IDXChannel - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Hasan Fawzi, mengungkapkan 4 penyebab yang menyeret Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dari level All Time High (ATH) di level 9.000 pada awal tahun, ke level 6.000-an menjelang pertengahan 2026.

Hasan mengatakan ada empat kombinasi yang menjadi pemberat IHSG, yaitu konflik geopolitik dan konflik Timur tengah, inflasi global meningkat, transparansi pasar modal yang menjadi sorotan indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI), hingga kekhawatiran soal integritas di pasar domestik.

"Sejak awal 2026 kita menyaksikan dinamika pasar yang berujung pada volatilitas tinggi di pasar modal Indonesia. Bahkan belakangan muncul tekanan yang cukup berat di pasar," ujarnya dalam acara MNC Forum di Jakarta Concert Hall iNews Tower, Kamis (21/5/2026).

Hasan menjelaskan, eskalasi geopolitik membawa dampak pada distribusi komoditas, terutama energi, hingga memicu tekanan inflasi global dan tekanan fiskal serta moneter di banyak negara, termasuk Indonesia. Belum lagi nilai mata uang di negara kawasan juga ikut melemah dari adanya konflik tersebut.

"Sehingga membuat tekanan untuk saham-saham terkait di pasar modal," kata Hasan.

Tekanan indeks selanjutnya juga datang dari sorotan penyedia indeks provider global terkait aspek transparansi, free float, hingga likuiditas di pasar saham Indonesia. Sebab hal tersebut menjadi sebuah penilaian suatu saham layak untuk diinvestasikan atau tidak.

Hasilnya, penyedia indeks provider global Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengeluarkan 18 saham Indonesia dari konstituen indeks karena dianggap sejumlah saham tersebut kurang investable . Dampaknya dana-dana asing ikut keluar dari saham yang keluar dari indeks, dan memicu tekanan jual dari para investor.

"Jika kita tidak cepat merespons menghadirkan keyakinan kepada para investor global melalui indeks provider global tersebut, maka selain kemungkinan saham-saham kita tidak lagi masuk dalam anggota konstiruen, bahkan ada ancaman untuk menurunkan klasifikasi pasar kita ke tingkat yang lebih rendah," kata Hasan.

Tidak hanya itu, investor global juga mengkhawatirkan terkait aspek tata kelola dan integritas di pasar modal Indonesia. Hal itu terjadi karena adanya keraguan terhadap tingkat investability pasar modal RI, terutama terkait kesesuaian data free float saham yang tersedia di publik dengan realitas di lapangan.

Hasan mengaku, sebelumnya investor global mengalami kesulitan untuk mendapatkan saham-saham yang menjadi anggota indeks karena indikasi ketidaksesuaian data kepemilikan saham yang selama ini disampaikan.

"Kombinasi faktor global, persoalan transparansi, integritas informasi, serta tantangan likuiditas inilah yang akhirnya memicu koreksi signifikan terhadap IHSG," kata dia.

Namun demikian, Hasan mengatakan volatilitas di pasar saham bukanlah fenomena baru. Hal tersebut merupakan siklus yang menjadi momentum untuk membangun fondasi dan tata kelola yang lebih baik untuk menciptakan pertumbuhan di kemudian hari.

"Menjadi pelajaran penting bahwa integritas tidak boleh dikorbankan demi pertumbuhan jangka pendek," ujar Hasan.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) kembali menjadi sorotan setelah menyentuh level terlemah sepanjang sejarah.

Pada hari ini, Kamis (21/5/2026), rupiah ditutup melemah 13,50 poin atau 0,08 persen ke level Rp 17.667 per dollar AS.

Kondisi pelemahan rupiah memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai penyebab pelemahan rupiah dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari.

Sejumlah ekonom menilai tekanan terhadap rupiah saat ini dipicu kombinasi faktor global dan domestik.

Dampaknya dinilai tidak hanya terasa di pasar keuangan, tetapi juga berpotensi memengaruhi harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, energi, hingga keberlangsungan usaha dan lapangan pekerjaan.

Harga pangan dinilai paling cepat terdampak

Dosen Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) Hani Perwitasari mengatakan fluktuasi nilai tukar rupiah dapat berdampak langsung terhadap stabilitas harga pangan nasional.

Menurut Hani, Indonesia masih bergantung pada impor untuk sejumlah komoditas seperti kedelai, gandum, dan bawang putih.

Ketika rupiah melemah, biaya impor pangan dan bahan baku produksi ikut meningkat sehingga berpotensi mendorong kenaikan harga di tingkat konsumen.

“Untuk fluktuasi nilai tukar ini akan berpengaruh terhadap stabilitas harga pangan, bervariasi bisa dari 2 sampai 8 persen tergantung jenis makanannya,” ujar Hani, dikutip dari laman resmi UGM.

Ia menjelaskan dampak pelemahan rupiah terhadap harga pangan berbeda-beda tergantung jenis komoditas dan kondisi pasokan di dalam negeri.

Komoditas yang stoknya mencukupi cenderung lebih stabil, sementara komoditas yang sulit disubstitusi dan pasokannya terbatas lebih rentan mengalami kenaikan harga.

“Komoditas yang tidak bisa disubstitusi dan memiliki keterbatasan pasokan akan lebih sensitif terhadap fluktuasi nilai tukar,” kata Hani.

Selain memengaruhi harga pangan, pelemahan rupiah juga disebut berdampak terhadap biaya produksi sektor pertanian dan peternakan. Menurut Hani, sejumlah input produksi masih berkaitan dengan pasar global sehingga sensitif terhadap perubahan kurs.

“Kenaikan biaya input pada akhirnya akan meningkatkan total biaya produksi yang harus ditanggung pelaku usaha,” ujarnya.

Kenaikan biaya produksi tersebut kemudian berpotensi diteruskan menjadi kenaikan harga barang di tingkat masyarakat.

Dollar AS menguat, rupiah tertekan

Analis mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan pelemahan rupiah terjadi seiring menguatnya dollar AS di tengah meningkatnya risiko inflasi global akibat lonjakan harga minyak dunia.

“Penguatan dollar AS terjadi karena meningkatnya risiko inflasi yang didorong oleh tingginya harga minyak yang memperkuat ekspektasi bahwa Federal Reserve dapat mempertahankan suku bunga tinggi untuk waktu yang lebih lama,” ujar Ibrahim.

Kenaikan harga energi membuat pasar memperkirakan bank sentral AS atau The Fed akan mempertahankan suku bunga tinggi dalam jangka waktu lebih lama.

Kondisi tersebut mendorong investor global memindahkan dana ke aset berbasis dollar AS yang dianggap lebih aman.

Selain faktor ekonomi, ketegangan geopolitik di Timur Tengah juga disebut memperburuk tekanan terhadap rupiah.

Serangan drone di wilayah Uni Emirat Arab dan Arab Saudi, ditambah memanasnya hubungan AS dan Iran, memicu kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan minyak dunia.

Situasi tersebut mendorong harga minyak melonjak dan memperbesar tekanan inflasi global. Indonesia yang masih mengimpor minyak dalam jumlah besar ikut terkena dampaknya karena kebutuhan dollar AS meningkat.

Ibrahim juga menilai komunikasi pemerintah turut memengaruhi persepsi pasar terhadap kondisi ekonomi Indonesia.

Imported inflation ancam daya beli masyarakat

Akademisi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM Rijadh Djatu Winardi mengatakan pelemahan rupiah dapat memicu imported inflation atau inflasi yang berasal dari kenaikan harga barang impor.

Menurut dia, ketika rupiah melemah, harga barang impor dan bahan baku industri menjadi lebih mahal. Situasi tersebut meningkatkan biaya produksi perusahaan dan pada akhirnya berpotensi mendorong kenaikan harga barang konsumsi.

“Pelemahan rupiah dapat memicu kenaikan harga kebutuhan pokok, transportasi, dan energi,” ujar Rijadh.

Ia menjelaskan subsidi energi menjadi salah satu sektor yang paling terdampak karena masih bergantung pada komponen impor. Ketika rupiah melemah, beban subsidi pemerintah ikut meningkat sehingga mempersempit ruang fiskal negara.

“Tekanan kurs menambah beban subsidi energi dan utang luar negeri sehingga mempersempit fleksibilitas fiskal pemerintah,” kata Rijadh.

Menurut dia, kondisi tersebut dapat berdampak terhadap harga energi maupun biaya transportasi masyarakat.

Ketika biaya energi meningkat, biaya distribusi barang ikut naik dan berpotensi diteruskan menjadi kenaikan harga di tingkat konsumen.

Rijadh menilai tekanan terhadap rupiah saat ini dipengaruhi kombinasi faktor global dan domestik yang terjadi secara bersamaan.

Kepercayaan investor ikut menentukan

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai pelemahan rupiah tidak hanya dipicu faktor eksternal, tetapi juga dipengaruhi kondisi fundamental ekonomi domestik dan tingkat kepercayaan investor.

“Siapa yang mau berinvestasi dalam kondisi ekonomi yang dianggap shaky atau sangat fluktuatif seperti sekarang?” kata Bhima, Senin (18/5/2026).

Menurut Bhima, ketika kurs rupiah berfluktuasi tajam, investor asing cenderung menarik modal dari pasar saham dan obligasi Indonesia untuk mengurangi risiko.

Arus modal keluar tersebut kemudian memberi tekanan tambahan terhadap nilai tukar rupiah.

Ia mengingatkan, apabila pelemahan berlangsung terus tanpa intervensi efektif, rupiah berpotensi menembus level Rp 20.000 per dollar AS.

“Kalau hari ini kurs sekitar Rp 17.600 dan pelemahannya rata-rata 0,5 persen per hari, maka pada 9 Juni 2026 rupiah bisa tembus di atas Rp 20.000 per dollar AS,” ujar Bhima.

Bhima mengatakan pelemahan rupiah bukan hanya persoalan pasar keuangan, tetapi juga dapat memengaruhi aktivitas ekonomi sehari-hari masyarakat.

Ketika rupiah melemah, biaya impor bahan baku, mesin industri, hingga energi menjadi lebih mahal. Kondisi tersebut berpotensi memicu kenaikan harga barang dan inflasi dalam beberapa bulan ke depan.

“Pelaku usaha pasti melihat pelemahan kurs akan memengaruhi daya beli dan inflasi, sehingga mereka mulai merombak strategi bisnisnya di Indonesia,” katanya.

Dunia usaha hadapi tekanan biaya

Pelemahan rupiah juga mulai dirasakan sektor industri, terutama manufaktur yang masih bergantung pada bahan baku impor.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam mengatakan, sekitar 70 persen bahan baku sektor manufaktur masih berasal dari impor. Kondisi tersebut membuat pelemahan rupiah langsung memukul biaya produksi industri.

“Sekitar 70 persen bahan baku sektor manufaktur masih impor. Dalam setahun terakhir rupiah juga sudah terdepresiasi lebih dari 7 persen dan itu langsung memukul biaya produksi,” ujar Bob.

Menurut dia, dunia usaha saat ini menghadapi tekanan berlapis mulai dari kenaikan biaya logistik, gangguan rantai pasok global, hingga melemahnya daya beli masyarakat.

Kondisi tersebut memaksa perusahaan melakukan efisiensi agar tetap bertahan di tengah kenaikan biaya produksi yang terus meningkat.

“Dunia usaha sekarang dipaksa melakukan efisiensi dan meningkatkan produktivitas semaksimal mungkin karena kenaikan biaya sudah dua digit, sementara harga jual tidak bisa dinaikkan sembarangan,” katanya.

Bob mengatakan, risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai membayangi sektor padat karya apabila tekanan biaya terus berlangsung.

Selain itu, pelemahan rupiah juga meningkatkan biaya investasi dan pembiayaan perusahaan. Risiko kurs yang tinggi membuat bunga obligasi dan biaya pinjaman perbankan berpotensi naik.

Bhima mengatakan kondisi tersebut membuat investor menjadi lebih berhati-hati untuk menanamkan modal di Indonesia, terutama untuk investasi jangka panjang seperti pembangunan pabrik dan ekspansi industri.

“Kalau kondisi kurs terus berubah-ubah seperti sekarang, rencana bisnis investor juga ikut berubah. Akibatnya ada potensi capital flight, investor yang tadinya mau masuk akhirnya batal, sementara industri yang sudah ada bisa menunda ekspansi atau bahkan relokasi,” ucap Bhima.

Di tengah tekanan terhadap rupiah, para ekonom menilai dampak pelemahan nilai tukar pada akhirnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui kenaikan harga kebutuhan sehari-hari, biaya transportasi, energi, hingga tekanan terhadap lapangan kerja dan aktivitas usaha.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com-Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim para pengusaha memberikan respons positif terhadap kebijakan ekspor melalui satu pintu.

Kebijakan tersebut akan dijalankan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Airlangga menyampaikan hal itu setelah bertemu pelaku usaha dalam sosialisasi kebijakan ekspor sumber daya alam (SDA) strategis di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Menurut Airlangga, para pengusaha mengapresiasi langkah pemerintah untuk mengoptimalkan harga komoditas dan memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar global.

"Tanggapannya relatif positif dan mereka mengapresiasi terutama bahwa ini kan tujuannya untuk mengoptimalkan harga dan juga supaya Indonesia leverage-nya di perdagangan komoditas ini menjadi lebih kuat," ujarnya di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Airlangga menuturkan, tahap awal implementasi kebijakan ini mencakup tiga komoditas strategis.

Tiga komoditas tersebut meliputi minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO), batu bara, serta paduan besi atau ferro alloy.

Airlangga juga menegaskan pemerintah tidak berkewajiban membahas kebijakan tersebut dengan negara mitra dagang.

Menurut dia, pengelolaan sumber daya alam dalam negeri merupakan hak Indonesia.

"Ini kan haknya Indonesia. Jadi kalau haknya Indonesia, ya kita jalankan saja," kata dia.

Penerapan ekspor satu pintu akan dimulai pada 1 Juni 2026 sebagai tahap awal. Implementasi penuh ditargetkan berjalan pada 1 Januari 2027.

Pemerintah juga telah membahas integrasi data ekspor dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Airlangga menjelaskan, eksportir masih dapat menjalankan kegiatan ekspor seperti biasa selama tiga bulan pertama implementasi.

Hal itu karena data perdagangan telah tersedia dalam sistem National Single Window.

Data tersebut mencakup identitas eksportir, pemilik barang, hingga importir yang sudah tercatat dalam sistem kepabeanan.

Data itu akan ditambahkan ke dalam sistem PT DSI.

"Nanti data yang sudah ada di Bea Cukai melalui National Single Window akan diintegrasikan dengan sistem DSI," ucap Airlangga.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Warta Ekonomi, Jakarta -

Bank Indonesia (BI) memutuskan menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 5,25% pada Mei 2026. Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah yang terlambat di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan perubahan arah kebijakan moneter global.

Ekonom Bright Institute, Yanuar Rizky, mengatakan kenaikan BI Rate masih akan terasa berat karena bank sentral dinilai berada dalam posisi behind the curve atau terlambat merespons dinamika pasar.

“Pendapat saya soal BI rate naik 50 bps, tetap akan berat karena behind the curve,” kata Yanuar dalam keterangannya, Jakarta, dikutip Kamis (20/5/2026).

Ia berharap kondisi dapat membaik apabila pada Juli mendatang, bank-bank sentral utama dunia mulai membalik arah kebijakan moneternya. Menurut dia, peluang tersebut bisa terjadi apabila Federal Reserve (The Fed), Bank of Japan (BOJ), dan European Central Bank (ECB) mulai memasuki fase pelonggaran kebijakan.

Yanuar menjelaskan, secara umum terdapat dua instrumen utama dalam kebijakan moneter, yakni melalui suku bunga acuan (Keynesian) serta pengendalian jumlah uang beredar (monetaris).

Namun, ia mengatakan saat ini negara-negara maju cenderung melakukan normalisasi neraca dengan melepas surat utang pemerintah yang sebelumnya dibeli bank sentral. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mengendalikan inflasi jangka pendek tanpa harus agresif menaikkan suku bunga.

“Negara maju lakukan normalisasi neraca, surat utang pemerintah di bank sentral di lepas, kompensasi inflasi short term dari menaikan yield menurunkan harga gov bond, rate ditahan,” jelasnya.

Ia menilai BI sebelumnya terlalu lama diam di tengah tekanan terhadap rupiah karena mempertimbangkan kepentingan pemerintah menjaga citra pasar surat berharga negara (SBN) tetap kuat.

“Ya, ini semua pilihan, tapi kalo menurut saya BI saat ini behind the curve, kalo mau ahead a curve ya udah telat, karena persepsi dalam negeri juga sudah gak percaya ke Rupiah,” ujarnya.

Yanuar memperkirakan tekanan dapat mereda dengan sendirinya apabila bank-bank sentral global kembali memasuki fase ekspansi moneter dengan lakukan Quantitative Easing lagi seperti bottom 2008, reverse policy maret 2009.

“Kalaupun sembuh sendiri, masalah kita tetap sama, struktural ekonomi terus melemah, dan juga sinyal tata kelola udah berantakan melawan pasar lagi,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank KEB Hana Indonesia (Hana Bank) mencatatkan laba bersih senilai Rp 200,78 miliar pada kuartal I-2026.

Angka tersebut tumbuh 23,84 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai Rp Rp 162,13 miliar.

Direktur Branch Business Hana Bank Hendri Setiawan mengatakan, seiring dengan pertumbuhan laba, aset Hana Bank juga bertambah 5,64 persen menjadi Rp 54,60 triliun pada periode yang sama.

“Hana Bank mampu membukukan pertumbuhan laba meskipun ada tantangan ekonomi global, didukung oleh strategi bisnis yang penuh kehati-hatian. Kami melihat masih ada ruang pertumbuhan ke depannya, baik dari sisi penyaluran kredit maupun penghimpunan dana,” kata dia dalam keterangan tertulis, Kamis (21/5/2026).

Ia menambahkan, kinerja intermediasi Hana Bank tercermin dari penyaluran kredit meningkat 3,63 persen secara tahunan (yoy) menjadi Rp 39,67 triliun.

Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) juga tumbuh 11,78 persen secara tahunan (yoy) menjadi Rp 30,83 triliun, terutama ditopang oleh deposito.

Hendri menjabarkan, kualitas kredit tercatat dalam rasio Non-Performing Loan (NPL) gross dan net masing-masing 0,72 persen dan 0,27 persen.

"Kondisi tersebut membaik daripada periode yang sama tahun sebelumnya," imbuh dia.

Sedikit catatan, NPL ini juga berada di bawah NPL gross dan NPL net perbankan secara nasional yang masing-masing sebesar 2,1 persen dan 0,8 persen.

Sedangkan ketahanan Hana Bank terlihat dari Capital Adequacy Ratio (CAR) yang berada di level 27,05 persen.

Hasil itu di atas CAR perbankan secara nasional yang sebesar 25,09 persen.

"Melihat pencapaian sampai dengan kuartal I 2026, Hana Bank optimistis dapat mencapai target tahun 2026, dengan target laba bersih sebesar Rp 650,11 miliar. Sedangkan aset ditargetkan tumbuh menjadi Rp 56,65 triliun," terang dia.

Hendri mengatakan, untuk meraih target tersebut, Hana Bank terus mendorong pertumbuhan berkelanjutan melalui jaringan kantor cabang.

“Kami fokus mendorong pertumbuhan aset, pertumbuhan pendapatan operasional bruto, efisiensi dan produktivitas, serta memperkuat tata kelola di cabang,” tutup dia.

Sebagai informasi, sepanjang kuartal I-2026, Hana Bank telah meluncurkan fitur investasi reksa dana di layanan perbankan digital LINE Bank by Hana Bank (LINE Bank) untuk mendukung nasabah dalam mengelola aset, dan menambah mitra wealth management untuk menghadirkan pilihan produk investasi yang lebih lengkap bagi nasabah sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan pengetatan kuota produksi mineral dan batu bara (minerba) mulai menekan kinerja sektor pertambangan hingga mengundang keluhan dari para investor. Hal ini dinilai menjadi sinyal serius bagi pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan di sektor minerba demi menjaga laju agenda hilirisasi nasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kontraksi sektor pertambangan sebesar 2,14% secara tahunan pada kuartal I/2026. Kontraksi kinerja ini disinyalir sebagai imbas dari turunnya produksi hingga lambannya persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB).

Pada saat yang sama, kegelisahan investor asing, terutama pelaku usaha asal Cina yang selama ini mendominasi pengembangan smelter nikel, mulai muncul ke permukaan. Pengusaha mengeluhkan pembatasan kuota produksi bijih nikel melalui RKAB 2026, rencana kenaikan royalti dan pajak, kewajiban penempatan DHE selama 1 tahun hingga penerapan aturan harga patokan mineral (HPM) baru yang disebut membuat harga bijih nikel melonjak.

Pemerintah pun mulai membuka ruang evaluasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku telah bertemu dengan perwakilan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Cina di Jakarta pada Selasa (19/5/2026).

Dia mengatakan, pemerintah Indonesia dan para pengusaha asal Negeri Tirai Bambu itu akan melakukan sinkronisasi kebijakan demi kepastian usaha di Tanah Air.

"Sinkronisasi, informasi, mereka ingin mendapat kepastian bahan baku, bauksit, kemudian nikel, dan saya katakan semuanya OK. Karena itu industri hilirisasi," kata Bahlil ditemui di Kantor Kementerian ESDM.

Senada, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, pemerintah akan mengevaluasi berbagai kebijakan pertambangan dan hilirisasi setelah mencermati pelemahan sektor pertambangan pada kuartal I/2026.

“Karena ini kuartal I/2026 sudah selesai, kami akan melakukan evaluasi ke depan harus seperti apa,” ujarnya ditemui di Kompleks DPR RI.

Salah satu kebijakan yang tengah dievaluasi adalah rencana kenaikan tarif royalti sejumlah komoditas mineral seperti nikel, tembaga, emas, perak, hingga timah. Pun, pemerintah telah menunda implementasi kebijakan tersebut di tengah keberatan pelaku usaha.

Padahal, dalam beberapa tahun terakhir, investasi asal Cina memainkan peran sentral dalam membangun rantai pasok industri nikel dan kendaraan listrik nasional. Smelter-smelter besar di Sulawesi dan Maluku tumbuh berkat derasnya modal dan teknologi dari perusahaan-perusahaan asal Negeri Tirai Bambu tersebut.

Namun, ketergantungan yang terlalu besar terhadap investasi asing juga mulai memunculkan dilema baru bagi pemerintah.

Di satu sisi, Indonesia membutuhkan modal, teknologi, dan pasar untuk mempercepat hilirisasi. Di sisi lain, negara dituntut tetap menjaga kedaulatan pengelolaan sumber daya alam dan memastikan manfaat ekonominya tidak hanya dinikmati investor.

Kebijakan Minerba Perlu Ditinjau Ulang

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI) Sofyano Zakaria menilai kontraksi sektor pertambangan pada kuartal I/2026 harus dibaca sebagai sinyal serius bagi pemerintah.

Menurutnya, pada saat ekonomi nasional masih tumbuh, sektor pertambangan justru melemah akibat penurunan produksi sejumlah komoditas utama seperti bijih logam, minyak dan gas, serta batu bara. Kondisi itu menunjukkan kebijakan pertambangan dan hilirisasi tidak lagi bisa dijalankan dengan pendekatan biasa.

“Hilirisasi mineral tetap merupakan pilihan strategis bagi Indonesia. Namun arah kebijakannya harus diperbaiki,” kata Sofyano kepada Bisnis, dikutip Kamis (21/5/2026).

Sofyano menilai hilirisasi tidak boleh hanya dimaknai sebagai kewajiban membangun smelter atau larangan ekspor bahan mentah. Lebih jauh, hilirisasi harus menjadi agenda industrialisasi nasional yang mampu menciptakan nilai tambah lebih besar.

Hilirisasi juga harus mampu memperkuat industri domestik, membuka lapangan kerja, meningkatkan penerimaan negara, serta memperbesar posisi tawar Indonesia dalam rantai pasok global.

Oleh karena itu, Sofyano mengingatkan agar pemerintah menata ulang kebijakan hilirisasi agar lebih terukur dan konsisten. Sebab, regulasi yang berubah-ubah justru berpotensi menciptakan ketidakpastian dan memperlambat investasi.

Menurut Sofyano, protes pengusaha Cina harus dilihat secara proporsional. Investor asing memang penting bagi pengembangan industri mineral nasional, tetapi kebijakan sumber daya alam Indonesia tidak boleh didikte oleh kepentingan investor.

"Negara harus tetap menjadi pengendali utama. Namun, pada saat yang sama, pemerintah juga wajib memastikan regulasi tidak berubah-ubah, tidak tumpang tindih, dan tidak membebani investasi secara berlebihan," jelasnya.

Dia pun memperingatkan bahwa tantangan terbesar hilirisasi ke depan adalah volatilitas harga komoditas global, perlambatan permintaan dunia, tekanan biaya energi dan logistik, hingga ketergantungan terhadap teknologi dan pasar luar negeri.

Di sisi lain, aspek lingkungan dan sosial juga dinilai semakin krusial. Sofyano menekankan bahwa hilirisasi yang mengabaikan tata kelola lingkungan berpotensi memunculkan resistensi publik dan merusak legitimasi kebijakan pemerintah.

Sementara itu, Ketua Dewan Penasihat Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli melihat kontraksi sektor pertambangan pada awal tahun ini dipicu kombinasi berbagai persoalan teknis dan kebijakan.

Salah satunya ialah keterlambatan penyelesaian RKAB akibat penerapan sistem baru MinerbaOne di Direktorat Jenderal Minerba. Menurut Rizal, banyak pelaku usaha dinilai belum familiar dengan sistem tersebut sehingga memperlambat proses persetujuan.

Selain itu, pemerintah juga menetapkan kuota produksi yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi batu bara tahun ini dibatasi sekitar 600 juta ton, sedangkan produksi nikel sekitar 200 juta ton.

Akibatnya, banyak perusahaan smelter nikel mengalami kesulitan memperoleh bahan baku bijih nikel. Beberapa perusahaan bahkan harus mengurangi kapasitas produksi dengan menutup sebagian lini operasinya.

“Beberapa perusahaan smelter harus melakukan impor bijih nikel dari luar negeri seperti Filipina, Kaledonia Baru, dan kepulauan Pasifik,” kata Rizal.

Dia berpendapat, kondisi itu ikut berdampak terhadap sektor lain, mulai dari permintaan alat berat hingga penyerapan tenaga kerja. Rizal menyebut, sejumlah perusahaan tambang terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat keterbatasan produksi dan belum keluarnya RKAB.

Pun dia mencatat bahwa dampaknya mulai terasa terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tambang. Maluku Utara, misalnya, yang pada kuartal I/2025 mampu tumbuh 34,58%, pada kuartal I/2026 hanya tumbuh sekitar 13,8%.

Meski demikian, Rizal menilai prospek industri pertambangan dan hilirisasi Indonesia dalam jangka panjang masih sangat besar. Apalagi, Indonesia memiliki hampir seluruh komoditas mineral strategis yang dibutuhkan dunia, terutama untuk mendukung transisi energi global.

Namun, dia mengingatkan pemerintah agar tidak terlalu agresif membangun smelter tanpa memperhitungkan daya dukung sumber daya, keseimbangan pasokan dan permintaan global, serta aspek lingkungan.

“Kita tidak perlu jor-joran bangun smelter dengan jumlah sangat banyak,” ujarnya.

Menurut Rizal, arah hilirisasi seharusnya bergerak menuju industrialisasi manufaktur yang menghasilkan produk akhir bernilai tambah tinggi, bukan sekadar memproduksi bahan setengah jadi.

Pandangan serupa disampaikan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar. Dia menilai pembangunan smelter semata tidak cukup untuk menghasilkan nilai tambah optimal.

"Arah kebijakan hilirisasi idealnya enggak hanya mengejar pembangunan smelter karena nilai tambahnya tidak maksimal bahkan relatif terbatas, tetapi harus mampu sampai mengembangkan industri hilir sampai jadi produk akhir," katanya.

Dengan terbentuknya ekosistem industri hilir yang utuh, Indonesia dinilai bisa memperoleh multiplier effect ekonomi yang jauh lebih besar, termasuk penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan industri manufaktur, hingga peningkatan daya saing ekspor nasional.

Namun, Bisman mengingatkan pemerintah tetap harus menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional, daya saing investasi, dan perlindungan lingkungan.

Menurutnya, tantangan hilirisasi ke depan tidak ringan. Selain masih tingginya biaya energi dan logistik, Indonesia juga masih bergantung pada teknologi asing dan menghadapi fluktuasi harga komoditas global.

Kendati, prospek hilirisasi dinilai tetap menjanjikan seiring meningkatnya kebutuhan dunia terhadap mineral kritis untuk industri baterai dan kendaraan listrik.

"Jika terus dikembangkan maka bisa menjadi pemicu pertumbuhan industri dan ekonomi," kata Bisman.

Total aset SeaBank pada kuartal I 2026 tumbuh sebesar 33 persen (yoy) dari Rp37,4 triliun pada kuartal I 2025 menjadi Rp49,7 triliun pada kuartal I 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Seabank Indonesia (SeaBank) membukukan laba bersih setelah pajak sebesar Rp375,6 miliar pada kuartal I 2026, tumbuh 288 persen secara tahunan (year on year/yoy) dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp96,7 miliar.

Perseroan mencatat bahwa lonjakan profitabilitas ini didorong oleh peningkatan efisiensi operasional dan optimalisasi aset yang bekerja secara maksimal.

Direktur Utama SeaBank Indonesia Sasmaya Tuhuleley dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menyampaikan bahwa capaian ini merupakan bukti ketangguhan model bisnis bank digital untuk menjawab kebutuhan finansial masyarakat.

Perseroan mencatatkan efektivitas bisnis, tercermin dari tingkat pengembalian aset atau return on assets (ROA) yang tumbuh signifikan ke level 4,01 persen.

Menurut perseroan, angka ini menunjukkan bahwa bank semakin efisien dalam mengelola risiko dan mendiversifikasi sumber pendapatan seiring meningkatnya integrasi produk digital dalam aktivitas harian nasabah.

Total aset SeaBank pada kuartal I 2026 tumbuh sebesar 33 persen (yoy) dari Rp37,4 triliun pada kuartal I 2025 menjadi Rp49,7 triliun pada kuartal I 2026.

Pertumbuhan ini, catat perseroan, ditopang oleh ekspansi penyaluran kredit yang berkualitas serta penempatan likuiditas yang prudent pada instrumen yang aman.

Kredit yang disalurkan perseroan tumbuh sebesar 40,83 persen (yoy) menjadi Rp34,80 triliun, dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp24,71 triliun.

Penyaluran kredit SeaBank fokus pada segmen retail individual melalui produk direct lending dan kerja sama strategis dengan perusahaan pembiayaan (multifinance) dan mitra lending partner.

Perseroan menyatakan tetap konsisten menerapkan manajemen risiko dengan rasio non-performing loangross (NPL gross) yang terkendali di angka 1,56 persen.

Di sisi lain, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 44,58 persen (yoy) menjadi Rp39,1 triliun hingga Maret 2026, dibandingkan kuartal I 2025 Rp27 triliun.

Pencapaian ini ditopang oleh porsi dana murah atau current account saving account (CASA) yang mendominasi sebesar 69,10 persen dari total DPK.

Untuk mendukung rencana pertumbuhan jangka panjang, SeaBank memastikan kecukupan permodalan yang kuat dengan rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) sebesar 21,88 persen pada akhir kuartal I 2026.

Perseroan pun menyatakan optimistismenya untuk dapat meneruskan momentum positif ini sepanjang tahun 2026, berbekal fundamental yang kokoh dan kepercayaan nasabah yang terus tumbuh.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus mendorong adanya pencocokan bisnis (business matching) antara produk dan jenama lokal dari pengusaha kecil dan menengah (UKM) agar masuk ke ritel modern seperti pusat perbelanjaan atau mal.

Kementerian Perdagangan terus mengupayakan banyak sekali fasilitas business matching dengan teman-teman UKM, kata Direktur Pemasaran Produk Dalam Negeri (P2DN) Kemendag Dewi Rokhayati di Jakarta, Kamis.

“Kita business matching dengan ritel modern, seperti misalnya Alun-Alun Indonesia, salah satu department store yang perlu kita isi dengan semakin banyak lagi dengan produk Indonesia,” ujar dia menambahkan.

Menurut dia, produk dan jenama lokal yang berhasil masuk ke dalam ritel modern menunjukkan bahwa produk tersebut memiliki kualitas dan daya saing yang tinggi.

Oleh karena itu, peningkatan kualitas jenama dan produk hingga brand awareness menjadi sangat penting agar produk-produk lokal menjadi lebih dikenal di pasar dalam negeri sebelum akhirnya melenggang ke pasar internasional.

“Artinya untuk masuk ke ritel modern seperti Alun-Alun Indonesia ini (menunjukkan produk) sudah cukup naik kelas, sudah bagus. Dan saya rasa apa yang sudah bagus di dalam negeri bisa kita dorong untuk ekspor,” ujar Dewi.

Direktur Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif Kemendag Ari Satria menambahkan, pemerintah mendukung penuh upaya perluasan pasar bagi produk atau jenama lokal agar dapat ikut bersaing di panggung global.

“Kami di Kementerian Perdagangan tentunya akan mendukung pemasaran dari produk-produk dengan kearifan lokal ini, agar bisa mendunia, dan tentunya juga dikenal oleh masyarakat Indonesia sendiri,” kata Ari.

Selain itu, ia menilai saat ini produk-produk kreatif Indonesia seperti kerajinan hingga wastra Nusantara memiliki potensi dan minat yang tinggi di pasar global.

Lebih lanjut, Ari mengatakan hal ini menunjukkan bahwa pasar global masih sangat terbuka terhadap produk-produk berbasis desain, gaya hidup, dan ketekunan (craftsmanship).

“Ditambah lagi tren global saat ini semakin mengarah pada produk yang sustainable, berbahan alami, handmade, dan memiliki cultural storytelling yang kuat,” ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Masyarakat yang merasa dirugikan diminta segera melaporkan kepada aparat penegak hukum setempat guna mempercepat proses penanganan

Jakarta (ANTARA) - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan dua kegiatan usaha yang diduga melakukan penipuan modus investasi yaitu CANTVR dan YUDIA sebagai langkah perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat.

“Masyarakat yang merasa dirugikan diminta segera melaporkan kepada aparat penegak hukum setempat guna mempercepat proses penanganan,” kata Ketua Sekretariat Satgas PASTI Hudiyanto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

CANTVR diduga melakukan penipuan dengan modus impersonasi atau penyalahgunaan nama perusahaan asing berizin. Sementara YUDIA yang diduga melakukan penipuan dengan modus penawaran pekerjaan paruh waktu serta pembelian hak cipta film drama Cina untuk memperoleh pendapatan harian dan bonus tambahan.

Satgas PASTI menjelaskan bahwa CANTVR dan Monexplora (MEX) diduga merupakan entitas yang saling berkaitan karena penawaran investasi melalui platform CANTVR diperoleh dari MEX. CANTVR melakukan impersonasi terhadap Cantor Fitzgerald, yaitu perusahaan yang telah berizin di Amerika Serikat dan Singapura.

Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, CANTVR diketahui melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) serta aplikasi/website yang digunakan tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Sedangkan MEX tidak memiliki badan hukum di Indonesia dan aplikasi/website yang digunakan tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Komdigi.

CANTVR terindikasi menjalankan skema penipuan modus investasi saham melalui aplikasi, dengan metode penyetoran deposit untuk kegiatan investasi saham dengan janji pemberian beberapa benefit dan keuntungan lebih besar berdasarkan level keanggotaan.

Selain itu, CANTVR memberikan alokasi pembelian saham IPO fiktif secara acak para anggotanya. Alokasi acak tersebut mengharuskan anggota untuk melakukan pembayaran terhadap saham IPO fiktif tersebut.

Sementara YUDIA diduga melakukan penipuan modus investasi dengan skema penyetoran dana deposit, pengerjaan tugas harian berupa menonton film drama Cina, pembelian hak cipta film drama Cina, dan perekrutan anggota baru (member get member) untuk memperoleh pendapat harian dan bonus tambahan.

Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, YUDIA diketahui melakukan kegiatan usaha tanpa mengajukan perizinan lanjutan kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM serta aplikasi/website yang digunakan tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Komdigi.

Sehubungan dengan temuan tersebut, Satgas PASTI menghentikan kegiatan CANTVR dan YUDIA serta akan melakukan pemblokiran akses terhadap aplikasi dan/atau tautan (URL) terkait. Satgas PASTI juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk proses penindakan lebih lanjut.

Satgas PASTI mengimbau kepada masyarakat agar senantiasa waspada terhadap tawaran investasi atau kegiatan keuangan yang menjanjikan keuntungan tinggi dan tidak logis, terutama yang menggunakan nama perusahaan asing berizin tanpa kejelasan legalitas di Indonesia.

Apabila menemukan indikasi penawaran investasi atau pinjaman online ilegal, masyarakat dapat melaporkannya melalui website sipasti.ojk.go.id atau melalui Kontak OJK 157, WhatsApp 081157157157, dan email konsumen@ojk.go.id.

Sementara masyarakat yang menjadi korban penipuan transaksi keuangan dapat melapor melalui website Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) di iasc.ojk.go.id untuk mendukung upaya pemblokiran rekening pelaku secara cepat.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Kementerian Pekerjaan Umum telah memiliki pengalaman dalam penanganan perlintasan sebidang melalui pembangunan 'flyover' dan 'underpass'

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti menegaskan pembangunan flyover dan underpass menjadi solusi utama mengurangi risiko kecelakaan pada perlintasan sebidang kereta api sekaligus meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan kereta.

"Kementerian Pekerjaan Umum telah memiliki pengalaman dalam penanganan perlintasan sebidang melalui pembangunan flyover dan underpass," kata Diana dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis.

Dia menyebutkan beberapa proyek yang telah direalisasikan antara lain Flyover Kretek sepanjang 788,5 meter yang dibangun pada 2017, Flyover Kesambi sepanjang 446,5 meter pada 2017, serta Flyover Klonengan di Jawa Tengah sepanjang 760 meter yang juga dibangun pada tahun yang sama.

Selain itu, Kementerian PU juga membangun Flyover Dermoleng sepanjang 617,5 meter pada 2017 dan Underpass Karangsawah sepanjang 850 meter yang diselesaikan pada 2018 untuk meningkatkan keselamatan dan kelancaran mobilitas.

Pembangunan infrastruktur serupa berlanjut melalui Flyover Patih Galung sepanjang 882,5 meter yang dibangun pada 2022 sebagai bagian dari upaya mengurangi titik pertemuan langsung antara kendaraan dan kereta api.

Menurut Diana, berbagai proyek tersebut menunjukkan penanganan perlintasan sebidang dapat disesuaikan dengan karakteristik lokasi dan kebutuhan konstruksi di masing-masing wilayah.

Meski bentuk penanganannya berbeda-beda, prinsip dasarnya tetap sama, yakni mengurangi titik risiko antara lalu lintas jalan dan perjalanan kereta api guna meningkatkan keselamatan pengguna jalan sekaligus menjaga kelancaran mobilitas masyarakat.

Namun demikian, percepatan penanganan perlintasan sebidang masih menghadapi tantangan utama berupa pembebasan lahan, baik yang dimiliki masyarakat, PT Kereta Api Indonesia (KAI), maupun pemerintah daerah.

Karena itu, kebutuhan konstruksi harus berjalan beriringan dengan kepastian ketersediaan lahan agar pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan pemerintah.

Untuk mempercepat proses tersebut, menurut Diana, diperlukan inventarisasi kebutuhan dan ketersediaan lahan pembangunan simpang tidak sebidang oleh kementerian dan lembaga terkait, PT KAI, serta pemerintah daerah.

Selain itu, penyusunan regulasi sesuai kewenangan masing-masing instansi dinilai penting untuk menyederhanakan proses pembebasan lahan sehingga tahapan pembangunan dapat berjalan lebih efektif.

Upaya percepatan juga memerlukan koordinasi antarpemangku kepentingan guna menyepakati langkah bersama serta memperkuat komitmen dalam mendukung penyediaan lahan bagi pembangunan infrastruktur keselamatan transportasi.

Koordinasi tersebut melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pemerintah daerah, serta PT KAI sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan program.

Diana menilai kesiapan lahan menjadi faktor yang sangat menentukan karena meskipun kebutuhan konstruksi telah dihitung, pelaksanaan pembangunan tidak dapat berjalan optimal apabila lahan yang dibutuhkan belum tersedia.

Ia menambahkan penanganan perlintasan sebidang merupakan agenda keselamatan yang membutuhkan kerja sama seluruh pihak, mengingat keberhasilannya tidak hanya bergantung pada Kementerian PU tetapi juga kolaborasi lintas kementerian dan lembaga terkait.

Ke depan, langkah penanganan akan diarahkan pada tiga fokus utama, yakni penajaman prioritas berdasarkan tingkat risiko keselamatan, percepatan penyederhanaan administrasi pembebasan lahan, serta penguatan koordinasi lintas kewenangan.

Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berharap penanganan perlintasan sebidang dapat berjalan lebih terukur, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi keselamatan masyarakat dan kelancaran konektivitas nasional.

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum, terdapat 4.242 perlintasan sebidang di seluruh Indonesia dengan 184 lokasi berada dalam kewenangan jalan nasional yang memerlukan perhatian berkelanjutan.

Dari total 184 lokasi perlintasan sebidang pada jalan nasional tersebut, sebanyak 48 lokasi telah berhasil ditangani melalui berbagai pembangunan infrastruktur keselamatan transportasi yang mendukung konektivitas.

Dengan demikian, pemerintah masih memiliki pekerjaan lanjutan untuk menangani 136 lokasi perlintasan sebidang yang tersebar di tujuh provinsi dengan tingkat kebutuhan penanganan yang berbeda dengan anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp30 triliun.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Aktivis pendidikan senior dari Taman Siswa, Ki Darmaningtyas berpendapat, persidangan dan tuntutan pidana terhadap mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus korupsi Chromebook membuktikan kebenaran analisisnya. Langkah hukum yang diambil Kejaksaan Agung (Kejagung) dianggap sudah sangat tepat, bahkan dinilai 'kurang berani' jika melihat skala kerusakan sistem pendidikan nasional yang ditinggalkan.

"Tahun 2022 saya sudah menyatakan secara terbuka bahwa Nadiem adalah menteri pendidikan terburuk sepanjang masa yang pernah dimiliki Indonesia. Apa yang dikerjakan Kejaksaan saat ini di persidangan adalah legitimasi hukum atas pernyataan saya tersebut. Ini sama sekali tidak mengejutkan," tegas Aktivis Pendidikan Senior dari Taman Siswa, Ki Darmaningtyas seperti dikutip dari tayangan podcast Jaksapedia, Kamis (21/5/2026).

Dia mengimbau publik untuk membuka mata secara jernih dan menghentikan narasi keliru bahwa Nadiem merupakan korban kriminalisasi. Dia menuturkan, kerugian keuangan negara akibat korupsi Chromebook bernilai triliunan itu sebenarnya tergolong 'kecil' jika dibandingkan dengan pemborosan anggaran negara yang tidak ternilai akibat kebijakan merusak lainnya selama lima tahun terakhir.

Salah satu yang disorot tajam adalah pembentukan tim bayangan (shadow government) yang diakui Nadiem di forum PBB mencapai 400 orang. Kelompok teknokrat swasta ini digaji fantastis menggunakan uang negara hingga ratusan juta per orang, sementara banyak pejabat karier PNS yang kompeten justru dinonjobkan, merusak tata kelola birokrasi internal kementerian.

Darmaningtyas membeberkan rentetan dosa kebijakan lain, seperti pembubaran Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang menabrak undang-undang, diskriminasi guru lewat skema "Guru Penggerak", penghentian pembayaran Tunjangan Kinerja (Tukin) dosen yang menjadi temuan Ombudsman, hingga komersialisasi kampus melalui jargon Kampus Merdeka yang dinilai melahirkan "pengetahuan palsu dan sarjana palsu".

"Nadiem mengonstruksikan dirinya seolah-olah suci dan bersih di mata publik melalui kemasan media sosial. Padahal, dia meninggalkan sistem yang rusak parah. Dia mengubah esensi pendidikan karakter Ki Hadjar Dewantara menjadi sekadar pabrik penyedia buruh pasar global berkedok aplikasi," kata tokoh yang telah 45 tahun bergerak di dunia pendidikan ini.

Melalui dukungannya kepada Kejaksaan, dia meminta lembaga penegak hukum tidak gentar menghadapi tekanan opini dari kelompok elite bisnis di belakang mantan menteri tersebut. Dia berpendapat, ketegasan Kejaksaan merupakan benteng terakhir dalam menyelamatkan masa depan moralitas dan literasi generasi anak cucu bangsa.

Kita itu sebetulnya merupakan produsen minyak atsiri yang luar biasa karena bahan baku ada di sini

Semarang (ANTARA) - Komisi VII DPR RI menekankan peluang adanya nilai tambah pada ekspor produk atsiri yang menjadi salah satu kekayaan alam Bangsa Indonesia.

“Kita itu sebetulnya merupakan produsen minyak atsiri yang luar biasa karena bahan baku ada di sini. Kita bisa dapat inspirasi dari kunjungan ini. Kita bawa aspirasi bahwa Indonesia bisa jadi salah satu eksportir minyak atsiri terbesar,” kata Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo di Rumah Atsiri Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Kamis.

Meski demikian, dikatakannya, saat ini Indonesia bahkan tidak masuk ke dalam lima besar eksportir terbesar produk atsiri.

Oleh karena itu, pihaknya berharap agar pemerintah Indonesia terutama Kementerian Perindustrian yang merupakan mitra kerja Komisi VII DPR RI bisa mengembangkan sektor ini menjadi industri yang matang dan mapan.

Dalam hal ini, ia menyoroti soal hilirisasi dari industri tersebut. Dengan demikian, ekspor tidak hanya dalam bentuk bahan baku tetapi juga yang sudah diolah menjadi produk jadi.

“Kalau dari sisi regulasi sudah sangat luar biasa, hanya perlu implementasinya. Kita melihat tahun 2024 kita pernah ekspor menghasilkan 260 juta dolar AS, hanya dari bahan baku minyak atsiri, nah ini harus kita ubah supaya nilai tambah nyata. Minyak atsiri yang awalnya bahan baku biasa bisa diolah menjadi apakah sabun, makanan, aroma ruangan,” katanya.

Ia mengatakan hal ini sesuai dengan program Asta Cita yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mendorong kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal dan penguatan hilirisasi industri nasional, penguatan standar UMKM, dan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

“Kami memandang Rumah Atsiri Indonesia merupakan salah satu contoh konkrit bagaimana integrasi antara sektor industri pariwisata edukasi dan UMKM dapat diwujudkan secara inovatif,” katanya.

Dengan menjadi kawasan wisata edukatif inovatif berbasis industri, menurut dia Rumah Atsiri menunjukkan potensi lokal yang bisa menjadi kekuatan ekonomi baru dan berdaya saing tinggi.

Melalui kunjungan tersebut, dikatakannya, Komisi VII DPR RI ingin memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai model pengembangan destinasi berbasis industri dan hilirisasi produk lokal, termasuk bagaimana integrasi antara kegiatan produksi, riset, edukasi, dan wisata dapat berjalan secara berkelanjutan.

“Selain itu, kami juga ingin menyerap aspirasi terkait berbagai tantangan dan kebutuhan dukungan kebijakan, baik dari sisi regulasi, infrastruktur, pembinaan UMKM, promosi, maupun pengembangan industri atsiri nasional,” katanya.

Ia berharap hasil kunjungan kerja ini dapat menjadi bahan masukan strategis bagi Komisi VII DPR RI dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang mendukung penguatan sektor pariwisata nasional berbasis inovasi, keberlanjutan, serta sinergi lintas sektor antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri Perindustrian Bidang Percepatan Transformasi Industri 4.0 Kementerian Perindustrian RI Andi Rizaldi mengatakan secara nasional ekspor untuk komoditas atsiri hampir mendekati 100 juta dolar AS atau sekitar Rp1,7 triliun.

“Namun demikian kami punya data statistik, hampir sama dengan kasus-kasus komoditas lain seperti CPO, ekspor atsiri didominasi oleh produk antara yang lebih banyak diekspor, bukan dalam bentuk komoditas produk jadi. Tapi di tengahnya, berupa minyak atsiri,” katanya.

Dari sisi kebijakan, dikatakannya, sejak tahun 2016-2024 pemerintah melalui Bappenas sudah memberikan dana alokasi khusus. Ia mengatakan dalam penyaluran dana ini pemerintah pusat kerja sama dengan pemerintah daerah.

“Jadi kami tidak langsung memberikan ke pelaku usaha tapi lewat pemda. Jadi apabila pemda punya sentra industri kecil menengah mereka bisa mengajukan DAK. Yang bisa langsung diterima pelaku usaha yaitu program restrukturisasi. Misalnya untuk komoditas minyak atsiri ini sudah kami lakukan sejak 2021 sampai tahun ini,” katanya.

Ia mengatakan untuk dapat memperoleh program restrukturisasi, pelaku usaha harus melakukan pembelian mesin baru.

“Kalau mesin barunya diproduksi produsen lokal mereka bisa dapat maksimal 40 persen dari harga mesin, kalau mesin impor mereka dapat subsidi maksimal 25 persen. Silahkan pelaku usaha bisa mengajukan restrukturisasi mesin,” katanya.

Pemilik Rumah Atsiri Paulus Mintarga mengatakan tempat tersebut dikembangkan berbasis sejarah.

“Kami bergerak bukan di industri hulu tapi sebetulnya di hilir. Memang kita perlu memperbanyak industri hilir untuk lebih berani keluar,” katanya.

Ia berharap ke depan ada kebijakan soal kemudahan pemasaran produk jadi atsiri sehingga lebih mempermudah produsen dalam penjualan.

“Kalau ada produk jadi yang siap ekspor bisa dibantu akses seperti tempat, seperti misalnya di bandara internasional, meski sesaat tapi ini akan jadi eksposur,” katanya.

Pewarta: Teguh Imam Wibowo
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026