JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah bakal memangkas sekitar 750 badan usaha milik negara (BUMN). Langkah ini sebagai bagian dari penataan perusahaan pelat merah.

Ia menjelaskan, dari sebelumnya ada sekitar 1.000 BUMN, yang mencakup induk, anak, dan cucu usaha, ke depan akan dikurangi menjadi hanya sekitar 250 entitas.

Menurut Prabowo, penyederhanaan jumlah BUMN diperlukan untuk mengurangi beban biaya operasional, termasuk biaya direksi dan komisaris yang selama ini dinilai membebani perusahaan.

"Dari 1.000 lebih BUMN ujungnya nanti 250. Bayangkan lebih dari 750 (BUMN akan) kita tutup. Itu 750 dirut, 750 direksi kali empat atau kali lima, 750 komisaris kali sepuluh. Overhead-nya kayak apa, gajinya kayak apa," ujarnya dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2026).

Menurutnya, selama ini banyak BUMN yang kinerjanya belum optimal, bahkan tidak membukukan laba.

Namun, perusahaan tetap dibebani biaya operasional untuk membayar gaji direksi dan komisaris.

Prabowo menegaskan, tidak semestinya perusahaan yang merugi malah menghabiskan anggaran untuk operasional petinggi.

Maka dari itu, pemerintah bersama Danantara akan terus melakukan pembenahan pada BUMN.

Ia mengatakan, operasional perusahaan pelat merah harus menjadi rasional, efisien, dan transparan.

"Ini uang rakyat semua, perusahaan tidak untung, hanya bayar overhead. Kita mau sekarang rasional, efisien, dan ini kita buktikan, dan ini kita lakukan," kata Prabowo.

Ia pun menargetkan proses penataan tersebut selesai tahun ini, sehingga dalam dua tahun ke depan BUMN dapat beroperasi dengan lebih efisien.

"Saya minta dalam tahun ini harus selesai. Jadi dalam dua tahun kita akan bikin BUMN-BUMN lebih efisien, lebih transparan, lebih bekerja untuk rakyat saudara," ucap Kepala Negara.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengungkapkan, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri tidak semata-mata dipicu oleh kenaikan harga maupun pasokan gas bumi.

Dia menilai, tekanan terhadap dunia usaha saat ini berasal dari kombinasi berbagai faktor. Hal itu mulai dari konflik geopolitik di Timur Tengah, pelemahan daya beli masyarakat, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga relokasi investasi ke negara lain.

Iqbal, yang juga menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengatakan bahwa pemerintah terus melakukan berbagai langkah mitigasi agar PHK tidak semakin meluas di sektor industri. Menurutnya, persoalan yang dihadapi dunia usaha jauh lebih kompleks daripada sekadar isu harga energi.

Dia menjelaskan, konflik Timur Tengah menyebabkan kenaikan harga BBM industri dan gas non-subsidi. Kemudian, daya beli masyarakat turun sehingga volume produksi perusahaan ikut menurun.

"Di sisi lain ada relokasi sebagian produksi ke negara lain dan pelemahan rupiah yang membuat biaya produksi meningkat. Jadi memang banyak faktor yang memengaruhi kondisi industri saat ini," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers, Minggu (28/6/2026).

Iqbal juga meluruskan informasi mengenai gelombang PHK yang disebut mencapai sekitar 55.000 pekerja. Menurutnya, pemerintah masih melakukan verifikasi terhadap berbagai kasus yang terjadi di lapangan karena tidak seluruhnya merupakan PHK baru.

"Kita sedang melakukan mitigasi di berbagai perusahaan agar PHK bisa ditekan semaksimal mungkin. Tidak semua informasi yang beredar itu menggambarkan kondisi riil di lapangan," katanya.

Dia mencontohkan upaya mitigasi dilakukan di sejumlah perusahaan, seperti Grup Yazaki yang berhasil menekan rencana relokasi produksi ke Vietnam melalui perundingan bipartit. Dengan begitu, pengurangan tenaga kerja diarahkan secara bertahap melalui berakhirnya kontrak kerja.

Sementara itu, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai, harga gas hanya merupakan salah satu komponen dalam struktur biaya produksi industri. Oleh karena itu, dia berpendapat keniakan harga gas tidak tepat dijadikan satu-satunya penyebab melemahnya daya saing maupun meningkatnya ancaman PHK.

"Daya saing industri nasional ditentukan oleh sekitar 15 faktor. Cost competitiveness melalui harga gas hanya salah satu komponen. Faktor yang lebih banyak menentukan adalah industrial strategy, market demand, dan resource element," ujar Komaidi dalam kajian ReforMiner bertajuk 'DampakKonflik Timur Tengah

terhadap Harga LNG, Harga Gas Domestik dan Daya Saing Industri Nasional'.

Komaidi menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, porsi biaya bahan bakar, termasuk gas, pelumas, dan tenaga listrik dalam struktur biaya input industri hanya sekitar 6,35%.

Sebaliknya, komponen terbesar berasal dari bahan baku dan bahan penolong yang porsinya mencapai 64,60% hingga 96,76%, tergantung jenis industrinya.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan daya saing industri tidak dapat diselesaikan hanya melalui penurunan harga gas.

Komaidi menekankan bahwa pemerintah justru perlu memperkuat strategi industri, menjaga permintaan pasar, meningkatkan efisiensi rantai pasok, serta memastikan ketersediaan bahan baku bagi sektor manufaktur.

ReforMiner juga mencatat tidak semua industri penerima Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) memiliki ketergantungan tinggi terhadap biaya gas. Porsi biaya gas pada industri oleokimia hanya sekitar 3,3%, industri sarung tangan karet sekitar 7-14%, sedangkan industri kaca sekitar 16% dari total biaya produksi.

Oleh karena itu, Komaidi menilai pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menetapkan kebijakan harga gas. Selain mengevaluasi alokasi HGBT, pemerintah juga dapat menambah pasokan gas pipa untuk mengurangi ketergantungan terhadap LNG.

Di samping itu, pemerintah juga perlu memberikan fleksibilitas bagi industri selama harga LNG global masih tinggi. Tak hanya itu, pemerintah harus mempertimbangkan pemberian insentif pajak langsung yang dinilai lebih efektif dalam menjaga daya saing industri nasional.

Jayapura (ANTARA) - PT PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat mencatat penurunan durasi gangguan listrik per pelanggan hingga 12 persen pada semester satu 2026 di mana ini sebagai hasil penguatan sistem kelistrikan dan peningkatan keandalan layanan.

General Manager PT PLN (Persero) UIW Papua dan Papua Barat Roberth Rumsaur di Jayapura, Minggu, mengatakan capaian tersebut menunjukkan upaya perusahaan dalam meningkatkan kualitas pasokan listrik kepada masyarakat terus membuahkan hasil.

"Penurunan durasi gangguan ini merupakan hasil dari berbagai langkah strategis yang kami lakukan, mulai dari penguatan infrastruktur, pemeliharaan jaringan secara berkala hingga peningkatan kesiapsiagaan petugas di lapangan," katanya.

Menurut Roberth, selain menurunkan durasi gangguan, PLN juga berhasil menekan frekuensi gangguan listrik per pelanggan hingga 43 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Di mana capaian tersebut menjadi indikator meningkatnya keandalan sistem kelistrikan di wilayah kerja kami yakni Papua dan Papua Barat," ujarnya.

Dia menjelaskan peningkatan kualitas layanan ini terbukti dari System Average Interruption Duration Index (SAIDI) atau rata-rata durasi pemadaman listrik yang kini berhasil ditekan menjadi 102,37 menit per pelanggan.

"Angka tersebut turun drastis sebesar 12 persen dibandingkan bulan Mei tahun lalu yang mencapai 116,34 menit, sekaligus sukses melampaui target keandalan perusahaan yaitu 122,4 menit per pelanggan," katanya lagi.

Dia menambahkan pada saat bersamaan System Average Interruption Frequency Index (SAIFI) atau rata-rata frekuensi gangguan listrik sukses ditekan hingga 0,99 kali per pelanggan pada periode Mei 2026 dari target perseroan sebesar 1,76 kali per pelanggan.

"Perusahaan berhasil memangkas intensitas gangguan sebesar 43,10 persen jika dibandingkan dengan bulan Mei tahun lalu yang mencapai 1,74 kali per pelanggan," ujarnya

Dia menjelaskan pihaknya akan terus memperkuat sistem kelistrikan melalui program pemeliharaan preventif, peningkatan kapasitas peralatan, serta pengembangan infrastruktur guna memenuhi kebutuhan listrik masyarakat yang terus meningkat.

Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Tata kelola yang baik dan akuntabilitas dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan program pangan dapat memastikan setiap kebijakan pemerintah berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pandangan itu disampaikan Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Slamet Edy Purnomo, dalam orasi ilmiahnya saat pengukuhan gelar profesor kehormatan yang diterimanya dari Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Sabtu (27/6/2026).

Dalam pemaparan orasi ilmiah tersebut, hadir pula Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani.

"Ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama ketahanan nasional yang membutuhkan tata kelola yang akuntabel, kolaboratif, dan berkelanjutan," ungkap Slamet dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (28/6/2026).

Ia pun memastikan bahwa BPK berkomitmen mendukung berbagai program pemerintah melalui fungsi pemeriksaan yang konstruktif, termasuk pada perusahaan pelat merah yang mendapatkan penugasan.

Hal itu untuk memastikan setiap kebijakan strategis, termasuk di sektor pangan dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Senada dengan orasi ilmiah tersebut, Ahmad Rizal menyatakan, sebagai salah satu BUMN sektor pangan, Bulog meyakini penguatan tata kelola menjadi salah satu aspek penting dalam menjalankan penugasan pemerintah.

"Pemikiran beliau mengenai tata kelola dan penguatan akuntabilitas menjadi kontribusi penting dalam mendukung program strategis pemerintah, termasuk mewujudkan ketahanan pangan nasional," ucap Rizal.

Ia mengatakan, Bulog siap terus bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk BPK, untuk memastikan setiap penugasan pemerintah dapat dijalankan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Menurut Rizal, penguatan tata kelola yang didukung pengawasan independen dan konstruktif merupakan fondasi penting untuk menjaga keberhasilan program ketahanan pangan nasional.

"Sinergi antara pemerintah, BPK RI, BUMN, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan akan menjadi kekuatan utama dalam memastikan ketersediaan pangan yang cukup, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia," tutupnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Banyuwangi (ANTARA) - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, mengoperasikan sebanyak 28 hingga 30 armada kapal feri setiap hari untuk mempercepat penanganan kepadatan dan mengurai antrean kendaraan.

General Manajer PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang Arief Eko Kurniansjah di Banyuwangi, Minggu, menyampaikan sebagai langkah percepatan layanan ASDP mengoperasikan 28 hingga 30 kapal setiap hari termasuk dukungan kapal pada Dermaga Bulusan, Dermaga LCM dan Dermaga Ponton guna meningkatkan kapasitas angkut.

"Seluruh sumber daya operasional di lapangan telah kami optimalkan untuk mempercepat penguraian antrean kendaraan di Pelabuhan Ketapang," kata dia.

Menurut Arief, pengaturan dermaga juga disesuaikan berdasarkan karakteristik kendaraan, dan untuk Kendaraan pribadi diprioritaskan melalui Dermaga MB I, MB II, MB III dan Dermaga Ponton.

Sedangkan kendaraan logistik besar atau angkutan barang, lanjut dia, dilayani melalui Dermaga MB IV dan Dermaga LCM, untuk meminimalkan benturan dan mempercepat proses bongkar muat.

"Selain itu, kami juga menerapkan pola tiba-bongkar-berangkat (TBB) untuk mempercepat siklus pelayaran. Bersama seluruh pemangku kepentingan kami juga melakukan pengaturan lalu lintas, pengelompokan kendaraan dan pemanfaatan kantong parkir Dermaga Bulusan agar antrean dapat terurai secara bertahap," kata Arief.

Sementara di sisi darat, kata Arief, ASDP bersama Satlantas Polresta Banyuwangi mengaktifkan kantong parkir Bulusan sebagai buffer zone yang mampu menampung sekitar 400 kendaraan logistik, truk golongan VI ke atas diarahkan memasuki area tersebut sebagai bagian dari delaying system hingga dermaga siap menerima muatan baru.

"Kendaraan kecil dan kendaraan pribadi dari arah selatan Banyuwangi dialihkan melalui jalan lingkar Pelabuhan Ketapang guna mengurangi kepadatan pada ruas arteri menuju pelabuhan," kata dia.

Arief menambahkan, ASDP juga terus berkoordinasi dengan BMKG dan otoritas terkait untuk memantau perkembangan cuaca dan menyesuaikan pola operasi apabila diperlukan.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (DPP INSA) menilai kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) memperkuat tata kelola dan daya saing sumber daya alam (SDA) nasional.

"Kami melihat kebijakan ini sebagai terobosan pemerintah untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis Indonesia. Fokus utamanya adalah perbaikan sistem dan transparansi perdagangan,” kata Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

INSA menilai kebijakan ekspor satu pintu komoditas sumber daya alam strategis merupakan langkah positif, meski tetap memberikan catatan agar implementasinya tetap menjamin ruang swasta nasional untuk bertumbuh.

Carmelita mengatakan, kebijakan ekspor satu pintu patut diapresiasi, sebagai upaya pemerintah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis Indonesia.

Sebelumnya, Presiden resmi mengumumkan pembentukan Badan Pengelola Ekspor SDA. Melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA Strategis Indonesia, kebijakan ekspor satu pintu SDA strategis tersebut mulai berlaku pada 1 Juni 2026 dan ditargetkan mulai beroperasi penuh pada 1 Januari 2027.

Untuk keperluan tersebut, Danantara membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ekspor. Pada tahap awal, ekspor satu pintu SDA strategis ditujukan untuk komoditas batu bara, minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan paduan besi (ferro aloy).

Meski demikian, Carmelita berharap pembentukan BUMN Ekspor diarahkan untuk memperkuat tata kelola ekspor yang lebih transparan dan akuntabel, sekaligus tetap menjalankan fungsinya sebagai agen pembangunan bangsa, bukan semata-mata berorientasi pada pencapaian keuntungan.

Dengan peran tersebut, lanjut Carmelita, BUMN diharapkan mampu mendorong pembangunan ekonomi nasional yang merata, memperkuat sektor-sektor strategis, serta membangun kemitraan yang baik dengan sektor swasta nasional.

Sementara itu, sektor swasta harus tetap memperoleh ruang untuk terus berkembang.

Menurut Carmelita, di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global saat ini, dunia usaha membutuhkan kepastian regulasi dan iklim usaha yang kondusif agar dapat terus berkembang, meningkatkan daya saing, serta memperluas kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

"Bagaimanapun swasta nasional merupakan salah satu penggerak utama ekonomi Indonesia. Karena itu, implementasi kebijakan ini perlu menjaga keseimbangan antara peran BUMN sebagai agen pembangunan bangsa dan ruang bagi sektor swasta untuk terus bertumbuh," ujarnya.

Untuk itu, sambung Carmelita, INSA akan terus mengikuti perkembangan implementasi kebijakan ekspor satu pintu ini karena dampak nyatanya masih memerlukan waktu untuk dapat dinilai secara menyeluruh.

Sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam rantai logistik ekspor nasional, INSA akan mencermati berbagai implikasi kebijakan tersebut terhadap sektor pelayaran nasional, sekaligus memberikan masukan yang konstruktif jika dibutuhkan agar implementasinya mampu memperkuat daya saing ekonomi nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan Abdul Munim sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko PT Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk masa jabatan 2026–2030.

Penetapan tersebut mengacu pada Surat OJK Nomor SR-10/D.04/2026 tertanggal 17 Juni 2026 tentang Penetapan Calon Anggota Direksi PT Bursa Efek Indonesia Masa Jabatan 2026–2030. Susunan direksi tersebut selanjutnya akan disahkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 29 Juni 2026.

Berdasarkan profil direksi BEI, Abdul Munim lahir di Surakarta pada 12 September 1967. Dia merupakan lulusan Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1994.

Sebelum bergabung dengan BEI, Abdul Munim bekerja sebagai programmer analyst pada proyek Caltex Financial and Accounting Information System pada 1994–1996.

Kariernya di BEI dimulai pada Desember 1996 sebagai staf pengembangan aplikasi di Divisi Teknologi Informasi. Selama lebih dari dua dekade, dia menempati sejumlah posisi di bidang teknologi informasi, mulai dari Koordinator Task Force Helpdesk JATS dan Remote Trading pada 2002 hingga Koordinator Satgas NCC pada 2003–2008.

Pada 2011, Abdul Munim dipercaya menjabat Kepala Divisi Operasional Teknologi Informasi. Jabatan tersebut diembannya hingga Desember 2018.

Selanjutnya, dia mengisi sejumlah posisi strategis di lingkungan BEI, termasuk sebagai Advisor Teknologi Informasi pada Juli–September 2023.

Sebelum ditetapkan sebagai direktur, Abdul Munim menjabat sebagai Konsultan Project Manager Pembaruan Sistem Perdagangan dan Pengawasan (PSPP) BEI sejak Oktober 2023. Dalam posisi tersebut, dia terlibat dalam proyek modernisasi sistem perdagangan dan pengawasan bursa.

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) subsidi, khususnya biosolar di provinsi setempat dalam posisi aman, setelah sebelumnya sempat terjadi antrean pengisian kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU)

Khofifah sesuai meninjau ketersediaan BBM di SPBU di wilayah Karanglo, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Minggu, mengatakan, kepastian soal keamanan ketersediaan BBM subsidi begitu penting, karena telah menjadi salah satu kebutuhan utama menggerakkan perekonomian masyarakat.

"Kinerja perekonomian kita sangat ditentukan oleh stabilisasi dari pemenuhan BBM dan kemarin sempat terkonfirmasi itu biosolar tapi semuanya sudah aman, sudah lancar," kata Khofifah.

Khofifah memastikan akan terus memantau dan memaksimalkan upaya pemenuhan BBM bersubsidi, baik itu biosolar maupun pertalite dengan mengintensifkan komunikasi bersama Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus.

"Tolong doakan upaya bersama ini, sinergisitas dan kinerja kami yang memang sangat diperlukan," ucapnya.

Sementara itu Area Manager Communication, Relations, & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Ahad Rahedi, menyampaikan, terus mengoptimalkan seluruh infrastruktur dan sumber daya dalam kurun waktu sepekan terakhir guna menjaga ketersediaan BBM bagi konsumen.

Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus menyampaikan total kapasitas distribusi BBM di Jawa Timur mencapai 22.196 kilo liter per hari. Lalu, penyaluran BBM bio solar mencapai 103,3 persen dan 96,6 persen untuk pertalite.

"Penyaluran kami tingkatkan di atas rata-rata kebutuhan normal, operasional fuel terminal dan integrated terminal berlangsung selama 24 jam, armada mobil tangki kami tambah, serta pola distribusi terus kami evaluasi secara berkala agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal," kata Ahad.

Dia memastikan seluruh proses pendistribusian BBM subsidi dipantau secara real time melalui sistem monitoring operasional.

Melalui pemantauan berkelanjutan itu membuat Pertamina bisa secepatnya melakukan penyesuaian pengiriman pasokan bahan bakar ke suatu wilayah.

Oleh karena itu, Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus meminta masyarakat tak mengkhawatirkan ketersediaan pasokan BBM karena saat ini dalam kondisi aman.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Reality Club menceritakan alasan merilis album Presents... dalam format piringan hitam atau vinyl, setelah karya tersebut meluncur pada 2023.

Grup musik indie-rock yang beranggotakan Fathia Izzati (vokalis utama), Faiz Novascotia Saripudin (vokalis dan gitar), Nugi Wicaksono (bassis), dan Era Patigo (drummer) itu menceritakan bahwa rencana membidik segmen kolektor musik fisik telah disusun sejak beberapa tahun lalu.

Faiz mengatakan keinginan memiliki rilisan vinyl sudah muncul sejak penggarapan album pertama Never Get Better (2017). Namun, proses produksinya ternyata membutuhkan waktu dan dukungan yang tepat.

Peluncuran album vinyl bukan keputusan yang diambil secara spontan, melainkan bagian dari strategi jangka panjang yang baru dapat direalisasikan tahun ini dengan menggandeng Universal Music Indonesia.

"Ini waktu yang tepat karena memiliki rilisan dalam bentuk vinyl menjadi mimpi kami. Prosesnya enggak segampang itu. Dari album pertama ke album kedua kami sudah memikirkan rencana itu," kata Faiz kepada Bisnis.com, Minggu (28/6/2026).

Nugi menambahkan perilisan tersebut juga menjadi bagian dari rencana bisnis yang telah disusun bersama Universal. Menurutnya, keputusan merilis vinyl bukan sekadar mengikuti tren, tetapi telah masuk dalam pengembangan bisnis.

Fathia, atau yang akrab disapa Chia, mengatakan pemilihan Presents... sebagai album pertama yang dicetak dalam format vinyl karena dinilai paling sesuai dengan konsep pengerjaannya.

"Album ini sangat sinematik, mulai dari tema sampai cara kami memasarkan album. Ini yang paling cocok dirilis dalam bentuk vinyl," kata Chia.

Reality Club diketahui menggandeng penyanyi Bilal Indrajaya hingga Budapest Scoring Orchestra untuk memperkaya instrumen musik dalam album yang memiliki 11 lagu tersebut. Adapun, album vinyl tersebut dirilis pada 11 Juni 2026 dan ludes terjual dalam waktu 2 hari.

Di sisi lain, Faiz menilai meningkatnya minat generasi Milenial dan Gen Z terhadap vinyl didorong keinginan memiliki karya musik dalam bentuk fisik. Selain itu, pengalaman menikmati musik melalui piringan hitam dinilai lebih personal dibandingkan dengan layanan digital.

"Vinyl bisa memberikan wujud yang nyata dan sesuatu yang bisa dimiliki. Pengalaman yang didapat penggemar juga lebih personal, seperti artwork berukuran besar dan kesan suara yang berbeda dibandingkan digital," ujar Faiz.

Chia berharap perilisan vinyl dapat berlanjut untuk album-album lain, termasuk menghadirkan edisi khusus dengan warna piringan yang berbeda.

Bagi para personel, perilisan ulang dalam format vinyl juga memberikan perspektif baru terhadap album tersebut. Selang 3 tahun sejak pertama kali dirilis, sejumlah lagu dalam album tersebut memiliki makna yang berbeda bagi para personel.

Era mencontohkan lagu "Love Epiphany" yang kini dipandang berbeda dibandingkan dengan saat pertama kali dirilis. Lagu tersebut dinilai sebagai rekam jejak perjalanan hidup bersama pasangan.

Usai perilisan vinyl, Reality Club mulai menyiapkan agenda berikutnya. Mereka ingin lebih banyak tampil di panggung internasional sekaligus membawa konser perayaan satu dekade perjalanan musik mereka ke berbagai kota.

Nugi mengatakan Reality Club berencana memperluas konser perayaan 10 tahun berkarya ke sejumlah kota di Indonesia hingga negara lain kawasan Asia.

IDXChannel - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebut bahwa fenomena El Nino belum memberikan dampak signifikan pada produktivitas pertanaman pangan. Sekretaris Utama (Sestama) Badan Pangan Nasional, Sarwo Edhy mengatakan progres pertanaman pangan masih tumbuh baik.

Menurutnya, kesiapan stok pangan Indonesia juga berada di status yang cukup kuat. Pemerintah telah memperkuat stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), terutama stok beras. Termasuk pula stok Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) yang dikelola masing-masing pemerintah daerah.

"Terkait dengan cuaca selama ini masih cukup normal, sehingga belum berpengaruh terhadap pertanaman. Jadi peningkatan produksi tetap dapat tercapai. Kita selalu koordinasi dengan BMKG kaitan dengan perubahan cuaca dan kita juga sudah sosialisasi ke para petani untuk melakukan pola tanam sesuai dengan anjuran dari pemerintah," kata Sarwo dalam keterangan resminya, Minggu (28/6/2026).

Menurut Sarwo, pemerintah telah melakukan langkah antisipatif sejak dini untuk menghadapi potensi dampak El Nino, terutama di wilayah-wilayah yang diperkirakan mengalami defisit produksi.

Ia menjelaskan, pemerintah telah memperkuat Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di tingkat pusat maupun Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) yang dikelola oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

"Memang ada prediksi El Nino dan musim kering, sehingga kita sudah antisipasi daerah-daerah yang defisit itu untuk persiapan, baik dari produksi maupun stok. Pemerintah mempunyai CPP dan CPPD, yang dikelola di pemerintah pusat dan di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota," katanya.

Sarwo menambahkan, sampai Juni ini, berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan yang diolah Bapanas menunjukkan total produksi beras selama setengah tahun ini dapat mencapai 19,2 juta ton. Ini masih melebihi total kebutuhan konsumsi beras nasional Januari-Juni yang diperkirakan berada di angka 15,4 juta ton.

Proyeksi surplus produksi terhadap konsumsi beras sebanyak 3,7 juta ton tersebut pun sebagian besar telah dikonversi menjadi stok CBP melalui serapan Bulog. Dari awal tahun sampai 26 Juni, Bulog telah melaksanakan penyerapan setara beras sebanyak 3,2 juta ton.

Selanjutnya, realisasi penyaluran CBP ke masyarakat pun sampai 26 Juni telah menyentuh angka total 1,07 juta ton melalui berbagai program. Sementara total stok beras pemerintah yang disimpan Bulog masih ada di angka yang cukup besar, yakni 5,17 juta ton.

Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman yang juga Menteri Pertanian (Mentan) optimis stok beras Indonesia mencukupi sampai Mei tahun depan. Indonesia sudah bersiap jauh-jauh hari untuk menghadapi El Nino di tahun ini.

"Kami memang sudah siapkan jauh hari sebelumnya menghadapi El Nino. Dulu pengalaman kita (El Nino) tahun 2023. Alhamdulillah kita lolos. Stok beras kita tertinggi sepanjang sejarah. Insya Allah aman, katakanlah sampai Desember. (Bahkan) beras kita sudah sampai Mei pun cukup. Jadi tidak masalah," ucap Amran. (Wahyu Dwi Anggoro)

JAKARTA - Pengajar Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Titi Anggraini menilai DPR dan pemerintah berpotensi tidak menjalankan tugas konstitusional dan fungsionalnya. Hal itu lantaran para pemangku kebijakan tak kunjung menerbitkan naskah akademik dan membahas RUU Pemilu .

Menurut Titi yang juga pakar kepemiluan, RUU Pemilu telah masuk ke dalam Prolegnas sejak 2025. "Nah, sekarang di 2026 kembali menjadi Prolegnas, legislasi prioritas Prolegnas 2026. Bedanya dengan 2025, di 2025 pengusulnya adalah Baleg atau Badan Legislasi DPR, 2026 pengusulnya menjadi Komisi II DPR," kata Titi dalam diskusi bertajuk "Penundaan Revisi UU Pemilu dan Ancaman Pembangkangan Konstitusi," yang digelar Perludem di Jakarta Pusat, Minggu (28/6/2026).

Titi mengatakan, DPR dan pemerintah belum juga menerbitkan naskah akademik dan melakukan pembahasan RUU Pemilu. Padahal, ia meyakini, proses pembahasan RUU Pemilu terbilang panjang.

Menurutnya, DPR perlu memparipurnakan draf RUU Pemilu lebih dulu. Setelahnya, dikirim ke presiden. Kemudian, presiden mengirim surpres yang berisi daftar inventarisasi masalah (DIM) atas draf RUU versi DPR serta menugaskan menteri yang ditunjuk untuk mewakili pemerintah mewakili dalam pembahasan.

"Nah, kalau polanya seperti itu sampai hari ini belum ada draf RUU, naskah akademik dan draf RUU belum ada versi DPR-nya, pertanyaannya dari kerangka waktu atau timeline kapan nih RUU bisa selesai? Kapan RUU ini akan selesai? Apalagi kita tidak boleh menegasikan partisipasi masyarakat yang bermakna, gitu ya kira-kira," kata Titi.

Titi menegaskan, dari apa yang terjadi saat ini, ada peringatan yang sangat keras soal masa depan keberlanjutan revisi Undang-Undang Pemilu. "Dan bisa jadi legislative inaction atau ketidakaktifan legislatif dalam menjalankan tugas konstitusional dan fungsionalnya untuk melakukan pembaruan, perbaikan, pembenahan aturan yang menjadi fungsinya, menjadi tugasnya itu akan kembali terulang," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penumpang Gocar yang membatalkan pesanannya terkena biaya Rp 3.000. Biaya tersebut bisa direfund, tentu saja ada syaratnya.

Dalam penjelasan resminya, Gojek Indonesia sudah memberlakukan aturan ini di Bali, Surabaya, Jogja, Medan, Bandung, Malang, dan Makassar secara bertahap sejak 3 Februari 2026.

"Gojek menerapkan kebijakan biaya pembatalan sebesar Rp 3.000 untuk seluruh layanan Gocar, selain Gocar Instant dan Gocar Rental, mulai 3 Februari secara bertahap di kota-kota tertentu," tulis pihak Gojek Indonesia yang diterima Kompas.com, Minggu (28/6/2026).

Biaya pembatalan tersebut akan dikenakan kepada pelanggan dengan beberapa kondisi.

1. Pertama, pelanggan membatalkan pesanan saat mitra pengemudi atau driver telah tiba di titik penjemputan.
2. Kedua, pelanggan membatalkan pesanan saat driver sudah berjalan lebih dari 1 kilometer (km) menuju titik jemput, atau waktu sudah berlalu 7 menit sejak pelanggan mendapatkan driver dan driver sudah bergerak menuju titik pelanggan.
3. Ketiga, ketika pembatalan pesanan dilakukan oleh driver setelah menunggu penumpang di titik penjemputan selama 10 menit atau lebih.

"Biaya pembatalan akan 100 persen dibayarkan kepada mitra driver sebagai bentuk kompensasi dari waktu tunggu atau pun proses penjemputan yang sudah dilakukan," jelas Gojek Indonesia.

Pembayaran pembatalan pesanan akan dilakukan secara nontunai melalui Gopay, kartu debit/kredit, atau dompet digital (e-wallet).

Jika pelanggan memilih metode pembayaran tunai, maka sistem akan mencatat biaya pembatalan yang harus dilunasi sebelum dapat melakukan pemesanan berikutnya.

Pelanggan Bisa Ajukan Banding dan Refund

Gojek mengatakan, pelanggan bisa tidak dikenakan biaya jika pembatalan pesanan dilakukan oleh driver di luar ketentuan yang ditetapkan.

Selain itu, biaya pembatalan tidak dikenakan jika driver tiba di titik penjemputan yang tidak sesuai dengan lokasi pada aplikasi.

Gojek juga memberikan kesempatan kepada pelanggan mengajukan banding jika cancellation fee yang dikenakan dirasa tak sesuai ketentuan.

Jika ingin mengajukan banding, maka pelanggan bisa memilih fitur "Bantuan & Laporan" di aplikasi.

Selanjutnya, ajukan permintaan pengembalian dana dalam 24 jam, sertakan detail yang relevan, misalnya "driver tidak berada di lokasi sekitar saya".

Tim Gojek akan menginvestigasi dan segera mengembalikan dana pelanggan apabila pengajuan diputuskan valid.

Pada transaksi nontunai, dana akan dikembalikan ke metode pembayaran pilihan pelanggan.

Untuk pembayaran tunai, biaya akan dipotong dari outstanding balance (saldo tagihan yang masih terutang). Artinya, dana refund akan digunakan untuk mengurangi utang tersebut.

Namun, jika tidak ada outstanding balance yang perlu dipotong, maka dana akan dikembalikan ke akun Gopay pelanggan.

Adapun untuk menghindari penyalahgunaan sistem, Gojek menetapkan bahwa pelanggan hanya dapat mengajukan pengembalian dana maksimal 2 kali per minggu.

"Biaya pembatalan tidak dapat memengaruhi penilaian yang diberikan dari driver kepada anda (pelanggan)," ungkap Gojek Indonesia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang