JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah bank menilai langkah Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen sebagai kebijakan pre-emptive untuk menjaga stabilitas rupiah dan sistem keuangan di tengah ketidakpastian global.

Corporate Secretary PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN Ramon Armando mengatakan, industri perbankan pada dasarnya telah siap menghadapi berbagai skenario kebijakan moneter, termasuk potensi kenaikan suku bunga acuan.

Pasalnya, masing-masing bank telah memiliki manajemen risiko yang memadai dan rutin melakukan stress test terhadap dampak kenaikan BI Rate, terutama terhadap peningkatan biaya dana (cost of fund).

"BTN juga terus menjaga struktur pendanaan agar tetap efisien melalui penguatan dana murah (CASA) sebagai fokus utama strategi funding perseroan," ujar Ramon dalam keterangannya kepada media, Rabu (20/5/2026).

Senada, Corporate Secretary PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI Dhanny menyebut kenaikan BI Rate merupakan langkah forward looking dari bank sentral untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta ketahanan ekonomi nasional.

BRI memandang fundamental ekonomi domestik masih cukup resilien, ditopang pertumbuhan ekonomi, inflasi yang terkendali, dan konsumsi masyarakat yang tetap positif.

"BRI menyambut baik langkah BI dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan nasional melalui penyesuaian suku bunga acuan BI Rate naik sebesar 50 basis poin," ujarnya kepada Kompas.com, Rabu.

Di sisi lain, BRI akan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis, kualitas aset, likuiditas, dan profitabilitas secara berkelanjutan untuk merespons kenaikan BI Rate tersebut.

Perseroan juga memperkuat struktur pendanaan melalui peningkatan dana murah (CASA) dan penguatan ekosistem transaction banking untuk menjaga efisiensi biaya dana.

"BRI memastikan fungsi intermediasi berjalan dengan selective growth serta tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, khususnya dalam penyaluran kredit kepada segmen UMKM dan sektor produktif," kata Dhanny.

Sementara itu, Corporate Secretary PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk atau BSI Wisnu Sunandar mengatakan, kenaikan BI Rate diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dalam jangka menengah dan panjang.

"Kami memandang keputusan Bank Indonesia menaikkan BI-Rate sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk menjaga stabilitas makroekonomi," kata Wisnu kepada Kompas.com, Rabu.

Dia mengungkapkan, saat ini dari sisi fundamental likuiditas perbankan syariah masih terjaga dengan baik, didukung pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK), likuiditas memadai, serta pengelolaan asset liability management (ALM) yang prudent.

Per Maret 2026, DPK BSI tercatat mencapai Rp 376,80 triliun atau tumbuh 18 persen secara tahunan, dengan dana murah (CASA) sebesar Rp 236,2 triliun.

Di sisi pembiayaan, BSI mencatat penyaluran pembiayaan mencapai Rp329 triliun atau naik 14,39 persen secara tahunan dengan rasio pembiayaan bermasalah (non-performing financing/NPF) gross membaik menjadi 1,8 persen.

"Kami melihat permintaan pembiayaan dari sektor-sektor produktif dan konsumsi domestik masih cukup baik, sehingga pertumbuhan ekonomi nasional tetap memiliki fondasi yang kuat," ungkapnya.

Wisnu menjelaskan, selanjutnya perseroan akan mengevaluasi secara bertahap dampak dari kenaikan BI Rate ini terhadap biaya dana dan pembiayaan.

Tentunya evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pasar, profil risiko, serta daya tahan sektor usaha dan nasabah.

"Fokus kami saat ini adalah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis, layanan nasabah, kualitas pembiayaan, dan stabilitas likuiditas," ucap Wisnu.

Executive Vice President Corporate Communication and Social Responsibility PT Bank Central Asia Tbk atau BCA, Hera F. Haryn mengatakan, pihaknya melihat keputusan bank sentral menaikkan BI Rate sebagai langkah strategis untuk merespons dinamika ekonomi global dan pergerakan nilai tukar rupiah.

Menurut Hera, BCA akan terus mencermati perkembangan suku bunga acuan, kondisi likuiditas perbankan, serta keseimbangan antara kecukupan likuiditas dan ekspansi kredit yang sehat.

"Kami melihat keputusan ini merupakan langkah strategis BI dalam merespons dinamika ekonomi global serta pergerakan nilai tukar rupiah," kata Hera kepada Kompas.com, Rabu.

Dia melanjutkan, terkait transmisi kenaikan BI Rate ke bunga simpanan dan kredit BCA, Hera menyebut pihaknya masih akan mencermati perkembangan ke depan.

Termasuk yang dicermati berupa perkembangan suku bunga acuan, parameter makroekonomi, potensi risiko, hingga kondisi likuiditas sektor perbankan dan pasar.

Kendati demikian, pihaknya berkomitmen mengkaji secara berkala dan memperhatikan tingkat suku bunga kredit pada level yang dapat diterima pasar dan memperhatikan daya beli masyarakat.

"Seiring dengan itu, BCA senantiasa mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam menjaga keseimbangan antara kecukupan likuiditas dan ekspansi kredit yang sehat," kata Hera.

Hingga saat ini, tren pertumbuhan kredit BCA masih terjaga dengan baik.

Per April 2026, kredit BCA tumbuh sehat dan mencapai Rp 965 triliun.

Kami optimistis mencapai target pertumbuhan kredit sepanjang tahun 2026.

"Ke depan, kami akan terus mendorong penyaluran kredit yang berkualitas dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko yang disiplin," tuturnya.

Konglomerat Tanah Air, Prajogo Pangestu, kini tak lagi bertengger menjadi orang terkaya nomor I RI versi Forbes. Berdasarkan data Forbes Real Time Billionaires per Kamis (21/5) harta kekayaan Prajogo anjlok hingga 16,97%.

Masih merujuk data Forbes, kekayaan Prajogo menguap sekitar US$ 2,8 miliar atau sekitar Rp 49,6 triliun dengan asumsi kurs: Rp 17.719 per dolar AS. Alhasil hartanya kini sisa US$ 13,7 miliar atau sekitar Rp 242,75 triliun.

Bila dilihat dari global, Prajogo masih menempati posisi ke-219 orang terkaya dunia versi Forbes secara real time. Namun posisinya kini turun menjadi orang terkaya nomor tiga di Indonesia.

Saat ini posisi orang terkaya nomor I ditempati oleh konglomerat Grup Djarum R Budi Hartono dengan kekayaaran US$ 15.58 miliar atau setara Rp 276 triliun diikuti konglomerat batu bara Low Tuck Kwong dengan kekayaan US$ 15,2 miliar atau setara Rp 269 triliun.

Turunnya harta kekayaan pendiri Grup Barito itu karena sahamnya ambruk pada perdagangan saham hari ini, Kamis (21/5). PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) anjlok 14,66% menjadi Rp 2.270 per saham.

Lalu PT Chandra Daya Investasi Tbk (CDIA) turun 7,59% menjadi Rp 730 dan PT Petrosea Tbk (PTRO) merosot 11,50% menjadi Rp 3.540 per saham. Kemudian saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) meroost 9,32% menjadi Rp 535 dan PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) anjlok 10,75% menjadi Rp 2.490 per saham.

Adapun Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG babak belur 2,76% ke level 6.144 pada sesi pertama hari ini. Volume yang diperdagangkan 19,91 miliar, dengan nilai transaksi Rp 9,78 triliun, dan kapitalisasi pasarnya menjadi Rp 10.642 triliun.

BRI Danareksa Sekuritas mengatakan anjloknya IHSG karena dihantam oleh tekanan dari faktor domestik dan global. Dari dalam negeri, kenaikan BI Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25% menimbulkan kekhawatiran pasar karena ketatnya likuiditas dan meningkatnya biaya pendanaan (cost of capital) bagi emiten.

Tekanan juga datang dari pergerakan saham-saham grup Prajogo Pangestu seperti BREN, TPIA, dan BRPT yang menjadi pemberat utama indeks akibat aksi jual investor.

Sementara itu, dari eksternal, risalah FOMC menunjukkan sikap The Fed yang masih hawkish di tengah risiko inflasi yang dipicu oleh ketegangan konflik Iran, sehingga memperkuat sentimen negatif di pasar global dan turut menekan IHSG.

“Rupiah yang masih berada di kisaran Rp17.600 per dolar AS turut meningkatkan kekhawatiran capital outflow,” demikian tertulis BRI Danareksa, Kamis (21/5).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mempercepat pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) di Bandung Raya dan Mebidang (Medan, Binjai, Deli Serdang) untuk mengurangi kemacetan sekaligus mengarahkan masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik yang lebih efisien dan terintegrasi.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama World Bank tengah mengembangkan proyek BRT Bandung Basin Metropolitan Area di wilayah Cekungan Bandung serta BRT Mebidang yang mencakup Medan, Binjai, dan Deli Serdang.

Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Muiz Thohir mengatakan, proyek tersebut menjadi bagian dari penguatan sistem transportasi publik nasional yang mendukung konektivitas harian masyarakat.

“Kami terus berupaya mengembangkan sistem dan layanan transportasi publik melalui pengembangan angkutan massal perkotaan, sistem BRT, serta integrasi antarmoda,” kata Muiz dalam Busworld Southeast Asia Conference 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Menurut dia, pemerintah saat ini fokus membangun infrastruktur utama seperti jalur khusus, halte, hingga Intelligent Transport System (ITS) guna mendukung operasional BRT yang lebih efisien.

“Saat ini kami bekerja sama dengan World Bank untuk mengembangkan pilot project BRT Sumatera Utara dan BRT di Bandung dengan dedicated lane, halte, termasuk pengembangan ITS untuk mensupport operasional,” ujar Muiz.

Ia menjelaskan, keberhasilan transformasi transportasi perkotaan di kawasan ASEAN sangat ditentukan oleh tersedianya layanan bus yang andal, efisien, terjangkau, dan inklusif.

Karena itu, pemerintah memperluas kolaborasi dengan pemerintah daerah, operator transportasi, pelaku industri, dan mitra pembangunan agar transportasi publik semakin terintegrasi dan menjadi pilihan utama masyarakat.

“Jadi konsep yang kita kembangkan di BRT Bandung maupun Medan adalah kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” jelas Muiz.

Menurut dia, pemerintah pusat akan membangun infrastruktur BRT, sementara penyediaan armada termasuk bus listrik menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

BRT Bandung Raya Ditargetkan Beroperasi 2027

Salah satu proyek yang dipercepat ialah BRT Bandung Raya yang akan menghubungkan Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang.

Proyek tersebut disiapkan untuk mendukung integrasi mobilitas kawasan metropolitan Bandung sekaligus mengurai kepadatan lalu lintas harian.

Sistem BRT Bandung Raya direncanakan memiliki 18 rute layanan dengan dukungan 256 titik halte serta depo di Leuwipanjang dan Cicaheum.

Pemerintah menargetkan operasional penuh layanan tersebut dimulai pada pertengahan 2027.

Saat ini pembangunan halte dan depo terus berjalan di sejumlah titik. Penataan kawasan penunjang transportasi juga dilakukan, termasuk penertiban bangunan semi permanen di kawasan Jalan Ahmad Yani atau Cicadas.

BRT Mebidang Siapkan Jalur Khusus 21 Kilometer

Selain Bandung Raya, pemerintah juga mempercepat pembangunan BRT Mebidang yang menghubungkan Kota Medan, Binjai, dan Deli Serdang.

Proyek ini diproyeksikan menjadi model pengembangan transportasi massal perkotaan di luar Pulau Jawa.

BRT Mebidang dibangun dengan konsep transportasi modern agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi menuju angkutan umum.

Infrastruktur yang disiapkan mencakup 32 halte utama, 696 halte tambahan, serta jalur khusus sepanjang 21 kilometer.

Pembangunan halte saat ini berlangsung di sejumlah titik strategis di Kota Medan, seperti Jalan Gatot Subroto dan Jalan Sisingamangaraja.

Selama proses konstruksi, sejumlah ruas jalan mengalami peningkatan kepadatan kendaraan sehingga dilakukan rekayasa lalu lintas.

Muiz menegaskan, transformasi mobilitas yang lebih bersih, cerdas, terhubung, dan inklusif hanya dapat terwujud melalui kolaborasi berbagai pihak.

“Apabila kita ingin kota yang lebih bersih, maka perlu sistem transportasi lebih ramah lingkungan, jika ingin mobilitas yang lebih efisien, diperlukan sistem transportasi yang lebih cerdas,” kata dia.

Menurut Muiz, konektivitas antarmoda dan antarwilayah juga menjadi kunci agar perjalanan masyarakat semakin seamless dan efisien.

Melalui pengembangan BRT di berbagai wilayah, pemerintah berharap sistem transportasi publik Indonesia menjadi lebih modern, terintegrasi, dan berkelanjutan sekaligus mampu menekan kemacetan di kawasan perkotaan.

Bisnis.com, BATAM — Pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan rumah tangga di Kota Batam, Kepulauan Riau, terus menunjukkan tren positif seiring percepatan pembangunan jaringan gas (jargas) oleh PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk atau PGN.

Hingga pertengahan 2026, ribuan rumah di sejumlah kawasan permukiman Batam mulai menikmati layanan gas bumi melalui jaringan pipa yang dinilai lebih hemat, praktis, dan ramah lingkungan dibanding energi konvensional.

Sales Area Head PGN Batam Wendi Purnomo mengatakan saat ini sebanyak 8.844 sambungan jaringan gas rumah tangga telah dipastikan. Sementara jumlah calon pelanggan telah mendekati 9.000 rumah tangga.

PGN menargetkan jumlah sambungan terus bertambah hingga menembus 10.000 rumah tangga pada akhir 2026.

“Program jargas ini menjadi bagian penting dalam mendukung transisi energi sekaligus membantu masyarakat mendapatkan energi yang lebih aman dan ekonomis,” kata Wendi di Batam.

Menurut dia, PGN juga telah melakukan proses gas in atau penyaluran gas perdana di dua kawasan perumahan yakni Batu Aji Residence dan Rexvin Residence. Tahap tersebut menandai jaringan pipa gas telah aktif dan mulai digunakan langsung oleh masyarakat.

Seiring meningkatnya kebutuhan energi rumah tangga, PGN terus memperluas pembangunan jaringan gas ke berbagai kawasan permukiman di Batam, terutama di wilayah Batu Aji, Sagulung, Tiban hingga Muka Kuning.

Beberapa kawasan yang masuk dalam pengembangan jaringan gas antara lain Cendana, Alam Raya, Maitri Garden, Oriza Garden, Modena Regency, Hawai Garden hingga sejumlah kawasan di Aviari dan Sagulung.

Selain untuk memperluas akses energi bersih, pengembangan jaringan gas dinilai menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi perkotaan di tengah pertumbuhan penduduk dan kawasan hunian yang pesat di Batam.

Penggunaan gas bumi melalui jaringan pipa juga dinilai lebih efisien karena pasokan tersedia selama 24 jam tanpa perlu mengganti tabung LPG. Selain itu, gas bumi menghasilkan emisi lebih rendah sehingga mendukung target transisi energi nasional.

PGN menilai antusiasme masyarakat terhadap layanan jaringan gas terus meningkat. Sejumlah kawasan perumahan bahkan mulai mengajukan pemasangan jargas secara mandiri.

Dengan perkembangan tersebut, Batam diproyeksikan menjadi salah satu kota dengan penetrasi jaringan gas rumah tangga terbesar di wilayah Sumatera.

“Ke depan, kami optimistis pemanfaatan gas bumi rumah tangga akan semakin luas dan menjadi standar baru energi rumah tangga di Batam,” ujar Wendi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tekanan jual masih membayangi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga penutupan sesi satu perdagangan Kamis (21/5/2026). Setelah sempat dibuka menguat, indeks akhirnya tergelincir ke level 6.144 atau melemah 2,76 persen.

Pelemahan IHSG masih dipicu tekanan besar pada saham-saham konglomerasi. Saham PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) tercatat menjadi salah satu pemberat utama setelah anjlok 14,7 persen.

Selain itu, saham PT Barito Pacific Tbk (BRPT) turun 12,5 persen dan saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) melemah 11,3 persen.

Tidak hanya saham konglomerasi, tekanan juga menjalar ke saham-saham berkapitalisasi besar atau blue chip. Saham PT Astra International Tbk (ASII), misalnya, ikut melemah 3,4 persen dan turut menekan pergerakan indeks.

Pelemahan terjadi merata di seluruh indeks sektoral. Hingga siang ini, seluruh sektor berada di zona merah dengan kontraksi terdalam dialami sektor bahan baku atau IDX Basic serta sektor energi atau IDX Energy.

Pergerakan IHSG tersebut berbanding terbalik dengan mayoritas bursa saham utama di Asia yang justru bergerak menguat pada perdagangan hari ini. Hanya bursa Hong Kong yang tercatat mengalami koreksi tipis.

Pada awal perdagangan, IHSG sempat dibuka menguat di 6.366,485 dan bergerak naik hingga menyentuh posisi tertinggi 6.378,811. Namun, tekanan jual yang masif membuat indeks berbalik arah dan melorot hingga menyentuh angka terendah 6.134,992.

Pelemahan IHSG terjadi di tengah dominasi saham-saham yang terkoreksi. Sebanyak 601 saham tercatat melemah, hanya 118 saham menguat dan 94 saham bergerak stagnan.

Aktivitas perdagangan pada sesi satu tercatat cukup tinggi dengan volume transaksi mencapai 19,916 miliar saham. Adapun nilai transaksi pasar menyentuh Rp 9,784 triliun dengan frekuensi perdagangan sebanyak 1.285.918 kali transaksi.

Kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia (BEI) turut menyusut menjadi sekitar Rp 10.642,231 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penguatan elektrifikasi perkeretaapian dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga operasional KRL tetap andal di tengah lonjakan mobilitas masyarakat urban yang terus meningkat dalam satu dekade terakhir.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) menilai penggunaan teknologi berbasis listrik mampu meningkatkan kapasitas angkut, mempercepat waktu tempuh, sekaligus menekan emisi karbon di kawasan perkotaan dengan tingkat mobilitas yang semakin padat.

“Pertumbuhan mobilitas masyarakat urban dalam satu dekade terakhir meningkatkan kebutuhan penguatan elektrifikasi perkeretaapian di kawasan metropolitan,” kata Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba dalam keterangan resmi, Kamis (21/5/2026).

Anne menjelaskan, peningkatan jumlah perjalanan KRL, berkembangnya kawasan permukiman penyangga kota, hingga bertambahnya pusat aktivitas ekonomi membuat kebutuhan pasokan daya listrik terus meningkat untuk menjaga kelancaran operasional perjalanan kereta.

Menurut dia, elektrifikasi memegang peranan penting dalam sistem transportasi urban modern karena berkaitan langsung dengan kapasitas perjalanan, kestabilan operasional, hingga keandalan sistem persinyalan yang dikelola bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

“Ketika jumlah perjalanan KRL terus meningkat, kebutuhan daya listrik juga ikut bertambah. Penguatan elektrifikasi menjadi penting untuk menjaga kestabilan operasional perjalanan, mendukung sistem persinyalan, serta memastikan perjalanan KRL tetap berjalan aman dan andal di lintas dengan trafik yang semakin padat,” ujar Anne.

Berdasarkan riset perjalanan urban dan elektrifikasi perkeretaapian, jumlah pengguna KRL meningkat signifikan dalam 10 tahun terakhir, dari 257 juta perjalanan pada 2015 menjadi 401 juta perjalanan pada 2025.

Dalam periode tersebut terjadi penambahan lebih dari 140 juta perjalanan masyarakat urban. Pemulihan mobilitas juga berlangsung cepat setelah pandemi, dengan pertumbuhan pengguna mencapai 50 persen pada 2022 dan kembali meningkat 31 persen pada 2023.

Lonjakan mobilitas itu turut tercermin dari meningkatnya total perjalanan KRL harian. Pada 2015, jumlah perjalanan KRL tercatat sebanyak 881 perjalanan per hari dan meningkat menjadi 1.063 perjalanan per hari pada 2025.

Bogor Line menjadi lintas dengan frekuensi perjalanan tertinggi mencapai 299 perjalanan per hari, disusul Bekasi Line sebanyak 232 perjalanan dan Serpong Line sebanyak 204 perjalanan.

“Kondisi tersebut menunjukkan kebutuhan kapasitas dan stabilitas sistem operasi yang semakin besar pada lintas-lintas perkotaan dengan trafik padat,” jelas Anne.

Pasokan Listrik Jadi Penopang Operasional KRL

Anne mengatakan, semakin rapat headway perjalanan maka sistem operasi membutuhkan dukungan elektrifikasi yang semakin kuat dan stabil.

Pasokan daya yang memadai menjadi faktor penting untuk menjaga kinerja perjalanan KRL, termasuk mendukung perangkat persinyalan, gardu listrik, dan pengaturan operasional di lintas padat yang dikoordinasikan bersama DJKA Kementerian Perhubungan.

“Elektrifikasi berkaitan erat dengan kemampuan sistem menghadapi pertumbuhan perjalanan. Ketika mobilitas urban meningkat sangat cepat, infrastruktur daya perlu diperkuat agar operasional tetap stabil dan risiko gangguan perjalanan dapat ditekan,” ujar Anne.

Riset tersebut juga menunjukkan mobilitas urban Jabodetabek telah berkembang menjadi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara dengan total pengguna mencapai 349,3 juta perjalanan pada 2025.

Jumlah itu jauh lebih tinggi dibanding wilayah urban lainnya seperti Bandung sebesar 18,7 juta perjalanan, Surabaya 16 juta perjalanan, dan Yogyakarta 10,1 juta perjalanan.

Stasiun Jatake Disiapkan Perkuat Suplai Daya

Perkembangan mobilitas urban berjalan beriringan dengan transformasi layanan perkeretaapian yang dilakukan DJKA Kementerian Perhubungan bersama operator perkeretaapian.

Transformasi tersebut meliputi revitalisasi stasiun, integrasi antarmoda, digitalisasi layanan, penguatan konektivitas kawasan strategis, hingga pengembangan pusat mobilitas baru di kawasan metropolitan.

“Elektrifikasi menjadi bagian penting dalam mendukung seluruh sistem tersebut agar mampu berjalan secara terintegrasi dan berkelanjutan,” jelas Anne.

Sebagai bagian dari penguatan sistem kelistrikan perkeretaapian urban, KAI juga mendukung rencana pengembangan infrastruktur elektrifikasi di kawasan Stasiun Jatake yang diproyeksikan menjadi salah satu titik strategis penguatan suplai daya perjalanan KRL di masa mendatang.

Pengembangan tersebut diharapkan membantu menjaga stabilitas operasional perjalanan kereta, meningkatkan keandalan sistem persinyalan, serta mengantisipasi pertumbuhan frekuensi perjalanan pada lintas perkotaan yang terus meningkat.

Ke depan, kebutuhan penguatan elektrifikasi diproyeksikan semakin penting seiring pengembangan kawasan urban baru, peningkatan frekuensi perjalanan, optimalisasi headway, hingga integrasi transportasi menuju kawasan strategis dan pusat aktivitas baru seperti kawasan bisnis, hunian terpadu, serta pusat kegiatan internasional.

“Transportasi berbasis rel saat ini berkembang menjadi tulang punggung mobilitas perkotaan. Karena itu, pembangunan elektrifikasi perlu dipandang sebagai penguatan sistem transportasi jangka panjang untuk menjaga kapasitas layanan, mendukung efisiensi perjalanan masyarakat, serta meningkatkan kualitas konektivitas kawasan urban,” tegas Anne.

Bisnis.com, JAKARTA - Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp600.000 kembali menjadi perhatian masyarakat. Meski pemerintah telah menyalurkan bantuan kepada jutaan pekerja sejak pertengahan 2025, masih banyak penerima yang mengeluhkan dana belum masuk ke rekening mereka. Di sisi lain, muncul pula pertanyaan soal kemungkinan BSU kembali cair pada 2026.

Pemerintah sebelumnya menyalurkan BSU kepada pekerja bergaji maksimal Rp3,5 juta yang terdaftar aktif di BPJS Ketenagakerjaan. Penyaluran dilakukan secara bertahap sehingga waktu penerimaan setiap pekerja berbeda-beda.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, menyebut hingga pertengahan Juli 2025 sebanyak 13,8 juta pekerja dari total target 15,9 juta penerima telah menerima bantuan tersebut.

“Pemerintah terus mengawal pelaksanaan program ini secara ketat agar berjalan tepat waktu dan tepat sasaran,” katanya di sela kunjungan ke Jawa Tengah bersama Wapres Gibran saat meninjau penyaluran BSU di Kantor Pos Boyolali, Jumat (18/7/2025).

Meski demikian, proses pencairan yang bertahap membuat sebagian pekerja harus menunggu lebih lama. Pemerintah meminta masyarakat yang memenuhi syarat untuk tetap tenang dan rutin memeriksa status penerimaan melalui kanal resmi.

Cara Memastikan BSU Rp600.000 Segera Cair

Bagi pekerja yang hingga kini belum menerima BSU Rp600.000, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan agar proses pencairan berjalan lebih cepat.

1. Cek Status Penerima di Situs Resmi

Langkah pertama adalah memastikan status penerima melalui situs resmi BSU Kemnaker. Jika status sudah terdaftar sebagai penerima namun dana belum masuk, pekerja dapat mengecek aplikasi Pospay untuk melihat apakah pencairan dilakukan melalui PT Pos Indonesia.

Apabila pencairan dilakukan lewat Kantor Pos, penerima biasanya akan mendapatkan QR Code yang nantinya ditunjukkan saat pengambilan bantuan.

2. Pastikan Rekening Masih Aktif

Pemerintah mengimbau penerima menggunakan rekening bank Himbara seperti BRI, BNI, Mandiri, BTN, atau BSI. Nama pemilik rekening juga harus sama persis dengan data KTP dan rekening wajib aktif.

Jika rekening bermasalah, pekerja dapat melakukan pembaruan data secara online melalui situs resmi BPJS Ketenagakerjaan.

3. Hubungi HRD Perusahaan

Khusus untuk pekerja, disarankan menghubungi HRD perusahaan untuk memastikan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan telah sesuai dan aktif. Dalam banyak kasus, keterlambatan pencairan terjadi karena data perusahaan belum sinkron dengan sistem BPJS atau Kemnaker.

Penyebab BSU Rp600.000 Belum Cair

Selain proses penyaluran bertahap, ada sejumlah faktor yang membuat BSU belum diterima pekerja.

Beberapa penyebab BSU belum cair antara lain:

1. Masih proses verifikasi dan validasi data
2. Menunggu antrean penyaluran melalui PT Pos Indonesia
3. Rekening bank bermasalah atau tidak aktif
4. Kendala sinkronisasi data BPJS Ketenagakerjaan
5. Gangguan teknis pada situs Kemnaker
6. Perusahaan belum menginput data karyawan ke SIPP
7. Karyawan outsourcing belum didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan
8. Penerima sudah mendapatkan bansos lain seperti PKH atau BPNT pada periode yang sama

Kemnaker juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap tautan palsu dan informasi menyesatkan terkait BSU.

Cara Mengganti Rekening BSU Secara Online

Jika rekening yang digunakan tidak aktif atau bermasalah, pekerja dapat mengganti nomor rekening secara online melalui laman resmi BPJS Ketenagakerjaan.

Berikut langkah-langkahnya:

1. Akses situs resmi BSU BPJS Ketenagakerjaan
2. Masukkan informasi pribadi
3. Klik menu “Update Rekening”
4. Masukkan rekening baru dari bank Himbara
5. Simpan dan kirim data

Selain melakukan pembaruan sendiri, pekerja juga dapat meminta HRD perusahaan membantu memperbarui data melalui sistem SIPP BPJS Ketenagakerjaan.

Dokumen Pencairan BSU di Kantor Pos

Bagi penerima BSU nonrekening yang mencairkan bantuan melalui Kantor Pos, siapkan beberapa dokumen berikut:

1. KTP asli dan fotokopi
2. Pastikan data di KTP sesuai dengan data di sistem POS
3. Ikuti jadwal pencairan yang diumumkan
4. Kontak Resmi Pengaduan BSU

Jika pekerja merasa telah memenuhi syarat namun bantuan belum diterima, pemerintah menyediakan sejumlah kanal pengaduan resmi.

Berikut kontak yang dapat dihubungi:

1. Call Center Kemnaker: 1500-630
2. BPJS Ketenagakerjaan: 165
3. Email: bsu@kemnaker.go.id
4. Instagram resmi: @kemnaker

Apakah BSU Rp600.000 Cair Lagi pada 2026?

Kabar mengenai BSU tahap kedua pada Januari 2026 dipastikan belum ada. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah tidak memiliki rencana penyaluran lanjutan BSU hingga saat ini.

“Saya tegaskan kembali, tidak ada sampai sekarang BSU tahap kedua,” kata Yassierli dalam temu media di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).

Menurut dia, pemerintah telah menyalurkan BSU kepada sekitar 15,25 juta pekerja sepanjang Juni hingga Juli 2025. Meski begitu, masyarakat tetap diminta memantau informasi resmi dari Kemnaker maupun BPJS Ketenagakerjaan apabila ada kebijakan baru terkait bantuan subsidi upah.

Pendaftaran dilakukan oleh pemberi kerja dengan menyerahkan data pekerja dan besaran upah ke sistem BPJS Ketenagakerjaan. Setelah perusahaan terdaftar sebagai peserta, data seluruh pekerja akan dimasukkan ke sistem BPJS sebagai dasar penyaluran bantuan jika pemerintah kembali menjalankan program BSU.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah tidak akan memangkas kuota ekspor gas pada 2026. Kepastian itu diberikan untuk menjaga iklim investasi dan memberi keyakinan kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di tengah ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi global.

Bahlil mengatakan, seluruh usulan ekspor gas yang telah dikontrakkan ke pasar luar negeri sudah disetujui pemerintah. Ia menilai kepastian kebijakan diperlukan agar proyek-proyek hulu migas dapat berjalan lebih cepat dan tetap menarik bagi investor.

“2026 tidak akan ada lagi pemotongan kuota ekspor untuk market ataupun yang sudah dikontrakkan ke luar negeri. Jadi enggak perlu ada kekhawatiran lagi,” ujar Menteri ESDM dalam sambutannya pada Indonesia Petroleum Association Convention and Exhibition 2026 di Tangerang, Banten, dikutip Kamis (21/5/2026).

Bahlil menjelaskan, seluruh persetujuan ekspor telah ditandatangani pemerintah. Menurut dia, kebutuhan energi domestik tetap akan dipenuhi tanpa mengganggu kontrak ekspor yang sudah berjalan.

Pemerintah juga meminta PT PLN (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk menyerap gas dari proyek-proyek baru yang belum memiliki kepastian pasar domestik. Langkah tersebut ditempuh agar proyek hulu migas tetap berjalan dan memiliki jaminan offtaker.

“Kalau sudah dipasarkan di luar negeri dan kemudian mereka masih lambat, saya sudah minta untuk Danantara dalam hal ini PLN, PGN maupun beberapa perusahaan lain untuk off-take dalam negeri kita beli supaya bisa ada kepastian offtaker,” kata Bahlil.

Ia menilai kepastian pasar menjadi faktor penting untuk mempercepat pengembangan proyek migas baru. Pemerintah, kata dia, tidak ingin ketidakjelasan penyerapan gas menghambat investasi maupun produksi migas nasional.

Pemerintah mendorong SKK Migas mempercepat proses perizinan proyek-proyek hulu migas. Bahlil membuka ruang bagi pelaku usaha untuk melaporkan hambatan birokrasi yang masih menghambat investasi dan produksi. “Saya minta kepada teman-teman SKK Migas, sudah berbagai upaya yang kami lakukan untuk reformasi regulasi dan percepatan. Tapi kalau masih ada yang lambat-lambat tolong disampaikan,” tegasnya.

Bahlil menegaskan, pemerintah akan menerapkan equal treatment kepada seluruh pelaku usaha hulu migas, mulai dari BUMN, KKKS, pemerintah daerah, hingga pengusaha lokal. Ia meminta kontraktor migas memberi ruang lebih besar kepada pengusaha daerah selama memiliki kemampuan dan standar profesional yang memadai.

Pada kesempatan itu, Menteri ESDM turut menyaksikan penandatanganan delapan Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Migas hasil lelang 2025, yakni WK Gagah, Bintuni, Karunia, Drawa, Jalu, Southwest Andaman, Barong, dan Nawasena. Pemerintah mengumumkan 118 area potensial blok migas baru untuk mendukung eksplorasi dan peningkatan cadangan energi nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali dibuka melemah pada perdagangan Kamis (21/5/2026). Hingga pukul 09.09 WIB, IHSG turun 19,52 poin atau 0,31 persen ke level 6.298,98 di tengah tekanan jual yang masih membayangi pasar saham domestik.

Volatilitas pasar yang tinggi membuat perusahaan sekuritas mulai mengubah cara investor bertransaksi. Sistem trading konvensional dengan tampilan statis dinilai tidak lagi cukup responsif menghadapi pergerakan pasar yang berubah cepat dalam hitungan detik.

PT Indo Premier Sekuritas (IPOT), misalnya, meluncurkan pembaruan aplikasi trading berbasis AI real time dengan tampilan dinamis yang menyasar investor muda. Perusahaan menilai sistem trading konvensional dengan tampilan statis mulai sulit mengikuti perubahan pasar yang bergerak dalam hitungan detik.

“Ketika market berubah dalam hitungan detik, UI statis dan indikator terlambat hanya menghasilkan satu hal: keputusan yang lambat, reaksi yang tertinggal, dan proteksi trading yang lemah,” kata President Director & CEO PT Indo Premier Sekuritas Moleonoto The dalam keterangan, Kamis (21/5/2026).

Menurut dia, investor muda saat ini lebih menyukai aplikasi yang personal, responsif, dan tidak rumit. Karena itu, IPOT menghadirkan fitur pengaturan tampilan sesuai kebutuhan pengguna, mulai dari investor pemula hingga trader aktif.

Persaingan aplikasi investasi juga semakin ketat seiring tingginya aktivitas investor ritel di tengah pasar yang volatil. Sejumlah sekuritas mulai mengandalkan teknologi artificial intelligence (AI) untuk membantu investor membaca arah pasar, memantau pergerakan saham, hingga mengatur strategi transaksi secara lebih cepat.

IPOT juga menambahkan fitur proteksi otomatis melalui sistem ROBO yang memungkinkan investor memasang strategi seperti stop loss, trailing stop, hingga take profit secara otomatis. Fitur tersebut dirancang untuk menekan keputusan emosional saat pasar bergerak liar.

Selain itu, data fundamental emiten kini dikemas dalam bentuk visual dan grafik agar lebih mudah dipahami investor muda yang terbiasa dengan tampilan digital interaktif.

“IPOT menyadari bahwa generasi muda jauh lebih cepat menangkap pola tren melalui pendekatan grafis dibandingkan tabel angka yang membosankan,” ujar Moleonoto.

Bisnis.com, JAKARTA — Berawal dari perusahaan kontraktor pengeboran pertama di Indonesia, PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) kini telah bertransformasi menjadi salah satu pemain utama di sektor energi nasional.

Dengan portofolio bisnis utama yang beragam, mulai dari minyak dan gas bumi (migas), kelistrikan, hingga pertambangan tembaga dan emas, emiten energi afiliasi Keluarga Panigoro itu turut andil dalam memperkuat ketahanan energi nasional.

Selama hampir 5 dekade beroperasi secara komersial di Indonesia atau tepatnya pada 13 Desember 1980, Medco Energi saat ini memasok sekitar 21% kebutuhan migas nasional.

“Minyak dan gas tetap menjadi tulang punggung utama kami, dengan produksi operasional lebih dari 350.000 barel setara minyak per hari,” kata Direktur dan CEO Medco Energi Roberto Lorato dalam Global Executive Talk bertema The End of Easy Energy: The New Reality of Oil and Gas pada 50th IPA Convex 2026, Rabu (20/5/2026).

Di sisi lain, imbuhnya, gas saat ini menyumbang lebih dari 70% portofolio perusahaan, sejalan dengan posisi sumber energi itu yang dinilai mampu menggantikan batu bara sekaligus mendukung kestabilan energi terbarukan.

“Tugas kami sebenarnya tidak berubah, menyediakan energi dan sumber daya alam yang terjangkau, andal, dan semakin berkelanjutan. Yang berubah adalah tingkat kesulitannya. Karena itu, kami harus tetap fokus pada eksekusi yang sempurna melalui penerapan teknologi maju, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan [artificial intelligence/AI] untuk mengoptimalkan operasi,” ujar Roberto.

Terlebih, Medco juga telah berkomitmen memperkuat ketahanan energi nasional dengan meningkatkan produksi migas hingga 18%, pengembangan proyek gas strategis, ekspansi ketenagalistrikan, dan pertumbuhan energi terbarukan.

Komitmen tersebut disampaikan dalam IPA Convex 2026 yang mengusung tema 50 Years of Energy Partnership: Shaping the Next Era for Advancing Growth, yang menekankan pentingnya kemitraan jangka panjang dalam membangun sektor energi Indonesia dan menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Kemudian, dalam sesi diskusi bertema MedcoEnergi Today: Value. Focus. Growth, Senior VP Business Support MedcoEnergi, Iwan Prajogi menegaskan bahwa perseroan berada pada posisi yang kuat untuk terus berkontribusi pada kebutuhan energi Indonesia.

Hal itu setidaknya terlihat dari produksi migas Medco yang pada kuartal I/2026 mencapai sebesar 170.000 barel setara minyak per hari (boepd) atau naik sekitar 18% dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebesar 156.000 boepd.

“Produksi migas pada Kuartal Pertama 2026 meningkat signifikan dibandingkan total produksi 156.000 boepd pada 2025. Semua proyek pengembangan berjalan sesuai jadwal,” kata Iwan.

Kendati demikian, Iwan menegaskan bahwa keberlanjutan pasokan energi membutuhkan eksekusi proyek yang disiplin, portofolio yang seimbang, serta kemitraan yang kuat antara pelaku industri, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Lima dekade kemitraan energi Indonesia menjadi fondasi penting untuk melangkah ke era pertumbuhan berikutnya. Medco Energi berkomitmen untuk terus mengambil peran melalui pengembangan proyek yang terukur, andal, dan mendukung ketahanan energi nasional,” tuturnya.

Sebagai gambaran, Iwan memaparkan, di Sumatra Selatan pengembangan gas terus berlanjut. Corridor PSC berproduksi penuh di bawah kepemilikan 70%, sementara Sakakemang PSC bergerak menuju FID pada kuartal III/2026 dengan produksi perdana ditargetkan pada 2027.

Sementara itu di Sulawesi, Senoro Phase 2A ditargetkan beroperasi penuh pertengahan tahun ini. Di tingkat regional, Bualuang Phase-1 di Thailand dijadwalkan onstream pada kuartal II/2026. Perusahaan juga memperluas peran strategis melalui operatorship Cendramas PSC di Malaysia yang akan efektif pada September 2026.

Di sektor ketenagalistrikan, Ijen Geothermal bersiap memasuki Phase 2 dengan penambahan 35 MW menuju kapasitas 70 MW. Ekspansi Batam IPP berproses menuju 300 MW, dan Sumbawa Solar PV 26 MWp yang saat ini berada dalam tahap pengkajian potensi ekspansi.

Dengan energi terbarukan kini menyumbang 26% dari total kapasitas terpasang, perseroan berada pada jalur menuju target 30% pada 2030.

Medco Energi menargetkan produksi 165.000—170.000 boepd dan penjualan listrik 4.550 GWh pada 2026. “Semua proyek sudah berjalan, dan melalui pendekatan yang disiplin dan terukur, MedcoEnergi berkomitmen untuk terus berkontribusi pada ketahanan energi nasional sekaligus mendukung transisi energi secara berkelanjutan,” kata Iwan.

Dari sisi keberlanjutan ini Medco Energi meraih peringkat MSCI ESG “AAA” yang menempatkan perseroan dalam kelompok 11% perusahaan global di sektor Oil & Gas Exploration & Production yang meraih peringkat tertinggi dari MSCI.

Memastikan Ketersediaan Gas Bumi

Adapun, Medco Energi kembali memperkuat komitmennya dalam mendukung pemenuhan kebutuhan energi domestik melalui penandatanganan sejumlah kesepakatan komersialisasi gas bumi pada ajang IPA Convex ke-50.

Kesepakatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Medco Energi untuk memastikan ketersediaan pasokan gas bumi bagi pemenuhan kebutuhan energi di Indonesia.

Untuk Blok Sakakemang, Medco E&P Sakakemang B.V., mewakili mitra KKKS Wilayah Kerja Sakakemang serta sebagai penjual gas bagian negara, menandatangani kerangka Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Atau PGN dan PT Pertamina Patra Niaga.

Volume penjualan gas mencapai total 159 TBTU untuk periode 2027–2037 dengan estimasi nilai sekitar US$1,296 miliar. Pengembangan Lapangan Sakakemang direncanakan terkoneksi dengan Wilayah Kerja (WK) Corridor yang dioperasikan oleh Medco E&P Grissik Ltd. guna mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur gas domestik yang telah tersedia.

Pada kesempatan yang sama, Medco Energi melalui afiliasinya, Medco E&P Grissik Ltd., mewakili para mitra Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Wilayah Kerja Corridor, juga menandatangani Amandemen Keempat Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan PGN.

Amandemen tersebut mencakup perpanjangan penyaluran gas bumi dari Blok Corridor untuk kebutuhan Bahan Bakar Gas (BBG) di wilayah Sumatra Selatan, Riau, Lampung, Banten, Jakarta, dan Jawa Barat sesuai dengan alokasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebesar 4 BBtud hingga 2030.

“Rangkaian kesepakatan ini mencerminkan komitmen Medco Energi untuk terus mendukung pemanfaatan gas bumi bagi pertumbuhan ekonomi nasional melalui pengembangan lapangan, optimalisasi infrastruktur, dan kerja sama dengan berbagai pihak,” kata Ronald Gunawan, Direktur & Chief Operating Officer Medco Energi.

Di tengah kondisi geopolitik dan geoekonomi saat ini, Pemerintah Indonesia dan Pertamina memperkuat komitmen untuk kolaborasi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional.

Hal itu ditegaskan dalam sesi Global Executive Talk bertema "The End of Easy Energy: The New Reality of Oil and Gas" pada ajang 50th IPA Convex di ICE BSD, Tangerang, Banten pada Rabu (20/5).

"Pada dasarnya, memang era easy energy sudah berlalu. Namun jika kita melihat lebih jauh, khususnya di Indonesia, kita masih memiliki peluang yang sangat besar. Jadi, bagi para investor, praktisi industri energi, maupun regulator, Indonesia menawarkan begitu banyak peluang yang dapat dikembangkan," ujar Wakil Direktur Utama Pertamina, Oki Muraza.

Dalam paparannya, Oki juga menyoroti meningkatnya risiko gangguan pasokan energi global, khususnya akibat ketegangan geopolitik di kawasan Selat Hormuz yang menjadi salah satu jalur perdagangan energi utama dunia. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memicu volatilitas harga energi dan memengaruhi stabilitas pasokan energi global.

Menurut Oki, Pertamina memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan energi nasional dengan memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan energi di seluruh Indonesia. Untuk itu, respons strategis Indonesia tidak dapat hanya bergantung pada diversifikasi impor dan pengelolaan pasokan jangka pendek, tetapi juga perlu didukung peningkatan produksi minyak dan gas domestik.

"Hal pertama yang kami lakukan adalah meningkatkan dan memaksimalkan produksi domestik minyak dan gas," katanya.

Selain penguatan produksi nasional, Pertamina juga menempatkan kolaborasi sebagai strategi utama untuk menghadapi tantangan industri energi yang semakin kompleks dan berisiko tinggi.

Oki mengatakan, kemitraan memungkinkan perusahaan berbagi keahlian dan pengetahuan untuk mengurangi risiko bisnis. Saat ini, Pertamina juga memiliki kemitraan strategis dengan berbagai perusahaan energi global.

"Kami membutuhkan partnership. Kami memiliki banyak perusahaan mitra yang sangat andal," ujarnya.

Di sisi lain, koordinasi dengan pemerintah dinilai sebagai faktor penting untuk menjaga keberlanjutan investasi energi. Ketika tingkat pengembalian investasi (rate of return) masih terbatas, diperlukan dukungan melalui perpanjangan masa kontrak, penyesuaian skema bagi hasil, maupun insentif fiskal.

Pemanfaatan teknologi juga dinilai semakin penting untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko operasi. Oki mencontohkan penggunaan supercomputer dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) oleh perusahaan energi global untuk mendukung proses eksplorasi dan pengambilan keputusan yang lebih akurat.

Di tengah sejumlah tantangan tersebut, Indonesia dinilai masih memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor energi, termasuk pada sumber daya migas nonkonvensional dan enhanced oil recovery (EOR). Guna mengoptimalkan potensi, Pertamina mendorong pengembangan teknologi produksi dan optimalisasi lapangan eksisting melalui berbagai pendekatan, termasuk chemical enhanced oil recovery (EOR) dan optimalisasi sumur produksi.

"Indonesia memiliki peluang yang sangat besar. Jadi, bagi para investor, engineer, maupun regulator, Indonesia menawarkan begitu banyak peluang yang dapat dikembangkan," ujar Oki.

Di kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa tantangan geopolitik, geoekonomi serta ketegangan politik global saat ini melahirkan ketidakpastian. Pandangan hampir semua negara melihat semakin tidak jelas arahnya akan ke mana.

"Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara-negara yang sedang bertikai, tapi hampir semua negara, bahkan hampir semua rakyat dunia, termasuk di Indonesia. Tetapi Indonesia harus saya sampaikan bahwa dari kondisi geopolitik-geoekonomi yang tidak menentu, tumbuh ekonomi pada kuartal pertama," kata Bahlil.

Ia menjelaskan, hampir semua negara sekarang tengah mencari cara untuk melindungi negara masing-masing. Hal ini dilakukan baik oleh negara yang mempunyai sumber minyak maupun yang tidak memilikinya.

"Namun kami bersyukur bahwa dalam kondisi seperti ini, atas arahan Presiden, harus segera mencari alternatif-alternatif energi lain yang tidak hanya mengedepankan BBM yang bersumber dari fosil. Ketika lifting kita tidak tercapai, maka harus ada cara lain yang kita harus lakukan," pungkas Bahlil.

KEPUTUSAN pemerintah Indonesia untuk melakukan sentralisasi ekspor komoditas sumber daya alam melalui mekanisme satu pintu yang melibatkan BUMN, sebagaimana diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di DPR RI tanggal 20 Mei 2026, merupakan pergeseran paradigma yang sangat drastis dalam tata kelola ekonomi nasional.

Pemerintah memberikan justifikasi yang berbasis pada penguatan kedaulatan sumber daya alam sesuai interpretasi Pasal 33 UUD 1945, dengan argumen utama bahwa negara harus memiliki kendali penuh atas komoditas strategis guna memakmurkan rakyat.

Secara operasional, pemerintah membentuk skema yang disebut sebagai "marketing facility", di mana seluruh proses penjualan ekspor komoditas seperti Sawit, Batu bara, dan Ferroalloy wajib melalui BUMN yang ditunjuk.

Perusahaan produsen tetap berproduksi, tapi transaksi internasional, penetapan harga, dan penerimaan devisa dikelola oleh entitas negara tersebut.

Tujuan yang ingin dicapai pemerintah sangat ambisius, yakni meningkatkan transparansi transaksi, menekan kebocoran devisa yang diperkirakan mencapai ratusan miliar dolar AS, serta memberantas praktik underinvoicing dan transfer pricing yang selama ini merugikan negara.

Pemerintah menargetkan optimasi penerimaan negara yang selama ini diyakini tergerus oleh ketidakpatuhan eksportir dalam melaporkan nilai ekspor yang sebenarnya.

Namun, mengklaim bahwa sentralisasi adalah solusi untuk pembasmian underinvoicing adalah kekeliruan logika yang cukup fundamental.

Underinvoicing adalah tindakan pidana, bentuk kejahatan ekonomi berupa pemalsuan dokumen atau penggelapan pajak yang melanggar undang-undang kepabeanan dan perpajakan.

Sebagai tindakan kriminal, penanganannya seharusnya dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas, investigasi forensik, dan pemanfaatan teknologi pengawasan yang lebih baik, bukan dengan mengubah struktur pasar menjadi monopoli negara.

Jika pemerintah merasa perlu mengambil alih jalur ekspor hanya karena tidak mampu memberantas mafia underinvoicing, maka ini secara implisit merupakan pengakuan atas kelemahan sistem penegakan hukum itu sendiri.

Mengubah pelaku bisnis menjadi subjek yang harus melalui BUMN untuk menghindari kejahatan adalah langkah yang tidak proporsional.

Secara hukum, tindakan yang dilanggar oleh pelaku underinvoicing sudah diatur jelas dalam UU Kepabeanan dan UU Ketentuan Umum Perpajakan.

Jika mafia merajalela, maka yang harus dibenahi adalah instansi pengawas seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak, bukan dengan melumpuhkan otonomi eksportir.

Pendekatan hukum harus tetap berada di koridor penegakan undang-undang, bukan melalui rekayasa sistem perdagangan yang justru menciptakan hambatan baru bagi dunia usaha nasional yang sedang tumbuh.

Lebih jauh, kebijakan ini menciptakan tumpang tindih otoritas yang berbahaya di sektor moneter. Dengan menguasai penuh hasil ekspor dalam bentuk dolar dan memusatkannya di tangan negara atau BUMN, pemerintah secara tidak langsung melakukan pengambilalihan fungsi stabilisasi moneter yang seharusnya berada di ranah Bank Indonesia.

Jika negara menguasai seluruh devisa hasil ekspor (DHE), maka mekanisme pasar valuta asing akan terdistorsi secara signifikan.

Bank Indonesia, yang seharusnya menjadi dirigen dalam menjaga stabilitas rupiah melalui kebijakan moneter, akan kehilangan instrumen pasar yang alami karena likuiditas dolar dikendalikan oleh kebijakan administratif pemerintah.

Hal ini bisa menciptakan ketidakpastian tinggi di pasar keuangan, di mana eksportir kehilangan akses langsung terhadap likuiditas dolar yang mereka butuhkan untuk modal kerja dan pemenuhan kewajiban utang luar negeri dalam mata uang asing.

Dampak negatif yang paling mengkhawatirkan dari sentralisasi ini adalah munculnya risiko ekonomi politik berupa perilaku mencari rente atau rent-seeking.

Ketika pemerintah menunjuk BUMN sebagai gerbang utama ekspor, maka akan tercipta bottleneck atau titik sumbatan yang sangat menggiurkan bagi para pemburu rente.

Strukturnya akan sangat rentan terhadap elite capture, di mana keputusan siapa yang mendapatkan akses ekspor, penetapan harga, hingga kebijakan marketing facility bisa dipengaruhi oleh kepentingan politik atau kelompok tertentu.

Sentralisasi ekspor yang berpijak pada ekonomi rente sejatinya hanyalah perpindahan kedaulatan dari tangan pasar yang terawasi menuju labirin birokrasi yang tertutup, di mana praktik koruptif tidak lagi sekadar menjadi residu swasta, melainkan bermetamorfosis menjadi tembok beton kekuasaan yang kebal dari pengawasan publik.

Ketika negara yang semestinya berdiri tegak sebagai wasit pengadil dan penegak hukum justru menjelma menjadi pemain tunggal dalam pasar, integritas institusi pun terancam luruh dalam pusaran konflik kepentingan yang justru semakin mematikan.

Dalam ruang gelap otoritas yang terpusat inilah, akuntabilitas akan kehilangan tajinya, sementara para pemburu rente leluasa menyalahgunakan mandat atas nama kepentingan nasional, mengubah kekayaan negara menjadi instrumen untuk melanggengkan oligarki yang tak lagi bisa disentuh oleh sorotan tajam publik.

Pada akhirnya hanya akan menyisakan kehampaan bagi keadilan ekonomi yang justru sebelumnya dicita-citakan oleh Prabowo.

Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa sistem yang memusatkan kendali perdagangan pada segelintir badan atau BUMN sering kali berujung pada inefisiensi, korupsi, dan penurunan daya saing produk nasional di pasar global.

Bagi investor internasional, langkah ini adalah sinyal negatif yang sangat kuat. Sentralisasi perdagangan sering diartikan sebagai kembalinya sistem ekonomi tertutup atau komando, yang secara otomatis menurunkan tingkat kepercayaan pasar terhadap iklim investasi di Indonesia.

Ketidakpastian mengenai kapan dan bagaimana eksportir bisa mendapatkan kembali hak atas hasil ekspor mereka akan menurunkan minat investasi, terutama di sektor-sektor yang sangat bergantung pada akses pasar global yang cepat dan kompetitif.

Investor asing akan berpikir dua kali untuk menanamkan modal jika mereka melihat bahwa arus kas mereka tidak lagi berada dalam kendali mereka sendiri, melainkan harus melewati birokrasi negara yang panjang dan berpotensi memakan waktu lama.

Lalu klaim Prabowo bahwa negara seperti Filipina dan negara-negara Skandinavia telah sukses menjalankan strategis adalah klaim yang jauh panggang dari api.

Mengutip kesuksesan Filipina dan Skandinavia sebagai pembenar bagi kebijakan sentralisasi ekspor adalah kekeliruan naratif yang sangat fatal, upaya meminjam legitimasi dari cakrawala yang sebenarnya tidak pernah mempraktikkan model tersebut.

Di Filipina, apa yang disebut sebagai Strategic Trade Management Act (STMA) hanyalah instrumen keamanan nasional yang ketat untuk mengawasi arus barang berisiko tinggi guna mencegah proliferasi senjata dan barang dengan penggunaan ganda (dual-use goods).

Pemerintah Filipina melalui Strategic Trade Management Office hanya menjalankan fungsi pemberian lisensi dan pengawasan kepatuhan bagi eksportir, bukan upaya negara untuk mendikte, memonopoli penjualan, atau menguasai devisa dari komoditas ekonomi komersial secara sentralistik.

Membawa-bawa Filipina dalam narasi sentralisasi ekspor adalah bentuk penyimpangan logika, karena mekanisme di sana murni berbasis pada compliance atau kepatuhan terhadap standar keamanan internasional, bukan pengambilalihan fungsi dagang.

Di Filipina, eksportir swasta tetap memiliki otonomi penuh atas transaksi dan hasil penjualan mereka, selama mereka mematuhi protokol keamanan nasional.

Memutarbalikkan fungsi pengawasan keamanan yang bersifat spesifik menjadi dalih untuk melegitimasi penguasaan pasar secara total adalah kesesatan argumentasi yang merugikan pemahaman publik atas tata kelola perdagangan yang sebenarnya.

Demikian pula ketika Skandinavia dibawa-bawa dalam pidato tersebut, narasi yang dibangun tampak semakin terasing dari realitas empiris yang berlaku di sana.

Negara-negara Nordik, merujuk pada wilayah, budaya, atau negara-negara di Eropa Utara, justru menjulang tinggi karena tegaknya ekosistem pasar bebas yang dibangun di atas pilar kepercayaan, transparansi data, dan penegakan hukum yang tanpa pandang bulu terhadap setiap bentuk manipulasi.

Mereka tidak pernah membutuhkan BUMN untuk menjadi perantara tunggal dalam menjual sumber daya alam mereka.

Yang mereka miliki adalah integrasi digital yang presisi antara otoritas pajak dan pabean, yang mampu memelototi setiap transaksi tanpa harus menginjak-injak otonomi perusahaan swasta yang menjadi motor penggerak ekonomi.

Artinya, mencatut nama negara lain untuk melegitimasi kebijakan yang cenderung otoriter hanya akan memperburuk disonansi antara niat pemerintah dan realitas pasar.

Kita tidak sedang belajar dari keberhasilan mereka, tapi justru tengah menempuh jalan yang berlawanan dengan apa yang membuat mereka maju.

Jika pemerintah bersikukuh menggunakan perbandingan yang tidak relevan ini sebagai benteng pertahanan kebijakan, maka yang terjadi adalah pengaburan fakta yang justru akan mengikis kredibilitas negara di mata komunitas global, yang kini sedang mengawasi dengan seksama ke mana sesungguhnya arah kebijakan ekonomi Indonesia akan berlabuh.

Sebagai alternatif yang lebih konstruktif dan efisien, dalam hemat saya, pemerintah seharusnya tidak perlu melakukan sentralisasi ekspor yang kontraproduktif.

Untuk memberantas underinvoicing, pemerintah dapat mengadopsi sistem digital trade surveillance berbasis Artificial Intelligence (AI) dan blockchain yang terintegrasi secara real-time antara bank, Bea Cukai, dan kantor pajak.

Sistem ini akan memungkinkan pemantauan otomatis terhadap seluruh arus dokumen ekspor dan memverifikasinya dengan data pergerakan barang.

Banyak negara yang berhasil menekan underinvoicing tanpa harus melakukan sentralisasi ekspor.

Misalnya, beberapa negara Skandinavia menggunakan sistem transparansi data perdagangan di mana harga komoditas dibandingkan secara otomatis dengan harga referensi pasar global.

Jika terdapat diskrepansi harga yang signifikan antara harga ekspor yang dilaporkan dan harga indeks global, sistem akan otomatis melakukan flagging untuk audit pajak dan kepabeanan.

Pendekatan ini jauh lebih efektif karena bersifat spesifik menyasar pelanggar hukum tanpa mengganggu eksportir yang patuh.

Pemerintah juga dapat memperkuat instrumen DHE melalui mekanisme insentif, bukan koersi. Sebagai contoh, pemerintah bisa memberikan potongan pajak penghasilan yang sangat atraktif bagi eksportir yang menyimpan dananya di bank dalam negeri dalam jangka waktu tertentu, serta menyediakan instrumen investasi valas yang kompetitif di pasar keuangan domestik.

Dengan memberikan insentif, eksportir akan secara sukarela menahan dolar-nya di dalam negeri karena merasa mendapatkan keuntungan finansial, bukan karena terpaksa oleh regulasi.

Selain itu, pemerintah perlu mendorong penguatan ekosistem jasa keuangan nasional yang mampu memfasilitasi transaksi valas dengan biaya murah dan proses yang cepat.

Langkah ini akan menjaga kepercayaan pasar dan memastikan likuiditas dolar AS tetap tersedia bagi perekonomian tanpa merusak struktur pasar.

Kebijakan yang transparan, berbasis data, dan menghargai prinsip pasar akan jauh lebih efektif untuk jangka panjang dibandingkan kebijakan "satu pintu" yang rentan terhadap penyalahgunaan.

Karena itu, dalam hemat saya, pemerintah perlu segera mengevaluasi kebijakan ini agar tidak menimbulkan trauma ekonomi, dengan berfokus pada penguatan kapasitas institusi pengawas, peningkatan teknologi deteksi dini, dan penciptaan iklim bisnis yang transparan.

Pendeknya, Indonesia membutuhkan sistem ekonomi terbuka, kompetitif, dan dipercaya oleh komunitas bisnis global agar dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Membangun kedaulatan ekonomi tidak harus dilakukan dengan mematikan peran sektor swasta atau mengambil alih fungsi pasar.

Dengan memperkuat penegakan hukum yang transparan dan memberikan insentif yang tepat, Indonesia dapat menyelamatkan devisa negara sekaligus meningkatkan kredibilitas di mata dunia internasional.

Keputusan besar ini harus diambil dengan kepala dingin, mempertimbangkan dampak sistemik jangka panjang, dan mengutamakan keberlanjutan ekonomi yang inklusif.

Pemerintah harus menjadi fasilitator yang menyediakan ekosistem bisnis yang adil, bukan menjadi aktor tunggal dalam pasar yang seharusnya dinamis.

Dengan memilih jalur digitalisasi dan insentif, pemerintah justru akan menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara modern, progresif, dan mampu mengelola kekayaannya dengan cara-cara yang beradab dan berstandar internasional tanpa harus mengorbankan kepercayaan pasar.

Besar harapan saya, langkah-langkah yang lebih bijak segera diambil sebagai penggantinya demi masa depan ekonomi bangsa yang lebih kokoh dan berdaya saing tinggi di pentas dunia.

Mengingat kompleksitas kebijakan ini, langkah evaluasi mendalam terhadap dampak psikologis pasar serta risiko pelarian modal akibat ketidakpastian regulasi ini harus menjadi prioritas utama.

Karena pertanyaanya kini adalah apakah pemerintah sudah menyiapkan strategi mitigasi yang cukup untuk menjaga kepercayaan investor asing setelah pengumuman kebijakan sentralisasi ini, di saat kurs Rupiah sedang hancur-hancurnya dan indeks harga saham gabungan ( IHSG) yang terus memerah? Mari kita tunggu!