Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah hingga kalangan dunia usaha Indonesia memberikan respons beragam mengenai surat yang dilayangkan Kamar Dagang China (China Chamber of Commerce in Indonesia) kepada Presiden Prabowo Subianto terkait gangguan iklim berusaha di Tanah Air.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa dirinya belum mendapatkan salinan surat protes Kamar Dagang China itu.

Namun, Bahlil menyebut bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan Duta Besar China di Indonesia terkait dengan kebijakan-kebijakan sumber daya mineral yang dijalankan pemerintah, termasuk revisi formula Harga Patokan Mineral (HPM).

"Beberapa sudah komunikasi sama saya. Dubesnya pun sudah ngobrol sama saya. Sudah saya memberikan penjelasan dengan baik," kata Bahlil di Kejaksaan Agung, dikutip pada Kamis (13/5/2026).

Dia lantas menyebut bahwa komunikasi serupa telah berjalan terkait pemangkasan kuota produksi batu bara dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa keluhan pengusaha Negeri Tirai Bambu merupakan bagian dari hubungan perekonomian kedua negara yang bersifat dua arah.

Menurutnya, pemerintah Indonesia sebelumnya juga sempat menyampaikan sejumlah keluhan kepada pengusaha China mengenai kepatuhan bisnis sesuai aturan di Tanah Air.

“Saya sudah komplain ke mereka, banyak pengusaha China di sini yang juga melakukan bisnis enggak legal. Saya minta dia perbaiki waktu itu, dia janji akan memperingati mereka. Jadi itu dua arah sebetulnya, enggak ada masalah,” kata Purbaya di kantornya, Rabu (13/5/2026).

Terkait kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA), dia menyebut hal ini semestinya tidak menjadi persoalan berarti karena terdapat sejumlah pengecualian bagi perusahaan dengan kriteria tertentu.

Demikian pula dengan pajak dan royalti sumber daya alam. Purbaya menyebut belum ada kebijakan final, tetapi menegaskan tetap akan mengutamakan kepentingan Indonesia.

Dari kalangan dunia usaha, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia juga telah memberikan respons. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa mengatakan pelaku usaha pada dasarnya membutuhkan kepastian regulasi, efisiensi biaya, serta ruang perencanaan bisnis yang jelas.

Oleh karena itu, masukan terkait kebijakan DHE SDA maupun harga patokan mineral nikel perlu dipandang sebagai bahan dialog konstruktif antara pemerintah dan investor.

“Kadin melihat masukan dari kamar dagang China tersebut sebagai sesuatu yang wajar dalam dinamika investasi dan hubungan dagang internasional,” kata Erwin kepada Bisnis, Rabu (13/5/2026).

Sebelumnya, Kamar Dagang China (China Chamber of Commerce in Indonesia) mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki iklim usaha bagi para investor asal Negeri Panda.

Secara umum, para pengusaha ini menyampaikan tengah menghadapi kebijakan yang terlalu ketat, penegakan hukum yang berlebihan, bahkan korupsi maupun pemerasan oleh pihak berwenang.

"Masalah-masalah ini telah sangat mengganggu operasional bisnis normal, secara langsung merusak kepercayaan investasi jangka panjang, dan menyebabkan kekhawatiran yang meluas di kalangan perusahaan asal investasi China, mengenai lingkungan bisnis saat ini dan perkembangan masa depan mereka di Indonesia," demikian dikutip Bisnis dari surat yang telah dikonfirmasi keabsahannya itu, Rabu (13/5/2026).

Secara khusus, sejumlah kebijakan juga menuai sorotan, antara lain pungutan pajak atau royalti sumber daya mineral, retensi devisa hasil ekspor sumber daya alam, pengurangan kuota produksi bijih nikel, hingga penegakan hukum sektor kehutanan yang dinilai berlebihan. Terdapat pula keluhan mengenai penangguhan proyek besar hingga pengetatan pengawasan visa kerja.

Bisnis.com, JAKARTA — PLN Indonesia Power (PLN IP) tengah menjajaki peluang pengembangan energi baru terbarukan di kancah internasional. Langkah ini ditandai melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Bay Group, konglomerasi terkemuka asal Bangladesh.

Adapun kerja sama ini menjadi langkah awal untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Bangladesh dengan total potensi kapasitas mencapai 495 MW.

Inisiatif ini sejalan dengan rencana pengembangan proyek PLTS yang tengah dibuka oleh Bangladesh Power Development Board (BPDB), yang mencakup 10 lokasi strategis di berbagai wilayah Bangladesh. Melalui kolaborasi ini, PLN IP berpeluang untuk berpartisipasi dalam proses tender sekaligus memperluas portofolio bisnis di sektor energi bersih.

Dalam kerja sama tersebut, Bay Group menunjuk anak usahanya yakni Copenhagen Urban Solar Parks BD LTD (CUSP), perusahaan afiliasi Denmark-Bangladesh yang fokus pada pengembangan energi surya.

Direktur Utama PLN IP Bernadus Sudarmanta mengatakan, kerja sama ini merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam memperkuat peran di pasar global, khususnya dalam pengembangan energi baru terbarukan.

"Ini merupakan langkah pertama bagi kami di Bangladesh, besar harapan kami proyek ini akan berjalan dengan baik. Kami menegaskan kerja sama ini sebagai langkah strategis perusahaan untuk memperkuat posisi di pasar global," ujar Bernadus melalui keterangan resmi dikutip Kamis (14/5/2026).

Bernadus menambahkan bahwa partisipasi dalam proyek PLTS di Bangladesh juga mencerminkan komitmen PLN IP dalam mendukung agenda transisi energi global. Ini sekaligus memperkuat posisi perusahaan sebagai pemain kunci dalam industri pembangkitan berbasis energi terbarukan.

Senada, Managing Director Bay Group sekaligus Chairman CUSP, Ziaur Rahman, menyambut baik kerja sama ini sebagai langkah awal kolaborasi strategis dalam pengembangan energi terbarukan di Bangladesh.

"Kami melihat PLN Indonesia Power sebagai mitra yang memiliki pengalaman dan kapabilitas kuat di sektor pembangkitan. Kerja sama ini diharapkan dapat mendukung pengembangan energi surya di Bangladesh secara berkelanjutan,” ujarnya.

Dia berharap kolaborasi dengan PLN IP mampu menghadirkan sinergi kuat dalam pengembangan infrastruktur energi bersih di Bangladesh. Kerja sama itu juga diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kapasitas energi terbarukan dan pengurangan emisi karbon.

IDXChannel - Investor bersiap menghadapi imbal hasil obligasi pemerintah AS (US Treasury) yang diprediksi tetap tinggi dalam waktu lama. Para pelaku pasar meragukan kemampuan Ketua baru Federal Reserve (The Fed) Kevin Warsh, dalam mengendalikan inflasi yang dipicu lonjakan harga minyak akibat konflik berkepanjangan di Timur Tengah.

Imbal hasil jangka panjang, termasuk obligasi acuan tenor 10 tahun melonjak. Kenaikan imbal hasil ini langsung berdampak pada biaya pinjaman, mulai dari kredit perumahan, obligasi korporasi, hingga pinjaman leveraged menjadi lebih mahal.

“Tidak berlebihan jika dikatakan inflasi sudah tidak nyaman dan berada di atas target. Hampir lima tahun, dan belum ada arah yang jelas untuk meyakinkan investor,” ujar analis Thornburg Investment Managemen, Christian Hoffman, dilansir Reuters, Kamis (14/5/2026).

Imbal hasil acuan yang lebih tinggi juga berpotensi menekan pasar saham AS.

Lonjakan imbal hasil ini sangat terkait dengan pasar energi, yang dianggap investor sebagai pendorong utama tekanan harga.

“Apa pun yang terjadi pada minyak, ke sanalah arah imbal hasil,” kata analis Laffer Tengler Investments, Byron Anderson.

Situasi ini membuat sebagian investor mengurangi eksposur ke obligasi jangka panjang. Anderson bahkan menyebut perusahaannya hampir sepenuhnya menghindari obligasi tenor panjang.

Dia menilai inflasi yang persisten akan terus mendorong imbal hasil jangka panjang naik, bahkan berpotensi membawa obligasi 10 tahun ke level 5 persen, angka yang terakhir tercatat pada Oktober 2023.

Sejak awal Maret, imbal hasil 10 tahun telah naik sekitar 45 basis poin dan sempat mencapai level tertinggi dalam 11 bulan di 4,484 persen.

Investor menilai inflasi yang sulit turun akan menjadi tantangan besar bagi Warsh, yang kemungkinan menghadapi perbedaan pandangan di antara pembuat kebijakan.

“Jika pernyataan awal Warsh cenderung dovish, misalnya mendukung pemangkasan suku bunga, itu bisa menjadi masalah besar bagi pasar obligasi,” kata analis BCA Research, Ryan Swift.

Pasar keuangan saat ini memperkirakan tidak ada perubahan pada suku bunga acuan The Fed di kisaran 3,5–3,75 persen sepanjang tahun ini.

Analis Plante Moran Financial Advisors,Jim Baird menilai Warsh menghadapi tantangan besar, terutama karena inflasi dipengaruhi banyak faktor yang tidak bisa diatasi hanya dengan menaikkan suku bunga.

“Kenaikan suku bunga tidak akan menurunkan harga minyak global,” ujarnya.

Selain itu, preferensi kebijakan Warsh, terutama rencana mengecilkan neraca The Fed dan mengurangi durasi portofolio obligasi, juga dapat memengaruhi kurva imbal hasil. Neraca yang lebih kecil mengusyaratkan berkurangnya permintaan besar dari pemerintah terhadap obligasi.

Tanpa dukungan likuiditas dari bank sentral, kondisi keuangan akan semakin ketat. Selain itu, berkurangnya pembelian obligasi oleh The Fed akan meningkatkan pasokan Treasury di pasar, yang cenderung menekan harga obligasi dan mendorong imbal hasil jangka panjang naik.

Analis Morgan Stanley Martin Tobias mengatakan pasar masih mencoba memahami bagaimana pendekatan Warsh terhadap kebijakan neraca, yang pada akhirnya dapat memengaruhi premi jangka panjang dan dinamika pasokan obligasi.

Meski demikian, setiap perubahan kemungkinan akan terjadi secara bertahap.

“Dibutuhkan waktu bagi Kevin Warsh untuk membangun konsensus,” ujarnya.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap adanya pembahasan proyek pipanisasi gas yang akan terhubung lintas Sumatra dan Jawa usai bertemu dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Rabu (13/5/2026).

Usai menghadiri acara di Kejaksaan Agung (Kejagung), Purbaya awalnya mengungkap bahwa keduanya bertemu untuk membahas soal penguatan PNBP di sektor migas.

"Kami membahas rencana beliau [Bahlil] memperkuat PNBP dari sektor migas, rencananya cukup baik saya pikir," terangnya kepada wartawan, dikutip Kamis (14/5/2026).

Kemudian, Purbaya menyebut salah satu rencana yang diajukan Bahlil untuk penguatan sektor migas Indonesia adalah proyek pipanisasi gas dari Sumatra ke Jawa.

"Yang menarik adalah ada satu proyek pipanisasi gas yang dari Sumatra ke Jawa, di tengah masih ada yang belum dikerjain. Nanti mungkin dari Sumatra ke Jawa nyambung," lanjut Bendahara Negara.

Menurut Purbaya, rencana proyek pipanisasi gas ini akan menunggu prospek dari blok migas di Andaman. Nantinya, proyek pipanisasi yang diajukan Bahlil diharapkan bisa menyalurkan gas dari Sumatra ke Jawa.

"Kalau jadi yang field Andaman selesai, itu bisa ditransfer langsung ke Sumatra-Jawa. Itu suatu proyek bagus tadi," tuturnya.

Dilansir dari situs resmi Kementerian ESDM, Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi (WK Migas) Central Andaman adalah WK Migas pertama dengan skema New Gross Split. Pada 2024 lalu, kontrak kerja sama ditandatangani antara SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) antara Harbour Energy Central Andaman Ltd. dan Mubadala Energy (Central Andaman) Rsc Ltd.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menilai skema New RBC akan memengaruhi strategi pengelolaan modal dan investasi perusahaan asuransi dan reasuransi.

Ketua Umum AAUI Budi Herawan mengatakan skema New RBC yang lebih sensitif terhadap risiko tersebut akan mendorong perusahaan untuk mengelola modal secara disiplin dan terencana.

“Pengelolaan modal tidak lagi hanya dilihat dari pemenuhan rasio minimum, tetapi juga dari seberapa kuat modal tersebut dalam menyerap risiko sesuai karakteristik bisnis masing-masing perusahaan,” ucapnya kepada Bisnis, dikutip pada Kamis (14/5/2026).

Dari sisi investasi, ucapnya, perusahaan kemungkinan akan semakin memperhatikan kualitas aset, volatilitas pasar, konsentrasi investasi, kecocokan durasi aset dan liabilitas, serta dampaknya terhadap kebutuhan modal.

“Artinya, strategi investasi akan semakin erat dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian dan manajemen aset-liabilitas,” tegasnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Asuransi Candi Utama ini melanjutkan bahwa New RBC juga dapat memengaruhi strategi underwriting, pricing, retensi risiko, program reasuransi, dan pemilihan lini usaha.

Baginya, perusahaan akan lebih selektif dalam mengambil risiko sesuai dengan kapasitas modal dan risk appetite masing-masing.

“Dalam konteks ini, hasil uji coba dan masukan dari industri menjadi penting agar aturan yang disusun dapat merefleksikan kondisi riil di lapangan,” ucapnya.

Sebagai informasi, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan New RBC sedang diuji coba untuk perusahaan asuransi dan reasuransi yang memiliki ekuitas di atas Rp5 triliun.

“Dalam rangka penguatan dan pengembangan pada industri PPDP, OJK saat ini sedang menyusun kajian mengenai penyusunan laporan perencanaan bisnis dan laporan aktuaris berbasis PSAK 117 dan uji coba New RBC untuk perusahaan asuransi dan reasuransi yang memiliki ekuitas di atas Rp5 triliun,” ucapnya dalam Konferensi Pers RDKB OJK Februari 2026 di Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jakarta Pusat pada Selasa (3/3/2026).

OJK, katanya, masih melakukan kajian komprehensif terkait penyesuaian kerangka RBC dengan melibatkan konsultan independen, benchmarking internasional, dan koordinasi dengan stakeholders.

Kajian tersebut mencakup kuantitas impact study dan juga evaluasi kualitatif untuk memastikan kerangka RBC yang diperbarui lebih risk sensitive dan selaras dengan praktik internasional dan relevan dengan perkembangan standard akuntansi serta profil risiko di industri asuransi.

“Penyesuaian ketentuan RBC ditargetkan akan difinalisasi pada tahun 2026 ini. Namun, implementasinya itu secara bertahap mulai 2027 dan tentunya kita akan melakukan uji coba terlebih dahulu kepada industri,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah ingin menggelontorkan subsidi untuk memangkas suku bunga kredit bagi pelaku usaha ultra mikro hingga di bawah 9%. Keringanan bunga ini akan dieksekusi dengan merelokasi sebagian porsi anggaran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, langkah tersebut diambil guna menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti terlampau tingginya beban bunga bagi nasabah kelas bawah.

"Itu disubsidi. Cuma digeser sebagian dari [anggaran] KUR ke sana. Nanti juga kita tambah, tapi pada dasarnya langkah pertama adalah memastikan yang super mikro tadi bisa dapat bunga rendah di bawah 9%, seperti arahan Presiden," ujar Purbaya kepada wartawan usai menghadiri acara di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Lebih lanjut, bendahara negara menyebutkan bahwa wacana awal target suku bunga yang dicanangkan berada di kisaran 8%. Kendati demikian, kalkulasi pasti mengenai besaran tarif dan kebutuhan alokasi anggarannya saat ini telah diserahkan sepenuhnya kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara).

Adapun sebelumnya, Prabowo Subianto menyoroti tingginya beban pembiayaan yang harus ditanggung oleh pelaku usaha di level bawah, khususnya pada program PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar.

Prabowo menyoroti adanya anomali, yang mana pengusaha-pengusaha besar bisa menikmati fasilitas kredit dari lembaga keuangan dengan bunga sekitar 9%, sementara rakyat kecil yang mengajukan plafon pinjaman hingga Rp10 juta justru dikenakan bunga hingga menyentuh level 24%.

Prabowo pun meminta bawahannya, mulai dari Purbaya hingga CEO Danantara Rosan Roeslani, untuk memangkas rasio bunga tersebut demi meringankan beban keluarga prasejahtera.

"Ini keputusan politik yang saya ambil. Bahwa bunga untuk PNM, kredit keluarga prasejahtera, dari 24% kita turunkan harus di bawah 9%," ujar Prabowo dalam seremonial penyerahan hasil denda administrasi penguasaan kembali kawasan hutan tahap VII oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Kejaksaan Agung RI, Rabu (13/5/2026).

Jakarta (ANTARA) - PT Hakaaston (HKA), anak perusahaan PT Hutama Karya (Persero), mempercepat pemanfaatan aspal Buton (asbuton) sebagai bagian dari penguatan ketahanan infrastruktur nasional.

Plt. Direktur Utama PT Hakaaston M. Rozi Rinjayadi menegaskan bahwa penguatan asbuton membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

“Penguatan asbuton tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan kolaborasi lintas ekosistem, regulator, industri, dan praktisi untuk memastikan material ini dapat dimanfaatkan secara luas dan terukur dalam pembangunan infrastruktur nasional,” ujar M. Rozi Rinjayadi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Inisiatif ini menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap aspal impor di tengah ketidakpastian global.

Upaya ini diperkuat melalui kolaborasi dengan pelaku industri aspal dalam negeri, dengan fokus pada pemanfaatan full extracted natural asphalt yang mampu memenuhi kebutuhan perkerasan jalan dengan standar tinggi. Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada kualitas material, tetapi juga pada optimalisasi sumber daya dalam negeri secara lebih terarah.

Sebagai bagian dari ekosistem perusahaan yang mengelola infrastruktur secara end-to-end dari perencanaan hingga operasi dan pemeliharaan, perusahaan mengambil peran dalam memastikan bahwa setiap inisiatif material terintegrasi dengan kebutuhan pengelolaan aset jangka panjang.

Hal ini sejalan dengan transformasi menuju Indonesia’s Most Valuable Infrastructure Asset Management (IM-V-IAM), di mana fokus tidak hanya pada menjaga kondisi jalan, tetapi juga meningkatkan nilai dan keandalan aset secara menyeluruh.

Dalam hal ini, HK Group siap memperkuat peran tersebut, baik melalui integrasi dalam pengelolaan jalan tol maupun dukungan terhadap pengembangan standar dan implementasi di lapangan.

Pendekatan ini dijalankan dengan prinsip kerja yang disiplin, berorientasi pada layanan pengguna jalan, serta mengutamakan keselamatan sebagai prioritas utama.

Selain memperkuat ketahanan infrastruktur, pemanfaatan material dalam negeri ini juga diharapkan memberikan efisiensi biaya jangka panjang serta meningkatkan nilai aset infrastruktur secara keseluruhan.

Melalui langkah ini, HKA bersama HK Group terus mendorong pergeseran pendekatan dari ketergantungan pada pasar global menuju pemanfaatan sumber daya nasional yang lebih terkelola. Inisiatif ini sejalan dengan komitmen perusahaan dalam menghadirkan Inovasi untuk Solusi bagi pengelolaan infrastruktur Indonesia.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Kepala BPN) Nusron Wahid menekankan soal kewenangan pemerintah daerah dalam penetapan kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

“Pada prinsipnya, yang penting bagi pemerintah pusat adalah angka 87 persen LP2B tersebut terpenuhi. Adapun lokasi dan bidang mana saja yang akan ditetapkan sebagai LP2B, itu menjadi kewenangan kepala daerah,” ujar Nusron dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Pelaksanaan LP2B perlu dikawal agar berjalan seimbang antara visi menjaga ketahanan pangan dan kebutuhan pembangunan di daerah.

Nusron menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap kondisi wilayahnya.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama bupati dan wakil bupati se-Kalimantan Selatan. Rakor yang diadakan kali ini menjadi salah satu upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk soal penentuan lokasi LP2B yang perlu disesuaikan dengan karakteristik dan rencana pembangunan masing-masing daerah.

“Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting. Melalui pertemuan ini, saya berharap kita dapat menyamakan persepsi dan bersama-sama menyelesaikan berbagai persoalan yang perlu segera diputuskan,” kata Nusron.

Dalam Rakor yang dihadiri pimpinan daerah di Kalsel ini, Nusron juga menyoroti pentingnya penyelesaian kawasan perkebunan sawit yang belum memiliki legalitas lengkap.

Mengingat cukup banyaknya kawasan perkebunan sawit di wilayah tersebut, ia meminta pemerintah daerah aktif berkoordinasi dengan dinas terkait agar perusahaan perkebunan segera mengurus Hak Guna Usaha (HGU).

“Dalam Undang-Undang Perkebunan disebutkan bahwa setiap pelaku usaha perkebunan wajib memiliki izin usaha dan HGU. Karena itu, langkah terbaik adalah segera mengurus HGU-nya agar status lahannya jelas,” ujar Nusron.

Pada kesempatan ini, para bupati dan wakil bupati yang hadir memaparkan dan menyampaikan aspirasi kebutuhan pengembangan wilayahnya.

Beberapa hal yang diutarakan antara lain kebutuhan dukungan dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), kebutuhan tambahan kuota Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dan terkait sertifikasi kawasan perumahan guna mendukung target nasional pembangunan tiga juta rumah.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel — PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) mencatatkan penghematan energi sebesar 90.502,28 MWh sepanjang 2025. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 40.058,77 MWh.

Berdasarkan Laporan Keberlanjutan 2025 yang dirilis perseroan, peningkatan efisiensi tersebut didorong oleh berbagai optimalisasi operasional di sejumlah wilayah kerja panas bumi (WKP), antara lain debottlenecking jalur produksi di Area Ulubelu yang memungkinkan sumur bertekanan rendah masuk ke sistem produksi, optimalisasi operasional vacuum pump pada Gas Extraction System di seluruh PLTP PGE untuk menekan own use, serta modifikasi hand control valve di Lumut Balai guna meminimalkan uap yang terbuang ke rock muffler.

Direktur Operasi PGEO Andi Joko Nugroho mengatakan, penerapan praktik keberlanjutan secara konsisten menjadi bagian penting dalam memastikan pengembangan panas bumi yang andal, efisien, dan berdaya saing.

Andi memastikan seluruh implementasi keberlanjutan Perseroan dijalankan secara transparan dengan mengacu pada standar pelaporan global.

“Pelaporan keberlanjutan tersebut telah melalui proses verifikasi oleh lembaga independen berlisensi AA1000 dengan kualifikasi assurance type 1 dan type 2 level moderate,” ujar Andi dalam keterangan tertulis Kamis (14/5/2026).

Di sisi lain, PGEO juga mencatat rasio intensitas energi sebesar 0,037 MWh/MWh pada 2025 atau turun 10,10 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio tersebut merupakan perbandingan antara total energi yang dikonsumsi Perseroan dengan total listrik panas bumi yang diproduksi.

Capaian ini mencerminkan semakin efisiennya penggunaan energi dalam mendukung operasional perusahaan. Sementara itu, penggunaan energi terbarukan dalam operasional tetap terjaga tinggi mencapai 94,36 persen.

Sementara dari faktor pengelolaan emisi, intensitas emisi PGE tercatat sebesar 41,12 g CO2e/kWh atau masih berada jauh di bawah ambang batas EU Taxonomy dan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia sebesar 100 g CO2e/kWh.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa operasional panas bumi PGE tetap berada dalam kategori energi rendah karbon. Pada saat yang sama, kapasitas operasi panas bumi PGE turut berkontribusi terhadap penghindaran emisi lebih dari 4,29 juta ton CO2e pada 2025.

Selain mendorong efisiensi energi dan pengurangan emisi, PGEO juga terus memperkuat pengelolaan limbah non-B3 secara berkelanjutan melalui pendekatan 4R (Reduce, Reuse, Recycle, Recovery). Pada 2025, volume limbah non-B3 yang berhasil dikelola melalui pendekatan tersebut mencapai 17 ton, meningkat 24,5 persen dibandingkan tahun 2024 sebesar 13,66 ton.

Di sisi lain, PGE juga terus memperkuat pengelolaan sumber daya air secara bertanggung jawab sebagai bagian dari implementasi operasi berkelanjutan. Pada 2025, konsumsi air Perseroan tercatat turun 33,31 persen menjadi 262,24 megaliter dibandingkan 393,23 megaliter pada 2024.

Sejalan dengan penguatan implementasi keberlanjutan tersebut, pengelolaan LST Perseroan terus menunjukkan kinerja positif. Hal ini tercermin dari skor Sustainalytics ESG Risk Rating sebesar 7,1 atau kategori risiko dapat diabaikan yang diperoleh pada 2025. Skor ini menempatkan PGE sebagai satu-satunya perusahaan Indonesia dalam jajaran Top 50 ESG Global dari 42 negara.

Pengembangan panas bumi tidak hanya berfokus pada penyediaan energi bersih. PGE juga memastikan seluruh operasional dijalankan secara bertanggung jawab, efisien, dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi lingkungan maupun masyarakat sekitar.

“Karena itu, penguatan praktik ESG dan implementasi operasi berkelanjutan akan terus menjadi prioritas Perseroan ke depan. Komitmen tersebut dijalankan sejalan dengan empat pilar keberlanjutan PGE, yaitu Nature, Zero Emission, People & Socioeconomics, serta Transformation Catalyst,” kata Andi.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, MAKASSAR - PT PLN (Persero) menjadi penyediaan pasokan listrik untuk pabrik peleburan baja milik PT Sinar Tjokro Steel (STS).

Langkah tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) antara PLN dan PT STS. Dalam kesepakatan tersebut, PLN berkomitmen menyalurkan daya listrik sebesar 27 mega volt ampere (MVA) untuk operasional pabrik yang berlokasi di Kabupaten Maros, Sulsel.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (Sulselrabar) Edyansyah menyatakan bahwa PLN berkomitmen memberikan pelayanan prima bagi sektor industri smelter yang memiliki karakteristik konsumsi energi besar dan berkelanjutan.

"Industri baja membutuhkan energi listrik yang sangat besar. PLN siap memenuhinya dengan pasokan listrik yang andal, berkualitas, dan harga yang kompetitif," ujar Edyansyah dalam keterangan resmi, Kamis (14/5/2026).

Dia menegaskan kesiapan infrastruktur kelistrikan merupakan kunci utama dalam menciptakan efek pengganda bagi perekonomian daerah. Dengan jaminan pasokan energi dari PLN, pelaku industri dapat mengalihkan fokus pada peningkatan kapasitas produksi dan pengembangan bisnis inti.

"Kami optimistis kerja sama ini akan terus berjalan demi mendorong perekonomian. PLN akan memastikan kebutuhan listrik dipenuhi sesuai dengan jadwal yang telah disepakati," tambahnya.

Di sisi lain, perwakilan STS Sukianto Tjahyadi memproyeksikan adanya potensi peningkatan kebutuhan daya di masa mendatang seiring dengan pengembangan skala usaha.

"Kami berharap dengan dukungan pasokan listrik PLN, usaha pabrik baja ini akan berkembang pesat. Ke depan, kami juga berencana untuk melakukan penambahan pasokan daya listrik," ungkap Sukianto.

JAKARTA - Seorang pria tewas usai ditusuk di daerah Kampung Ambon, Kedaung Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat, pada Kamis (14/5/2026). Sebelum tewas, korban sempat terlihat cekcok mulut dengan pelaku.

“Korbannya pria. Satu orang meninggal dunia,” kata Kanit Reskrim Polsek Cengkareng, AKP Parman Gultom Kamis (14/5/2026).

Gultom belum menjelaskan secara rinci terkait kronologis peristiwa berdarah ini. Namun berdasarkan hasil sementara di lapangan, insiden ini diduga bermula dari cekcok dengan pria lain.

"Awalnya cekcok mulut. Sama-sama masih muda (korban dan terduga pelaku) 40-an. Ini kami masih pendalaman, masih lidik. Belum bisa kami simpulkan,” ujar dia.

Gultom menerangkan, pihak kepolisian hingga saat ini masih melakukan penyelidikan dan memburu pelaku. “Pelaku masih dalam pengejaran," ujarnya.

Gultom menambahkan, saat ini korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan autopsi dan penyelidikan lebih lanjut.

JAKARTA - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menilai wajar Polda Metro Jaya dijabat oleh Perwira Tinggi (Pati) Polri yang menyandang pangkat Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol). Pasalnya, ada perbedaan dinamika sosial hingga politik di wilayah hukumnya dibandingkan Polda lain.

"Memang Polda Metro Jaya ini memiliki dinamika, sosial, politik, ekonomi yang berbeda dengan polda polda yang lain," kata Komisioner Kompolnas, M. Choirul Anam atau Cak Anam saat dihubungi, Kamis (14/5/2026).

Meski begitu, Cak Anam berharap dengan kenaikan pangkat pejabatnya, Polda Metro Jaya diharapkan bisa meningkatkan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

"Ya kami berharap Polda Metro Jaya dengan kenaikan pangkat dari bintang 2 menjadi bintang 3, itu diimbangi, dibarengi dengan peningkatan pelayanan terbaiknya kepada seluruh masyarakat, kepada komponen atau entitas masy yang ada di wilayah kerja Polda Metro Jaya," ujarnya.

Lihat video: BREAKING! REFORMASI POLRI! Jimly Asshiddiqie: Kompolnas Bakal Diperkuat, Kapolri Tetap Lewat DPR



Diketahui, Polri menaikkan pangkat jabatan Kapolda Metro Jaya dari Inspektur Jenderal (Irjen) atau bintang 2 menjadi Komisaris Jenderal (Komjen) alias bintang 3.

Kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi tersebut berdasarkan Keputusan Presiden atau Keppres Nomor 38/Polri/Tahun 2026 tanggal 13 Mei 2026.