Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) mendorong empat perusahaan rintisan (startup) Indonesia untuk menembus pasar Jepang melalui ajang Sushitec Tokyo yang akan digelar pada 27-29 April 2026.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan keikutsertaan startup ini diharapkan dapat membuka peluang kerja sama bisnis hingga menarik investasi global.

"Empat startup dari program ini kita akan kirimkan, kita siapkan untuk bisa hadir dalam event besar di Tokyo. Tentu harapannya nanti di sana mereka bisa mendapatkan akses pasar yang lebih luas, atau bahkan mendapatkan bisnis partner, atau investasi untuk pengembangan usaha mereka," ujar Teuku Riefky dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (21/4).

Ia menjelaskan pengiriman startup ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mendorong kekayaan intelektual (IP) Indonesia semakin dikenal di tingkat global.

"Tentu ini sebuah kebanggaan seperti yang Pak Presiden inginkan, bagaimana IP Indonesia semakin mendunia," katanya.

Adapun empat startup yang terpilih berasal dari berbagai sektor, mulai dari sustainability hingga talenta digital. Mereka adalah Bell Living Lab, Gapai, IJO, dan SPUN.

[Gambas:Youtube]

Bell Living Lab mengembangkan material ramah lingkungan dari limbah pertanian, khususnya ampas kopi, untuk kebutuhan industri fesyen dan furnitur berbasis ekonomi sirkular. Sementara IJO memanfaatkan rumput laut sebagai bahan dasar pupuk dan pestisida ramah lingkungan guna mendukung pertanian berkelanjutan.

Di sisi lain, SPUN menghadirkan platform berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk mempermudah proses pengurusan visa lintas negara di Asia Tenggara. Sedangkan Gapai fokus menghubungkan tenaga kerja Indonesia terampil dengan pasar global, termasuk sektor hospitality, manufaktur, dan layanan.

Teuku Riefky menambahkan, pemerintah turut memberikan pendampingan kepada para startup sebelum berangkat, termasuk dalam penyusunan proposal bisnis dan pemahaman pasar tujuan.

"Pendampingan termasuk persiapannya, karena bisnis proposal itu juga penting, ketika kita mau hadir ke sebuah negara juga kita penting tahu bagaimana sebetulnya market di negara itu, kemudian storytelling yang menarik bagi pengusaha-pengusaha di negara itu kan lain-lain juga," ujarnya.

Ia mencontohkan pasar Jepang yang memiliki ketertarikan tinggi terhadap isu keberlanjutan (sustainability), sehingga menjadi peluang bagi startup Indonesia yang mengusung inovasi ramah lingkungan.

"Misalnya Jepang, mereka kan sangat tertarik yang kaitannya dengan sustainability," kata dia.

Selain memperluas pasar, pemerintah juga menargetkan adanya transfer teknologi dan kolaborasi dengan pelaku industri di Jepang.

"Target output-nya adalah kerja sama bisnis, apakah itu untuk memperluas pasar atau mungkin bertemu dengan bisnis partner yang juga bisa memberikan investasinya untuk membesarkan bisnis dari empat startup ini," ujar Teuku Riefky.

WASHINGTON - Militer AS secara signifikan mengurangi persediaan rudal utamanya selama perang dengan Iran dan menciptakan "risiko jangka pendek" kehabisan amunisi dalam konflik di masa depan jika terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Itu diungkapkan para ahli dan tiga orang yang mengetahui penilaian persediaan internal Departemen Pertahanan baru-baru ini. Akibatnya, pertahanan militer AS makin rapuh.

Selama tujuh minggu terakhir perang, militer AS telah menghabiskan setidaknya 45% dari persediaan Rudal Serangan Presisi (Precision Strike Missiles); setidaknya setengah dari persediaan rudal THAAD, yang dirancang untuk mencegat rudal balistik; dan hampir 50% dari persediaan rudal pencegat pertahanan udara Patriot, menurut analisis baru yang dilakukan oleh Pusat Studi Strategis dan Internasional (Center for Strategic and International Studies). Angka-angka tersebut sangat sesuai dengan data rahasia Pentagon tentang persediaan AS, menurut sumber yang mengetahui penilaian tersebut.

Awal tahun ini Pentagon menandatangani serangkaian kontrak yang akan membantu memperluas produksi rudal, tetapi jangka waktu pengiriman untuk mengganti sistem ini adalah tiga hingga lima tahun bahkan dengan peningkatan kapasitas, kata para ahli CSIS dan sumber tersebut.

Pertahanan AS Makin Rapuh Akibat Perang Iran, Ini 4 Pemicunya

1. Butuh Waktu 4 Tahun untuk Mempersiapkan Pasokan Rudal

Dalam jangka pendek, AS kemungkinan mempertahankan cukup bom dan rudal untuk melanjutkan operasi tempur melawan Iran, dalam skenario apa pun, jika gencatan senjata yang rapuh gagal bertahan. Namun, jumlah amunisi penting yang tersisa di persediaan AS tidak lagi cukup untuk menghadapi musuh yang setara, seperti China, dan kemungkinan akan memakan waktu bertahun-tahun sebelum persediaan senjata tersebut kembali ke tingkat sebelum perang, demikian kesimpulan analisis CSIS.

“Pengeluaran amunisi yang tinggi telah menciptakan celah kerentanan yang meningkat di Pasifik barat,” kata Mark Cancian, seorang Kolonel Korps Marinir AS yang telah pensiun dan salah satu penulis laporan CSIS, kepada CNN. “Akan dibutuhkan satu hingga empat tahun untuk mengisi kembali persediaan ini dan beberapa tahun setelah itu untuk memperluasnya hingga mencapai jumlah yang dibutuhkan.”

Dalam sebuah pernyataan kepada CNN, juru bicara utama Pentagon, Sean Parnell, mengatakan bahwa militer “memiliki semua yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas pada waktu dan tempat yang dipilih Presiden.”

“Sejak Presiden Trump menjabat, kami telah melaksanakan beberapa operasi yang sukses di seluruh komando tempur sambil memastikan militer AS memiliki persenjataan yang lengkap untuk melindungi rakyat dan kepentingan kami,” katanya.

2. Pesanan Rudal Tak Bisa Direalisasikan dalam Waktu Cepat

Militer AS juga telah menghabiskan sekitar 30% dari persediaan rudal Tomahawk-nya; lebih dari 20% dari persediaan rudal jarak jauh Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSA); dan sekitar 20% dari rudal SM-3 dan SM-6, menurut analisis dan sumber-sumber tersebut. Diperlukan sekitar empat hingga lima tahun untuk mengganti sistem-sistem tersebut.

Perhitungan rudal yang melacak penipisan persediaan tersebut sangat kontras dengan klaim Presiden Donald Trump baru-baru ini bahwa AS tidak kekurangan persenjataan apa pun – bahkan ketika ia meminta pendanaan tambahan untuk rudal karena dampak perang Iran terhadap persediaan yang ada.

“Kami meminta karena banyak alasan, bahkan di luar apa yang sedang kita bicarakan di Iran,” kata Trump bulan lalu, merujuk pada permintaan pendanaan tambahan Pentagon. “Amunisi khususnya, di tingkat atas kita memiliki banyak, tetapi kita melestarikannya.”

“Ini adalah harga kecil yang harus dibayar untuk memastikan bahwa kita tetap berada di puncak,” tambahnya.

3. Senjata Habis Juga Dikirim ke Israel dan Ukraina

Laporan CSIS mencatat bahwa kesepakatan terbaru pemerintahan Trump dengan perusahaan swasta seharusnya meningkatkan produksi, tetapi pengiriman amunisi penting ini dalam waktu dekat relatif rendah karena pesanan kecil di masa lalu.

Sebelum perang dimulai, Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Dan Caine dan para pemimpin militer lainnya memperingatkan Trump bahwa kampanye militer yang berkepanjangan dapat berdampak pada persediaan senjata AS – khususnya yang mendukung Israel dan Ukraina, seperti yang dilaporkan CNN sebelumnya.

4. Pertahanan Negara-negara Arab di Ujung Tanduk

Dan sejak awal konflik, Demokrat di Capitol Hill telah menyuarakan kekhawatiran tentang jumlah amunisi yang digunakan dan apa artinya bagi pertahanan AS di Timur Tengah dan sekitarnya.

“Iran memang memiliki kemampuan untuk membuat banyak drone Shahed, rudal balistik, jarak menengah, jarak dekat, dan mereka memiliki persediaan yang sangat besar,” kata Senator Demokrat Arizona Mark Kelly bulan lalu. “Jadi pada titik tertentu… ini menjadi masalah matematika dan bagaimana kita dapat memasok kembali amunisi pertahanan udara. Dari mana amunisi itu akan berasal?”

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan pembangunan jaringan perkeretaapian nasional ditargetkan hingga 2045 dengan kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp1.200 triliun secara bertahap.

Anggaran tersebut diarahkan untuk pembangunan baru sekaligus reaktivasi jaringan rel sepanjang sekitar 14.000 kilometer di luar Pulau Jawa, meliputi wilayah Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi.

"Kita menghitung, jika kita ingin menambah katakanlah tadi 14.000 km (untuk reaktivasi dan pembangunan jaringan rel kereta api) sekian tahun ke depan, maka biayanya itu diperkirakan sekitar Rp1.200 triliun hingga (tahun) 2045," kata AHY usai rapat koordinasi pengembangan jaringan kereta api nasional di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Rabu.

Program tersebut merupakan bagian dari rencana jangka panjang menuju visi Indonesia 2045, yang membutuhkan perencanaan matang dan dukungan pembiayaan berkelanjutan dari berbagai sumber.

Ia memperkirakan kebutuhan anggaran tahunan mencapai Rp60 hingga Rp65 triliun jika investasi tersebut dibagi dalam kurun waktu sekitar 20 tahun.

"Hitungan ini belumlah final. Kita masih akan menyempurnakan karena membangun, mengembangkan infrastruktur itu juga sangat tergantung pada kondisi geografis dari daerah-daerah yang akan kita kembangkan. Tapi paling tidak, itu hitungan awal yang bisa kita sampaikan sebagai bahan diskusi tadi," ujarnya.

Kebutuhan pengembangan jaringan rel masih cukup besar di luar Jawa. Di Sumatra, panjang jalur kereta saat ini sekitar 1.871 kilometer, namun masih diperlukan tambahan sekitar 7.837 kilometer untuk memenuhi kebutuhan konektivitas berbasis jumlah penduduk.

Di Kalimantan, jaringan rel kereta api masih belum tersedia, sementara kebutuhan minimal pembangunan diperkirakan mencapai 2.772 kilometer.

Sementara itu di Sulawesi, panjang jalur kereta yang tersedia baru sekitar 109 kilometer, sehingga masih membutuhkan tambahan sekitar 3.284 kilometer untuk meningkatkan konektivitas dan mobilitas regional.

AHY menegaskan pembangunan jaringan kereta tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan memerlukan tahapan jangka menengah dan panjang dengan prioritas program cepat (quick wins) sebagai langkah awal.

"Tentu tidak bisa seketika, perlu proses jangka menengah, jangka panjang, sehingga harus ada quick wins-nya dan harus ada anggaran yang memadai. Nah, di sinilah kita menghitung jumlah kira-kira kebutuhannya seperti apa dalam 20 tahun menuju 2045, maupun kira-kira per tahunnya," katanya.

Sejumlah proyek quick wins tengah dikaji, termasuk pengembangan jalur kereta dari Banda Aceh menuju Besitang di Sumatra Utara guna mempercepat konektivitas antarwilayah strategis.

Ia menambahkan bahwa pengembangan transportasi publik, termasuk kereta api, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif pemerintah daerah.

Selain mengandalkan APBN, pembiayaan proyek ini akan melibatkan APBD, skema kerja sama pemerintah dan badan usaha, serta investasi swasta dan luar negeri.

Pemerintah juga membuka peluang kerja sama dengan negara-negara yang memiliki pengalaman dalam pengembangan transportasi perkeretaapian, baik untuk angkutan penumpang perkotaan maupun logistik antardaerah.

AHY menegaskan pemerintah akan terus mencari sumber pembiayaan kreatif untuk mendukung pembangunan infrastruktur sekaligus mendorong penguatan industri dalam negeri agar lebih mandiri dan berdaya saing.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

Warta Ekonomi, Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai implementasi POJK Nomor 36 Tahun 2025 yang mulai berlaku efektif pada 22 Maret 2026, tiga bulan setelah diundangkan pada 22 Desember 2025 akan memperkuat struktur industri asuransi kesehatan nasional melalui peningkatan tata kelola, manajemen risiko, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan bahwa kebijakan tersebut dirancang untuk memperbaiki ekosistem secara menyeluruh terutama dalam pengendalian biaya medis dan perlindungan konsumen.

“Penguatan tata kelola dalam penyelenggaraan produk asuransi kesehatan sehubungan dengan kewajiban 3 (tiga) kapabilitas yang harus dimiliki oleh perusahaan asuransi, yaitu kapabilitas medis, kapabilitas digital dan dewan penasehat medis. Kewajiban ini diharapkan memperbaiki ekosistem kesehatan dalam mengendalikan biaya medis dan meningkatkan pelindungan konsumen asuransi kesehatan,” ujarnya dalam lembar jawaban tertulis, Rabu (22/4/2026).

OJK mewajibkan perusahaan asuransi untuk memenuhi tiga kapabilitas tersebut sebagai bagian dari transformasi industri. Ogi menilai, kapabilitas medis diperlukan untuk memastikan kualitas penjaminan layanan kesehatan, sementara kapabilitas digital mendukung efisiensi operasional dan transparansi. Maka dari itu, keberadaan dewan penasehat medis diharapkan mampu memperkuat pengawasan terhadap praktik klaim dan layanan kesehatan.

Selain penguatan tata kelola, regulasi ini juga mendorong perbaikan manajemen risiko melalui penerapan kebijakan risk sharing yang dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara perusahaan asuransi dan penyedia layanan kesehatan dalam menanggung risiko biaya.

“Perbaikan manajemen risiko dalam penyelenggaraan produk asuransi kesehatan dengan implementasi kebijakan risk sharing pada penyelenggaraan asuransi kesehatan,” kata Ogi.

Lebih lanjut, OJK juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam ekosistem asuransi kesehatan nasional melalui koordinasi antar penyelenggara jaminan kesehatan, termasuk antara BPJS Kesehatan dan perusahaan asuransi komersial.

“Terciptanya kolaborasi antara pihak yang terlibat dalam ekosistem asuransi kesehatan nasional, terutama dengan terselenggaranya koordinasi antar penyelenggara jaminan (KAPJ) antara BPJS Kesehatan dengan perusahaan asuransi,” jelasnya.

Dengan implementasi POJK ini, OJK menargetkan terciptanya ekosistem asuransi kesehatan yang lebih terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan seiring meningkatnya kebutuhan perlindungan kesehatan masyarakat.

Tadi Pak Kepala BRIN (Arif Satria) juga sangat mendorong agar kita bisa justru sekaligus memajukan industri perkeretaapian nasional. Mengapa tidak? Karena kebutuhannya ada,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong penguatan industri perkeretaapian nasional guna mendukung sistem transportasi yang efisien serta pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan.

AHY mengatakan dorongan tersebut sejalan dengan masukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang menilai pengembangan industri kereta domestik menjadi penting seiring meningkatnya kebutuhan transportasi nasional.

"Tadi Pak Kepala BRIN (Arif Satria) juga sangat mendorong agar kita bisa justru sekaligus memajukan industri perkeretaapian nasional. Mengapa tidak? Karena kebutuhannya ada," kata Menko AHY usai rapat koordinasi pengembangan jaringan kereta api nasional di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pembangunan industri perkeretaapian harus didukung ekosistem yang terintegrasi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari kementerian teknis, badan usaha milik negara (BUMN), hingga pelaku industri.

"Kita pastikan ekosistem industrinya, tadi Kementerian Perindustrian juga sudah menyampaikan hal tersebut, BUMN juga sama, kita bangun dengan baik sehingga nanti ada proses yang utuh," ujarnya.

Ia menegaskan penguatan industri perkeretaapian penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor melalui peningkatan kapasitas produksi dalam negeri serta penguasaan teknologi.

Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjadi konsumen, tetapi mampu membangun kemandirian industri transportasi berbasis kereta api secara berkelanjutan.

“Sehingga kita tidak hanya membeli produk atau teknologi dari luar, tetapi juga membangun kemandirian industri perkeretaapian nasional,” katanya.

AHY menambahkan peran Kementerian Perindustrian dan BUMN menjadi krusial dalam membangun rantai industri, mulai dari produksi hingga pengembangan teknologi.

Selain itu, pemerintah akan mengawal pengembangan trase jaringan kereta dari sisi tata ruang wilayah, kesiapan teknologi, serta integrasi dengan sistem transportasi publik di berbagai daerah.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar pengembangan transportasi berbasis kereta api dapat menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat secara luas.

“Kami akan mengawal bersama pengembangan trase dari sisi tata ruang, teknologi, hingga kerja sama dengan daerah untuk memperkuat transportasi publik,” kata AHY.

Dalam rapat tersebut, pemerintah menetapkan rencana reaktivasi dan pembangunan jalur kereta api hingga sekitar 14.000 kilometer di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi.

Saat ini, panjang jalur kereta di Sumatra mencapai 1.871 kilometer dan masih membutuhkan tambahan sekitar 7.837 kilometer. Di Kalimantan, jaringan kereta api belum tersedia dari kebutuhan sekitar 2.772 kilometer.

Sementara di Sulawesi, jalur kereta yang telah beroperasi sepanjang 109 kilometer, dengan kebutuhan tambahan sekitar 3.284 kilometer.

Untuk merealisasikan pengembangan jaringan tersebut, pemerintah memperkirakan kebutuhan investasi mencapai Rp1.100 hingga Rp1.200 triliun hingga tahun 2045.

Untuk mewujudkan pengembangan jaringan hingga sekitar 14.000 kilometer tambahan serta reaktivasi jalur, Menko AHY menyebut kebutuhan investasi mencapai Rp1.100 hingga Rp1.200 triliun sampai tahun 2045.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BRIN Arif Satria, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus.

Kemudian Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Wakil Kepala BP BUMN Amminudin Ma’ruf, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Allan Tandiono, dan Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar,Sulawesi Selatan (Sulsel) melarang tiap sekolah menyelenggarakan acara penamatan di luar lingkungan sekolah, terutama jika pelaksanaannya berbayar atau menyaratkan kontribusi iuran dari orang tua siswa.

Ultimatum ini dilayangkan kepada seluruh jajaran pendidik dan kepala sekolah mulai dari jenjang TK, SD, hingga SMP.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan peringatan tersebut merespons keresahan orang tua siswa terkait maraknya praktik pungutan biaya perpisahan yang dinilai membebani ekonomi keluarga.

"Kalau sekolah tidak punya anggaran, jangan paksakan menggelar kegiatan penamatan. Jangan memberatkan orang tua siswa," ujar Munafri di Makassar, Rabu (22/4/2026).

Kebijakan ini sendiri bukan regulasi baru. Larangan serupa telah disosialisasikan sejak tahun sebelumnya dan diperkuat melalui Surat Edaran (SE) resmi dari Dinas Pendidikan Kota Makassar.

Namun, Munafri mengatakan, praktik pungutan dengan dalih "ramah tamah" atau euforia kelulusan dilaporkan masih kerap terjadi.

Oleh sebab itu dia memperingatkan dengan tegas bahwa jabatan kepala sekolah menjadi taruhan bagi mereka yang tetap membandel. Mengingat saat ini tengah berlangsung proses rotasi kepemimpinan sekolah, pelanggaran terhadap instruksi tersebut dapat berujung pada sanksi berat.

“Jangan sampai karena kegiatan seperti ini, justru berdampak pada posisi kepala sekolah. Bisa saja dicopot kalau tidak patuh,” tegas Munafri.

Guna memastikan implementasi kebijakan di lapangan, pemerintah kota menginstruksikan Dinas Pendidikan untuk memperketat kontrol. Pengawasan tidak hanya menyasar sekolah negeri, tetapi juga mencakup koordinasi dengan sekolah swasta dan pihak yayasan di bawah kementerian terkait.

Kendati demikian, Munafri mengecualikan instruksi tersebut jika kegiatan didanai sepenuhnya oleh pihak ketiga atau sponsor tanpa memungut sepeser pun dari wali murid.

“Dengan adanya edaran ini, kita berharap seluruh sekolah di Makassar patuh. Tidak boleh ada kegiatan yang membebani orang tua siswa,” tutup Munafri.

Bisnis.com, JAKARTA - IPOT (Indo Premier Sekuritas) menghadirkan pendekatan baru melalui aplikasi saham terbaik berbasis AI real-time dan live indicators.

Chief Marketing Officer PT Indo Premier Sekuritas (IPOT), Sergio Ticoalu mengatakan investor bisa menggunakan fitur berbasis AI seperti AI Live, Bandar Action, LADI, hingga Hit Action (HAKA dan HAKI) untuk memantau aktivitas market dalam hitungan detik.

Selain itu, data yang sebelumnya hanya tersedia dalam bentuk angka, kini dapat diolah menjadi insight yang lebih mudah dipahami. Dia menuturkan melalui Live Order Book dan Order Queue, maka investor bisa membaca dinamika permintaan dan penawaran secara langsung tanpa harus bergantung pada asumsi atau spekulasi.

“Tidak hanya sebagai inovasi teknologi, langkah ini juga menjadi bagian dari transformasi industri, di mana akses terhadap sistem trading yang sebelumnya identik dengan investor institusi kini mulai terbuka untuk investor retail,” katanya dikutip dari siaran resmi, Kamis (23/4/2026).

Menurutnya, pendekatan ini mengubah cara investor mengambil keputusan. Jika sebelumnya banyak keputusan didasarkan pada opini, rumor, atau data yang tertunda, kini keputusan dapat diambil berdasarkan kondisi market yang sedang terjadi.

Dalam praktiknya, penggunaan data real-time dan analisis berbasis AI membantu investor mengidentifikasi momentum lebih cepat, menghindari entry yang terlambat, serta merancang strategi yang lebih terukur dalam trading saham.

Keunggulan AI Real-Time IPOT

Dari sisi infrastruktur, jelas Sergio, IPOT dibangun dengan pendekatan yang berbeda dibandingkan aplikasi trading konvensional. Sistemnya dirancang menggunakan arsitektur real-time dengan latency rendah dan kemampuan pemrosesan data yang tinggi.

Dengan dukungan dana kelolaan sekitar Rp312 triliun serta investasi teknologi dalam skala besar, platform ini memiliki pondasi yang memungkinkan pengembangan sistem AI trading saham yang stabil dan scalable. Kombinasi antara infrastruktur, kecerdasan data, dan dukungan kapital menjadi faktor penting dalam menghadirkan sistem yang mampu mengikuti kompleksitas market modern.

Selain performa, aspek keamanan juga menjadi perhatian utama. Di tengah meningkatnya risiko kejahatan siber, IPOT menghadirkan sistem perlindungan berbasis server dengan mekanisme anti-phishing berlapis.

Sistem ini dirancang untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan, mencegah akses ilegal, serta memberikan perlindungan terhadap potensi ancaman seperti malware dan remote access. Dengan demikian, investor tidak hanya memiliki peluang untuk meningkatkan performa trading, tetapi juga mendapatkan perlindungan terhadap dana yang mereka kelola.

IPOT juga melengkapi ekosistemnya dengan IPOT Views, sebuah riset berbasis data yang membantu investor memahami kondisi market secara lebih objektif. Dengan adanya riset yang terstruktur, ketergantungan terhadap rumor dan narasi spekulatif dapat dikurangi, sehingga investor dapat membangun strategi yang lebih rasional dan berbasis data dalam trading saham Indonesia.

AI Real-Time IPOT Gratis

Di tengah kondisi market yang semakin kompetitif, penggunaan teknologi seperti AI real-time trading menjadi faktor pembeda yang signifikan. Investor yang memiliki akses terhadap data real-time dan sistem analisis canggih berada dalam posisi yang lebih unggul dibandingkan mereka yang masih mengandalkan sistem dengan keterbatasan informasi. Hal ini menunjukkan bahwa performa dalam trading saham tidak hanya ditentukan oleh keberanian, tetapi juga oleh kualitas data dan sistem yang digunakan.

Sebagai bagian dari upaya memperluas akses terhadap teknologi ini, IPOT membuka penggunaan aplikasi saham terbaik ini secara gratis, termasuk bagi investor yang sebelumnya menggunakan sekuritas lain. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan jumlah pengguna, tetapi juga mendorong transformasi cara trading di Indonesia, dari pendekatan manual menuju sistem berbasis AI real-time dan live trading.

Perubahan ini menandai babak baru dalam industri trading saham Indonesia. Di era dimana market bergerak dalam hitungan detik, kecepatan dan akurasi menjadi kunci utama. Tanpa data real-time, investor akan selalu tertinggal. Tanpa dukungan AI trading, investor akan kesulitan membaca kompleksitas market. Dan tanpa sistem yang tepat, konsistensi dalam menghasilkan profit akan sulit dicapai.

“Dengan hadirnya teknologi trading berbasis AI real-time, investor kini memiliki peluang untuk mengambil keputusan yang lebih cepat, lebih akurat, dan lebih relevan dengan kondisi market yang sebenarnya,” pungkasnya.

Pengembangan jaringan perkeretaapian untuk menurunkan biaya logistik sekaligus mengurangi beban jalan raya, termasuk kendaraan ODOL yang sedang ditertibkan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pembangunan jaringan perkeretaapian menjadi bagian penting dalam upaya mengatasi kendaraan over dimension over loading (ODOL) di jalan nasional.

“Pengembangan jaringan perkeretaapian untuk menurunkan biaya logistik sekaligus mengurangi beban jalan raya, termasuk kendaraan ODOL yang sedang ditertibkan,” kata AHY usai rapat koordinasi pengembangan jaringan kereta api nasional di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pengembangan perkeretaapian tidak hanya bertujuan menekan biaya transportasi logistik, tetapi juga mengurangi kepadatan jalan yang selama ini didominasi kendaraan berat dengan muatan berlebih.

Kebijakan tersebut, lanjut AHY, sejalan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional.

Ia menjelaskan pemerintah akan mengembangkan jaringan kereta api nasional yang terintegrasi untuk melayani mobilitas penumpang dan distribusi logistik.

Pemerintah juga mendorong pengembangan jaringan Trans Sumatera, Trans Kalimantan, dan Trans Sulawesi guna memperkuat konektivitas antardaerah serta meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa.

“Ini menjadi mandat Presiden untuk mempercepat pengembangan jaringan kereta lintas pulau,” ujarnya.

AHY menilai peran kereta api tidak hanya mendukung mobilitas masyarakat, tetapi juga meningkatkan produktivitas daerah melalui penurunan biaya logistik yang selama ini menjadi tantangan.

Selain itu, sektor perkeretaapian dinilai lebih ramah lingkungan karena kontribusinya terhadap emisi karbon relatif kecil dibandingkan transportasi darat lainnya.

Ia menyebut sektor transportasi darat menyumbang sekitar 89 persen emisi, sementara kereta api kurang dari satu persen.

AHY juga menyoroti ketimpangan investasi antara pembangunan jalan dan rel kereta. Pada 2023, anggaran pembangunan jalan mencapai sekitar Rp86 triliun, sedangkan rel kereta sekitar Rp6 triliun.

Menurut dia, kondisi tersebut perlu diperbaiki mengingat panjang jaringan rel nasional masih terbatas sekitar 12.000 kilometer, dengan sebagian besar berada di Pulau Jawa.

Sementara itu, jaringan kereta di Sumatera belum sepenuhnya terhubung, Kalimantan belum memiliki jalur kereta, dan Sulawesi masih terbatas.

Ia menekankan pentingnya pengembangan jaringan kereta di wilayah berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan efisiensi distribusi komoditas.

Pemerintah menargetkan pengembangan dan reaktivasi jaringan rel hingga sekitar 14.000 kilometer secara bertahap menuju visi Indonesia 2045, dengan kebutuhan investasi diperkirakan mencapai Rp1.100 hingga Rp1.200 triliun.

Pembiayaan pembangunan tersebut akan mengandalkan kombinasi APBN, APBD, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta investasi swasta dan luar negeri.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim
Copyright © ANTARA 2026

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menyiapkan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau guna mencegah kekeringan dan menjaga produktivitas sektor pertanian tetap stabil.

Ketua Tim Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi Dodo Hadi Triwardoyo mengatakan upaya mitigasi telah dilakukan, termasuk pemetaan lahan sawah yang berpotensi terdampak kekeringan. Hingga saat ini, kondisi lahan pertanian masih dinilai aman.

"Kami memitigasi titik-titik sawah rawan kekeringan, termasuk pendataan pompa bantuan pemerintah maupun milik petani yang tersedia di lapangan," katanya di Cikarang, Rabu.

Selain itu, pihaknya juga mendata sumber-sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pertanian, terutama saat musim kemarau berlangsung.

Menurut Dodo, ketersediaan air irigasi menjadi faktor kunci untuk menghindari risiko gagal panen akibat kemarau panjang. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan kecukupan cadangan pangan bagi masyarakat.

Sosialisasi kepada petani terkait pola tanam adaptif juga terus dilakukan, termasuk mendorong pergiliran tanaman ke komoditas yang lebih hemat air.

"Untuk sementara ini memang belum ada lahan yang rawan kekeringan. Dampak dari normalisasi di titik BSH 0 masih cukup untuk mendukung kegiatan tanam padi," jelasnya.

Meski demikian, Dinas Pertanian tetap merekomendasikan alternatif tanaman yang lebih tahan terhadap keterbatasan air, seperti jagung, ketimun, dan berbagai jenis sayuran.

Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas produksi pertanian di Kabupaten Bekasi di tengah potensi perubahan kondisi cuaca ke depan.

Titik BSH-0 (Bendung Sungai Hulu-0) adalah proyek bendung strategis yang berlokasi di area Kali Cikarang-CBL (Cikarang Bekasi Laut), Kabupaten Bekasi yang difungsikan, utamanya untuk pengairan (irigasi) areal pertanian.

Bendung ini dirancang untuk mengairi lahan pertanian sawah mulai dari titik BSH-0 hingga BHS-34, mencakup luas sekitar 7.000 hektar. BSH-0 merupakan proyek strategis yang menjadi senjata penting dalam meningkatkan kapasitas infrastruktur air, tidak hanya untuk pengairan, tetapi juga untuk membantu pengendalian banjir di wilayah sekitar.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

Warta Ekonomi, Jakarta -

Bank Indonesia tengah menyiapkan layanan New BI-Fast sebagai bagian dari peta jalan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030. Inovasi ini dirancang untuk memfasilitasi pengiriman uang lintas negara dengan sistem yang lebih standar, efisien, dan memiliki jangkauan luas.

Layanan versi baru tersebut akan mengintegrasikan aspek teknis, bisnis, hingga tata kelola yang lebih tangguh dibandingkan versi saat ini. Selain itu, pengembangan ini bertujuan untuk menciptakan infrastruktur pembayaran yang mampu melayani pasar global secara instan.

"Kami di Bank Indonesia sedang mempersiapkan new BI-Fast dengan aransemen yang lebih terstandar," ujar Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta, Rabu (22/4/2026). Di samping itu, sistem ini didesain untuk mampu mengantisipasi lonjakan volume transaksi yang diperkirakan akan terus meningkat di masa depan.

Keamanan sistem menjadi fokus utama melalui penguatan manajemen risiko guna mencegah ancaman siber dan tindak penipuan. Terlebih lagi, New BI-Fast akan dilengkapi fitur pembayaran lintas negara menggunakan skema Nexus yang terhubung ke beberapa negara mitra.

Negara-negara yang tergabung dalam skema tersebut antara lain Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, hingga India. Selain itu, Uni Eropa saat ini juga sedang terlibat dalam pengembangan sistem tersebut dengan status sebagai pemantau.

Data penggunaan BI-Fast di tengah masyarakat menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat sepanjang triwulan pertama tahun 2026. Volume transaksi tercatat melonjak 31 persen secara tahunan dengan total mencapai 1,4 miliar kali transaksi.

Rata-rata frekuensi transaksi harian kini telah meningkat menjadi 15,6 juta transaksi dari periode sebelumnya. Di samping itu, nominal transaksi BI-Fast juga tumbuh signifikan sebesar 28,35 persen hingga menyentuh angka Rp 3.519 triliun.

Pesatnya pertumbuhan ini menunjukkan kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap sistem pembayaran cepat milik bank sentral tersebut. Terlebih lagi, transformasi menuju New BI-Fast diharapkan dapat semakin memperkuat ekosistem ekonomi digital nasional secara menyeluruh.

Budidaya udang vaname memiliki produktivitas tinggi, margin keuntungan besar, serta permintaan ekspor yang kuat

Tanjungpinang (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menyebut budidaya udang vaname berpotensi menjadi salah satu motor penggerak investasi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

“Budidaya udang vaname memiliki produktivitas tinggi, margin keuntungan besar, serta permintaan ekspor yang kuat,” kata Nihayatul usai memimpin kunjungan kerja Komisi IX DPR RI meninjau tambak udang vaname di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, Rabu.

Menurut dia, investasi di sektor tersebut semakin menarik dengan penerapan skema modern seperti shrimp estate dan teknologi intensif yang mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah serta memberikan prospek pengembalian investasi yang menjanjikan.

Melalui peninjauan tersebut, Komisi IX DPR RI mendorong pengembangan sektor budidaya perikanan, khususnya udang vaname di Kepri, yang dinilai berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Sebagai komisi yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial, ia menilai sektor budidaya udang juga berkaitan erat dengan perlindungan tenaga kerja, standar kesehatan dan keselamatan kerja, serta penguatan jaminan sosial bagi pekerja.

“Peninjauan lapangan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR untuk melihat potensi ekonomi daerah yang dapat diperkuat melalui dukungan kebijakan pemerintah pusat,” ujarnya.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Luki Zaiman Prawira mengapresiasi kunjungan kerja Komisi IX DPR RI yang dinilai memberikan perhatian terhadap penguatan sektor perikanan budidaya di daerah tersebut.

Ia berharap dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan produksi udang vaname dapat terus ditingkatkan agar potensi besar Kepri dapat dioptimalkan bagi kesejahteraan masyarakat.

Luki menjelaskan Kepri memiliki potensi perikanan mencapai 1,1 juta ton per tahun yang pemanfaatannya masih dapat ditingkatkan.

Di sektor budidaya, udang vaname menjadi salah satu komoditas unggulan bernilai ekonomi tinggi dengan prospek besar, baik untuk pasar domestik maupun ekspor.

Selain memiliki pertumbuhan cepat dan tingkat produktivitas tinggi, komoditas ini juga dinilai strategis dalam mendukung target nasional peningkatan ekspor udang sebesar 250 persen sebagaimana didorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Dengan posisi geografis yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, Kepri dinilai memiliki keunggulan sebagai kawasan pengembangan budidaya dan ekspor hasil perikanan.

Luki berharap kunjungan ini dapat menjadi jembatan penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong hadirnya kebijakan yang berpihak pada tumbuhnya investasi berkualitas, perlindungan tenaga kerja, dan pengembangan industri perikanan budidaya yang berkelanjutan.

"Kami berkomitmen terus membuka ruang kolaborasi bersama DPR dan seluruh pemangku kepentingan guna mendorong sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu tulang punggung ekonomi daerah, khususnya bagi masyarakat pesisir di Kepri," ucap Luki.

Pewarta: Ogen
Editor: Abdul Hakim
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Operasional bisnis PT Sinar Terang Mandiri Tbk (MINE) disebut tidak terdampak kebijakan pemangkasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026.

Portofolio bisnis perseroan yang berkaitan dengan jasa penunjang pertambangan dan penggalian dianggap mapan sehingga bisa menghindari tekanan bisnis akibat dinamika produksi nikel.

"Penurunan RKAB yang dari dulu 370 juta ton di tahun 2025 menjadi 260 juta ton di 2026, untuk saat ini belum berpengaruh di perseroan kami karena kami memiliki kontrak jangka menengah dan jangka panjang hingga sampai sampai 5 tahun," kata Direktur Operasional MINE, Ade Irawan, dalam paparan publik perseroan di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Ade mengatakan sejauh ini belum ada penyesuaian dalam hal volume. Produksi dari setiap kilen MINE sudah menandatangani kontrak kerja sama, baik untuk jasa transportasi tambang hingga penggalian.

Meski demikian, Ade menekankan bakal mewaspadai dinamika pasar dan penyesuaian kebijakan pemerintah. Perseroan tidak menafikan adanya isu penurunan produksi nikel, terlebih surplus pasokan yang terjadi di pasaran China.

"Tentunya dengan peraturan dari pemerintah ini, kami akan memonitoring setiap saat dan mengantisipasi jika sudah ada dampaknya terhadap perseroan kami," tuturnya.

Perlu diketahui, sepanjang periode 2025, perseroan berhasil mencatat capaian yang baik kendati harus menghadapi kompleksitas industri tambang dan ekonomi global. Pendapatan MINE tercatat meningkat 11,8 persen menjadi Rp2,36 triliun jika dibandingkan dengan raihan 2024.

Kenaikan tersebut ditopang oleh kontribusi dua lini pendapatan baru, yakni proyek pembangunan jalan dari PT Erabaru Timur Lestari dan proyek penambangan yang dikelola oleh PT Sulawesi Cahaya Mineral (SCM), yang secara signifikan memperkokoh portofolio bisnis perusahaan.

Pada tahun ini, perseroan tetap agresif dalam menjaring kontrak baru, di samping terus memelihara kepercayaan klien yang telah terjalin serta melakukan pengembangan lini bisnis demi meningkatkan daya saing dan memperbesar peluang pertumbuhan.

Meski begitu ada koreksi dari sisi laba bersih yang menyusut pada 2025. Pada 2024 tembus Rp306,1 miliar, dan turun menjadi Rp202,029 miliar di 2025. Beban operasional dari penggarapan proyek besar dinilai berkontribusi pada penurunan laba tersebut.

(NIA DEVIYANA)