Menteri Kehutanan memiliki komitmen yang siap untuk mempercepat proses penetapan masyarakat hukum adat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan komitmen pemerintah dalam penetapan 1,4 juta hektare (ha) hutan adat melalui Surat Keputusan (SK) Penetapan Hutan Adat.

Menhut dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan SK Hutan Adat ini merupakan upaya memutus mata rantai konflik kehutanan antara negara dan masyarakat adat.

“Saya secara pribadi sebagai Menteri Kehutanan memiliki komitmen yang siap untuk mempercepat proses penetapan masyarakat hukum adat ini,” kata dia.

Lebih lanjut, Raja Antoni menegaskan pengakuan dan penetapan hutan adat merupakan langkah penting untuk menghadirkan keadilan sekaligus memperkuat perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat.

Ia menyebut, selama ini konflik terkait kawasan hutan adat kerap muncul akibat perbedaan pandangan dalam mendefinisikan hak, pengelolaan kawasan, hingga penegakan hukum di wilayah hutan.

“Ternyata dari dulu dan terjadi di mana-mana terjadi konflik antara negara dan masyarakat dalam mendefinisikan, dalam mengelola, dalam menegakkan hukum, pemberian hak, antara negara dan masyarakat,” ujarnya.

Menhut Raja Antoni juga mengatakan pemerintah akan terus membuka ruang dialog guna menemukan titik temu antara regulasi negara dan kearifan lokal yang selama ini dijaga masyarakat adat.

“Ketika memang ada aturan hukum, namun lebih jauh dari legal formal tersebut adalah komunikasi dan kesepakatan yang baik antara kementerian kehutanan, pemerintah dan masyarakat hukum adat,” kata dia.

Adapun Menhut Raja Antoni telah menyerahkan SK Penetapan Hutan Adat kepada masyarakat hutan adat seluas 1.175 hektare untuk 4.938 Kepala Keluarga (KK) dengan rincian penerima SK sebagai berikut.

Provinsi Bengkulu Kabupaten Lebong

1. Rejang Marga Suku IX

2. Rejang Kutai Kota Baru Santan

3. Rejang Kutai Pelabai

4. Rejang Kutai Talang Donok

5. Rejang Kutai Talang Donok 1

6. Rejang Kutai Tabeak Blau

Provinsi Bali Kabupaten Buleleng

1. Masyarakat Hukum Adat (MHA) Desa Adat Cempaga

2. MHA Desa Adat Tigawasa

Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun

1. MHA Marga Sungai Pinang

2. MHA Matga Batang Asai

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Anak usaha PT Golden Eagle Energy Tbk (SMMT), PT Triaryani memperoleh fasilitas Kredit Pemanfaatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) senilai Rp900 miliar dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI).

Manajemen SMMT menjelaskan, fasilitas pembiayaan tersebut diperoleh sebagai langkah antisipatif terhadap rencana perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 yang mengatur kewajiban penempatan Dana Devisa Hasil Ekspor (DHE) di perbankan dalam negeri.

Dalam revisi aturan tersebut, dana DHE diwajibkan disimpan di perbankan nasional selama minimal 12 bulan dengan batas maksimal konversi valuta asing ke rupiah sebesar 50 persen.

Kondisi ini berpotensi membatasi fleksibilitas perusahaan dalam memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari.

"Fasilitas kredit ini diperoleh sebagai langkah antisipatif atas rencana perubahan atau revisi PP Nomor 26 Tahun 2023, sehingga diperlukan sumber alternatif pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan operasional Entitas Anak Perseroan," ujar manajemen dalam keterbukaan informasi, Rabu (3/6/2026).

Perseroan menegaskan, seluruh dana yang diperoleh dari fasilitas kredit akan digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional PT Triaryani.

Adapun jaminan yang diberikan kepada Bank Mandiri berupa dana DHE yang tersimpan dalam rekening khusus. Jaminan tersebut tidak berasal dari aset milik SMMT maupun aset entitas anak perseroan.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, MAKKAH — Kebakaran terjadi di salah satu ruangan kompleks Al Hidayah Tower, Aziziah, Makkah pada Jumat (6/6/2026) petang. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) memastikan tidak ada korban luka maupun korban jiwa dari jemaah haji Indonesia.

Kebakaran terjadi sekitar pukul 18.00 Waktu Arab Saudi (WAS), atau sekitar satu jam menjelang waktu magrib.

Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal, menjelaskan bahwa seluruh jemaah haji Indonesia yang menempati kompleks pemondokan tersebut dalam kondisi aman setelah proses evakuasi dan penanganan kebakaran selesai dilakukan.

"Yang perlu kami pastikan, seluruh jemaah kita tidak ada satu pun yang luka ataupun yang lainnya. Jadi insyaAllah semua jemaah kita yang ada di sektor 10 alhamdulillah aman," ujar Ihsan kepada Media Center Haji (MCH) di Makkah, Sabtu (6/6/2026).

Kompleks Al Hidayah Tower merupakan salah satu kawasan pemondokan yang ditempati jemaah haji Indonesia. Pada musim haji tahun ini, bangunan tersebut dihuni antara lain oleh jemaah asal Embarkasi Banten, Padang, dan Banjarmasin yang masuk dalam layanan sektor 10 Makkah.

Ihsan menjelaskan bahwa peristiwa kebakaran di Al Hidayah Tower bermula ketika jemaah melihat kepulan asap di area depan Tower 7. Setelah dilakukan penelusuran, sumber kebakaran diketahui berasal dari sebuah ruangan karyawan hotel yang berada di kompleks tersebut.

Menurut informasi yang diterima petugas sektor 10, seorang karyawan hotel sedang mengisi daya baterai skuter listrik di dalam ruangan tersebut.

"Di situ ada ruangan, ruangan karyawan, semacam kamar karyawan. Dan ternyata setelah ditelusuri, berdasarkan informasi dari teman-teman sektor 10, si karyawan tersebut, karyawan hotel, nge-charge baterai skuter," kata Ihsan.

Dia menduga baterai mengalami panas berlebih hingga akhirnya meledak dan memicu kebakaran yang kemudian membakar sejumlah barang di dalam ruangan.

"Mungkin karena kejadiannya itulah, overheat atau apa, kemudian baterai tersebut meledak sehingga sampai keluar api dan membakar barang-barang yang ada di kamar tersebut," ujarnya.

Jemaah Dievakuasi Melalui Tangga Darurat

Setelah mengetahui adanya kebakaran, manajemen hotel segera menghubungi petugas pemadam kebakaran Makkah. Sebanyak tiga unit mobil pemadam kebakaran kemudian diterjunkan ke lokasi untuk mengendalikan api.

Petugas haji sektor 10 bersama pengelola hotel menjalankan prosedur tanggap darurat dengan mengevakuasi jemaah yang berada di Tower 6, Tower 7, dan Tower 8. Evakuasi dilakukan melalui tangga darurat karena sistem keamanan gedung mengharuskan penghentian operasional lift saat terjadi kebakaran.

Menurut Ihsan, langkah tersebut dilakukan karena asap sempat menyebar ke sejumlah tower di sekitar lokasi kebakaran.

"Memang asapnya menyebar sampai ke Tower 6, 7, dan 8, makanya jemaah dievakuasi," katanya.

Sekitar pukul 20.00 WAS, petugas pemadam kebakaran memastikan seluruh titik api telah padam dan situasi dinyatakan aman. Jemaah yang sempat dievakuasi kemudian kembali ke kamar masing-masing setelah petugas memastikan tidak ada lagi potensi bahaya.

Ihsan menambahkan jumlah penghuni Al Hidayah Tower saat kejadian tidak lagi penuh karena sebagian jemaah dari Embarkasi Banten, Padang, dan Banjarmasin telah lebih dahulu dipulangkan ke Indonesia.

Jemaah Diminta Waspada Perangkat Elektronik

Setelah insiden tersebut, PPIH mengimbau jemaah untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan perangkat elektronik selama berada di pemondokan.

Ihsan meminta jemaah mencabut peralatan listrik yang tidak digunakan guna meminimalkan risiko korsleting maupun kebakaran.

"Kalau sudah tidak digunakan itu lebih baik dicabut. Jadi water heater atau alat pemanas air, pemanas nasi, ataupun charger HP dan sebagainya, kalau sudah tidak digunakan lebih baik dicabut saja," ujarnya.

Menurut dia, kewaspadaan perlu ditingkatkan karena suhu udara di Makkah yang tinggi dapat memperbesar potensi risiko kebakaran apabila penggunaan perangkat listrik tidak diawasi dengan baik.

JAKARTA, KOMPAS.com-Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta regulasi terkait lama barang berada di pelabuhan diperkuat.

Menurut Purbaya, aturan tersebut perlu dibuat adil dan tidak langsung melipatgandakan denda secara mendadak.

Denda perlu ditentukan berdasarkan batas waktu yang wajar bagi barang untuk berada di pelabuhan.

“Saya minta untuk dilihat regulasinya dan dibuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini,” kata Purbaya dalam kunjungan kerja ke Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).

Purbaya mengatakan, sejumlah importir sengaja meninggalkan barang selama berbulan-bulan di Pelabuhan Tanjung Priok.

Menurut dia, hal itu terjadi karena biaya denda penumpukan lebih murah dibandingkan biaya menyewa gudang di luar pelabuhan.

Kondisi tersebut membuat kapasitas pelabuhan penuh dan menurunkan kinerja logistik.

Purbaya mengunjungi Pelabuhan Tanjung Priok untuk menindaklanjuti informasi soal penumpukan sekitar 3.000 dokumen atau surat yang belum terselesaikan.

Selain itu, terdapat sekitar 3.100 unit kontainer yang masih menumpuk.

Kondisi tersebut dikeluhkan sebagian pelaku usaha karena mengganggu pasokan bahan baku.

Penumpukan itu juga meningkatkan dwelling time atau waktu tunggu kontainer dan kargo di area pelabuhan.

“Jadi saya lihat ke sini, semuanya sudah diinstruksi untuk perbaikan secepatnya, sudah turun dari katanya dari 3.000 ke 2.500,” ungkap Purbaya.

Minta tambah personel

Berdasarkan penjelasan di lapangan, penumpukan barang terjadi karena belum ada regulasi yang mengatur lama tinggal komoditas di pelabuhan.

Alasan lain ialah peningkatan jumlah barang masuk yang tinggi pada April sampai Mei 2026.

Namun, Purbaya menilai alasan tersebut kurang masuk akal jika dijadikan pembenaran atas lambatnya proses pengurusan barang.

“Kalau masalahnya itu (peningkatan jumlah barang masuk), saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 kali shift atau lebih, sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula, sekitar 500,” ucap Menkeu.

Purbaya menilai penambahan personel dan pola kerja penuh waktu perlu dilakukan untuk mempercepat penyelesaian dokumen dan mengurangi tumpukan kontainer.

Ia meminta perbaikan dilakukan segera agar arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok kembali normal.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Pengawasan terhadap kesiapan alat menjadi faktor penting karena keberadaan alat berat yang memadai akan menentukan kemampuan pelaksana dalam memenuhi target pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan

Banjarbaru (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) memperketat pengawasan pelaksanaan Program Cetak Sawah di wilayah Kalimantan melalui pemantauan berbasis kurva S, pemeriksaan kesiapan alat berat serta evaluasi berkala terhadap capaian pekerjaan guna mendukung percepatan tanam padi.

Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan Hermanto mengatakan pengawasan dilakukan sejak awal pelaksanaan pekerjaan agar seluruh tahapan konstruksi berjalan sesuai jadwal yang telah disusun oleh masing-masing pelaksana kegiatan.

“Seluruh pengawas lapangan harus melakukan pemantauan secara objektif terhadap progres pekerjaan, termasuk memastikan kesesuaian antara sumber daya yang disiapkan di lapangan dengan dokumen yang telah disampaikan saat proses pengadaan,” ujar dia dalam Rapat Koordinasi Cetak Sawah se-Kalimantan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sabtu.

Dia menekankan penyedia jasa harus memenuhi seluruh komitmen yang telah dicantumkan dalam dokumen e-Katalog, terutama terkait jumlah alat berat dan kapasitas kerja yang menjadi dasar perhitungan penyelesaian pekerjaan konstruksi.

“Pengawasan terhadap kesiapan alat menjadi faktor penting karena keberadaan alat berat yang memadai akan menentukan kemampuan pelaksana dalam memenuhi target pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” tuturnya.

Untuk menjaga ketepatan waktu pelaksanaan, Kementan akan memantau secara ketat perkembangan pekerjaan menggunakan kurva S yang membandingkan target harian dengan capaian aktual di lapangan sehingga potensi keterlambatan dapat segera terdeteksi.

Menurut Hermanto, mekanisme tersebut memungkinkan pemerintah melakukan langkah korektif lebih cepat ketika ditemukan ketidaksesuaian antara rencana kerja dan realisasi pekerjaan yang berlangsung di lapangan.

Ia menegaskan pemerintah akan memberikan peringatan apabila terjadi deviasi lebih dari lima persen antara target dan capaian pekerjaan karena kondisi tersebut berpotensi mengganggu jadwal pelaksanaan konstruksi secara keseluruhan.

Selain pengawasan progres pekerjaan, pemerintah juga mendorong percepatan mobilisasi alat dan personel agar seluruh tahapan konstruksi dapat segera berjalan optimal memanfaatkan kondisi cuaca yang masih mendukung aktivitas di lapangan.

Dia menekankan pengendalian yang disiplin diperlukan untuk memastikan pekerjaan konstruksi berlangsung sesuai jadwal, memenuhi spesifikasi yang ditetapkan, serta menghasilkan lahan yang siap ditanami segera setelah tahapan pekerjaan selesai dilaksanakan.

“Kita harus disiplin terhadap target dan capaian pekerjaan sehingga pelaksanaan konstruksi dapat berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan,” ujar Hermanto.

Pemerintah menargetkan cetak sawah baru seluas 400.000 hingga 480.000 hektare yang didukung oleh anggaran sebesar Rp10 triliun. Program strategis nasional ini dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian melalui program Cetak Sawah Rakyat (CSR) dan dikawal langsung melalui sinergi bersama TNI AD.

Target perluasan lahan masif ini ditujukan untuk mengakselerasi swasembada pangan nasional, mengkompensasi hilangnya lahan produktif akibat alih fungsi, serta membuka sentra pertanian baru di luar Pulau Jawa.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons narasi “Sell Indonesia” yang ramai diperbincangan di media sosial. Narasi tersebut merujuk pada kekhawatiran terhadap kebijakan ekonomi Indonesia sehingga investor global mulai mengurangi eksposur terhadap aset Indonesia mulai dari saham hingga obligasi.

Menurut Purbaya, fundamental ekonomi nasional masih berada dalam kondisi yang baik dengan didukung kondisi fiskal yang kuat. Karena itu, dia meminta pelaku pasar dan investor tidak terbawa sentimen negatif yang berkembang.

"Kita tidak sedang menuju keadaan seperti 1998 lagi. Fiskal kita baik, ekonominya bagus. Hanya ada sentimen negatif yang mengganggu sedikit terhadap nilai tukar. Tapi itu harusnya bisa diperbaiki dengan koordinasi yang baik-baik antara pemerintah, departemen keuangan, dengan bank sentral," kata dia di sela kunjungannya di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (6/6/2026).

Purbaya menilai "Sell Indonesia" yang ramai diperbincangkan lebih banyak dipengaruhi sentimen pasar dibandingkan kondisi fundamental ekonomi yang sebenarnya. Dia bahkan menyinggung salah satu tulisan yang memunculkan tren tersebut karena dinilai tidak menggambarkan kondisi Indonesia secara utuh.

"Itu salah satu penulis mungkin yang tidak tahu keadaan Indonesia seperti apa. Makanya kemarin saya percepat itu APBN Kita untuk memperlihatkan ke pasar bahwa kondisi fiskal kita baik, ekonominya kita juga cukup kuat, sehingga nanti lama-lama sentimen negatif itu bisa hilang," ujar dia.

Purbaya pun mengajak investor untuk melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lebih utuh dan tidak hanya berpatokan pada sentimen jangka pendek di pasar keuangan.

"Jadi teman-teman investor, tolong lihat lebih detail, pahami kondisi ekonominya seperti apa. Yang saya bisa katakan sekarang adalah fiskal bagus, ekonominya bagus, kepemimpinan Bapak Presiden masih cukup kuat untuk memastikan semua berjalan sesuai dengan strategi pembangunan Bapak Presiden," kata Purbaya.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mempercepat upaya mewujudkan swasembada garam nasional melalui pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT). Program strategis ini diharapkan menjadi solusi atas tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor garam industri yang selama ini masih mendominasi pemenuhan kebutuhan nasional.

Pembangunan K-SIGN merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk memperkuat ketahanan garam. Sekaligus mendukung target swasembada garam pada 2027 sebagaimana diamanatkan dalam Perpres No 17/2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional. Pemerintah Targetkan Indonesia Tak Lagi Impor Garam di 2027

KKP menjelaskan, kebutuhan garam nasional terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2024, kebutuhan garam nasional mencapai sekitar 4,8 juta ton, namun lebih dari 55% kebutuhan tersebut masih dipenuhi melalui impor, terutama untuk kebutuhan industri yang memerlukan spesifikasi kualitas tinggi.

Dalam lima tahun terakhir, Indonesia rata-rata masih impor garam lebih dari 2,6 juta ton setiap tahun. Padahal, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada dan memiliki potensi pesisir yang sangat besar untuk mendukung produksi garam nasional.

“Pembangunan K-SIGN di Rote Ndao adalah jawaban atas kebutuhan strategis bangsa. Program ini bukan hanya pusat produksi garam, tetapi juga simbol kemandirian, keberlanjutan, dan keadilan sosial bagi masyarakat pesisir Indonesia,” demikian disampaikan KKP dalam siaran persnya, Sabtu (6/6/2026).

KKP menegaskan garam bukan sekadar kebutuhan rumah tangga, melainkan komoditas strategis yang menjadi bahan baku penting di berbagai sektor industri. Di sektor pangan, garam digunakan dalam produksi makanan olahan, kecap, saus, makanan kaleng hingga minuman elektrolit.

Sementara di sektor industri kimia dan manufaktur, garam menjadi bahan baku utama untuk produksi soda kaustik, klorin, kaca, sabun, deterjen, tekstil, serta pengolahan logam dan kulit. Selain itu, garam juga memiliki peran penting di sektor kesehatan dan farmasi, seperti untuk pembuatan cairan infus, oralit, antiseptik, hingga garam beryodium yang berfungsi mencegah penyakit gondok.

KKP menegaskan pembangunan K-SIGN tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan ekosistem pesisir. Hal ini untuk menepis berbagai kekhawatiran terkait dampak lingkungan.

Menurut KKP, seluruh tahapan pembangunan telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Termasuk pemenuhan persyaratan lingkungan, kajian teknis, serta perizinan yang berlaku. “KKP memandang wilayah pesisir sebagai ruang hidup yang memiliki fungsi ekologis, sosial, budaya, dan ekonomi yang harus dikelola secara seimbang,” tulis KKP.

Sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan lingkungan, KKP telah melakukan penanaman mangrove seluas 24 hektare di sekitar kawasan K-SIGN selama 2025. Program tersebut akan dilanjutkan pada 2026 dengan target penanaman mangrove seluas 100 hektare di Kabupaten Rote Ndao.

"Penanaman mangrove tidak hanya berfungsi menjaga ekosistem pesisir, tetapi juga menjadi benteng alami untuk mengurangi abrasi pantai, meredam gelombang, serta menjaga keseimbangan lingkungan pesisir," tulis KKP.

KKP juga memastikan keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah dalam seluruh tahapan pembangunan K-SIGN melalui sosialisasi, konsultasi publik, koordinasi teknis, serta berbagai forum diskusi. KKP Tangkap Kapal Asing Pengangkut 1,2 Ton Ikan Napoleon Ilegal

Pembangunan kawasan industri garam tersebut diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru. Kemudian meningkatkan keterlibatan tenaga kerja lokal, mendorong pertumbuhan UMKM, serta menggerakkan berbagai aktivitas ekonomi pendukung di wilayah Rote Ndao.

Melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan, KKP optimistis K-SIGN akan menjadi motor penggerak swasembada garam nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. KKP menegaskan akan terus membuka ruang dialog dan menerima masukan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan. Tujuannya memastikan pembangunan K-SIGN berjalan secara inklusif, transparan, dan berkelanjutan demi tercapainya kemandirian garam Indonesia.

JAKARTA - Gelaran Pertamina Patra Niaga Infrastructure Downstream Experience (PINDEX) 2026 pada 3-5 Juni 2026 di ICE BSD Hall 10, Tangerang, disambut antusias. Sekitar 3.800 pengunjung yang berasal dari Pertamina Group, pelaku industri, mitra usaha, akademisi, mahasiswa, hingga masyarakat umum hadir dalam gelaran tersebut.

PINDEX 2026 digelar sebagai ruang kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antara pengelola infrastruktur energi , mitra strategis, pemilik teknologi, serta perusahaan pengembang fasilitas. Melalui kegiatan ini, para peserta dapat mengenal berbagai produk, inovasi, dan teknologi terbaru yang dapat mendukung peningkatan keandalan sarana dan fasilitas energi hilir.

Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patra Niaga, Hari Purnomo mengatakan, antusiasme para pengunjung dan peserta menunjukkan pentingnya forum kolaborasi yang mempertemukan berbagai pihak dalam ekosistem infrastruktur downstream.

Pertamina Patra Niaga Hadirkan Beragam Inovasi Engineering Melalui PINDEX 2026



“PINDEX 2026 merupakan ajang kolaborasi, sharing session antara mitra, kemudian pemilik teknologi, kemudian juga pengembang-pengembang facility, untuk kita bisa saling berkolaborasi terkait bagaimana dampaknya terhadap infrastruktur downstream,” ujar Hari dalam keterangan pers, Sabtu (6/6/2026).

Sebagai Subholding Downstream, kata dia, Pertamina Patra Niaga memiliki cakupan pengelolaan infrastruktur energi yang terintegrasi, mulai dari fasilitas pengolahan, terminal, hingga sarana distribusi energi kepada masyarakat. Karena itu, pembaruan teknologi dan kolaborasi bersama mitra menjadi bagian penting dalam meningkatkan efektivitas, keselamatan, dan keandalan operasional perusahaan.

Hari menambahkan, PINDEX 2026 mendapatkan sambutan positif dari berbagai kalangan. Selain dihadiri Perwira Pertamina dan mitra industri, kegiatan ini juga menarik perhatian akademisi, mahasiswa, serta masyarakat yang ingin memahami lebih jauh perkembangan teknologi infrastruktur energi hilir.

“Selama tiga hari penyelenggaraan, tercatat sekitar 3.800 pengunjung hadir dan memberikan apresiasi terhadap kegiatan ini. Diharapkan PINDEX dapat diselenggarakan secara konsisten setiap tahun sebagai ruang untuk berbagi informasi, memperbarui wawasan teknologi, dan menciptakan kolaborasi antar perusahaan agar industri infrastruktur downstream dapat terus berkembang,” tuturnya.

Salah satu pengunjung, Wulan, asal Jakarta, menilai kegiatan ini membuka peluang untuk memperoleh wawasan, memperluas relasi, serta mengenal berbagai mitra usaha dan perusahaan yang bergerak di sektor infrastruktur energi. “Di sini kita juga ingin menambah relasi dan juga wawasan, dan juga koneksi di sini. Harapannya ya ke depannya yang pastinya kita bisa dapat koneksi lebih dan juga relasi,” ujarnya.

PINDEX 2026 Dibuka, Pertamina Patra Niaga Tampilkan Inovasi Engineering Energi Hilir

Hal senada disampaikan Nanda, pengunjung asal Jakarta. Menurutnya, PINDEX 2026 membantu pengunjung memperoleh informasi mengenai berbagai material, produk, dan inovasi yang saat ini berkembang serta dapat diterapkan dalam proyek-proyek Pertamina.

"Ini sangat bermanfaat buat kita yang berkecimpung di proyek-proyek Pertamina. Jadi, kita lebih tahu material-material dan inovasi-inovasi yang lagi ngetren zaman sekarang,” ungkapnya.

Dari sisi peserta pameran, Edi Prasaja, mengapresiasi inisiatif Pertamina Patra Niaga dalam menghadirkan PINDEX 2026. “Kami sangat berterima kasih terhadap Pertamina mempunyai inisiatif untuk mengadakan acara ini. Kami melihat acara ini sangat efektif buat kami. Pertama, kami bisa bertemu benar-benar dengan konsumennya yang membutuhkan ini,” ujar Edi.

PINDEX 2026 menghadirkan 73 perusahaan dan merek dari sektor teknologi, infrastruktur energi, serta mitra strategis nasional dan internasional. Selain pameran produk dan teknologi, kegiatan ini juga menghadirkan 21 sesi konferensi bersama para ahli yang membahas perkembangan teknologi, pengelolaan proyek, keselamatan, digitalisasi, dan inovasi infrastruktur energi hilir.

Melalui PINDEX 2026, Pertamina Patra Niaga terus memperluas kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menghadirkan inovasi yang mendukung keandalan operasional, ketahanan energi, serta pengembangan infrastruktur downstream yang modern dan berkelanjutan.

Bisnis.com, PALEMBANG - Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, PT Pusri Palembang yang merupakan anggotaholdingdari PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui Departemen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) menggelar kegiatan Aksi Bersih Lingkungan Kampung Sehati di sepanjang Jl. Mayor Zen Kelurahan Sungai Selayur, Kecamatan Kalidoni, Palembang, Jumat (5/6). Kegiatan ini melibatkan masyarakat, relawan, pemerintah kelurahan dan kecamatan serta mitra pengelola bank sampah Beringin sebagai bentuk kolaborasi nyata menjaga kebersihan lingkungan dan meningkatkan kesadaran pengelolaan sampah.

Pada kesempatan tersebut, Pusri juga menyerahkan bantuan alat kebersihan kepada masyarakat sebagai dukungan terhadap upaya menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan.

Setelah pembekalan teknis, peserta bersama-sama melaksanakan aksi bersih lingkungan dengan melakukan pengumpulan dan pemilahan sampah di sejumlah titik yang telah ditentukan. Sampah yang terkumpul pada kegiatan hari ini sebanyak 2 ton, yang kemudian dikelola agar memberikan nilai tambah sekaligus mendorong penerapan ekonomi sirkular di tingkat masyarakat.

VP TJSL Pusri, Rahmawati, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung pelestarian lingkungan sekaligus memperkuat peran aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

"Peringatan Hari Lingkungan Hidup menjadi momentum untuk membangun kesadaran bersama bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau perusahaan, tetapi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Melalui kegiatan ini, kami ingin mendorong budaya gotong royong, meningkatkan kepedulian terhadap pengelolaan sampah, serta memperkuat kolaborasi antara perusahaan dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman untuk generasi mendatang," ujar Rahmawati.

Lurah Sungai Selayur turut mengapresiasi dukungan dan keterlibatan Pusri dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, sinergi antara perusahaan dan masyarakat menjadi faktor penting dalam membangun kesadaran lingkungan serta menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan di tengah masyarakat.

Selain aksi bersih lingkungan, peserta juga mendapatkan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah melalui bank sampah Beringin sebagai salah satu solusi untuk mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi warga.

Melalui kegiatan ini, Pusri berharap dapat terus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan serta memperkuat implementasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sunarko. Dia terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) karena memiliki hubungan tidak wajar di luar pernikahan dengan RJ yang merupakan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk Pilkada 2024.

Putusan ini dibacakan dalam sidang putusan DKPP yang digelar Jumat (5/6/2026). "Menjatuhkan Sanksi Pemberhentian Tetap kepada Sunarko selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Ogan Komering Ulu Timur terhitung sejak putusan ini dibacakan,” ujar Ketua Majelis Heddy Lugito.

Dalam sidang pemeriksaan diketahui bahwa Sunarko dan RJ tinggal bersama dalam sebuah rumah indekos pada periode April-Agustus 2025. Padahal, Sunarko sudah memiliki keluarga dan istri.

DKPP menilai tindakan Sunarko tidak patut dan tidak pantas karena hingga sidang pemeriksaan perkara ini, dia masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah. DKPP juga menilai Sunarko telah memanfaatkan kuasanya sebagai atasan RJ.

“Teradu sudah memberi contoh buruk kepada jajaran yang ada di bawahnya. Teradu selaku Anggota Penyelenggara Pemilu seharusnya memberi contoh yang baik serta mampu memelihara dan menjaga kehormatan lembaga KPU terutama KPU Ogan Komering Ulu Timur tempat Teradu mengabdi,” kata Anggota Majelis I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.

Sunarko juga terbukti melakukan pungutan liar (pungli) kepada lima calon PPK saat seleksi PPK untuk Pilkada 2024, termasuk kepada RJ. Total pungutan tersebut sebesar Rp5 juta.

“DKPP menilai tindakan Teradu yang meminta uang atau pungutan liar kepada Anggota PPK atau uang komitmen karena sudah menjadi Anggota PPK merupakan tindakan yang melanggar hukum dan etika penyelenggara pemilu,” ujar Anggota Majelis Ratna Dewi Pettalolo.

TANGERANG, KOMPAS.com- Alarm peringatan kedaruratan di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, sempat berbunyi pada Sabtu siang.

Alarm berbunyi setelah muncul kepulan asap di area Terminal 2D.

Peristiwa tersebut sempat terekam dalam video berdurasi 12 detik yang beredar di media sosial.

Video itu menunjukkan situasi peringatan kedaruratan sempat menjadi perhatian petugas dan calon penumpang di area terminal.

Kepulan asap yang cukup tebal terlihat memenuhi sejumlah area terminal.

Kondisi itu membuat sirine atau alarm peringatan kedaruratan berbunyi cukup lama.

Asst Deputy Communication & Legal Bandara Internasional Soekarno-Hatta Yudistiawan membenarkan kejadian tersebut.

Menurut dia, asap berasal dari kendaraan operasional ground handling yang mengalami gangguan teknis.

"Kami menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan, sumber asap berasal dari salah satu kendaraan operasional milik ground handling yang mengalami gangguan teknis saat berada di area makeup baggage Terminal 2D," katanya saat dikonfirmasi ANTARA di Tangerang.

Yudistiawan mengatakan, petugas operasional bandara bersama Unit Airport Rescue and Fire Fighting atau ARFF langsung diterjunkan ke lokasi.

Tim operasional bergerak untuk mengamankan area, melakukan penanganan awal, dan mengevakuasi kendaraan yang mengalami gangguan teknis.

Kendaraan tersebut dipindahkan ke area terbuka untuk mempercepat penanganan dan pembuangan asap.

"Kami bergerak cepat melakukan koordinasi dan penanganan di lapangan sehingga kondisi dapat segera terkendali. Dalam waktu sekitar 5 hingga 10 menit sejak laporan diterima, sumber gangguan berhasil ditangani dan area terdampak dapat segera dinormalisasi," tuturnya.

Operasional penerbangan tetap normal

Yudistiawan mengatakan, petugas juga mengatur sirkulasi udara, menyisir area, dan menyampaikan informasi kepada pengguna jasa.

Langkah itu dilakukan untuk memastikan kondisi terminal tetap aman dan nyaman.

Menurut dia, area terdampak berhasil dikendalikan dalam waktu singkat.

Aktivitas terminal kemudian kembali berjalan normal.

"Kepulan asap berhasil diatasi dalam waktu singkat dan seluruh area terdampak telah kembali normal. Kami juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan pengguna jasa. Keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa merupakan prioritas utama kami," jelasnya.

Yudistiawan memastikan seluruh operasional penerbangan dan pelayanan penumpang di Terminal 2 tetap berjalan aman, tertib, dan terkendali setelah kejadian tersebut.

Area terdampak juga sudah kembali normal setelah ditangani petugas di lapangan.

Bandara Internasional Soekarno-Hatta terus berkoordinasi dengan ground handling untuk mengevaluasi kendaraan yang mengalami gangguan teknis.

"Kami berkomitmen memastikan seluruh aspek operasional berjalan sesuai standar keselamatan dan keamanan guna memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pengguna jasa," kata dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, MALANG — PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya mendukung program stimulus ekonomi yang diberikan Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan menghadirkan diskon tarif sebesar 30% untuk perjalanan menggunakan kereta api kelas ekonomi komersial pada libur sekolah.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono, mengatakan program ini diharapkan dapat meningkatkan mobilitas masyarakat selama masa liburan sekolah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.

“Melalui program tersebut, masyarakat dapat menikmati perjalanan yang lebih hemat untuk berbagai keperluan, mulai dari berlibur bersama keluarga, mengunjungi kerabat, hingga melakukan perjalanan bisnis dan aktivitas ekonomi lainnya,” katanya dikutip Sabtu (6/6/2026).

Tiket dengan tarif diskon dapat mulai dipesan hari ini 6 Juni 2026 melalui seluruh kanal penjualan resmi KAI untuk periode keberangkatan 20 Juni hingga 5 Juli 2026.

Mahendro menyebut, KAI menyambut baik kebijakan pemerintah yang memberikan kemudahan akses transportasi kepada masyarakat selama periode liburan sekolah.

“Program diskon ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah dan KAI dalam menghadirkan layanan transportasi publik yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Momentum liburan sekolah menjadi waktu yang tepat untuk mendorong mobilitas masyarakat, yang pada akhirnya turut memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata, perdagangan, UMKM, serta berbagai aktivitas ekonomi di daerah tujuan perjalanan,” ujarnya.

Dari Stasiun Malang, pelanggan dapat memanfaatkan program diskon ini pada sejumlah kereta api kelas Ekonomi Komersial, yaitu KA Malabar, KA Matarmaja, KA Ijen Ekspres, KA Kertanegara, KA Jayabaya, KA Majapahit, dan KA Malioboro Ekspres yang melayani berbagai tujuan favorit masyarakat.

Menurutnya, meningkatnya pergerakan masyarakat selama periode liburan sekolah memiliki peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian. Kehadiran wisatawan dan pelaku perjalanan ke berbagai daerah akan mendorong pertumbuhan berbagai sektor usaha, mulai dari sektor transportasi lanjutan, kuliner, perhotelan, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Melalui program ini, masyarakat memiliki kesempatan lebih luas untuk menikmati perjalanan yang aman, nyaman, dan terjangkau. Selain memberikan manfaat langsung bagi pelanggan, peningkatan mobilitas juga diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian daerah melalui meningkatnya aktivitas wisata, perdagangan, dan konsumsi masyarakat,” tambahnya.

Adapun syarat dan ketentuan program diskon transportasi tersebut sebagai berikut:

1. Pembelian tiket dengan tarif diskon dapat dilakukan melalui seluruh kanal penjualan resmi KAI mulai 6 Juni 2026.

2. Tarif diskon berlaku untuk periode keberangkatan 20 Juni hingga 5 Juli 2026.

3. Diskon berlaku khusus untuk kereta api kelas Ekonomi Komersial.

4. Diskon tidak berlaku pada tarif khusus dan tidak dapat digabungkan dengan reduksi dan/atau diskon lainnya.

5. Tiket dengan tarif diskon dapat dibatalkan dan diubah jadwalnya sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Jadwal perjalanan dan daftar kereta api dapat dilihat melalui aplikasi Access by KAI.

7. Program berlaku selama alokasi tiket dan tarif diskon masih tersedia.

KAI Daop 8 Surabaya mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan sejak dini agar memperoleh pilihan jadwal dan tujuan yang sesuai kebutuhan. Dengan tarif yang lebih terjangkau, masyarakat dapat memanfaatkan layanan kereta api sebagai moda transportasi yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu, serta ramah lingkungan selama masa liburan sekolah.

“Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program ini dengan sebaik-baiknya dan melakukan pemesanan lebih awal. KAI berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan transportasi yang andal, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan pelanggan, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan konektivitas antardaerah,” ucapnya.