Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat ada peningkatan kualitas pengelolaan subsidi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tercermin dari menurunnya nilai koreksi subsidi kompensasi pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.

“Hal ini menunjukkan perbaikan dalam sistem pengendalian serta meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan negara oleh BUMN,” kata Anggota VII BPK Slamet Edy Purnomo dalam kegiatan penandatanganan berita acara hasil pemeriksaan atas belanja subsidi, kompensasi, Public Service Obligation (PSO) dan perhitungan harga pembelian cadangan pangan pemerintah pada BUMN operator dalam rangka dukungan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, ia mengatakan sejumlah capaian efisiensi juga telah terlihat. Salah satunya pada sektor pupuk bersubsidi yang berhasil menekan biaya secara signifikan.

Ke depan, praktik baik tersebut diharapkan dapat diikuti oleh sektor lain seperti energi dan pangan, guna meningkatkan efektivitas belanja negara.

Anggota VII BPK turut menekankan pentingnya penguatan basis data sebagai fondasi dalam penyaluran subsidi yang tepat sasaran. Integrasi dan pemutakhiran data antarlembaga dinilai menjadi kunci untuk mengurangi potensi ketidaktepatan sasaran serta meningkatkan efisiensi anggaran.

"Penandatanganan ini mencerminkan komitmen seluruh pihak dalam menunjukkan transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola keuangan negara yang efektif, efisien, dan dapat dipercaya," ujar Slamet Edy.

Pada kesempatan itu, Anggota VII BPK itu menegaskan bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 memperkuat peran BUMN untuk menjalankan fungsi ganda secara seimbang.

Fungsi ganda tersebut sebagai korporasi berorientasi kinerja dan nilai keuangan, sekaligus agen pembangunan melalui penugasan pemerintah, khususnya dalam pengelolaan subsidi, kompensasi, PSO, dan cadangan pangan pemerintah, dengan tetap menjunjung tata kelola yang baik, manajemen risiko, dan akuntabilitas.

Melalui penguatan sinergi dan komitmen bersama, ia mengatakan BPK berharap pengelolaan subsidi dan kompensasi ke depan semakin akuntabel, tepat sasaran, dan mampu memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan nasional serta kesejahteraan masyarakat.

"Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh Direktur Utama maupun Direksi BUMN dan badan usaha terkait yang telah bekerja sama secara kooperatif dan komunikatif sehingga proses pemeriksaan ini berjalan lancar dan tepat waktu," ujar dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Bank DBS Indonesia melalui DBS Group Research menilai fundamental ekonomi Indonesia pada awal 2026 masih sangat solid kendati tantangan volatilitas global pada semester II tahun ini tetap perlu diantisipasi secara hati-hati.

“Di tengah eskalasi geopolitik global dan fluktuasi harga energi, ekonomi Indonesia menunjukkan daya tahan kuat dengan pertumbuhan sebesar 5,6 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal pertama 2026. Angka ini membuktikan pertumbuhan tercepat sejak kuartal ketiga 2022,” kata Senior Economist DBS Bank Radhika Rao dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Rabu.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada awal tahun 2026 didorong oleh konsumsi domestik yang tetap kuat, stimulus fiskal pemerintah, peningkatan belanja negara, serta momentum musiman selama periode hari besar keagamaan.

Konsumsi rumah tangga dan pemerintah tumbuh hingga 7 persen yoy, sementara investasi tetap solid di kisaran 6 persen yoy.

Menurut Radhika, Indonesia memulai 2026 dengan fondasi ekonomi yang positif, tetapi risiko eksternal membuat proyeksi pertumbuhan tahunan perlu disesuaikan.

“Indonesia memasuki 2026 dengan percaya diri didukung fundamental yang kuat. Namun, proyeksi pertumbuhan setahun penuh tetap perlu disesuaikan menjadi 5,1 persen (dari sebelumnya 5,3 persen) guna mengantisipasi risiko kenaikan harga energi global dan tekanan pada nilai tukar rupiah,” ujar dia.

DBS Research menilai kuartal I-2026 kemungkinan menjadi titik tertinggi pertumbuhan ekonomi tahun ini. Ke depan, aktivitas ekonomi juga diperkirakan menghadapi tekanan dari tingginya harga energi global, volatilitas pasar keuangan, serta kebutuhan menjaga disiplin fiskal nasional.

Lebih lanjut, stabilitas makroekonomi disebut menjadi fondasi utama dalam menjaga ketahanan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global saat ini.

Sebagaimana dalam pemaparan DBS Research, diperlukan pengendalian inflasi, disiplin fiskal, dan komunikasi kebijakan yang konsisten dalam menjaga stabilitas pasar.

Dari sisi pengambil kebijakan, pemerintah diperkirakan tetap berupaya menjaga defisit fiskal di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) melalui pengendalian belanja, efisiensi program prioritas, serta optimalisasi penerimaan negara.

Selain itu, implementasi kebijakan yang konsisten, termasuk pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja dan harmonisasi regulasi pusat-daerah, dinilai penting untuk menciptakan kepastian usaha dan meningkatkan kepercayaan investor.

“Menjaga stabilitas makro ekonomi tetap menjadi faktor kunci dalam menopang pertumbuhan nasional, terutama melalui pengendalian inflasi dan disiplin fiskal yang konsisten. Kepastian serta konsistensi regulasi, didukung komunikasi kebijakan yang jelas dan dapat diprediksi, akan menjadi faktor penting dalam menjaga sentimen pasar dan meningkatkan daya tarik investasi,” ujar dia.

Melihat situasi tersebut, DBS menganggap langkah strategis yang dapat dilakukan yaitu menjaga stabilitas makroekonomi melalui pengendalian inflasi dan disiplin fiskal, menjaga daya beli domestik karena menjadi prioritas utama untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Selain itu pemerintah perlu memastikan stimulus fiskal tetap tepat sasaran dan berkelanjutan.

Kemudian juga pelaku usaha disarankan mulai mengantisipasi potensi perlambatan ekonomi global pada semester kedua 2026, kepastian dan konsistensi regulasi menjadi faktor utama dalam meningkatkan daya tarik investasi, serta komunikasi kebijakan yang jelas dan dapat diprediksi penting untuk menjaga sentimen pasar.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

MAKKAH - Konsolidasi besar-besaran untuk mengamankan kelancaran ibadah haji digelar oleh otoritas Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) di Masjid Hotel Durrat Rahaf, Makkah , Rabu (13/5/2026). Ribuan petugas lapangan hingga pimpinan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dilibatkan dalam sinkronisasi operasional jelang puncak wukuf.

Penyelenggara ibadah haji mengumpulkan seluruh entitas penggerak jemaah ini untuk mencegah terjadinya ego sektoral di lapangan. Penyelenggaraan rukun Islam kelima yang melibatkan jutaan manusia tidak mungkin dieksekusi tanpa koordinasi yang rapi.

Fokus pembinaan kali ini diarahkan pada penguatan layanan bimbingan ibadah dan manajemen kesehatan jemaah. Kedua sektor tersebut merupakan kunci keberhasilan jemaah untuk bisa bertahan melewati rintangan fisik di Arafah, Muzdalifah, dan Mina ( Armuzna ).

Pemerintah menyadari bahwa petugas kloter dan KBIH harus meleburkan batasan formalitas demi kepentingan keselamatan jemaah. Sinergi lintas batas inilah yang akan menciptakan sebuah pertahanan solid untuk memandu tamu Allah.

"Penyelenggaraan haji tidak bisa dilakukan oleh satu pihak, kita ibaratnya harus memiliki tim yang super, bukan sekadar superman atau superhero," tegas Kepala Daker Makkah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal kepada Tim Media Center Haji (MCH).

Petugas kloter mutlak berperan sebagai nakhoda yang memberikan panduan regulasi pemerintah di garis depan. Sementara itu, posisi KBIHU sangat krusial karena mayoritas jemaah berafiliasi secara langsung dengan lembaga bimbingan tersebut.

Penyatuan visi ibadah dan kesehatan ini sangat mendesak seiring dengan semakin padatnya populasi jemaah nusantara. Ratusan kloter jemaah terpantau telah mendarat dengan selamat dan mulai beradaptasi dengan cuaca gurun.

Selain memperkuat barisan petugas, konsolidasi ini juga menjadi forum untuk mengklarifikasi sejumlah dinamika layanan ekstra di lapangan. PPIH meluruskan adanya salah paham terkait biaya jasa pendorongan kursi roda bagi jemaah rentan.

Setelah dilakukan proses tabayun, dipastikan bahwa tarif kursi roda tersebut bukanlah bentuk pungutan liar. Biaya itu adalah bagian dari paket layanan opsional yang disepakati secara transparan untuk membantu jemaah melakoni umrah wajib.

Dinamika lain yang diselesaikan dalam forum tersebut adalah aturan main terkait pelaksanaan city tour atau wisata kota. Kemenhaj hanya melarang perjalanan wisata yang melintasi batas kota Makkah atau Madinah demi menjaga energi jemaah.

Kegiatan wisata religi di dalam kota masih diperbolehkan selama KBIHU memberikan laporan resmi kepada petugas sektor. Kewajiban lapor ini adalah instrumen pengamanan agar pergerakan massa tetap terdeteksi oleh radar pusat kendali.

Ketertiban administratif ini mutlak ditegakkan mengingat sekitar 250 kloter jemaah Indonesia telah menyesaki Kota Makkah. Angka ini akan terus melonjak tajam dalam hitungan hari.

"Jaminan jemaah bisa melaksanakan fase Armuzna itu sangat bergantung pada kondisi fisik, kalau kesehatannya prima dan kuat, maka insyaallah ibadahnya akan lancar," papar Ihsan jelang akhir sesi.

Seluruh elemen penyelenggara kini bersiap menyambut kedatangan kloter-kloter terakhir dari gelombang pertama. Pada 15 Mei mendatang, operasional Daker Madinah akan resmi ditutup dan seluruh kekuatan petugas akan digeser penuh ke Makkah.

Bisnis.com, JAKARTA - Setelah lama dikenal melalui bisnis rokok, perbankan, elektronik, hingga infrastruktur digital, kini Grup Djarum milik keluarga Hartono mulai membangun pijakan baru ke sektor industri peternakan sapi perah di Brebes, Jawa Tengah dengan prospek permintaan yang cenderung stabil.

Melalui PT Global Dairi Alami dan PT Global Dairi Bersama, Grup Djarum menargetkan memiliki hingga 36.000 ekor sapi perah dalam beberapa tahun ke depan.

CEO Savoria Group Ihsan Mulia Putri mengatakan bisnis susu ini adalah bagian dari pilar Fast Moving Consumer Good atau FMCG Djarum Group dalam naungan Savoria Group.

Bisnis Savoria Group mencakup bisnis kopi melalui merek Kopi Tubruk Gadjah dan Caffino, bisnis confectionery melalui permen FOX’S, bisnis pastry melalui merek 5Days, minuman isotonik HydroPlus, serta minuman berbasis teh Sariwangi.

Investasi tersebut disebut menjadi bagian dari dukungan terhadap program prioritas pemerintah dalam percepatan produksi susu dan daging nasional, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dalam negeri.

“Jika proyek sudah beroperasi penuh, kapasitas produksi susu yang dihasilkan diperkirakan dapat menyumbang sekitar 18% terhadap target produksi susu segar nasional,” terangnya, Selasa (13/5/2026).

Wilayah Brebes, Jawa Tengah, dipilih sebagai pusat pengembangan bisnis susu karena dinilai memiliki posisi strategis, dekat dengan sentra produksi jagung sebagai sumber utama pakan ternak, sekaligus memiliki akses yang relatif dekat ke pasar susu segar terbesar di kawasan Jabodetabek.

Bukan Ekspansi Biasa

Langkah ini dinilai bukan sekadar ekspansi biasa dan menjadi sinyal kuat perubahan arah diversifikasi usaha kelompok bisnis tersebut menuju sektor yang lebih defensif dan berorientasi jangka panjang, khususnya pangan dan agrikultur.

Head of research Kiwoom Sekuritas Liza Camelia mengatakan masuknya Grup Djarum ke industri dairy mencerminkan strategi bisnis yang masih sejalan dengan karakter utama grup, yakni masuk ke sektor dengan pasar besar, arus kas berulang atau recurring income, serta memiliki peluang integrasi dari hulu hingga hilir.

“Ini bukan sekadar ‘bisnis iseng’, karena pola ekspansinya masih cukup selaras dengan DNA bisnis lama grup yakni masuk ke industri dengan demand besar, recurring, cashflow kuat, dan mampu dibangun secara terintegrasi dari hulu hingga hilir,” ujarnya, Selasa (13/5/2026).

Langkah ini juga bisa dibaca sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap industri rokok yang menghadapi tekanan struktural dari kenaikan cukai dan perubahan pola konsumsi.

Dengan dukungan modal besar dan jaringan bisnis yang luas, proyek tersebut berpotensi berkembang menjadi ekosistem bisnis pangan terintegrasi. Tidak hanya berhenti di peternakan, peluang ekspansi dapat merambah pengolahan makanan dan minuman berbasis susu, produk konsumen harian, hingga integrasi pembiayaan dan distribusi melalui PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA).

Dia menilai kekuatan Grup Djarum terletak pada kemampuan membangun bisnis jangka panjang berbasis efisiensi dan integrasi operasional. Pendekatan tersebut dapat menjadi keunggulan kompetitif di industri dairy yang selama ini dikenal memiliki margin tipis dan kebutuhan investasi awal yang besar.

Meski prospeknya menarik, tantangan industri susu juga tidak ringan. Bisnis dairy sangat sensitif terhadap fluktuasi harga pakan ternak, produktivitas sapi, serta kebijakan impor susu yang dapat memengaruhi harga pasar domestik.

Senada, Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas Hari Rachmansyah menilai ekspansi ini berpotensi menjadi mesin pertumbuhan baru yang kuat di tengah tekanan berkepanjangan pada industri rokok nasional.

Dia menilai karakter bisnis susu yang berbasis kebutuhan primer membuat sektor ini lebih defensif dibanding industri rokok yang saat ini menghadapi tekanan struktural dari kenaikan cukai hingga perubahan pola konsumsi masyarakat.

“Karakteristik bisnis yang defensif dan berbasis kebutuhan primer menjadikan lini ini sebagai pilar pertumbuhan baru yang stabil dalam jangka panjang,” katanya.

Selama ini, paparnya, konsumsi susu masyarakat terus meningkat seiring pertumbuhan kelas menengah, sementara kapasitas produksi dalam negeri belum mampu mengejar permintaan pasar.

Hari melihat Grup Djarum memiliki keunggulan besar dari sisi integrasi ekosistem bisnis. Jaringan distribusi grup dinilai dapat dimanfaatkan sebagai jalur pemasaran produk susu, sementara infrastruktur digital yang dimiliki GDP Venture berpotensi memperkuat efisiensi rantai pasok. Tak hanya itu, dukungan kekuatan permodalan dari BBCA mampu memberikan akses pembiayaan yang kompetitif untuk mempercepat pengembangan bisnis.

Meski prospeknya besar, Hari mengingatkan terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi Grup Djarum dalam mengembangkan bisnis susu skala besar.

Salah satu tantangan utama adalah periode pengembalian investasi atau payback period yang relatif panjang. Selain itu, industri peternakan sapi perah juga sangat sensitif terhadap fluktuasi harga pakan yang banyak dipengaruhi nilai tukar rupiah.

“Tantangan lainnya adalah risiko kebijakan impor susu serta kompleksitas membangun jaringan distribusi nasional yang efisien,” katanya.

Menurutnya dengan kapasitas produksi yang dapat mencapai ratusan ribu ton per tahun, Grup Djarum berpeluang menjadi pemain dominan di pasar susu segar domestik.

“Jika dieksekusi dengan baik, grup berpotensi membangun model industri susu terintegrasi dari hulu ke hilir yang sulit ditandingi kompetitor,” ujar Hari.

Namun demikian keberhasilan ekspansi ini akan sangat ditentukan oleh kemampuan Grup Djarum membangun rantai industri susu yang efisien dan terintegrasi secara menyeluruh, mulai dari peternakan, pengolahan, distribusi, hingga penguatan pasar konsumsi. Bukan sekadar memiliki peternakan skala besar saja.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan ketersediaan pangan strategis dan hewan kurban nasional dalam kondisi aman menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda mengatakan pemerintah terus bekerja menjaga stabilitas pasokan dan distribusi pangan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah sangat jelas bahwa pangan adalah soal kedaulatan bangsa. Karena itu pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian bekerja keras untuk memastikan stok pangan aman, cukup, terkendali, dan distribusi lancar,” ujar Agung dalam konferensi pers di Auditorium Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).

Menurutnya, pemerintah ingin memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah Iduladha dengan tenang tanpa kekhawatiran terhadap pasokan pangan maupun hewan kurban.

Agung menyebut sejumlah komoditas strategis nasional berada dalam kondisi aman dan terkendali, mulai dari beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, gula konsumsi, hingga daging dan telur ayam.

Dia mengungkapkan produksi beras nasional sepanjang 2025 mencapai 34,69 juta ton atau meningkat 4,07 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut setara 13,29%.

Selain itu, cadangan beras pemerintah (CBP) saat ini mencapai 5,29 juta ton yang disebut sebagai level tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

“Produksi daging ayam, telur ayam, dan bawang merah telah surplus bahkan telah diekspor ke berbagai negara,” katanya.

Dalam aspek kesiapan Iduladha, Kementan juga memastikan ketersediaan hewan kurban nasional mencukupi kebutuhan masyarakat.

Potensi ketersediaan hewan kurban pada 2026 tercatat mencapai 3.246.790 ekor, sedangkan perkiraan kebutuhan nasional sekitar 2.355.470 ekor. Dengan demikian, terdapat surplus sekitar 891.320 ekor hewan kurban secara nasional.

“Secara nasional kondisi atau ketersediaan hewan kurban aman, cukup, dan terkendali,” ujar Agung.

Jika dirinci berdasarkan jenis hewan, ketersediaan sapi mencapai 859.268 ekor dengan kebutuhan diperkirakan 791.452 ekor, sehingga terdapat surplus 67.816 ekor. Untuk kerbau, ketersediaan tercatat 33.952 ekor dengan kebutuhan 12.914 ekor atau surplus 21.038 ekor.

Sementara itu, kambing tersedia sekitar 1,4 juta ekor dengan kebutuhan 1,08 juta ekor, sehingga surplus mencapai 332.861 ekor. Adapun domba memiliki ketersediaan 935.690 ekor dengan kebutuhan sekitar 466.086 ekor, atau surplus sebesar 469.604 ekor.

Agung menegaskan pemerintah akan terus memantau distribusi dan kesehatan hewan kurban agar pelaksanaan Iduladha berjalan lancar di seluruh daerah.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mendorong kesiapan Indonesia untuk menjadi pusat pengembangan Carbon Capture and Storage (CCS) di kawasan Asia-Pasifik dalam forum Asia Carbon Capture 2026 di Crowne Plaza Kuala Lumpur City Centre, Malaysia.

Dalam forum tersebut, Eddy menekankan bahwa transisi energi tidak hanya berkaitan dengan isu lingkungan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi ekonomi nasional serta penguatan ketahanan energi Indonesia di tengah dinamika global.

"Indonesia menghadapi tantangan sekaligus peluang besar. Di satu sisi kita memiliki sumber daya energi fosil yang melimpah, tetapi di sisi lain masih menghadapi ketergantungan impor energi, terutama BBM dan elpiji. Karena itu, transisi energi harus menjadi bagian dari strategi ketahanan ekonomi nasional," ujar Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan Indonesia sedang berada pada fase penting transformasi ekonomi dengan target pertumbuhan hingga 8 persen. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan investasi besar serta perubahan sistem energi menuju arah yang lebih berkelanjutan.

Eddy juga menyoroti potensi energi terbarukan Indonesia yang diperkirakan mencapai sekitar 3.600 gigawatt.

Selain itu, Indonesia dinilai memiliki kapasitas penyimpanan karbon yang sangat besar, mencapai sekitar 600 gigaton CO₂, sehingga membuka peluang strategis dalam pengembangan CCS regional.

"Indonesia memiliki peluang besar menjadi pusat CCS regional. Kapasitas penyimpanan karbon yang besar, posisi geografis strategis, serta meningkatnya kebutuhan dekarbonisasi di Asia menjadikan Indonesia sangat kompetitif untuk kerja sama CCS lintas negara," katanya.

Ia menambahkan potensi ekonomi karbon Indonesia pada tahun 2030 diperkirakan dapat mencapai 21 miliar dolar AS yang berasal dari sektor kehutanan, energi terbarukan, pengelolaan sampah menjadi energi, hingga CCS dan CCUS.

Menurut Eddy, peluang tersebut harus diiringi dengan kepastian regulasi serta tata kelola yang kuat agar dapat menarik investasi.

Eddy mengapresiasi langkah pemerintah yang telah mendorong regulasi terkait CCS, ekonomi karbon, dan waste-to-energy sebagai bagian dari penguatan ekosistem energi hijau.

"Potensi besar ini harus diiringi tata kelola yang kuat, koordinasi lintas sektor, dan kolaborasi erat antara pemerintah, industri, serta sektor keuangan agar dapat diterjemahkan menjadi investasi nyata," ujarnya.

Eddy menegaskan Indonesia berkomitmen menjadi bagian dari solusi global terhadap perubahan iklim, sekaligus memastikan transisi energi memberi manfaat ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

"Indonesia ingin menjadi bagian dari solusi global terhadap perubahan iklim, sekaligus memastikan bahwa transisi energi memberikan manfaat ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan nasional," katanya.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045, Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas SDM sebagai salah satu kunci untuk menghadapi persaingan global. Pertumbuhan industri yang pesat, serta meningkatnya investasi asing mendorong kebutuhan akan talenta unggul, khususnya bagi mereka yang memiliki pengalaman internasional.

Menjawab kebutuhan tersebut, Bosshire kembali menyelenggarakan Pulang Indonesia. Sebuah job fair terbesar untuk pelajar Indonesia di China sebagai wadah yang menghubungkan talenta Indonesia di luar negeri dengan peluang karier di Tanah Air.Kondisi Angkatan Kerja RI: 7,2 Juta Pengangguran, 98,58 Juta Bekerja Penuh Waktu, Freelance 38,35 Juta

Tahun ini, Pulang Indonesia 2026 sukses diselenggarakan di lima kota besar di China yakni Shanghai, Hangzhou, Xiamen, Beijing, hingga Guangzhou. Kegiatan ini mencuri perhatian lebih dari 1.000 mahasiswa Indonesia dan 50 lebih perusahaan terkemuka yang ikut terlibat.

Rangkaian acara berlangsung interaktif, mempertemukan peserta dengan berbagai perwakilan industri secara langsung. Dalam sesi tersebut, sejumlah perusahaan menyoroti meningkatnya kebutuhan akan talenta dengan perspektif global, seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin kompetitif.

Acara ini juga mendapat dukungan penuh dari perwakilan pemerintah Indonesia. Hal ini terlihat dari hadirnya Minister Counsellor Kedubes RI di China Irwansyah Mukhlis dan Konjen RI di Shanghai Berlianto Situngkir. Keduanya juga memberikan sambutan.

Mereka menyampaikan pentingnya peran talenta Indonesia di luar negeri dalam mendukung pembangunan nasional. Keduanya juga memberikan apresiasi terhadap Pulang Indonesia yang dinilai berkontribusi dalam memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan China.

Komitmen Bosshire untuk Talenta Indonesia

Sejak pertama kali diselenggarakan pada 2024, Pulang Indonesia terus hadir secara konsisten selama tiga tahun berturut-turut. Bahkan kini Pulang Indonesia berkembang menjadi platform yang semakin dikenal luas di kalangan mahasiswa Indonesia di luar negeri.

Melihat antusiasme yang terus meningkat, tahun depan Bosshire berencana memperluas jangkauan program ini ke berbagai negara. Mulai dari Singapura, Hong Kong, Taiwan, hingga kawasan Barat.

Founder dan Direktur Bosshire Jiang Yong mengatakan, langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem talenta global yang lebih terintegrasi. Ia menambahkan, Pulang Indonesia diharapkan dapat terus berperan dalam menyiapkan talenta unggul guna mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Bisnis.com, SURABAYA — Petrokimia Gresik, perusahaan Solusi Agroindustri anggota holding Pupuk Indonesia, menyiapkan stok pupuk bersubsidi sebanyak 219.648 ton guna mengawal musim tanam,

Direktur Utama Petrokimia Gresik, Daconi Khotob, mengatakan ketersediaan stok ini menjadi salah satu indikator kesiapan perusahaan dalam menjaga keberlanjutan produksi dan menjamin ketersediaan pupuk bagi petani di tengah dinamika global yang berdampak pada rantai pasok bahan baku industri pupuk dunia.

“Petrokimia Gresik bersama Pupuk Indonesia telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan produksi sekaligus memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani selama musim tanam berlangsung,” ujarnya dikutip Rabu (13/5/2026).

Menurutnya, berbagai langkah tersebut dilakukan melalui optimalisasi fasilitas produksi dan operasional perusahaan untuk menjaga kontinuitas produksi pupuk, penguatan stok pupuk bersubsidi, serta dukungan jaringan distribusi nasional Pupuk Indonesia Group agar pupuk tersedia tepat waktu bagi petani.

Selain itu, Petrokimia Gresik juga terus memperkuat antisipasi terhadap berbagai dinamika global yang berpotensi memengaruhi rantai pasok bahan baku industri pupuk dunia.

“Perubahan kondisi global dan potensi gangguan jalur logistik internasional menjadi perhatian industri pupuk dunia. Namun Petrokimia Gresik tetap berupaya optimal dalam memproduksi pupuk sehingga ketersediaan pupuk bagi petani tetap terjaga,” ujarnya.

Sebagai langkah antisipasi, kata dia, Petrokimia Gresik memperkuat strategi pengadaan bahan baku, di antaranya melalui diversifikasi negara asal suplai phosphate rock, potash, dan sulphur, serta optimalisasi pasokan sulphuric acid dari produksi dalam negeri.

Selain itu, perusahaan juga melakukan optimalisasi kontrak pengadaan jangka panjang serta mempercepat pengamanan stok bahan baku untuk kebutuhan enam hingga dua belas bulan ke depan guna menjaga keberlanjutan produksi.

"Di sisi operasional, Petrokimia Gresik memastikan kesiapan fasilitas produksi dan operasional perusahaan agar produksi pupuk tetap berjalan optimal untuk mendukung kebutuhan musim tanam nasional," tandas Daconi.

Sementara itu, per 10 Mei 2026 Petrokimia Gresik memastikan ketersediaan stok pupuk bersubsidi tetap terjaga untuk mendukung kebutuhan musim tanam. Terdiri atas Urea bersubsidi sebesar 32.054 ton, NPK Phonska 166.324 ton, pupuk organik Petroganik sebesar 16.611 ton, ZA 2.720 ton, dan SP-36 1.939 ton.

"Stok ini telah tersedia pada jaringan distribusi Pupuk Indonesia dan siap disalurkan kepada penerima di PPTS (Penerima Pupuk pada Titik Serah) sesuai ketentuan yang berlaku. Kami berharap petani tidak perlu khawatir, musim tanam April–September bisa dijalani dengan optimal," ujarnya.

Dia menjelaskan pula, pemerintah telah banyak melakukan perubahan tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi. Perubahan ini sebagai upaya untuk memberikan kemudahan akses petani terhadap pupuk bersubsidi.

Perubahan tersebut diantaranya penyederhanaan regulasi, dari 145 aturan dipangkas menjadi satu peraturan induk, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, kemudian disempurnakan dengan Perpres 113/2025. Melengkapi peraturan induk tersebut, terbit juga Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 15 Tahun 2025 sebagian peraturan pelaksanaannya.

Penyederhanaan ini mendukung kelancaran distribusi pupuk ke seluruh Indonesia, sehingga berjalan semakin efektif dan tepat waktu. Selain itu mampu mendukung tingginya penyerapan pupuk bersubsidi pada awal tahun.

Bahkan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi nasional per 10 Mei 2026 mencapai 3,46 juta ton atau 35 persen dari total alokasi tahun 2026 sebesar 9,85 juta ton. Realisasi tersebut juga tercatat lebih tinggi 35 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025.

Diajuga memastikan, PI Group berkomitmen melakukan pengawasan ketat agar Penerima Pupuk pada Titik Serah (PPTS) disiplin menerapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah diturunkan Pemerintah sebesar 20 persen untuk seluruh jenis pupuk bersubsidi. Hal ini, tambahnya, menjadi bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung program swasembada pangan nasional.

Dia mengimbau, penebusan harus dilakukan di PPTS atau kios resmi sehingga petani mendapatkan produk asli. Saat ini banyak sekali oknum yang tidak bertanggung jawab menawarkan produk palsu, umumnya dengan iming-iming harga lebih murah. Petani harus berhati-hati agar tidak tertipu dan tetap mendapatkan hasil optimal dalam budidayanya.

“Petrokimia Gresik berkomitmen menjaga keberlangsungan produksi dan ketersediaan pupuk nasional di tengah tantangan global. Kami ingin memastikan kebutuhan pupuk petani tetap terpenuhi sehingga produktivitas pertanian nasional dapat terus terjaga,” ucapnya.

Badung (ANTARA) - Menteri UMKM Maman Abdurrahman melarang marketplace atau platform penjualan secara daring menaikkan biaya layanan sementara ini.

“Kemarin kami sudah panggil seluruh perusahaan marketplace, saya sudah sampaikan tidak boleh ada dulu kenaikan-kenaikan, tidak boleh, sudah tegas itu,” kata Maman usai Kegiatan Akad Massal KUR 1.000 UMKM Ekonomi Kreatif dan Bursa Wirausaha Unggulan di Badung, Bali, Rabu.

Hal ini disampaikan Menteri saat disinggung perihal rencana sejumlah platform penjualan daring kembali menaikkan biaya layanan di Mei ini.

Maman menjelaskan sebelumnya sudah dilakukan pertemuan, yang salah satunya, membahas aturan kontrak, di mana ketika marketplace dengan UMKM sudah melakukan perjanjian satu tahun maka mereka tidak berhak mengubah biaya layanan sembarangan.

“Kalau sudah ada perjanjian satu tahun ya harga jangan sembarang-sembarangan dinaikkan, artinya kalau misalnya marketplace melihat perlu menaikkan harga, menaikkan komisi, tentunya harus ada pembicaraan dan penyampaian sosialisasi tiga bulan atau dua bulan sebelumnya agar terbangun keadilan,” ujarnya.

Menteri UMKM menegaskan apabila terdapat platform marketplace yang melanggar pembahasan di pertemuan tersebut maka akan ditindak sebab ini sudah menjadi kesepakatan rapat.

Maman sendiri menegaskan untuk persoalan biaya layanan yang terus mencekik pelaku usaha mikro ini, pemerintah ada pada posisi memberikan keamanan, melindungi, dan meningkatkan daya saing UMKM yang berjualan di marketplace.

Namun ada proses yang masih berjalan, yaitu Kementerian UMKM bersama kementerian terkait sedang melakukan sinkronisasi pembahasan untuk menyiapkan mekanisme dan regulasi sebagai payung hukum pelaku UMKM dan penyedia platform.

Berangkat dari kejadian ini, Menteri UMKM ingin mendorong pertumbuhan dan peningkatan daya saing kepada UMKM dan di sisi lain juga ingin memperhatikan keberlangsungan dari marketplace yang menjadi tempat berjualan pelaku mikro secara daring.

“Karena suka ataupun tidak suka, ini adalah satu ekosistem, kalau ada satu yang tercederai tentunya yang lain juga akan tersakiti, kalau ada satu yang tersakiti tentunya yang lain juga akan tercederai,” kata dia.

“Jadi keberadaan pemerintah dalam dua kepentingan, yang pertama menjaga ekosistem pasar digital ini sehat, itu dulu, kedua, arahan dari Pak Presiden wajib melindungi UMKM, jadi kami sedang meracik dan mengatur aturan mainnya,” kata Maman.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

NTT - Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman meninjau langsung kondisi rumah warga penerima Program Bantuan Peningkatan Kualitas 15.000 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah perbatasan. Kunjungan ini untuk memastikan program tersebut benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.

Dalam peninjauan tersebut, Komjen Pol. Makhruzi mendatangi rumah milik Yulian Hani, warga Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang berada di kawasan perbatasan Indonesia-Timor Leste.

Yulian tinggal bersama suami dan satu anaknya di hunian dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Rumah tersebut belum memiliki dinding permanen, pintu, maupun jendela. Untuk beristirahat, Yulian dan keluarganya hanya beralaskan tempat tidur kayu sederhana dan tikar, sementara bagian atap rumah masih menggunakan dahan pepohonan yang minim perlindungan dari cuaca.

Komjen Pol. Makhruzi menegaskan kehadirannya di lapangan merupakan bentuk komitmen BNPP RI dalam mengawal pelaksanaan program peningkatan kualitas RTLH, khususnya di wilayah perbatasan. Menurut dia, verifikasi faktual menjadi langkah penting agar penerima bantuan tidak salah sasaran.

“Kami ingin memastikan sendiri kondisi rumah warga yang diusulkan. Dari hasil peninjauan, rumah ini memang memenuhi kriteria dan layak untuk dilakukan perbaikan secara menyeluruh,” ujarnya, Rabu (13/5/2026).

Lihat video: Potret Pedih Pendidikan RI, Guru Honorer di NTT Digaji Rp150 Ribu per Bulan



Dia menambahkan, program 15.000 RTLH merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat perbatasan yang selama ini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. Pemerintah, kata dia, berupaya agar program tersebut dapat segera direalisasikan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Sementara itu, Yulian Hani mengungkapkan rasa syukur atas perhatian pemerintah yang datang langsung melihat kondisi tempat tinggalnya. Dengan mata pencaharian sebagai petani sayur kecil-kecilan bersama suami, ia mengaku kerap kesulitan melindungi keluarganya dari hujan dan cuaca ekstrem dalam kondisi hunian yang terbatas.

“Saya senang dan berterima kasih atas kedatangan Bapak. Mudah-mudahan rumah kami bisa segera diperbaiki,” tuturnya.

Dalam kunjungan tersebut, Sekretaris BNPP RI turut didampingi oleh Bupati Belu Willybrodus Lay, Kelompok Ahli BNPP RI Nur Kholis, Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara BNPP RI Siti Metrianda Akuan, serta Kepala PLBN Motaain Maria Fatima Rika.

Sebagai informasi, program bantuan Peningkatan Kualitas 15.000 RTLH di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini telah diluncurkan secara nasional pada April 2026 oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Kepala BNPP RI bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Kepala Badan Pusat Statistik.

Melalui peninjauan langsung ke rumah warga di kawasan perbatasan negara, BNPP RI menegaskan bahwa program peningkatan kualitas RTLH diharapkan tidak hanya menyediakan hunian yang layak, tetapi juga memperkuat rasa aman, martabat, dan optimisme warga perbatasan sebagai garda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PADANG - Aktivitas digital di Indonesia berkembang sangat pesat. Khususnya di kalangan generasi muda yang semakin aktif menggunakan platform online dan layanan hiburan digital dalam kehidupan sehari-hari.

Namun di balik perkembangan tersebut, berbagai aktivitas digital manipulatif dan pola penggunaan platform yang tidak sehat juga semakin mudah diakses. Hal ini memunculkan kekhawatiran terhadap dampak sosial dan psikologis bagi masyarakat usia produktif. ICC Unsoed 2026, Mahasiswa Diingatkan Risiko Pinjol Ilegal hingga Pentingnya Literasi Digital

Berdasarkan data PPATK, nilai transaksi aktivitas digital ilegal di Indonesia terus meningkat dalam tiga tahun terakhir dan pada 2024 tercatat mencapai ratusan triliun rupiah. Tingginya penggunaan internet, budaya instan, serta rendahnya kesadaran digital membuat generasi muda menjadi salah satu kelompok paling rentan terhadap risiko aktivitas digital yang merugikan.

Melihat kondisi tersebut, HGI bersama Polda Sumatera Barat menggelar seminar edukatif bertajuk Terjebak Di Balik Layar: Psikologi Dan Dampak Sosial Aktivitas Digital Berisiko bagi Generasi Muda di Padang, Sumbar, Selasa (12/5/2026). Seminar ini menjadi ruang diskusi mengenai pentingnya literasi digital, kesadaran hukum, dan kemampuan berpikir kritis di era platform online yang berkembang sangat cepat.

Kegiatan ini turut dihadiri audiens dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa dari Universitas Putra Indonesia Padang, Universitas Andalas, dan beberapa institusi pendidikan lainnya di Sumatera Barat. Dalam sesi diskusi, para narasumber menyoroti bahwa aktivitas digital berisiko tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis dan sosial masyarakat apabila tidak diimbangi dengan kesadaran digital yang baik.

Ditreskrimsus Polda Sumbar Kombes Andry Kurniawan mengatakan, penanganan terhadap aktivitas digital ilegal tidak dapat dilakukan hanya melalui penegakan hukum semata. ”Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, komunitas, dan pelaku industri digital,” katanya.

Menurutnya, edukasi dan pendekatan preventif menjadi langkah penting untuk membantu generasi muda lebih bijak dalam menghadapi perkembangan platform digital yang semakin kompleks. Sejalan dengan hal tersebut, Ahli Hukum ITE, Ryan Abdisa Sukmadja menilai peningkatan literasi digital menjadi langkah penting dalam membangun kesadaran masyarakat di era digital.

Ryan menjelaskan generasi muda perlu memiliki kemampuan berpikir kritis agar tidak mudah terpengaruh oleh sistem digital yang bersifat manipulatif maupun merugikan. “Literasi digital menjadi benteng utama agar generasi muda tidak mudah terjebak dalam sistem digital yang manipulatif dan merugikan,” jelasnya.

Ray selaku perwakilan HGI mengatakan, tantangan digital saat ini tidak bisa diselesaikan hanya melalui pendekatan teknologi. Butuh penguatan edukasi dan kolaborasi lintas sektor secara berkelanjutan. Sinergi Polda Sumbar dan Dinsos, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta Luncurkan Pembinaan Sekolah Rakyat

Menurutnya, perkembangan teknologi harus diimbangi dengan peningkatan kesadaran digital masyarakat, khususnya generasi muda yang menjadi kelompok paling aktif di ruang digital. Ia menambahkan HGI bersama Polda Sumatera Barat ingin mendorong terbentuknya budaya digital yang lebih sehat.

Ini agar generasi muda dapat memanfaatkan teknologi secara lebih positif dan produktif. “Di era platform online saat ini, literasi digital bukan lagi sekadar tambahan pengetahuan, tetapi sudah menjadi kemampuan penting yang harus dimiliki generasi muda,” jelasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Rencana pemerintah melakukan konversi energi nasional dari Liquefied Petroleum Gas (LPG) menuju Compressed Natural Gas (CNG) disambut positif. Kebijakan tersebut dinilai bukan sekadar langkah efisiensi energi, tetapi juga berpotensi mengoreksi ketimpangan pembangunan antara pusat konsumsi energi dan daerah penghasil sumber daya gas.

Pemerintahan diketahui tengah menyiapkan konversi energi tahap kedua sebagai bagian dari strategi penguatan ketahanan energi nasional sekaligus pengurangan ketergantungan impor LPG. Di tengah wacana tersebut, wilayah penghasil gas seperti Pulau Madura dinilai memiliki peluang strategis untuk masuk dalam rantai ekosistem energi baru berbasis gas bumi.

Founder dan Owner Bandar Gas Madura (Bagasmara), HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, menyambut positif rencana tersebut. Menurutnya, konversi LPG ke CNG tidak hanya relevan bagi kepentingan nasional, tetapi juga membuka ruang keadilan ekonomi bagi daerah yang selama ini menjadi sumber produksi energi.

“Bagi Indonesia, ini adalah agenda strategis. Tetapi bagi Madura, rencana besar ini memiliki makna yang jauh lebih dalam. Ini bukan hanya soal energi. Ini soal keadilan. Ini soal sejarah panjang sebuah pulau yang kaya sumber daya, tetapi rakyatnya masih bergulat dengan kemiskinan,” kata Gus Lilur kepada wartawan di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Ia menilai, selama puluhan tahun Madura dikenal sebagai wilayah dengan potensi gas alam yang besar, namun manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat lokal dinilai belum optimal. Konversi energi nasional dinilai dapat menjadi titik balik untuk menempatkan Madura bukan sekadar daerah eksploitasi sumber daya, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis energi gas.

Menurut Gus Lilur, perubahan orientasi energi menuju CNG berpotensi menghadirkan rantai ekonomi baru mulai dari sektor hulu hingga hilir, termasuk pembangunan infrastruktur distribusi gas, industri turunan energi, hingga pembukaan lapangan kerja lokal.

“Jika kebijakan ini dijalankan serius, Madura sangat layak menjadi pusat ekosistem NGC nasional. Infrastruktur energi bisa tumbuh, investasi masuk, dan masyarakat lokal menjadi pelaku utama, bukan hanya penonton,” ujarnya.

Ia menambahkan, konversi LPG ke CNG juga berpotensi memperkuat kemandirian energi nasional karena Indonesia memiliki cadangan gas yang relatif melimpah dibanding ketergantungan terhadap impor LPG. Pemanfaatan gas domestik dinilai dapat menekan beban subsidi energi sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi.

Selain aspek ekonomi, Gus Lilur menyoroti dimensi sosial dari kebijakan energi nasional. Menurutnya, pembangunan sektor energi seharusnya mampu menghadirkan pemerataan kesejahteraan di daerah penghasil sumber daya, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara wilayah produksi dan wilayah konsumsi energi.

Ia menilai pemerintah memiliki momentum politik dan ekonomi yang kuat untuk melakukan transformasi tersebut, terutama di tengah dorongan global menuju energi yang lebih bersih dan efisien.

“Konversi energi bukan hanya perubahan bahan bakar. Ini kesempatan membangun peradaban ekonomi baru di daerah. Madura memiliki sejarah panjang sebagai penyumbang energi, dan sudah saatnya menjadi pusat pertumbuhan,” katanya.

Gus Lilur berharap pemerintah pusat dapat melibatkan pelaku usaha lokal, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam pengembangan ekosistem gas nasional agar kebijakan konversi energi tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan konversi LPG ke CNG akan sangat ditentukan oleh kesiapan infrastruktur, regulasi investasi, serta keberpihakan kebijakan terhadap daerah penghasil energi. Tanpa pendekatan tersebut, peluang pemerataan ekonomi dikhawatirkan tidak akan tercapai secara optimal.

Dengan potensi cadangan gas dan posisi geografisnya, Madura dinilai memiliki modal awal untuk menjadi simpul baru pengembangan energi gas nasional. Rencana konversi energi pemerintah pun dipandang sebagai momentum strategis untuk mempercepat lahirnya pusat ekosistem gas baru di Indonesia.