Seorang influencer, kreator konten, sekaligus pengusaha Arief Muhammad membagikan unggahan sebuah foto Rapat Umum Pemegang Saham Rumah Makan (RM) Padang Payakumbuah dan menuliskan kode ticker NSPD, pada Selasa (5/5). Aksi itu pun menyulut spekulasi di kalangan pasar modal.

“Bismillah #NSPD,” tulis Arief dalam akun pribadi media sosialnya @ariefmuhammad.

Unggahan itu mendapat respon beragam. Ada yang menanyakan apakah rumah makan nasi padang itu berencana akan mencatatkan perdana sahamnya atau initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI).

“Sabar,” respons Arief kepada followers-nya yang bertanya-tanya itu.

Adapun Rumah Makan Padang Payakumbuah berada di bawah pengelolaan PT Makan Padang Pakai Tangan. Restoran yang didirikan oleh influencer Arief Muhammad pada Juni 2022 ini mengusung konsep modern dengan sajian masakan Padang autentik, dan dikembangkan melalui sistem kemitraan (franchise).

Katadata.co.id, telah meminta tanggapan lebih lanjut terkait aksi korporasi itu. Namun belum menjawab hingga berita ini ditayangkan.

Sebelumnya Bursa Efek Indonesia (BEI) membeberkan hingga saat ini terdapat total 15 calon emiten yang antre untuk mencatatkan perdana sahamnya atau initial public offering (IPO). Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna, mengatakan berdasarkan klasifikasi aset perusahaan yang merujuk pada POJK Nomor 53/POJK.04/2017, terdapat 11 perusahaan dalam pipeline tergolong skala besar dengan aset di atas Rp 250 miliar.

Kemudian terdapat empat perusahaan aset skala menengah atau aset antara Rp 50 miliar hingga Rp 250 miliar. Sedangkan perusahaan skala kecil atau aset di bawah Rp 50 miliar tak ada dalam pipeline.

"Sampai dengan 30 April 2026 telah tercatat 1 perusahaan yang mencatatkan saham di BEI dengan dana dihimpun Rp 0,30 triliun," tulis Nyoman dalam laporannya, dikutip Senin (4/5).

Berikut jumlah emiten yang tengah mengantre IPO berdasarkan sektornya:

• 3 perusahaan dari sektor konsumer siklikal
• 3 perusahaan dari sektor konsumer non siklikal
• 1 perusahaan dari sektor energi
• 1 perusahaan dari sektor finansial
• 3 perusahaan dari sektor kesehatan
• 2 perusahaan dari sektor infrastruktur
• 2 perusahaan dari sektor teknologi

Sejarah kiswah (kain penutup) Kakbahmenarik untuk disimak. Apalagi saat ini merupakan musim haji, yang membuat semua mata umat muslim tertuju ke Tanah Suci Makkah, tempat Kakbah berada.

Dan salah satu pemandangan yang selalu menarik di musim haji biasanya adalah penggantian kiswah Baitullahtersebut. Kiswah merupakan pakaian penutup Kakbah yang terbuat dari kain sutera murni berwarna hitam pekat dengan hiasan kaligrafi bertuliskan ayat-ayat Al-Qur'an dari benang emas dan perak.

Sejarah Kiswah Kakbah

Ustaz Miftah el-Banjary, pakar Ilmu Linguistik Arab dan Tafsir Al-Qur'an menjelaskan, menurut sejarahnya Kakbahsudah diberi kiswah sejak zaman Nabi Ismail 'alaihissalam (AS), putra Nabi Ibrahim AS. Namun tidak ada catatan yang mengisahkan kiswah pada zaman Nabi Ismail terbuat dari apa dan berwarna apa.

Baru pada masa kepemimpinan Raja Himyar As'ad Abu Bakr dari Yaman, disebutkan kiswah yang melindungi Kakbah terbuat dari kain tenun. Kebijakan Raja Himyar untuk memasang kiswah sesuai tradisi Arab yang berkembang sejak zaman Ismail diikuti oleh para penerusnya.

Pada masa Qusay ibnu Kilab, salah seorang leluhur Nabi Muhammad SAW yang terkemuka, pemasangan kiswah pada Kakbah menjadi tanggung jawab masyarakat Arab dari suku Quraisy. Nabi Muhammad SAW sendiri juga pernah memerintahkan pembuatan kiswah dari kain yang berasal dari Yaman. Sedangkan empat khalifah penerus Nabi Muhammad yang termasuk dalam Khulafa al-Rasyidin memerintahkan pembuatan kiswah dari kain benang kapas.

Kiswah terdiri dari lima bagian, yaitu empat sisi dan tirai pintu. Kainnya sutera yang diimpor khusus. Untuk membuatnya dibutuhkan lebih 600 Kg sutra murni. Kabarnya di zaman Nabi Ismail kiswah berupa belundru.

Sementara itu, pada era Kekhalifahan Abbassiyah, Khalifah ke-4 Al-Mahdi memerintahkan supaya kiswah dibuat dari kain sutra Khuz. Pada masa pemerintahannya, kiswah didatangkan dari Mesir dan Yaman.

Selanjutnya pada masa kekuasaan Turki Utsmani, kiswah didatangkan dari Istanbul Turki yang memang piawai menghasilkan tenunan kiswah terbaik di masanya.

Kini kiswah Baitullah dirancang khusus lebih dari 200 karayawan penduduk asli Saudi di sebuah pabrik milik kerajaan. Letaknya di Al Joud, Makkah. Kiswah tingginya 14 meter dan lebar 47 meter. Bagian atas selebar 95 Cm dihiasi benang perak berlapis emas dengan berat 130 kg.

Warna-warni Kiswah Kakbah

Ustaz Salim A Fillah dalam akun instagram@salimfillah menjelaskan bahwa ternyata kain penutup Kakbah ini sering berganti warna. Setiap tahun ini kain kiswah ini selalu diganti. "Setiap tahun, kain Kiswah Kakbah diganti dan biasanya diambil momentum pada bulan Zulhijjah pada saat jama'ah haji jelang menunaikan wuquf yang dilaksanakan di 'Arafah, di luar Kota Makkah.

Menurutnya, warna kain Kiswah Kakbah mengalami beberapa kali perubahan dalam perjalanan sejarah sebelum tetap menjadi hitam seperti yang kita saksikan sekarang.

Adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Kakbah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina 'Umar, dan Sayyidina 'Utsman mengkiswahi Kakbah dengan kain berwarna putih.



Ketika Sayyidina 'Abdullah ibn Az Zubair diba'iat sebagai Khalifah di Hijjaz, beliau menyelubungi Kakbah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 H.

Di masa Daulah 'Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah.



Pada tahun 456 H, Sultan Daulah Turki Saljuq mengkiswahi Kakbah dengan kain brokat berwarna kuning.

Khalifah An-Nashir Lidinillah (1158-1225) pada Tahun 614 H, menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan berterusanlah warna hitam menjadi warna khas kiswah sampai sekarang.

IDXChannel - PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) fokus menyiapkan proyek Tembaga Tujuh Bukit sebagai pilar baru bagi pertumbuhan kinerja perseroan. Proyek tembaga terbesar di dunia itu saat ini masih dalam fase praproduksi.

Pada kuartal I-2026, proyek ini tengah memasuki tahap finalisasi studi kelayakan (feasibility study) menuju kesiapan eksekusi. Proses tersebut dilakukan lewat pengujian metalurgi dan optimasi desain tambang untuk meningkatkan perolehan dan efisensi biaya serta memperkuat nilai ekonominya.

Segmen tembaga tetap menjadi pilar penting bagi bisnis MDKA di samping bisnis emas dan nikel. Untuk segmen emas, operasional dilakukan sepenuhnya melalui PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS), sedangkan nikel lewat PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA).

“Kami membangun platform pertumbuhan terintegrasi, dengan emas sebagai penghasil arus kas dan nikel sebagai motor masa depan. Pencapaian di Pani dan kinerja nikel menegaskan peran strategis perseroan dalam rantai pasok energi global,” ujar Presiden Direktur PT Merdeka Copper Gold Tbk, Albert Saputro dalam keterangan resmi dikutip Rabu (6/5/2026).

Dalam proyek Tembaga Tujuh Bukit, MDKA telah berinvestasi sekitar USD200 juta sejak 2018. Investasi tersebut digunakan untuk studi kelayakan, termasuk operasi sepanjang 1.890 meter, pengeboran, hingga studi pra-kelayakan (pre-feasibility study) pada Mei 2026.

Pada puncak produksinya, proyek ini diperkirakan dapat memproses 24 juta ton bijih per tahun, sehingga menghasilkan lebih dari 110 ribu ton tembaga dan 350 ribu ounces emas per tahun selama lebih dari 30 tahun.

Total kandungan sumber daya mineral proyek tersebut saat ini mencapai 1,7 miliar ton, setara dengan 8,2 juta ton tembaga dan 27,9 juta ounces emas.

(Rahmat Fiansyah)

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meyakini penerimaan pajak masih berpeluang tumbuh lebih tinggi hingga akhir tahun. Hal itu seiring perbaikan sistem perpajakan dan meningkatnya aktivitas ekonomi.

Hingga kuartal I 2026, penerimaan pajak tercatat Rp394,8 triliun atau tumbuh 20,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Ke depan akan saya dorong pertumbuhannya lebih cepat lagi. Pajak terus mengalami perbaikan, coretax diperbaiki terus. Pajak akan bekerja lebih baik lagi," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa, Selasa (5/5).

Purbaya menjelaskan sejumlah jenis pajak menunjukkan pertumbuhan signifikan. Pajak penghasilan (PPh) orang pribadi dan PPh Pasal 21 tumbuh 15,8 persen dengan realisasi Rp61,3 triliun.

Sementara itu, penerimaan dari pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) melonjak 57,7 persen dengan realisasi Rp155,6 triliun.

Adapun PPh badan tumbuh 5,4 persen dengan realisasi Rp43,3 triliun. Sementara PPh final, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 26 tumbuh 5,1 persen dengan realisasi Rp76,7 triliun.

Ia menilai pertumbuhan tersebut tidak lepas dari meningkatnya aktivitas ekonomi serta perbaikan sistem administrasi perpajakan melalui penguatan coretax.

Selain itu, peningkatan penerimaan pajak diharapkan dapat menekan rasio pembayaran bunga utang terhadap penerimaan negara yang selama ini masih menjadi perhatian lembaga pemeringkat.

"Mereka bilang antara 15 persen sampai 20 persen, kita turun ke arah sana. Sekarang kita masih di atasnya sedikit. Kata S&P itu salah satu matriks yang kita di-limit. Kita akan dorong terus ke bawah dan kita tahu caranya," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Potensi penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) kian terbuka seiring tekanan fiskal yang meningkat akibat lonjakan harga energi global, ditambah beban subsidi yang berpotensi melampaui asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tenaga Ahli Utama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luthfi Ridho menyampaikan, kondisi geopolitik global yang memanas membuat harga energi bertahan di level tinggi dalam waktu yang tidak singkat. Situasi tersebut turut mendorong kenaikan komponen crack spread, yakni selisih harga minyak mentah dan produk turunannya seperti BBM.

“Dengan crack yang masih tinggi, biaya subsidi bisa jadi lebih besar dari perhitungan pemerintah di APBN. Ini membuat kapasitas fiskal menjadi terkonstrain,” ujarnya dalam acara Katadata Policy Dialog bertajuk ‘Nasib Industri Tanah Air di Bawah Bayang-Bayang Perang Global, di Kantor Katadata, Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Dia menjelaskan, apabila harga minyak dunia, yang tercermin dari harga acuan seperti Brent, bertahan di level US$120 per barel dalam beberapa bulan, maka penyesuaian harga BBM menjadi sesuatu yang sulit dihindari.

“Bukan berarti pasti dilakukan, tapi kalau rata-rata harga di level tersebut, mungkin sudah waktunya ada penyesuaian,” sebutnya.

Menurutnya, dalam kondisi tersebut pemerintah sebenarnya memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi. Namun, opsi tersebut dinilai akan menjadi langkah terakhir mengingat dampaknya terhadap daya beli masyarakat.

“Intinya, kita sudah prepare dengan berbagai skenario yang bisa dibayangkan. Mudah-mudahan cukup komprehensif, sehingga apapun yang terjadi, kita tidak masuk ke kondisi economic distress,” jelas Luthfi.

Dengan keterbatasan fiskal ini, langkah yang paling masuk akal dilakukan pemerintah adalah menyelesaikan pekerjaan rumah yang belum tuntas, yakni deregulasi. Hal ini katanya penting untuk menjaga keberlangsungan industri.

“Kita punya aturan yang masih berbelit, perlu deregulasi. Ada bottleneck yang membuat FDI (foreign direct investment/investasi asing langsung) itu sulit masuk, karena terlalu banyak persyaratan,” tutur Luthfi.

Selain itu, pemerintah juga berupaya menjaga napas industri, terutama dalam meningkatkan produksi dalam negeri melalui hilirisasi. Menurutnya, bila bahan baku berbasis energi bisa diproduksi lokal, industri di Tanah Air bisa mengurangi ketergantungan importasi.

Luthfi berpendapat, situasi yang terjadi saat ini menjadi waktu yang tepat untuk semua pihak berbenah. Termasuk menghadirkan energi yang lebih ramah lingkungan untuk digunakan masyarakat maupun sektor industri.

“Kalau bicara renewable energy, ini adalah waktunya. Selain itu, substitusi energi juga penting, misalnya B50. Mungkin ada pro dan kontra, tapi itu salah satu upaya supaya kita tidak terlalu tergantung pada energi impor,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) merekomendasikan agar jabatan Kapolri idealnya bisa dijabat selama dua sampai dengan tiga tahun.

Sekretaris KPRP, Jenderal (Purn) Ahmad Dofiri menjelaskan skema pengangkatan Kapolri yang ideal mulai dengan asumsi perwira Polri lulusan Akpol pada umur 22 tahun

Kemudian, untuk menjadi Perwira Tinggi (Pati) Polri harus memiliki masa dinas perwira atau MDP 25 tahun. Selanjutnya, dengan hitung-hitungan maksimal pensiun pada 58 tahun, maka Pati Polri berusia 47 tahun harus melewati perjalanan karier penting selama 11 tahun untuk menjadi Kapolri.

"47 kalau pensiunnya 58 tahun atau usia dinas maksimalnya itu usia pensiun, sisa dinas, masih ada sisa waktu itu berarti 11 tahun ya, 11 tahun dinas," ujar Dofiri di Sekretariat KPRP, Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Kemudian, dia menjabarkan dalam 11 tahun inilah, seorang Pati Polri harus menyiapkan pengalaman yang kaya, matang, dan mumpuni. Mulanya, bisa menjabat direktur, kepala biro selama 1,5 tahun dan ditempatkan di daerah atau menjadi wakapolda selama 1,5 tahun.

Setelah itu, Pati Polri kembali ditarik ke Mabes Polri atau Lemdik untuk menjadi bintang dua selama tiga tahun. Pada level ini, Pati Polri dengan pangkat bintang dua, minimal harus mengenyam dua jabatan baik menjadi Kepala Divisi dan dilanjutkan menjabat Kapolda.

"Ketika jadi Kapolda, itu berarti tambah 1 setengah tahun tambah 1 setengah tahun lagi itu sudah mengalami 6 tahun. Jadi 3 tahun lagi ketika dia menjabat di Kapolda," imbuhnya.

Setelah itu, perjalanan menuju bintang tiga menjadi titik krusial bagi Pati Polri untuk menjadi Kapolri. Pati Polri dari bintang dua ke bintang tiga bisa mengemban jabatan asisten atau wakil bintang tiga selama 1,5 tahun.

Selanjutnya, setelah menyandang bintang tiga, maka calon Kapolri bisa menjalankan perannya selama setahun untuk akhirnya diangkat menjadi Kapolri.

Alhasil, total Pati Polri mencapai level bintang tiga dengan menghabiskan 8-8,5 tahun. Sementara sisanya, menjabat Kapolri selama tiga tahun agar regenerasi pada korps Bhayangkara menjadi ideal.

"Kan 8 setengah tahun sisanya berapa kalau 11 tahun? 2 setengah tahun. Atau kalau dipercepat, Bintang 3-nya cuma 6 bulan misalnya. Busa 3 tahun. Nah jadi, di Kapolri itu kira-kira 2 sampai dengan 3 tahun idealnya seperti itu. Ini supaya regenerasinya juga bagus," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencabut izin distribusi pupuk subsidi setelah menerima laporan dari mahasiswa terkait dugaan pelanggaran, sebagai langkah tegas memperbaiki tata kelola demi produktivitas pangan Indonesia.

"Dicabut (izinnya) tadi sudah dicabut. Cuma 10 menit dicabut karena (pencabutan izinnya melalui) online. Terima kasih mahasiswa, inilah yang kita harapkan," kata Mentan usai diskusi bersama sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia di Jakarta, Rabu.

Mentan menunjukkan respons cepat dan terbuka terhadap aspirasi mahasiswa dalam diskusi bersama BEM seluruh Indonesia yang digelar di Jakarta.

Dalam forum yang dihadiri sekitar 118 perwakilan mahasiswa dari berbagai daerah tersebut, Mentan langsung menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran di sektor pertanian yang disampaikan para mahasiswa.

Dua laporan yang langsung direspon yakni dugaan peredaran bawang merah ilegal di Sumatera Utara serta kelangkaan pupuk subsidi bagi petani bawang merah di Nusa Tenggara Barat (NTB). Atas laporan tersebut Mentan langsung melakukan sambungan telepon kepada pihak terkait di daerah.

“Terima kasih mahasiswa. Inilah yang kita harapkan. Kalau ada pelanggaran, laporkan. Tidak boleh ada pembiaran. Kita berantas mafia, kita tindak tegas,” ucap Mentan.

Ia bahkan langsung mencoba menghubungi aparat penegak hukum di Sumatera Utara terkait laporan bawang merah ilegal yang dinilai merugikan petani lokal.

Menurutnya, praktik ilegal seperti itu tidak boleh dibiarkan karena dapat merusak harga pasar dan melemahkan kesejahteraan petani.

“Nah itu ditangkap, masukkan penjara. Kapan negeri ini bisa makmur kalau ada pembiaran? Sama dengan beternak kejahatan di republik ini,” ujarnya.

Selain itu, laporan dari mahasiswa asal NTB terkait kelangkaan pupuk subsidi juga langsung direspons cepat. Mentan menegaskan akan segera menelusuri distribusi pupuk di wilayah tersebut dan memastikan tidak ada penyimpangan di lapangan.

Ia juga menekankan pentingnya peran mahasiswa sebagai mitra kritis pemerintah dalam mengawal kebijakan publik, khususnya di sektor pertanian. Ia mengapresiasi sikap mahasiswa yang dinilai kritis namun tetap konstruktif.

“Kita butuh pengkritik yang konstruktif. Bukan fitnah, tapi kritik berbasis data. Kita buka apa adanya, tidak ada yang ditutup-tutupi,” katanya.

Ia juga menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas praktik mafia di sektor pertanian. “Ada koruptor, kita penjarakan. Di sektor pertanian sudah 76 tersangka. Ini bukti bahwa kita tidak main-main,” tegasnya.

Sementara itu, Koordinator BEM SI Wilayah Sumatera Utara, Muzan Mirisan, mengapresiasi respons cepat Mentan Amran atas aporan mahasiswa.

Ia menyebut, langkah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani persoalan di lapangan.

“Kami berharap setelah kegiatan ini bisa dapat dibasmi mafia-mafia, terutama bawang merah ilegal yang masuk ke daerah Sumatera Utara,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan Muhammad Abdi Maludin, mahasiswa asal NTB yang melaporkan persoalan pupuk. Ia menjelaskan bahwa ada oknum yang mempermainkan sehingga pupuk bersubsidi tidak sampai ke petani bawang merah.

Ia menilai respons cepat Mentan Amran menjadi bukti keterbukaan pemerintah terhadap aspirasi mahasiswa.

“Saya lihat Pak Menteri langsung merespon dan berkoordinasi saat itu juga. Ini yang kami harapkan, agar persoalan di daerah bisa cepat ditangani,” katanya.

Melalui forum dialog itu, Kementerian Pertanian menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang komunikasi dengan generasi muda serta memastikan setiap laporan masyarakat ditindaklanjuti secara cepat, transparan, dan tegas.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2026

Itu akan (membuat) anak-anak kita cerdas nanti ke depan, dia penuh dengan gizi. Kemudian berikutnya ekonomi berputar di desa. Pasar ini hidup dan langsung yang merasakan rakyat,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menegaskan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjadi penyerap (offtaker) hasil produksi sekitar 165 juta petani di seluruh Indonesia.

Ia menegaskan, program tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian penting dalam ekosistem pertanian nasional yang menghubungkan produksi petani dengan kebutuhan konsumsi masyarakat secara langsung.

"Itu MBG jangan lihat berdiri sendiri. Ini kata kunci ya. MBG itu menjadi offtaker 165 juta petani. Saya ulangi, MBG berdiri itu menjadi offtaker petani 165 juta petani Indonesia," kata Mentan usai diskusi bersama sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, keberadaan MBG salah satu program uggulan Presiden Prabowo Subianto memberikan kepastian pasar bagi petani sehingga hasil produksi dapat terserap optimal tanpa kekhawatiran kelebihan pasokan yang berpotensi menekan harga di tingkat produsen.

Selain meningkatkan serapan hasil pertanian, program itu juga dinilai mampu mendorong perputaran ekonomi di desa karena aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi terjadi secara terintegrasi dalam satu rantai.

Amran menyebut dampak positif tersebut turut berkontribusi terhadap pertumbuhan sektor pertanian dan peternakan yang mengalami peningkatan seiring meningkatnya permintaan dari program pemerintah tersebut.

Ia menambahkan, manfaat program tersebut tidak hanya dirasakan petani, tetapi juga generasi muda yang memperoleh asupan gizi lebih baik sehingga diharapkan menjadi lebih sehat, cerdas, dan produktif di masa depan.

Program MBG, lanjutnya, menyasar berbagai kelompok penerima manfaat mulai dari anak sekolah hingga ibu hamil sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

"Itu akan (membuat) anak-anak kita cerdas nanti ke depan, dia penuh dengan gizi. Kemudian berikutnya ekonomi berputar di desa. Pasar ini hidup dan langsung yang merasakan rakyat," ucap Amran.

Dia juga menegaskan, pelaksanaan program itu tidak memiliki kepentingan politik, melainkan murni bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mempersiapkan generasi penerus bangsa yang lebih kuat.

"Anak SD, anak dalam kandungan, yang kita beri (MBG). Pemilu 2029 enggak ada hubungannya. Benar enggak? Enggak bisa memilih kan di 2029? Artinya, ingin betul-betul untuk rakyat Indonesia mempersiapkan generasi muda yang lebih tangguh, lebih cerdas," kata Mentan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Warta Ekonomi, Jakarta -

Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk mengambil peran strategis dalam rantai pasok global kecerdasan artifisial (AI), seiring kekuatan sumber daya mineral, energi, dan bonus demografi yang dimiliki. Peluang tersebut dinilai semakin terbuka di tengah perubahan global pada industri semikonduktor dan AI.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan pergeseran global dalam industri semikonduktor membuka ruang bagi Indonesia untuk menentukan posisi yang lebih kuat dalam ekosistem AI global.

“Perang ekonomi abad ini tidak ditentukan oleh siapa yang menguasai ladang minyak, tetapi oleh siapa yang menguasai pabrikasi chip, lalu di mana posisi Indonesia?” ujarnya dalam diskusi “Peluang Strategis Indonesia dalam Rantai Pasok Global AI” di Jakarta Pusat, Rabu (06/05/2026).

Menurut Nezar, semikonduktor kini telah menjadi elemen strategis yang menentukan daya saing negara, tidak hanya dalam industri teknologi, tetapi juga pada sektor pertahanan dan kedaulatan digital.

“Semikonduktor ini bukan lagi komponen elektronik, tapi dia sudah menjadi semacam infrastruktur kedaulatan pada hari ini. Dan dia adalah bahan bakar bagi setiap model AI yang dilatih, setiap data center yang dibangun, dan setiap sistem pertahanan yang dioperasikan. Kita boleh bilang sekarang semiconductor is the new oil,” tegasnya.

Ia menilai Indonesia memiliki modal awal yang kuat untuk masuk ke rantai pasok tersebut, terutama dari sisi sumber daya alam. Indonesia disebut sebagai salah satu penghasil timah terbesar di dunia, sementara timah menjadi bahan penting dalam proses pembuatan chip.

“Kita penghasil timah terbesar di dunia. Dan timah adalah bahan kunci dalam proses pembuatan chips,” ungkapnya.

Selain timah, Indonesia juga memiliki cadangan pasir silika dalam jumlah besar yang menjadi bahan dasar silikon, komponen utama dalam industri semikonduktor. Namun, Nezar menegaskan Indonesia perlu mengubah pendekatan agar tidak berhenti sebagai pemasok bahan mentah.

“Jangan bahan mentah yang dikirim tapi sudah setengah jadi. Setengah jadi dan itu kita kuasai,” ujarnya.

Dari sisi energi, Indonesia juga dinilai memiliki keunggulan untuk menopang pengembangan pusat data yang menjadi infrastruktur utama industri AI. Menurut Nezar, ketersediaan energi, termasuk energi terbarukan, menjadi modal penting untuk mendukung pertumbuhan data center di dalam negeri.

“Kita punya kelebihan energi, renewable energy. Listrik kita produksinya cukup banyak, bahkan setahun yang lalu melimpah, surplus energi listrik,” jelasnya.

Keunggulan lain yang dinilai penting adalah bonus demografi. Dengan jumlah penduduk sekitar 285 juta jiwa dan rata-rata usia 30 tahun, Indonesia dinilai memiliki basis talenta produktif yang besar untuk mendukung pengembangan ekosistem AI.

“Kita penduduknya paling besar di Asia Tenggara, 285 juta jiwa dengan usia rata-rata 30 tahun,” katanya.

Untuk memperkuat kapasitas talenta digital, Kementerian Komunikasi dan Digital telah mengembangkan program AI Talent Factory yang menggandeng berbagai perguruan tinggi. Program ini ditujukan untuk menjaring talenta terbaik dan memperkuat kemampuan pengembangan solusi AI dari tingkat dasar hingga lanjutan.

“Kita coba kumpulkan best talent yang ada di universitas, kemudian kita berikan program-program dasar sampai dengan advance bagaimana memberikan solusi AI,” jelasnya.

Di tengah dinamika geopolitik global, Nezar menilai posisi Indonesia sebagai negara non-blok menjadi keunggulan tersendiri karena memungkinkan kerja sama dengan berbagai pihak.

“Kita manfaatkan ketegangan-ketegangan yang ada ini sebagai peluang buat Indonesia,” ujarnya.

Meski mengakui Indonesia belum sepenuhnya masuk dalam rantai pasok global AI, Nezar menilai kondisi tersebut justru memberi ruang untuk menentukan strategi yang tepat. Ia menegaskan Indonesia harus mengambil posisi strategis dalam rantai pasok global tersebut.

“Kita harus menjadi choke point. Kita harus menjadi choke point yang strategis dan kita harus mampu mengontrol choke point itu,” tegasnya.

Ia menambahkan pengembangan AI perlu diarahkan untuk mendukung sektor-sektor prioritas dengan tingkat risiko tinggi, sehingga teknologi dapat menjadi alat bantu untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi kerja.

“Menurut saya kita enggak usah takut bahwa dia akan replace manusia, tapi bagaimana dia bisa menjadi companion dalam kerja-kerja yang kita lakukan,” ujarnya.

Dengan kombinasi sumber daya alam, energi, talenta, dan strategi industri yang tepat, Indonesia dinilai memiliki peluang untuk bertransformasi dari sekadar pasar menjadi pemain dalam rantai pasok global AI.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyiapkan anggaran sekitar Rp30 miliar hingga Rp40 miliar untuk membangun kembali pusat pembibitan kopi di Aceh menyusul kerusakan kebun kopi Gayo akibat banjir besar akhir tahun lalu.

Amran mengatakan langkah pemulihan itu akan dilakukan melalui kerja sama dengan Universitas Syiah Kuala (USK).

"Aku sudah ketemu tadi Rektor USK, datang pagi-pagi dengan Pak Dirjen. Kita akan kembangkan kerja sama dengan rektor Unsyiah. Nah, itu kita kerja sama bangun pembibitan bersama-sama bangun kembali. Anggarannya kami siapkan tadi kurang lebih Rp30 miliar-Rp40 miliar," kata Amran di kediamannya, Jakarta Selatan, Rabu (6/5).

Pernyataan itu disampaikan Amran saat merespons laporan dampak bencana banjir dan longsor yang menghantam dataran tinggi Gayo, Aceh, pada November 2025 lalu. Kawasan tersebut merupakan sentra utama produksi kopi arabika nasional.

Langkah ini juga diambil di tengah kekhawatiran terganggunya produksi kopi Gayo yang selama ini menjadi salah satu andalan ekspor kopi Indonesia.

Sebelumnya, peneliti Pusat Riset Kopi dan Kakao Universitas Syiah Kuala Abu Bakar menyebut banjir dan longsor mempercepat tekanan terhadap sektor kopi di Aceh yang sebelumnya sudah tertekan perubahan iklim.

Ia menjelaskan longsor menyebabkan hilangnya lapisan tanah atas yang penting bagi tanaman kopi, sementara banjir memicu stres pada tanaman sehingga kualitas dan produktivitas buah menurun.

Dampak paling besar dirasakan di dataran tinggi Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah. Selain kehilangan tanaman, petani juga menghadapi kerusakan lahan, gangguan distribusi hasil panen, hingga meningkatnya ancaman hama dan penyakit tanaman.

Sejumlah petani setempat juga melaporkan kebun mereka tertutup material longsor sehingga membutuhkan proses pemulihan yang tidak singkat serta biaya penanaman ulang yang besar.

Kondisi tersebut sempat memicu kekhawatiran pasar terhadap pasokan kopi arabika lokal, termasuk potensi kenaikan harga akibat berkurangnya produksi dari salah satu sentra kopi terbesar di Indonesia.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menegaskan bahwa pengangkatan hingga penugasan guru merupakan kewenangan pemerintah daerah, seiring dengan implementasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menghapus istilah tenaga honorer.

Dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Rabu (6/5/2026), Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa peran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah lebih difokuskan pada pembinaan, khususnya dalam pemenuhan kualifikasi dan peningkatan kompetensi guru.

“Rekrutmen guru itu oleh pemerintah daerah, penugasan juga oleh pemerintah daerah. Kami di kementerian bertugas membina dari sisi kualifikasi dan kompetensi,” ujarnya.

Dia menambahkan, istilah guru honorer secara resmi tidak lagi dikenal dalam regulasi. Sebagai gantinya, digunakan istilah guru non-ASN, yang pengaturannya mengacu pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.

Menurutnya, penghapusan status honorer merupakan konsekuensi dari implementasi UU ASN yang semula direncanakan berlaku penuh pada 2024, namun pelaksanaannya efektif dimulai pada 2027.

“Jadi istilah honorer itu nanti tidak ada lagi, itu konsekuensi dari Undang-Undang ASN,” jelasnya.

Lebih lanjut, Abdul Mu’ti mengungkapkan dinamika yang terjadi di lapangan terkait guru non-ASN yang telah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sebagian guru yang tidak lolos seleksi PPPK kini berstatus sebagai PPPK paruh waktu.

“PPPK paruh waktu itu asal-usulnya dari guru non-ASN yang ikut seleksi PPPK dan tidak lulus, tetapi tetap mengajar agar tidak mengganggu proses pendidikan,” katanya.

Namun, ia mengakui terdapat tantangan dalam aspek penggajian, mengingat tanggung jawab tersebut berada di pemerintah daerah. Tidak semua daerah memiliki kemampuan fiskal yang sama untuk membayar guru PPPK paruh waktu.

“Sebagian daerah mampu, sebagian mulai kesulitan. Yang kesulitan kemudian mengajukan ke kementerian untuk mendapatkan solusi,” ujarnya.

Dia menyebut permohonan dari daerah terkait dukungan kebijakan terus meningkat. Meski demikian, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa penjelasan lebih lanjut mengenai status kepegawaian, termasuk kebijakan PPPK, sebaiknya disampaikan oleh kementerian yang berwenang.

“Karena ini menyangkut pelaksanaan UU ASN, akan lebih jelas jika dijelaskan oleh Menteri PAN-RB,” pungkasnya.

TEHERAN - Peta baru yang menampilkan dua garis merah yang membentang di luar Selat Hormuz telah menjadi simbol terbaru dari perang gesekan yang meningkat antara Iran dan AS.

Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) pada hari Senin merilis peta yang menandai perluasan wilayah kendali maritim untuk mencakup sebagian besar garis pantai Uni Emirat Arab. Di barat, sebuah garis membentang antara ujung paling barat Pulau Qeshm Iran hingga emirat Umm al Quwain di UEA, sementara di timur, garis kedua menghubungkan Gunung Mobarak Iran dan Fujairah di UEA.

Peta Baru Selat Hormuz Versi IRGC, Akankah Picu Konflik Iran Vs Negara-negara Arab?

1. Iran Melawan Dominasi AS dan Negara-negara Arab

Pengumuman itu datang setelah Presiden AS Donald Trump meluncurkan upaya baru untuk membuka jalur energi vital – yang sebagian besar telah ditutup sejak perang AS-Israel di Iran dimulai pada 28 Februari – dengan mengirimkan angkatan laut untuk mengawal kapal tanker yang terdampar melalui selat tersebut, dalam kampanye yang disebut "Proyek Kebebasan".

Dalam eskalasi lebih lanjut, UEA pada hari Senin melaporkan serangan drone dan rudal, termasuk satu yang menyebabkan kebakaran di pusat energi utama di Fujairah, menandai insiden pertama semacam itu di negara Teluk sejak gencatan senjata AS-Iran pada 8 April. UEA menyalahkan Iran atas serangan tersebut. Meskipun Teheran belum secara resmi mengkonfirmasi serangan itu, mereka tampaknya mengakui pada hari Selasa bahwa mereka berada di balik serangan tersebut, sambil mengatakan bahwa AS dan tindakannya di kawasan itu bertanggung jawab.

Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf mengatakan dalam sebuah unggahan media sosial pada hari Selasa bahwa "kelanjutan situasi saat ini tidak dapat ditolerir oleh Amerika Serikat, sementara kita bahkan belum memulai."

2. Iran Bergantung pada Selat Hormuz

Namun, di balik penampilan yang penuh percaya diri, para analis mengatakan Iran semakin bergantung pada kendali atas Selat Hormuz untuk mendapatkan pengaruh penting dalam perang yang sedang berlangsung dengan AS dan Israel, yang secara formal hanya dihentikan sementara di bawah gencatan senjata.

Dan pengaruh itu bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dilepaskan Iran, kata mereka.

Dengan mengganggu lalu lintas maritim di Selat Hormuz, jalur bagi sekitar seperempat perdagangan minyak global melalui laut dan volume signifikan gas alam cair dan pupuk, Iran telah mampu memberikan kerugian ekonomi kepada AS, serta seluruh dunia. Hal itu, kata para ahli, telah memberikannya kekuatan tawar-menawar saat mencoba melawan tuntutan AS, seperti desakan Washington agar Teheran secara efektif mengakhiri program nuklirnya.

Dampak berantai yang dihasilkan telah memengaruhi pasar energi, transportasi maritim, dan rantai pasokan global, karena lalu lintas kapal tanker turun dari rata-rata 129 pada bulan Februari menjadi hampir berhenti total.

3. Iran Ingin Jadi Penyeimbang Strategis

Mohammad Reza Farzanegan, profesor ekonomi Timur Tengah di Pusat Studi Timur Dekat dan Timur Tengah (CNMS) Universitas Marburg, menggambarkan kendali Iran atas Selat Hormuz sebagai "penyeimbang strategis."

"Ini memungkinkan Iran untuk memberi sinyal bahwa tekanan terhadap Iran tidak akan terbatas pada Iran saja," kata Farzanegan, yang juga menjabat sebagai peneliti di Institut Studi Lanjutan Hamburg (HIAS), kepada Al Jazeera.

"Iran tidak dapat menandingi kekuatan angkatan laut dan udara AS secara simetris, tetapi mereka memiliki keuntungan geografis," lanjutnya. "Hormuz sempit, padat, dan vital secara ekonomi. Di ruang seperti itu, Iran tidak membutuhkan konfrontasi skala besar untuk menimbulkan kerugian. Ranjau, rudal, drone, kapal cepat, gangguan elektronik, dan ancaman penargetan selektif dapat membuat transit berisiko bahkan tanpa penutupan total."

Pada intinya, Iran tidak perlu mengalahkan Angkatan Laut AS untuk mengubah perhitungan ekonomi perang.

“Iran hanya perlu membuat perusahaan asuransi, pengirim barang, dan pedagang energi memahami bahwa tekanan militer terhadap Iran akan menimbulkan biaya bagi pasar global. Ketidakpastian itu saja dapat menaikkan harga minyak dan LNG, meningkatkan biaya pengiriman, dan mentransmisikan konflik ke inflasi, ketahanan pangan, dan pasar keuangan,” kata Farzanegan.

Sepanjang konflik, Iran telah menunjukkan bahwa mereka memiliki persenjataan canggih yang mencakup drone serang satu arah, kapal serang cepat yang dipersenjatai dengan rudal jelajah anti-kapal, peluncur roket, dan bahkan rudal anti-tank berpemandu yang berpotensi diluncurkan dalam jumlah besar, termasuk dari fasilitas pesisir bawah tanah.

Namun, gangguan yang dilakukan Iran datang dengan biaya yang tinggi. AS telah memberlakukan blokade angkatan laut di semua pelabuhan dan pengiriman Iran sejak 13 April, membatasi kemampuan Iran untuk mengekspor minyak, mengimpor barang-barang penting, dan menjaga arus masuk devisa. Harga telah melonjak, dan jutaan pekerjaan telah hilang atau terhenti di tengah pemadaman internet yang hampir total yang diberlakukan oleh pihak berwenang di Teheran.

“Hormuz mungkin merupakan titik tawar utama Iran pada tahap ini, meskipun itu adalah aset yang berbahaya,” kata Farzanegan. “Ini memberi Iran kekuatan tawar-menawar justru karena menggunakannya sepenuhnya akan merugikan semua orang.”

4. Iran Jadi Kekuatan Penyeimbang Regional

Gencatan senjata yang rapuh antara AS dan Iran tampak tertekan pada hari Selasa setelah UEA menuduh Iran menyerang kilang minyak Fujairah di negara itu, yang mengekspor lebih dari 1,7 juta barel minyak mentah dan bahan bakar olahan per hari, sekitar 1,7 persen dari permintaan dunia harian.

Serangan pada hari Senin terjadi setelah militer AS mengatakan dua kapal dagang AS telah berhasil melewati selat tersebut dengan dukungan kapal perusak rudal berpemandu Angkatan Laut. Iran membantah adanya penyeberangan, meskipun perusahaan pelayaran Maersk mengkonfirmasi bahwa Alliance Fairfax yang berbendera AS telah keluar dari Teluk di bawah pengawalan militer AS.

Selain itu, militer AS mengklaim pasukannya di wilayah tersebut telah menghancurkan enam perahu kecil Iran, yang juga dibantah oleh Teheran. Sebaliknya, Iran mengklaim, AS telah membunuh lima warga sipil dalam serangannya terhadap kapal-kapal Iran.

Muhanad Seloom, asisten profesor politik dan keamanan internasional di Institut Pascasarjana Doha, mengatakan serangan di Fujairah merupakan pengingat bahwa Iran tidak perlu menyerang langsung kapal dagang AS di Selat Hormuz — Iran juga dapat menyerang negara-negara Teluk untuk terus memberikan tekanan ekonomi pada pasar global.

“[Iran] mencoba memberi tahu negara-negara GCC bahwa jika AS menyerang kami, kami akan menghancurkan semua infrastruktur Anda dan menyebabkan kehancuran ekonomi,” kata Seloom kepada Al Jazeera, merujuk pada anggota Dewan Kerja Sama Teluk, Arab Saudi, UEA, Qatar, Kuwait, Oman, dan Bahrain.

Selama perang, setidaknya 6.413 rudal dan drone diluncurkan ke tujuh negara Arab di kawasan itu, dengan sebagian besar diarahkan ke UEA. Abu Dhabi telah memperdalam kemitraan strategisnya dengan Israel – sekutu AS dalam perang melawan Iran – setelah menormalisasi hubungan melalui Kesepakatan Abraham pada tahun 2020. UEA juga keluar dari kartel minyak OPEC dan OPEC+ bulan lalu, yang secara efektif dipimpin oleh Arab Saudi.

Menurut Seloom, Iran memanfaatkan dinamika regional ini.

“Pertanyaan yang lebih besar [sekarang] adalah apa artinya ini bagi negara-negara GCC dan berapa lama mereka akan mempraktikkan kesabaran strategis mereka?” kata Seloom, merujuk pada kebijakan menahan diri yang diadopsi selama ini.

“Pada titik tertentu, mereka mungkin melihat ini sebagai ancaman eksistensial,” ia memperingatkan.