JAKARTA, KOMPAS.com - Nilai tukar rupiah kembali melemah dan menembus level psikologis baru di atas Rp 17.600 per dollar AS pada perdagangan Jumat (15/5/2026) pagi.

Berdasarkan pantauan di platform Google Finance pada pukul 09.03 WIB, kurs 1 dollar AS tercatat setara Rp 17.603,20. Pergerakan tersebut terlihat dari data Morningstar yang tampil di Google Finance. Di platform Bloomberg, rupiah juga masih bergerak dalam tren pelemahan terhadap dollar AS.

Sebelumnya, rupiah ditutup di level Rp 17.529 per dollar AS pada perdagangan terakhir. Sementara pada pembukaan perdagangan hari ini, rupiah bergerak di kisaran Rp 17.540 hingga Rp 17.550 per dollar AS sebelum akhirnya menembus level Rp 17.600 per dollar AS.

Tekanan terhadap rupiah terjadi di tengah penguatan dollar AS global, kenaikan harga minyak dunia, hingga meningkatnya sentimen risk off di pasar keuangan akibat konflik geopolitik Timur Tengah.

Sebelumnya, Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, sebelumnya memperkirakan pergerakan rupiah pada kuartal II 2026 berada di rentang Rp 17.200 hingga Rp 17.600 per dollar AS. Ia menilai tingginya harga minyak dunia dan belum pulihnya arus modal asing menjadi faktor utama pelemahan rupiah.

“Jika Brent bertahan di atas 110 dollar AS per barrel dan arus modal asing belum pulih, rupiah bisa menguji Rp 17.800,” ujar Josua Pardede dikutip dari Kompas.com, Selasa (5/5/2026).

Senada, Chief Analyst Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan kenaikan harga minyak mentah dunia dan sentimen pasar global masih membebani mata uang regional, termasuk rupiah.

“Rupiah dan mata uang regional terpantau melemah cukup besar terhadap dollar AS oleh harga minyak mentah dunia yang kembali naik,” kata Lukman Leong dikutip dari Kompas.com, Selasa (12/5/2026).

Reuters juga melaporkan rupiah sempat menyentuh rekor terlemah baru di level Rp 17.535 per dollar AS akibat lonjakan harga minyak dan kekhawatiran investor terhadap kondisi fiskal Indonesia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim menyatakan tuntutan hukuman dari jaksa penuntut umum (JPU) lebih besar dari pembunuh dan teroris.

Sebagaimana diketahui, JPU menuntut Nadiem selama 18 tahun pidana penjara serta pembebanan uang pengganti Rp5,6 triliun. Apabila Nadiem tidak bisa membayar uang pengganti itu, maka diganti dengan hukuman penjara sembilan tahun.

"Ya, 18 plus 9. Dan plus 9 itu adalah uang pengganti," ujar Nadiem di PN Tipikor, dikutip Kamis (14/5/2026).

Dalam hal ini, Nadiem menilai secara hitung-hitungan, penjara yang dituntut jaksa terhadapnya itu mencapai 27 tahun. Sebab, dia mengakui bahwa uang pengganti yang dibebankan terhadapnya tidak bisa dibayar.

Terlebih, harta kekayaannya saat ini tidak mencapai angka Rp5,6 triliun. Secara spesifik, Nadiem mengungkap total kekayaannya setelah menjadi menteri mencapai Rp500 miliar.

"Kenapa? Kenapa tuntutan saya lebih besar daripada pembunuh? Tuntutan saya lebih besar daripada teroris?" imbuhnya.

Oleh sebab itu, Nadiem sangat kecewa dengan tuntutan tersebut. Namun demikian, salah satu founder Gojek itu merasa tidak menyesal bergabung di pemerintahan sebagai menteri.

Pasalnya, dengan menjadi pucuk pimpinan pada Kemendikbudristek maka dirinya bisa mengambil kesempatan untuk meningkatkan kualitas generasi muda di Tanah Air.

"Saya akan ucapkan sekali lagi, saya tidak pernah menyesal bergabung dalam pemerintah. Untuk mencari uang itu bisa seumur hidup. Untuk membantu generasi penerus bangsa kita menjadi lebih baik, itu hanya kesempatan sekali dalam hidup," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga emas Antam Logam Mulia hari ini, Jumat (15/5/2026), terpantau turun untuk seluruh ukuran. Emas batangan Antam ukuran 1 gram kini dibanderol Rp2.819.000 atau turun Rp20.000 dari harga kemarin.

Melansir laman resmi Logam Mulia, Jumat (15/5/2026), emas Antam ukuran 0,5 gram dibanderol Rp1.459.500. Sementara itu, emas Antam ukuran 2 gram dijual seharga Rp5.588.000.

Selanjutnya, emas Antam ukuran 5 gram dibanderol Rp13.910.000, ukuran 10 gram Rp27.740.000, dan ukuran 25 gram Rp69.185.000.

Adapun, harga emas Antam ukuran 50 gram dipatok Rp138.205.000. Emas Antam ukuran 100 gram dibanderol Rp276.260.000, ukuran 250 gram Rp690.340.000, dan ukuran 500 gram dijual Rp1.380.400.000.

Kemudian, emas Antam Logam Mulia ukuran terbesar 1.000 gram hari ini dibanderol Rp2.799.600.000.

Sementara itu, harga buyback atau pembelian kembali emas Antam terpantau stagnan di level Rp2.636.000 per gram. Sesuai PMK No. 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke Antam dengan nominal lebih dari Rp10 juta dikenakan PPh 22 sebesar 1,5% bagi pemegang NPWP dan 3% untuk non-NPWP. Adapun, PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Di sisi lain, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45% bagi pemilik NPWP dan 0,9% untuk non-NPWP. Setiap transaksi pembelian akan disertai bukti potong PPh 22.

Berikut daftar harga emas Antam hari ini, Jumat 15 Mei 2026:

Berat	Harga Dasar	Harga (+Pajak PPh 0,25%)
0,5 gr	Rp1.459.500	Rp1.463.148
1 gr	Rp2.819.000	Rp2.826.047
2 gr	Rp5.588.000	Rp5.601.970
3 gr	Rp8.364.000	Rp8.384.910
5 gr	Rp13.910.000	Rp13.944.775
10 gr	Rp27.740.000	Rp27.809.350
25 gr	Rp69.185.000	Rp69.357.962
50 gr	Rp138.205.000	Rp138.550.512
100 gr	Rp276.260.000	Rp276.950.650
250 gr	Rp690.340.000	Rp692.065.850
500 gr	Rp1.380.400.000	Rp1.383.851.000
1.000 gr	Rp2.759.600.000	Rp2.766.499.000

KOMPAS.com – Informasi mengenai tabel KUR BRI Mei 2026 pinjaman 20 juta banyak dicari pelaku UMKM yang membutuhkan tambahan modal usaha dengan cicilan ringan.

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) masih menjadi salah satu pilihan pembiayaan favorit karena menawarkan bunga rendah serta tenor pinjaman yang cukup panjang, hingga lima tahun.

Melalui simulasi tabel angsuran KUR BRI 2026, calon debitur bisa memperkirakan besaran cicilan bulanan sesuai tenor yang dipilih. Dengan begitu, perencanaan keuangan usaha dapat disesuaikan sejak awal agar pembayaran angsuran tetap lancar.

Lalu, berapa cicilan KUR BRI Mei 2026 untuk pinjaman Rp 20 juta?

Tabel KUR BRI Mei 2026 pinjaman Rp 20 juta

Berikut simulasi tabel KUR BRI Mei 2026 pinjaman 20 juta dengan asumsi bunga 6 persen efektif per tahun:

• Tenor 12 bulan: Rp 1.730.535 per bulan
• Tenor 18 bulan: Rp 1.173.700 per bulan
• Tenor 24 bulan: Rp 895.452 per bulan
• Tenor 36 bulan: Rp 617.542 per bulan
• Tenor 48 bulan: Rp 478.925 per bulan
• Tenor 60 bulan: Rp 396.024 per bulan

Dari simulasi tersebut, tenor yang lebih panjang membuat cicilan bulanan menjadi lebih ringan. Namun, total bunga yang dibayarkan selama masa kredit juga akan semakin besar.

Perlu diketahui, nominal angsuran di atas masih berupa simulasi. Besaran cicilan bisa berbeda tergantung kebijakan bank, biaya administrasi, hingga hasil analisis kredit masing-masing nasabah.

Tabel angsuran KUR BRI 2026 mulai Rp 1 juta

Selain plafon Rp 20 juta, BRI juga menyediakan pinjaman KUR mulai Rp 1 juta hingga Rp 50 juta. Berikut simulasi cicilannya:

Pinjaman Rp 1 juta

• 12 bulan: Rp 86.527
• 18 bulan: Rp 58.685
• 24 bulan: Rp 44.773
• 36 bulan: Rp 30.877
• 48 bulan: Rp 23.946
• 60 bulan: Rp 19.801

Pinjaman Rp 5 juta

• 12 bulan: Rp 432.634
• 18 bulan: Rp 293.425
• 24 bulan: Rp 223.863
• 36 bulan: Rp 154.385
• 48 bulan: Rp 119.731
• 60 bulan: Rp 99.006

Pinjaman Rp 10 juta

• 12 bulan: Rp 865.267
• 18 bulan: Rp 586.850
• 24 bulan: Rp 447.726
• 36 bulan: Rp 308.771
• 48 bulan: Rp 239.462
• 60 bulan: Rp 198.012

Pinjaman Rp 30 juta

• 12 bulan: Rp 2.595.802
• 18 bulan: Rp 1.760.550
• 24 bulan: Rp 1.343.177
• 36 bulan: Rp 926.313
• 48 bulan: Rp 718.387
• 60 bulan: Rp 594.036

Pinjaman Rp 40 juta

• 12 bulan: Rp 3.461.070
• 18 bulan: Rp 2.347.399
• 24 bulan: Rp 1.790.903
• 36 bulan: Rp 1.235.084
• 48 bulan: Rp 957.850
• 60 bulan: Rp 792.048

Pinjaman Rp 50 juta

• 12 bulan: Rp 4.326.337
• 18 bulan: Rp 2.934.249
• 24 bulan: Rp 2.238.629
• 36 bulan: Rp 1.543.855
• 48 bulan: Rp 1.197.312
• 60 bulan: Rp 990.060

Besaran plafon pinjaman dapat dipilih sesuai kebutuhan usaha dan kemampuan membayar cicilan setiap bulan.

Syarat KUR BRI 2026

Berikut sejumlah persyaratan pengajuan KUR BRI 2026:

• Warga Negara Indonesia (WNI)
• Berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah
• Memiliki usaha produktif yang telah berjalan minimal enam bulan
• Tidak sedang menerima kredit produktif dari bank lain, kecuali KPR, KKB, atau kartu kredit
• Menyiapkan e-KTP dan Kartu Keluarga (KK)
• Melampirkan buku nikah untuk yang sudah menikah
• Memiliki NIB, IUMK, atau Surat Keterangan Usaha (SKU)
• NPWP untuk pengajuan pinjaman di atas Rp 50 juta

Cara mengajukan KUR BRI 2026

Pengajuan KUR BRI dapat dilakukan secara offline maupun online.

Nasabah bisa datang langsung ke kantor cabang BRI terdekat dengan membawa dokumen persyaratan. Selain itu, pengajuan juga dapat dilakukan melalui aplikasi BRImo.

Setelah berkas diajukan, pihak bank akan melakukan verifikasi dokumen dan survei usaha. Jika pengajuan disetujui, dana pinjaman akan dicairkan ke rekening pemohon.

Dengan memahami tabel KUR BRI Mei 2026 pinjaman 20 juta, calon debitur dapat menentukan tenor yang paling sesuai dengan kondisi keuangan usaha agar cicilan tetap aman dan usaha terus berkembang.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Ketidakmampuan terminal dalam merespons pola mobilitas masyarakat sebagai akar menjamurnya terminal bayangan. Operator bus mendesak pemerintah untuk memperkuat penegakan hukum.

Adapun Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberi perhatian khusus terhadap Perusahan Otobus (PO) yang tidak masuk terminal, menyusul kecelakaan yang kembali terjadi pada awal Mei di Jalan Lintas Sumatra.

Tabrakan antara bus dan truk tangki tersebut menyebabkan kebakaran dan 16 orang meninggal dunia. Bus tersebut diketahui tak mengantongi izin sejak 2020.

Praktik bus menaikkan dan menurunkan penumpang di luar terminal sejatinya bukan persoalan baru. Fenomena itu sudah lama menjadi wajah transportasi jalan di berbagai daerah, dipicu persoalan efisiensi, lemahnya pengawasan, hingga terminal yang dianggap tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Di lapangan, banyak bus antarkota justru lebih sering berhenti di pinggir jalan, persimpangan, hingga terminal bayangan dibanding masuk terminal resmi. Penumpang pun terbiasa menunggu di titik-titik informal yang dinilai lebih dekat, lebih cepat, dan lebih murah dijangkau dibanding harus masuk terminal.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan mengakui persoalan tersebut dan memandang tidak sekadar berkaitan dengan ketidakpatuhan pengemudi.

Menurutnya, perilaku operator dan penumpang terbentuk dari sistem operasional angkutan jalan yang selama ini lebih berorientasi pada efisiensi setoran dibanding keteraturan layanan.

Penumpang merasa masuk terminal hanya menambah waktu perjalanan dan biaya tambahan. Sementara bagi pengemudi, semakin cepat mendapatkan penumpang berarti semakin cepat memenuhi target setoran harian.

“Selama target harian tercapai, manajemen tidak akan terlalu mempermasalahkan armada mereka masuk terminal atau tidak,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (14/5/2026).

Di sisi lain, masih ada operator yang tidak melengkapi armadanya dengan dokumen resmi atau belum memenuhi ketentuan teknis kendaraan sehingga memilih menghindari terminal karena khawatir terkena pemeriksaan ramp check.

Data pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memperlihatkan persoalan kepatuhan angkutan bus memang masih tinggi. Sepanjang 1 Januari—6 Maret 2026, pengawasan terhadap layanan AKAP di 115 terminal tipe A menunjukkan lebih dari 60% kendaraan yang tiba maupun bereangkat melakukan pelanggaran.

Terbanyak berupa penyimpangan trayek yang mencapai 217.757 kasus pada kendaraan berangkat dan 215.514 kasus pada kendaraan datang. Selain itu, pelanggaran uji kendaraan kedaluwarsa mencapai lebih dari 100.000 kasus, sedangkan pelanggaran kartu pengawasan atau KPS kedaluwarsa mendekati 200.000 kasus.

Terminal Kehilangan Fungsi

Sekretaris Jenderal Organisasi Angkutan Darat (Organda) sekaligus pemilik PO SAN Kurnia Lesani Adnan menilai akar persoalan terletak pada banyaknya terminal yang tidak lagi sesuai dengan pola mobilitas masyarakat.

Sebagian terminal berada jauh dari pusat kota dan tidak terintegrasi dengan angkutan lanjutan, terutama pada malam hingga dini hari.

Akibatnya, masyarakat memilih naik dari titik-titik informal yang lebih mudah dijangkau. Situasi itu kemudian memunculkan terminal bayangan yang terus tumbuh karena adanya permintaan penumpang.

“Masuk terminal itu seharusnya penting apabila kebutuhan transportasi masyarakat terpenuhi karena di terminal pemerintah bisa mengontrol kelayakan operasi kendaraan sebelum melakukan pelayanan,” tutur Sani, sapaannya.

Persoalannya, lemahnya penegakan hukum membuat praktik di luar terminal terus berlangsung. Angkutan ilegal maupun bus yang menaikkan penumpang sembarangan tetap beroperasi tanpa pengawasan memadai.

Kondisi tersebut menciptakan persaingan yang tidak sehat. Operator yang patuh masuk terminal harus menanggung biaya operasional tambahan, sementara angkutan ilegal atau bus yang berhenti sembarangan justru lebih fleksibel mencari penumpang.

“Keresahan kami lebih ke pembiaran pemerintah dan tidak tegasnya dalam law enforcement,” ujarnya.

Ketua Forum Angkutan Jalan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pangestu B. Darmo menilai harus ada ketegasan dari pihak yang berwenang untuk menindak operator nakal.

“⁠Secara umum kekurangpahaman operator terkait keselamatan dan oknum-oknum nakal yang masih bekerja yang hanya memikirkan keuntungan sepihak,” katanya.

Padahal, sudah ada UU LLAJ, peraturan pemerintah, sampai ke peraturan Dirjen Perhubungan Darat tentang layanan angkutan bus dalam trayek, wisata maupun angkutan penumpang di luar trayek.

Menurutnya, seluruh aktivitas penumpang seharusnya tercatat melalui terminal sebagaimana pola yang berlaku di stasiun, pelabuhan, maupun bandara. Dengan begitu, pengawasan keselamatan dan pencatatan penumpang dapat berjalan lebih baik.

Penertiban Bus

Pemerintah melihat tantangan terbesar penertiban bus saat ini berasal dari kultur operasional yang belum berubah.

Sistem setoran membuat pengemudi berlomba mencari penumpang sebanyak mungkin dalam waktu singkat, termasuk dengan berhenti di bahu jalan atau menaikkan penumpang di titik terlarang.

Praktik itu tidak hanya memicu kemacetan, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan karena bus kerap berhenti mendadak di jalan raya dan melaju ugal-ugalan.

Data Ditjen Hubdat menunjukkan sejumlah perusahaan otobus masih mencatat pelanggaran dalam jumlah besar. PT Selamat Sugeng Rahayu menjadi operator dengan jumlah pelanggaran tertinggi mencapai 59.586 kasus. Mayoritas berasal dari penyimpangan trayek sebanyak 47.979 pelanggaran.

PT Eka Mira Prima Sentosa mencatat 54.258 pelanggaran, disusul PT Bagong Dekaka Makmur sebanyak 40.158 pelanggaran, PT Primajasa Perdanarayautama 37.632 pelanggaran, dan PT Anindya Mitra Internasional sebanyak 32.344 pelanggaran.

Dirjen Aan menyampaikan, langkah fundamental untuk membenahinya adalah dengan mentransformasi operator ke arah manajemen korporasi profesional serta menerapkan sistem pembayaran berbasis pemenuhan standar layanan.

Melalui skema tersebut, operator dibayar berdasarkan kualitas layanan dan kilometer tempuh, bukan jumlah penumpang. Pemerintah pun mulai mendorong transformasi pola bisnis operator melalui program buy the service atau BTS.

“Besar harapan awak kendaraan akan tertib melakukan aktivitas di terminal karena tidak perlu lagi kejar setoran,” ujar Aan.

Selain itu, Selain itu, terminal tipe A mulai diarahkan menjadi pusat transportasi yang lebih nyaman dan terintegrasi dengan aktivitas pendukung lain agar kembali menarik penumpang.

Pemerintah juga mulai mendorong digitalisasi terminal melalui pembelian tiket resmi berbasis aplikasi agar praktik “cegat bus” di pinggir jalan perlahan berkurang.

Meski demikian, perubahan tersebut diperkirakan tidak mudah dilakukan dalam waktu singkat. Selama terminal belum mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat dan penegakan hukum masih lemah, praktik bus berhenti di luar terminal diperkirakan akan tetap bertahan.

Bisnis.com, JAKARTA — Gelombang protes dari investor asal China mulai mengemuka di tengah derasnya perubahan kebijakan sektor pertambangan rezim pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Keberatan itu menjadi sinyal terbaru meningkatnya kegelisahan investor asing, khususnya pelaku industri nikel dan hilirisasi mineral, terhadap arah kebijakan pemerintah.

Maklum, pemerintahan Prabowo dalam beberapa bulan terakhir agresif mengutak-atik skema penerimaan negara dan tata kelola sumber daya alam.

Adapun protes dilayangkan oleh Kamar Dagang China di Indonesia (China Chamber of Commerce in Indonesia). Mereka bahkan menyurati langsung Prabowo untuk meminta perbaikan iklim investasi yang dinilai semakin menekan operasional perusahaan.

Surat protes dari Kamar Dagang China itu menjadi gambaran bahwa di balik ambisi besar hilirisasi nasional, pemerintah kini menghadapi tantangan menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan negara dan kepastian usaha. Ini khususnya bagi investor yang selama ini menopang ekspansi industri mineral Indonesia.

Adapun sejumlah kebijakan yang menjadi sorotan mulai dari rencana kenaikan tarif royalti mineral, kewajiban retensi 100% Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), revisi Harga Patokan Mineral (HPM) nikel dan bauksit, hingga penguatan penegakan hukum di kawasan hutan.

Dalam surat yang telah dikonfirmasi keabsahannya oleh Bisnis, para pengusaha China menyatakan tetap mendukung kebijakan pemerintah Indonesia dan berkomitmen menjalankan investasi sesuai aturan yang berlaku. Namun demikian, mereka menilai situasi belakangan semakin tidak kondusif bagi keberlanjutan usaha.

“Masalah-masalah ini telah sangat mengganggu operasional bisnis normal, secara langsung merusak kepercayaan investasi jangka panjang, dan menyebabkan kekhawatiran yang meluas di kalangan perusahaan asal investasi China mengenai lingkungan bisnis saat ini dan perkembangan masa depan mereka di Indonesia,” demikian petikan surat tersebut, Rabu (13/5/2026).

Tekanan Regulasi

Setidaknya terdapat enam isu utama yang dikeluhkan investor China kepada pemerintah Indonesia.

Pertama, kenaikan pajak dan pungutan sektor pertambangan yang dinilai terlalu agresif. Investor menyoroti kenaikan royalti dan berbagai pungutan mineral yang terjadi berulang kali dalam waktu berdekatan.

Situasi itu diperburuk oleh peningkatan pemeriksaan pajak serta denda bernilai besar hingga puluhan juta dolar AS yang disebut memicu kepanikan di kalangan perusahaan.

Kedua, kewajiban retensi DHE SDA sebesar 50% selama satu tahun di bank-bank Himbara yang direncanakan mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menekan arus kas perusahaan dan mengganggu likuiditas jangka panjang.

Ketiga, pengurangan kuota produksi bijih nikel secara signifikan. Investor China yang mendominasi rantai hilirisasi nikel berbasis Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) dan High Pressure Acid Leach (HPAL) menilai pembatasan produksi telah mengganggu pasokan bahan baku industri.

Mereka menyebut pengurangan kuota di sejumlah tambang besar mencapai lebih dari 70% dan menyebabkan penurunan produksi sekitar 30 juta ton. Kondisi itu dikhawatirkan mengganggu rantai pasok industri baja nirkarat maupun baterai kendaraan listrik.

Keempat, penegakan hukum sektor kehutanan yang dianggap terlalu ketat. Dalam surat tersebut, investor menyoroti tindakan Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang menjatuhkan denda hingga US$180 juta kepada sejumlah perusahaan asal China terkait persoalan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).

Kelima, intervensi terhadap proyek strategis, khususnya proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Investor mengeluhkan penghentian proyek dan tuduhan kerusakan lingkungan yang disebut berdampak pada penangguhan pekerjaan hingga pemberian sanksi.

Keenam, pengetatan pengawasan tenaga kerja asing dan visa kerja. Mereka menilai biaya yang meningkat, pembatasan lokasi kerja, hingga syarat administratif baru menghambat mobilitas tenaga teknis dan manajemen perusahaan.

Tak hanya itu, pengusaha China juga menyoroti rencana pengenaan bea ekspor baru, pengurangan insentif kendaraan listrik, hingga evaluasi fasilitas fiskal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Reaksi Pemerintah Indonesia

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa dirinya belum mendapatkan salinan surat protes Kamar Dagang China itu. Meski begitu, dirinya telah berkomunikasi dengan Duta Besar China terkait dengan kebijakan-kebijakan sumber daya mineral, termasuk revisi formula Harga Patokan Mineral (HPM).

"Beberapa sudah komunikasi sama saya. Dubesnya pun sudah ngobrol sama saya. Sudah saya memberikan penjelasan dengan baik," katanya.

Bahlil juga berkomunikasi dengan Duta Besar China terkait pemangkasan kuota produksi batu bara dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026.

Senada, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mendengar langsung adanya surat tersebut. Namun, dia mengatakan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti aspirasi itu sesuai dengan kepentingan nasional.

Mengenai DHE SDA, Purbaya menyebut negara-negara yang tidak memiliki utang di Indonesia bakal dikecualikan dari kewajiban retensi devisa ekspor hasil SDA. Menurutnya, China seharusnya tidak terdampak secara negatif oleh kebijakan tersebut.

Sebagai catatan, revisi PP No.8/2025 ini belum diunggah ke publik setelah melalui revisi sejak akhir 2025 lalu.

"Harusnya China enggak ada masalah," ujarnya.

Di sisi lain, mengenai royalti mineral, Purbaya menyebut pemerintah belum mengenakan kenaikan tarif royalti SDA. Beberapa hari yang lalu, Kementerian ESDM juga mengumumkan bahwa kebijakan tersebut belum jadi diberlakukan.

Pemerintah Dinilai Mulai Melunak

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Bisman Bhaktiar menilai pemerintah tampaknya mulai mempertimbangkan masukan dunia usaha di tengah tekanan industri tambang global.

Menurutnya, indikasi tersebut terlihat dari penundaan rencana kenaikan royalti mineral maupun bea keluar yang sebelumnya sempat diwacanakan pemerintah.

“Kelihatannya sudah melunak, indikasinya penundaan rencana kenaikan royalti. Jadi penundaan kenaikan royalti dan bea keluar bisa jadi pemerintah memang mempertimbangkan masukan pelaku usaha, termasuk juga protes dari Kadin China tersebut,” kata Bisman kepada Bisnis, Kamis (14/5/2026).

Meski demikian, dia mengingatkan pemerintah tetap harus menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama. Ini baik dari sisi penerimaan negara, agenda hilirisasi, maupun keberlanjutan investasi.

Bisman berpendapat, surat dari investor China memang belum sampai pada level ancaman hengkangnya investasi. Namun, tekanan tersebut berpotensi memengaruhi persepsi investor global terhadap kepastian regulasi di Indonesia.

“Jadi penting menjaga keseimbangan antara aspirasi investor dan kedaulatan pengelolaan sumber daya alam,” ujarnya.

Dominasi China di Hilirisasi Nikel

Sementara itu, Ketua Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) Arif Perdana Kusumah menilai, keluhan investor China perlu disikapi secara arif. Pasalnya, posisi mereka sangat dominan dalam pembangunan industri hilirisasi nikel nasional.

Menurutnya, investor asal Negeri Tirai Bambu telah menjadi bagian penting dalam pengembangan ekosistem industri nikel Indonesia, khususnya pada proyek smelter berbasis teknologi Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) dan High Pressure Acid Leach (HPAL).

“Kemajuan industri nikel dalam negeri saat ini telah menjadikan Indonesia sebagai produsen nikel terbesar dunia dan menguasai sekitar 70% pangsa pasar global serta memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi Indonesia,” kata Arif.

Dia menilai berbagai keluhan yang disampaikan investor China sejatinya juga dirasakan pelaku industri domestik. Inti persoalannya terletak pada meningkatnya ketidakpastian regulasi dan perubahan kebijakan yang terlalu cepat.

Di sisi lain, dunia usaha disebut tetap mendukung agenda hilirisasi dan industrialisasi nasional yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo. Namun, industri berharap pemerintah lebih adaptif terhadap tekanan global dan dinamika rantai pasok energi.

Arif meminta pemerintah meninjau ulang berbagai kebijakan yang berpotensi menambah beban industri di tengah lemahnya kondisi pasar global.

"Meninjau, menunda dan mengkaji ulang kebijakan-kebijakan yang akan dapat menimbulkan tekanan tambahan terhadap industri, agar supaya selaras dengan kebutuhan industri, menjaga tingkat utilisasi produksi, juga agar tetap sejalan dengan agenda strategis hilirisasi nasional," tutur Arif.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kalangan pengusaha menyiapkan langkah antisipasi untuk menghadapi pelemahan nilai tukar rupiah yang saat ini masih berada di atas Rp 17.500 per dollar Amerika Serikat (AS). Salah satunya dengan menahan ekspansi dan penghematan.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, pelemahan rupiah yang terus menciptakan level all-time low baru menjadi perhatian serius dunia usaha karena memberikan tekanan terhadap struktur biaya dan arus kas perusahaan.

"Dalam konteks ini juga perlu dilihat bahwa tekanan yang terjadi bukan bersifat sementara, tetapi berpotensi berlanjut selama faktor global masih belum mereda," ujar Shinta kepada Kompas.com, Rabu (13/5/2026).

Oleh karenanya, para pengusaha kini mulai mengubah strategi bisnis menjadi lebih berhati-hati dengan mempertimbangkan risiko untuk menghadapi ketidakpastian global yang masih tinggi.

Shinta mengungkapkan, pengusaha mulai menerapkan kebijakan selektif growth, yaitu tetap melakukan ekspansi namun lebih selektif. Keputusan investasi atau ekspansi bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pasar, efisiensi biaya, dan potensi keuntungan.

"Sementara investasi yang bersifat lebih spekulatif atau sangat bergantung pada kondisi eksternal cenderung ditunda," tambahnya.

Selain menahan ekspansi, pengusaha juga mulai memperkuat strategi manajemen risiko, termasuk meningkatkan penggunaan instrumen lindung nilai (hedging) untuk mengatasi fluktuasi kurs.

Pelaku usaha juga melakukan penataan ulang struktur utang agar lebih seimbang antara rupiah dan valuta asing (valas).

Di sisi operasional, efisiensi dilakukan melalui rasionalisasi belanja modal (capital expenditure), optimalisasi modal kerja, hingga peningkatan produktivitas perusahaan.

Selain itu, Pengusaha mulai mencari pemasok alternatif dan mencoba memakai bahan baku lokal untuk mengurangi ketergantungan impor. Namun, kemampuan industri dalam negeri untuk menggantikan bahan baku impor dinilai masih terbatas.

"Dengan kata lain, ruang adaptasi tetap ada, namun tidak sepenuhnya mampu mengimbangi besarnya tekanan eksternal yang terjadi saat ini," kata SHinta.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sarman Simanjorang mengatakan, pelemahan rupiah mulai memengaruhi psikologi pelaku usaha karena berpotensi meningkatkan biaya bahan baku impor dan logistik sehingga biaya operasional dan produksi dapat bertambah.

"Pelemahan ini sangat menekan psikologi pelaku usaha dan menjadi alarm yang perlu diwaspadai," ujar Sarman kepada Kompas.com, Rabu.

Menurutnya, untuk saat ini pelaku usaha masih mengupayakan agar kenaikan biaya tersebut tidak langsung dibebankan kepada konsumen.

Upaya tersebut dilakukan melalui inovasi penghematan biaya produksi, mencari alternatif bahan baku dalam negeri, hingga mengurangi ukuran produk tanpa menaikkan harga jual.

Namun, Sarman mengingatkan, apabila pelemahan rupiah berlangsung berkepanjangan, daya tahan pelaku usaha akan semakin terbatas dan berpotensi mempengaruhi ekspansi bisnis maupun penyerapan tenaga kerja.

Selain itu, dikhawatirkan kenaikan biaya operasinal an produksi akan dibebankan ke konsumen sehingga harga-harga menjadi naik. Penyesuaian harga ini tentu akan mempengaruhi daya beli masyarakat dan inflasi.

"Jika pelemahan nilai tukar ini berkepanjangan dikhawatirkan omzet pelaku usaha semakin tertekan dan akhirnya melakukan rasionalisasi pekerja," kata Sarman.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka tercatat memiliki kekayaan Rp27,9 miliar. Jumlah tersebut sebagaimana tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang Gibran laporkan pada 23 Maret 2026 sebagai laporan periodik 2025.

Kekayaan putra sulung mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini meningkat berdasarkan LHKPN sebelumnya yang mencatatkan harta sebesar Rp27.519.975.620.

Harta Gibran mayoritas berupa tanah dan bangunan senilai Rp17.440.000.000. Aset tersebut sebanyak tujuh titik yang tersebar di Surakarta dan Sragen dengan status hasil sendiri.

Kemudian, harta Gibran berupa alat transportasi dan mesin terdiri dari Royald Enfield 2017 Rp40 juta, Honda Scoopy 2015 Rp6,5 juta, dan Honda CB-125 1974 Rp5 juta.

Selanjutnya, dua Toyota Avanza 2016 dan 2012 Rp75 juta dan Rp50 juta, Isuzu Panther 2012 Rp55 juta, dan Daihatsu Gran Max 2015 Rp55 juta.

Kekayaan selanjutnya berupa harta bergerak lainnya Rp280 juta, surat berharga Rp5.552.000.000, serta kas dan setara kas Rp4.357.154.176.

Dalam laporan tersebut, Gibran tidak mencantumkan kepemilikan utang. Dengan demikian, harta Gibran mencapai Rp27.915.654.176.

TEHERAN - Saat Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping bertemu di Beijing, hanya sedikit yang mengamati lebih cermat daripada kepemimpinan di Iran. Pendapat itu diungkap Alex Vatanka, peneliti senior di Middle East Institute.

Vatanka mengatakan kepada Al Jazeera bahwa hubungan China dengan Iran telah berubah selama 25 tahun terakhir, bergeser dari mitra dagang kecil menjadi mitra dagang terbesar Iran.

“Saya ingat ketika Jerman adalah mitra dagang terbesar Iran,” katanya. “Masa-masa itu sudah lama berlalu.”

China memasok Iran dengan mesin dan peralatan, termasuk untuk sektor pertahanannya, dan membeli sekitar 90% produksi minyak mentahnya.

Ketergantungan itu berdampak dua arah. “Apa yang terjadi antara China dan AS adalah sesuatu yang dipantau dengan sangat saksama oleh rezim Iran,” ujar dia.

Ia menambahkan kunjungan menteri luar negeri Iran ke Beijing pekan lalu sangatlah penting.

“Saya menduga kunjungan itu sangat bertujuan untuk mencari jaminan dari China bahwa mereka tidak akan mengorbankan Iran. Dan kami tidak melihat tanda-tanda bahwa hal itu akan terjadi,” papar dia.

Nilai tukar rupiah dibuka berada di posisi Rp17.614 per dolar AS pada Jumat (15/5). Mata uang Garuda melemah 84 poin atau minus 0,48 persen dari perdagangan sebelumnya.

Senada, mata uang di kawasan Asia terpantau kompak melemah. Tercatat, won Korea Selatan melemah 0,50 persen, peso Filipina minus 0,13 persen, baht Thailand turun 0,28 persen, dan ringgit Malaysia 0,39 persen.

Kemudian yuan China minus 0,14 persen, yen Jepang melemah 0,11 persen, dolar Singapura melemah 0,15 persen, dolar Hong Kong turun 0,01 persen, dan rupee India minus 0,06 persen.

Setali tiga uang, mata uang negara pun kompak merah. Poundsterling Inggris melemah 0,28 persen, dolar Australia minus 0,47 persen, euro Eropa minus 0,19 persen, franc Swiss 0,23 persen, dan dolar Kanada turun 0,16 persen.

Analis pasar uang Lukman Leong mengatakan nilai tukar rupiah dibuka melemah terhadap dolar AS seiring penguatan indeks dolar di tengah optimisme pasar terhadap pertemuan Presiden China Xi Jinping dan Presiden AS Donald Trump.

Meski demikian, pertemuan tersebut masih berlangsung dan belum ada pernyataan resmi terkait hasil pembicaraan keduanya.

"Selain itu, kenaikan imbal hasil obligasi AS ke level tertinggi dalam setahun turut menekan rupiah. Kondisi itu dipicu data inflasi AS yang lebih tinggi dari perkiraan pasar sehingga meningkatkan ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed," ujar Lukman kepada CNNIndonesia.com.

Berdasarkan sentimen di atas, ia pun memproyeksikan rupiah bergerak di kisaran Rp17.500 sampai Rp17.650 per dolar AS pada hari ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mulai menyiapkan skema subsidi baru untuk memangkas bunga kredit ultra mikro PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar hingga di bawah 9 persen, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan sebagian subsidi bunga program Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan dialihkan untuk mendukung pembiayaan nasabah ultra mikro PNM Mekaar.

“Subsidi, sebagian dari KUR (dialihkan) ke sana (PNM). Mungkin nanti juga kita tambah, tapi langkah pertama memastikan yang supermikro tadi bisa dapat bunga lebih rendah dari 9 persen kata Pak Presiden,” ujar Purbaya kepada awak media di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Menurut Purbaya, pemerintah masih menghitung kebutuhan subsidi yang diperlukan agar bunga kredit ultra mikro tersebut bisa ditekan sesuai target Presiden.

Ia mengatakan perhitungan final terkait besaran subsidi nantinya akan dikoordinasikan bersama Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia.

“Alokasinya akan kita serahkan ke Danantara, mereka sedang ngehitung. Rencana Pak Presiden dan Danantara akan berada di bawah 9 persen, mungkin 8 persen, tapi sedang dihitung lagi,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara khusus meminta bunga kredit PNM Mekaar dipangkas drastis dari level saat ini yang mencapai sekitar 24 persen menjadi hanya 8 persen.

Prabowo menilai bunga kredit ultra mikro yang dibebankan kepada masyarakat kecil selama ini terlalu tinggi, bahkan jauh di atas bunga pinjaman yang diterima pengusaha besar dari perbankan.

“Suku bunga dalam program Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar itu yang kredit supermikro Rp 2 juta, Rp 3 juta, Rp 5 juta, Rp 10 juta dikenakan bunga 24 persen,” ujar Prabowo dalam acara Penyerahan Denda Administratif dan Lahan Kawasan Hutan di Jakarta, Rabu.

Menurut Prabowo, kondisi tersebut tidak adil karena kelompok masyarakat kecil justru harus membayar bunga paling mahal untuk akses pembiayaan usaha.

“Padahal pengusaha-pengusaha besar kalau ke bank mungkin dapat 10 persen, 9 persen,” kata dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, DENPASAR – Penggunaan kendaraan listrik di Provinsi Bali terus meningkat seiring dengan masuknya berbagai brand kendaraan baru.

Menurut data Pemerintah Provinsi Bali, Hingga 31 Maret 2026, jumlah kendaraan listrik di Bali tercatat mencapai 14.318 unit, terdiri atas 9.893 sepeda motor listrik dan 4.425 mobil listrik, dengan sebaran terbesar berada di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.

Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan masifnya pertumbuhan kendaraan listrik di Bali tidak lepas dari Pergub Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai yang mendorong penggunaan energi bersih di Bali.

Kebijakan tersebut sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dalam menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali.

"Yang perlu saya tekankan, lingkungan yang bersih dan udara yang bersih adalah kebutuhan kita. Karena itu penggunaan kendaraan listrik harus terus didorong sebagai bagian dari menjaga alam Bali," kata Koster dikutip Jumat (15/5/2026).

Koster menegaskan bahwa sektor transportasi memiliki peran penting dalam menjaga Bali sebagai destinasi pariwisata dunia. Karena itu, sistem transportasi di Bali harus dikelola dengan baik, tertib, modern, serta ramah lingkungan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali I Kadek Mudarta memaparkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali terus mendorong kebijakan transportasi rendah emisi melalui integrasi kendaraan listrik dalam sistem transportasi Bali.

"Bali menjadi satu-satunya provinsi yang telah merespons percepatan kendaraan listrik melalui Pergub Nomor 48 Tahun 2019 serta Rencana Aksi Daerah Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) 2022–2026," kata Mudarta.

Pemprov Bali juga telah menerbitkan berbagai kebijakan pendukung, termasuk penggunaan kendaraan listrik untuk kendaraan dinas dan angkutan taksi.

Mudarta menambahkan, keberhasilan program elektrifikasi transportasi memerlukan dukungan lintas sektor, mulai dari pembiayaan kendaraan listrik, penyediaan SPKLU, peningkatan kompetensi SDM teknisi kendaraan listrik, hingga penguatan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dan pelaku transportasi di Bali.