Bisnis.com, JAKARTA - WhatsApp menyiapkan layanan berbayar atau subscribe Bernama WhatsApp Plus yang saat ini diberikan untuk pengguna di lokasi terbatas.

Layanan berbayar ini ternyata bukan menghindarkan pengguna dari iklan, namun lebih ke penyesuaian tampilan dan nuansa daripada mengubah fungsionalitas.

Pengguna dapat merancang lebih banyak cara untuk mempersonalisasi aplikasi mereka dengan fitur eksklusif. Kemudian WhatsApp Plus memiliki persyaratan kelayakan tertentu.

Bagi pengguna WhatsApp Plus, kelebihan yang bisa dinikmati yakni terbukanya serangkaian alat kustomisasi dan pengorganisasian. Pelanggan dapat memilih dari tema dan ikon aplikasi unik untuk mempersonalisasi tampilan aplikasi mereka, menerapkan opsi warna baru pada pesan, ikon, dan latar belakang.

Pengguna juga dapat menyematkan hingga 20 obrolan, memastikan percakapan penting tetap berada di bagian atas beranda mereka.

Kemudian pengguna WhatsApp Plus dapat membuat daftar obrolan khusus yang dilengkapi dengan tema, nada dering, dan nada peringatan khusus.

Langganan ini memperkenalkan stiker premium dengan efek khusus untuk menambahkan kepribadian ekstra pada obrolan. Selain itu, pengguna dapat menetapkan nada dering premium untuk kontak terpenting mereka.

Selain itu, WhatsApp Plus hanya tersedia untuk pengguna seluler di iOS dan Android dan hanya dapat diakses di aplikasi WhatsApp Messenger standar, bukan aplikasi WhatsApp Business.

Perusahaan dengan tegas menyatakan bahwa langganan hanya didukung pada versi resmi aplikasi yang diunduh dari Google Play Store atau Apple App Store. Menggunakan versi WhatsApp tidak resmi dapat mengakibatkan pemblokiran akun sementara atau permanen.

Terakhir, penagihan untuk WhatsApp Plus beroperasi dengan sistem perpanjangan bulanan otomatis. Pengguna akan ditagih pada tanggal yang sama setiap bulan dan harus membatalkan setidaknya 24 jam sebelum tanggal pembayaran berikutnya jika ingin menghentikan penagihan di masa mendatang.

Pengguna juga dibatasi hanya memiliki satu langganan WhatsApp Plus aktif per akun WhatsApp.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten produsen enamel rumah tangga, PT Kedawung Setia Industrial Tbk. (KDSI) mengumumkan akan membagikan dividen tunai tahun buku 2025 kepada investor senilai Rp32,40 miliar atau setara Rp20 per saham.

Corporate Secretary KDSI Andi Subroto mengungkapkan pembagian dividen tersebut telah sesuai dengan hasil RUPS Tahunan yang digelar pada 22 April 2026, di mana ditetapkan pembagian dividen tunai kepada investor senilai Rp32.400.000.000
yang bersumber dari laba bersih tahun 2025.

"Perseroan akan membagikan total nilai dividen untuk periode tahun buku 2025 senilai Rp32.400.000.000 atau setara Rp20 per saham," kata Andi di keterbukaan informasi, Kamis (23/4/2026).

Adapun jadwal pembagian dividen KDSI antara lain, akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen (cum dividen) di pasar reguler dan negosiasi pada 30 April 2026. Sementara itu, tanggal perdagangan saham tanpa hak dividen (ex dividen) di pasar reguler dan negosiasi jatuh pada 4 Mei 2026.

Kemudian cum dividen di pasar tunai pada 5 Mei 2026, dengan ex dividen di pasar tunai pada 6 Mei 2026. Sementara itu, tanggal daftar pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen atau recording date 5 Mei 2026.

"Tanggal pembayaran dividen tunai KDSI pada 22 Mei 2026," tambah Andi.

Andi menuturkan jadwal pelaksanaan dan tata cara pembayaran dividen tersebut telah dikoordinasikan dengan BEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan Biro Administrasi Efek perseroan.

Perseroan juga menegaskan pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2025 kepada pemegang saham KDSI, sebagaimana disebutkan dan tidak akan mempengaruhi kelangsungan usaha perseroan.

Sebagai informasi, KDSI mencetak laba bersih senilai Rp32,33 miliar sepanjang 2025. Sementara itu, saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya adalah sebesar Rp551,03 miliar.

Sementara itu, total ekuitas KDSI tercatat sebesar Rp793,41 miliar sampai akhir Desember 2025.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (Badan Pemeriksa Keuangan) menyoroti masih adanya sejumlah persoalan dalam pengawasan dan pemeriksaan perpajakan sehingga memengaruhi upaya optimalisasi penerimaan negara.

Temuan itu tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2025, khususnya pemeriksaan kinerja atas pengawasan dan pemeriksaan dalam mendukung optimalisasi penerimaan perpajakan pada 2023 hingga 2025 di Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Dalam laporan tersebut, BPK mencatat DJP sebenarnya telah melakukan berbagai langkah pengawasan berbasis risiko, termasuk menerbitkan 162.658 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dan 311.736 Surat Penugasan Pemeriksaan (SP2) selama tiga tahun terakhir.

Dalam periode itu, DJP menetapkan target penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan kepatuhan material sebesar Rp 234 triliun dan dari kegiatan pemeriksaan perpajakan sebesar Rp 210,5 triliun.

Namun, BPK menyimpulkan masih ada persoalan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan pengawasan perpajakan yang berpotensi mengurangi efektivitas penerimaan negara.

"Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi atas pengawasan dan pemeriksaan perpajakan, yang apabila tidak segera diatasi akan memengaruhi efektivitas dalam mendukung optimalisasi penerimaan perpajakan," tulis laporan tersebut dikutip pada Jumat (24/4/2026).

Salah satu sorotan BPK adalah perencanaan pengawasan dan pemeriksaan yang dinilai belum sepenuhnya berbasis sektor prioritas dan risiko ketidakpatuhan wajib pajak (WP).

Menurut BPK, perencanaan yang ada belum sepenuhnya mempertimbangkan sektor usaha prioritas, peta risiko kepatuhan, kemampuan bayar WP, hingga analisis transaksi yang berpotensi menambah penerimaan negara secara signifikan.

Kondisi ini dinilai membuat daftar prioritas pengawasan dan pemeriksaan belum sepenuhnya mencerminkan potensi penerimaan negara yang optimal.

Selain itu, BPK juga menyoroti pelaksanaan pengawasan kepatuhan WP yang belum didukung pengendalian yang cukup.

Salah satu temuannya, pelaksanaan pengawasan belum dapat memastikan pemenuhan komitmen pembayaran WP senilai Rp 14,92 triliun.

Nilai itu dinilai berisiko menjadi potensi penerimaan negara yang belum optimal diamankan.

Tak hanya itu, BPK juga menemukan masih ada prosedur pengawasan dan pemeriksaan yang belum berjalan memadai.

Salah satu contohnya terdapat pengawasan pada sektor mineral nikel yang dinilai belum menggunakan pengujian risiko secara cukup untuk melihat potensi kepatuhan pajak.

Selain itu, pemeriksaan atas empat wajib pajak juga disebut belum sepenuhnya didukung prosedur pengujian yang memadai, termasuk terkait penyusutan, penentuan harga penjualan, hingga pemanfaatan kompensasi kerugian.

Menurut BPK, kondisi tersebut berisiko membuat hasil pengawasan dan pemeriksaan pajak kurang efektif dalam mendorong kepatuhan wajib pajak sekaligus mendukung penerimaan negara.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan, antara lain agar memerintahkan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak untuk menyusun kajian perencanaan pengembangan CRM Fungsi Pengawasan dan CRM Fungsi Pemeriksaan dengan menambahkan variabel KLU Prioritas.

"Serta melakukan analisis secara komprehensif atas seluruh potensi perpajakan dari transaksi pengalihan saham, termasuk transaksi pengalihan saham pada WP terkait tahun 2024, untuk dilakukan pengawasan kepatuhan WP sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku," jelasnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Nilai tukar rupiah di pasar spot ditutup menguat pada perdagangan Jumat (24/4/2026). Mata uang Garuda naik 57 poin atau 0,33 persen ke level Rp 17.229 per dollar AS.

Analis mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, menilai pergerakan nilai tukar rupiah masih dipengaruhi oleh geopolitik di Timur Tengah.

Di mana, ketegangan antara AS dan Iran masih berada pada level tinggi, menyusul laporan mundurnya negosiator utama Teheran dalam pembicaraan yang dimediasi Pakistan.

Presiden AS Donald Trump, dalam pernyataannya kepada wartawan pada Kamis malam, menegaskan pihaknya tidak ingin “terburu-buru” mencapai kesepakatan dengan Iran, sembari kembali menyoroti isu penggunaan senjata nuklir.

“Trump juga mengulangi klaimnya bahwa AS telah melumpuhkan kemampuan militer Iran, dan bahwa negara itu dalam keadaan kacau. Komentarnya meningkatkan kekhawatiran atas konflik AS-Iran yang berkepanjangan, yang dapat menyebabkan pasokan minyak melalui Timur Tengah terhenti,” ujar Ibrahim kepada wartawan, Jumat sore.

Pernyataan tersebut memicu kekhawatiran pasar terhadap potensi konflik berkepanjangan antara AS dan Iran, yang berisiko mengganggu pasokan minyak global, khususnya dari kawasan Timur Tengah.

Melalui media sosial, Trump bahkan dilaporkan telah memerintahkan Angkatan Laut AS untuk menembak dan menghancurkan kapal-kapal Iran yang memasang ranjau di Selat Hormuz, jalur vital distribusi energi dunia.

Di sisi lain, Trump menyebut Israel dan Lebanon telah menyepakati perpanjangan gencatan senjata selama tiga minggu setelah pembicaraan di Washington.

Namun, langkah tersebut dinilai belum cukup meredakan kekhawatiran pasar.

Washington juga sebelumnya memperpanjang gencatan senjata dengan Teheran tanpa batas waktu pada awal pekan ini.

Perpanjangan ini terjadi di tengah mandeknya pembicaraan damai antara kedua negara.

Iran dan AS masih berselisih terkait pembukaan kembali Selat Hormuz, di mana Iran menuntut pencabutan blokade laut oleh AS, sementara Washington meminta Iran membuka jalur pelayaran secara penuh. Ketegangan di lapangan pun meningkat.

Iran dilaporkan menyita kapal-kapal yang melintas di selat tersebut, sementara AS mengeklaim telah menangkap kapal Iran yang mencoba menembus blokade.

Kondisi ini menempatkan kedua negara dalam kebuntuan yang berpotensi memperpanjang konflik.

Dampak konflik ini mulai dirasakan secara global, termasuk ancaman krisis energi dan lonjakan inflasi di berbagai negara.

Bagi Indonesia, meskipun pemerintah memilih menahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), tekanan terhadap kondisi fiskal tetap tidak bisa dihindari.

Pemerintah menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih berada dalam kondisi kuat untuk menghadapi gejolak tersebut.

Meski harga minyak mentah dunia berpotensi bertahan di atas asumsi makro APBN 2026, yakni di atas 100 dollar AS per barrel, pemerintah masih mampu menjaga stabilitas harga, khususnya BBM bersubsidi, tanpa harus menggunakan cadangan fiskal secara langsung.

Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang saat ini mencapai sekitar Rp 423 triliun disebut masih belum digunakan untuk menahan lonjakan belanja subsidi energi.

SAL diposisikan sebagai bantalan terakhir apabila tekanan terhadap defisit fiskal semakin besar.

Pemerintah juga menegaskan tetap menjaga defisit APBN 2026 di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sesuai amanat Undang-Undang Keuangan Negara, melalui efisiensi dan realokasi belanja ke sektor prioritas.

BI Siaga

Ibrahim menyebutkan, Bank Indonesia (BI) memastikan akan mengoptimalkan bauran kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

"Intervensi dilakukan secara simultan di pasar offshore non-deliverable forward (NDF), pasar spot, serta domestic non-deliverable forward (DNDF)," sebut dia.

"Tidak hanya itu, BI juga memperluas operasi moneter valas, termasuk melalui transaksi spot dan swap berbasis yuan offshore, sebagai upaya untuk memperkuat stabilitas mata uang rupiah sekaligus mendorong penggunaan mata uang lokal dalam bertransaksi," tambahnya.

Sementara itu Kurs JISDOR hari ini juga mengalami penguatan ke posisi Rp 17.278 per dollar AS dibandingkan kemarin pada Rp 17.308.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara mendukung upaya Federasi Business and Professional Women (BPW) Indonesia dalam mencetak pebisnis wanita tangguh yang mampu bersaing di tingkat nasional hingga global.

“Kami bersepakat untuk menjalin kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan LKBN Antara untuk mencari peran strategis dalam meningkatkan peranan dan pemberdayaan perempuan Indonesia,” kata Presiden BPW Indonesia Giwo Rubianto Wiyogo di Gedung ANTARA Heritage Center, Jakarta, Jumat.

Menurut dia, perempuan Indonesia membutuhkan peningkatan ilmu, dan pihaknya berupaya melakukan pelatihan di berbagai bidang, terutama yang berkaitan dengan ekonomi, manajemen bisnis serta digitalisasi sehingga wanita Indonesia menjadi pebisnis yang handal.

“Kami bekerja sama dalam bidang pendidikan dengan Lembaga Pendidikan Antara (LPA) untuk melatih perempuan dalam memahami digitalisasi dan marketing bisnis,” ujar Giwo.

Federasi BPW Indonesia, kata dia, memposisikan diri sebagai organisasi yang berfokus pada pengembangan potensi wanita dalam bidang bisnis, profesi dan kepemimpinan di semua tingkatan.

Lebih lanjut, dia menuturkan pengembangan potensi wanita dilakukan dengan pendekatan yang menyeluruh, yang mencakup advokasi kesetaraan gender, akses terhadap pendidikan berkualitas, pendampingan yang berkelanjutan serta pembentukan jejaring yang inklusif.

“Dalam era digital ini, peluang perempuan semakin terbuka, dan ini harus dimanfaatkan secara bersama,” tutur Giwo.

Dia menyebutkan saat ini, terdapat 64,5 juta pebisnis wanita Indonesia di 65 unit usaha, terutama di sektor Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM).

Dia pun menilai jumlah tersebut menunjukkan wanita Indonesia sudah mampu berkiprah di dunia bisnis dan ikut berperan dalam ekonomi nasional.

“Kami terus berperan dalam memberikan pelatihan, edukasi, dan sosialisasi untuk meningkatkan usaha yang mereka miliki agar lebih maju dan siap bersaing secara global,” imbuh Giwo.

Sementara itu, Direktur Utama LKBN ANTARA Benny Siga Butarbutar menyatakan siap bekerja sama dengan Federasi BPW Indonesia dalam memberikan pelatihan yang dibutuhkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan Indonesia.

“Kami juga siap mendistribusikan informasi kegiatan Federasi BPW Indonesia secara luas dan berperan dalam memberikan pelatihan yang dibutuhkan lewat Lembaga Pendidikan Antara (LPA),” ungkap Benny.

Selain itu, dia menegaskan pihaknya juga siap memberikan fasilitas Gedung Antara Heritage Center untuk mendukung kegiatan organisasi pebisnis perempuan itu.

“Dalam waktu dekat, kami akan lakukan perjanjian kerja sama sehingga komitmen ini dapat dilakukan bersama,” pungkas Benny.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2026

Kami berkomitmen menghadirkan energi bersih serta mendukung pencapaian RUPTL melalui pengembangan infrastruktur dan PLTS di seluruh Indonesia

Jakarta (ANTARA) - PT PLN Indonesia Power (PLN IP) memperkuat komitmennya dalam mendukung transisi energi nasional dengan berpartisipasi dalam ajang Solartech Indonesia 2026, yang digelar pada 22-24 April 2026 di Jakarta.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan keikutsertaan PLN IP dalam ajang tersebut merupakan bagian dari kontribusi nyata perusahaan dalam mempercepat pengembangan energi bersih di Indonesia.

"Partisipasi PLN Indonesia Power dalam event ini menjadi bukti nyata komitmen korporasi dalam mendukung ekosistem transisi energi. Kami berkomitmen menghadirkan energi bersih serta mendukung pencapaian RUPTL melalui pengembangan infrastruktur dan PLTS di seluruh Indonesia," jelasnya.

Kegiatan yang berakhir pada Jumat ini, diselenggarakan GEM Indonesia dan menjadi salah satu pameran energi terbarukan terbesar di kawasan Asia Tenggara.

Presiden Direktur GEM Indonesia Baki Lee menyatakan forum ini menjadi momentum strategis dalam mendorong pertumbuhan sektor energi, khususnya kelistrikan.

Sejumlah pemangku kepentingan turut hadir dalam kesempatan tersebut, antara lain Sekretaris Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM Sahid Junaidi, Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta, serta CEO dari asosiasi kelistrikan di Indonesia seperti Apamsi, Aptiknas dan Aperlindo.

Sekretaris Direktur Jenderal Gakkum Kementerian ESDM Sahid Junaidi menyampaikan pemerintah tengah menyusun rencana umum energi nasional (RUEN) terbaru yang selaras dengan target net zero emission (NZE) pada 2060.

Ia menegaskan energi surya memiliki potensi terbesar dibandingkan sumber energi baru terbarukan lainnya, termasuk melalui pengembangan PLTS atap.

"Pemerintah juga mendorong percepatan pemanfaatan energi surya. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan PLTS hingga 100 GW dalam 2-3 tahun ke depan (2026-2028) guna mempercepat transisi energi dan memperkuat ketahanan energi nasional. Kami berharap dukungan seluruh pihak untuk mewujudkan swasembada energi bersih di Indonesia,” ungkap Sahid.

Dalam ajang ini, PLN Indonesia Power menampilkan berbagai inovasi transisi energi melalui anak usahanya, yakni PLN Indonesia Geothermal, Trina Mas Agra Indonesia dan PLN Indonesia Power Services.

PLN IP juga menghadirkan Bareto Coffee, mitra binaan PLN UBP Saguling, sebagai bagian dari dukungan terhadap pemberdayaan UMKM dan penguatan ekonomi lokal.

"Partisipasi aktif ini menjadi bagian dari langkah strategis perusahaan dalam memperkuat perannya sebagai motor penggerak transformasi energi nasional menuju masa depan yang berkelanjutan," sebut Bernadus.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah ditutup menguat 0,33% atau 57 poin ke Rp17.229 per dolar AS dalam perdagangan Jumat (24/4/2026). Sementara itu, indeks dolar AS juga menguat 0,04 ke 98,81.

Pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa meski menguat, nilai tukar rupiah kini sedang tertekan oleh kombinasi sentimen global dan domestik. Rupiah bahkan sempat menyentuh level terendahanya di Rp17.300 per dolar AS, sebelum kemudian rebound pada penutupan pasar Jumat (24/4).

Dari luar negeri, konflik AS-Iran yang berkepanjangan menyulut harga minyak dunia dan pada gilirannya menekan fiskal Indonesia sebagai negara net importir minyak. Dalam perkembangan konflik Timur Tengah, Iran mengundurkan diri dari rencana pembicaraan dengan AS yang difasilitasi Pakistan. Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump mengatakan pada Kamis malam bahwa dia tidak ingin terburu-buru mencapai kesepakatan dengan Iran.

"Trump mengatakan Israel dan Lebanon sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata selama tiga minggu setelah pembicaraan di Washington, meskipun langkah tersebut tidak memberikan banyak keringanan bagi pasar," kata Ibrahim, Jumat (24/4/2025).

Sementara sentimen dalam negeri datang dari kondisi fiskal negara yang sedang diuji. Ibrahim mengatakan, untuk menenangkan pasar pemerintah telah menegaskan bahwa APBN saat ini dalam posisi yang kuat untuk menghadapi tekanan ekonomi akibat perang di Timur Tengah yang membuat harga komoditas energi melonjak. Di sisi lain, harga minyak dunia saat ini sudah melampaui asumsi makro APBN 2026, yakni di atas US$100 per barel.

Pemerintah juga masih bisa menahan kenaikan BBM bersubsidi dalam negeri tanpa harus menguras cadangan APBN dalam bentuk Saldo Anggaran Lebih (SAL). Ibrahim menjelaskan bahwa SAL pemerintah yang kini nominalnya mencapai Rp423 triliun belum terpakai sedikit pun untuk menghadapi tekanan belanja subsidi akibat kenaikan harga komoditas energi.

Dengan adanya kombinasi sentimen yang menyertai rupiah tersebut, Ibrahim memperkirakan rupiah akan cenderung melemah dalam perdagangan pekan depan.

"Untuk perdagangan Senin depan, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp17.220 sampai Rp17.260. Rupiah untuk sepekan ke depan diperkirakan ada di kisaran Rp17.180 sampai Rp17.400 per dolar AS," tandasnya.

Insentif pajak nasional harus tetap dipertahankan, bahkan diperluas. Perubahan dari mandat pajak 0 persen menjadi tarif yang bergantung pada selera fiskal masing-masing gubernur akan merusak paritas harga yang sangat dibutuhkan untuk adopsi massal,

Jakarta (ANTARA) - Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai aturan pajak yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 tentang Pajak Kendaraan Bermotor berpotensi menghambat percepatan penerapan kendaraan listrik atau "electric vehicle" (EV) nasional.

Chief Executive Officer IESR Fabby Tumiwa mengatakan, perubahan dari mandat pajak 0 persen menjadi kebijakan yang bergantung pada masing-masing daerah berisiko mengganggu perkembangan pasar kendaraan listrik nasional.

Menurut dia, perubahan kebijakan tersebut berpotensi menghambat percepatan kendaraan listrik nasional, padahal target pemerintah Indonesia mencapai 2 juta mobil listrik dan 13 juta motor listrik pada 2030 yang berpotensi menghemat devisa impor hingga Rp49 triliun serta memangkas subsidi BBM Rp18,3 triliun per tahun.

"Insentif pajak nasional harus tetap dipertahankan, bahkan diperluas. Perubahan dari mandat pajak 0 persen menjadi tarif yang bergantung pada selera fiskal masing-masing gubernur akan merusak paritas harga yang sangat dibutuhkan untuk adopsi massal,” ujar Fabby dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Keberlanjutan investasi di sektor kendaraan listrik, lanjutnya sangat bergantung pada stabilitas regulasi, inkonsistensi kebijakan berisiko menurunkan minat konsumen serta iklim investasi pada manufaktur kendaraan listrik dan infrastruktur pengisian daya, di tengah fase pertumbuhan pasar yang masih awal.

Selain itu, menurut dia Permendagri 11/2026 perlu diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Regulasi tersebut, tambahnya, sebelumnya memberikan arah kebijakan dengan mengecualikan kendaraan berbasis energi terbarukan dari objek pajak.

Fabby menyebutkan, pasal 7 UU HKPD telah memberikan arah kebijakan yang sangat maju dengan mengecualikan kendaraan berbasis energi terbarukan dari objek pajak.

"Kami memandang perlunya sinkronisasi agar Permendagri 11/2026 tetap mengacu pada mandat undang-undang tersebut, sehingga status ‘Bukan Objek Pajak’ bagi kendaraan listrik tetap terjaga," katanya.

Terkait hal itu, IESR meminta pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri, menunda implementasi ketentuan terkait kendaraan listrik, melakukan harmonisasi regulasi, serta memberikan jaminan fiskal permanen bagi sektor kendaraan listrik menuju target 2030.

“Kita tidak bisa mencapai dekarbonisasi industri dan penghentian impor BBM jika aturan main berubah setiap dua tahun," katanya.

Menurut dia, jika regulasi tersebut tidak segera direvisi, maka akan sangat rentan terhadap uji materiil di Mahkamah Agung, yang hanya akan memperburuk kepercayaan konsumen dan investor.

Pewarta: Subagyo
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Saham PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) terus tertekan dalam beberapa waktu terakhir. Saham produsen mi instan dan snack bagian dari Grup Indofood itu terimbas sentimen negatif akibat perang di Timur Tengah.

Saham ICBP kembali mencetak rekor harga terendah (new low) pada perdagangan Jumat (24/4/2026) seiring penurunan pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Saham ICBP melemah 3,5 persen ke Rp6.825, turun 47 persen dari puncaknya Rp12.875.

Analis BRI Danareksa Sekuritas, Chrysty Halim mengatakan, kinerja ICBP sebenarnya telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan di mana pada kuartal IV-2025, penjualan meningkat 8,9 persen, tertinggi sejak akhir 2024.

Pertumbuhan penjualan tersebut ditopang oleh belanja pemerintah, terutama sebagian akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta normalisasi belanja konsumen yang mulai menanjak pada paruh kedua tahun 2025.

Kendati demikian, margin laba kotor ICBP turun menjadi 30,3 persen seiring peningkatan pada beban bahan baku, terutama imbas kenaikan harga minyak goreng, CPO, dan kentang. Namun, margin laba usaha masih sesuai panduan manajemen di level 20-22 persen.

Chrysty menambahkan, sesuai panduan manajemen ICBP, penjualan pada 2026 diprediksi tumbuh antara 5-7 persen dengan EBIT dipertahankan di kisaran 20-22 persen.

"Kami melihat akselerasi pertumbuhan ini mencerminkan yang lebih optimistis, didukung oleh momentum kuat pada 4Q25 serta tren permintaan pasca Lebaran yang sejauh ini masih sesuai ekspektasi," katanya dalam riset yang diterbitkan awal April 2026.

Berdasarkan pernyataan manajemen, dampak eskalasi konflik di Timteng masih sangat terbatas. Situasi perang tersebut dinilai belum bersifat material bagi kinerja ICBP meskipun situasi masih dinamis dan berkembang. Secara umum, aktivitas bisnis masih berjalan normal dengan rantai pasok bahan baku tetap stabil.

Selain itu, menurut Chrysty, ICBP biasanya mengamankan stok bahan baku untuk 3-6 bulan ke depan. Dengan demikian, masih terlalu dini untuk mengukur potensi dampak keuangan dalam jangka pendek dan menengah.

Menurut Chrysty, di tengah situasi konflik Timteng yang dinamis, ICBP masih memiliki ruang untuk menaikkan harga produk, terutama mi instan yang belum mengalami penyesuaian harga pada tahun lalu.

"Kami menurunkan target harga menjadi Rp10.500 (dari Rp11.500) seiring revisi estimasi, yang merefleksikan PER FY26F sebesar 11,2 kali," katanya.

(Rahmat Fiansyah)

JAKARTA - Wakil Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengungkapkan, kesepakatan pembelian minyak mentah Rusia mencapai 150 juta barel. Jumlah ini kurang lebih setengahnya dari kebutuhan BBM nasional dalam setahun.

Yuliot menjelaskan, impor minyak mentah dari Rusia ini akan dilakukan secara bertahap hingga akhir tahun mendatang. Skema pembelian hingga saat ini masih dalam tahap kajian, apakah melalui PT Pertamina, atau menggunakan Badan Layanan Umum (BLU).

"Impor minyak dari Rusia sudah disepakati total impor dari Rusia 150 juta barel untuk mencukupi kebutuhan kita sampai dengan akhir tahun," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (24/4/2026).

Yuliot menilai pembelian minyak impor menggunakan Badan Usaha Milik Negara dalam hal ini Pertamina lebih berisiko jika dilakukan dalam jumlah besar. Sehingga muncul opsi pembentukan BLU baru yang akan melakukan transaksi dengan Rusia. Skema ini dianggap akan lebih memudahkan dari sisi pembiayaan menggunakan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara).

Tidak hanya itu, Yuliot mengatakan pemilihan jalur pengiriman juga turut menjadi pembahasan. Mengingat saat ini konflik masih berlangsung antara Amerika Serikat dengan Iran. Disatu sisi pemilihan jalur juga menimbang aspek efisiensi agar biaya pengiriman tidak memakan biaya mahal.

"Saat ini dalam tahap pembahasan bagaimana cara mengimpornya, apakah langsung Perusahaan Negara atau BLU. Kita siapkan regulasinya. Termasuk pada saat impor jalur mana yang akan digunakan," sambungnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, kebutuhan minyak mentah Indonesia setiap tahunnya mencapai angka 300 juta barel, sementara konsumsi harian mencapai 1,6 juta barel. Adapun kapasitas produksi Indonesia baru 600 ribu barel per hari, sehingga masih banyak memerlukan tambahan minyak dari luar.

Ia menyebut hal ini menjadi dasar bagi Pemerintah terus mencari pasokan minyak mentah untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Baik dari Rusia maupun Amerika, Pemerintah akan mencari minyak yang punya harga kompetitif.

Indonesia Impor Minyak dari AS dan Rusia, Bahlil: Kita Ambil yang Menguntungkan Negara



"Jadi semuanya kita ambil, mana yang menguntungkan untuk negara kita, harus kita lakukan," kata Bahlil di Istana Negara Jakarta, Kamis (16/4).

Bahlil mengatakan, Indonesia membutuhkan impor BBM setiap hari sebanyak kurang lebih 1 juta barel per hari. Sebab masih terdapat gap antara kapasitas produksi dengan konsumsi harian yang dilakukan.

"Saya bertemu dengan utusan khusus daripada Presiden Putin, dan kabarnya alhamdulillah cukup menggembirakan bahwa kita akan mendapat pasokan crude dari Rusia. Pihak Rusia juga akan siap membangun beberapa infrastruktur dalam rangka meningkatkan cadangan dan ketahanan energi nasional kita," kata Bahlil.

Kementerian ESDM ikut turun lapangan bersama PT PLN (Persero) untuk menginvestigasi penyebab listrik padam di sejumlah daerah di Jakarta pada Kamis (23/4) kemarin. Listrik sempat mati pada pukul 10.25 WIB dan berhasil dipulihkan pada pukul 15.05 WIB.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan ia juga ikut terdampak pemadaman listrik tersebut dan saat ini koordinasi dengan PLN terus dilakukan.

"Iya, saya juga terkena dampak (pemadaman listrik). Jadi untuk ini saya juga sudah koordinasikan, tim dari Ditjen Ketenagalistrikan itu juga sudah ini melakukan koordinasi dengan PLN itu penyebabnya apa," ujar Yuliot ditemui di Kantornya, Jumat (24/4).

Menurut Yuliot, sampai saat ini belum diketahui pasti apa penyebab pemadaman listrik tersebut. Pihaknya masih menunggu hasil investigasi di lapangan sebelum melakukan antisipasi agar kejadian erupa tak terjadi lagi.

"Kemudian dari penyebab itu, ini diselesaikan itu termasuk kemungkinan pergantian itu peralatan di beberapa gardu induk. Ini lagi dilakukan investigasi oleh temen-temen Dirjen Gatrik. Nanti laporannya di tim di lapangan," katanya.

Listrik padam di Jakarta sudah terjadi dua kali pada bulan ini. Sebelumnya, juga terjadi pada 9 April 2026 malam. Saat itu, upaya penormalan dilakukan secara bertahap, hingga PLN berhasil memulihkan sistem kelistrikan Jakarta pada pukul 20.00 WIB.

[Gambas:Youtube]

Sebelumnya, PLN meminta maaf karena padamnya listrik di sejumlah wilayah di Jakarta. Perusahaan pun memastikan melakukan berbagai upaya agar listrik bisa kembali normal.

"Terjadi gangguan suplai listrik yang berdampak di beberapa wilayah Jakarta. PLN fokus lakukan upaya penormalan," ujar Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Jakarta Raya Haris Andika dalam keterangannya.

Setelah beberapa jam, akhirnya PLN berhasil memulihkan seluruh listrik pada pukul 15.05 WIB.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Penundaan rebalancing MSCI Indonesia Index dari Mei ke Juni 2026 dinilai bukan hanya memunculkan risiko arus keluar dana pasif, tetapi juga membuka peluang rotasi dana pada sejumlah saham non-High Shareholding Concentration (HSC). Henan Putihrai Sekuritas menilai pasar terlalu fokus pada narasi negatif dan belum mencermati potensi arus beli pasif dari mekanisme ETF global.

Dalam laporan Tactical Alert tertanggal 23 April 2026, Henan menyebut keputusan MSCI pada 20 April 2026 mencakup dua hal utama, yakni penghapusan saham berstatus HSC pada Semi-Annual Index Review 12 Mei 2026 dan pembekuan seluruh penyesuaian positif terhadap konstituen Indonesia hingga evaluasi selesai.

Henan Putihrai Sekuritas menilai perhatian investor sejauh ini terlalu tertuju pada potensi outflow. Padahal, data kepemilikan tujuh ETF pasif berbasis MSCI dengan total aset kelolaan sekitar US$73,9 miliar menunjukkan pola rotasi yang tidak seragam sejak Februari hingga pertengahan April 2026. Kondisi itu dinilai dapat menciptakan dislokasi harga pada saham non-HSC tertentu.

“Diskusi yang berkembang di pasar sejak pengumuman tersebut cenderung terfokus pada narasi outflow satu arah,” tulis Henan Putihrai Sekuritas dalam risetnya, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Menurut Henan Putihrai Sekuritas, salah satu ETF global terbesar tercatat berada dalam posisi underweight struktural pada beberapa saham Indonesia setelah dua periode tidak melakukan penambahan porsi saham. Saat bobot baru MSCI berlaku efektif 1 Juni 2026, ETF tersebut berpotensi melakukan penyesuaian posisi yang memicu forced buying.

Perusahaan menyoroti dua saham yang memenuhi karakteristik tersebut, yakni PT Barito Pacific Tbk (BRPT) dan PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA). Keduanya tidak masuk daftar HSC Bursa Efek Indonesia, masih menjadi konstituen MSCI Indonesia, serta dinilai memiliki posisi underweight pada ETF tertentu.

“BRPT dan TPIA merupakan dua konstituen MSCI Indonesia yang memenuhi karakteristik secara bersamaan: status non-HSC, tenor yang stabil di indeks, dan posisi underweight pada salah satu ETF global terbesar,” tulis Henan Putihrai Sekuritas.

Henan Putihrai Sekuritas memetakan tiga fase penting yang akan dicermati pasar. Pertama, 12 Mei 2026 saat publikasi SAIR dan konfirmasi saham HSC yang dihapus. Kedua, periode 12–31 Mei 2026 sebagai forced selling window akibat rebalancing ETF pasif. Ketiga, 1 Juni 2026 saat tanggal efektif indeks baru dan potensi arus beli pada saham yang masih underweight.