Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan terbaru mengenai restitusi pajak dipercepat melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 28/2026, dinilai berpotensi memperbaiki likuiditas pelaku usaha kelapa sawit. Namun, kebijakan ini juga menghadirkan tantangan baru terkait pemenuhan kriteria kepatuhan yang lebih ketat.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, percepatan pengembalian pajak, khususnya untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) tertentu, dapat membantu menjaga arus kas perusahaan di tengah dinamika industri yang fluktuatif.

“Bagi WP (wajib pajak) yang memenuhi syarat, restitusi lebih cepat meningkatkan cash flow perusahaan,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (3/5/2026).

Penerimaan pajak menurutnya sangat tergantung dari adanya iklim usaha yang sehat, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kepercayaan masyarakat kepada otoritas pajak.

Oleh karena itu, PMK ini diharapkan dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dan tidak ada tendensi hanya untuk menghambat proses restitusi pajak kepada WP yang patuh.

Eddy menjelaskan, mayoritas anggota Gapki merupakan wajib pajak badan dengan skala usaha besar, sehingga secara umum tidak terdampak langsung oleh pembatasan omzet di bawah Rp50 miliar. Namun, sejumlah perusahaan yang masuk kategori Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah tetap dapat memanfaatkan skema restitusi dipercepat tersebut.

Gapki katanya mendukung PMK ini dengan berbagai pertimbangan. PMK tersebut dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik terkait jangka waktu pengembalian, meningkatkan akurasi, dan memperbaiki administrasi perpajakan.

Wajib pajak juga dapat mengajukan permohonan melalui coretax system. “Dengan catatan bahwa program coretax dapat berkerja dengan lebih baik dan dapat diandalkan,” sebut Eddy.

Dengan pemberlakuan PMK ini, para anggota Gapki menurutnya juga perlu memperhatikan sejumlah hal. Audit Report, lanjut Eddy, tidak cukup dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) tetapi juga dengan syarat-syarat tertentu yang lebih ketat, dan Status WP Kriteria Tertentu bisa dicabut jika terjadi adanya telat dalam pelaporan pajak baik masa atau tahunan, ada tunggakan pajak, dan sedang dilakukan penyidikan/Bukti Permulaan (Bukper).

Sebagaimana diketahui, beleid yang diundangkan pada 30 April 2026 tersebut mencabut seluruh aturan sebelumnya yaitu PMK No.39/PMK.03/2018 sampai dengan PMK No.119/2024, sehingga dinyatakan tidak berlaku.

Untuk itu, wajib pajak yang terkena dampak pencabutan harus mengajukan kembali permohonan penetapan kriteria tertentu, yang bisa diajukan mulai 1 Juni 2026 sampai 10 Juni 2026. Adapun pengajuannya dapat dilakukan melalui coretax system dan batas waktu pengajuan adalah 10 Januari 2027.

Sementara itu, Eddy menjelaskan setiap kebijakan pajak khususnya restitusi pajak hendaknya mendukung penciptaan iklim investasi yang baik dan sehat, serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Peraturan pajak yang baik hendaknya di ikuti dengan implementasi yang baik oleh otoritas pajak di lapangan.

Alangkah baiknya kebijakan pajak dapat dilakukan dengan tepat dan konsisten dan bukan hanya sekedar untuk mengejar target penerimaan pajak. “Jika hal ini diterapkan, maka kesadaran masyarakat dan dunia usaha dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak serta dapat mempertahankan kondisi ini secara berkelanjutan,” tutupnya.

Karawang (ANTARA) - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) melakukan pemeliharaan berkala selama sepekan ke depan di ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) sebagai bagian dari komitmen menjaga keandalan infrastruktur.

Senior Manager Representative Office 1 PT Jasamarga Transjawa Tol, Amri Sanusi, dalam keterangannya di Karawang, Jawa Barat, Senin menyampaikan langkah pemeliharaan secara preventif diperlukan untuk memastikan kondisi jalan tetap optimal serta aman dan nyaman dilintasi pengguna jalan.

“Sejalan dengan komitmen kami dalam menjaga keandalan infrastruktur, JTT merencanakan kegiatan pemeliharaan preventif berupa rekonstruksi perkerasan jalan," kata dia.

Ia mengatakan sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas layanan jalan tol, JTT melaksanakan kegiatan pemeliharaan preventif berupa rekonstruksi perkerasan jalan di Ruas Tol Jakarta-Cikampek yang akan berlangsung selama sepekan ke depan.

Kegiatan perkerasan jalan itu dilaksanakan di KM 57+945 sampai KM 57+845 jalur B arah Jakarta pada lajur 1 yang dimulai pada Senin (04/05) pukul 08.00 WIB hingga Minggu (10/05) pukul 02.00 WIB.

"Selama periode pekerjaan berlangsung, akan dilakukan pengaturan lalu lintas secara situasional guna memastikan keselamatan pengguna jalan dan kelancaran arus lalu lintas tetap terjaga," katanya.

Vice President Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo, menyampaikan kegiatan pemeliharaan tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan perusahaan dalam menjaga Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol dan kondisi infrastruktur jalan tol agar tetap optimal bagi para pengguna jalan.

Melalui kegiatan pemeliharaan dan peningkatan kualitas perkerasan jalan ini, kata dia, pihaknya berupaya memastikan pengguna jalan tetap dapat melintas dengan aman dan nyaman, sekaligus menjaga keandalan Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek sebagai salah satu jalur utama mobilitas masyarakat.

"Sebagai bentuk pemberitahuan dini kepada pengguna jalan, JTT juga akan menyampaikan informasi terkait pekerjaan ini melalui pemasangan spanduk pekerjaan serta Dynamic Message Sign (DMS) di sepanjang ruas jalan tol," katanya.

Ria menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul selama pekerjaan berlangsung.

Ia juga mengimbau seluruh pengguna jalan untuk tetap berhati-hati saat melintasi area pekerjaan.

"Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan akibat adanya pekerjaan ini. Pengguna jalan diimbau untuk mematuhi rambu lalu lintas serta arahan petugas di lapangan," kata dia.

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Mentari Dwi Gayati
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai perlindungan pekerja berbasis platform seperti mitra pengemudi ojek online (ojol) harus berjalan beriringan di tengah pemangkasan potongan pendapatan yang diambil perusahaan aplikator sebesar 8 persen. Hal ini menyusul Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 yang telah diteken dan diumumkan Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh Internasional/May Day 2026, Sabtu (1/5/2026).

“Aturan perlindungan sosial ini menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan semua pihak dalam sistem jaminan sosial nasional, baik ketenagakerjaan maupun kesehatan,” kata Huda saat dihubungi di Jakarta, Senin (4/5/2026).

Terkait pemangkasan potongan pendapatan mitra ojol sebesar 8 persen oleh aplikator, Huda mengingatkan pentingnya kajian lebih jauh dan dialog menyeluruh dengan semua pihak terkait agar tidak menimbulkan kerugian.

“Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ketika aturan biaya perjalanan ke pengemudi itu fixed cost, maka pemotongan biaya ke aplikator tidak serta merta menaikkan pendapatan mitra ojol,” kata Huda.

“Mereka masih diberikan tarif yang fix dan potongan berkurang hanya mengurangi bagian platform dari sisi biaya perjalanan. Platform masih bisa bermain di biaya aplikasi, dan yang dirugikan adalah konsumen, di mana pemotongan ini menjadi alasan tidak ada diskon atau potongan lagi,” imbuhnya.

Ia menilai permintaan layanan on demand berpotensi berkurang sehingga pendapatan mitra dapat menurun secara agregat, demikian pula dengan aplikator yang bisa mengalami penurunan pendapatan agregat.

Huda mengingatkan, jika kondisi ini terus berlangsung, hal tersebut dapat memengaruhi keberlanjutan industri transportasi daring di Indonesia.

Oleh karena itu, aturan untuk membatasi keuntungan harus dikelola dengan baik dan menggandeng seluruh pemangku kepentingan terkait agar iklim usaha di bidang layanan transportasi berbasis platform di Indonesia tetap berjalan.

“Kepentingan mitra untuk memperoleh perlindungan sosial sudah tentu menjadi penting. Menjaga ekosistem industri transportasi online juga penting,” ujar Huda.

Riset Transisi Bersih, lembaga pemikir bidang ekonomi dan lingkungan hidup, mengungkap bahwa struktur ekonomi Indonesia masih didominasi oleh sektor berbasis ekstraksi sumber daya alam yang hanya menguntungkan segelintir kelompok.

Data terbaru Center for Economic and Law Studies (CELIOS) menunjukkan, 50 orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan yang setara dengan 55 juta penduduk. Bahkan, kelompok ekonomi satu persen teratas menguasai sekitar seperlima total kekayaan nasional sebelum redistribusi melalui pajak.

Hal tersebut menandakan bahwa mekanisme distribusi ekonomi lebih banyak terkonsentrasi pada kelompok tertentu daripada memberi manfaat pada masyarakat luas. Saat kelompok terkaya menikmati hasil dari usaha ekstraktif, masyarakat luas lebih banyak menanggung dampak dari kerusakan lingkungan, bencana ekologis, hingga penurunan kualitas hidup.

“Dengan demikian, ketimpangan ekonomi dan krisis iklim merupakan dua konsekuensi dari model pembangunan yang sama,” kata Direktur Eksekutif Transisi Bersih Abdurrahman Arum, di Jember, pada Senin (4/5).

Menurutnya, untuk menekan ketimpangan dan melakukan kegiatan yang lebih berkelanjutan, model pembangunan tak adil dan merusak ini harus dihentikan. Membiarkan pertumbuhan ekonomi yang terkonsentrasi pada segelintir kelompok sama dengan menjaga ketimpangan dan mengunci mobilitas sosial.

Enam Agenda Transformasi

Sebab itu, Transisi Bersih mendorong ‘Enam Agenda Transformasi Ekonomi’ yang tidak hanya redistributif, tapi juga produktif dan berkelanjutan. Pertama, pemerintah harus segera menerapkan pajak kekayaan secara progresif dan terarah.

"Pajak kekayaan perlu diterapkan pada kelompok superkaya sebagai instrumen koreksi ketimpangan ekstrem, dengan alokasi yang jelas untuk pembiayaan layanan publik, perlindungan sosial, dan investasi dalam transisi energi berkeadilan," kata Rahman.

Kedua, reorientasi model ekonomi dari ekstraktif ke produktif. Ketergantungan terhadap eksploitasi sumber daya alam harus dikurangi secara bertahap, sembari mendorong pengembangan sektor manufaktur bernilai tambah tinggi.

Ketiga, revitalisasi sektor manufaktur sebagai penggerak pemerataan ekonomi. Menurut Rahman, penguatan industri manufaktur menjadi kunci penciptaan lapangan kerja berkualitas, peningkatan upah, dan peluasan basis kelas menengah.

“Kebijakan industri perlu difokuskan pada peningkatan kapasitas produksi domestik, penguatan industri padat karya bernilai tambah, serta integrasi usaha kecil dan menengah dalam rantai pasok nasional,” ucap dia.

Keempat, peningkatan produktivitas sebagai fondasi pertumbuhan jangka panjang. Maksudnya, transformasi ekonomi harus ditopang oleh peningkatan produktivitas melalui investasi pada pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, penguatan riset dan inovasi, serta pembangunan infrastruktur ekonomi yang merata.

Peningkatan produktivitas atau upaya penciptaan nilai ini berusaha melepas ketergantungan ekonomi pada aktivitas eksploitasi sumber daya alam.

Kelima, transisi energi untuk mendukung industrialisasi berkelanjutan. Pengembangan energi terbarukan harus terintegrasi dengan strategi industrialisasi nasional, sehingga tak hanya menurunkan emisi, tapi juga menciptakan basis industri baru yang membuka peluang kerja dan memperluas pemerataan ekonomi.

Terakhir, reformasi tata kelola ekonomi dan politik. Hal ini dilakukan dengan transparansi kekayaan, pencegahan konflik kepentingan, dan reformasi pembiayaan politik untuk memastikan kebijakan ekonomi tidak didominasi kepentingan sempit. Kebijakan ekonomi harus berpihak pada pembangunan yang inklusif.

Reformasi tata kelola politik juga dipandang penting, sebab ketimpangan ekstrem dan krisis iklim saat ini justru diperkuat oleh struktur politik yang memungkinkan konsentrasi kekayaan dan kekuasaan terjadi bersamaan.

Merujuk pada laporan Center for Economic and Law Studies (CELIOS), akumulasi kekayaan tidak hanya terlihat dari sektor bisnis, tapi juga tercermin dalam struktur pejabat publik dan lembaga legislatif.

“Hal ini menciptakan lingkaran yang saling menguatkan, di mana kebijakan publik berisiko lebih mencerminkan kepentingan kelompok tertentu dibandingkan kepentingan masyarakat luas,” ujar Rahman.

Meski begitu dia menegaskan, Indonesia memiliki peluang untuk keluar dari ketimpangan ekonomi dan ketergantungan pada ekonomi ekstraktif. Syaratnya, mengubah struktur ekonomi dan politik ini.

“Keberhasilan pembangunan tidak dapat lagi diukur semata dari pertumbuhan ekonomi, tetapi dari sejauh mana kesejahteraan dapat didistribusikan secara adil dan berkelanjutan,” ujar Rahman.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk. (AMAG) mengumumkan akan membagi dividen tunai tahun buku 2025 kepada para investor senilai Rp148,37 miliar atau setara Rp30 per Saham.

Direktur AMAG Peggy Wystan mengungkapkan pembagian dividen tersebut sesuai dengan hasil RUPS Tahunan yang digelar pada 27 April 2026. Dalam rapat tersebut, perseroan menetapkan dividen tunai sebesar Rp148.372.392.480 (Rp148,37 miliar) yang bersumber dari laba bersih tahun 2025.

"Perseroan akan membagikan dividen tunai untuk periode tahun buku 2025 sebesar Rp148.372.392.480 atau setara Rp30 per saham," kata Peggy dalam keterbukaan informasi, Senin (4/5/2026).

Adapun jadwal pembagian dividen AMAG antara lain, cum dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 6 Mei 2026, serta ex dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 7 Mei 2026.

Selanjutnya, cum dividen di pasar tunai pada 8 Mei 2026 dan ex dividen di pasar tunai pada 11 Mei 2026. Tanggal daftar pemegang saham (recording date) ditetapkan pada 8 Mei 2026.

"Tanggal pembayaran dividen tunai AMAG dijadwalkan pada 26 Mei 2026," tambah Peggy.

Manajemen menuturkan jadwal pelaksanaan dan tata cara pembayaran dividen tersebut telah dikoordinasikan dengan BEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan Biro Administrasi Efek perseroan.

Perseroan juga menegaskan bahwa pembagian dividen tunai tahun buku 2025 tidak akan memengaruhi kelangsungan usaha.

Sebagai informasi, AMAG membukukan laba bersih sebesar Rp156,48 miliar sepanjang 2025. Adapun saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya tercatat sebesar Rp956,21 miliar.

Sementara itu, total ekuitas AMAG mencapai Rp2,16 triliun hingga akhir Desember 2025.

BEKASI - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi menyalakan sirine peringatan banjir Senin (4/5) malam. Hal ini menyusul Tinggi Muka Air (TMA) kali Bekasi yang sudah siaga 2.

Plt. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Bekasi, Wisnu menjelaskan kenaikan TMA di Kali Bekasi merupakan pertemuan antara Hulu Cikeas dan Hulu Cileungsi. Hingga pukul 21.30 WIB TMA di titik pantau ini berada di 630 cm.

"Peringatan sirine banjir sudah kita bunyikan, karena terpantau ada kenaikan TMA di titik pantau kita di P2C pukul 21.30 WIB, TMA P2C di angka 630 cm," ujar Wisnu saat dikonfirmasi, Senin (4/5/2026).

Adapun peringatan banjir ini dikeluarkan kepada masyarakat yang tinggal di wilayah yang dilalui Kali Bekasi. Yaitu di antaranya Kecamatan Jatiasih, Bekasi Timur dan Bekasi Utara.

"(Peringatan) Wilayah yang dilalui aliran kali Bekasi antara lain Kecamatan Jatiasih, Kecamatan Bekasi Timur, dan Kecamatan Bekasi Utara," imbuhnya.

Adapun saat ini, wilayah Gang Semar, Bekasi Timur sudah dilaporkan terjadi genangan. Ketinggian air di sini mencapai 10-30 cm.

Lihat video: Banjir Bekasi Rendam Ratusan Rumah, Dapur Umum Untuk Warga Telah disiapkan

Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 yang diperingati setiap tanggal 2 Mei, BRI melalui aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR), BRI Peduli mengambil peran dalam mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia melalui Program BRI Peduli 'Ini Sekolahku'.

Dalam program ini, BRI Peduli menyelenggarakan berbagai kegiatan di SDN 104 Langensari, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat serta menyalurkan berbagai bantuan dalam mendukung kegiatan belajar para siswa.

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain pemberian materi literasi keuangan dasar oleh Relawan BRI dan kelas inspirasi memberikan pemahaman tentang pentingnya menabung sejak dini serta mengenal uang dan fungsinya.

Selain itu, BRI Peduli juga menyalurkan berbagai bantuan seperti bantuan fasilitas pembelajaran berupa dua unit proyektor sebagai sarana pendukung proses belajar-mengajar di sekolah hingga alat tulis kepada para siswa.

Corporate Secretary BRI Dhanny mengungkapkan, kegiatan 'Ini Sekolahku' di SDN 104 Langensari yang menghadirkan kegiatan edukatif dan inspiratif merupakan bentuk dukungan dan penguatan motivasi belajar siswa.

"Ini adalah wujud nyata kepedulian BRI bagi kemajuan pendidikan di Indonesia yang tentunya selalu kami upayakan adaptif terhadap perkembangan zaman serta kebutuhan masa depan generasi muda" kata Dhanny.

Sementara itu Kepala Sekolah Sekolah SDN 104 Langensari Dedeh Mulyani mengatakan sekolah tersebut merupakan salah satu sekolah penerima program BRI Peduli 'Ini Sekolahku' pada 2025.

Dedeh mengatakan sekolahnya mendapat bantuan renovasi dari BRI Peduli yang diberikan dalam bentuk perbaikan bangunan dan sarana prasarana sekolah yang rusak, seperti kursi kelas, meja kelas, lemari kelas, atau peralatan pendukung pendidikan lainnya seperti perbaikan lapangan sekolah.

"Keadaan sekolah kami sebelumnya sangat tidak nyaman dan sekarang semua sudah berubah, sekolah sangat nyaman dan murid kami sangat termotivasi ke sekolah. Kami juga senang, BRI Peduli juga hadir di sekolah kami dalam memperingati Hardiknas 2026 dengan berbagai kegiatan bermanfaat dan meningkatkan motivasi belajar siswa" kata Dedeh.

Sejak diluncurkan pada tahun 2021, program BRI Peduli 'Ini Sekolahku' telah dilaksanakan di 68 sekolah di berbagai wilayah Indonesia. Melalui program ini, BRI tidak hanya memperbaiki bangunan sekolah yang rusak, tetapi juga menyalurkan 264 fasilitas serta membangun 4.666 unit sarana dan prasarana pendukung kegiatan belajar siswa.

Dhanny menegaskan program ini juga menjadi wujud implementasi program berkelanjutan yang tertuang dalam Sustainability Development Goals (SGDs) pilar 4 (empat) tentang kualitas pendidikan.

"Semoga Program BRI Peduli 'Ini Sekolahku' bisa menjadi motivasi dan pemantik semangat bagi para siswa di SDN 104 Langensari untuk terus belajar dengan lingkungan sekolah yang nyaman dan bangunan yang layak hingga akhirnya sekolah ini akan menciptakan SDM unggul bagi kemajuan bangsa," imbuhnya

JAKARTA - Seorang pria di Cengkareng, Jakarta Barat tewas dibacok Orang Tak Dikenal (OTK). Korban diserang tepat di Jalan Pedongkelan Dalam, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat.

Korban diketahui bernama Ahmad (25) yang merupakan karyawan toko roti. Korban diduga menderita luka senjata tajam di bagian dadanya. Korban juga diketahui sempat merintih kesakitan sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia.

Polisi yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi kejadian. "Benar (pembacokan)," ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Arfan Zulkan Sipayun, Senin (4/5/2026).

Arfan mengatakan polisi tengah melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Hingga kini, ia belum merinci lebih jauh terkait penyelidikan kasus ini. Jasad korban langsung dievakuasi menuju Rumah Sakit Polri Kramat Jati. "Iya, pegawai, tukang roti (di sekitar TKP)," imbuh dia

Bisnis.com, MALANG— Nilai transaksi QRIS di wilayah kerja Bank Indonesia (BI) Malang menembus Rp2,13 triliun pada Maret 2026.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Malang, Indra Kuspriyadi, mengatakan nominal transaksi QRIS sebesar itu, Rp1,27 triliun merupakan transaksi di Kota Malang atau mencapai 60% dari total transaksi.

“Dari sisi penggunaannya, tumbuh 182% secara yoy, Ini merupakan pencapaian yang sangat membanggakan bagi penggunaan QRIS,” katanya pada QRISMA Festival 2026 di Kota Malang, Senin (4/5/2026).

Dari data tersebut, dia meyakinkan, maka bisa dilihat arti penting pembayaran nontunai, dalam hal ini QRIS. QRIS sudah mendarah daging dan menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Kota Malang.

Dalam merayakan Kota Malang kini telah berusia 112 tahun, maka usia 112 tahun ini bukanlah usia yang renta, melainkan usia matang yang menjadikan Malang sebagai kota yang terdigitalisasi serta memiliki potensi besar untuk lebih digital lagi ke depannya.

Menurutnya, QRISMA (QRIS untuk UMKM dan Masyarakat) Volume Pertama ini yang akan berlangsung dari 4-7 Mei.

"Kami memang berkomitmen terus untuk mendukung digitalisasi, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kami mendorong agar penggunaan transaksi digital atau transaksi nontunai ini makin ditingkatkan,” ucapnya.

Digitalisasi tidak hanya untuk transaksi yang ada di pasar, tetapi juga merambah hingga ke transaksi di tempat wisata, serta transaksi pada keuangan pemerintah daerah.

Menurutnya, saat ini digitalisasi bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sudah menjadi suatu kewajiban.

“Kami bekerja sama erat dengan pemerintah daerah, rekan-rekan perbankan, serta rekan-rekan dari OJK untuk mendorong digitalisasi ini agar menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perekonomian,” ucapnya.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menilai selama ini Kota Malang sudah banyak dibantu oleh perbankan mengembangkan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan Heritage Kajoetangan.

Perbankan dan BI terus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang keuntungan menggunakan QRIS sehingga transaksi nontunai tersebut semakin memasyarakat di Kota Malang.

“Saya sangat bangga karena gerakan ini membawa perubahan 'dari tradisi ke transaksi'. Ini adalah sebuah ungkapan yang memang menjadi keinginan kami dari Pemerintah Kota Malang dengan dasar bakti yang memang tidak boleh kita lupakan. Kita tidak boleh lupa dengan tradisi-tradisi lama yang sudah ada,” ucapnya.

Dia menilai, Kota Malang terkenal dengan heritage-nya. Karena itulah, dia mengajak untuk menjadikan kawasan Kota Lama, kawasan heritage, peninggalan kolonial ini, menjadi aset yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

Menurutnya, peninggalan masa lalu ternyata menjadi daya tarik utama, terutama di Kota Malang, yang akhirnya menjadikan heritage Kayutangan sebagai salah satu ikonnya.

“Ini adalah sebuah tradisi. Banyak hal yang dilakukan di sini, seperti kafe-kafe dan peninggalan lama, yang di bawah arahan Disporapar (Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata) serta Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata), akhirnya menjanjikan dan membuktikan adanya daya tarik tradisi tersebut,” pungkasnya.

IDXChannel - Awal tahun 2026, jumlah wisatawan nusantara (wisnus) mengalami lonjakan signifikan, didorong oleh momentum Hari Raya Idul Fitri 1447 H. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah perjalanan wisnus secara kumulatif mencapai 319,51 juta perjalanan pada periode Januari–Maret 2026.

“Jumlah perjalanan wisnus hingga Maret 2026 mencapai 319,51 juta perjalanan. Angka ini meningkat sebesar 13,14 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” kata Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti melalui keterangan tertulis, Senin (4/5/2026).

Secara bulanan, jumlah perjalanan wisnus pada bulan Maret 2026 mencapai 126,34 juta perjalanan. Angka ini naik 38,63 persen dibandingkan Februari 2026 (m-to-m) dan meningkat 42,10 persen dibandingkan Maret 2025 (y-on-y).

Amalia menjelaskan, kenaikan tersebut sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat selama periode Lebaran 2026. Pemerintah sebelumnya menetapkan Hari Raya Idul Fitri 1447 H jatuh pada 21 Maret 2026.

Pada periode arus mudik (H-8 hingga H+2), mobilitas keberangkatan wisnus mencapai 62,84 juta pergerakan, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebesar 57,57 juta pergerakan. Sementara itu, pada periode arus balik (H+3 hingga H+10), mobilitas kepulangan wisnus tercatat mencapai 53,85 juta pergerakan, meningkat dibandingkan 48,47 juta pergerakan pada 2025.

Sinyal positif tidak hanya datang dari wisatawan dalam negeri. Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung di awal tahun tidak kalah menjanjikan. Angka kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia pada Maret 2026 mencapai 1,09 juta kunjungan, atau naik 10,5 persen dibanding Maret 2025.

“Rata-rata pengeluaran wisman per kunjungan pada triwiulan I 2026 mencapai USD1.345,61, dengan rata-rata lama tinggal 10,84 malam,” jelas Amalia.

Secara kumulatif, pada periode Januari-Maret 2026, jumlah kunjungan wisman mencapai 3,44 juta kunjungan, atau sekitar 8,62 persen lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun 2025. Berdasarkan kebangsaan, wisman berkebangsaan Malaysia masih menduduki peringkat pertama yang berkunjung ke Indonesia pada Maret 2026, sebesar 186,53 ribu kunjungan (17,14 persen), diikuti oleh Australia 130,72 ribu kunjungan (12,01 persen), dan Singapura 102,82 ribu kunjungan (9,45 persen).

BPS juga mencatat adanya kenaikan wisatawan berkebangsaan India yang berkunjung ke Indonesia, khususnya Bali. Jumlah kunjungan wisatawan berkebangsaan India pada Januari-Maret 2026 tercatat 157,10 ribu kunjungan, naik 3,90 persen dibandingkan Januari-Maret 2025 (c-to-c).

Secara bulanan, jumlah kunjungan wisatawan berkebangsaan India mencapai 53,80 ribu kunjungan pada Maret 2026, naik 1,26 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Wisatawan tersebut rata-rata menghabiskan waktu di Indonesia selama 7,02 malam.

“Pada Maret 2026, total kunjungan wisatawan asal India ke Indonesia tercatat sejumlah 53,80 ribu kunjungan, dan sebagian besar masuk melalui bandar udara Ngurah Rai, sebesar 42,46 ribu kunjungan atau 78,92 persen dari total wisatawan asal India yang masuk ke Indonesia,” ujar Amalia.

Porsi wisatawan asal India pada Maret 2026 tercatat 4,94 persen dari seluruh wisatawan mancanegara ke Indonesia.

(Rahmat Fiansyah)

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kepemilikan rekening tabungan sejak dini dinilai berperan penting dalam membentuk orientasi pendidikan anak. Temuan ini menguatkan langkah Bank Mandiri yang terus memperluas inklusi keuangan pelajar melalui Tabungan Simpel sebagai bagian dari upaya membangun generasi berorientasi masa depan.

Penelitian William Elliott dari University of Kansas yang menganalisis data Panel Study of Income Dynamics sejak 1968 menunjukkan bahwa anak yang memiliki rekening tabungan khusus pendidikan memiliki peluang tiga kali lebih besar untuk mendaftar ke perguruan tinggi dan 2,5 kali lebih besar untuk menyelesaikan pendidikan tinggi dibandingkan mereka yang tidak memiliki rekening.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa dampak positif tabungan tidak semata ditentukan oleh besaran dana yang tersimpan, melainkan oleh keberadaan rekening itu sendiri. Rekening pertama dinilai mampu membentuk pola pikir, kebiasaan, dan orientasi masa depan anak sejak dini.

Pandangan itu sejalan dengan Teori Aset Sherraden (1991) yang menyebut kepemilikan aset finansial sejak dini dapat membentuk cara anak memandang dirinya serta meningkatkan keyakinan untuk mencapai tujuan jangka panjang.

Membawa semangat Hari Pendidikan Nasional, Bank Mandiri memosisikan diri sebagai enabler pembentukan generasi yang berorientasi masa depan. Melalui Tabungan Simpel, perseroan mendorong akselerasi inklusi keuangan pelajar secara terintegrasi, dengan menjadikan rekening pertama sebagai titik awal pembentukan kebiasaan finansial dan karakter jangka panjang.

Program Tabungan Simpel juga terhubung dengan literasi keuangan aplikatif, jaringan sekolah mitra di berbagai wilayah Indonesia, serta pendekatan berbasis riset agar setiap inisiatif berjalan relevan, terukur, dan berkelanjutan.

“Bank Mandiri meyakini bahwa literasi dan inklusi keuangan sejak dini merupakan fondasi penting dalam membentuk generasi yang adaptif dan berdaya saing, sehingga melalui Tabungan Simpel perseroan tidak hanya memperluas akses layanan keuangan bagi pelajar, tetapi juga menanamkan pola pikir finansial secara berkelanjutan sejak dini,” ujar Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista, dalam siaran pers, Minggu (3/5).

Hingga Desember 2025, jumlah rekening Tabungan Simpel Bank Mandiri mencapai 928 ribu rekening atau tumbuh 19,6 persen secara tahunan (year on year/YoY). Dalam periode 2021–2025, pertumbuhan rata-rata tercatat 117 ribu rekening per tahun dengan laju pertumbuhan 19,3 persen.

Tren itu berlanjut pada 2026. Hingga Maret, jumlah rekening Tabungan Simpel tercatat mencapai 997 ribu rekening atau sekitar 90 persen dari target 1,07 juta rekening. Total saldo tercatat Rp354 miliar, dengan rata-rata saldo Rp336 ribu per rekening, mencerminkan meningkatnya kesadaran menabung di kalangan pelajar.

Dari sisi demografi, Bank Mandiri menjangkau nasabah pelajar mulai dari jenjang TK hingga SMA. Mayoritas nasabah berasal dari jenjang SMA dengan proporsi 64 persen, menandakan fase tersebut menjadi momentum penting dalam pembentukan orientasi keuangan. Secara wilayah, Jawa Timur menjadi kontributor terbesar program ini.

Sebagai mitra strategis pemerintah, Bank Mandiri juga memperkuat akses keuangan dengan peningkatan literasi. Sepanjang 2025, perseroan menyelenggarakan program literasi keuangan di Universitas Musamus, Merauke dan Universitas Negeri Gorontalo yang menjangkau lebih dari 1.000 mahasiswa.

Pada 2026, program “Mandirian Mengajar” diperluas dan menjangkau hampir 10 ribu peserta lintas jenjang pendidikan. Program ini mencatat peningkatan pemahaman hingga 47 persen, menunjukkan efektivitas pendekatan edukasi yang konsisten dan terukur.

Komitmen Bank Mandiri juga diwujudkan melalui dukungan langsung terhadap fasilitas pendidikan. Perseroan merenovasi 27 sekolah di berbagai wilayah Indonesia, meliputi perbaikan sarana dasar seperti atap, lantai, dinding, pengecatan ruang kelas, sanitasi, hingga fasilitas belajar seperti papan tulis, meja, dan kursi.

Selain itu, Bank Mandiri menghadirkan Pojok Baca di 27 sekolah untuk mendorong minat literasi sejak dini. Dukungan terhadap akses pendidikan juga diperkuat melalui penyaluran 267 beasiswa bagi mahasiswa di Indonesia serta distribusi perlengkapan sekolah bagi pelajar.

Sepanjang Desember 2025 hingga Maret 2026, lebih dari 26 ribu paket tas sekolah telah disalurkan, termasuk untuk wilayah terdampak bencana di Sumatera, program Ramadan 2026, serta distribusi di wilayah operasional Bank Mandiri Bali & Nusa Tenggara.

Bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, Bank Mandiri kembali menargetkan penyaluran lebih dari 2.800 paket tas sekolah di 12 region, memperluas dukungan terhadap kesiapan belajar siswa di berbagai daerah.

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) meluncurkan layanan IDX Hotdesk sebagai bagian dari kelanjutan agenda reformasi pasar modal Indonesia.

IDX Hotdesk merupakan sarana komunikasi strategis yang mendorong keterlibatan aktif pelaku pasar dalam menyampaikan masukan kepada regulator guna mendukung pengembangan pasar modal Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing secara global.

Pelaksana Harian Sekretaris Perusahaan BEI Eko Susanto mengatakan layanan ini dihadirkan untuk mempermudah akses informasi dan konsultasi bagi seluruh pelaku pasar.

“Layanan ini dibuat sebagai upaya penguatan komitmen dalam membangun komunikasi yang terbuka, responsif, dan konstruktif dengan seluruh pemangku kepentingan, BEI memperkenalkan layanan IDX Hotdesk sebagai kanal komunikasi terintegrasi,” kata Eko dalam keterangan resminya dikutip Senin (4/5).

Pelaku pasar dapat mengirimkan keterlibatannya melalui surat elektronik (email) di hotdesk@idx.co.id.

Eko mengatakan, peluncuran IDX Hotdesk merupakan hasil kolaborasi antara BEI, KPEI, KSEI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memperkuat ekosistem pasar modal nasional.

Inisiatif ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan transparansi guna memperkuat kepercayaan investor, baik domestik maupun internasional.

BEI menyebut layanan ini mendapat dukungan penuh dari OJK dan menjadi bagian dari implementasi reformasi transparansi pasar modal yang telah dijalankan bersama self regulatory organization (SRO).

Hingga saat ini, OJK dan SRO telah menuntaskan empat agenda reformasi utama untuk memperkuat kredibilitas, akuntabilitas serta kepercayaan investor terhadap industri pasar modal Indonesia.

Keempat agenda tersebut meliputi penyediaan data kepemilikan saham di atas 1% kepada publik, pengumuman High Shareholding Concentration (HSC) yang dapat diakses melalui situs resmi BEI, penguatan granularitas klasifikasi investor dalam data KSEI dan peningkatan batas minimum free float menjadi 15% melalui penyesuaian Peraturan Bursa Nomor I-A beserta surat edaran penjelasannya.