Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) mengikuti langkah MSCI untuk mendepak saham-saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi atau High Shareholding Concentration (HSC) dari indeks utama seperti LQ45, IDX30, dan IDX80 mulai 4 Mei 2026. Lalu, saham-saham seperti apa yang bisa menggantikan saham-saham HSC tersebut?

President & CEO at Pinnacle Investment Guntur Putra menjelaskan saat ini, nama yang memiliki potensi terdepak akibat HSC adalah PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) dan PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) dari indeks-indeks utama tersebut.

“Selain itu, saham dengan free float rendah dan likuiditas terbatas juga berisiko, meskipun tidak semuanya berada di indeks utama,” ujar Guntur, Rabu (22/4/2026).

Dia juga menjelaskan untuk pengganti saham-saham tersebut, kandidat umumnya berasal dari saham dengan likuiditas kuat dan free float lebih besar, khususnya dari kelompok mid-large caps yang secara fundamental solid, tetapi sebelumnya kalah dari sisi kapitalisasi atau frekuensi transaksi.

“Jadi rotasinya cenderung ke saham yang lebih investable secara struktur, bukan sekadar kapitalisasi besar,” kata dia.

Guntur juga menilai sinkronisasi kebijakan antara Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia dengan MSCI merupakan langkah positif.

Dalam jangka pendek, lanjutnya, kebijakan ini bisa memicu volatilitas. Akan tetapi, dalam jangka menengah-panjang berpotensi memperbaiki persepsi investor global seiring peningkatan transparansi dan standar free float.

Sebagaimana diketahui, BEI melakukan penyesuaian kriteria evaluasi untuk sejumlah indeks utama, yakni IDX30, LQ45, dan IDX80, dengan memasukkan aspek High Shareholding Concentration (HSC) dalam proses seleksi. Penyesuaian ini akan mulai berlaku pada evaluasi mayor April 2026 dan efektif pada hari bursa pertama Mei 2026.

Langkah tersebut dilakukan BEI setelah sebelumnya menerbitkan Pengumuman No. Peng-00058/BEI.POP/03-2024 terkait penyesuaian kriteria evaluasi indeks, serta Pengumuman No. Peng-00210/BEI.POP/10-2024 mengenai perpanjangan waktu pemenuhan rasio free float.

Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan BEI, Pande Made Kusuma Ari A., menyampaikan bahwa perubahan ini dilakukan untuk memastikan indeks semakin mencerminkan kondisi pasar yang aktual.

“Penyesuaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan indeks yang lebih mewakili dinamika pasar,” kata Pande dalam keterangan resmi, Rabu (22/4/2026).

Dalam pembaruan tersebut, BEI menegaskan bahwa saham dengan tingkat konsentrasi kepemilikan tinggi atau High Shareholding Concentration (HSC) tidak lagi masuk dalam kriteria seleksi indeks. Artinya, saham dengan kepemilikan yang terlalu terkonsentrasi berpotensi tersisih dari IDX30, LQ45, maupun IDX80.

Selain itu, BEI juga menambahkan persyaratan pemenuhan batas minimum free float sesuai regulasi terbaru, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas dan likuiditas saham dalam indeks.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA, KOMPAS.com - Manulife Wealth & Asset Management berharap selesainya proses akuisisi PT Schroder Investment Management Indonesia (Schroders Indonesia) melalui PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) akan meningkatakan pilihan investasi untuk investor di Indonesia.

President and CEO Global Wealth and Asset Management Manulife Paul Lorentz mengatakan, akuisisi Schroders tidak semata-mata bertujuan untuk meningkatkan skala bisnis, tetapi juga memberikan pilihan yang lebih beragam untuk investor.

"Kami sebenarnya melihat bagaimana kita membuat tawaran lebih baik untuk investor-investor," kata dia dalam Media Briefing Manulife Aset Manajemen Indonesia, Rabu (22/4/2026).

Ia menjelaskan, MAMI memiliki keunggulan di produk reksadana pendapatan tetap dan reksadana saham.

Namun demikian, Schroders juga dikenal sebagai manajer investasi dengan produk reksadana saham yang kuat.

"Jadi mereka membuat kami mampu untuk memberikan penawaran yang lebih besar dari sebelumnya," imbuh dia.

Di sisi lain, Paul juga bilang, Schroders lebih banyak bermain pada pasar institusional dan hanya memiliki sedikit produk ritel.

"Sedangkan kami adalah sebaliknya," ujar dia.

Paul bilang, komposisi produk ritel di MAMI kurang lebih berada di kisaran 80 persen dari total bisnis.

Lebih lanjut, Paul mengatakan, pihaknya melihat pasar di Asia dalam perspektif jangka panjang. Hal ini mencakup negara seperti China, India, termasuk Indonesia.

Dengan demikian, investasi yang dilakukan Manulife memiliki jangka waktu bukan hanya 5 tahun tetapi hingga 10 tahun.

"Itu mengapa saya mengatakan bahwa pasar itu sangat penting," ungkap dia.

Dengan perbaikan yang ada di pasar modal Indonesia, ia yakin investasi akan kembali ke pasar modal dan pertumbuhah akan terjadi.

"Kami melihat dalam jangka panjang, ketika pasar modal menjadi lebih matang dan dalam itu akan menjadi semakin lebih baik. Itu alasan kami melihat bisnis ini tidak hanya setahun atau dua tahun," ungkap dia.

"Kami memiliki bisnis yang besar secara global, tetapi kami tidak peduli dengan pendapatan yang datang dari bisnis hari ini, kami hanya membangun untuk masa depan," tutup dia.

Hingga akhir 2025, MAMI membukukan total dana kelolaan atau asset under management (AUM) sebesar Rp 124,3 triliun.

MAMI memiliki pangsa pasar mencapai 11,9 persen di antara sekitar 90 manajer investasi yang beroperasi di Indonesia.

Hingga akhir 2025, jumlah investor mencapai 2,6 juta, atau setara dengan 12,8 persen dari total investor reksa dana di Indonesia yang tercatat sebanyak 20,2 juta investor berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) per Desember 2025.

Sebelumnya, Chief Executive Officer, Wealth and Asset Management, Asia, Manulife Fabio Fontainha menjelaskan, selama periode integrasi, Manulife Wealth & Asset Management akan beroperasi di Indonesia melalui MAMI dan Schroders Indonesia secara paralel, mempertahankan struktur masing-masing sambil mengimplementasikan proses penggabungan secara bertahap.

Nasabah, mitra, dan karyawan akan menerima pemberitahuan secara berkala terkait branding, perubahan produk, serta penyempurnaan operasional untuk memastikan kejelasan dan kesinambungan sepanjang proses transisi.

“Dengan menggabungkan kapabilitas dua manajer investasi terkemuka, kami membangun platform yang lebih kuat dan siap menghadapi masa depan dengan skala yang lebih besar, kapasitas inovasi yang lebih tinggi, dan wawasan global untuk memperluas rangkaian solusi dan layanan investasi kami, dengan tetap memberikan nilai tambah bagi nasabah kami,” kata dia dalam keterangan resmi, Rabu (1/4/2026).

Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyatakan YouTube sudah menyatakan komitmennya untuk mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas). Kepatuhan ini sudah tercantum dalam Community Guide yang sudah dipublikasi di laman resmi Google.

“Pemerintah mengapresiasi karena YouTube, tentu dibawahi oleh Google, sudah menyampaikan surat kepatuhan yang sudah diserahkan langsung secara resmi,” kata Meutya dalam konferensi pers di Gedung Komenterian Komdigi, Rabu (22/4).

Pada dasarnya Youtube ingin bekerja sama dan patuh pada hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan diberlakukannya PP Tunas maka platform yang memiliki risiko tinggi wajib menerapkan kebijakan pembuatan akun minimal berusia 16 tahun.

“Dan hari ini memang secara perubahan kasat matanya yang bisa dilihat adalah untuk notifikasi atau pemberitahuan tentang batas usia minimum 16 tahun sudah dilakukan oleh platform YouTube,” ujar Meutya.

Ia menambahkan, dengan kepatuhan tersebut maka YouTube juga akan menonaktifkan (deactivate) akun anak dengan usia di bawah 16 tahun. Selain itu juga akan mengeliminasi iklan yang menargetkan anak-anak dan remaja.

Meutya mengatakan, dengan kepatuhan Youtube maka saat ini ada tujuh platform yang akan menjalankan aturan PP Tunas. Ketujuh platform ini adalah X, Bigolive, Instagram, Facebook, Thread, TikTok, dan YouTube.

“Ini (platform) semua sudah memberikan komitmen kepatuhan untuk bersama-sama dengan pemerintah untuk melindungi anak-anak di Indonesia di ranah digital,” kata Meutya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Hubungan Pemerintah dan Kebijakan Publik YouTube Asia Pasifik Danny Ardianto menyatakan, YouTube berkomitmen kepada pemerintah Indonesia. Youtube akan terus mendukung pelindungan untuk anak dan remaja di Indonesia.

“Kami telah berinvestasi di bidang ini selama lebih dari satu dekade terakhir dan kami sangat mengapresiasi kesempatan hari ini mengenai komitmen kami untuk mematuhi kewajiban hukum yang berlaku di bawah PP Tunas,” ujar Danny.

Untuk selanjutnya, Danny mengatakan YouTube akan terus fokus pada komitmennya untuk menjaga ruang digital agar tetap aman. Selain itu juga mendukung agar generasi digital di masa mendata akan terus aman.

Pembatasan Akses Baru YouTube

Dalam situs resmi Google, YouTube sudah mengumumkan mengumumkan pembatasan akses baru untyk YouTube di Indonesia. Pengumuman ini diunggah pada 10 April dan diperbarui pada 17 April 2026.

Dalam pengumuman tersebut, YouTube berkomitmen untuk mematuhi kewajiban hukum yang berlaku berdasarkan PP Tunas. Selain itu secara bertahap mengambil langkah-langkah yang diperlukan serta relevan selama masa transisi.

“Kami terus menjalin dialog aktif dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk memastikan sistem perlindungan kami sepenuhnya selaras dengan ekspektasi regulasi bagi YouTube di Indonesia,” kata YouTube.

Selain itu, YouTube akan memperbarui persyaratan usia minimumnya sesuai dengan ketentuan PP Tunas. Jika pengguna berusia di bawah 16 tahun di Indonesia, aksesnya akan dinonaktifkan.

“Kami menyadari bahwa perubahan usia minimum untuk mengakses YouTube memiliki implikasi penting bagi pengguna, dan kami akan memastikan pengguna mendapatkan informasi serta pembaruan yang memadai sebelum adanya dampak apa pun terhadap akses YouTube mereka dalam beberapa bulan ke depan,” ujar YouTube.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing yang masuk (inflow) ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI)) terus berlanjut, seiring penyesuaian suku bunga yang dilakukan sejak awal tahun 2026.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menjelaskan penyesuaian suku bunga tersebut dilakukan untuk membuat SRBI menjadi instrumen yang mempunyai daya tarik terhadap foreign inflow.

Destry mengatakan hasil penyesuaian yang dilakukan secara bertahap itu sudah mulai terlihat pada bulan Maret yang mana sudah terjadi inflow sampai Rp32,5 triliun. Tren ini terus berlanjut hingga bulan ini.

“Nah kemudian juga kami lihat di bulan April ini adanya inflow untuk yang SRBI terus berlanjut, di mana hanya di bulan April saja terjadi inflow sampai Rp29 triliun, sehingga year to date untuk SRBI sudah terjadi inflow sebesar Rp54,3 triliun,” ucapnya dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) April 2026, Rabu (22/4/2026).

Dia meneruskan, untuk Surat Berharga Negara (SBN) pada April 2026 net inflow sudah mencapai Rp10,11 triliun. Menurutnya, capaian-capaian tersebut akan memperkuat ketahanan di sektor eksternal RI.

“Kemudian juga menarik dari instrumen di operasi moneter BI juga, kami punya data terkait dengan instrumen SVBI, SVBI yaitu Surat Berharga Valas Bank Indonesia. Kami juga melihat di bulan April ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan yaitu sekitar Rp400 juta dolar,” bebernya.

Menurutnya, kondisi likuiditas dolar di dalam negeri masih tergolong cukup (ample), sehingga akan memberikan daya tahan terhadap nilai tukar Rupiah ke depannya.

“Dan sekali lagi saya ingin tekankan bahwa BI akan terus berada di market 24 jam, baik itu di pasar Indonesia, kemudian di offshore, baik itu di Eropa, Amerika, dan juga pasar global lainnya. Semua kita upayakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Permata Tbk. (BNLI) angkat bicara ihwal rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyesuaikan aturan Rencana Bisnis Bank (RBB) guna mendukung program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Keuangan dan Unit Usaha Syariah Permata Bank Rudy Basyir Ahmad menyampaikan perseroan saat ini terus berdialog dengan regulator guna memastikan bahwa regulasi yang diterbitkan sesuai dengan strategi visi dan appetite bank.

“Itu yang harus dipastikan ya, terutama appetite risiko bank,” kata Rudy di sela-sela agenda Media Briefing ‘Syariah untuk Semua’ di Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026).

Rudy menambahkan, saat ini semua pihak yang terkait dengan rancangan aturan tersebut tengah mengkaji revisi RBB. “Jadi ini semua masih, mungkin saya akan bilang masih dinamis dan itu masih terus kita lakukan dialog dengan regulator,” ungkapnya.

Sebelumnya, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan penyesuaian aturan RBB tidak banyak. Hanya saja dalam aturan RBB terbaru, OJK menambahkan lampiran terkait program pemerintah yang dapat dikerjakan oleh bank.

“Jadi lebih detail saja diungkapkan di situ, ada lampiran khusus,” kata Nixon dalam konferensi pers Paparan Kinerja Keuangan BTN Kuartal I/2026 di Jakarta Pusat, dikutip pada Kamis (16/4/2026).

Sebagaimana diketahui, OJK tengah merancang Peraturan OJK (POJK) baru mengenai RBB. Rancangan aturan tersebut salah satunya mendorong industri untuk masuk dalam program-program prioritas pemerintah.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam acara Outlook Indonesia, di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (7/4/2026).

“Kita sedang merancang RPOJK untuk penyesuaian ketentuan RBB. Nah itu di dalamnya bagaimana juga kita mendukung bank juga bisa lebih masuk kepada program-program prioritas pemerintah,” kata Kiki, Selasa (7/4/2026).

Kiki, sapaan akrabnya, mengatakan dalam rancangan beleid tersebut OJK tidak hanya mendorong sektor jasa keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, tetapi juga berperan terhadap pembangunan nasional.

Program prioritas pemerintah yang dimaksud di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), 3 Juta Rumah, dan Koperasi/Kelurahan Desa Merah Putih (KDMP).

Selain itu, Kiki menambahkan bahwa rancangan aturan tersebut juga mendorong perbankan agar lebih berpihak kepada UMKM, tidak hanya dalam hal penyaluran pembiayaan tetapi juga secara kualitas.

“Harus ada keberpihakan untuk UMKM itu. Kalau enggak, angkanya ya segitu-segitu aja kan,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono mengungkapkan bahwa proses diplomasi untuk mengamankan jalur pelayaran dua kapal tanker milik PT Pertamina International Shipping (PIS) berlangsung penuh tantangan.

Kedua kapal tersebut, yaitu Pertamina Pride dan Gamsunoro, hingga saat ini belum mendapatkan kepastian untuk melintasi Selat Hormuz yang sempat ditutup oleh otoritas Iran.

Walaupun sempat muncul indikasi bahwa jalur tersebut akan dibuka kembali, kondisi keamanan yang terus berubah membuat situasi menjadi tidak stabil. Akibatnya, kedua kapal masih harus menunggu izin resmi untuk melanjutkan perjalanan melalui salah satu rute perdagangan laut terpenting di dunia itu.

Sugiono menegaskan bahwa Kementerian Luar Negeri, melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran, bersama pihak Pertamina terus menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah Iran. Upaya ini difokuskan pada negosiasi izin melintas bagi kapal-kapal yang terdampak.

“Permasalahannya menjadi semakin kompleks dengan situasi internal yang terjadi di Iran sendiri. Karena kadang-kadang apa yang menjadi policy dari atas itu tidak serta-merta bisa diimplementasikan di lapangannya. Itu yang sedang dicari penyelesaiannya seperti apa,” ungkap Menlu saat Konferensi Pers di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (22/4/2026).

Lebih lanjut, dia juga menjelaskan bahwa tantangan semakin bertambah dengan munculnya persyaratan baru bagi kapal yang ingin melintas, ditambah dengan potensi blokade di kawasan tersebut. Hal ini menjadi fokus utama dalam pembahasan antara KBRI di Teheran dan tim teknis dari Pertamina.

“Kemudian tentu saja ada perkembangan lagi tentang blokade Hormuz. Kemudian juga ada beberapa perkembangan terkait dengan syarat-syarat kapal boleh lewat dan sebagainya dan sebagainya, yang itu masih menjadi hal-hal yang kita negosiasikan dan kita bicarakan,” paparnya.

Selain upaya bilateral, Indonesia juga turut serta dalam forum internasional yang diprakarsai oleh Prancis dan Inggris untuk membahas situasi di Selat Hormuz. Dalam pertemuan tersebut, Sugiono hadir secara daring mewakili Presiden RI.

“Jadi, saya mewakili Bapak Presiden hadir secara online itu daring di rapat tersebut. Yang intinya, pertama, negara-negara yang ikut di dalam konferensi tersebut menolak segala jenis pemungutan fee atau tol bagi kapal-kapal yang lewat di Hormuz,” jelas Sugiono.

Dia menambahkan bahwa kebijakan pungutan tersebut bertentangan dengan prinsip kebebasan navigasi internasional. Meskipun Iran memiliki pengaruh besar di kawasan itu, Selat Hormuz juga berbatasan dengan negara lain seperti Oman dan Uni Emirat Arab.

“Karena hal tersebut bertentangan dengan apa yang dikenal dengan freedom of navigation. Selat Hormuz dikuasai Iran, tapi di situ kan ada Oman, ya kan, kemudian ada UAE. Kemudian, karena ya, jadi beberapa contoh praktik-praktik tersebut dilakukan di situ,” tambahnya.

Sugiono menekankan bahwa Selat Hormuz memiliki peran vital, tidak hanya untuk distribusi minyak dunia, tetapi juga sebagai jalur utama logistik global. Oleh sebab itu, selain pendekatan diplomatik, dilakukan pula langkah teknis berupa pembersihan ranjau laut guna menjamin keselamatan pelayaran.

“Jadi kurang lebih seperti itu. Normalisasi yang tadi disampaikan, ya, tentu saja upaya-upaya de-mining juga dilakukan, membersihkan ranjau-ranjau laut yang ada di sekitar Selat Hormuz,” tandas Sugiono.

JAKARTA, KOMPAS.com - Industri hortikultura nasional menghadapi tekanan besar akibat perubahan iklim dan kenaikan biaya produksi. Untuk menjaga keberlanjutan pasokan, PT East West Seed Indonesia (Ewindo) fokus mengembangkan varietas benih unggul yang adaptif terhadap berbagai kondisi lingkungan.

Managing Director Ewindo, Glenn Pardede, mengatakan bahwa keberlanjutan sistem pangan sayuran sangat bergantung pada ketersediaan benih berkualitas. Hal ini menjadi krusial karena sayuran merupakan komoditas yang harus dikonsumsi dalam kondisi segar dan tidak dapat disimpan lama.

“Yang diperlukan itu kontinuitas suplai, karena sayur tidak bisa disimpan lama, harus selalu fresh. Maka benih harus selalu tersedia agar pasokan terjaga sampai ke konsumen,” ujar Glenn di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Ia menjelaskan, penggunaan benih unggul terbukti mampu meningkatkan produktivitas secara signifikan. Berdasarkan riset internal, benih berkualitas dapat mendongkrak hasil panen hingga 20–50 persen, sehingga menjadi kebutuhan utama bagi petani dalam menghadapi tekanan biaya dan cuaca ekstrem.

“Benih dengan kualitas unggul bisa meningkatkan hasil 20 sampai 50 persen. Itu sebabnya petani sangat membutuhkan benih unggul agar produksinya optimal,” jelasnya.

Namun demikian, tantangan yang dihadapi sektor pertanian pada 2026 dinilai semakin kompleks. Selain fenomena El Nino yang berpotensi mengganggu produksi, kenaikan harga input seperti pupuk dan pestisida yang mencapai sekitar 40 persen, serta lonjakan harga plastik hingga lebih dari 100 persen turut membebani petani.

“Harga pupuk dan pestisida sudah naik sekitar 40 persen, plastik bahkan di atas 100 persen. Ini membuat biaya tanam semakin berat bagi petani,” ungkap Glenn.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Ewindo terus mengembangkan varietas tanaman yang lebih adaptif terhadap kondisi spesifik wilayah, baik dataran rendah maupun dataran tinggi.

Perbedaan karakter lingkungan dinilai membutuhkan pendekatan genetik yang berbeda agar tanaman tetap produktif dan tahan terhadap penyakit.

“Untuk varietas unggul, yang penting itu harus adaptif. Untuk tanaman cabe misalnya, walaupun dia sama, tapi secara genetik dia berbeda, karena yang satu lebih tahan yang di dataran rendah, harus lebih tahan penyakit dibandingkan yang di dataran tinggi,” katanya.

Selain inovasi benih, Ewindo juga mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, serta memanfaatkan teknologi dan digitalisasi untuk memperkuat edukasi petani.

Perusahaan juga aktif mengembangkan program urban farming dan edukasi pertanian di sekolah sebagai bagian dari upaya meningkatkan konsumsi pangan sehat.

“Kami percaya benih unggul harus diikuti praktik budidaya yang benar. Karena produk bagus tidak akan optimal kalau petani tidak memahami cara tanam yang tepat,” tegasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim berhasil membongkar kasus produksi MinyaKita yang dijalankan secara ilegal. Pasalnya, produk minyak goreng sawit subsidi pemerintah yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar mutu, label, dan takaran.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jatim Kombes Roy HM Sihombing menjelaskan jajarannya berhasil mengungkap praktik nakal tersebut yang terjadi di sebuah pergudangan yang terletak di wilayah Sedati, Kabupaten Sidoarjo.

Empat pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka antara lain adalah HPT (38) selaku pemilik modal, MHS (32) dan SST (51) sebagai pengawas, serta ARS (29) sebagai operator produksi.

Berdasarkan hasil penyelidikan, Roy menyebut perusahaan yang menjalankan usaha tersebut tidak terdaftar secara resmi hingga tidak mengantongi izin usaha maupun sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI). Tak hanya itu, pelaku juga nekat untuk mencantumkan nomor BPOM pada produk MinyaKita oplosan yang tidak sesuai dengan produk seharusnya.

Dalam praktik yang dijalankan, ia memaparkan untuk MinyaKita kemasan 1 liter, diisi oleh tersangka hanya sekitar 700-900 mililiter saja. Sementara, untuk kemasan 5 liter hanya berisi minyak kurang lebih 4.600 mililiter atau 4,6 liter.

“Dalam praktiknya, para tersangka memproduksi minyak goreng tersebut dengan takaran yang tidak sesuai label," ungkap Roy, Rabu (22/4/2026).

Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui praktik tersebut telah berlangsung sejak Desember 2025 dengan kapasitas produksi mencapai 900 hingga 1.000 karton setiap sekali produksi. Produk MinyaKita palsu tersebut juga diperdagangkan tersangka hingga ke luar daerah Jawa Timur dengan omzet mencapai ratusan juta rupiah.

"Tersangka berhasil meraup omzet sekitar Rp234 juta. Produk tersebut didistribusikan ke sejumlah daerah, seperti Jember, Trenggalek, hingga Tarakan," ungkapnya.

Roy mengungkapkan modus operandi yang dijalankan para pelaku adalah membeli minyak goreng curah dari distributor resmi di Kota Surabaya dalam jumlah besar. Selanjutnya, mereka mengemas ulang minyak tersebut dengan menggunakan merek MinyaKita tanpa izin resmi dari pemerintah.

"Proses produksi dilakukan dengan mengatur mesin agar isi kemasan lebih sedikit dari yang tertera pada label," tambahnya.

Aparat juga menyita sejumlah barang bukti, seperti mesin pengemasan, tangki penyimpanan minyak, puluhan kardus minyak goreng siap edar, hingga satu unit mobil tangki yang digunakan untuk distribusi bahan baku.

Lebih lanjut, Roy mengungkapkan pihaknya tidak hanya menemukan aktivitas tersebut di satu lokasi, tetapi juga mengungkap praktik serupa yang berjalan di pergudangan lain di kawasan Taman, Kabupaten Sidoarjo.

"Pada lokasi kedua ini, perusahaan memiliki izin resmi. Namun, tetap melakukan pelanggaran dengan mengurangi takaran minyak dalam kemasan," jelasnya.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 120 UU 3/2014 tentang Perindustrian, Pasal 62 juncto Pasal 8 UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Pasal 68 UU 20/2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dengan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun dan denda miliaran rupiah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Lonjakan stok beras nasional hingga 4,9 juta ton mendorong pemerintah mempercepat pembangunan gudang baru. Teknologi penyimpanan modern dari BRIN disiapkan agar beras bisa bertahan hingga dua tahun.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, teknologi tersebut akan diterapkan di 100 gudang baru Perum Bulog. Penerapan dilakukan bertahap menyesuaikan kesiapan infrastruktur dan anggaran.

“Gudang ini akan mengikuti perkembangan teknologi. Kepala BRIN menyampaikan beras bisa bertahan sampai dua tahun dengan teknologi yang diterapkan di gudang,” kata Zulkifli, Rabu (22/4/2026).

Pembangunan gudang menjadi respons atas peningkatan produksi beras, termasuk dari program pompanisasi saat musim kemarau. Kapasitas gudang yang ada saat ini dinilai mulai tertekan.

Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp5triliun untuk pembangunan 100 titik gudang. Kebijakan ini diperkuat melalui Instruksi Presiden dan Peraturan Presiden.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, implementasi teknologi tidak dilakukan sekaligus. Penyesuaian dilakukan berdasarkan kondisi lapangan di masing-masing wilayah.

“Implementasinya bertahap. Harapannya seluruh gudang baru bisa menggunakan teknologi tersebut, tetapi kami menyesuaikan dengan kebutuhan biaya dan kesiapan teknis di lapangan,” kata Rizal.

Sebaran gudang mencakup 26 kantor wilayah Bulog dan 92 kabupaten atau kota. Lokasi diprioritaskan untuk daerah 3T, sentra produksi, dan wilayah yang belum memiliki fasilitas penyimpanan.

“Sebaran gudang mengikuti arahan Presiden, dengan prioritas wilayah 3T dan daerah produksi pangan yang belum memiliki fasilitas memadai,” kata Rizal.

Selain gudang, pemerintah juga membangun fasilitas pascapanen seperti dryer, rice milling unit, dan pengemasan. Infrastruktur ini difokuskan di daerah dengan produksi tinggi.

Total tambahan kapasitas dari pembangunan gudang diperkirakan mencapai 900.000 ton. Setiap gudang memiliki kapasitas antara 1.000 ton hingga 3.500 ton.

“Total kapasitas tambahan dari pembangunan ini sekitar 900.000 ton,” kata Rizal.

Sebanyak 52 gudang akan dibangun di lahan milik Bulog dan 48 lainnya berasal dari hibah pemerintah daerah. Proyek ini telah melalui studi kelayakan dan dinyatakan siap masuk tahap konstruksi.

Pemerintah menargetkan pembangunan segera dimulai setelah penandatanganan final. Proyek ini akan melibatkan BUMN karya sebagai pelaksana.

Organisasi internasional di bidang penelitian kehutanan dan pertanian The Center for International Forestry Research (CIFOR) dan Pemerintah Jerman menandatangani "Perjanjian Negara Tuan Rumah" di Jakarta pada Senin (21/4). Perjanjian tersebut membuka jalan bagi pendirian sekretariat CIFOR Eropa di Bonn, Jerman.

Menteri Federal Jerman untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Reem Alabali Radovan mengatakan bahwa dukungan Jerman untuk pendirian sekretariat CIFOR di Bonn mencerminkan komitmen negara tersebut dalam memajukan pembangunan berkelanjutan serta menjaga ketahanan pangan dan iklim.

“Sekretariat CIFOR juga akan semakin memperkuat posisi Bonn sebagai pusat utama bagi organisasi-organisasi internasional yang bergerak di bidang iklim, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan,” kata dia, seperti dikutip dari keterangan resmi CIFOR, Selasa (22/4). Sebagai informasi, CIFOR telah beroperasi di lebih dari 60 negara, termasuk Indonesia.

Direktur Jenderal CIFOR Robert Nasi mengatakan kemitraan bisa terjalin karena pemerintah Jerman dan CIFOR sama-sama punya kesadaran tentang kontinum hutan-pertanian: keterkaitan erat antara hutan, lahan pertanian, dan pangan. Pohon-pohon di lahan pertanian meningkatkan kesuburan tanah dan hasil panen. Sedangkan ekosistem hutan menopang siklus air, polinasi, dan iklim.

“Memperkuat kesinambungan ini sangat penting untuk membangun sistem pangan yang tangguh dan mampu bertahan dari guncangan iklim, sekaligus mendukung petani kecil dan masyarakat pedesaan,” ujarnya.

Kepala Eksekutif CIFOR Éliane Ubalijoro mengatakan bahwa perjanjian ini mencerminkan komitmen bersama terhadap solusi berbasis ilmu pengetahuan dalam menangani beberapa tantangan paling mendesak di dunia, yaitu perubahan iklim, kerawanan pangan, dan degradasi hutan.

“Dengan memperkuat kemitraan kami dengan Jerman, kami berada dalam posisi yang lebih baik untuk menghubungkan penelitian global dengan tindakan lokal, mendukung sistem pangan yang tangguh, memulihkan lingkungan, dan meningkatkan mata pencaharian di tempat-tempat yang paling membutuhkan,” kata Eliane yang juga menjabat Kepala Eksekutif ICRAF.

The International Center for Research on Agroforestry atau ICRAF adalah pusat penelitian pertanian di bidang agroforestri. Agroforestri adalah sistem pengelolaan lahan yang mengintegrasikan pohon dengan tanaman pertanian dan/atau ternak untuk mencapai manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Konsumsi sayur masyarakat Indonesia dinilai masih jauh dari angka ideal, sehingga perlu ditingkatkan secara signifikan, terutama untuk mendukung keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pakar pertanian, Bayu Krisnamurthi, menyebut konsumsi sayur nasional saat ini masih berada di bawah rekomendasi global. Berdasarkan riset Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), konsumsi sayur masyarakat Indonesia hanya sekitar 38,5 kilokalori per hari.

“Rekomendasi minimal itu sekitar 62,5 kilokalori. Artinya, konsumsi sayur di Indonesia itu harusnya naik dua kali lipat dibandingkan sekarang,” ujar Bayu di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Ia menjelaskan, pengukuran dalam bentuk kalori digunakan karena jenis sayuran sangat beragam. Dengan pendekatan tersebut, kebutuhan konsumsi dapat disetarakan secara lebih akurat. Bahkan, untuk kelompok tertentu seperti ibu hamil dan anak-anak, kebutuhan sayur lebih tinggi.

“Untuk ibu hamil bisa sampai 100 kilokalori, atau hampir tiga kali lipat. Anak-anak sekitar 75 kilokalori, jadi memang harus ditingkatkan,” jelasnya.

Meski demikian, Bayu melihat adanya sinyal positif dari sisi kesadaran masyarakat. Berdasarkan survei pada Juli 2025, sekitar 57 persen responden menyatakan bahwa meningkatkan pola makan sehat identik dengan menambah konsumsi sayur.

“Kesadaran masyarakat sudah ada. Sekitar 57 persen sampai 60 persen ingin menambah konsumsi sayur untuk hidup lebih sehat,” katanya.

Menurut Bayu, peningkatan konsumsi tersebut harus diiringi dengan penguatan sistem pangan sayuran (vegetable food system), mulai dari produksi hingga distribusi agar pasokan tetap terjaga.

Ia juga menilai program MBG merupakan langkah strategis yang tidak hanya berdampak jangka pendek, tetapi juga jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia.

Program makan bergizi di sekolah telah terbukti secara global memberikan dampak ekonomi dan sosial yang besar.

“Program seperti MBG ini adalah investasi jangka panjang. Dampaknya bisa dirasakan 15 sampai 20 tahun ke depan, ketika anak-anak tumbuh menjadi tenaga kerja yang lebih produktif,” ujarnya.

Bayu menekankan bahwa paradigma pangan juga perlu berubah, dari sekadar komoditas menjadi sumber gizi. Dalam konteks ini, sayur memegang peran penting sebagai sumber serat dan vitamin yang tidak bisa tergantikan.

“Pangan itu bukan hanya soal karbohidrat, tapi harus lengkap, ada protein, serat, dan vitamin. Di situlah peran sayur menjadi sangat penting dan strategis,” tegasnya.

Sebagai informasi, MBG menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia, dengan target menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada 2026.

Sasaran program ini mencakup kelompok rentan seperti siswa, ibu hamil dan menyusui, serta balita, yang dinilai membutuhkan intervensi gizi secara berkelanjutan.

Hingga Februari 2026, realisasi program telah mencapai lebih dari 61 juta penerima manfaat. Capaian ini didukung oleh pengoperasian ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Saat ini tercatat sekitar 24.079 unit SPPG telah berjalan, dengan target ekspansi hingga 36.104 unit guna memperluas jangkauan layanan ke seluruh Indonesia.

Selain berdampak pada peningkatan kualitas gizi masyarakat dan penurunan angka stunting, program MBG juga memberikan efek ekonomi yang cukup besar.

Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi masih menunggu kepatuhan Roblox untuk mengimplementasikan aturan pembatasan akses untuk anak berusia di bawah 16 tahun. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) yang berlaku mulai 28 Maret 2026.

“Roblox masih berkomunikasi dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita juga bisa melihat kepatuhan yang sama,” kata Menteri Komdigi Meutya Hafid, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (22/4).

Dalam implementasi awal PP Tunas, aturan ini menyasar delapan platform berisiko yaitu X, BigoLive, Instagram, Facebook, Thread, TikTok, YouTube, dan Roblox. Hingga saat ini ketujuh platform sudah menyatakan komitmennya untuk mematuhi PP Tunas, kecuali Roblox.

Meutya sebelumnya menyatakan Roblox secara global sudah melakukan penyesuaian pengaturan. Ini dilakukan dengan membuat fitur baru untuk Roblox sedunia.

Meskipun Roblox melakukan perubahan besar, Meutya mengatakan kebijakan yang dibuat harus tetap mengikuti PP Tunas. Dalam aturan ini, pemerintah melarang anak usia di bawah 16 tahun mengakses media sosial dan gim yang baru diberlakukan untuk Roblox.

“Meskipun ini adalah kebijakan global, kami mengingatkan untuk juga tetap mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia melalui PP Tunas dalam hal indikasi risiko tinggi,” kata Meutya dalam konferensi pers di Gedung Komdigi, Selasa (14/4).

Meutya menyatakan, Roblox sudah mengumumkan adanya fitur yang dikhusukan untuk anak. Namun, ia menilai penyesuaian ini belum sesuai.

"Kami masih menemukan penyesuaian tersebut masih membolehkan ada komunikasi atau chat dengan orang yang tidak dikenal. Dan ini sebetulnya yang dituntut sekali oleh orang tua khususnya di Indonesia," ujarnya.

Oleh karena itu, Meutya mengatakan, Komdigi dengan berat hati menyatakan Roblox belum mematuhi PP Tunas meskipun sudah melakukan banyak penyesuaian. Tidak hanya itu, Kementerian Komdigi menyatakan belum menerima proposal dari Roblox terkait penyesuaian kepatuhan implementasi PP Tunas.

“Jadi artinya ini belum, kami tetap nilai bahwa ini belum ada kepatuhan terhadap PP Tunas. Kami mencatat itikad baik dan yakin bahwa Roblox ke depan akan terus melakukan perbaikan sampai sempurna untuk mengikuti PP Tunas,” kata Meutya.

Sebelumnya Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi Alexander Sabar setiap PSE paling lambat hanya memiliki waktu tiga bukan untuk mematuhi PP Tunas sejak 28 Maret 2026.

“Setiap PSE wajib menyampaikan hasil penilaian mandiri kepada Kementerian Komdigi terkait layanan identifikasi yang digunakan atau berpotensi diakses oleh anak, termasuk mekanisme perlindungan dan verifikasi usia yang diterapkan,” ujar Alexander.

Hasil penilaian mandiri tersebut kemudian akan dijalankan oleh Komdigi untuk menetapkan profil risiko produk, layanan, dan fitur. Ini untuk menentukan risiko rendah atau tinggi yang selanjutnya menjadi dasar kebijakan kewajiban pelindungan anak di ruang digital.

Fitur Baru Roblox untuk Anak

Vice President of Civility and Partnerships Roblox Tami Bhaumik mengatakan, perusahaan menempatkan kepatuhan terhadap regulasi sebagai prioritas utama, sekaligus terus memperkuat perlindungan anak melalui inovasi teknologi dan keterlibatan orang tua.

Roblox tengah menjalin koordinasi intensif dengan Komdigi untuk memastikan seluruh ketentuan dalam PP Tunas dapat dipenuhi. Ia memastikan perusahaan melihat regulasi ini sebagai peluang untuk memperkuat ekosistem digital yang lebih aman bagi anak-anak.

Sebagai bagian dari penyesuaian terhadap kebijakan di Indonesia, Roblox telah meluncurkan fitur Roblox Kids Account dan Roblox Select Accounts. Salah satu yang diterapkan di fitur ini adalah pembatasan komunikasi bagi pengguna di bawah usia 16 tahun.

“Kami baru saja mengumumkan fitur Roblox Kids Account serta Roblox Select Accounts. Secara khusus untuk Indonesia, kami menetapkan bahwa anak di bawah usia 16 tahun tidak dapat melakukan chat kecuali telah mendapatkan persetujuan orang tua yang terverifikasi,” ujar Tami dalam IDE Katadata Future Forum di Djakarta Theater, pada Rabu (15/4).

Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan peran orang tua dalam mengawasi aktivitas digital anak. Dengan sistem verifikasi, orang tua memiliki kendali lebih besar terhadap siapa saja yang dapat berinteraksi dengan anak mereka di platform.