Belum lama ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berdebat langsung dengan Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Hercules soal lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Tanah Abang.

Tahun lalu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan ormas yang sama, terkait dugaan pendudukan lahan negara di Tangerang Selatan, sementara Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyoroti adanya tindakan premanisme yang mengganggu pembangunan pabrik BYD di Indonesia.

Wakil Menteri Investasi Todotua Pasaribu pernah pula menyatakan bahwa praktik premanisme berkontribusi sekitar 15%-40% terhadap biaya investasi dan produksi. Pelakunya bukan cuma ormas, tetapi juga dari kalangan instansi pemerintah. Contohnya, Ketua Kadin Kota Cilegon Muhamad Salim yang terjerat kasus premanisme dan pemerasan Rp5 triliun pada proyek pabrik Chandra Asri Alkali di Cilegon.

Di peristiwa-peristiwa itu, respons pejabat publik cenderung seragam. Yaitu, “praktik premanisme tidak boleh terjadi lagi”, “ini negara hukum”, dan “negara tidak boleh kalah terhadap preman”. Namun, keresahan akan praktik premanisme tidak juga surut di banyak wilayah seperti di Batam, Kepulauan Riau.

Premanisme justru bereskalasi dan bertransformasi, membuatnya menjadi kian masuk ke area abu-abu. Pergeseran ini tidaklah terjadi di ruang hampa. Ketika negara lebih banyak meresponnya dengan pidato dan retorika, premanisme pun berkesempatan belajar untuk menyusup lebih dalam.

Akibatnya, yang kemudian menguat adalah apa yang bisa disebut sebagai “ekonomi gerilya”, khususnya di wilayah perkotaan. Ini adalah sistem perburuan rente melalui pemaksaan, penguasaan wilayah, serta eksploitasi celah hukum, dan bukan melalui aktivitas pasar yang sah namun mampu menyusup ke dalam ekonomi formal.

Namun, berbeda dengan premanisme rendahan, gejala baru ini membawa ciri tidak cuma berani menantang negara, tetapi juga bernegosiasi atau malah berkolaborasi dengan aparat negara. Ketika ada tekanan atau penertiban, sistem ini hanyalah meresponnya dengan melangkah mundur untuk kemudian muncul kembali dengan cara operasional yang semakin beragam dan baru.

Itulah sebabnya, ekonomi gerilya memiliki daya tahan yang kuat. Di baliknya, ada semacam kebutuhan struktural yang bukan semata-mata demi keserakahan. Kebutuhan ini muncul karena adanya kelemahan mendasar seperti lapangan kerja formal yang terbatas, ketimpangan ekonomi-sosial yang tinggi, dan lemahnya kehadiran negara.

Maka, ketika kelemahan-kelemahan struktural seperti itu kian menjadi, dengan sendirinya terciptalah lahan subur bagi berkembang biaknya ekonomi gerilya. Ambiguitas hukum pun menjadi senjata ekonomi gerilya untuk berani terang-terangan muncul di perdebatan legalitas formal.

Tidak aneh pula bila pencari kerja yang gagal memperoleh pekerjaan di sektor formal, mudah menjadi target rekrutmen ekonomi gerilya. Studi tentang informalitas di negara berkembang juga menunjukkan adanya korelasi antara kontraksi sektor formal dengan ekspansi ekonomi bayangan (shadow economy) (Schneider dan Enste, 2000).

Ketika PHK banyak terjadi dan penyerapan tenaga kerja melemah, gangguan terorganisasi terhadap dunia bisnis cenderung meroket. Soal tersebut, Apindo sudah lama mengeluhkannya dan meminta pemerintah untuk menaruh perhatian lebih serius terhadap persoalan ini. Bahkan, program-program bantuan sosial tak luput dari gangguan gerilya ini, berupa setoran kepada para pelaku ekonomi gerilya.

Perlambatan ekonomi sudah tentu membuat ekonomi gerilya makin mendapatkan tempat. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) baru-baru ini menyampaikan hasil survei mereka, yang menemukan bahwa 50% perusahaan tidak mempunyai rencana ekspansi dalam lima tahun ke depan, dan 67% tidak akan merekrut karyawan baru dalam lima tahun ke depan. Ini sinyal jelas yang harus disikapi secara serius.

Kemnaker juga mencatat, sepanjang kuartal pertama tahun ini, jumlah PHK sudah lebih dari 8.000 orang. Ribuan tenaga kerja di sektor padat karya terutama di Jabar dan Banten juga terancam PHK sebagai imbas dari konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Capaian pertumbuhan selama ini, di satu sisi diklaim stabil, tetapi lapangan kerja tidak bertambah secara memadai (jobless growth).

Tanpa ada ekspansi usaha di sektor formal, terlebih yang mampu menyerap banyak tenaga kerja, ekonomi gerilya bisa dilihat sebagai solusi. Namun ini bukanlah solusi yang diharapkan dan seharusnya tidak terus berlanjut. Justru sistem inilah yang harus tegas dihentikan karena terus menambah beban ekonomi. Target-target pertumbuhan, apalagi yang spektakuler, hanya akan menjadi monumen janji jika ekonomi gerilya tetap merajalela.

Di sinilah negara perlu langkah tegas sebagai titik balik menekan ekonomi gerilya demi memajukan sektor formal. Namun ini hanya mungkin jika negara juga bersih dari sulur-sulur ekonomi gerilya. Seperti sudah disebutkan di atas, sistem ekonomi gerilya bahkan bisa bernegosiasi dan berkolaborasi dengan aparat negara dan elit politik. Tepatnya, ekonomi gerilya ini dapat menumpang dan menjadi benalu melalui kebijakan publik sehingga skala rente dan dampak buruknya menjadi berlipat.

Persoalannya menjadi kian rumit ketika jaringan sulur ekonomi gerilya malah berawal dari dalam institusi negara itu sendiri. Kepentingannya tidaklah berbeda, yakni sama-sama berburu rente. Namun, ini berbeda dengan kepentingan pada level bawah yang cuma untuk sekadar bertahan hidup, tetapi justru demi terus memupuk sistem ekonomi gerilya untuk terus menghisap keuangan negara dan mencekik ekonomi nasional melalui tingginya biaya produksi dan investasi.

Pertanyaannya, akan adakah kemauan politik untuk memutus jalinan sulur antara kekuasaan dan ekonomi gerilya ini? Jelaslah, pernyataan “negara tidak boleh kalah” tidaklah cukup. Yang dibutuhkan setidaknya adalah perluasan lapangan kerja formal secara terukur dan rasional, bukan sebatas target pertumbuhan agregat semata.

Selain itu, perlu pula hadirnya sistem pengawasan publik terhadap aparatur negara yang berkolaborasi dengan ekonomi gerilya. Sudah tentu pula, celah-celah pemerasan seperti dalam perizinan, harus ditutup. Langkah-langkah ini harus berjalan bersamaan agar upaya menekan ekonomi gerilya tidak justru mendorongnya makin masuk ke institusi negara.

NEW YORK, KOMPAS.com - Harga emas dunia menguat pada akhir perdagangan Rabu (22/4/2026) waktu setempat atau Kamis (23/4/2026) pagi WIB, setelah sempat menyentuh level terendah dalam lebih dari sepekan pada perdagangan hari sebelumnya.

Kenaikan ini didorong aksi berburu harga murah (bargain hunting) oleh investor, di tengah perhatian pasar terhadap potensi kelanjutan pembicaraan damai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.

Mengutip Reuters, harga emas di pasar spot naik 0,5 persen menjadi 4.735,65 dollar AS per ons, setelah sempat menguat hingga 1 persen di awal sesi perdagangan.

Pada Selasa (21/4/2026), emas sempat mencatat penurunan harian terbesar sejak 26 Maret.

Sementara itu, harga emas berjangka AS untuk pengiriman Juni ditutup naik 0,7 persen ke level 4.753,00 dollar AS per ons.

Analis senior Kitco Metals, Jim Wyckoff, mengatakan kenaikan harga emas dipicu aksi beli setelah penurunan tajam pada sesi sebelumnya.

Ia bilang, persepsi berburu harga murah terlihat jelas di pasar logam mulia.

“Aksi beli yang dirasakan setelah kerugian hari Selasa juga terlihat di pasar logam mulia (baik emas maupun perak),” kata dia.

Dari sisi geopolitik, ketegangan di kawasan Timur Tengah masih menjadi perhatian.

Iran dilaporkan menyita dua kapal di Selat Hormuz pada Rabu, sementara Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa blokade terhadap Iran akan tetap berlanjut.

Namun demikian, belum ada tanda-tanda dimulainya kembali pembicaraan damai antara kedua negara tersebut.

Ketegangan juga terjadi di kawasan lain, di mana gencatan senjata antara Israel dan Lebanon mendapat tekanan setelah sedikitnya tiga orang tewas akibat serangan drone Israel di Lebanon.

“Harga emas sedikit membaik dengan harapan bahwa masalah Selat Hormuz akan terselesaikan setelah pernyataan Donald Trump. Tetapi situasinya tetap sangat genting dan tidak pasti,” kata Kepala strategi komoditas global TD Securities, Bart Melek.

JAMEJAMONLINE/EBRAHIM NOROOZI via AFP Personel Angkatan Laut Iran saat melakukan latihan militer Velayat-90 di Selat Hormuz pada 1 Januari 2012.

Secara keseluruhan, harga emas telah turun sekitar 11 persen sejak perang antara AS dan Israel melawan Iran dimulai pada 28 Februari 2026.

Kenaikan harga minyak selama konflik turut memicu kekhawatiran inflasi, yang berpotensi membuat bank-bank sentral mempertahankan suku bunga tinggi dalam jangka waktu lebih lama.

Meski emas dikenal sebagai aset lindung nilai terhadap inflasi, suku bunga tinggi cenderung mengurangi daya tarik logam mulia karena tidak memberikan imbal hasil.

Calon Ketua Federal Reserve, Kevin Warsh, menyatakan tidak memberikan janji kepada Presiden Trump terkait pemangkasan suku bunga.

Ia juga menegaskan komitmennya untuk tetap independen dari Gedung Putih.

Adapun untuk harga logam mulia lainnya turut menguat.

Harga perak naik 1,4 persen menjadi 77,80 dollar AS per ons, platinum menguat 2,1 persen ke level 2.079,80 dollar AS, dan paladium naik 1,3 persen menjadi 1.553,43 dollar AS per ons.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Logisticsplus International Tbk. (LOPI) bersiap menambah modal melalui skema private placementhingga 10% dari modal disetor, langkah yang berisiko menimbulkan dilusi kepemilikan di tengah kebutuhan pendanaan ekspansi.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (23/4/2026), rencana tersebut akan ditempuh melalui penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 110 juta saham baru bernominal Rp25 per saham.

Aksi korporasi ini masih menunggu persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan pada 2 Juni 2026.

Langkah ini dilakukan mengacu pada ketentuan POJK 14/2019 yang memperbolehkan emiten menerbitkan saham baru maksimal 10% dari total modal disetor tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham lama.

Manajemen LOPI mengatakan saham baru yang diterbitkan akan memiliki nilai nominal yang sama dengan saham yang telah beredar. Namun, harga pelaksanaan nantinya akan ditentukan dengan mempertimbangkan ketentuan pasar modal yang berlaku.

Aksi ini menjadi bagian dari strategi pendanaan perseroan yang bergerak di bidang jasa pengurusan transportasi atau freight forwarding.

LOPI selama ini mengandalkan layanan transportasi darat, laut, dan udara, termasuk pengiriman special cargo dan heavy lifting untuk sektor kesehatan serta minyak dan gas.

Meski demikian, skema PMTHMETD berisiko menimbulkan dampak dilusi bagi pemegang saham eksisting karena tidak adanya hak untuk mempertahankan porsi kepemilikan.

Adapun, risiko ini menjadi salah satu pertimbangan utama yang harus dicermati investor sebelum menyetujui aksi korporasi tersebut.

LOPI menegaskan pelaksanaan PMTHMETD akan mengikuti seluruh ketentuan regulasi yang berlaku serta membutuhkan persetujuan RUPSLB sebagai syarat utama realisasi aksi tersebut.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

HOUSTON, KOMPAS.com - Harga minyak dunia melonjak lebih dari 3 dollar AS per barrel pada akhir perdagangan Rabu (22/4/2026) waktu setempat atau Kamis (23/4/2026) pagi WIB, didorong penurunan tak terduga stok bahan bakar di Amerika Serikat (AS) serta laporan serangan terhadap kapal di Selat Hormuz.

Mengutip Reuters, harga minyak mentah Brent ditutup naik 3,43 dollar AS atau 3,48 persen ke level 101,91 dollar AS per barrel.

Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) menguat 3,29 dollar AS atau 3,67 persen menjadi 92,96 dollar AS per barrel.

Kedua acuan harga minyak global tersebut juga telah naik sekitar 3 persen pada perdagangan sehari sebelumnya.

Kenaikan harga terjadi setelah data pemerintah AS menunjukkan penurunan stok bensin dan distilat yang tidak terduga.

Badan Informasi Energi AS (EIA) melaporkan, pada pekan yang berakhir 17 April 2026, persediaan minyak mentah naik 1,9 juta barrel menjadi 465,7 juta barrel.

Namun, stok bensin turun 4,6 juta barrel menjadi 228,4 juta barrel, lebih besar dari perkiraan penurunan 1,5 juta barrel.

Sementara itu, stok distilat juga turun 3,4 juta barrel menjadi 108,1 juta barrel, dibandingkan ekspektasi penurunan sebesar 2,5 juta barrel.

Sementara di sisi geopolitik, ketegangan meningkat setelah sedikitnya tiga kapal kontainer dilaporkan terkena tembakan di Selat Hormuz pada Rabu kemarin.

Media Iran melaporkan bahwa angkatan laut Garda Revolusi Iran menyita dua kapal karena dugaan pelanggaran maritim dan memindahkannya ke wilayah Iran.

Selat Hormuz sendiri merupakan jalur vital yang sebelumnya mengalirkan sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas alam cair dunia, sehingga gangguan di kawasan tersebut memicu kekhawatiran pasar energi global.

Presiden AS Donald Trump sebelumnya menyatakan akan memperpanjang gencatan senjata dengan Iran tanpa batas waktu, beberapa jam sebelum masa berlaku kesepakatan kedua negara berakhir.

Namun, langkah ini dinilai sepihak karena belum ada kepastian persetujuan dari Iran maupun sekutu AS, Israel.

Ketua parlemen Iran sekaligus negosiator utama, Mohammad Baqer Qalibaf, menegaskan bahwa gencatan senjata hanya masuk akal jika tidak disertai pelanggaran.

"Gencatan senjata penuh hanya masuk akal jika tidak dilanggar oleh blokade AS terhadap pelabuhan Iran," ujar Qalibaf.

Ia juga menambahkan bahwa pembukaan kembali Selat Hormuz tidak mungkin dilakukan jika pelanggaran tersebut terus terjadi, yang ia sebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap gencatan senjata.

Di kawasan lain, konflik juga memanas setelah serangan Israel di Lebanon selatan dilaporkan menewaskan sedikitnya empat orang.

Kelompok Hezbollah mengaku meluncurkan drone serangan ke pasukan Israel, meningkatkan ketegangan di tengah gencatan senjata yang rapuh.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga saham PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) tercatat menguat selama dua hari perdagangan berturut-turut di Bursa Efek Indonesia. Kenaikan tersebut terjadi di tengah beredarnya berbagai spekulasi di kalangan pelaku pasar terkait prospek perseroan.

Harga saham BDMN naik menjadi Rp3.850 pada penutupan perdagangan kemarin (22/4/2026). Level ini mencerminkan penguatan 55,24% dalam sepekan terakhir dengan dua hari di antaranya mencatatkan auto rejection atas (ARA).

Menanggapi hal itu, Chief Strategy Officer Bank Danamon Reza Iskandar Sardjono menyebut manajemen tidak memberikan tanggapan atas rumor yang beredar di pasar.

“Kami tidak dapat berkomentar terhadap rumor atau spekulasi,” ujar Reza, dikutip Kamis (23/4/2026).

Dia menjelaskan, pergerakan harga saham Danamon di pasar modal sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme pasar, khususnya interaksi antara permintaan dan penawaran investor, yang berada di luar kendali perseroan.

Menurut Reza, perusahaan tetap berfokus pada pengelolaan kegiatan usaha sesuai dengan prioritas strategis yang telah ditetapkan. Danamon menempatkan upaya penguatan layanan dan solusi finansial bagi nasabah sebagai agenda utama bisnis.

Selain itu, perseroan juga berkomitmen untuk terus berkontribusi terhadap pertumbuhan industri jasa keuangan serta mendukung perkembangan perekonomian nasional.

Sementara itu, rumor pasar yang beredar mencakup merger antara entitas induk usaha yakni cabang MUFG. Penggabungan ini akan membawa Bank Danamon menjadi salah satu yang terbesar. Pasalnya, per Februari 2025, aset cabang MUFG di Indonesia mencapai Rp209,75 triliun.

Walau bukan periode yang sama, sebagai perbandingan total aset Danamon per akhir 2025 mencapai Rp275,71 triliun sehingga menciptakan entitas gabungan dengan aset hampir Rp500 triliun. Melewati CIMB Niaga yang saat ini menjadi bank swasta terbesar kedua di Tanah Air.

Rumor lain menyebutkan, entitas induk Bank Danamon yakni MUFG kembali berminat mengakuisisi Bank Panin (PNBN) dan akan dileburkan ke BDMN mengingat kebijakan kepemilikan tunggal perbankan Indonesia.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

IDXChannel - PT Logisticsplus International Tbk (LOPI) mengumumkan rencana penambahan modal dengan skema rights issue dan private placement sekaligus.

Melalui rights issue atau Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHETD), LOPI berencana menerbitkan sebanyak 1,4 miliar saham baru dengan nilai nominal Rp25 per saham.

Jumlah tersebut setara dengan 127,27 persen dari total saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Seiring penerbitan saham baru tersebut, pemegang saham eksisting berpotensi mengalami dilusi kepemilikan hingga maksimum 19,37 persen apabila tidak melaksanakan haknya.

Selain itu, perseroan juga akan melakukan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) atau private placement dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 110 juta saham baru.

Jumlah ini setara 10 persen dari total saham yang telah ditempatkan dan disetor, dengan nilai nominal yang sama yakni Rp25 per saham.

Manajemen LOPI menyebut, kombinasi rights issue dan private placement dapat memperbaiki kondisi keuangan, memperkuat struktur permodalan, serta meningkatkan likuiditas saham melalui penambahan jumlah saham beredar di pasar.

Untuk merealisasikan rencana tersebut, perseroan akan meminta persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang dijadwalkan berlangsung pada 2 Juni 2026.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA — Gangguan kesehatan mental dapat mempengaruhi emosi, pola pikir, dan hubungan sosial seseorang, salah satunya pada Borderline Personality Disorder (BPD) yang ditandai dengan ketidakstabilan emosi dan relasi interpersonal.

BPD termasuk kondisi kesehatan mental yang mempengaruhi cara seseorang mengelola emosi, memandang diri sendiri, dan membangun hubungan dengan orang lain. Kondisi ini membuat emosi menjadi sangat intens, berubah cepat, dan sering sulit dikendalikan.

Dalam kehidupan sehari-hari, BPD dapat berdampak pada hubungan sosial, pekerjaan, hingga cara seseorang mengambil keputusan. Banyak penderita juga mengalami ketakutan berlebihan akan ditinggalkan serta kesulitan menjaga hubungan yang stabil.

Direktur Developmental Psychopathology Lab, Carla Sharp, menjelaskan bahwa BPD merupakan bagian dari gangguan kepribadian yang berkaitan erat dengan kemampuan seseorang dalam mengatur emosi dan relasi sosial.

“Orang dengan BPD mengalami periode emosi yang sangat intens dan sering kali sulit dikendalikan setelah adanya pemicu. Kondisi ini dapat mempengaruhi cara seseorang memandang dirinya sendiri dan mengganggu hubungan,” ujar dikutip dari American Psychology Association, Rabu (22/4/2026).

Dia menambahkan bahwa dalam perkembangan ilmu psikologi modern, BPD tidak lagi dipahami sebagai kategori yang kaku, melainkan berada dalam spektrum kemampuan pengaturan diri seseorang. Pendekatan ini melihat kondisi kepribadian sebagai dimensi, bukan sekadar label.

Perubahan pendekatan tersebut juga muncul karena banyak kasus BPD yang tumpang tindih dengan gangguan lain seperti depresi dan kecemasan. Hal ini membuat diagnosis dan penanganan perlu dilakukan secara lebih menyeluruh.

BPD ditandai dengan pola hubungan yang tidak stabil, impulsivitas, serta citra diri yang negatif. Penderita juga sering mengalami perubahan emosi yang cepat dan ekstrem.

Kondisi ini dapat terlihat dari berbagai tanda yang muncul dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam cara seseorang berhubungan dengan orang lain dan mengelola emosinya.

Berikut gejala yang muncul pada BPD:
- Ketakutan berlebihan akan ditinggalkan
- Hubungan interpersonal yang tidak stabil
- Emosi yang berubah cepat dan intens
- Perilaku impulsif tanpa mempertimbangkan risiko

Selain itu, BPD dapat mempengaruhi cara seseorang melihat dirinya sendiri dan orang lain. Dalam beberapa kondisi, penderita bisa melakukan tindakan impulsif seperti menyakiti diri sendiri atau mengambil keputusan berisiko tanpa mempertimbangkan akibatnya.

Carla Sharp menegaskan bahwa kondisi ini dapat ditangani dengan terapi yang tepat sehingga penderita BPD dapat belajar mengelola emosi dan menjalani hidup yang lebih stabil.

“Orang dengan BPD mengalami periode emosi yang sangat intens dan sering kali sulit dikendalikan setelah adanya pemicu. Kondisi ini dapat memengaruhi cara seseorang memandang dirinya sendiri dan mengganggu hubungan,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengingatkan pentingnya penguatan tata kelola pelibatan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) agar tidak menimbulkan masalah baru. Menurut dia, secara teori pelibatan desa memang dapat meningkatkan akurasi penyaluran karena lebih memahami kondisi warganya.

“Namun, kalau tata kelolanya lemah, justru membuka ruang patronase, di mana akses bansos bergantung pada kedekatan, bukan kebutuhan,” ujar Yusuf di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Ia juga menyoroti adanya potensi konflik kepentingan dalam skema tersebut, terutama jika penerima bansos juga terlibat sebagai pengelola atau pekerja di koperasi yang menyalurkan bansos.

“Kalau penerima bansos juga menjadi bagian dari pengelola atau pekerja di koperasi yang menyalurkan, batas antara penerima dan penyalur jadi kabur. Ini berisiko,” katanya.

Menurut dia, dalam praktik perlindungan sosial, pemisahan peran antara pihak penyalur dan penerima merupakan prinsip penting untuk menjaga akuntabilitas. Agar penyaluran bansos tetap tepat sasaran, Yusuf menekankan sejumlah prasyarat yang perlu dipenuhi.

Pertama, data penerima harus terhubung dengan sistem pusat dan diperbarui secara berkala, bukan hanya mengandalkan daftar statis di tingkat lokal.

Kedua, mekanisme penyaluran sebaiknya dilakukan secara non-tunai agar dapat ditelusuri.

Ketiga, perlu disediakan kanal pengaduan yang independen dan tidak bergantung pada struktur koperasi atau pemerintah desa, sehingga masyarakat memiliki ruang aman untuk menyampaikan keluhan.

Selain itu, ia menilai implementasi kebijakan sebaiknya tidak dilakukan secara langsung dalam skala besar.

“Perlu uji coba dan evaluasi terlebih dahulu sebelum diperluas,” ujar Yusuf.

Pemerintah menyatakan bahwa Kopdes Merah Putih merupakan bagian dari infrastruktur negara yang dirancang untuk memperkuat akses ekonomi masyarakat.

Koperasi desa akan berperan sebagai offtaker hasil pertanian, stabilisator harga, distributor barang strategis, penyalur bantuan sosial, sekaligus penyedia layanan keuangan dengan kredit berbunga 6 persen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa jalan tol mencuat dalam beberapa hari terakhir setelah muncul dalam dokumen perencanaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Pemerintah menegaskan kebijakan tersebut belum berlaku dan masih dalam tahap kajian.

Isu ini bermula dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) DJP 2025-2029 yang memuat agenda perluasan basis pajak untuk mendukung penerimaan negara ke depan.

Dikonfirmasi Kompas.com, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menjelaskan, pencantuman PPN jalan tol dalam dokumen tersebut merupakan bagian dari arah kebijakan jangka menengah, bukan kebijakan yang sudah ditetapkan.

“Perlu kami sampaikan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-252/PJ/2025 merupakan dokumen perencanaan strategis Direktorat Jenderal Pajak tahun 2025–2029 yang memuat arah kebijakan jangka menengah, termasuk agenda perluasan basis pajak dalam rangka menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan berkelanjutan,” ujar Inge kepada Kompas.com, Selasa (21/4/2026).

Masih Tahap Perencanaan, Belum Berlaku

Seiring munculnya kekhawatiran publik, DJP menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur pengenaan PPN atas jasa jalan tol.

“Sampai dengan saat ini, belum terdapat regulasi yang mengatur pengenaan PPN atas jasa jalan tol, sehingga belum ada perubahan perlakuan perpajakan yang diterapkan kepada masyarakat,” jelas Inge.

Ia menambahkan, rencana tersebut bertujuan memperluas basis pajak secara proporsional, menjaga kesetaraan perlakuan antar sektor jasa, serta mendukung keberlanjutan fiskal, termasuk pembiayaan infrastruktur.

Namun, jika kebijakan tersebut akan diformalkan, pemerintah memastikan akan melalui proses panjang, mulai dari kajian mendalam hingga koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

“Adapun mengenai mekanisme pemungutannya, apabila kebijakan ini akan diformalkan, tentu akan melalui proses yang komprehensif dan berhati-hati, termasuk kajian mendalam, koordinasi lintas kementerian/lembaga, serta mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat, dunia usaha, dan sektor transportasi secara luas,” ujar Inge.

KOMPAS.com/DEBRINATA RIZKY Pajak jalan tol ternyata merupajan wacana lama, di mana penerapan PPN jalan tol hampir diberlakukan pada 2015.

Respons Purbaya: Harus Dikaji BKF

Sehari setelah penjelasan DJP, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons isu tersebut.

Ia mengaku belum mengetahui secara perinci wacana perluasan pajak yang mencakup jalan tol tersebut.

"Kalau saya enggak tahu, kan menterinya saya. Entar saya beresin deh. Itu harusnya dianalisa dulu oleh Badan Kebijakan Fiskal, saya enggak tahu sudah ada apa belum. Tapi sekarang katanya tiba-tiba ada banyak isu pajak apa penambahan pajak sana-sini, saya belum baca nanti saya lihat," ujar Purbaya usai Simposium PT SMI 2026 di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Ia juga menegaskan belum menerima laporan terkait rencana tersebut saat pertama kali diumumkan.

"Paling enggak pada waktu dia ngumumkan dia belum ngasih tahu saya," tegasnya.

Purbaya menekankan, setiap kebijakan perpajakan harus melalui kajian matang oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) sebelum diputuskan, mengingat dampaknya yang luas terhadap masyarakat dan dunia usaha.

DJP Rencana PPN Jalan Tol atau pajak jalan tol.

Arah Kebijakan Jangka Menengah

DJP sebelumnya menegaskan bahwa perluasan basis pajak merupakan bagian dari strategi jangka menengah untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Selain itu, pemerintah juga memastikan setiap kebijakan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat serta prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemudahan administrasi.

Dengan demikian, hingga saat ini wacana PPN jalan tol masih berada pada tahap perencanaan dan kajian, serta belum menjadi kebijakan yang akan diterapkan dalam waktu dekat.

Pemerintah menaikkan harga daging sapi dan kerbau di tingkat produsen imbas perang Timur Tengah.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan kondisi geopolitik tersebut memang berdampak pada semua komoditas impor, termasuk sapi dan kerbau.

Zulhas mengumumkan Harga Acuan Penjualan (HAP) bobot sapi hidup naik Rp1.000 dari Rp58 ribu menjadi Rp59 ribu per kilogram (kg). Sementara, HAP bobot kerbau naik sebesar Rp10 ribu, dariRp80 ribu menjadi Rp90 ribu per kg.

"Ini dari harga eceran (bobot kerbau) tertinggi Rp80 ribuan. Ini berubah menjadi harga HAP tertinggi ya. Jadi bisa di bawah itu, itu Rp90 ribuan," kata Zulhas usai rapat di kantornya, Rabu (22/4).

Zulhas yakin kenaikan harga daging di level produsen ini tidak akan mengubah harga daging, terutama sapi di pasar. Sebab, kenaikannya cuma Rp1.000 per kg.

Menurut Zulhas, saat ini harga daging sapi di pasar masih stabil di kisaran Rp130 ribu hingga Rp140 ribu per kg. Masih sesuai dengan batas yang ditetapkan pemerintah.

"Misalnya harga di pasar, harga daging sapi itu kan antara Rp130 ribu, maksimal Rp 140ribu, masih dalam kisaran HET. Jadi itu masih tidak ada perubahan apapun," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi akan melakukan melakukan pertemuan dengan Wikimedia Foundation pada hari ini (23/4). Pertemuan ini akan menentukan nasib Wikimedia Foundation di Indonesia.

“Akan ada pertemuan besok (23/4), akan ada pemanggilan. Nanti kami kabaru update-nya,” kata Menteri Komdigi Meutya Hafid saat menjawab pertanyaan terkait perkembangan usai Wikimedia diberikan ultimatum dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Komdigi, Rabu (22/4).

Saat ini Kementerian Komdigi masih memblokir fitur login pada subdomain auth.wikimedia.org. Pemerintah menyatakan akses layanan Wikimedia bisa normal kembali setelah proses pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik atau PSE Lingkup Privat selesai diverifikasi.

Wikimedia Foundation adalah organisasi nirlaba internasional yang berpusat di Amerika Serikat, yang mengelola dan mendukung Wikipedia dan berbagai proyek pengetahuan bebas lainnya seperti Wikimedia Commons, Wiktionary, Wikidata.

Fitur login Wikimedia adalah sistem autentikasi akun pengguna di platform Wikimedia. Ini menjadi tempat masuk ke akun Wikipedia maupun proyek Wikimedia lainnya, yang digunakan oleh editor ataupun kontributor untuk login.

Namun, Wikimedia tidak kunjung menyelesaikan registrasi PSE lingkup privat tersebut. Kementerian Komdigi mengancam akan memblokir Wikimedia Foundation yang beroperasi di wilayah Indonesia, jika dalam tujuh hari kerja tidak mendaftar PSE.

“Blokir ini termasuk ekosistem ensiklopedia online Wikipedia Indonesia dan Wikimedia Commons,” Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi Alexander Sabar dalam pernyataan tertulis, Rabu (15/4).

Ultimatum terakhir ini diberikan pada 15 April 2026. Itu berarti tenggat waktu bagi Wikimedia untuk mengajukan PSE lingkup privat akan berakhir besok (24/4).

Ia menjelaskan ultimatum ini diberikan karena institusi ini sudah memberikan waktu perpanjangan atas permintaan Wikimedia untuk mendaftar PSE sejak 2025.

Pemberitahuan tersebut diberikan Kemkomdigi kepada Wikimedia Foundation sejak 14 November 2025 agar melakukan pendaftaran sebagai PSE Lingkup Privat sesuai dengan aturan yang berlaku.

Alexander menyatakan Kementerian Komdigi tak akan segan memberikan sanksi. Hal ini mengingat Wikimedia juga sudah diberi batas waktu yang cukup panjang. Berikut lini masa evaluasi kepatuhan PSE Wikimedia Foundation:

• 14 November 2025 : Kemkomdigi mengirimkan notifikasi awal mengenai kewajiban pendaftaran PSE Lingkup Privat
• 21 November 2025 : Wikimedia meminta perpanjangan waktu, Kemkomdigi memenuhi permintaan tersebut
• 1 Desember 2025 : Wikimedia kembali meminta perpanjangan waktu, Kemkomdigi memenuhi permintaan tersebut
• 6 Januari 2026 : Wikimedia Kembali meminta perpanjangan waktu, dengan batas waktu final pada 20 Januari 2026
• 28 Januari 2026 : Batas Waktu Final diingkari Wikimedia, Kemkomdigi kirimkan surat pemberitahuan rencana blokir 28 Januari 2026
• 25 Februari 2026 : Pada kurun waktu ini, Wikimedia Foundation kembali tidak memberikan tanggapan atas rencana pemblokiran
• 25 Februari 2026 : Pemblokiran terbatas pada tautan auth.wikimedia.org
• 7 April 2026 : Kemkomdigi mengundang Wikimedia untuk rapat pembahasan pendaftaran PSE
• 9 April 2026 : Wikimedia sampaikan tidak memiliki perwakilan di Indonesia
• 13 April 2026 : Wikimedia masih belum mendaftar PSE Lingkup Privat
• 15 April 2026 : Kementerian Komdigi memberikan waktu perpanjangan waktu terakhir yaitu selama tujuh hari. Apabila tidak mendaftar akan diblokir

“Jika masih belum ada kepatuhan terhadap hukum di Indonesia maka kami akan mengambil langkah tegas berupa pemblokiran,” katanya.

Deteksi Konten Berbau Judi

Wikimedia Commons saat ini sudah bisa diakses sejak 25 Maret 2026. Namun pemerintah masih memblokir fitur login pada subdomain auth.wikimedia.org.

Alexander menjelaskan menjelaskan akses domain commons.wikimedia.org sempat dibatasi, imbas mekanisme pengendalian konten atas indikasi temuan konten bermuatan perjudian.

“Sehingga sistem memasukkan Wikimedia Commons ke dalam kategori penanganan,” kata Alexander dalam keterangan pers, Jumat (27/3).

Deteksi pengendalian konten ini, kata Alexander, bersifat preventif. Dalam kondisi tertentu dapat menghasilkan false positive terhadap situs yang bersifat netral dan memiliki fungsi edukatif.

Alexander mengatakan kejadian itu bisa dicegah apabila Wikimedia telah masuk daftar putih. Namun, karena perusahaan belum menyelesaikan proses registrasi sebagai PSE lingkup privat di Indonesia, Wikimedia Commons belum masuk kategori whitelist dalam sistem pemblokiran.

Komdigi juga telah melakukan audit terhadap sistem serta koordinasi teknis internal tim pengendalian untuk memastikan evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan mekanisme kerja untuk meningkatkan akurasi atas deteksi konten negatif.

Bisnis.com, JAKARTA — Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Permata Tbk. (BNLI) menyatakan bahwa fokus utama perseroan saat ini adalah memperkuat neraca keuangan dan bisnis model, sebelum nantinya memisahkan diri dari Permata Bank.

Direktur Keuangan dan Unit Usaha Syariah Permata Bank Rudy Basyir Ahmad menyampaikan, apabila aset UUS Permata Bank tumbuh secara sehat dan berkelanjutan serta mencapai batas ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tentu kewajiban spin-off akan direalisasikan oleh perseroan.

“Harapannya ketika kita sudah mendekati aset di Rp50 triliun ya tentunya kita akan siap memenuhi requirement spin-off dari OJK,” kata Rudy di sela-sela agenda Media Briefing ‘Syariah untuk Semua’ di Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026).

Untuk memperkuat neraca keuangan dan bisnis model UUS Permata Bank, Rudy menuturkan bahwa perseroan akan fokus pada segmen-segmen potensial seperti retail, UKM, maupun komersial.

Salah satu strateginya, lanjut dia, adalah dengan mengedukasi dan meningkatkan inklusi syariah di masyarakat, termasuk juga inklusi terhadap produk-produk keuangan syariah di Permata Bank itu sendiri.

Selain itu, memperluas produk-produk UUS Permata Bank turut menjadi fokus perseroan ke depannya. Langkah ini diharapkan dapat memberikan manfaat sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat luas di semua segmen.

“Ini yang kita harus perkuat bagaimana supaya bisa lebih di-diversifikasi dari sisi pembiayaan, juga kuat di commercial, kuat di SME, dan juga kuat di retail di luar mortgage,” tuturnya.

Rudy menambahkan, proses spin-off tentunya akan sangat bergantung pada situasi kondisi ekonomi saat itu. Jika kondisi ekonomi tidak cukup baik, tentu harapan menjadi Bank Umum Syariah (BUS) perlu dipertimbangkan dengan hati-hati.

“Tergantung juga situasi kondisi ekonomi, bisa kita tumbuhnya cepat, bisa juga kita harus lebih berhati-hati. Jadi ini semua akan disesuaikan. Yang penting yang kita harus pastikan adalah bagaimana kita tumbuh sustainable, berkelanjutan,” ungkapnya.

Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan, total aset UUS Permata Bank per Desember 2025 mencapai Rp36,81 triliun. Nilai tersebut turun tipis 1,58% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan posisi Desember 2024 yang sebesar Rp37,40 triliun.

Untuk diketahui, OJK mewajibkan Bank Umum Konvensional (BUK) yang memiliki UUS dengan nilai aset telah mencapai 50% dari total aset induknya dan/atau memiliki aset minimal Rp50 triliun memisahkan UUS tersebut menjadi entitas tersendiri.

Pemisahan itu harus dilakukan melalui tahapan tertentu dengan tetap memperhatikan kinerja industri jasa keuangan yang efisien, sehat, dan berkelanjutan. Kewajiban tersebut telah diatur melalui Peraturan OJK (POJK) No.12/2023 tentang Unit Usaha Syariah.