Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) masih mengkaji kebijakan lanjutan bagi penyelenggara sistem elektronik (PSE) yang belum menyelesaikan penilaian mandiri implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) hingga tenggat 6 Juni 2026.

Analis Kebijakan Madya sekaligus Ketua Tim Hukum & Kerja Sama Setditjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi Nanci Laura Sitinjak mengatakan pemerintah memahami implementasi regulasi baru tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, khususnya bagi platform digital yang wajib melakukan penyesuaian sistem dan penilaian risiko.

Menurut dia, proses penilaian mandiri yang harus dilakukan platform memang cukup kompleks lantaran banyaknya indikator yang perlu dipenuhi dan dinilai secara internal oleh masing-masing perusahaan.

“Namun kami terus membangun komunikasi, terus kami membangun kolaborasi agar bagaimana [terutama] kedelapan platform bisa on progress dalam melakukan penilaian mandirinya,” kata Nanci dalam Bisnis Indonesia Forum Beyond Regulation: Masa Depan Pelindungan Anak di Ruang Digital di Kantor Bisnis Indonesia pada Rabu (20/5/2025).

Adapun delapan platform yang saat ini masuk kategori profil risiko tinggi yakni TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, Roblox, dan YouTube.

Kedelapan platform tersebut diwajibkan menonaktifkan akun anak di bawah usia 16 tahun apabila tetap berada pada kategori risiko tinggi. Namun, status itu masih dapat turun menjadi profil risiko sedang atau rendah apabila hasil penilaian mandiri dan evaluasi Komdigi dinilai memenuhi ketentuan perlindungan anak.

Mekanisme PP Tunas dimulai dari proses penilaian mandiri yang dilakukan platform digital. Seluruh dokumen dan hasil penilaian kemudian diserahkan kepada Komdigi untuk diverifikasi dan dievaluasi lebih lanjut. Apabila hasil evaluasi menunjukkan profil risiko rendah, platform dapat tetap diakses anak. Namun, apabila belum memenuhi standar, platform diwajibkan melakukan penyesuaian agar lebih ramah anak sebelum memperoleh persetujuan.

Nanci mengatakan hingga saat ini belum ada platform yang menyatakan akan mundur dari tenggat pelaksanaan pada 6 Juni 2026. Komdigi juga terus memantau perkembangan dan progres masing-masing platform secara berkala.

“Dalam perjalanan memang mereka [delapan platform] belum ada yang menyatakan akan mundur dari tanggal 6 Juni, semua masih siap-siap seperti itu,” kata Nanci.

Meski demikian, Komdigi belum memutuskan bentuk kebijakan maupun penindakan apabila terdapat platform yang belum menyelesaikan penilaian mandiri setelah tenggat waktu tersebut.

Pemerintah saat ini lebih mengedepankan pendekatan kolaboratif sambil terus mendorong platform untuk menyelesaikan proses penilaian mandiri. Komdigi juga tengah menyiapkan panduan teknis dengan bahasa yang lebih sederhana agar lebih mudah dipahami pelaku platform digital.

Selain itu, Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital terus meminta pembaruan progres dari masing-masing platform, termasuk menanyakan kendala yang masih dihadapi dalam proses implementasi PP Tunas.

“Dengan melihat kolaborasi dari ke-8 platform tersebut, update yang mereka sampaikan secara periodik dan secara mandiri itu sama kami apresiasi,” ujar Nanci.

Sementara itu, seluruh PSE atau platform digital lainnya juga diwajibkan melakukan penilaian mandiri implementasi PP Tunas paling lambat 6 Juni 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan anak di ruang digital Indonesia.

Namun secara keseluruhan, Komdigi sebelumnya telah mengungkapkan formula skema denda administratif bagi pelanggaran terhadap implementasi PP Tunas.

Skema denda tersebut menggunakan pendekatan proporsional berbasis indeks pelanggaran serta skala usaha PSE.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Mediodecci Lustarini mengatakan terdapat empat komponen dalam indeks pelanggaran yang menjadi dasar penetapan denda. Keempat komponen tersebut meliputi dampak terhadap anak, periode atau durasi pelanggaran, upaya mitigasi risiko yang telah dilakukan PSE, serta riwayat pelanggaran sebelumnya.

“Kemudian ini ada batas maksimumnya juga, jadi ketika dia usaha mikro maksimumnya Rp100 juta,” kata Mediodecci dalam acara Bisnis Indonesia Forum Dunia Digital Anak di Media Sosial Seberapa Aman? di Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Dia menjelaskan untuk usaha kecil, denda maksimum mencapai Rp500 juta. Sementara itu, untuk skala menengah maksimum Rp10 miliar, dan untuk skala besar atau global dikenakan denda maksimum sebesar 6% dari pendapatan global.

Adapun cakupan aturan dalam PP Tunas tidak hanya menyasar delapan platform besar tersebut. Regulasi ini juga berlaku bagi PSE publik dan PSE lingkup privat.

Dalam PSE lingkup privat, terdapat enam kategori layanan yang diatur, termasuk mesin pencari, e-commerce dan marketplace, layanan fintech, perbankan, hingga layanan yang mengumpulkan data pribadi dalam skala besar.

Dengan skema tersebut, Komdigi menargetkan adanya efek jera bagi platform yang tidak patuh terhadap ketentuan. Meski demikian, Mediodecci menegaskan aturan itu masih dalam tahap pembahasan, khususnya terkait mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Jadi sedang dibahas bersama dengan Kementerian Keuangan,” katanya.

Chief Executive Officer (CEO) Meta, Mark Zuckerberg, mengirimkan memo berupa surat elektronik kepada karyawannya terkait keputusan perusahaan untuk memangkas 8.000 karyawan, pada Rabu (20/5). Perusahaan menilai keputusan itu perlu diambil karena sukses bukan hal yang mudah diraih di tengah panas dan ketatnya persaingan dalam pengembangan kecerdasan buatan atau AI.

“AI adalah teknologi paling penting dalam hidup kita,” kata Zuckerberg dalam memo tersebut, yang dilihat oleh CNBC. “Perusahaan-perusahaan yang memimpin akan menentukan generasi berikutnya.”

Meta menolak berkomentar mengenai memo Zuckerberg kepada karyawan. The New York Times pertama kali melaporkan memo karyawan tersebut.

Pesan Zuckerberg kepada karyawan tentang pentingnya AI untuk masa depan raksasa media sosial tersebut menggarisbawahi urgensi di perusahaan pada hari dimulainya putaran pemutusan hubungan kerja (PHK) terbaru. Keputusan ini berdampak pada sekitar 10% dari tenaga kerja perusahaan.

PHK Besar-besaran Direncanakan Sejak April Lalu

Pada April lalu, raksasa media sosial tersebut mengungkapkan kepada karyawan bahwa mereka akan melakukan putaran PHK besar-besaran pada bulan berikutnya. Meta juga membatalkan rencana untuk mengisi 6.000 posisi yang kosong.

Perusahaan memberi tahu para pekerja bahwa pemutusan hubungan kerja dimaksudkan untuk membantu mengimbangi investasi ke bidang lain seperti AI.

Seorang sumber CNBC menyebutkan, selain PHK terhadap 8.000 pekerja, sekitar 7.000 karyawan Meta akan dipindahkan ke peran baru yang berfokus pada AI.

Meskipun pemutusan hubungan kerja akan berdampak pada banyak departemen, tim dan unit yang berfokus pada infrastruktur AI, model dasar, dan monetisasi AI diperkirakan tidak akan terdampak kebijakan ini.

“Selalu menyedihkan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang yang telah berkontribusi pada misi kami dan membangun perusahaan ini,” kata Zuckerberg dalam memonya kepada karyawan, hari Rabu (20/5). Ia juga menyampaikan terima kasih kepada semua orang yang di-PHK atas semua kerja keras yang telah mereka curahkan untuk melayani komunitas Meta.

Sandiaga Uno Soroti Pentingnya Perlindungan Adaptif bagi Pelaku Usaha

Di tengah kesulitan yang dihadapi pelaku bisnis terdapat perusahaan asuransi yang dapat memberikan perlindungan usaha. MPMInsurance menilai, perlindungan bisnis tidak boleh hanya fokus kepada proteksi bisnis saja tetapi juga harus ada pendampingan.

MPMInsurance mengedepankan semangat “Melindungi dengan Pasti, Mendampingi dengan Hati”. Ini mencerminkan upaya untuk menghadirkan perlindungan dan juga pendampingan untuk semua kalangan pelaku bisnis, seperti pelaku UMKM dan bisnis skala besar.

Pebisnis Sandiaga Uno menekankan pentingnya pengamanan finansial untuk para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Perlindungan yang adaptif menjadi kunci agar pelaku usaha dapat mengambil keputusan dengan lebih percaya diri,” katanya melalui keterangan tertulis, Kamis (21/5).

Perlindungan dan pendampingan relevan dengan perubahan bisnis yang kini berlangsung cepat. Pasalnya, ketika bisnis mengalami gangguan dan tantangan, seperti pandemi, bencana alam atau terjadi fluktuasi rantai pasok, dibutuhkan bimbingan ahli demi bisa bangkit dengan cepat.

Kerja sama yang dijalin dengan perusahaan asuransi juga bisa memberikan banyak manfaat, contohnya bisa melakukan konsultasi bisnis. Ada pula informasi tentang cara pencegahan risiko bisnis yang bisa digunakan dengan mudah oleh pemula sekalipun.

Ke depan, diharapkan ada banyak mitra perlindungan yang hadir untuk memberikan bantuan kepada semua pelaku bisnis agar bisa terus berkembang. Selain itu, kehadiran mitra ini secara tidak langsung juga akan pertumbuhan ekonomi nasional dengan memberikan dukungan kepada semua sektor bisnis.

Pada era globalisasi seperti saat ini, banyak pelaku bisnis yang mengalami tantangan yang semakin hari semakin kompleks, salah satunya risiko kerugian bisnis. Mereka harus bisa memproteksi bisnis dan juga mampu beradaptasi dengan perubahan fluktuasi pasar dan regulasi.

Oleh karena itu, kebutuhan perlindungan usaha menjadi penting untuk diperhatikan. Hal ini mempengaruhi keberlanjutan bisnis di tengah berbagai macam risiko yang terus berkembang.

Informasi mengenai MPMInsurace bisa langsung diakses melalui MPMInsurance.

Sejumlah bank nasional buka suara setelah Bank Indonesia resmi menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%. Bank menilai kebijakan itu sebagai langkah yang tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus menegaskan kesiapan menghadapi berbagai skenario kebijakan moneter. Di antaranya juga optimis target kredit akan tercapai.

PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) menyatakan pihaknya menyambut baik keputusan Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 19-20 Mei 2026 yang menaikkan BI Rate menjadi 5,25%. Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista mengatakan, langkah tersebut mencerminkan komitmen bank sentral dalam menjaga stabilitas pasar keuangan dan mengendalikan inflasi.

Menurut dia, inflasi April 2026 yang tercatat 2,42% secara tahunan masih berada dalam sasaran Bank Indonesia. Selain itu, BI juga memastikan kecukupan likuiditas tetap terjaga guna mendukung fungsi intermediasi perbankan ke depan.

“Bank Mandiri memandang kebijakan ini sebagai langkah yang tepat dan memperkuat fondasi makroekonomi nasional dalam jangka menengah,” kata Adhika dalam keterangannya, Kamis (21/5).

Dia mengatakan Bank Mandiri akan terus menjalankan fungsi intermediasi secara optimal dengan menjaga keseimbangan antara kepentingan nasabah, pertumbuhan bisnis berkelanjutan, dan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan risiko.

Menurut Adhika, penyesuaian suku bunga kredit maupun simpanan akan dilakukan secara terukur sejalan dengan peran Bank Mandiri sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung ekosistem penggerak ekonomi nasional.

“Ke depan, Bank Mandiri akan terus mencermati perkembangan kebijakan moneter guna memastikan intermediasi berjalan optimal bagi nasabah dan perekonomian nasional,” ujarnya.

Senada, PT Bank Tabungan Negara Tbk atau BTN menyatakan industri perbankan pada dasarnya telah siap menghadapi berbagai skenario kebijakan moneter, termasuk potensi kenaikan suku bunga acuan.

Corporate Secretary BTN Ramon Armando mengatakan setiap bank telah memiliki manajemen risiko yang memadai serta rutin melakukan stress test untuk mengantisipasi dampak kenaikan BI Rate terhadap peningkatan biaya dana atau cost of fund.

“Bank telah memiliki manajemen risiko yang memadai serta melakukan stress test secara berkala dengan mempertimbangkan potensi kenaikan BI Rate yang dapat berdampak pada peningkatan biaya dana (cost of fund),” kata Ramon.

Untuk mengurangi sensitivitas terhadap tekanan nilai tukar dan biaya pendanaan, BTN juga terus menjaga struktur pendanaan tetap efisien melalui penguatan dana murah atau current account saving account (CASA) sebagai fokus utama strategi funding perseroan.

Sementara itu PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) menyatakan, pihaknya senantiasa mencermati keputusan BI yang menaikkan suku bunga. “Kami melihat keputusan ini merupakan langkah strategis BI dalam merespons dinamika ekonomi global serta pergerakan nilai tukar rupiah,” ujar EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn kepada Katadata, Kamis (21/5).

Hera menjelaskan, BCA secara konsisten memantau perkembangan suku bunga acuan serta berbagai indikator makroekonomi lainnya dalam menentukan kebijakan suku bunga perseroan. Selain itu, BCA juga mempertimbangkan potensi risiko, kondisi likuiditas sektor perbankan hingga dinamika pasar yang dipengaruhi faktor permintaan dan penawaran.

Menurut dia, perseroan terus menjaga keseimbangan antara kecukupan likuiditas dan ekspansi kredit yang sehat di tengah perubahan kondisi pasar. Di saat yang sama, BCA juga melakukan evaluasi berkala terhadap tingkat suku bunga kredit agar tetap sesuai dengan kemampuan pasar dan daya beli masyarakat.

Hingga April 2026, kredit bank only BCA mencapai Rp 965 triliun. Perseroan optimis target pertumbuhan kredit sepanjang 2026 tetap dapat tercapai. Ke depan, BCA akan terus mendorong penyaluran kredit berkualitas dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penerapan manajemen risiko secara disiplin.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah ditutup melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari Kamis (29/5/2026). Pasar masih merespons kebijakan ekspor komoditas strategis melalui Danantara Sumberdaya Indonesia.

Berdasarkan data TradingView, rupiah ditutup melemah sebesar 0,40% ke level Rp17.670. Pelemahan mata uang Garuda terhadap dolar AS sejalan dengan depresiasi mayoritas mata uang Asia lainnya.

Yen Jepang terhadap dolar AS juga melemah 0,11%, yuan China mengalami pelemahan 0,01%,dolar Singapura melemah 0,20%, won Korea melemah 0,51%. Dolar Hong Kong terhadap dolar AS juga melemah 0,01%.

Selanjutnya peso Filipina terhadap dolar AS melemah 0,11%, serta baht Thailand melemah 0,34%. Sementara itu, Dolar Taiwan menguat 0,18%, rupee India turun sebesar 0,13%, ringgit Malaysia mengalami pelemahan terhadap dolar AS sebesar 0,03%.

Analis Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan nilai tukar rupiah kembali ditutup melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini di tengah sentimen risk off yang masih membayangi pasar keuangan domestik.

Berdasarkan data perdagangan pasar spot, rupiah ditutup turun 13,5 poin ke level Rp17.667 per dolar AS. Pelemahan mata uang Garuda terjadi seiring tekanan jual di pasar ekuitas domestik yang belum mereda dalam beberapa sesi terakhir.

Pelaku pasar menilai tekanan terhadap rupiah tidak hanya dipengaruhi faktor eksternal, tetapi juga meningkatnya kekhawatiran investor terhadap dinamika kebijakan domestik. Salah satu sentimen yang menjadi perhatian adalah wacana pemerintah terkait ekspor komoditas strategis melalui Danantara Sumberdaya Indonesia.

Rencana tersebut dinilai memicu kekhawatiran investor mengenai potensi ketidakpastian regulasi maupun meningkatnya kontrol negara terhadap sektor swasta, khususnya pada industri berbasis sumber daya alam.

Selain sentimen domestik, investor juga masih mencermati perkembangan global, terutama prospek perdamaian di Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi pergerakan harga minyak mentah dunia. Ketegangan geopolitik yang belum sepenuhnya mereda membuat pelaku pasar cenderung memilih aset safe haven seperti dolar AS.

Di sisi lain, penguatan indeks dolar AS serta kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS juga turut memberikan tekanan tambahan bagi mata uang emerging market, termasuk rupiah.

Untuk perdagangan besok, pasar akan menantikan rilis data neraca transaksi berjalan Indonesia kuartal I/2026. Defisit transaksi berjalan diperkirakan masih terjadi, meskipun lebih kecil dibandingkan periode sebelumnya, yakni sekitar US$0,8 miliar.

Adapun untuk perdagangan selanjutnya, rupiah diperkirakan bergerak dalam rentang Rp17.600 hingga Rp17.700 per dolar AS dengan volatilitas tinggi.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menilai pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) akan meningkatkan devisa negara.

Menurutnya, DSI akan memudahkan pemerintah memantau dan memaksimalkan penerimaan negara dari Devisa Hasil Ekspor (DHE) secara akurat.

“Dampaknya akan meningkatkan devisa negara, dan meminimalisir praktik ilegal yang selama ini membuat potensi pemasukan negara hilang,” kata Esther dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Esther melihat bahwa sebagai entitas tunggal yang besar, DSI nantinya dapat menjadi BUMN yang memiliki daya tawar internasional atau bargaining power, di mana Indonesia punya posisi kuat dalam menentukan harga dan volume ekspor di pasar global.

Selain itu, kehadiran DSI juga dapat membantu mengamankan ketersediaan komoditas di dalam negeri dan menjaga stabilitas harga. Lalu dengan adanya entitas ini, juga bisa mencegah kelangkaan untuk kebutuhan masyarakat.

“DSI juga dapat memperbaiki tata kelola perdagangan agar lebih akuntabel dan meminimalisir praktik ilegal seperti penyelundupan atau manipulasi harga,” ujar Esther.

Agar saat praktiknya DSI mendapatkan kepercayaan dari publik, Esther mengingatkan agar lembaga ini tetap menjaga transparansi dalam tata kelola perusahaan, sehingga skema ekspor satu pintu ini tetap menguntungkan produsen lokal.

"Jangan sampai sistem manajemen atau aturan terpusat mematikan inisiatif ekspansi pasar yang lebih gesit dari perusahaan eksportir yang lebih kecil," Esther menambahkan.

Sebelumnya dalam konferensi pers, Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani mengatakan pembentukan DSI bertujuan memperkuat transparansi transaksi ekspor SDA nasional.

Pembentukan entitas baru ini menurut Rosan merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki tata kelola perdagangan komoditas sumber daya alam supaya lebih terbuka dan akuntabel.

"Selama ini, dalam kurun waktu sekian lama, kita lihat dari data yang disampaikan oleh Bapak Presiden dari World Bank, begitu tingginya under-invoicing dan transfer pricing terhadap komoditas-komoditas kita," kata Rosan.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

KOMPAS.com - Produsen kendaraan listrik asal Vietnam, VinFast Auto, kembali menjadi sorotan setelah mengumumkan rencana menjual dua pabrik utamanya dalam transaksi bernilai miliaran dollar AS.

Langkah tersebut memicu pertanyaan soal tata kelola perusahaan di konglomerasi Vingroup milik miliarder Vietnam, Pham Nhat Vuong.

VinFast selama satu dekade terakhir dikenal agresif berekspansi dan menghabiskan dana besar untuk membangun bisnis kendaraan listrik global.

Namun hingga kini perusahaan belum pernah mencetak laba sejak didirikan pada 2017.

Dalam transaksi yang diumumkan pekan lalu, VinFast akan menjual bisnis manufakturnya di Vietnam senilai 13,3 triliun dong Vietnam atau sekitar 506 juta dollar AS setara Rp 8,95 triliun, dengan kurs Rp 17.687 per dollar AS.

Kelompok investor pembeli juga akan mengambil alih utang sekitar 6,9 miliar dollar AS atau sekitar Rp 122 triliun.

Setelah transaksi selesai, VinFast menyebut perusahaan akan mengadopsi model bisnis “ringan aset” atau asset light.

Perusahaan akan lebih fokus pada riset dan pengembangan produk dibanding memiliki fasilitas produksi besar sendiri.

Vingroup mengatakan langkah tersebut akan membuat VinFast hampir bebas utang karena beban manufaktur tidak lagi tercatat di neraca perusahaan.

Biaya produksi selama ini memang menjadi salah satu penyebab utama kerugian besar VinFast.

Tahun lalu saja, perusahaan membukukan rugi sekitar 3,9 miliar dollar AS atau sekitar Rp 68,9 triliun.

Struktur transaksi picu tanda tanya

Meski secara finansial dinilai masuk akal, sejumlah analis mulai mempertanyakan struktur transaksi tersebut.

Sorotan muncul karena keterlibatan sejumlah pihak yang masih memiliki hubungan dekat dengan Vingroup dan Pham Nhat Vuong.

Analis otomotif YCP asal Singapura, Mehdi Jaouadi, menilai strategi ini memang berpotensi memperkuat posisi keuangan VinFast.

Namun ia melihat ada sejumlah tanda bahaya dari sisi tata kelola.

“Dari perspektif strategis dan keuangan, langkah ini masuk akal dan memberikan fondasi yang solid bagi VinFast untuk tumbuh,” kata Jaouadi.

“Namun, dari perspektif tata kelola, keputusan strategis ini memiliki beberapa tanda bahaya dan menimbulkan beberapa pertanyaan,” lanjut dia.

Salah satu nama yang ikut disorot ialah pengusaha properti Nguyen Hoai Nam.

Ia baru bulan ini mengambil alih kendali perusahaan yang nantinya membeli lebih dari 95 persen bisnis manufaktur VinFast.

Nam juga duduk di dewan direksi Vincom Retail, perusahaan pusat perbelanjaan yang sebelumnya berada di bawah Vingroup.

Beberapa hari sebelum transaksi diumumkan, Nam mengambil alih perusahaan bernama Future Investment and Trading Development atau FIRD.

Perusahaan tersebut sebelumnya dimiliki Vingroup dan Vuong.

FIRD memegang paten kendaraan listrik generasi pertama VinFast dan memiliki modal terdaftar sekitar 4,6 miliar dollar AS atau sekitar Rp 81,3 triliun.

Sekitar 92 persen modal itu disebut berasal dari Nam.

“Tidak jelas mengapa FIRD menjadi pembeli utama begitu cepat setelah perubahan kepemilikan ini,” ujar Jaouadi.

VinFast menolak memberikan komentar lebih rinci.

“VinFast bukan pihak dalam transaksi ini dan oleh karena itu tidak memiliki dasar atau wewenang untuk berkomentar,” tulis perusahaan.

Vuong berada di dua sisi transaksi

Struktur transaksi juga dianggap rumit karena melibatkan beberapa tahap perpindahan kepemilikan.

Awalnya, bisnis manufaktur akan diambil alih oleh Vuong, FIRD, dan perusahaan lain bernama Ngoc Quy Investment and Trading Development.

Namun setelah transaksi selesai pada September nanti, hanya FIRD dan Vuong yang tersisa sebagai pemilik.

FIRD akan menguasai sekitar 95,5 persen saham, sedangkan Vuong mempertahankan kurang dari 5 persen.

Kondisi ini membuat sebagian analis mempertanyakan peran Ngoc Quy Investment yang akhirnya tidak memegang saham sama sekali.

Nama Ngoc Quy sendiri berarti “batu berharga” dalam bahasa Vietnam.

Sejumlah pemegang saham perusahaan itu diketahui memiliki hubungan bisnis dengan Vuong.

Menariknya, Vuong dalam transaksi ini berada di dua posisi sekaligus, yakni sebagai penjual dan pembeli.

Saham VinFast turun

VinFast tetap mempertahankan pabrik perakitan di Indonesia dan India.

Perusahaan juga masih memegang paten kendaraan listrik generasi terbaru mereka.

Namun pasar tampaknya belum sepenuhnya yakin terhadap transaksi ini.

Sejak diumumkan pada 12 Mei lalu, saham VinFast turun sekitar 12 persen.

Vingroup sendiri masih dikendalikan kuat oleh Vuong dan tidak memiliki banyak investor institusional besar.

Salah satu investor asing yang masih mendukung ialah Dragon Capital, perusahaan investasi berbasis di Ho Chi Minh City.

Dragon Capital menilai langkah restrukturisasi tersebut positif karena membantu mengurangi utang dan pengeluaran perusahaan.

Foxconn sempat tertarik

Model bisnis asset light sebenarnya bukan hal baru di industri kendaraan listrik.

Analis otomotif Felipe Munoz mengatakan produsen mobil listrik kecil cenderung lebih efisien jika fokus pada desain dan perangkat lunak, sementara produksi diserahkan ke pihak lain.

Dalam kesepakatan terbaru ini, pemilik baru pabrik VinFast nantinya juga dapat memproduksi mobil dan baterai untuk perusahaan lain.

Seorang analis keuangan di Vietnam mengatakan ada kemungkinan produsen lain menunggu bekerja sama dengan investor baru tersebut.

Pada 2021 lalu, Vingroup pernah mengungkap ada pendekatan dari Foxconn, perusahaan manufaktur Taiwan yang menjadi pemasok utama Apple.

Foxconn saat itu tertarik terhadap lini produksi VinFast.

Namun negosiasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan.

“Kami tidak memiliki rencana untuk menjual fasilitas manufaktur VinFast di Vietnam kepada Foxconn atau produsen peralatan asli lainnya,” kata Vingroup.

Foxconn belum memberikan tanggapan atas laporan tersebut.

Tentunya sama kalau IHSG, mereka (investor) perlu mencari kepastian, juga ingin tahu hasilnya, ya Insya Allah pasti baik lah,

Jakarta (ANTARA) - Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir menilai, koreksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini dipengaruhi sentimen ketidakpastian di pasar.

Sebab, investor masih menunggu kepastian mengenai dampak langsung pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus ekspor terhadap sektor sumber daya alam.

“Tentunya sama kalau IHSG, mereka (investor) perlu mencari kepastian, juga ingin tahu hasilnya, ya Insya Allah pasti baik lah,” kata Pandu saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis.

Sebagai informasi, saat artikel ini ditulis, IHSG terkoreksi 3,60 persen ke level 6.091,2.

Meski demikian, Pandu optimistis indeks bursa saham Indonesia akan membaik seiring implementasi kebijakan ekspor terbaru tersebut. Saat ini, mekanisme kebijakan BUMN khusus ekspor masih terus disempurnakan.

“Kan kita pasti akan melihat market, marketnya penting, optimistis saya,” ujar Pandu.

Senada, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meyakini IHSG akan bergerak naik setelah investor memahami dampak pembentukan BUMN khusus ekspor.

Menurut Purbaya, koreksi IHSG terjadi karena pelaku pasar belum memperoleh kepastian mengenai arah dan mekanisme kerja badan baru tersebut.

“Kalau ada ketidakpastian, biasanya takut, jual dulu. Tapi, kalau mereka nanti mengerti dampak yang sebetulnya seperti apa, harganya (IHSG) akan naik,” kata Purbaya.

Adapun PT DSI berada langsung di bawah Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dengan tugas utama memperkuat tata kelola ekspor sejumlah komoditas strategis, seperti minyak kelapa sawit (CPO), batu bara, dan paduan besi (ferro alloy).

Salah satu alasan pembentukan BUMN khusus ekspor itu ialah dugaan praktik kurang bayar (underinvoicing) ekspor komoditas yang disebut merugikan negara hingga Rp15.400 triliun selama 34 tahun.

“Nanti underinvoicing akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi, yang biasanya uang dimainkan oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terefleksi langsung di penjualan mereka yang murni,” ujarnya.

Purbaya menilai mekanisme tersebut berpotensi memberikan keuntungan lebih besar bagi perusahaan terbuka yang tercatat di bursa.

“Perusahaannya akan untung. Harusnya bisa double untungnya yang list di bursa, yang dilaporkan ya. Jadi, harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang ada di bursa,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA), termasuk pengaturan mengenai BUMN sebagai eksportir tunggal untuk sejumlah komoditas strategis.

Pengumuman itu disampaikan Presiden dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta, Rabu, saat menyampaikan pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027.

PT DSI akan menjalankan fungsi tersebut dalam dua tahap. Pada tahap pertama, yakni 1 Juni hingga 31 Desember 2026, DSI akan berperan sebagai penilai dan perantara antara penjual dan pembeli untuk komoditas ekspor tertentu.

Selanjutnya, mulai Januari 2027, DSI akan berperan sebagai perusahaan perdagangan (trader) yang membeli langsung komoditas dari eksportir untuk dijual ke pasar internasional. Dana hasil penjualan tersebut nantinya akan kembali sepenuhnya ke Indonesia.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com,JAKARTA— Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan skema impor minyak (crude) 150 juta barel dari Rusia lewat badan layanan umum (BLU).

Pemerintah akan membentuk atau menunjuk lembaga berstatus BLU untuk membeli minyak mentah dari Negeri Beruang Merah.
"Dari pihak kami sudah menyiapkan Perpres [Peraturan Presiden] tentang penunjukan BLU dan kemudian ini akan digodok terus tindak lanjutnya mekanisme dalam bentuk Permen [Peraturan Menteri] atau Kepmen [Keputusan Menteri]," ujar Direktur Pembinaan Program Migas di Ditjen Migas Kementerian ESDM Hendra Gunawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (21/5/2026).
Adapun, pembentukan BLU masih dalam penggodokan. Hendra mengeklaim, pemerintah telah menyiapkan draf Permen sebagai turunan dari Perpres pembentukan BLU.
"Kita sudah mempunyai draf Permen, tindak lanjut dari Perpres," ucap Hendra.
Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan langkah besar dalam strategi pemenuhan energi nasional melalui rencana impor minyak mentah dari Rusia. Volume yang disepakati mencapai 150 juta barel hingga akhir 2026.

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman sebelumnya memberi sinyal bahwa PT Pertamina (Persero) tidak akan menjadi importir minyak mentah Rusia.

Sebab, perusahaan pelat merah itu turut menerbitkan surat utang atau obligasi global (global bond). Menurut Laode, salah satu aspek yang dipertimbangkan sebagai penerbit global bond, yakni menghindari sejumlah hal yang dapat melanggar penerbitan obligasi. Hal itu termasuk transaksi dengan Rusia yang selama ini masih mendapat sanksi dari negara-negara Barat.

"Kita ketahui bahwa Pertamina akan berbisnis menggunakan global bond. Global bond itu harus menghindari hal-hal yang dapat melanggar global bond-nya dia. Jadi nanti makanya skemanya sedang diproses," kata Laode di sela acara Indonesia Convention and Exhibition (IPA Convex) 2026, Rabu (20/5/2026).

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung juga sempat mengungkapkan bahwapemerintah memiliki dua opsi yang tengah dipertimbangkan untuk skema impor, yakni melalui badan usaha milik negara (BUMN) atau skema BLU.
Adapun, kedua pilihan tersebut memiliki konsekuensi berbeda, baik dari sisi regulasi maupun pembiayaan. Menurut Yuliot, penggunaan BUMN sebagai pelaksana impor berpotensi menghadapi kendala kontraktual dengan mitra yang sudah ada serta prosedur pengadaan yang mengharuskan proses tender.
Hal ini dinilai kurang sejalan dengan karakter kerja sama yang berbasis government to government (G2G).
Sebaliknya, skema BLU dinilai dapat memberikan fleksibilitas, khususnya dalam aspek pembiayaan. Namun demikian, payung regulasi untuk kedua opsi tersebut masih dalam tahap penyusunan.
Dari sisi harga, pemerintah memastikan bahwa pembelian minyak Rusia akan tetap mengacu pada mekanisme pasar global. Meski demikian, potensi diskon tetap terbuka, tetapi belum dapat dipastikan besarannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa batal berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji bersama keluarganya tahun ini. Purbaya mengaku sedih atas kebatalannya itu.

Hal tersebut diungkapkan Purbaya seusai menggelar rapat terbatas dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada Kamis (21/5/2026).

"Enggak jadi [berangkat haji]. Belum saatnya mungkin," kata Purbaya.

Namun, Purbaya tidak membeberkan secara gamblang alasannya batal menjalankan ibadah haji. Termasuk, ketika ditanyai alasan batal haji seiring dengan kondisi ekonomi saat ini, seperti pelemahan nilai tukar rupiah atau tugas negara.

"Karena memang belum saatnya mungkin," ujarnya.

Purbaya pun mengaku sedih atas batalnya berangkat haji tahun ini. Dia pun berniat akan menjalankan ibadah haji tahun depan.

"Tahun depan lah naik hajinya. Ya sedih, sedih enggak. Sedih lah," tutur Purbaya.

Sebelumnya, pada awal pekan ini (18/5/2026),

Purbaya sempat membeberkan persiapannya dalam melaksanakan ibadah haji usai dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Negara.

"Sudah belajar, tapi doa-doanya masih lupa juga," katanya.

Purbaya pun mengatakan ancang-ancang akan menjalankan ibadah haji selama 10 hari. Purbaya pun mengatakan dirinya akan memanjatkan doa khusus ketika menjalankan ibadah haji, salah satunya terkait dengan kondisi ekonomi Tanah Air.

Dia berharap agar ekonomi Indonesia bisa bertumbuh semakin cepat. Kemudian, masyarakat bisa merasakan pertumbuhan ekonomi tersebut.

KOMPAS.com - Elon Musk bersiap melakukan salah satu penjualan saham terbesar dalam sejarah pasar modal lewat rencana membawa SpaceX melantai di bursa saham.

Dokumen pengajuan yang dirilis pada Rabu menunjukkan perusahaan antariksa milik Musk itu masih membukukan kerugian besar meski pendapatannya terus melonjak.

SpaceX tercatat merugi 2,6 miliar dollar AS atau sekitar Rp 45,9 triliun sepanjang tahun lalu, dengan kurs Rp 17.687 per dollar AS.

Pendapatan perusahaan mencapai 18,7 miliar dollar AS atau sekitar Rp 330,7 triliun.

Kerugian perusahaan disebut masih berlanjut pada awal tahun ini.

Meski belum menyebut target resmi dana yang ingin dihimpun, sejumlah laporan memperkirakan SpaceX membidik sekitar 75 miliar dollar AS atau sekitar Rp 1.326 triliun dari penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO).

Jika terealisasi, angka tersebut akan menjadi IPO terbesar dalam sejarah modern, melampaui Saudi Aramco yang menghimpun 26 miliar dollar AS saat melantai di bursa pada 2019.

SpaceX, yang memiliki nama resmi Space Exploration Technologies Corp, menyatakan dana hasil IPO akan dipakai membiayai proyek kolonisasi luar angkasa.

X/@SpaceX SpaceX tengah menyiapkan IPO pada 2026 dengan target dana lebih dari 25 miliar dollar AS. Jika terealisasi, valuasi perusahaan Elon Musk itu bisa melampaui 1 triliun dollar AS.

Perusahaan menegaskan target utamanya ialah membawa manusia ke Bulan dan Mars demi menjaga keberlangsungan spesies manusia.

“Kami tidak ingin manusia mengalami nasib yang sama seperti dinosaurus,” tulis SpaceX dalam dokumen prospektusnya.

Bonus Musk dikaitkan target koloni Mars

Prospektus tersebut memperlihatkan besarnya ambisi Musk.

Sebagian kompensasi saham Musk dikaitkan langsung dengan target pembangunan koloni permanen manusia di Mars.

Dokumen itu menyebut Musk baru akan menerima sebagian insentif saham jika berhasil membangun “koloni manusia permanen di Mars dengan setidaknya satu juta penduduk.”

Jika IPO berjalan sukses, Musk berpotensi menjadi triliuner pertama di dunia.

Forbes saat ini memperkirakan kekayaan Musk mencapai sekitar 839 miliar dollar AS atau sekitar Rp 14.840 triliun.

Selain bisnis roket, SpaceX juga memiliki sejumlah lini usaha lain dengan performa berbeda.

Starlink menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar perusahaan.

Bisnis internet satelit tersebut menghasilkan laba operasional 4,4 miliar dollar AS atau sekitar Rp 77,8 triliun tahun lalu.

Starlink kini mengoperasikan sekitar 10.000 satelit orbit rendah dan melayani sekitar 10 juta pelanggan di 150 negara dan wilayah.

Namun tidak semua bisnis Musk berjalan mulus.

Unit media sosial X yang sebelumnya bernama Twitter serta perusahaan AI miliknya, xAI, disebut masih merugi besar.

Kedua perusahaan tersebut baru baru ini diakuisisi SpaceX.

Sebagian investor mengkritik langkah itu dan menilai akuisisi tersebut seperti penyelamatan bisnis bermasalah.

Prospektus menunjukkan bisnis AI xAI merugi 6,4 miliar dollar AS atau sekitar Rp 113,2 triliun tahun lalu.

Ketergantungan kontrak pemerintah disorot

Bisnis utama SpaceX di sektor roket dan peluncuran satelit selama ini banyak ditopang kontrak pemerintah AS.

Kondisi itu memunculkan pertanyaan baru terkait hubungan dekat Musk dengan pemerintahan Donald Trump.

Dalam lima tahun terakhir, SpaceX memenangkan kontrak pemerintah AS senilai sekitar 6 miliar dollar AS atau sekitar Rp 106,1 triliun dari NASA, Departemen Pertahanan AS, dan lembaga federal lainnya.

Sekitar seperlima pendapatan SpaceX tahun lalu berasal dari pemerintah federal AS.

Sejumlah pengawas etika mempertanyakan apakah kedekatan Musk dengan Trump membantu SpaceX mendapatkan perlakuan khusus.

Musk diketahui menjadi donor terbesar kampanye Trump dan masih mendukung presiden AS tersebut meski hubungan keduanya beberapa kali terlihat tegang.

Musk tetap pegang kendali besar

Dokumen IPO juga memperlihatkan Musk akan tetap memegang kendali besar atas perusahaan.

Musk dan sejumlah pemegang saham tertentu akan memperoleh saham kelas khusus dengan hak 10 suara untuk setiap satu saham.

Struktur tersebut membuat mereka tetap dapat mengontrol mayoritas dewan direksi SpaceX.

“Ini akan membatasi atau menghalangi kemampuan Anda untuk memengaruhi urusan perusahaan dan pemilihan direksi kami,” tulis SpaceX dalam peringatan kepada calon investor.

Kompensasi Musk juga bergantung pada target valuasi perusahaan.

Prospektus menyebut insentif saham Musk dibagi menjadi 15 tahap, masing masing sekitar 67 juta saham.

Seluruh bonus itu baru diberikan jika kapitalisasi pasar SpaceX mencapai target tertentu.

Untuk memperoleh penghargaan penuh, valuasi SpaceX harus mencapai 7,5 triliun dollar AS atau sekitar Rp 132.652 triliun.

Musk juga dijanjikan tambahan saham jika SpaceX berhasil membangun pusat data raksasa di luar angkasa.

Sementara itu, gaji tahunan Musk di SpaceX relatif kecil untuk ukuran miliarder dunia, yakni 54.080 dollar AS atau sekitar Rp 956,7 juta per tahun.

Angka tersebut tidak berubah sejak 2019.

SpaceX diperkirakan mulai melakukan road show atau presentasi kepada investor pada 4 Juni mendatang, sekitar dua pekan setelah prospektus dipublikasikan.

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memutuskan memperpanjang jalur LRT extension Velodrome-Manggarai tembus hingga Stasiun LRT Dukuh Atas.

Pramono mengatakan keputusan itu setelah dirinya menggelar rapat dengan pihak terkait, juga berdasarkan pertimbangan kemampuan fiskal daerah.

"Jadi kemarin saya sudah memutuskan dalam rapat setelah mendapatkan masukan, saran, pertimbangan, dan juga kemampuan fiskal

Pemerintah DKI Jakarta, untuk LRT yang diputuskan adalah extension dari Manggarai sampai dengan Dukuh Atas untuk menuntaskan satu jalur mulai dari Velodrome sampai dengan Dukuh Atas," katanya kepada awak media di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Pramono mengatakan perpanjangan jalur LRT menambah jarak 2 kilometer atau menjadi 14,2 kilometer dari Velodrome sampai Dukuh Atas. Dari segi anggaran, dia menyebut bertambah Rp2,7 triliun.

"Panjangnya akhirnya menjadi 12,2 tambah 2 kilometer menjadi 14,2. Stasiunnya menjadi 12. Kemudian ada penambahan investasi ataupun anggaran kurang lebih 2,7 triliun," jelasnya.

Menurutnya, alasan perpanjangan jalur agar trase selesai sampai tuntas. Dalam kesempatan yang sama, Pramono turut menjelaskan bahwa jalur Velodrome, JIS, Ancol, PIK 2, hingga Bandara Soekarno-Hatta akan segera dirancang dengan matang.

Dia menginstruksikan kepada Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk segera menyelesaikan trase dari Ancol, PIK 2 sampai dengan Soekarno-Hatta.

"Maka kalau itu bisa dilakukan, semua loop dan juga utara-selatan maupun tengah yang nanti akan ada MRT dari Balaraja-Cikarang, itulah yang akan membuat konektivitas di Jakarta menjadi semakin baik. Itu yang kami putuskan," ucapnya.