JAKARTA - Keluhan para pedagang ikan hias di kawasan Tempat Promosi Hasil Perikanan (TPHP) Cengkareng, Jakarta Barat kian mencuat ke permukaan. Di tengah melemahnya daya beli masyarakat dan kondisi pasar yang semakin menantang, para pedagang menilai peran pengawasan dan pembinaan dari Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Jakarta Barat belum sepenuhnya menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

Padahal, instansi tersebut memiliki mandat penting, mulai dari pengawasan, pemberian bimbingan teknis, hingga promosi hasil perikanan, serta memastikan keamanan dan ketertiban lalu lintas komoditas perikanan. Ruang lingkupnya mencakup sektor budidaya, kesehatan ikan, hingga sertifikasi guna menjamin kualitas produk yang beredar di pasar.

Namun demikian, kondisi di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Sejumlah pedagang ikan hias di Cengkareng mengaku masih harus berjuang secara mandiri tanpa pendampingan memadai.

Mereka menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan pengetahuan teknis perawatan ikan, strategi pemasaran yang efektif, hingga upaya meningkatkan daya tarik pasar di tengah persaingan yang semakin ketat.

Asosiasi Pedagang Ikan Hias Cengkareng (APIC) turut menyuarakan aspirasi tersebut. Mereka berharap Sudin KPKP Jakarta Barat tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga hadir sebagai mitra pembina yang aktif dan berkelanjutan.

“Pedagang tidak hanya membutuhkan pengawasan, tetapi juga pendampingan. Kami berharap ada bimbingan terkait perawatan ikan, peningkatan kualitas produk, hingga strategi menarik kembali minat pembeli,” ujar Imron, pedagang ikan di Cengkareng, Sabtu (25/4/2026).

Perhatian juga tertuju pada kondisi fasilitas di kawasan Tempat Promosi Hasil Perikanan Cengkareng yang dinilai memerlukan pembenahan. Infrastruktur yang mulai menua, penataan area parkir yang belum optimal, serta fasilitas umum seperti toilet dan kantin yang kurang representatif menjadi catatan tersendiri.

Para pedagang juga menekankan pentingnya peran aktif pemerintah dalam hal promosi. Mereka menilai sebagai kawasan yang sejak awal dirancang sebagai pusat promosi hasil perikanan, TPHP seharusnya mendapatkan dukungan publikasi dan kegiatan promosi yang lebih masif agar kembali dikenal luas oleh masyarakat.

“TPHP ini memang tempat promosi hasil ikan. Kami sangat berharap ada dukungan promosi dari pemerintah baik melalui event, publikasi, maupun program lain supaya pembeli kembali ramai datang dan usaha kami bisa hidup lagi,” ucapnya.

Situasi ini dinilai bukan sekadar persoalan teknis, melainkan berpotensi memengaruhi keberlangsungan usaha para pelaku usaha kecil di sektor perikanan hias yang selama ini turut menggerakkan perekonomian lokal.

Para pedagang berharap pemerintah baik di tingkat kota maupun provinsi segera mengambil langkah konkret, mulai dari peningkatan pembinaan, penguatan promosi, hingga penataan dan revitalisasi kawasan perdagangan ikan hias di Cengkareng.

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding menyoroti insiden tewasnya seorang pelajar SMA di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akibat dikeroyok kelompok remaja. Sudding mendesak polisi menangkap semua pelaku pengeroyokan pelajar tersebut hingga tewas.

“Tentunya peristiwa ini menjadi sebuah keprihatinan bersama. Kita harap Aparat Penegak Hukum (APH) menangkap seluruh pelaku dan memproses secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Sudding, Sabtu (25/4/2026).

Diketahui, kasus meninggalnya seorang siswa SMA berinisial IDS karena dianiaya dengan brutal tengah menjadi perhatian. Remaja berusia 16 tahun ini meninggal dunia setelah menjadi korban pengeroyokan brutal yang diduga dipicu motif balas dendam.

Dari keterangan sang ayah, anaknya sempat ditanya terkait keterlibatan dalam sebuah geng sebelum akhirnya dianiaya secara brutal. Meski IDS menyatakan tidak tergabung dalam geng yang dimaksud para pelaku, ia tetap dianiaya sampai luka parah hingga akhirnya meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama satu minggu.

Diketahui, IDS dikeroyok sejumlah pemuda secara brutal. Mulai dari dipukuli, disundut rokok, ditusuk dengan gunting, sampai dilindas dengan motor berkali-kali.

Terkait hal ini, Sudding menilai diperlukan pendekatan yang lebih luas terhadap persoalan kekerasan di kalangan anak muda. “Melihat kekerasan fatal terhadap pelajar di Bantul, ini harus menjadi perhatian semua pihak bahwa ada tuntutan penanganan hukum yang mampu memutus pola kekerasan berulang di kalangan remaja,” ujarnya.

Sudding pun memandang, meninggalnya IDS setelah mengalami pengeroyokan menunjukkan bahwa pola kekerasan remaja di Indonesia telah memasuki fase yang tidak lagi dapat dibaca sebagai benturan spontan antarindividu.

“Ketika tindakan kekerasan dilakukan secara bersama-sama, berlangsung dengan intensitas tinggi, dan berujung pada hilangnya nyawa, maka persoalan yang dihadapi bukan hanya tindak pidana individual,” ungkapnya.

“Hal tersebut juga memperlihatkan pola keberanian kolektif pada anak muda yang melakukan kekerasan tanpa pertimbangan konsekuensi hukum memadai,” kata dia melanjutkan.

Menurut Sudding, hal ini menjadi sinyal bahwa pendekatan pencegahan dan efek kehadiran hukum di ruang sosial remaja belum sepenuhnya terbaca sebagai batas yang nyata.

“Dan yang perlu menjadi perhatian dalam kasus seperti ini bukan hanya percepatan penangkapan seluruh pelaku, tetapi bagaimana proses hukum mampu membaca keseluruhan konstruksi peristiwa,” jelas Sudding.

Konstruksi yang dimaksud seperti apakah terdapat unsur perencanaan, bagaimana komunikasi antarpelaku terbentuk, apakah ada pola keterlibatan kelompok yang sebelumnya juga pernah muncul dalam konflik serupa, serta apakah tindakan tersebut merupakan bagian dari dinamika kekerasan yang sudah berkembang lebih dulu di lingkungan sosial tertentu.

Menurutnya, pendekatan seperti ini penting karena tanpa pembacaan utuh terhadap pola kejadian, penanganan hukum sering berhenti pada individu pelaku tanpa menyentuh sumber reproduksi kekerasan itu sendiri.

“Berulangnya kasus kekerasan fatal di kalangan pelajar memperlihatkan adanya ruang sosial di mana ancaman hukum belum cukup hadir sebagai faktor pengendali perilaku,” ucapnya.

Dalam banyak kasus, Sudding menilai pelaku remaja bertindak dalam kelompok yang menunjukkan adanya rasa terlindungi secara psikologis ketika tanggung jawab tersebar di antara banyak orang.

“Situasi ini menuntut aparat penegak hukum tidak hanya bergerak cepat setelah kejadian, tetapi juga membangun pola pencegahan berbasis pemetaan kelompok berisiko di daerah daerah yang menunjukkan kecenderungan konflik remaja berulang,” kata Sudding.

Sudding menilai penegakan hukum dalam kasus anak tidak boleh kehilangan ketegasan, tetapi juga harus memiliki kemampuan membaca konteks sosial secara lebih dalam.

Di sisi lain, Sudding menekankan agar aparat penegak hukum menjadikan kasus seperti ini sebagai bahan evaluasi terhadap pola kekerasan remaja yang semakin sering melibatkan mobilitas cepat, komunikasi digital, dan pengorganisasian informal.

“Banyak konflik antarremaja hari ini berkembang melalui saluran yang tidak terlihat secara fisik, tetapi meninggalkan jejak digital yang sebenarnya dapat dibaca lebih awal apabila sistem deteksi sosial dan keamanan lokal bekerja lebih terintegrasi,” kata Sudding.

“Karena itu, penanganan tidak cukup hanya bersifat reaktif setelah kejadian, melainkan perlu didorong menjadi bagian dari strategi pencegahan kriminalitas usia muda,” pungkasnya.

TEHERAN - Para pejabat Iran mengatakan bahwa jari-jari mereka tetap di pelatuk dengan target-target yang telah ditentukan. Mereka memperingatkan Amerika Serikat akan pembalasan "mata ganti kepala" yang menghancurkan jika mereka melanjutkan agresi militer mereka.

Peringatan tersebut menyusul ancaman baru dari Presiden AS Donald Trump untuk menghancurkan infrastruktur sipil Iran, seperti jembatan dan pembangkit listrik jika Teheran menolak persyaratannya selama gencatan senjata yang rapuh saat ini.

Para komandan Angkatan Udara dan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengeluarkan pesan bersama pada Kamis malam, yang menggarisbawahi kesiapan dan persatuan bangsa yang tak tergoyahkan.

"Target-target telah ditentukan, jari-jari berada di pelatuk, dan dukungan kita adalah persatuan jalanan dan kekompakan para pejabat," tulis para komandan, dilansir Press TV.

Mereka bersumpah untuk membuat "agresor kriminal" menyesali tindakannya melalui persatuan negara dan rakyat yang kokoh, menambahkan, "Satu Tuhan, satu Pemimpin, satu bangsa, dan satu jalan; dan itulah jalan kemenangan bagi Iran yang lebih berharga daripada hidup."

Berbicara di sebuah pertemuan di Islamshahr dekat Teheran, wakil presiden dan kepala Organisasi untuk Optimalisasi dan Manajemen Strategis Energi, Esmaeil Saghab Esfahani, menguraikan perubahan besar dalam doktrin pembalasan Teheran.

Menyoroti kemampuan militer Iran yang tinggi, Saghab Esfahani menyatakan, "Strategi pertama kami adalah 'mata ganti mata', tetapi jika musuh melakukan kesalahan lagi, tanggapan kami akan 'mata ganti kepala'."

Ia mengaitkan peringatan ini dengan sektor energi, mencatat bahwa jika satu sumur minyak Iran diserang, sektor minyak negara-negara agresor akan menjadi sasaran. Ia mendesak masyarakat untuk tidak takut dengan retorika Trump, meyakinkan mereka bahwa tanggapan yang diperlukan akan diberikan.

Agresi AS-Israel dimulai pada 28 Februari, ketika serangan udara tanpa provokasi dari koalisi penyerang membunuh pejabat dan komandan senior Iran.

Sebagai tanggapan, angkatan bersenjata Iran melancarkan 100 gelombang serangan balasan yang berhasil terhadap target-target sensitif Amerika dan Israel di seluruh wilayah tersebut.

Pada 8 April, empat puluh hari setelah perang dimulai, gencatan senjata dua minggu yang dimediasi Pakistan mulai berlaku, tetapi putaran pertama negosiasi Teheran-Washington gagal mencapai kesepakatan karena tuntutan berlebihan yang diajukan oleh AS.

Meskipun Trump secara sepihak memperpanjang gencatan senjata, dengan menyatakan bahwa pemerintahannya akan menunggu proposal Iran untuk putaran kedua pembicaraan di Islamabad, Teheran dengan tegas menolak untuk berkomitmen.

Otoritas Iran menyebutkan tuntutan Washington yang terus-menerus berlebihan dan blokade angkatan laut AS yang sedang berlangsung sebagai hambatan utama untuk mengakhiri perang.

JAKARTA - Mangkirnya penasihat hukum Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim pada persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook pada Rabu 22 April 2026 dinilai bisa dikategorikan contempt of court (COC) atau penghinaan terhadap pengadilan. Diketahui, akibat ketidakhadiran penasihat hukum Nadiem tersebut, Pengadilan Tipikor, Jakarta menunda persidangan.

Padahal sebelumnya telah disepakati bersama antara Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan penasihat hukum bahwa akan hadir dalam persidangan tersebut. Pihak Nadiem justru memilih menggelar konferensi pers hingga melaporkan hakim kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Yudisial, hingga Komisi III DPR.

Bahkan, dalam situasi yang bersamaan, Nadiem juga dikabarkan pingsan sehingga tak bisa menjalani persidangan. Akan tetapi, sebelum menuju persidangan, dokter Kejaksaan menyatakan bahwa Nadiem fit dan bisa menjalani proses sidang.

Merespons hal itu, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai tindakan pihak Nadiem tersebut masuk dalam kategori contempt of court (COC) atau penghinaan terhadap pengadilan. "Ya bisa juga dikatagorikan contempt of court," kata Fickar dihubungi wartawan, Jumat (24/4/2026).

Menurut Fickar, tindakan tersebut justru merugikan Nadiem sebagai terdakwa, karena proses persidangan menjadi terhambat. “Itu situasi yang biasa, ada ketidaksesuaian paham antarpara pihak dalam persidangan. Menurut saya, ini justru merugikan tersangka, karena persidangannya terhambat," ujarnya.

Dalam situasi itu, Fickar menilai JPU bisa meminta hakim untuk tetap melanjutkan persidangan, tanpa penasihat hukum. Bahkan, ia menuturkan bahwa jaksa bisa membawa paksa terdakwa untuk hadir dalam persidangan.

"Negara dalam hal ini JPU bisa meminta sidang diteruskan pada hakim walaupun penasehat hukum terdakwa keberatan sidang dan tetap berjalan, JPU bisa dengan paksa membawa terdakwa hadir," pungkasnya.

Bursa Efek Indonesia (BEI) meminta klarifikasi kepada emiten Hary Tanoesoedibjo atau Hary Tanoe, PT MNC Asia Holding Tbk (BHIT), terkait pemberitaan media massa mengenai putusan pengadilan yang menyeret perseroan, baru-baru ini.

Dalam surat yang dipublikasikan melalui keterbukaan informasi BEI pada Jumat (24/4) kemarin, manajemen BHIT memberikan tanggapannya atas sejumlah pertanyaan yang disampaikan bursa.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang menyidangkan perkara ini menghukum Hary Tanoe selaku pendiri dan pemilik BHIT untuk membayar ganti rugi ke PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), emiten milik taipan jalan tol Jusuf Hamka. Nilai ganti yang harus dibayar mencapai Rp 531 miliar serta bunga 6% per tahun.

Manajemen menyatakan, terkait kewajiban ganti rugi sebagaimana diberitakan, keputusan tersebut masih dalam proses hukum lanjutan. “Keputusan tersebut belum menjadi keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Perseroan akan mengajukan banding,” tulis manajemen dalam keterangannya.

Terkait pokok perkara yang ditanyakan BEI, manajemen BHIT menjelaskan bahwa kasus ini merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 142/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst. Gugatan tersebut diajukan oleh CMNP terkait transaksi lama dengan PT Bank Unibank Tbk. Dalam putusan tersebut, pihak BHIT tercatat sebagai tergugat II.

Adapun transaksi yang menjadi pokok sengketa terjadi sekitar Mei 1999 atau sekitar 27 tahun lalu, dengan nilai mencapai US$ 28 juta. Saat itu, Unibank menerbitkan negotiable certificate of deposit (NCD) kepada CMNP. Dalam transaksi tersebut, BHIT menegaskan posisinya hanya sebagai perantara.

"Perseroan hanya berperan sebagai broker (arranger). Perseroan juga tidak menerima dana pembayaran dari CMNP atas pembelian NCD yang dikirimkan oleh CMNP kepada Unibank sebagai penerbit NCD," kata manajemen BHIT.

BEI lantas menanyakan soal estimasi total kewajiban finansial BHIT atas putusan pembayaran ganti rugi materiil, bunga, dan ganti rugi immateriil yang dibacakan majelis hakim PN Jakpus pada 22 April itu. Merespons pertanyaan tersebut, BHIT menyatakan belum dapat memberikan estimasi nilai ganti rugi yang harus ditanggung. Hal ini karena putusan pengadilan dinilai belum final, sehingga besaran kewajiban masih dapat berubah pada tahap hukum selanjutnya.

BHIT juga memastikan bahwa perkara hukum ini tidak berdampak terhadap kinerja bisnis. Manajemen menyatakan, putusan tersebut tidak berdampak terhadap kondisi keuangan, operasional, dan kelangsungan usaha perseroan. Selain itu, hingga kini tidak terdapat informasi material lain yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha maupun pergerakan saham perseroan di pasar.

Dengan langkah hukum yang akan ditempuh, BHIT menegaskan komitmennya untuk menjaga kepentingan perusahaan dan pemegang saham, sembari menunggu kepastian hukum atas perkara yang masih berproses tersebut.

PN Jakpus Menangkan CMNP

CMNP belum lama ini memenangkan gugatan atas perselisihannya dengan BHIT. Majelis hakim menemukan bahwa NCD yang diterbitkan Unibank tidak dapat dicairkan. Pengadilan menilai, pihak tergugat, dalam hal ini Hary Tanoe dan BHIT, seharusnya mengetahui instrumen tersebut tidak memenuhi ketentuan sejak awal.

“Tergugat selaku pihak yang menginisiasi, menawarkan, dan menyerahkan NCD kepada penggugat sejak semula sepatutnya mengetahui bahwa NCD tersebut tidak memenuhi ketentuan,” ujar Juru Bicara PN Jakarta Pusat, Sunoto, dalam keterangan resmi, Kamis (23/4).

Dalam perkara ini, CMNP awalnya menuntut ganti rugi sebesar US$ 28 juta atau sekitar Rp 481 miliar serta bunga majemuk 2% per bulan. Namun, majelis hakim menolak sebagian besar tuntutan tersebut.

Pengadilan memutuskan ganti rugi materiil tetap sebesar US$ 28 juta atau setara Rp 481 miliar dengan bunga wajar 6% per tahun. Selain itu, hakim juga mengabulkan ganti rugi immateriil sebesar Rp 50 miliar, sehingga total kewajiban yang harus dibayar mencapai Rp 531 miliar, di luar bunga berjalan.

Majelis hakim menyatakan Hary Tanoe dan BHIT terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan bertanggung jawab secara tanggung renteng. Putusan ini juga didasarkan pada doktrin piercing the corporate veil, yakni membuka tabir perusahaan karena tergugat dinilai tidak beritikad baik dan memanfaatkan entitas korporasi dalam transaksi.

Kendati demikian, putusan ini masih bersifat tingkat pertama. Para pihak yang tidak menerima putusan tersebut dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam waktu 14 hari sejak putusan diberitahukan.

BANTUL - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah melakukan pengawasan atas meninggalnya pelajar di Bantul , Yogyakarta berinisial IDS usai menjadi korban pengeroyokan. Hasil pengawasan pada 23 April 2026 ditemukan fakta keluarga korban belum mendapat bantuan hukum dan KPAI akan turun tangan untuk hal itu.

Berdasarkan keterangan keluarga, korban dijemput temannya pukul 21.00 WIB dan sempat menuju warung sebelum melanjutkan perjalanan ke lapangan Gadung Melati Pandak.

"Korban disiksa oleh teman-temannya dengan paralon, tali, gunting, pentungan hingga dilindas menggunakan sepeda motor sebanyak 3 kali dari bawah ke atas berulang. Ada luka sundutan rokok dan kuping nyaris dipotong. Penyiksaan berlangsung hampir 3 jam lebih," ujar Komisioner KPAI Diyah Puspitarini, Sabtu (25/4/2026).

Setelah peristiwa itu, IDS dibawa ke rumah sakit oleh temannya sekitar pukul 02.00 WIB untuk menjalani perawatan intensif. "Anak sempat divisum dan juga dirawat di ruang ICU sampai mengembuskan nafas terakhir pada Kamis 16 April," katanya.

Pihak keluarga meyakini jumlah pelaku sebanyak 10 orang. Hal ini berbeda dengan keterangan polisi yang menyebutkan terdapat 7 pelaku. "Keluarga merasa terintimidasi, komisoner juga melihat sendiri ada gerak gerik yang mencurigakan oleh dua orang di dekat rumah anak korban," ucapnya.

"Pihak keluarga, terutama ibu belum mendapatkan pendampingan psikologis. Dalam kasus anak yang meninggal dunia, pihak keluarga terutama Ibu harus mendapatkan pendampingan psikologis," sambungnya.

Temuan KPAI lainnya berupa korban belum diautopsi dan tidak ada tawaran dari kepolisian. Padahal, untuk anak yang meninggal tidak wajar kepolisian wajib menawarkan autopsi.

Dia juga menyoroti sangkaan Pasal terhadap para pelaku yang menggunakan Pasal 76 C junto 80 UU Perlindungan Anak. Menurut Diyah, pasal tersebut kurang pas lantaran dalam kasus ini terdapat penculikan, pembunuhan berencana dan pembunuhan berulang sesuai KUHP yang baru serta senjata tajam.

Dalam kasus perlindungan anak harus berpatokan pada Pasal 59A UU Perlindungan anak, dengan proses harus cepat, mendapatkan pendampingan psikologis, mendapat bantuan sosial, serta perlindungan hukum. Terkait adanya intimidasi, keluarga akan bersurat ke LPSK guna meminta perlindungan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- kenaikan harga minyak goreng di pasaran tidak bisa dilepaskan dari situasi global, imbas konflik di kawasan Teluk. Serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran, dibalas penutupan Selat Hormuz mengakibatkan pasokan bahan baku terganggu dan menyebabkan kenaikan harga produk turunan energi fosil, seperti plastik.

"Harga energi fosil dunia meningkat dari sekitar 60 dolar AS per barel sebelum perang menjadi lebih dari 110 dolar AS per barel. Akibatnya, semua produk turunan dari energi fosil seperti plastik mengalami kenaikan," kataDirektur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (Paspi), Tungkot Sipayung kepada awak media di Jakarta, Sabtu (25/4/2026).

Menurut Tungkot, kenaikan harga minyak goreng domestik akibat lonjakan harga kemasan plastik tentu sangat berdampak terhadap masyarakat. Selain sebagai produsen terbesar, sambung dia, Indonesia juga tercatat sebagai konsumen minyak goreng sawit terbesar di dunia.

Dia menjelaskan, ada tiga jenis minyak goreng sawit yang dikonsumsi oleh masyarakat di dalam negeri. Di antaranya, minyak goreng sawit (MGS) kemasan premium dengan berbagai merek, MGS MinyaKita dengan segmen masyarakat berpendapatan rendah dan pelaku UMKM, serta MGS curah untuk industri pangan.

Dari ketiga jenis minyak goreng sawit tersebut, kata Tungkot, pemerintah bisa mengendalikan harga dan ketersediaan MGS MinyaKita. Adapun harga dan ketersediaan MGS premium dan curah dikendalikan oleh pasar.

"Harga dan ketersediaan MGS MinyaKita ini dikendalikan pemerintah melalui kebijakan DMO (domestic market obligation), pengendalian penyaluran (D1, D2), dan HET (harga eceran tertinggi)," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Emas di perdagangan Pegadaian hari ini, Sabtu 25 April 2026, mengalami fluktuasi harga.

Harga jual emas Antam ukuran 1 gram tercatat sebesar Rp2.918.000, sementara harga buyback berada di level Rp2.633.000.

Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, untuk ukuran yang lebih kecil yakni emas 0,5 gram dijual Rp1.512.000 dengan harga buyback Rp1.316.000.

Kemudian sama seperti Antam, emas UBS juga terkerek naik ke Rp2.872.000. Sedangkan Galeri24 turun ke Rp2.810.000.

Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri24 di Pegadaian Hari Ini Sabtu, 25 April 2026

Antam

• 0,5 gram Rp1.512.000
• 1 gram Rp2.918.000
• ‎2 gram Rp5.772.000
• 3 gram Rp8.632.000
• 5 gram Rp14.352.000
• 10 gram Rp28.647.000
• ‎25 gram: Rp71.487.000
• 50 gram Rp142.891.000
• 100 gram Rp285.701.000

UBS

• 0,5 gram Rp1.552.000
• ‎1 gram Rp2.872.000
• ‎2 gram Rp5.697.000
• ‎5 gram Rp14.079.000
• 10 gram Rp28.010.000
• ‎25 gram Rp69.886.000
• ‎50 gram Rp139.485.000
• ‎100 gram Rp278.860.000
• 250 gram Rp696.944.000
• ‎500 gram Rp1.392.251.000

Galeri24

• 0,5 gram Rp1.473.000
• 1 gram Rp2.810.000
• ‎2 gram Rp5.552.000
• ‎5 gram Rp13.778.000
• ‎10 gram Rp27.482.000
• ‎25 gram Rp68.334.000
• ‎50 gram Rp136.560.000
• ‎100 gram Rp272.986.000
• ‎250 gram Rp680.788.000
• ‎500 gram Rp1.361.575.000
• ‎1.000 gram Rp2.723.148.000.

Jakarta (ANTARA) - PT Hutama Karya (Persero) membukukan laba bersih konsolidasi sebesar Rp464 miliar pada triwulan I 2026, melampaui target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) periode yang sama sebesar Rp269 miliar atau tercapai 172,49 persen.

Direktur Utama Hutama Karya Koentjoro mengatakan capaian tersebut menjadi sinyal ketahanan bisnis perusahaan di tengah tekanan ekonomi global yang semakin kompleks.

"Di tengah ketidakpastian global, kami justru membuktikan bahwa infrastruktur yang dikelola dengan disiplin finansial adalah investasi yang tahan banting," ujar Koentjoro dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Perusahaan menyebut capaian tersebut didorong disiplin pengendalian biaya serta penguatan segmen pengoperasian jalan tol di tengah dinamika pasar global.

Kinerja laba tersebut ditopang oleh segmen pengoperasian jalan tol yang mencatatkan earnings after tax (EAT) sebesar Rp333 miliar, serta kontribusi anak usaha PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) sebesar Rp167 miliar.

Dari sisi posisi keuangan, total aset konsolidasi Hutama Karya tercatat Rp189,84 triliun, sedangkan ekuitas tumbuh 2,31 persen secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi Rp141,64 triliun. Total utang perusahaan berhasil ditekan 15,34 persen YoY.

Order book perusahaan tercatat Rp36,37 triliun dengan dominasi proyek pemerintah. Sementara itu pendapatan pada triwulan I 2026 mencapai Rp4,67 triliun atau 82,11 persen dari target RKAP.

Di sisi pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS), Hutama Karya mencatat progres fisik kumulatif tol terbangun mencapai 1.108 kilometer hingga akhir triwulan I 2026, dengan penambahan 10,1 kilometer pada periode tersebut.

Ruas tol yang masih dalam tahap konstruksi aktif meliputi Betung–Jambi, Rengat–Pekanbaru, dan Palembang–Betung.

Koentjoro mengatakan perusahaan menetapkan empat pilar strategi untuk menjaga momentum kinerja sepanjang 2026, antara lain penguatan pengendalian biaya, optimasi pemanfaatan energi, pengambilan keputusan bisnis yang terukur, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Hutama Karya menyatakan kinerja positif awal tahun menjadi dasar untuk menjaga pertumbuhan yang terukur sekaligus memperkuat tata kelola perusahaan.

Pewarta: Ida Nurcahyani
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) memulai implementasi proyek Enhancing Community Capacity and Initiating Blended Finance for Social Forestry Enterprises atau dikenal Blended Finance Model (BFM). Hal ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPDLH dengan 8 Lembaga Perantara terpilih di Jakarta, belum lama ini.

Proyek BFM merupakan inisiatif strategis yang bertujuan membangun sistem pembiayaan terintegrasi bagi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Melalui pendekatan blended finance, proyek ini menggabungkan sumber daya publik, dukungan mitra pembangunan, serta potensi pembiayaan lainnya guna meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Dalam menjalankan inisiasi proyek ini, BPDLH menjalin sinergi dengan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan dan Global Green Growth Institute (GGGI).

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial yang diwakili Enik Ekowati selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan mengatakan, skema BFM merupakan instrumen strategis untuk memfasilitasi akses pembiayaan bagi KUPS yang belum sepenuhnya bankable. Proyek ini menjadi pilar penting dalam mencapai target nasional FOLU Net Sink 2030 melalui transformasi ekonomi masyarakat dari skala subsisten menjadi usaha produktif yang berorientasi pasar.

Dia mengingatkan Lembaga Perantara senantiasa berkoordinasi dengan instansi di tingkat tapak, termasuk Balai Perhutanan Sosial dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) guna memastikan keselarasan program dengan rencana pengelolaan kawasan dan rencana pembangunan daerah.

Direktur Utama BPDLH Joko Tri Haryanto menyatakan penandatanganan ini bukan sekadar seremoni administratif, melainkan titik awal transformasi pembiayaan di sektor Perhutanan Sosial agar lebih inklusif dan berkelanjutan.

“Tantangan utama Perhutanan Sosial bukan hanya pada akses legal, tetapi juga pada penguatan usaha dan keberlanjutan ekonomi di tingkat tapak. Di sinilah pendekatan blended finance hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut. BPDLH berperan sebagai pengelola dana sekaligus katalis antara sumber pembiayaan dan kebutuhan nyata di lapangan,” ujar Joko, Sabtu (25/4/2026).

Dukungan internasional terhadap inisiatif ini juga ditegaskan para mitra pembangunan. Forest Investment Adviser UKFCDO Saul Hathaway menuturkan dukungan pendanaan dari Pemerintah Inggris diharapkan mampu memitigasi risiko investasi di sektor lanskap, sehingga mempercepat akses modal bagi masyarakat lokal sekaligus menjaga kelestarian ekosistem hutan Indonesia.

Melalui Proyek Kemitraan Investasi pada Bentang Alam Berkelanjutan (KIBAR), Asia Regional Investment Lead GGGI Charlotte Turk menyatakan kemitraan ini untuk menciptakan mekanisme blended finance yang memberdayakan sektor perhutanan sosial melalui pemberian asistensi teknis, inkubasi bisnis, dan penguatan model bisnis.

Dana hibah bertindak sebagai instrumen katalitik yang didukung oleh mekanisme mitigasi risiko (de-risking) dan penjaminan oleh BPDLH untuk menjembatani kesenjangan menuju kelayakan kredit komersial (bankability).

Proses seleksi Lembaga Perantara dilakukan secara ketat dan transparan oleh tim teknis lintas institusi, yaitu BPDLH, Kementerian Kehutanan, dan GGGI. Dari 40 proposal yang diterima, terpilih 10 proposal terbaik dari 8 lembaga yang dinilai memenuhi kriteria. Penyaluran dana yang telah disetujui tertuang dalam Keputusan Direktur Utama BPDLH Nomor KEP-52/BPDLH/2026.

Pendanaan ini akan didistribusikan untuk mengintervensi program-program terpilih yang tersebar di 7 provinsi, mencakup 18 kabupaten/kota, melibatkan 65 KUPS, dan menginisiasi 16 Integrated Area Development (IAD).

JAKARTA, KOMPAS.com – Harga emas hari ini, Sabtu (25/4/2026), terpantau menguat pada sejumlah penyedia logam mulia. Harga emas Antam di Logam Mulia maupun emas Galeri24 dan UBS di Pegadaian kompak naik.

Berdasarkan laman resmi Logam Mulia, harga emas Antam ukuran 1 gram berada di level Rp 2.825.000 per gram, naik Rp 20.000 dibandingkan posisi Jumat (24/4/2026) sebesar Rp 2.805.000 per gram.

Sementara itu, harga buyback emas Antam tercatat di level Rp 2.636.000 per gram, naik Rp 26.000 dari sebelumnya Rp 2.610.000 per gram. Buyback merupakan nilai yang diterima pemilik emas saat menjual kembali emas batangan ke Antam.

Di Pegadaian, harga emas Antam ukuran 1 gram naik Rp 20.000 menjadi Rp 2.938.000 per gram dari sebelumnya Rp 2.918.000.

Kenaikan juga terjadi pada produk logam mulia lainnya. Harga emas Galeri24 ukuran 1 gram naik Rp 10.000 menjadi Rp 2.820.000 per gram dari sebelumnya Rp 2.810.000.

Sementara itu, harga emas UBS ukuran 1 gram meningkat Rp 7.000 menjadi Rp 2.879.000 per gram dari sebelumnya Rp 2.872.000.

Berikut rincian harga emas hari ini, Sabtu (25/4/2026), untuk produk Antam, Galeri24, dan UBS:

Harga emas Antam hari ini

• 0,5 gram: Rp 1.462.500
• 1 gram: Rp 2.825.000
• 2 gram: Rp 5.590.000
• 3 gram: Rp 8.360.000
• 5 gram: Rp 13.900.000
• 10 gram: Rp 27.745.000
• 25 gram: Rp 69.237.000
• 50 gram: Rp 138.395.000
• 100 gram: Rp 276.712.000
• 250 gram: Rp 691.515.000
• 500 gram: Rp 1.382.820.000
• 1.000 gram (1 kg): Rp 2.765.600.000

Harga emas Antam di Pegadaian hari ini

• 0,5 gram: Rp 1.522.000
• 1 gram: Rp 2.938.000
• 2 gram: Rp 5.814.000
• 3 gram: Rp 8.695.000
• 5 gram: Rp 14.456.000
• 10 gram: Rp 28.855.000
• 25 gram: Rp 72.007.000
• 50 gram: Rp 143.931.000
• 100 gram: Rp 287.781.000

Harga emas Galeri24 hari ini

• 0,5 gram: Rp 1.480.000
• 1 gram: Rp 2.820.000
• 2 gram: Rp 5.573.000
• 5 gram: Rp 13.831.000
• 10 gram: Rp 27.588.000
• 25 gram: Rp 68.599.000
• 50 gram: Rp 137.088.000
• 100 gram: Rp 274.040.000
• 250 gram: Rp 683.417.000
• 500 gram: Rp 1.366.833.000
• 1.000 gram (1 kg): Rp 2.733.665.000

Harga emas UBS hari ini

• 0,5 gram: Rp 1.556.000
• 1 gram: Rp 2.879.000
• 2 gram: Rp 5.714.000
• 5 gram: Rp 14.119.000
• 10 gram: Rp 28.089.000
• 25 gram: Rp 70.083.000
• 50 gram: Rp 139.877.000
• 100 gram: Rp 279.644.000
• 250 gram: Rp 698.904.000
• 500 gram: Rp 1.396.167.000

Sebagai catatan, harga emas dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti dinamika pasar global, pergerakan nilai tukar, serta kebijakan suku bunga.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta (ANTARA) - PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk (TKDN/Tron) bersama PO Gunung Harta Transport Solution (GHTS) bersinergi menghadirkan solusi teknologi canggih kecerdasan buatan (AI) guna memperkuat keselamatan penumpang sekaligus meningkatkan kualitas layanan transportasi.

"Kami sangat mengapresiasi dedikasi PO GHTS dalam menetapkan standar baru untuk layanan transportasi darat di Indonesia," kata Direktur Utama PT Tron David Santoso dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Dalam upaya berkelanjutan untuk menghadirkan layanan transportasi darat yang unggul, aman dan nyaman, PT GHTS, salah satu operator bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) premium terkemuka, kembali mengambil langkah progresif untuk meningkatkan layanan dan keselamatan penumpang.

Memasuki tahun 2026, PO GHTS resmi meningkatkan standar operasionalnya dengan mengadopsi solusi teknologi canggih melalui penambahan armada yang terintegrasi dengan ekosistem pintar dari PT Tron.

Upaya itu untuk memberikan jaminan keselamatan tertinggi bagi para penumpang sehingga PO GHTS melanjutkan dan memperluas kemitraan strategis yang telah terjalin dengan perusahaan tersebut sejak tahun 2023.

Pada tahun 2026, GHTS melengkapi 100 unit armada bus tambahannya dengan perangkat berbasis Internet of Things (IoT) dan kecerdasan buatan (AI) termutakhir milik TAM Fleet dari PT Tron seperti Mobile Digital Video Recorder (MDVR), serta sistem kamera pintar Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) dan Driver Status Monitoring (DSM).

Menurut dia, keputusan PO GHTS untuk berinvestasi pada teknologi itu didasari pada komitmen perusahaan untuk tidak sekadar memindahkan penumpang dari satu kota ke kota lain, melainkan memberikan pengalaman perjalanan yang aman tanpa kompromi.

Teknologi ADAS bertindak sebagai asisten cerdas yang memberikan peringatan dini kepada pengemudi terkait potensi benturan atau penyimpangan jalur, katanya menjelaskan.

Sementara itu, fitur DSM memantau kondisi fisik pengemudi secara real-time untuk mencegah risiko kelelahan dan hilangnya fokus. Seluruh data ini dipantau ketat secara terpusat oleh manajemen GHTS.

"Kami bangga dapat terus dipercaya sebagai mitra strategis GHTS dalam mewujudkan mobilitas yang lebih cerdas, aman, dan modern," ujar dia.

Sementara itu, Direktur Utama PT GHTS I Gede Yoyok Santoso berharap dengan pemutakhiran layanan dan armada, pihaknya dapat terus menjadi pelopor dalam industri transportasi darat nasional melalui integrasi teknologi dalam melayani dan melindungi masyarakat luas.

"Kepercayaan, kenyamanan, dan keselamatan penumpang adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar. Untuk terus meningkatkan layanan angkutan penumpang kami secara proaktif menghadirkan solusi canggih di setiap armada," katanya.

Ia menegaskan penambahan 100 unit perangkat MDVR, ADAS, dan DSM dari PT Tron di tahun ini merupakan wujud nyata komitmen tersebut.

"Pengalaman kami menggunakan teknologi ini sejak 2023 telah membuktikan efektivitasnya dalam menjaga disiplin pengemudi dan mengawasi operasional, sehingga para penumpang setia kami dapat menikmati perjalanan dengan rasa aman dan tenang," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026