Danantara dilakukan untuk mengantisipasi risiko makroekonomi dan geopolitik yang semakin meningkat. Ia juga mengatakan bahwa semua anggota tim Danantara dipilih berdasarkan keahlian dan profesionalisme, bukan karena kepentingan politik. "Semoga hari ini bisa dijawab bahwa all professional, tidak ada titipan-titipan. Semua adalah yang terbaik di bidangnya, and global, ini juga penting," katanya.

KEMENTERIAN Koordinator Bidang Pangan menolak pengajuan Kementerian Perindustrian untuk mengimpor beras industri untuk kebutuhan 2026. “Ya berasnya banyak, masak impor,” kata politikus yang disapa Zulhas itu saat meninggalkan kantornya, di Graha Mandiri, Jakarta, Selasa, 16 Desember 2025.

Penolakan impor beras itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Tatang Yuliono, usai menghadiri rapat koordinasi tingkat menteri di kantor Kementerian Koordinator Pangan.

Rapat itu dihadiri oleh Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, serta jajaran eselon kementerian.

Tatan mengatakan Kementerian Perindustrian mengajukan impor beras industri sebanyak 380.952 ton untuk tahun depan. Namun usulan itu ditolak dalam rapat. Alasannya, kata Tatang, Indonesia sudah dapat memenuhi kebutuhan beras industri untuk 2026.

Selain kebutuhan industri, Tatang memastikan Indonesia tidak membuka keran impor untuk beras konsumsi. Tatang mengatakan kebijakan itu juga berlaku untuk zona perdagangan bebas seperti di Sabang, Aceh. “Tidak boleh. Pokoknya beras sudah swasembada dan tidak ada importasi beras konsumsi sama sekali,” kata dia.

Sepanjang Januari hingga Oktober 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya impor beras sebanyak 364,3 ribu ton dengan nilai transaksi US$ 178,5 juta. "Negara asal utama impor beras selama Januari hingga Oktober 2025 ini dari Myanmar, Thailand, dan India," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini di Jakarta, Senin, 1 Desember 2025, seperti dikutip dari Antara.

Menanggapi data impor beras dari BPS hingga Oktober 2025, Kementerian Pertanian menegaskan impor beras yang dimaksud BPS bukanlah jenis medium.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian Moch Arief Cahyono menjelaskan seluruh impor beras yang dilaporkan BPS pada tahun ini merupakan bagian dari kebijakan beras khusus dan beras industri berbasis neraca komoditas. "Tidak menyentuh konsumsi masyarakat umum," kata Arief dalam keterangan tertulis, Selasa, 2 Desember 2025.

Sementara itu Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional Indra Wijayanto menyatakan beras industri yang diimpor pada 2025 adalah beras menir untuk kebutuhan industri tepung beras dan bihun dan beras khusus, seperti Basmati atau Hom Mali.

Ekonom sektor pertanian Khudori mengatakan importasi menir untuk industri dilakukan karena Indonesia tidak memproduksi dalam jumlah besar. "Ada, tapi ketersediaannya menyebar dalam jumlah kecil-kecil di banyak penggilingan," kata dia.

Salah satu penyebab belum masifnya produksi karena biaya pengumpulan menir tergolong besar. Selain itu, menurut Khudori, kualitas menir impor masih lebih unggul dibandingkan dengan beras dalam negeri.

KEMENTERIAN Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) menolak usulan Kementerian Perindustrian yang mengajukan importasi beras industri pada tahun depan. “Tidak kami berikan untuk importasinya. Kita akan penuhi dari dalam negeri,” kata Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Tatang Yuliono di Graha Mandiri, Selasa, 16 Desember 2025.

Pernyataan itu disampaikan Tatang usai menggelar rapat koordinasi tingkat menteri di kantor Kementerian Koordinator Pangan. Rapat dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasantiserta jajaran eselon kementerian.

Tatan mengatakan sebenenarnya Kementerian Perindustrian mengajukan impor sebanyak 380.952 ton beras industri untuk tahun depan. Namun usulan itu ditolak dalam rapat. Alasannya, kata Tatang, Indonesia sudah dapat memenuhi kebutuhan beras industri untuk 2026.

Selain kebutuhan industri, Tatang memastikan Indonesia tidak membuka keran impor untuk beras konsumsi. Tatang mengatakan kebijakan itu juga berlaku untuk zona perdagangan bebas, seperti di Sabang, Aceh. “Tidak boleh. Pokoknya beras sudah swasembada dan tidak ada importasi beras konsumsi sama sekali,” kata dia.

Sepanjang Januari hingga Oktober 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya impor beras sebanyak 364,3 ribu ton dengan nilai transaksi US$ 178,5 juta. "Negara asal utama impor beras selama Januari hingga Oktober 2025 ini dari Myanmar, Thailand, dan India," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini di Jakarta, Senin, 1 Desember 2025, seperti dikutip dari Antara.

Menanggapi data impor beras dari BPS hingga Oktober 2025, Kementerian Pertanian menegaskan impor beras yang dimaksud BPS bukanlah jenis medium.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian Moch Arief Cahyono menjelaskan seluruh impor beras yang dilaporkan BPS pada tahun ini merupakan bagian dari kebijakan beras khusus dan beras industri berbasis neraca komoditas. "Tidak menyentuh konsumsi masyarakat umum," kata Arief dalam keterangan tertulis, Selasa, 2 Desember 2025.

Sementara itu, Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional Indra Wijayanto menyatakan beras industri yang diimpor pada 2025 adalah beras menir untuk kebutuhan industri tepung beras dan bihun dan beras khusus, seperti Basmati atau Hom Mali.

Ekonom sektor pertanian Khudori mengatakan importasi menir untuk industri dilakukan karena Indonesia tidak memproduksi dalam jumlah besar. "Ada, tapi ketersediaannya menyebar dalam jumlah kecil-kecil di banyak penggilingan," kata dia.

Salah satu penyebab belum masifnya produksi karena biaya pengumpulan menir tergolong besar. Selain itu, menurut Khudori, kualitas menir impor masih lebih unggul dibandingkan dengan beras dalam negeri.

KEMENTERIAN Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) menolak usulan Kementerian Perindustrian yang mengajukan importasi beras industri pada tahun depan. “Tidak kami berikan untuk importasinya. Kita akan penuhi dari dalam negeri,” kata Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Tatang Yuliono di Graha Mandiri, Selasa, 16 Desember 2025.

Pernyataan itu disampaikan Tatang usai menggelar rapat koordinasi tingkat menteri di kantor Kementerian Koordinator Pangan. Rapat dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasantiserta jajaran eselon kementerian.

Tatan mengatakan sebenenarnya Kementerian Perindustrian mengajukan impor sebanyak 380.952 ton beras industri untuk tahun depan. Namun usulan itu ditolak dalam rapat. Alasannya, kata Tatang, Indonesia sudah dapat memenuhi kebutuhan beras industri untuk 2026.

Selain kebutuhan industri, Tatang memastikan Indonesia tidak membuka keran impor untuk beras konsumsi. Tatang mengatakan kebijakan itu juga berlaku untuk zona perdagangan bebas, seperti di Sabang, Aceh. “Tidak boleh. Pokoknya beras sudah swasembada dan tidak ada importasi beras konsumsi sama sekali,” kata dia.

Sepanjang Januari hingga Oktober 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya impor beras sebanyak 364,3 ribu ton dengan nilai transaksi US$ 178,5 juta. "Negara asal utama impor beras selama Januari hingga Oktober 2025 ini dari Myanmar, Thailand, dan India," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini di Jakarta, Senin, 1 Desember 2025, seperti dikutip dari Antara.

Menanggapi data impor beras dari BPS hingga Oktober 2025, Kementerian Pertanian menegaskan impor beras yang dimaksud BPS bukanlah jenis medium.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian Moch Arief Cahyono menjelaskan seluruh impor beras yang dilaporkan BPS pada tahun ini merupakan bagian dari kebijakan beras khusus dan beras industri berbasis neraca komoditas. "Tidak menyentuh konsumsi masyarakat umum," kata Arief dalam keterangan tertulis, Selasa, 2 Desember 2025.

Sementara itu, Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional Indra Wijayanto menyatakan beras industri yang diimpor pada 2025 adalah beras menir untuk kebutuhan industri tepung beras dan bihun dan beras khusus, seperti Basmati atau Hom Mali.

Ekonom sektor pertanian Khudori mengatakan importasi menir untuk industri dilakukan karena Indonesia tidak memproduksi dalam jumlah besar. "Ada, tapi ketersediaannya menyebar dalam jumlah kecil-kecil di banyak penggilingan," kata dia.

Salah satu penyebab belum masifnya produksi karena biaya pengumpulan menir tergolong besar. Selain itu, menurut Khudori, kualitas menir impor masih lebih unggul dibandingkan dengan beras dalam negeri.