Nganjuk, Jawa Timur (ANTARA) - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank mendorong perusahaan eksportir untuk berekspansi memperluas ekspornya ke pasar nontradisional di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global.

Langkah itu menjadi penting seiring melemahnya permintaan dari pasar tradisional imbas dari konflik di Timur Tengah, maka eksportir diimbau melakukan diversifikasi pasar guna menjaga kinerja penjualan.

Kepala Divisi NIA & Strategic Assignment LPEI Berlianto Wibowo dalam kunjungan kerja di Kabupaten Nganjuk, Jatim, Kamis. menerangkan, LPEI diberi mandat khusus dari pemerintah untuk memberikan dukungan yang tidak tersedia di perbankan komersial, melalui skema National Interest Account (NIA).

NIA menjadi instrumen intervensi negara dalam menjaga keberlangsungan ekspor nasional.

“Mungkin dari Indonesia Eximbank kami menyampaikan detail bahwa salah satu bukti negara hadir memang kita sebut punya mandat khusus. Pemerintah ini memberikan salah satu program yang memang diberikan kepada hanya di Indonesia Eximbank ini berbeda dengan bank komersial,” ujarnya.

LPEI tidak hanya menyediakan pembiayaan bagi eksportir, tetapi juga aktif memberikan pendampingan kepada debitur dan calon debitur melalui edukasi.

Edukasi tersebut mencakup pemahaman kondisi makroekonomi, identifikasi negara tujuan yang terdampak, serta strategi yang dapat ditempuh pelaku usaha untuk bertahan di tengah perubahan.

Berlianto menjelaskan, di tengah kondisi ekspor yang dihantui ketidakpastian, pendekatan edukasi menjadi langkah awal agar pelaku usaha bisa memahami situasi sebelum mengambil keputusan bisnis.

Selain itu, diskusi rutin dengan para eksportir terus dilakukan guna memperbarui informasi terkait risiko di berbagai negara tujuan.

LPEI juga mendorong diversifikasi pasar sebagai strategi utama menghadapi perlambatan di pasar tradisional seperti Amerika Serikat (AS) dan China. Pelaku usaha didorong menjajaki pasar nontradisional, antara lain Afrika, Asia Selatan, Timur Tengah, Eropa Timur, hingga Amerika Latin.

“Salah satu program yang memang ber-impact kepada langsung pelaku ekspor adalah bagaimana mereka mendiversifikasi market. Kalau kondisi market sedang tidak baik-baik saja kita punya yang namanya program penugasan khusus ekspor,” tuturnya.

Lebih lanjut, Berlianto mengungkapkan LPEI memiliki sembilan program penugasan khusus ekspor yang dirancang untuk menjawab kebutuhan pelaku usaha, termasuk bagi usaha kecil dan menengah (UKM).

Melalui Program Penugasan Khusus Ekspor (PKE) UKM, LPEI mendorong peningkatan daya saing produk agar mampu menembus pasar global.

Sebagai informasi, PKE merupakan program yang menyediakan pembiayaan, penjaminan, atau asuransi untuk transaksi atau proyek ekspor yang secara komersial sulit dilakukan, namun dinilai strategis untuk mendukung program ekonomi nasional.

Selain ekspansi pasar, perlindungan terhadap risiko transaksi juga menjadi perhatian utama. Dalam situasi geopolitik yang tidak menentu, potensi gagal bayar dari mitra dagang luar negeri menjadi salah satu risiko terbesar bagi eksportir.

Untuk itu, LPEI menyediakan fasilitas trade credit insurance guna melindungi tagihan eksportir dari risiko gagal bayar. Skema ini didukung basis data internal untuk memetakan tingkat risiko di masing-masing negara tujuan.

“Apakah kita perlu, nah yang terakhir kita punya yang namanya tradecredit insurance. Itu kita sebut dengan asuransi bagaimana ketika nanti ada bayar yang gagal bayar itu kita jaga,” terang Berlianto.

Melalui kombinasi edukasi, diversifikasi pasar, dukungan pembiayaan, serta perlindungan risiko, LPEI berupaya menjaga ruang pertumbuhan bagi eksportir nasional di tengah tekanan global.

Pendekatan ini menegaskan peran LPEI yang tidak hanya sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga sebagai mitra strategis yang aktif mendampingi pelaku usaha dalam menyusun strategi bisnis yang adaptif dan berkelanjutan.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

PT Bank Mega Tbk merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-57 dengan kegiatan donor darah, health talk dan mini medical check up yang dilaksanakan di kantor pusat Jakarta serta seluruh kantor regional di Indonesia.

Kegiatan ini menjadi ungkapan rasa syukur atas perjalanan panjang serta pencapaian yang telah diraih perusahaan hingga saat ini sekaligus mencerminkan komitmen perusahaan terhadap kepedulian sosial kepada masyarakat dan kesehatan karyawan.

"Selama 57 tahun, Bank Mega telah melewati berbagai dinamika dan tantangan yang membentuk Bank Mega menjadi institusi yang lebih kuat dan adaptif," ujar Direktur Utama Bank Mega Kostaman Thayib dalam keterangan, Rabu (15/4).

"Ke depan, Bank Mega akan terus memperkuat transformasi digital, meningkatkan kualitas layanan, serta memanfaatkan sinergi dalam ekosistem untuk memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi nasabah dan seluruh pemangku kepentingan," imbuhnya.

Dalam rangkaian perayaan HUT, Bank Mega juga menghadirkan rangkaian program apresiasi bagi nasabah melalui promo dan program spesial yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dalam setiap transaksi.

Promo menarik ini akan berlangsung selama 2 hari yakni 15-16 April 2026, di mana Bank Mega menawarkan berbagai promo merchant dengan diskon hingga 57 persen di sejumlah merchant pilihan pada kategori kuliner, belanja, perjalanan, hingga layanan kesehatan dan kecantikan.

Penawaran promo ini berlaku bagi pemegang Kartu Kredit dan Kartu Debit Bank Mega, serta pengguna M-Smile, termasuk transaksi melalui QRIS ataupun Tap to Pay.

Selain promo tersebut, Bank Mega juga menghadirkan program berkelanjutan yang berlangsung hingga 30 April 2026. Program ini mencakup penawaran cashback bagi nasabah baru yang membuka tabungan atau mengajukan kartu kredit, serta berbagai insentif berupa cashback dan reward bagi nasabah existing melalui aktivitas top up dan penempatan dana pada produk tabungan Bank Mega.

Rangkaian inisiatif ini merupakan wujud komitmen Bank Mega dalam memberikan apresiasi kepada nasabah sekaligus mendorong peningkatan transaksi dan adopsi layanan keuangan digital secara berkelanjutan.

Dengan semangat kebersamaan dan inovasi, Bank Mega optimistis dapat terus melangkah maju, memperkuat fondasi, serta menghadirkan nilai tambah yang berkelanjutan bagi karyawan, nasabah, dan masyarakat luas.

[Gambas:Youtube]

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) akan mempertahankan blokade laut terhadap Iran selama diperlukan. Pernyataan itu diungkap Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth saat berbicara kepada media di Washington, DC.

Hegseth mengklaim Angkatan Laut AS mengendalikan lalu lintas melalui Selat Hormuz karena Iran tidak lagi memiliki angkatan laut.

“Pasukan AS siap untuk memulai kembali pertempuran jika Iran tidak menyetujui kesepakatan,” kata Hegseth.

Menteri Pertahanan AS mengklaim AS mengetahui aset militer apa yang dipindahkan Iran. “Kami mengawasi Anda,” ujar dia.

AS telah memperluas blokade pengiriman barang terhadap Iran untuk mencakup kargo yang dianggap sebagai barang selundupan dan mengatakan setiap kapal yang dicurigai mencoba mencapai wilayah Iran akan “dikenai hak untuk mengunjungi dan menggeledah”, menurut peringatan dari Angkatan Laut AS.

“Kapal-kapal ini, terlepas dari lokasinya, dapat dikunjungi, dinaiki, digeledah, dan disita,” ungkap angkatan laut dalam peringatan terbaru setelah blokade diberlakukan pada hari Senin.

Barang selundupan meliputi senjata, sistem senjata, amunisi, bahan nuklir, produk minyak mentah dan olahan, besi, baja, dan aluminium.

JAKARTA - PT Pupuk Indonesia (Persero) memperkuat ketahanan produksi di tengah dinamika geopolitik global sekaligus mendorong percepatan transisi menuju industri rendah karbon. Langkah ini dilakukan dengan menjaga stabilitas pasokan domestik dan mengembangkan portofolio energi bersih secara bertahap.

"Transformasi menuju ekonomi rendah karbon itu bukan lagi pilihan, tetapi sebuah keniscayaan. Karena itu, industri harus tetap berjalan, namun di saat yang sama target-target iklim juga harus tetap dicapai," ujar Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia Yehezkiel Adiperwira, seperti dikutip, Kamis (16/4/2026).

Dia menegaskan keseimbangan antara operasional industri dan komitmen terhadap pengurangan emisi menjadi fokus utama di tengah ketidakpastian global, termasuk potensi gangguan rantai pasok energi.

Dari sisi operasional, perusahaan mengandalkan kemandirian bahan baku sebagai fondasi utama. Ketersediaan gas alam domestik dinilai mampu menjaga stabilitas produksi pupuk nasional, bahkan ketika terjadi gangguan pasokan global.

Ia mencontohkan, potensi gangguan distribusi di Selat Hormuz yang dapat memengaruhi sekitar 30 persen pasokan urea dunia tidak berdampak signifikan terhadap Indonesia. Hal ini karena kapasitas produksi dalam negeri dan pasokan bahan baku yang relatif terjaga.

Tahun ini, Pupuk Indonesia menargetkan produksi urea sekitar 7,8 juta ton, sementara kebutuhan domestik berada di kisaran 6,3 juta ton. Surplus tersebut memberikan ruang bagi perusahaan untuk berperan dalam menjaga stabilitas pasokan global, dengan tetap memprioritaskan kebutuhan dalam negeri.

Selain menjaga produksi, perusahaan juga memperkuat strategi dekarbonisasi melalui pengembangan energi bersih, khususnya clean ammonia yang mencakup green ammonia berbasis energi terbarukan dan blue ammonia dengan teknologi penangkapan karbon (CCUS).

Upaya tersebut dilengkapi dengan rencana pengembangan pabrik metanol di Aceh dan Kalimantan Timur guna mendukung program energi nasional, serta implementasi solusi berbasis alam melalui pemberdayaan lahan dan kelompok tani untuk mendukung penyerapan emisi.

Bisnis.com, MALANG—Realisasi kredit perbankan di Wilker OJK Malang mencapai Rp110,36 triliun, tumbuh sebesar 4,31% yoy pada Februari 2026

Kepala OJK Malang, Farid Faletehan, mengatakan berdasarkan jenis penggunaan, Kredit Konsumsi tumbuh tertinggi yaitu sebesar 7,73%, diikuti oleh Kredit Investasi 4,80%, sedangkan Kredit Modal Kerja 1,72%.

“Berdasarkan jenis debitur, Kredit UMKM mengalami penurunan sebesar 1,03% yoy dengan porsi penyaluran di wilayah kerja OJK Malang sebesar 32,70%,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).

Menurutnya, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL sebesar 3,04% (Desember 2025: 2,62%) dan Loan at Risk (LaR) tercatat sebesar 10,82% (Desember 2025: 10,11%).

Penyaluran kredit dan/atau pembiayaan di wilayah kerja OJK Malang, kata dia, masih tertuju kepada 3 (tiga) sektor ekonomi utama yaitu Rumah Tangga (Rp32,94 triliun; porsi: 29,85%), Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Rp20,61 triliun; porsi: 18,67%), dan Industri Pengolahan (Rp20,37 triliun; porsi: 18,45%).

“Kinerja intermediasi perbankan tumbuh positif dengan profil risiko yang terjaga,” katanya.

Terkait dengan pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, dia menegaskan, OJK telah meminta perbankan melakukan Enhance Due Diligence (EDD) dan/atau pemblokiran atas sebanyak 33.252 rekening (prev: sebanyak ±32.556 rekening) yang terindikasi judi online.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai peningkatan Penyaluran kredit menjadi sinyal positif dalam upaya memperkuat konsumsi, karena konsumsi pada ujungnya juga bermuara pada pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, kata dia, kredit investasi dan modal kerja diharapkan menjadi pengungkit akselerasi berbagai sektor usaha sehingga di tengah tekanan global yang terus meningkat, ekonomi domestik menjadi bantalan yang kuat untuk ekonomi nasional terus bergeliat.

Menurutnya, hal ini tentunya tidak hanya dari sektor keuangan tetapi perlu didukung oleh kebijakan fiskal untuk meningkatkan daya beli dan sektor produktif.

Dengan upaya kebijakan penanganan berbagai praktik ilegal seperti judi online, maka dapat mempersempit peluang masyarakat masuk ke jurang jebakan permainan tersebut maupun scamming pembiayaan. Hal ini merupakan bagian dari upaya OJK melindungi masyarakat dari bahaya transaksi keuangan yang merugikan.(K24)

IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, Rusia siap membangun fasilitas penyimpanan minyak (storage) di Indonesia.

Pembangunan gudang penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) tersebut akan dilakukan dalam jangka panjang melalui skema kerja sama pemerintah dengan pemerintah (government to government/G-to-G) serta kerja sama bisnis (business to business/B-to-B) melalui PT Pertamina (Persero).

“Menyangkut storage merupakan bagian dari kesepakatan yang kemarin kita lakukan,” ujar Bahlil di Istana Negara, Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Meski demikian, Bahlil belum merinci nilai investasi maupun detail teknis proyek tersebut. Dia mengatakan, pembahasan dengan pihak Rusia masih berlangsung dan hampir mencapai tahap final.

“Untuk investasi kilang dan storage, itu masih dalam pembahasan, angkanya sedikit lagi selesai," katanya.

Sebelumnya, pemerintah berencana membangun fasilitas penyimpanan minyak guna meningkatkan ketahanan energi nasional hingga tiga bulan. Saat ini, cadangan energi Indonesia baru mampu bertahan sekitar 25-26 hari.

Menurutnya, standar ketahanan energi secara internasional berada di kisaran tiga bulan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mengejar target tersebut melalui pembangunan storage baru.

“Makanya kita sekarang mau bangun storage untuk minimal tiga bulan. Kalau kita impor sebanyak itu, kita mau taruh di mana? Itu problem kita saat ini, dan harus kita perbaiki,” ujar Bahlil.

Adapun fasilitas penyimpanan minyak baru ini direncanakan berlokasi di Pulau Sumatera. Saat ini, proyek masih dalam tahap penyusunan studi kelayakan (feasibility study/FS) sebelum masuk ke tahap konstruksi.

(DESI ANGRIANI)

kami harapkan masyarakat agar tidak melakukan panic buying karena stoknya ada

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) - Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT Pertamina Patra Niaga memastikan pasokan dan distribusi LPG 3 kilogram di Tuban, Jawa Timur, aman.

Hal itu setelah Kementerian ESDM dan Pertamina Patra Niaga meninjau secara langsung ke Tuban baik ke lembaga penyalur LPG Pertamina mulai dari SPBE sampai ke distribusi akhir di pangkalan untuk memastikan kelancaran dari hulu hingga hilir.

"Di SPBE, kami temukan semuanya lancar dan pasokan aman. Selanjutnya kami juga mengunjungi pangkalan dan mewawancarai pembeli dan disampaikan sempat terjadi antrean namun setelahnya alhamdulillah sudah aman," kata Dirjen Migas ESDM Laode Sulaeman dalam keterangan di Surabaya, Kamis.

Kegiatan diawali dengan kunjungan ke SPBE PT Purbaya Bagelen Mandiri yang bertempat di Minohorejo, Kecamatan Widang dengan fokus pada pemeriksaan sarana dan prasarana SPBE guna memastikan seluruh operasional berada dalam keadaan yang optimal.

Kemudian dilanjutkan peninjauan pada pangkalan LPG yakni Pangkalan Dwi Nuriana Mujiroh dan Pangkalan Sukadir di Kebonsari, Kecamatan Tuban guna memastikan LPG bersubsidi 3 kilogram yang disalurkan telah sesuai dengan ketentuan khususnya dari sisi kualitas dan kuantitas.

Laode berharap pasokan dan distribusi tetap berjalan lancar seiring dengan kapal pengangkut energi sudah sandar.

"Jadi kami harapkan masyarakat agar tidak melakukan panic buying karena stoknya ada," ujarnya.

Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto memastikan, pihaknya terus memantau distribusi LPG agar berjalan optimal di seluruh wilayah.

Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus memastikan ketersediaan LPG di wilayahnya dalam kondisi terjaga dan mencukupi termasuk melalui koordinasi berkelanjutan dengan pemerintah dan mitra usaha.

Pertamina pun mengimbau masyarakat untuk menggunakan LPG secara bijak dan tepat agar distribusi energi dapat lebih merata dan berkelanjutan.

"Stok LPG kita jaga dan siapkan untuk selalu tersedia di pangkalan. Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk menyediakan LPG 3 kilogram tidak hanya di wilayah Tuban, tetapi seluruh Regional Jatimbalinus," kata Eko.

Eko menambahkan kunjungan ini menunjukkan sinergi dan pengawasan langsung bersama pemerintah dalam menjaga kelancaran dan kesiapan pasokan LPG.

"Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi secara merata dengan dukungan sistem distribusi yang terintegrasi serta pengawasan berkelanjutan,” ujar Eko.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mendorong peningkatan produksi kelapa sawit nasional dengan menekankan agar ekspansi dilakukan di lahan gundul, bukan di kawasan hutan atau lahan produktif pangan.

"Kita prioritaskan (tanam kelapa sawit di) tanah yang gundul. Yang tidak berhutan. Kita prioritas ke sana. Kita prioritaskan yang marginal, daerah yang gundul," ujar Amran di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (15/4).

Kebijakan ini disampaikan seiring rencana pemerintah memperluas pemanfaatan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), tidak hanya untuk ekspor, tetapi juga untuk kebutuhan dalam negeri seperti biofuel hingga potensi bahan baku industri, termasuk substitusi nafta untuk plastik.

Amran menilai ketersediaan bahan baku sawit nasional masih mencukupi, bahkan dalam kondisi peningkatan kebutuhan. Ia menyebut produksi justru meningkat seiring naiknya harga CPO global yang mendorong perbaikan perawatan tanaman.

"Ya, enggak masalah (produksi substitusi nafta dari CPO). Bahan baku kita cukup. Lebih dari cukup. Ekspor kita 32 juta ton," katanya.

Ia menjelaskan meski sebagian CPO dialokasikan untuk program biofuel seperti B40 hingga menuju B50 dengan kebutuhan sekitar 5,3 juta ton, produksi nasional tetap bertambah. Bahkan, menurutnya, produksi meningkat hingga 6 juta ton tanpa perlu ekspansi besar-besaran.

"Kita tarik 5,3 juta ton, ternyata apa yang terjadi? Produksi naik 6 juta ton. Kita belum pakai CPO-nya, sudah naik 6 juta ton, ekspor kita 32 juta ton," ujarnya.

Untuk memastikan ekspansi sawit tidak mengganggu sektor pangan maupun lingkungan, Amran menegaskan pemerintah telah menyiapkan regulasi perlindungan lahan, termasuk untuk mencegah alih fungsi lahan sawah produktif.

"Ada. Regulasi ada. Perlindungan (lahan sawah produktif)," ujarnya.

Menurutnya, pengembangan sawit akan diarahkan pada lahan-lahan tidak produktif atau tidak berhutan, sehingga tidak merusak ekosistem hutan maupun mengganggu produksi pangan.

Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mendorong hilirisasi energi berbasis sumber daya domestik. Pemerintah tengah mempercepat pengembangan biofuel sebagai pengganti bahan bakar fosil di tengah gejolak harga energi global.

Program mandatori biodiesel juga terus ditingkatkan, dari B40 menuju B50, sebagai upaya mengurangi ketergantungan impor energi.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pengembangan bioetanol melalui program E20 yang memanfaatkan komoditas seperti jagung, tebu, dan ubi.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan salah satu hasil kesepakatan dari kunjungan bersama Presiden Prabowo ke Rusia adalah rencana pembangunan gudang penyimpanan minyak di Indonesia. Bahlil menjelaskan, pembangunan storage BBM itu dilakukan dalam jangka panjang dengan skema kerjasama pemerintah dengan pemerintah atau G to G, serta B to B melalui PT Pertamina (Persero).

"Menyangkut dengan storage merupakan bagian daripada kesepakatan yang kemarin kita lakukan," kata Bahlil di Istana Negara Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Bahlil mengaku belum bisa menyampaikan detail spesifik rencana investasi Rusia untuk membangun gudang penyimpanan BBM di RI. Sebab masih belum final dan memerlukan pembahasan lebih lanjut dengan pihak Rusia. "Tapi kalau untuk investasi kilang dan storage, itu masih dalam pembahasan angka sedikit lagi selesai ya," kata Bahlil.

Sebelumnya Bahlil mengungkapkan rencana pemerintah untuk membangun gudang penyimpanan minyak untuk ketahanan energi hingga 3 bulan. Adapun saat ini, ketahanan energi nasional baru berkisar 25-26 hari.

Bahlil mengatakan, standar internasional untuk ketahanan energi nasional rerata berkisar 3 bulan. Sehingga Indonesia akan mengarah pada ketentuan internasional yang dimaksud dengan membangun storage baru.

"Makanya kita sekarang mau bangun storage untuk minimal 3 bulan. Kalau kita impor sebanyak itu kita mau taruh dimana? Itu kira-kira problem kita dan ini terjadi. Tidak usah menyalahkan siapa-siapa, memang faktanya begitu negara kita, dan kita harus perbaiki kan," kata Bahlil di Jakarta (3/3).

Lebih jauh, Bahlil menyebut rencananya gudang penyimpan minyak itu akan berlokasi di pulau Sumatera. Saat ini proyek tersebut tengah dalam penyusunan FS (feasibility study) sebelum masuk dalam tahap konstruksi.

"FS lagi berjalan, dan ditargetkan di tahun ini pembangunannya sudah mulai dilakukan. Jangan tanya saya bulan apa ya, lokasinya di daerah Sumatera. Sumateranya pun jangan tanya saya di kabupaten apa," tambah Bahlil.

JAKARTA - Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun mengungkapkan bahwa mayoritas publik tidak setuju terhadap wacana pelengseran pemimpin di tengah masa jabatan. Temuan survei terbaru Median menunjukkan bahwa publik lebih mengedepankan stabilitas pemerintahan dan penghormatan terhadap mekanisme demokrasi.

“Data kami menunjukkan, 62 persen responden menyatakan tidak setuju jika terjadi pelengseran di tengah masa jabatan. Bahwa masyarakat Indonesia pada dasarnya menginginkan stabilitas politik tetap terjaga, apalagi di tengah kondisi geopolitik sedang memanas,” ujar Rico Marbun dalam paparannya, dikutip Kamis (16/4/2026).

Menurut Rico, ada sejumlah alasan utama yang melatarbelakangi sikap publik tersebut. Alasan terbesar adalah kekhawatiran terhadap potensi perpecahan dan kekacauan apabila pelengseran dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.

“Sebanyak 15,5 persen responden secara eksplisit menyebut bahwa pelengseran di tengah jalan berisiko memicu perpecahan dan instabilitas. Ini menunjukkan kesadaran publik bahwa transisi kekuasaan yang tidak normal bisa berdampak luas,” jelasnya.

Selain itu, faktor legitimasi demokrasi juga menjadi pertimbangan penting. Sebanyak 12,2 persen responden menilai bahwa pemimpin yang telah terpilih merupakan hasil mandat rakyat dan pemenang pemilu, sehingga harus dihormati hingga masa jabatannya selesai.

“Publik masih memegang prinsip bahwa hasil pemilu adalah kontrak politik yang harus dijaga. Ini terlihat dari 12,2 persen responden yang menekankan pentingnya menghormati mandat rakyat,” lanjut Rico.

Alasan lain yang cukup dominan adalah pandangan bahwa masa jabatan belum selesai (12,0 persen), sehingga pelengseran dianggap tidak memiliki dasar yang kuat secara konstitusional maupun etis.

Di sisi lain, 10,8 persen responden menilai isu pelengseran sebagai isu lama yang terus diangkat kembali tanpa urgensi yang jelas, sementara 9,5 persen menyatakan bahwa kinerja pemerintahan saat ini masih dinilai cukup baik.

“Artinya, publik melihat selama kinerja masih berjalan dan tidak ada pelanggaran besar, maka dorongan untuk pelengseran tidak mendapatkan legitimasi sosial,” tegasnya.

Rico menambahkan, temuan ini menjadi sinyal penting bagi elite politik agar tidak memainkan isu-isu yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.

Survei Median ini dilakukan pada periode 30 Maret hingga 7 April 2026. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner melalui media sosial dengan target responden pengguna aktif media sosial berusia 17 hingga 60 tahun ke atas.

Sebanyak 1.300 responden terlibat dalam survei ini, dengan distribusi pertanyaan dilakukan secara proporsional terhadap populasi dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia melalui akun media sosial.

kita masih menunggu arahan dari yang menandatangani PMK nya. Kalau kita selalu siap-siap terus, begitu kata Beliau mulai, ya kita mulai

Nganjuk, Jawa Timur (ANTARA) -

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan kesiapan untuk menerapkan aturan pajak bagi pelaku perdagangan melalui lokapasar (marketplace).

Namun, implementasinya masih menunggu arahan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

“Itu (implementasi) kita masih menunggu arahan dari yang menandatangani PMK nya. Kalau kita selalu siap-siap terus, begitu kata Beliau (Menkeu) mulai, ya kita mulai,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti dalam kunjungan kerja di Nganjuk, Jatim, Kamis.

Saat ditanya kemungkinan penerapan pada tahun ini, Inge belum bisa memastikan waktu penerapannya.

Meski demikian, pihaknya memastikan komunikasi dengan para pelaku industri niaga elektronik (e-commerce) telah dilakukan secara intensif sejak awal perumusan kebijakan.

Inge menyebutkan penyusunan aturan telah melibatkan berbagai asosiasi dan platform lokapasar melalui mekanisme partisipasi yang adil.

“Sudah berkali-kali (komunikasi). Sebetulnya pada saat PMK itu dibuat, itu kan setahun lalu PMK-nya. Kita sudah meaningful participation dengan berbagai asosiasi sebetulnya, dengan para pelaku e-commerce, dengan berbagai macam platform,” jelas Inge.

Adapun pemerintah sendiri telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang mengatur kewajiban penyedia marketplace untuk memungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto pedagang dalam negeri yang bertransaksi di platform mereka.

Namun, implementasi aturan tersebut masih ditunda.

Sebelumnya, Purbaya menyatakan bahwa penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 bakal dilakukan apabila pertumbuhan ekonomi menunjukkan stabilitas di kuartal II 2026.

Pemerintah mempertimbangkan secara matang dampak kebijakan ini mengingat cakupannya yang luas terhadap pelaku usaha dan masyarakat.

Oleh karena itu, keputusan final terkait waktu pelaksanaan masih menunggu evaluasi lebih lanjut.

“Tapi memang karena ini berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak mungkin, sehingga ini dipertimbangkan pemerintah. Tapi bagaimana keputusan Pak Menteri, kita tunggulah,” tutur Inge.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - PT BISA Ruang Nuswantara (BIRU), anak perusahaan dan social impact arm dari PT BUMA Internasional Grup Tbk (DOID) meresmikan Pusat Pelatihan (Training Center) terintegrasi di Depok, Jawa Barat, dan Pusat Tes(Test Center) di Jakarta.

Inisiatif ini merupakan respons terhadap tantangan kesiapan tenaga kerja di Indonesia, dengan tujuan membekali peserta melalui pelatihan yang selaras dengan kebutuhan industri, sertifikasi kompetensi, serta akses ke peluang kerja internasional.

Direktur BUMA International Group Iwan Fuad Salim menuturkan, peresmian BIRU Training Center dan Test Center mencerminkan komitmen jangka panjang Grup dalam menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan, dengan pengembangan sumber daya manusia sebagai inti utamanya.

"Peresmian ini menandai tonggak penting dalam perjalanan BIRU untuk memperkuat kesiapan kerja, sekaligus memperluas akses terhadap lapangan kerja melalui pendidikan vokasi dan pengembangan keterampilan," katanya Kamis (16/4/2026).

Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan dalam penyediaan lapangan kerja bagi generasi muda. Data BPS menunjukkan bahwa 19,44 persen penduduk Indonesia usia 15–24 tahun tidak sedang bersekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (Not in Education, Employment, or Training/NEET) pada2025.

Sementara itu, tingkat pengangguran pada lulusan SMK mencapai 8,63 persen pada tahun yang sama, tertinggi dibandingkan jenjang pendidikan lainnya.

Menanggapi hal tersebut, BIRU menghadirkanekosistem pelatihan dan sertifikasi terintegrasi yang dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara pelatihan dan kebutuhan industri, memperkuat kesiapan kerja, serta membuka akses yang lebih luas terhadap peluang kerja, termasuk di pasar internasional seperti Jepang.

BIRU Training Center dan Test Center merupakan bagian dari upaya BIRU untuk memperluas akses terhadap pendidikan vokasi yang berkualitas serta memperkuat jalur menuju pekerjaan yang layak. Hal ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan Nomor 4 (Pendidikan Berkualitas) dan Nomor 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi).

"Ekosistem terintegrasi ini menggabungkan pelatihan, persiapan kompetensi, dan sertifikasi dalam satu platform yang dirancang untuk mencerminkan kondisi industri serta kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang," tuturnya.

Melalui pendekatan ini, BIRU berupaya mempersiapkan talenta Indonesia agar siap memanfaatkan peluang di sektor-sektor dengan permintaan yang berkelanjutan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Melalui BIRU, pihaknya berupaya turut menjawab tantangan yang dihadapi generasi muda yang tidak sedang bersekolah, bekerja, maupun mengikuti pelatihan, dengan memperkuat keterkaitan antara pelatihan dan dunia kerja, sekaligus membuka akses yang lebih luas terhadap peluang kerja bagi talenta Indonesia.

Salah satu contoh dari pendekatan ini adalah program Japan Building Cleaning BIRU, yang mendukung penempatan tenaga kerja melalui skema Pekerja Berketerampilan Spesifik/Specified Skilled Worker (SSW/Tokutei Ginou) di Jepang. Skema ini dirancang untuk membantu menjawab kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor yang terus mengalami kekurangan tenaga kerja, termasuk bidang pengelolaan kebersihan gedung.

Keunggulan program ini terletak pada penggunaan peralatan pembersih dan perlengkapan pendukung yang diimpor khusus dari Jepang, sehingga peserta dapat berlatih dengan standar dan kondisi kerja yang mendekati praktik sebenarnya. Program ini dibawakan oleh instruktur bersertifikat yang memiliki pengalaman industri yang relevan, dengan kurikulum yang disusun selaras dengan standar Jepang.

Pendekatan ini memungkinkan peserta untuk mengembangkan keterampilan teknis, disiplin, serta etos kerja yang sesuai dengan ekspektasi pasar kerja di Jepang.

Kanya Stira Sjahrir, Chief Executive Officer BIRU, menambahkan, sejak didirikan, BIRU terusberkomitmen untuk membantu menjembatani kesenjangan antara pelatihan dan dunia kerja.

"Kami fokus menyiapkan peserta melalui pelatihan yang mencerminkan kondisi kerja nyata, didukung oleh proses penguatan kompetensi dan sertifikasi dalam satu ekosistem yang terintegrasi," tutur dia.

Melalui kombinasi kurikulum yang relevan, praktik berbasis peralatan industri, serta pembelajaran yang berorientasi pada industri, pihaknya ingin membantu peserta membangun keterampilan, disiplin, dan kesiapan yang dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja dengan lebih percaya diri.

Sejak akhir 2025 hingga awal 2026, lebih dari 60 peserta telah menyelesaikan pelatihan di BIRU Training Center, dan beberapa lulusannya telah mulai bekerja di Jepang pada Maret 2026.

Berangkat dari capaian awal tersebut, BIRU menargetkan melatih lebih dari 30 peserta setiap bulan guna mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di sektor pemeliharaan gedung di Jepang. Peluang ini didukung oleh permintaan yang tetap kuat terhadap tenaga kerja asing di Jepang, di mana Badan Layanan Imigrasi mencatat terdapat 287.882 individu dengan status Pekerja Berketerampilan Spesifik hingga akhir Januari 2025, termasuk di sektor pengelolaan kebersihan gedung.

Peluncuran ini juga mencerminkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat kesiapan tenaga kerja, melalui dukungan dari pemerintah dan mitra institusional yang memiliki visi bersama dalam memperluas akses terhadap pendidikan vokasi berkualitas serta peluang kerja.

Leontinus Alpha Edison, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat

(Kemenko PM), menyampaikan apresiasinya atas kontribusi BIRU dalam mendukung agenda

pemerintah.

Melalui program Perintis Berdaya, kami berupaya membangun ekosistem pemberdayaan yang lebih kuat bagi UMKM, koperasi, dan pekerja migran Indonesia, mulai dari penguatan kapasitas, akses, pembiayaan, hingga tata kelola pemberdayaan dan perlindungan.

"Khusus melalui pilar Berdaya Global, kami ingin mempersiapkan talenta Indonesia agar lebih siap bersaing di pasar kerja internasional melalui penguatan pelatihan, orientasi pra-penempatan yang relevan secara keterampilan dan budaya, serta tata kelola pekerja migran yang lebih baik. Kami percaya upaya ini tidak dapat dijalankan sendiri," kata dia.

Karena itu, pihaknya mengapresiasi kolaborasi dengan BIRU dan berharap kerja sama ini dapat terus diperluas, sehingga semakin banyak pihak dapat saling terhubung dan membuka peluang yang lebih besar bagi calon pekerja migran Indonesia.

Senada dengan hal tersebut, Dwi Setiawan Susanto, Direktur Jenderal Promosi danPemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), mengatakan, kesempatan bekerja ke luar negeri, termasuk ke Jepang, pada dasarnya terbuka bagi talenta dari berbagai daerah di Indonesia, selama mereka memiliki standar kompetensi, kemampuan bahasa, dan pemahaman budaya yang memadai.

Sejalan dengan itu, Pemerintah telah mencanangkan penempatan pekerja migran Indonesia secara bertahap hingga 500.000 orang. Ini adalah tantangan sekaligus peluang, terutama menuju 2029 ketika bonus demografi kita diharapkan diisi oleh penduduk muda yang produktif, bertalenta, dan memiliki kualifikasi global.

"Kami berharap inisiatif yang dilakukan BIRU ini dapat menjadi inspirasi untuk terus mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan jejaring secara global," tutur dia.

Ke depan, kami akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memperluas kapasitas pelatihan, sekaligus berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja global, termasuk di sektor pengelolaan gedung di Jepang yang diproyeksikan akan membutuhkan

sekitar 37.000 pekerja pada tahun 2029.

(kunthi fahmar sandy)