IDXChannel - Dinamika geopolitik dikhawatirkan memengaruhi rantai pasok bahan baku plastik. Kondisi tersebut menjadi momentum untuk memacu industri kemasan dalam negeri yang ramah lingkungan, berdaya saing, dan kompetitif.

Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Putu Juli Ardika menambahkan, pelaku industri telah mulai melakukan diversifikasi material kemasan dengan memanfaatkan kertas, kaca, logam, serta bahan plastik hasil daur ulang seperti recycled PET (rPET).

Khusus kemasan berbahan dasar kertas, Kemenperin menilai industri pulp dan kertas nasional memiliki fondasi kuat untuk mendukung transformasi kemasan.

Pada 2025, industri ini didukung 113 perusahaan dengan kapasitas produksi pulp mencapai 14,48 juta ton per tahun dan kertas 25,37 juta ton per tahun. Nilai ekspornya mencapai USD8,2 miliar, sekaligus menyerap sekitar 1,48 juta tenaga kerja.

“Potensi pengembangan kemasan berbasis kertas sangat besar, terutama untuk kebutuhan ritel, industri mamin, e-commerce, dan logistik. Saat ini kita juga fokus dalam pengembangan aseptic packaging yang banyak digunakan oleh industri makanan dan minuman untuk mengurangi ketergantungan terhadap rantai pasok dingin (cold chain). Ke depan, inovasi seperti barrier paper, paper bottle, nano-cellulose coating dan active paper packaging perlu terus diperkuat melalui riset dan investasi,” kata Putu dalam keterangan tertulis, Kamis (23/4/2026).

Selain kemasan berbasis kertas, Kemenperin juga memacu pengembangan bioplastik berbasis bahan hayati seperti singkong dan rumput laut. Sejumlah pelaku industri dalam negeri telah memulai produksi kemasan ramah lingkungan berbasis pati singkong maupun seaweed-based packaging.

Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk mengembangkan industri ini karena merupakan salah satu produsen utama ubi kayu dan rumput laut dunia.

“Saat ini sudah ada beberapa pelaku usaha bioplastik berbahan baku ubi kayu dan rumput laut. Berdasarkan data SIINas, total kapasitas industri bioplastik berbahan baku ubi kayu sebesar 8 ribu ton per tahun, sedangkan total kapasitas industri bioplastik berbahan baku rumput laut sebesar 28 ton per tahun,” kata Putu.

Dia menambahkan, Kemenperin menegaskan komitmennya untuk terus memantau perkembangan global dan memfokuskan kebijakan pemerintah untuk memperkuat struktur industri nasional melalui diversifikasi bahan baku, penguatan sektor hulu, dan pengembangan diversifikasi produk kemasan.

“Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan memperkuat ketahanan industri agro Indonesia menghadapi gejolak eksternal,” kata Putu.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA – Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN) menilai rencana penerapan pajak kendaraan listrik (electric vehicle/EV) berpotensi menghambat percepatan transisi energi di sektor transportasi, terutama di tengah momentum kenaikan harga energi global.

Kebijakan tersebut tidak sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong penggunaan energi bersih sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM).

Direktur Eksekutif SUSTAIN, Tata Mustasya, mengatakan pasar kendaraan listrik di Indonesia masih berada pada tahap awal sehingga membutuhkan dukungan kebijakan yang konsisten.

“Pasar EV Indonesia belum matang, dengan tingkat adopsi yang masih sangat rendah, sekitar 1% dari total kendaraan. Insentif yang selama ini diberikan cukup membantu penetrasi pasar. Kebijakan pajak justru berpotensi menciptakan ketidakpastian bagi publik dan pelaku usaha,” ujarnya, dalam keterangan resmi Kamis (23/4/2026).

Data hingga Maret 2026 menunjukkan jumlah kendaraan listrik di Indonesia mencapai 358.205 unit, yang terdiri atas 236.451 unit sepeda motor listrik dan 119.638 unit mobil penumpang listrik, serta kategori lainnya.

Sementara itu, laporan Electric Vehicle Readiness Index 2025 dari PwC mencatat pasar kendaraan listrik nasional tumbuh 49% dengan kontribusi mencapai 18% terhadap penjualan mobil baru sepanjang 2025.

Menurut SUSTAIN, tren tersebut menunjukkan potensi pertumbuhan industri kendaraan listrik di dalam negeri, seiring dengan masuknya investasi dari produsen global dan upaya pemerintah menjadikan Indonesia sebagai pusat industri baterai dan kendaraan listrik di kawasan.

Dalam kajian sebelumnya, investasi produsen kendaraan listrik asal China, BYD, di Subang, Jawa Barat senilai US$5,2 miliar diperkirakan berpotensi menciptakan hingga 72.000 lapangan kerja langsung.

Namun demikian, SUSTAIN menilai kebijakan pajak kendaraan listrik dapat mengganggu momentum tersebut.

Tata menambahkan, apabila pemerintah bertujuan meningkatkan penerimaan negara, terdapat alternatif lain yang dinilai lebih relevan, seperti penerapan bea ekspor batu bara.

“Dengan kondisi industri batu bara yang tengah menikmati windfall profit, bea keluar bisa menjadi sumber penerimaan yang signifikan. Berdasarkan perhitungan kami, potensinya bisa mencapai Rp62,9 triliun,” katanya.

Selain itu, skema tersebut dinilai tetap dapat memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk memperoleh tambahan pendapatan tanpa harus membebani adopsi kendaraan listrik.

Di tengah tekanan harga energi global, minat masyarakat terhadap kendaraan listrik juga dinilai mulai meningkat sebagai opsi yang lebih hemat energi. Karena itu, konsistensi kebijakan menjadi faktor kunci dalam menjaga laju transisi energi di sektor transportasi.

“Pajak EV berpotensi menghambat akselerasi transisi energi yang juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta pengurangan impor energi dan subsidi BBM,” ujar Tata.

IDXChannel - Cadangan beras nasional mencatat sejarah baru dalam ketahanan pangan Indonesia. Per 23 April 2026, stok beras nasional mencapai angka 5.000.198 ton, tertinggi yang pernah dicapai sepanjang sejarah.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman saat meninjau gudang penyimpanan beras Bulog, di Karawang, Jawa Barat, Kamis (23/4/2026), menyampaikan capaian ini sebagai momentum penting bagi sektor pangan nasional. Dia menegaskan kondisi tersebut belum pernah terjadi sebelumnya.

“Alhamdulillah hari ini tanggal 23 April 2026 stok beras seluruh Indonesia 5.000.198 ton. Ini pertama, tidak pernah terjadi sepanjang sejarah. Ini sejarah pertama,” ujar Mentan dalam keterangannya, Kamis (23/4/2026).

Amran menambahkan bahwa Indonesia berhasil menjaga kemandirian pangan tanpa impor beras sepanjang 2025, dan optimistis tren ini berlanjut di tahun ini.

“Alhamdulillah kita tidak impor di 2025. Insyaallah 2026 tidak impor beras. Cadangan kita adalah tertinggi sepanjang sejarah di bulan April,” katanya.

Dengan cadangan yang melimpah, pemerintah berharap stabilitas harga beras tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

Lonjakan cadangan beras ini juga diikuti dengan langkah besar pemerintah dalam memperluas kapasitas penyimpanan.

Dengan kapasitas gudang pemerintah yang sebelumnya hanya sekitar 3 juta ton, kini pemerintah telah menyewa tambahan gudang hingga 2 juta ton yang sudah terisi penuh.

Bahkan, langkah ekspansi terus berlanjut dengan penyewaan gudang tambahan berkapasitas sekitar 1 juta ton.

Kondisi ini, kata Mentan, mencerminkan peningkatan produksi dan pengelolaan logistik pangan yang semakin kuat.

“Tidak hanya berdampak pada stabilitas dalam negeri, capaian ini memberi kontribusi terhadap ketahanan pangan global, terutama di tengah tingginya konsumsi beras dunia,” ujarnya.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA – Upaya mendorong sektor logistik yang lebih ramah lingkungan semakin mendapat perhatian, seiring meningkatnya tekanan global untuk menurunkan emisi karbon.

Sustainability Report 2025 yang dirilis oleh perusahaan logistik berbasis platform, Lalamove, mencatat lebih dari 60% pesanan di China telah dilayani menggunakan kendaraan energi baru, melampaui target internal yang sebelumnya ditetapkan untuk 2028. Pada segmen kendaraan van, angkanya mencapai 67%.

Managing Director Lalamove Indonesia, Andito B. Prakoso, mengatakan percepatan adopsi kendaraan rendah emisi menjadi bagian dari upaya menekan dampak lingkungan dari operasional logistik.

“Secara global, penggunaan kendaraan energi baru telah melampaui target yang ditetapkan lebih awal. Ini menjadi salah satu langkah untuk mengurangi emisi dari aktivitas pengiriman yang terus meningkat,” ujarnya.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menekan emisi dari aktivitas operasional mitra pengemudi, yang selama ini menjadi kontributor utama jejak karbon perusahaan.

Selain melalui peningkatan penggunaan kendaraan rendah emisi, efisiensi operasional juga didorong melalui optimalisasi sistem pencocokan pesanan dan rekomendasi rute.

Meski demikian, transformasi menuju logistik hijau masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk ketersediaan infrastruktur kendaraan listrik, biaya investasi awal, serta kesiapan ekosistem pendukung di berbagai negara berkembang.

Dalam beberapa tahun terakhir, adopsi kendaraan energi baru atau new energy vehicles (NEV) mulai dipandang sebagai salah satu solusi untuk menekan emisi, terutama dalam kategori emisi tidak langsung (Scope 3) yang kerap mendominasi jejak karbon perusahaan logistik.

Selain itu, pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi rute dan mengurangi perjalanan tanpa muatan juga dinilai berkontribusi signifikan terhadap pengurangan emisi per pengiriman.

Selain aspek lingkungan, laporan tersebut juga menyinggung upaya lain seperti peningkatan standar keselamatan operasional dan penguatan perlindungan data.

Namun, dorongan terhadap pengurangan emisi dan efisiensi logistik menjadi salah satu fokus utama yang semakin mendapat perhatian dalam strategi bisnis perusahaan logistik global.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi fenomena El Nino Godzilla. Persediaan beras nasional diproyeksikan mampu mencukupi kebutuhan hingga 15 bulan ke depan.

Pemerintah mengandalkan kombinasi cadangan beras saat ini dengan proyeksi produksi yang tetap berjalan. "Berarti bisa sampai April tahun depan kekuatan beras kita, jadi aman karena 11 tambah 4, 15 bulan," ujar Amran di Karawang, Kamis (23/4/2026).

Cadangan beras pemerintah di gudang Bulog saat ini tercatat mencapai 5 juta ton. Selain itu, angka tersebut diklaim sebagai jumlah cadangan tertinggi dalam sejarah pengelolaan beras nasional.

Kebutuhan sektor hotel, restoran, dan katering (horeka) saat ini diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Di samping itu, potensi produksi dari tanaman yang sedang tumbuh atau standing crop mencapai sekitar 11 juta ton.

Total ketersediaan beras nasional secara keseluruhan diproyeksikan menyentuh angka 28 juta ton. Terlebih lagi, jumlah ketersediaan tersebut setara dengan tingkat ketahanan pangan selama 11 bulan.

Fenomena El Nino Godzilla diperkirakan hanya akan berlangsung selama periode enam bulan ke depan. Selain itu, perhitungan stok yang ada menunjukkan durasi ketahanan pangan masih jauh melampaui masa kekeringan.

Produksi beras dipastikan tetap berlanjut meskipun Indonesia memasuki periode musim kering yang ekstrem. "Pada saat musim kering kita masih berproduksi 2 juta ton per tahun karena ada irigasi," kata Amran menjelaskan sumber tambahan stok.

Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Indonesia menyampaikan bahwa pengadaan atau tender lahan untuk Kampung Haji di Arab Saudi masih berproses. Sebab, dampak perang Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran turut dirasakan sampai Arab Saudi.

Menurut Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir, pihak Indonesia masih menunggu perkembangan lebih lanjut dari pemerintah Arab Saudi. Indonesia sudah melakukan penawaran (bid) terhadap lahan yang dilelang di dekat Masjid Al-Haram ini.

"Kami lagi nunggu dari pemerintah sana. Sebenarnya kami juga kejar-kejar dari sisi lot yang sudah kami bid. Itu kan seharusnya sudah dikabarkan sebelumnya, tetapi kami masih menunggu," ujar Pandu usai menghadiri acara Fitch Ratings' Annual Indonesia Conference, Kamis (23/4/2026).

Pandu pun mengaku pihaknya memaklumi situasi dan kondisi di Arab Saudi. Pemerintah di sana tengah mendahulukan kepentingan pertahanan negara sejalan dengan dampak perang AS-Israel dan Iran sejak akhir Februari lalu.

"Itu mungkin kepentingan utama mereka, jadi kan untuk urusan itu ya kami juga sensitif. Kami mengejar, tetapi juga tahu di Timur Tengah sedang mengalami goncangan," jelasnya.

Kendati demikian, Pandu menyebut para jemaah haji sudah bisa memanfaatkan hotel dan kawasan real estat yang berlokasi di dalam kawasan Thakher City. Danantara pada akhir tahun lalu sudah mengakuisisi Novotel Makkah Thakher City, yang terletak 2,5 kilometer dari Masjid Al-Haram di Makkah.

"Sudah [bisa digunakan]. Cek aja di internet. Sudah bisa. Rating-nya bagus lagi. Semua ngasihnya five star. Happy banget semua yang pakai di sana," jelasnya.

Adapun Danantara sebelumnya telah berencana membeli tanah seluas 80 hektare di Makkah untuk Kampung Haji. Proyek ini nantinya dirancang untuk fasilitas akomodasi, pusat layanan jemaah, klinik kesehatan dan ruang pertemuan pembinaan ibadah.

Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga pemeringkat Fitch Ratings Indonesia mengungkapkan perang antara Amerika Serikat dan Iran yang berlangsung lebih lama dapat memicu sejumlah risiko yang berdampak langsung terhadap kinerja keuangan korporasi.

Direktur Corporate Ratings APAC Fitch Ratings Indonesia Felita menyebutkan setidaknya terdapat dua risiko utama yang perlu diantisipasi oleh korporasi di Indonesia, yakni gejolak nilai tukar dan tekanan inflasi lanjutan.

“Jadi, semakin besar porsi biaya atau utang dalam dolar, semakin besar risikonya,” ujarnya, Kamis (23/4/2026).

Menurutnya risiko pertama datang dari volatilitas nilai tukar rupiah yang berpotensi bergerak fluktuatif seiring meningkatnya ketidakpastian global. Kondisi ini dinilai paling berdampak pada perusahaan yang memiliki ketidaksesuaian mata uang atau currency mismatch.

Perusahaan dengan pendapatan dalam rupiah, tetapi memiliki utang dalam dolar AS atau ketergantungan tinggi terhadap bahan baku impor, menjadi kelompok yang paling rentan. Semakin besar eksposur terhadap mata uang asing dalam struktur biaya maupun utang, semakin tinggi pula risiko yang harus ditanggung.

Selain faktor nilai tukar, risiko kedua yang tak kalah penting adalah meningkatnya inflasi lanjutan. Kenaikan harga energi global diperkirakan akan mendorong kenaikan harga barang dan jasa secara lebih luas di dalam negeri.

Dampak inflasi ini diperkirakan akan lebih terasa pada sektor-sektor yang bergantung pada permintaan non prioritas, seperti produk gaya hidup, hiburan, hingga barang konsumsi sekunder.

Dalam kondisi harga yang meningkat, konsumen cenderung menahan belanja dan memprioritaskan kebutuhan pokok. Hal ini membuat permintaan terhadap produk non esensial menjadi lebih elastis dan rentan mengalami penurunan.

Dengan demikian, perusahaan di sektor tersebut berisiko menghadapi tekanan ganda, yakni kenaikan biaya operasional di satu sisi dan pelemahan permintaan di sisi lain.

Kombinasi kedua risiko ini perlu diantisipasi sejak dini oleh korporasi, terutama melalui pengelolaan risiko nilai tukar serta strategi efisiensi biaya dan penyesuaian bisnis agar tetap mampu bertahan di tengah ketidakpastian global yang berkepanjangan.

Sisi lain memanasnya tensi geopolitik antara AS dan Iran membuka peluang bagi sejumlah sektor saham untuk mencetak cuan.

Sektor energi, khususnya minyak dan gas (migas) hingga batu bara, menjadi yang paling diuntungkan seiring lonjakan harga komoditas global dan potensi gangguan pasokan energi.

Felita, mengungkapkan bahwa sektor minyak dan gas, khususnya di sisi hulu atau upstream, menjadi salah satu yang paling diuntungkan dari situasi ini. Kenaikan harga minyak mentah dinilai mampu menutupi peningkatan biaya operasional, seperti energi dan logistik.

“Selain itu, sektor batu bara termal juga berpotensi diuntungkan,” ujarnya.

Menurutnya sektor batu bara termal juga ikut terdongkrak dengan potensi peralihan sumber energi dari gas ke batu bara di sejumlah negara Asia, seperti Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan, akibat mahalnya harga gas.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) terus memantau dampak konflik geopolitik global terhadap debitur dan kualitas kredit perseroan. Meski tekanan eksternal meningkat, BCA menilai risiko kredit hingga saat ini masih tetap terkendali.

Wakil Presiden Direktur BCA John Kosasih menyampaikan, sejumlah sektor mulai merasakan dampak dari dinamika global, termasuk industri yang berkaitan dengan bahan baku plastik. Kendati begitu, kondisi debitur secara umum masih cukup terjaga dan tetap mampu menjalankan usaha dengan baik.

“Kita juga menanyakan bagaimana mitigasi yang akan dilakukan oleh para nasabah. Selama ini kalau kita perhatikan, so far masih tetap terjaga dengan baik risikonya,” kata John dalam konferensi pers Paparan Kinerja Kuartal I/2026 secara daring, Kamis (23/4/2026).

Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah turut menjadi perhatian perseroan. John menilai bahwa dampaknya terhadap portofolio kredit relatif terbatas mengingat porsi kredit valas hanya sekitar 4,9% dari total kredit.

Selain itu, lanjutnya, pelemahan rupiah justru memberikan keuntungan bagi debitur berorientasi ekspor. Meski demikian, lanjut dia, kondisi yang stabil tentu menjadi harapan banyak pihak.

“Tentu saja para pengusaha kalau ditanya sebaiknya bagaimana, sebaiknya kalau bisa memang stabil. Itu yang diharapkan oleh para pengusaha di lapangan,” tuturnya.

Sementara itu, terkait lonjakan harga komoditas, khususnya energi, John menyebut para debitur korporasi pada umumnya telah mengantisipasi kondisi tersebut.

“Saat ini, kalau kita perhatikan di global, kalau terjadi perang ketidakpastiannya banyak. Ya tentu saja para nasabah kita, para debitur-debitur kita ini juga sudah pasang kuda-kuda,” ujarnya.

Perseroan pun memastikan akan terus memperkuat komunikasi dan pemantauan terhadap nasabah guna menjaga kualitas kredit tetap sehat di tengah berbagai dinamika global.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) merilis tabel konversi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai pembaruan atas KBLI 2020. Tabel tersebut disusun untuk menjaga keterbandingan dan kesesuaian antara kedua klasifikasi, sekaligus memudahkan pengambil kebijakan dan pelaku usaha dalam melakukan transisi sebelum implementasi KBLI 2025 secara nasional.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan tabel konversi tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Bersama tentang implementasi penyesuaian KBLI 2025 dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Surat edaran itu ditandatangani oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri Hukum, dan Kepala BPS.

“Tabel konversi ini disusun untuk menjaga keterbandingan secara berkelanjutan, dan menjadi pedoman dalam menelusuri korespondensi antar struktur, baik dari KBLI 2020 ke KBLI 2025 maupun sebaliknya,” ujar Amalia dalam keterangan tertulis, Kamis (23/4/2026).

KBLI merupakan standar nasional yang digunakan untuk mengklasifikasikan seluruh aktivitas ekonomi di Indonesia dengan mengacu pada United Nations Statistical Commission melalui standar International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Revision 5. Penerapan standar tersebut direkomendasikan pada 11 Maret 2024.

Sebelumnya, pada 19 Desember 2025, BPS telah merilis KBLI 2025 sebagai pembaruan atas KBLI 2020, setelah sehari sebelumnya mengundangkan aturan tersebut melalui Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025. Pembaruan dilakukan untuk memastikan pencatatan aktivitas ekonomi di Indonesia tetap relevan dengan dinamika ekonomi global, khususnya terkait transformasi ekonomi digital dan mitigasi perubahan iklim.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan berbagai aktivitas ekonomi baru telah diakomodasi dalam klasifikasi terbaru tersebut.

“Berbagai aktivitas ekonomi atau kegiatan baru seperti artificial intelligence, content creator, hingga aktivitas terkait perubahan iklim seperti carbon capture dan carbon storage telah tercakup dalam KBLI 2025,” kata Airlangga.

Untuk mendukung transisi, BPS menyediakan tabel konversi sebagai jembatan antara KBLI 2020 dan KBLI 2025. Tabel ini memungkinkan pengguna menelusuri kesesuaian kode mulai dari kategori, golongan pokok, hingga kelompok usaha paling rinci pada tingkat lima digit.

Secara umum, terdapat tiga pola perubahan dalam tabel konversi tersebut, yakni perubahan satu-ke-satu (one to one) ketika satu kode lama dipetakan langsung ke satu kode baru, pemecahan satu kode menjadi beberapa kode yang lebih spesifik (one to many), serta penggabungan beberapa kode lama menjadi satu kode baru (many to one).

Implementasi KBLI 2025 secara nasional dijadwalkan paling lambat pada 18 Juni 2026. Selama masa transisi, KBLI 2020 dan KBLI 2025 akan digunakan secara paralel hingga seluruh proses penyesuaian selesai.

Amalia menegaskan perizinan usaha yang terbit sebelum implementasi KBLI 2025 tetap berlaku sehingga pelaku usaha tidak perlu khawatir izin lama menjadi tidak sah. Penyesuaian hanya diperlukan apabila terdapat perubahan substansi usaha.

“Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa perizinan lama yang terbit sebelum implementasi KBLI 2025 masih tetap berlaku. Pelaku usaha wajib menyesuaikan KBLI 2025 melalui OSS atau AHU jika ada perubahan substansi, yaitu perubahan maksud dan tujuan serta ruang lingkup kegiatan usaha,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa regulasi dan kebijakan terkait implementasi KBLI 2025 dirancang untuk memberikan kepastian hukum serta menjaga kelancaran aktivitas usaha. Seluruh proses penyesuaian dilakukan secara terintegrasi melalui sistem perizinan berbasis elektronik sehingga diharapkan lebih efisien dan akuntabel.

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Jacklevyn Manuputty meminta agar masyarakat tidak termakan pelintiran video yang dipotong tentang ceramah mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) di UGM. Pasalnya, video tersebut dipotong dan dipelintir dari video utuh yang sejatinya pernyataan JK secara utuh itu bisa sangat dipahami.

"Ketika mendengarkan rekaman utuh 43 menit dari Pak Jusuf Kalla, kita bisa memahami karena kita ada di situ dan kita aktor, kita pelaku. Ada pelesetan atau sebenarnya pelintiran, ada kata yang mungkin dalam khazanah teologi tidak terlalu pas ketika bilang di Kristen ada syahid, tetapi itu tidak menggeserkan substansi dari apa yang mau dibilang," ujarnya usai bertemu JK di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan pada Kamis malam (23/4/2026).

Menurutnya, pihaknya bertemu JK kaitannya situasi dan kekisruhan yang berkembang beberapa waktu ini, khususnya soal video ceramah JK yang viral tersebut. Video viral itu sejatinya hanyalah berupa potongan belaka yang seolah dikemas untuk mengadu domba antarumat bergama

"Saya sendiri sebagai Ketua Umum PGI telah memberikan pandangan saya di minggu-minggu pertama sebelum ini berkembang dan meluas. Karena selain sebagai Ketua Umum PGI, saya orang yang terlibat langsung dalam seluruh fase konflik Maluku, dari hari pertama kejadian sampai hari terakhir," tuturnya.

Sebabnya, kata dia, ceramah JK secara utuh bisa dipahami dengan baik, terlebih olehnya yang terlibat langsung dalam proses perdamaian yang terjadi di Ambon, Maluku dan Poso, Sulawesi Tengah. Pemilihan istilah Syahid untuk agama Kristen dalam ceramah JK di Masjid Universitas UGM itu sejatinya tak menggeser makna dari istilah Martir dalam agama Kristen.

"Kalaupun bilang martir, kami juga melakukan melampaui apa yang selalu disebut sebagai martir di dalam konflik, saling membantai, saling membunuh dengan kondisi yang mungkin tidak pernah dibayangkan. Di situ kita lihat bagaimana ketika agama diambil sebagai senjata di tangan untuk pihak-pihak yang bertikai maka kehancurannya sangat luar biasa," jelasnya.

Dia menerangkan, sebagaimana syahid dalam agama Islam, martir dalam agama Kristen pun kerap diselewengkan saat ada konflik, khususnya kala agama dijadikan sebagai senjata untuk bertikai. Ceramah JK itu sejatinya dianggap sebagai pengingat agar agama tidak lagi dijadikan sebagai senjata untuk berkonflik.

Selain itu, kata dia, ceramah JK itu merupakan contoh dari berbagai konflik yang terjadi di Indonesia dan sebab-sebab terjadinya konflik, termasuk karena isu agama. Sama halnya dengan maksud dari ceramah JK, dia ingin agar agama dikembalikan ke misi mulianya sebagai agen perdamaian.

"Saya kira itu yang disampaikan dalam secara sangat pendek. Ada dua bagian, satu menit, satu menit. Ketika beliau menyampaikan berbagai kategori konflik yang terjadi, termasuk 15 konflik yang terjadi di Indonesia, tiga bisa diselesaikan.m, salah satunya konflik Ambon dan Poso dalam bingkai konflik agama dan kenapa agama karena ada pandangan-pandangan seperti ini dan lain-lain," paparnya.

"Saya kira substansi itu yang harus kita angkat untuk kembali meletakkan agama dalam panggilan dan misi mulianya sebagai agen perdamaian, bukan agen konflik dan ini betul-betul mengingatkan itu jangan lagi terulang," ungkap Jacklevyn.

Maka itu, pihaknya meminta agar masyarakat tak terhasut konflik oleh isu agama, sebagaimana ceramah JK yang videonya dipotong dan dipelintir, seolah itu sengaja dibuat untuk membenturkan antarumat beragama. Manakala ada isu, seharusnya pun dilakukan klarifikasi dahulu sebagaimana yang dilakukan pihaknya saat datang ke rumah JK.

"Kami selalu katakan sebagai teman-teman yang mengalami itu langsung di lapangan, jangan mudah untuk terhasut agama. Malam ini kami bersilaturahim memperkuat dialog dan rajutan kebangsaan yang harus terus dipupuk dari level para pimpinan sampai level grassroots, di level komunitas. Biasakanlah berjumpa untuk mendengar langsung, untuk berbicara langsung, untuk mengklarifikasi secara langsung," bebernya.

"Pak Din (mantan Ketum Muhammadiyah, Din Syamsuddin) juga terlibat dalam perjanjian Malino, bahkan ketika di Malino II. Jadi, jangan kita menjadi terpecah oleh isu-isu yang mungkin saja dikemas dan dilemparkan untuk membenturkan," tegasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah mempercepat program perbaikan rumah tidak layak huni di wilayah perbatasan. Sebanyak 15.000 rumah ditargetkan rampung paling lambat September 2026.

Program ini menyasar 40 kawasan di 17 provinsi sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menilai pembangunan hunian layak menjadi simbol kehadiran negara di wilayah terluar.

Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, target penyelesaian dipercepat agar manfaat segera dirasakan masyarakat.

“September tahun ini kita harus selesaikan. Kalau boleh jangan sampai akhir tahun,” kata Maruarar dalam konferensi pers, Kamis (23/4/2026).

Menurut dia, pembangunan hunian di perbatasan menjadi bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kehadiran negara.

“Arahan Presiden Prabowo Subianto jelas, negara harus hadir di perbatasan. Kita ingin warga di sana merasa percaya diri, bermartabat, dan tidak sendirian,” kata Maruarar.

Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp8 triliun untuk program bedah rumah. Dana tersebut berasal dari sekitar 80 persen anggaran Kementerian Perumahan yang mencapai lebih dari Rp10 triliun.

Program ini menjadi bagian dari target nasional pembangunan 400.000 unit rumah pada 2026. Sebanyak 15.000 unit di antaranya difokuskan untuk kawasan perbatasan.

Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala BNPP Tito Karnavian mengatakan, program ini tidak hanya berdampak pada perbaikan fisik. Pembangunan hunian dinilai juga memperkuat nasionalisme dan mendorong ekonomi lokal.

“Saya mengingatkan ada efek ekonomi yang juga akan berputar di sana ya, dengan lapangan kerja tadi,” kata Tito.

Program ini difokuskan pada wilayah perbatasan strategis, termasuk kawasan yang berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Filipina. Pemerintah menargetkan pelaksanaan dimulai dalam satu hingga dua bulan ke depan.

Untuk memastikan ketepatan sasaran, pemerintah menggunakan data dari m Badan Pusat Statistik. Program ini berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.

Kepala BPS Amalia Adininggar mengatakan, backlog rumah tidak layak huni di kawasan perbatasan masih tinggi. “Data menunjukkan backlog rumah tidak layak huni di kawasan perbatasan sangat tinggi. Bahkan di salah satu kabupaten mencapai sekitar 85 persen,” kata Amalia.

Jakarta (ANTARA) - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai kebijakan biofuel, seperti biodiesel dan bioetanol, bisa menjadi jembatan transisi untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM), sebelum memasifkan penggunaan kendaraan listrik (EV).

“Biofuel bahkan menurut saya bisa menjadi bridging fuel sebelum ke EV,” ucap Kepala Center of Industry, Trade, and Investment INDEF Andry Satrio Nugroho dalam acara bertajuk Menuju Elektrifikasi Kendaraan Tanpa Bocor Anggaran di Jakarta, Kamis.

Andry menilai peran biofuel sebagai jembatan transisi energi dari BBM fosil akan terasa di wilayah-wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), yang belum tersentuh oleh infrastruktur pendukung kendaraan listrik.

Oleh karena itu, lanjut dia, sembari infrastruktur kendaraan listrik mulai dibangun, masyarakat bisa mengurangi ketergantungan mereka terhadap BBM fosil dengan cara beralih ke biofuel.

“Karena segmennya menurut saya juga berbeda. Di beberapa wilayah masih dibutuhkan (BBM), sembari kita bisa menunggu infrastruktur dari EV-nya tercipta di wilayah tersebut. Saya kira kita perlu mendorong itu (biofuel dan EV) berdampingan,” ucap Andry.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan kebijakan mandatori biodiesel 50 atau B50 akan diterapkan secara serentak untuk semua sektor yang dimulai pada 1 Juli 2026.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menyampaikan bahwa B50 masih dalam tahap uji jalan yang ditargetkan selesai pada Mei 2026 untuk sektor otomotif. Tahap uji jalan, tutur Eniya, telah berlangsung sejak 9 Desember 2025 terhadap 9 unit kendaraan.

Setelah dilakukan uji jalan, Kementerian ESDM akan melakukan pengecekan terhadap kondisi mesin.

Uji jalan dan pengecekan mesin untuk sektor otomotif ditargetkan selesai pada Juni 2026. Eniya menyampaikan hasil sementara uji B50 menunjukkan bahwa kualitas bahan bakar B50 telah memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2026