Bisnis.com, JAKARTA – Ketika dunia belum sepenuhnya pulih dari trauma pandemi Covid-19, Indonesia kembali dihadapkan pada alarm penyakit menular baru.

Kasus hantavirus tipe hantavirus pulmonary syndrome (HPS) yang terdeteksi pada kapal pesiar MV Hondius langsung memicu kewaspadaan pemerintah karena varian tersebut memiliki tingkat fatalitas global hingga 60%.

Kementerian Kesehatan mulai memperketat pengawasan pelaku perjalanan internasional, memperkuat kapasitas laboratorium, hingga mengaktifkan kembali sistem mitigasi berbasis pengalaman pandemi.

Namun di balik langkah-langkah teknis tersebut, para epidemiolog mengingatkan bahwa ancaman terbesar justru masih bersumber dari persoalan lama yang belum pernah benar-benar selesai: sanitasi lingkungan yang buruk, populasi tikus yang tidak terkendali, dan lemahnya budaya kesehatan publik di Indonesia.

Kasus hantavirus yang terdeteksi pada kapal pesiar MV Hondius menjadi pengingat bahwa ancaman penyakit zoonosis belum berhenti meski pandemi Covid-19 telah berlalu. Pemerintah kini bergerak cepat menyiapkan langkah mitigasi untuk memastikan kasus tersebut tidak berkembang menjadi wabah yang lebih luas.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni menegaskan pemerintah berharap kasus hantavirus tetap terbatas di lingkungan kapal dan tidak berkembang menjadi pandemi global.

“Kita harap bahwa itu tidak menjadi pandemi dan cukup di klaster MV Hondius tersebut,” ujar Andi usai konferensi pers di Auditorium Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).

Pernyataan itu mencerminkan kehati-hatian pemerintah dalam membaca potensi ancaman penyakit menular baru. Terlebih, pengalaman pandemi Covid-19 masih membekas kuat dalam memori publik maupun birokrasi kesehatan nasional.

Namun berbeda dengan Covid-19 yang menyebar melalui transmisi antarmanusia secara masif, hantavirus memiliki pola penularan yang lebih spesifik. Virus ini umumnya ditularkan melalui paparan urine, air liur, atau kotoran tikus yang terinfeksi. Meski begitu, varian hantavirus pulmonary syndrome (HPS) dikenal memiliki tingkat fatalitas yang jauh lebih tinggi dibanding tipe lain.

Menurut Andi, tipe HPS yang ditemukan pada kasus MV Hondius memiliki fatalitas global sekitar 60%.

Angka tersebut jauh lebih tinggi dibanding tipe hantavirus hemorrhagic fever with renal syndrome (HFRS) yang selama ini lebih umum ditemukan di Indonesia dengan fatalitas sekitar 5% hingga 15%.

Data Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Amerika Serikat memang menunjukkan hantavirus pulmonary syndrome termasuk penyakit dengan tingkat kematian tinggi. Penyakit ini pertama kali menarik perhatian global setelah wabah di wilayah Four Corners, Amerika Serikat, pada awal 1990-an.

Gejala awal HPS biasanya menyerupai flu biasa seperti demam, nyeri otot, dan kelelahan. Namun dalam beberapa hari, kondisi pasien dapat memburuk drastis akibat gangguan pernapasan akut karena cairan memenuhi paru-paru.

Karena belum ada pengobatan spesifik maupun vaksin efektif untuk HPS, deteksi dini dan pencegahan menjadi faktor paling penting.

Menyadari risiko tersebut, Kementerian Kesehatan mulai memperkuat sistem mitigasi nasional. Salah satu fokus utama pemerintah adalah penguatan kapasitas laboratorium untuk mendeteksi infeksi hantavirus secara cepat.

“Untuk laboratorium tentunya kapasitas laboratorium, PCR maupun ELISA itu kita lengkapi,” kata Andi.

PCR dan ELISA merupakan dua metode pemeriksaan utama yang digunakan dalam identifikasi penyakit menular berbasis virus. PCR digunakan untuk mendeteksi materi genetik virus, sementara ELISA berfungsi mengidentifikasi antibodi dalam tubuh pasien.

Andi mengatakan pengalaman pandemi Covid-19 menjadi modal penting dalam membangun kesiapan sistem respons penyakit menular di Indonesia.

Selama pandemi Covid-19, Indonesia memang melakukan ekspansi besar-besaran terhadap kapasitas laboratorium molekuler nasional. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan jumlah laboratorium PCR di Indonesia meningkat tajam selama pandemi, dari hanya puluhan laboratorium menjadi ratusan fasilitas yang tersebar di berbagai daerah.

Ancaman yang Berasal dari Tikus dan Sanitasi Buruk

Di sisi lain, Kementerian Kesehatan sendiri mengakui bahwa penyakit menular seperti hantavirus sangat berkaitan erat dengan kondisi lingkungan.

Oleh karena itu pemerintah mengimbau masyarakat meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta menjaga kebersihan rumah dan kawasan permukiman untuk mencegah berkembangnya populasi tikus.

Selain masyarakat umum, pekerja yang beraktivitas di lingkungan berisiko tinggi juga diminta meningkatkan kewaspadaan.

“Penggunaan masker, boot, kemudian juga handscoon atau glove itu harus,” kata Andi.

Kelompok pekerja seperti petugas kebersihan, pengelola sampah, pekerja saluran air, hingga pekerja pelabuhan memang termasuk kategori berisiko tinggi terpapar penyakit zoonosis berbasis rodent.

Selain penguatan mitigasi domestik, pemerintah juga mulai memperketat pengawasan pelaku perjalanan internasional.

Andi mengatakan perhatian khusus diberikan kepada penumpang dari kawasan Amerika Selatan, termasuk Argentina, yang dinilai memiliki risiko lebih tinggi terkait kasus hantavirus.

Pengawasan dilakukan melalui sistem digital kesehatan All Indonesia yang digunakan pelaku perjalanan internasional saat masuk ke Indonesia.

Penggunaan sistem digital kesehatan ini merupakan salah satu warisan transformasi sistem pengawasan pascapandemi Covid-19. Pemerintah kini memiliki sistem pencatatan perjalanan yang lebih terintegrasi dibanding era sebelum pandemi.

Selain itu, pemerintah juga masih memanfaatkan thermal scanner di pintu masuk internasional untuk mendeteksi penumpang dengan gejala demam atau gangguan pernapasan.

Menurutnya, apabila ditemukan indikasi penyakit menular tertentu, penumpang dapat langsung dirujuk ke rumah sakit rujukan pemerintah.

Andi juga menjelaskan bahwa Indonesia saat ini memiliki 51 Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) yang tersebar di berbagai pintu masuk internasional.

Lembaga yang sebelumnya dikenal sebagai Kantor Karantina Kesehatan itu memiliki tugas utama mencegah masuknya penyakit menular dari luar negeri.

Namun para epidemiolog mengingatkan bahwa kesiapan laboratorium bukan satu-satunya faktor penting dalam menghadapi ancaman hantavirus.

Ahli Epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono menilai fokus utama seharusnya bukan sekadar pemeriksaan laboratorium, melainkan pencegahan di level lingkungan.

“Yang paling penting itu bukan laboratorium, bukan rumah sakit, bukan puskesmas. Yang paling penting itu pencegahan,” ujar Pandu.

Menurutnya, sumber persoalan utama justru berada pada populasi tikus yang masih tersebar luas di lingkungan permukiman, pasar, kantor, restoran, hingga pusat perbelanjaan.

“Tikus sebagai pembawa atau rodent itu ada di mana-mana. Ada di pasar, ada di kantor, ada di rumah, ada di mal, ada di restoran, ada di dapur,” katanya.

Pandu mengingatkan bahwa selama populasi tikus tidak dikendalikan, ancaman penyakit zoonosis akan terus muncul sewaktu-waktu.

Pernyataan tersebut menyoroti persoalan mendasar kesehatan lingkungan Indonesia yang selama ini belum terselesaikan. Data World Bank menunjukkan Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sanitasi dan sampah perkotaan.

Kementerian PUPR sebelumnya mencatat akses sanitasi aman di Indonesia masih belum merata, terutama di kawasan padat penduduk dan daerah tertinggal. Sementara pengelolaan sampah di banyak kota besar juga masih menghadapi persoalan serius, mulai dari keterbatasan infrastruktur hingga perilaku masyarakat.

Dalam konteks itulah Pandu menilai pemerintah seharusnya mengarahkan energi lebih besar pada pengendalian lingkungan dibanding sekadar menenangkan publik melalui langkah-langkah administratif.

Ia menilai pengawasan kesehatan lingkungan di fasilitas publik seperti restoran, hotel, pusat perbelanjaan, dan apartemen harus diperketat.

Menurut Pandu, Dinas Kesehatan harus lebih aktif memantau sanitasi dapur dan kebersihan tempat umum.

Pandangan Pandu memperlihatkan bahwa ancaman hantavirus sesungguhnya bukan sekadar persoalan virus baru, melainkan refleksi dari lemahnya tata kelola kesehatan lingkungan perkotaan Indonesia.

Pandu Riono bahkan secara terang-terangan mengkritik kecenderungan pemerintah yang terlalu fokus pada langkah-langkah simbolik.

Menurut Pandu, pengendalian populasi tikus dan sanitasi lingkungan seharusnya menjadi prioritas utama.

Meski demikian, sejumlah ahli menilai kesiapan Indonesia masih menghadapi banyak pekerjaan rumah, terutama di daerah.

Pelajaran Covid-19 dan Sistem Kesehatan yang Masih Pincang

Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia Trubus Rahardiansah mengatakan sistem antisipasi penyakit menular Indonesia memang mengalami kemajuan dibanding masa awal pandemi Covid-19, tetapi belum sepenuhnya optimal.

Menurutnya, pola respons pemerintah masih cenderung reaktif.

Trubus mengakui koordinasi pusat dan daerah saat ini lebih baik dibanding masa pandemi Covid-19 awal. Namun ia menilai kapasitas respons antarwilayah masih timpang.

“Mungkin untuk Jakarta dan kota-kota besar agak lebih siap. Tapi kalau provinsi-provinsi atau daerah kategori 3T belum,” ujarnya.

Persoalan geografis Indonesia menjadi tantangan besar dalam membangun sistem surveillance kesehatan nasional yang benar-benar merata.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan tingkat akses layanan kesehatan yang sangat bervariasi antarwilayah.

Karena itu, meski sistem digital kesehatan nasional berkembang pesat pascapandemi, efektivitas implementasi di lapangan masih sangat dipengaruhi kesiapan infrastruktur daerah.

Trubus menilai reformasi kesehatan pascapandemi memang menghasilkan kemajuan tertentu.

“Sekarang lebih terintegrasi karena pemerintah juga sudah menggontorkan anggaran cukup besar terkait deteksi dini,” katanya.

Namun ia menegaskan tantangan terbesar justru berada pada aspek sosial dan budaya masyarakat. Menurut Trubus, kesadaran kesehatan masyarakat Indonesia masih sangat beragam.

Karena itu ia menilai pemerintah perlu membangun komunikasi risiko yang lebih luas melalui kolaborasi dengan berbagai komunitas sosial.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana Presiden Prabowo Subianto membentuk satuan tugas deregulasi menandai pengakuan pemerintah bahwa persoalan utama investasi Indonesia kini bukan lagi sekadar insentif, melainkan rumitnya aturan, tumpang tindih kewenangan, dan mahalnya biaya berusaha.

Tekanan itu kini datang terbuka dari investor besar asal China yang mulai mempertanyakan kepastian usaha di Tanah Air.

Langkah pembentukan satgas muncul setelah China Chamber of Commerce in Indonesia melayangkan surat kepada Presiden terkait keberatan atas sejumlah kebijakan yang dinilai membebani dunia usaha.

Dalam surat tersebut, pelaku usaha China menyampaikan sedikitnya enam persoalan utama. Mulai dari kenaikan pajak dan pungutan, kewajiban retensi devisa hasil ekspor sumber daya alam sebesar 50% selama satu tahun di bank Himbara, hingga pemangkasan drastis kuota produksi bijih nikel.

Mereka juga menyoroti penegakan hukum sektor kehutanan yang dinilai berlebihan, penangguhan proyek besar, pengawasan visa kerja yang makin ketat, serta rencana bea ekspor baru dan pengurangan berbagai insentif investasi.

Protes ini mendapat perhatian besar karena investor China selama beberapa tahun terakhir menjadi salah satu penopang utama hilirisasi nasional, terutama di sektor smelter nikel, baterai kendaraan listrik, kawasan industri, dan manufaktur logam dasar.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman menilai pembentukan satgas deregulasi saat ini mendesak karena hambatan investasi Indonesia bukan lagi minimnya fasilitas fiskal.

“Hambatan utama investasi Indonesia bukan lagi insentif, tetapi ketidakpastian regulasi dan birokrasi yang tumpang tindih,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (14/5/2026).

Menurut dia, lembaga internasional seperti World Bank dan Organisation for Economic Co-operation and Development juga berulang kali menyoroti beban regulasi Indonesia yang masih lebih tinggi dibanding negara pesaing seperti Vietnam dan Malaysia.

Dia menilai kontribusi investasi China sangat besar terhadap proyek hilirisasi dan manufaktur nasional. Pada 2025, realisasi investasi China disebut masuk tiga besar, terutama di sektor smelter nikel, baterai EV, kawasan industri, dan manufaktur logam dasar.

Namun, hambatan regulasi mulai memengaruhi ekspansi investasi baru. Investor masih melihat Indonesia menarik dari sisi pasar domestik dan sumber daya alam, tetapi ketidakpastian aturan meningkatkan cost of doing business dan membuka peluang relokasi modal ke negara pesaing.

“Banyak investor sebenarnya masih melihat Indonesia menarik, tetapi risiko kebijakan meningkat,” katanya.

Di sisi lain, Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira menilai pembentukan satgas bukan solusi baru jika akar masalah birokrasi tidak disentuh.

“Satgas deregulasi itu bukan hal yang baru, dan masalahnya tidak bisa dijawab dengan satgas,” ujarnya saat dihubungi terpisah.

Menurut dia, biaya bisnis tinggi justru banyak muncul dari keterlibatan pihak ketiga, terutama di sektor industri, pertambangan, dan infrastruktur. Pelaku usaha masih menghadapi biaya tambahan untuk memperlancar perizinan hingga pengamanan kawasan industri.

Bhima menilai deregulasi hanya akan efektif bila pemerintah merampingkan jumlah kementerian, terutama bidang ekonomi dan lingkungan. Ego sektoral antarinstansi disebut menjadi sumber kebingungan investor sekaligus memicu biaya tambahan.

Persoalan ini menunjukkan bahwa di satu sisi, negara ingin memperkuat kedaulatan ekonomi melalui aturan DHE SDA, TKDN, hilirisasi, dan pengawasan ketat sumber daya alam. Namun di sisi lain, pelaksanaan yang tidak sinkron berisiko mengurangi daya tarik investasi.

Bagi investor, yang dipersoalkan bukan semata substansi kebijakan nasionalis, melainkan perubahan aturan yang cepat, koordinasi pusat-daerah yang lemah, dan kepastian implementasi di lapangan.

Efektivitas satgas deregulasi akhirnya akan ditentukan pada kewenangannya. Jika hanya menjadi forum koordinasi baru, satgas berpotensi menambah lapis birokrasi. Namun bila berada langsung di bawah Presiden dan memiliki kuasa memangkas aturan yang menghambat investasi, dampaknya bisa signifikan.

Jika keluhan investor besar seperti China diabaikan, risikonya bukan hanya penurunan investasi baru. Ekspansi smelter, manufaktur, penciptaan lapangan kerja, hingga aliran modal ke sektor hilirisasi bisa tertunda. Dalam jangka panjang, yang terancam bukan sekadar proyek, melainkan kepercayaan pada konsistensi kebijakan Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup menguat ke posisi Rp17.474,5 pada perdagangan Rabu (13/5/2026). Simak kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini.

Dalam catatan Bisnis, nilai tukar rupiah pada perdagangan Rabu (13/5/2026) tercatat menguat sebesar 54 poin atau 0,31% menuju level Rp17.474 per dolar AS. Pada saat yang sama, indeks dolar AS mengalami kenaikan 0,20% menuju level 98,49.

Selain rupiah, mayoritas mata uang di Asia juga ditutup menguat. Won Korea terapresiasi 0,26% bersama yuan China 0,09%. Baht Thailand dan ringgit Malaysia juga masing-masing menguat 0,12% dan 0,17% terhadap dolar AS.

Direktur PT Traze Andalan Futures Ibrahim Assuaibi memperkirakan, rupiah akan bergerak fluktuatif namun cenderung ditutup melemah pada perdagangan pekan depan. Rupiah diprediksi bergerak pada rentang Rp17.470—Rp17.530 per dolar AS.

Sementara itu, untuk rentang pergerakan sepekan diperkirakan berada di kisaran Rp17.420—Rp17.650 per dolar AS.

Berikut kurs dolar AS hari ini di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI, Jumat (15/5/2026):

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 10.05 WIB mematok harga beli dolar AS sebesar Rp17.445 dan harga jual sebesar Rp17.595 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT counter, bank swasta terbesar di Indonesia itu menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp17.390 dan harga jual Rp17.590. Lalu berdasarkan bank notes, harga beli dan harga jual dolar AS masing-masing ditetapkan sebesar Rp17.390 dan Rp17.590.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.46 WIB masing-masing sebesar Rp17.398 dan Rp17.550 untuk e-rate.

Lalu untuk TT counter, bank pelat merah itu mematok harga beli sebesar Rp17.330 per dolar AS dan harga jual Rp17.630 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan harga jual untuk special rate masing-masing sebesar Rp17.535 dan Rp17.565 per dolar AS. Angka ini tidak mengalami perubahan sejak 13 Mei 2026.

Kemudian, bank dengan logo pita emas itu mematok harga beli dolar AS sebesar Rp17.330 dan harga jual Rp17.630 untuk TT counter. Lalu untuk bank notes, Bank Mandiri menetapkan harga beli sebesar Rp17.330 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp17.630 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk special rates pada pukul 09.50 WIB masing-masing sebesar Rp17.445 dan Rp17.545.

Berdasarkan TT counter, BNI pada pukul 09.50 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp17.330 dan harga jual Rp17.630. Untuk bank notes, BNI menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp17.330 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp17.630 per dolar AS.

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mencatat penjualan tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh mencapai sekitar 49 ribu tiket selama periode libur panjang Kenaikan Yesus Kristus 2026.

Berdasarkan data KCIC, penjualan tiket pada Rabu (13/5)mencapai 21.601 tiket. Sementara pada Kamis (14/5), tiket yang terjual sebanyak 20.595 tiket.

Adapun pada Kamis (15/5) hingga pukul 08.00 WIB, penjualan tiket telah mencapai sekitar 8.000 tiket dan diperkirakan terus bertambah hingga menembus sekitar 20 ribu tiket sampai keberangkatan kereta terakhir.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan tingginya penjualan tiket menunjukkan minat masyarakat menggunakan Whoosh meningkat selama momen libur panjang.

"Minat masyarakat menggunakan Whoosh pada momen long weekend ini cukup tinggi," ujar Eva dalam keterangan tertulis, Jumat (15/5).

Ia menyebut tiket keberangkatan Whoosh dari Stasiun Halim pada Rabu (14/5) bahkan sempat habis pada rentang pukul 08.00 hingga 14.00 WIB.

Menurut KCIC, mayoritas penumpang memanfaatkan libur panjang untuk bepergian dari Jakarta menuju Bandung dan sekitarnya untuk berwisata.

Selain sebagai moda transportasi, tiket Whoosh juga dapat digunakan untuk memperoleh berbagai promo tambahan melalui program Whoosh Value+. Program tersebut mencakup potongan harga hotel, wisata, restoran, hingga layanan shuttle di sejumlah destinasi mitra.

Eva mengatakan program tersebut menjadi nilai tambah bagi penumpang karena tiket Whoosh tidak hanya digunakan untuk perjalanan, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk memperoleh berbagai fasilitas tambahan di lokasi tujuan.

"Kami berterima kasih atas kepercayaan masyarakat yang memilih Whoosh sebagai moda transportasi selama long weekend ini. Semoga perjalanan dan liburan seluruh penumpang bersama Whoosh berjalan nyaman, menyenangkan, dan berkesan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk satuan tugas (satgas) deregulasi guna mempercepat penyederhanaan aturan dan perizinan investasi di Indonesia, di tengah meningkatnya keluhan pelaku usaha terkait tumpang tindih regulasi hingga mahalnya biaya kepatuhan usaha.

Dalam pidatonya pada seremoni penyerahan hasil denda administrasi penguasaan kembali kawasan hutan tahap VII oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Kejaksaan Agung, Rabu (13/5/2026), Prabowo mengaku geram terhadap lamanya proses perizinan investasi di Indonesia.

Menurutnya, banyak pengusaha mengeluhkan proses izin yang bisa memakan waktu hingga satu sampai dua tahun, sementara negara lain mampu menerbitkan izin hanya dalam hitungan pekan.

Prabowo pun meminta agar regulasi disederhanakan dan praktik birokrasi yang memperlambat investasi dihentikan. Dia juga menyinggung masih adanya praktik oknum birokrat yang mencari keuntungan dari proses perizinan.

Oleh karena itu, Prabowo meminta Menteri Sekretaris Negara mengumpulkan para pakar untuk membentuk satgas deregulasi yang bertugas mempercepat penyederhanaan aturan serta mendukung kemudahan investasi.

“Sederhanakan ya, jangan persulit. Para pengusaha harus dibantu, harus didukung. Yang nakal kita tertibkan tapi yang baik, yang benar-benar mau bekerja ya harus dibantu," jelasnya.

Dorongan deregulasi itu muncul seiring adanya surat protes yang dilayangkan Kamar Dagang dan Industri China. Dalam surat tersebut, pengusaha China menyoroti kenaikan pajak dan royalti mineral yang berulang, peningkatan inspeksi pajak dan denda besar, hingga kewajiban retensi devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) sebesar 50% selama satu tahun di Himbara mulai Juni 2026.

Selain itu, investor China juga mempersoalkan pengurangan drastis kuota produksi bijih nikel yang disebut menekan pasokan bahan baku bagi industri hilirisasi, pengetatan penegakan hukum kehutanan, hingga penangguhan sejumlah proyek besar seperti PLTA. Pengawasan visa kerja asing yang semakin ketat serta rencana pengurangan sejumlah insentif investasi juga dinilai memperburuk iklim usaha.

Sambut Positif

Shinta menyebut, persoalan utama yang masih dihadapi pelaku usaha adalah kompleksitas perizinan yang mencakup izin investasi, perdagangan impor-ekspor, hingga perizinan lingkungan dan tata ruang. Selain itu, pelaku usaha juga menghadapi tingginya biaya usaha akibat berbagai aturan terkait pembiayaan, energi, dan logistik.

Shinta juga menyoroti masih adanya kebijakan pemerintah yang dinilai justru menurunkan efisiensi dunia usaha. Menurutnya, upaya pengendalian atau monopoli pada sektor tertentu kerap berdampak balik terhadap daya saing industri nasional.

Dia mengakui, Indonesia masih menghadapi persoalan serius terkait inkonsistensi implementasi regulasi di lapangan meskipun pemerintah telah melakukan reformasi besar melalui Undang-Undang Cipta Kerja.

Akibatnya, sejumlah investasi yang sebenarnya tertarik masuk ke Indonesia masih menghadapi hambatan dalam realisasi maupun ekspansi usaha.

“Kondisi iklim usaha dan investasi kita masih kalah bersaing dibandingkan negara-negara kompetitor. Ada berbagai inkonsistensi implementasi regulasi di lapangan,” tuturnya.

Shinta berpendapat, pembenahan regulasi perlu segera dilakukan agar Indonesia tidak kehilangan momentum di tengah persaingan global menarik investasi dan relokasi industri. Menurutnya, penyederhanaan regulasi menjadi penting untuk menjaga daya saing industri nasional sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja formal.

Jawab Keresahan

Senada, Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Anggawira menilai, pembentukan satgas deregulasi merupakan langkah strategis untuk menjawab keresahan dunia usaha terkait kompleksitas aturan yang membuat biaya usaha tinggi dan proses bisnis tidak efisien.

“Dunia usaha berharap satgas ini menjadi instrumen percepatan reformasi struktural, bukan sekadar forum koordinasi. Fokusnya harus jelas, memangkas aturan yang tumpang tindih, mempercepat perizinan, dan menciptakan kepastian usaha,” harapnya.

Menurut Anggawira, pembentukan satgas deregulasi sangat mendesak mengingat persaingan antarnegara dalam menarik investasi semakin agresif. Dia menyebut, keluhan investor, termasuk dari pelaku usaha China, perlu dijadikan alarm terhadap persoalan implementasi kebijakan di Indonesia.

Investor global katanya kini tidak hanya mempertimbangkan besarnya pasar dan sumber daya alam, tetapi juga kecepatan perizinan, kepastian hukum, efisiensi logistik, dan stabilitas kebijakan.

“Kalau tidak segera dibenahi, Indonesia bisa kehilangan momentum relokasi industri global akibat dinamika geopolitik dan strategi China+1,” tegasnya.

Hipmi juga mengingatkan agar satgas deregulasi tidak justru menjadi lapisan birokrasi baru tanpa kewenangan konkret. Dunia usaha berharap satgas memiliki kewenangan lintas kementerian dan lembaga, target deregulasi yang terukur, serta mekanisme evaluasi langsung terhadap hambatan investasi di lapangan.

“Yang dibutuhkan dunia usaha bukan banyak rapat, tetapi penyelesaian konkret terhadap bottleneck regulasi,” imbuhnya.

Anggawira menilai Indonesia sebenarnya memiliki keunggulan dari sisi pasar domestik, bonus demografi, dan sumber daya alam. Namun, keunggulan tersebut kerap tergerus oleh tingginya biaya ekonomi akibat regulasi yang rumit.

“Kalau deregulasi dilakukan serius, Indonesia bisa menjadi pusat manufaktur dan hilirisasi terbesar di Asia Tenggara,” sebutnya.

Lebih lanjut, Hipmi mencatat sejumlah regulasi yang paling banyak dikeluhkan pelaku usaha antara lain tumpang tindih aturan pusat dan daerah, perubahan kebijakan yang terlalu cepat, panjangnya proses perizinan sektoral, kepastian perpajakan, implementasi aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang belum seragam, hingga hambatan logistik dan kepelabuhanan.

Selain itu, dunia usaha juga mendorong adanya harmonisasi kebijakan antarkementerian agar tidak muncul ego sektoral yang membingungkan investor.

Anggawira mengingatkan kegagalan pemerintah merespons keluhan investor besar dapat berdampak serius terhadap persepsi investasi Indonesia di mata global. Investor menurutnya sangat sensitif terhadap kepastian usaha.

Ketika keluhan tidak ditangani secara cepat, persepsi risiko berusaha di Indonesia akan meningkat dan berpotensi memicu penundaan ekspansi, relokasi proyek ke negara lain, hingga perlambatan penciptaan lapangan kerja.

Padahal, lanjut Anggawira, saat ini Indonesia sedang berada di momentum penting untuk menarik relokasi industri global. Karena itu pemerintah perlu menunjukkan bahwa Indonesia responsif, adaptif, dan serius membangun iklim usaha yang sehat tanpa mengorbankan kepentingan nasional.

“Kuncinya adalah keseimbangan: menjaga kedaulatan ekonomi nasional, tetapi tetap menciptakan regulasi yang kompetitif, realistis, dan memberikan kepastian jangka panjang bagi investor maupun pelaku usaha domestik,” pungkasnya.

Sovereign wealth fund (SWF) Indonesia, Indonesian Investment Authority (INA) disebut telah menunjuk sosok baru untuk menduduki kursi chief executive officer (CEO) menggantikan Ridha Wirakusumah. Sosok yang digadang-gadang itu yakni Oki Ramadhana, Direktur Utama Mandiri Sekuritas.

Tak hanya itu, merujuk pemberitaan Bloomberg, INA juga mengangkat mantan Direktur Utama BRI Danareksa Sekuritas, Laksono Widodo. Laksono kini disebut menduduki kursi CIO. Selain itu adapula mantan Direktur Bank Ina Perdana, Adhiputra Tanoyo, sebagai kepala risiko INA.

“Ketiganya dilantik pada Rabu,” kata sumber Bloomberg yang tidak bersedia disebut namanya, Rabu (13/5).

Vice President of Communications INA Putri Dianita Ruswaldi mengakui transisi kepemimpinan di jajaran direksi lembaga pengelola dana investasi milik negara itu saat ini tengah berlangsung. Hal itu sesuai dengan kerangka tata kelola serta proses formal yang berlaku di lembaga tersebut.

“Informasi lebih lanjut mengenai pengangkatan tersebut akan disampaikan setelah proses formal selesai secara resmi,” kata Putri kepada Katadata.co.id, Kamis (14/5).

Lalu bagaimana sosok dan rekam jejak Oki Ramadhana yang kini disebut menjabat CEO baru INA?

Rekam Jejak Oki Ramadhana

Oki Ramadhana lahir di Jakarta pada 28 Oktober 1971 dan menjabat sebagai Direktur Utama Mandiri Sekuritas sejak 6 September 2021 hingga sekarang. Selain nahkodai Mandiri Sekuritas, ia juga menjabat sebagai Komisaris di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Memiliki pengalaman lebih dari dua dekade di industri jasa keuangan, Oki memulai kariernya di Rothschild & Co Indonesia pada 1999 hingga 2004. Setelah itu, ia bergabung dengan Merrill Lynch sebagai Vice President pada 2004-2007.

Karier Oki terus melesat hingga menjadi Executive Director Goldman Sachs Singapura pada 2008 dan Executive Director Goldman Sachs Asia Pasifik pada 2009-2011. Selanjutnya, ia menjabat sebagai Presiden Direktur Morgan Stanley Indonesia pada 2011-2018.

Oki juga pernah menjadi Presiden Direktur sekaligus Head of Investment Banking HSBC Sekuritas Indonesia pada 2018-2021. Nama Oki sebelumnya juga masuk dalam bursa pencalonan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI). Tak hanya itu, mereka pun sudah menjalankan fit and proper test pada Selasa (12/5) di kantor Otoritas Jas Keuangan (OJK).

Apabila menilik pendidikannya, Oki meraih gelar Sarjana Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia pada 1996. Ia kemudian melanjutkan studi Magister Administrasi Bisnis (MBA) di University of Colorado, Amerika Serikat, dan lulus pada 1998. Pada 2021, Oki juga menyelesaikan pendidikan doktoral di bidang Manajemen Stratejik di Universitas Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Satya Hangga Yudha Widya Putra memperkuat diplomasi energi antara Indonesia dan Rusia melalui KazanForum 2026.

Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, forum tersebut menjadi instrumen dalam diplomasi energi nasional.

"KazanForum atau Forum Ekonomi Internasional Rusia-Dunia Islam merupakan platform tahunan yang dirancang untuk memperkuat hubungan dan kerja sama antara Rusia dengan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)," ujarnya.

Satya Hangga Yudha Widya Putra ikut hadir dalam forum internasional tersebut secara daring pada Rabu (13/5/2026).

Menurut Hangga, di tengah pergeseran geopolitik global, forum ini menjadi ruang untuk menyelaraskan kepentingan Indonesia dalam mengamankan rantai pasok energi dan investasi melalui dialog strategis ini di kawasan Eurasia.

Dalam forum tersebut, Hangga secara proaktif menavigasi ketidakpastian geopolitik yang membayangi stabilitas energi nasional, terutama terkait ancaman di Selat Hormuz dan konflik Timur Tengah, yang sempat mendorong harga minyak dunia melampaui 100 dolar AS per barel.

Melalui KazanForum 2026, Hangga memastikan ketersediaan stok energi nasional tetap terjaga dengan memperkuat kolaborasi bersama mitra-mitra kunci seperti Rusia guna menjamin stabilitas suplai jangka panjang yang solid dan berkelanjutan bagi pasar domestik.

Langkah diplomasi ini merupakan perwujudan nyata dari program Astacita kedua yang dicanangkan pemerintah untuk memperkuat pertahanan dan keamanan negara melalui kemandirian energi.

Hangga juga menekankan bahwa sinkronisasi regulasi investasi yang dibahas dalam forum ini menjadi kunci utama menuju target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2028-2029.

Hal tersebut diperkuat oleh capaian pada 2025, yang mana realisasi lifting minyak bumi nasional mencapai 605.300 BOPD dan menjadi pertama kalinya melampaui target APBN sejak 2016.

Guna mengatasi kesenjangan konsumsi minyak nasional sebesar 1,6 MBOPD dan kebutuhan impor yang mencapai 1 MBOPD, Hangga memanfaatkan momentum KazanForum untuk mengakselerasi agenda hilirisasi sesuai mandat Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Melalui Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Menteri ESDM mengawal pengembangan 26 komoditas strategis, termasuk transformasi sektor migas dari hulu ke hilir.

Fokus utamanya mencakup percepatan proyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban, Jawa Timur, yang berkapasitas 300.000 barel per hari, serta pengamanan Rusia sebagai pemasok energi kunci untuk memitigasi guncangan harga dunia.

Hangga menjelaskan tiga pilar utama dalam menjalin rangkaian kerja sama ini yaitu manajemen hidrokarbon dengan teknologi kilang efisiensi tinggi, pembangunan ekosistem smelter untuk rantai pasok baterai kendaraan listrik, serta akselerasi transisi energi hijau.

Selain itu, kolaborasi ini juga menyentuh sektor maritim dan teknologi laut untuk menekan angka impor LPG nasional yang mencapai 6,91 juta MT.

Dengan memperkuat domestic market obligation (DMO) dan memperluas jaringan distribusi gas-to-power, Hangga optimistis Indonesia mampu mewujudkan kedaulatan energi, yang tangguh demi kesejahteraan seluruh masyarakat.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA – Kebakaran melanda lantai 5 gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu (PPJT) RSUD dr Soetomo, Surabaya, pada Jumat (15/5/2026) pagi. Satu pasien dilaporkan meninggal dunia di ruangan ICU bangunan tersebut saat kejadian tersebut terjadi.

Petugas wilayah setempat dikabarkan menerima laporan kebakaran pada sekitar pukul 06.30 WIB. Asap berwarna hitam pekat sempat terlihat membubung tinggi dari bagian atas gedung dan terlihat jelas dari luar area sekitar rumah sakit tersebut.

Kejadian tersebut pun membuat para pasien, keluarga pasien, dan tenaga medis tumpah-ruah keluar dari area gedung untuk menyelamatkan diri dan sesama yang memerlukan pertolongan.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya Laksita Rini Sevriani membenarkan mengenai adanya satu korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, pihaknya belum dapat memastikan penyebab pasti dari kematian korban yang berstatus sebagai pasien tersebut.

"Di ICU pasien, satu pasien sudah dinyatakan meninggal dunia. Yang satu dilakukan evakuasi," ucap Rini, Jumat (15/5/2026).

Ia menjelaskan sebanyak 33 pasien yang berada di gedung PPJT telah dievakuasi oleh petugas gabungan dari rumah sakit maupun damkar menuju Unit Gawat Darurat (UGD) untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Titik api disebutnya berasal dari salah satu ruang vital yang terdapat di lantai 5 gedung tersebut.

"Kejadian [kebakaran] berada di lantai 5 PPJT [RSUD dr Soetomo]. Sumber utama kebakaran di ruang bedah," ungkapnya.

Dampak dari kebakaran tersebut menyebabkan kepulan asap menyebar hampir ke seluruh area gedung PPJT RSUD dr Soetomo Surabaya tersebut.

"Asap [menyebar hingga] lantai 1 sampai 6. Sumber utama ruang bedah jantung," tambahnya.

Hingga saat ini, petugas Damkar bersama BPBD Kota Surabaya masih berada di lokasi untuk melakukan proses pengeluaran asap atau venting.

Meski api pokok berhasil dipadamkan, petugas di lapangan sempat menyayangkan adanya kendala teknis pada fasilitas pemadam internal (hydrant) milik rumah sakit. Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat dua hydrant di area rumah sakit tersebut yang tidak menyala dalam kondisi kedaruratan dan dalam kondisi kering saat akan digunakan untuk proses pemadaman.

Jajaran direksi RSUD dr Soetomo Surabaya belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai kronologis serta penyebab pasti dari kejadian kebakaran maupun kendala tidak berfungsinya fasilitas hydrant di rumah sakit itu.

Hingga saat ini, petugas kedaruratan masih melakukan pembasahan dan aparat berwajib masih berusaha untuk melakukan penyelidikan untuk memastikan sumber munculnya api serta mendata jumlah korban terdampak.

Bisnis.com, JAKARTA—Harga emas yang masih mencatatkan penguatan sepanjang 2026 akan dipengaruhi sentimen Kevin Warsh sebagai Ketua Federal Reserve (The Fed).

Harga emas global mencapai rekor tertinggi sepanjang masa di level US$5.418,54 per ons pada 28 Januari 2026. Penguatan tersebut meneruskan tren lonjakan harga 64,70% sepanjang 2025 ke posisi US$4.322,61 per ons.

Namun demikian, harga emas setelah itu cenderung tertekan, meski masih bertahan di level tinggi. Per Jumat (15/5/2026) pukul 11.30 WIB, harga emas berada di US$4.610 per ons, masih menunjukkan peningkatan 6,59% secara year-to-date (YtD).

Kevin Warsh akan memimpin Federal Reserve (The Fed) menggantikan Jerome Powell pekan ini. Kebijakan Kevin Warsh, terutama terkait suku bunga, akan memengaruhi laju dolar AS sekaligus harga emas di sisa tahun 2026.

Presiden AS Donald Trump sebelumnya berulang kali mendesak Powell agar menjaga suku bunga tetap rendah. Saat ditanya reporter CNBC International pada April apakah dia akan kecewa jika Warsh tidak segera memangkas suku bunga, Trump menjawab bahwa dirinya memang akan kecewa.

Menanggapi pertanyaan senator terkait tekanan Trump dan independensi The Fed, Warsh menegaskan dirinya akan bertindak independen apabila dikonfirmasi.

“Presiden tidak pernah meminta saya untuk menentukan, berkomitmen, menetapkan, atau memutuskan kebijakan suku bunga dalam setiap diskusi kami, dan saya tidak akan pernah setuju melakukan itu,” ujar Warsh.

Pengumuman suku bunga The Fed berikutnya dijadwalkan pada 17 Juni. Berdasarkan CME FedWatch Tool, pelaku pasar memperkirakan peluang sebesar 98% bahwa The Fed akan mempertahankan suku bunga acuan di kisaran 3,5%-3,75%.

Chief economist Bank of Montreal, Douglas Porter, mengatakan probabilitas pemangkasan suku bunga tahun ini masih sangat rendah menurut perhitungan pasar.

“Bahkan untuk tahun depan, pasar mulai memperhitungkan kemungkinan kenaikan suku bunga pada 2027,” katanya.

HARGA EMAS

Harga emas diprediksi cenderung mengilap pada 2026 meskipun belakangan jatuh dari rekor tertingginya di awal tahun.

Direktur PT Traze Andalan Futures, Ibrahim Assuaibi, menjelaskan lonjakan harga emas pada awal 2026 dipicu meletusnya perang di Timur Tengah saat Iran menyerang Israel. Saat itu, perang belum meluas seperti bulan-bulan berikutnya.

Dalam waktu yang sama, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mencalonkan Kevin Warsh sebagai Ketua Federal Reserve pada Mei 2026. Warsh yang dikenal cenderung menaikkan suku bunga acuan dan menahannya di level tinggi dinilai negatif oleh pelaku pasar. Secara teori, suku bunga tinggi dapat menekan harga emas dunia.

"Ini membuat fenomena taking profit dan harga emas turun. Harga kemudian berangsur naik tapi masih sulit mendekati level US$5.000," kata Ibrahim.

Sentimen negatif yang menerpa emas bertambah ketika eskalasi perang meningkat. Dalam medio ini, Iran memperluas serangan mereka ke negara-negara Teluk lokasi pangkalan militer AS, yang salah satunya merupakan negara OPEC. Iran juga menutup jalur perdagangan Selat Hormuz yang menjadi jalur utama perdagangan minyak dunia.

Saat itulah pelaku pasar melakukan perpindahan aset, dengan minyak dan dolar AS menjadi ‘safe haven baru’, menggantikan emas.

Lonjakan harga minyak turut mendorong ekspektasi meningkatnya inflasi global sehingga Bank Sentral sulit memangkas suku bunga seperti ekspektasi pada awal tahun.

Dari sisi fundamental, Ibrahim menilai permintaan emas global masih kuat, terutama dari kalangan bank sentral dunia. Dia mencontohkan People's Bank of China yang tercatat membeli 7,15 ton emas pada kuartal I/2026 untuk memperkuat cadangan devisa negara.

Dia menambahkan ketidakpastian politik dan ekonomi di Amerika Serikat juga berpotensi menopang harga emas ke depan, terutama terkait kekhawatiran dampak perang berkepanjangan terhadap konsumsi energi dan stabilitas ekonomi Negeri Paman Sam.

Ibrahim menilai besar kemungkinan The Fed akan memangkas suku bunga acuan dalam beberapa bulan setelah terjadi kesepakatan damai antara AS-Iran. Saat itu terjadi, maka harga minyak global dan dolar AS dapat turun, sedangkan harga emas akan pulih.

"Sebenarnya harga emas di US$4.700 ini secara jangka pendek turun, tapi jangka menengah dalam 2026 kemungkinan besar akan naik. Saya masih optimis di US$5.500 sampai US$6.000 kemungkinan besar akan tercapai di akhir tahun ini," tuturnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA, KOMPAS.com - Layanan pengecekan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) melalui situs iDebKu kerap dikeluhkan masyarakat karena kuota antreannya sering penuh.

Padahal, pengecekan SLIK secara berkala dibutuhkan untuk memantau rekam jejak pinjaman pribadi, terutama di tengah maraknya kasus penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk pengajuan kredit maupun pinjaman online ilegal.

Merespons hal tersebut Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengatakan, kuota penuh saat melakukan pengecekkan SLIK di iDebKu disebabkan oleh tingginya permintaan akses layanan dalam waktu bersamaan.

"Dalam periode tertentu layanan online, terutama ketika terjadi peningkatan permintaan akses secara bersamaan, sistem dapat mengalami kepadatan antrean sehingga kuota layanan pada waktu tertentu menjadi penuh," ujarnya kepada Kompas.com, Selasa (12/5/2026).

Dia menjelaskan, pembatasan kuota antrean pada sistem iDebKu dilakukan untuk menjaga keamanan sistem dan kualitas layanan.

Sebab, layanan SLIK harus tetap memperhatikan aspek keamanan data pribadi, kerahasiaan data debitur, dan keandalan proses verifikasi identitas pengguna.

Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas POJK Nomor 18/POJK.03/2017.

Dalam rangka menjalankan aspek keamanan, masyarakat diwajibkan mengunggah dokumen pendukung seperti KTP dan foto selfie sebagai bagian dari proses verifikasi identitas atau know your customer (KYC) dalam proses pengecekan SLIK di iDebKu.

"Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa akses terhadap data SLIK hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berhak, yakni pemilik data yang bersangkutan," jelasnya.

Untuk diketahui, tidak sembarang orang bisa mengecek SLIK di iDebKu, hanya debitur itu sendiri, ahli waris atau keluarga, dan debitur badan usaha yang bisa mengakses informasi debitur melalui iDebKu.

Wanita yang akrab disapa Kiki itu juga menjelaskan, masyarakat bisa mengecek SLIK secara langsung di Kantor OJK yang ada di daerah masing-masing jika kuota pendaftaran di iDebKu penuh.

"Cara mengecek SLIK dapat dilakukan secara offline dengan datang langsung ke Kantor OJK yang ada di kantor pusat di Jakarta ataupun di semua Kantor OJK Daerah (KOD) yang ada di 39 kota pada saat hari dan jam kerja," tuturnya.

IDXChannel - Indonesia resmi mengekspor pupuk urea ke Australia dengan nilai kerja sama yang diproyeksikan mencapai Rp7 triliun. Ekspor perdana tersebut dilakukan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui PT Pupuk Kalimantan Timur dari Pelabuhan Bontang, Bontang, Kamis (14/5/2026).

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, mengatakan ekspor perdana yang dilepas hari ini mencapai 47.250 ton pupuk urea dengan nilai sekitar Rp600 miliar.

Menurut Amran, pengiriman tersebut merupakan tahap awal dari komitmen ekspor sebesar 250.000 ton ke Australia. Volume ekspor itu selanjutnya direncanakan meningkat hingga 500.000 ton dengan total nilai mencapai sekitar Rp7 triliun.

“Rencana kita akan ekspor 250.000 ton ke Australia dan kemudian ditingkatkan hingga 500.000 ton,“ ujarnya.

Ia menilai keberhasilan tersebut menunjukkan daya saing industri pupuk nasional semakin kuat dan membuka peluang pasar baru di berbagai negara.

“Kami sekali lagi atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Pupuk Indonesia atas kerja kerasnya dan capaiannya,” ujar Mentan.

Setelah Australia, pemerintah mulai mengarahkan penguatan pasar ekspor pupuk nasional ke sejumlah negara strategis lain, antara lain India, Filipina, Brasil, dan Bangladesh.

Amran mengungkapkan Duta Besar India telah menghubunginya secara langsung untuk meminta pasokan pupuk urea dari Indonesia. Selain itu, sejumlah negara lain juga menyatakan minat untuk mengimpor pupuk urea produksi nasional.

"Dubes India sudah menghubungi saya langsung meminta 500.000 ton dan beberapa negara lain juga berminat meminta yaitu Filipina, Brazil, Bangladesh dan ada beberapa negara lagi tadi kami menerima laporan negara yang berminat pupuk urea dari Indonesia. Ini yang kita syukuri dan banggakan,” kata dia.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, MALANG – Direktur Utama Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, Priyo Sudibyo, sebagai Ketua PD PERPAMSI Jawa Timur periode 2026-2030 hasil Musyawarah Anggota Perpamsi Daerah (MAPAMDA) PD PERPAMSI Jawa Timur dengan mengusung semangat kolaborasi antar-PDAM.

Priyo mengatakan, amanah tersebut menjadi tonggak baru bagi penguatan kolaborasi BUMD Air Minum di Jawa Timur menuju tata kelola yang semakin maju, adaptif, dan berkelanjutan.

“Amanah ini bukan kemenangan pribadi. Ini adalah kemenangan bersama. Kemenangan seluruh BUMD Air Minum di Jawa Timur yang ingin bergerak bersama, tumbuh bersama, dan maju bersama,” tegasnya dikutip Kamis (14/5/2026).

Menurutnya, kepercayaan yang diberikan kepada dirinya tidak lepas dari berbagai capaian dan inovasi yang berhasil diwujudkan selama memimpin Perumda Tugu Tirta, mulai dari transformasi digital layanan, penguatan kinerja perusahaan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, hingga berbagai program kolaboratif dan pengembangan sumber daya manusia yang mendapat apresiasi luas.

Sebelumnya, pada Desember 2025 lalu, Priyo juga sempat mencatat sejarah dengan terpilih sebagai Wakil Ketua Umum PP PERPAMSI Pusat dalam MAPAMNAS XX di Surabaya.

Namun sebelum pelantikan, ia memilih mengundurkan diri karena ingin lebih fokus membangun dan mengembangkan kekuatan organisasi di level regional terlebih dahulu.

Capaian tersebut menjadi rekor tersendiri yang belum pernah diraih Direktur BUMD Air Minum asal Jawa Timur, khususnya Kota Malang, hingga mampu dipercaya menembus kepengurusan tingkat pusat.

Dia menegaskan, mengusung visi menjadikan PD PERPAMSI Jawa Timur sebagai pusat kolaborasi, inovasi, dan rujukan nasional dalam pengelolaan BUMD Air Minum yang unggul, berdaya saing, dan berkelanjutan, Priyo yang sebelumnya menjabat Ketua Koordinator Wilayah VI PD PERPAMSI Jawa Timur diharapkan membawa semangat baru dalam memperkuat sinergi antar perusahaan air minum di Jawa Timur.

Melalui misi yang diusungnya, dia menekankan pentingnya penguatan tata kelola, peningkatan kualitas layanan, percepatan transformasi digital, hingga pembangunan ekosistem kolaborasi yang aktif dan inklusif antar BUMD Air Minum se-Jawa Timur.

Selain itu, budaya knowledge sharing melalui forum rutin, pelatihan, serta program peningkatan kapasitas SDM juga menjadi perhatian utama.

Dia juga terus mendorong, Perumda Tugu Tirta terus didorong menjadi pusat pembelajaran, transfer knowledge, dan benchmarking bagi BUMD Air Minum di Jawa Timur maupun tingkat nasional.

Dengan amanah baru ini, dia berharap, PD PERPAMSI Jawa Timur ke depan semakin solid sebagai mitra strategis pemerintah dan stakeholder dalam menghadapi tantangan sektor air minum yang terus berkembang.

“Kepemimpinan baru tersebut diharapkan mampu melahirkan energi positif dan semangat kolaborasi yang semakin kuat demi mewujudkan pelayanan air minum yang prima, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ucapnya.