Bisnis.com, BANDUNG - Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Jawa Barat kini konsisten menembus Rp20 miliar per hari.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut capaian tersebut merupakan dampak dari berbagai inovasi pelayanan yang memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

Menurut Dedi, sejak diterbitkannya kebijakan yang mempermudah pembayaran pajak kendaraan, penerimaan daerah dari sektor PKB terus menunjukkan tren positif.

"Jadi setelah edaran yang saya lakukan, pendapatan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat cenderung terus meningkat, stabil dan meningkat, tidak pernah di bawah Rp20 miliar per hari," katanya, dikutip Minggu (28/6/2026).

Capaian tersebut ditopang oleh sejumlah inovasi yang dikembangkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat. Selain memperluas layanan digital melalui New Sambara, Samsat Digital Mandiri, Arjuna, chatbot WhatsApp, dan integrasi e-Samsat pada aplikasi DIGI by Bank BJB, Bapenda juga memperkuat layanan jemput bola melalui Samsat Keliling hingga ke desa-desa.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 47/IKU.03.02/BAPENDA yang memungkinkan pembayaran PKB tahunan tanpa harus menggunakan KTP pemilik pertama kendaraan. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memudahkan pemilik kendaraan bekas yang selama ini terkendala saat membayar pajak.

Kemudahan tersebut hanya berlaku untuk pembayaran pajak tahunan, sedangkan pembayaran pajak lima tahunan tetap memerlukan pemeriksaan fisik kendaraan. Wajib pajak cukup membawa STNK asli dan KTP asli pemilik kendaraan saat ini untuk proses verifikasi data.

Berdasarkan data Bapenda Jawa Barat, rata-rata penerimaan PKB pada Mei 2026 mencapai Rp20,13 miliar per hari. Angka tersebut kembali meningkat pada Juni 2026 menjadi sekitar Rp20,74 miliar per hari, memperlihatkan tren penerimaan yang stabil di atas Rp20 miliar setiap hari.

Bisnis.com, JAKARTA - Gojek memberlakukan kebijakan pengenaan biaya pembatalan (cancellation fee) sebesar Rp3.000 untuk layanan roda empat GoCar.

Kebijakan ini diterapkan secara bertahap di sejumlah kota besar, termasuk Bali, Surabaya, Jogja, Medan, Bandung, Malang, Medan, dan Makassar sejak 3 Februari 2026. Gojek menyatakan, penerapan skema ini akan dievaluasi secara berkala sebelum diimplementasikan ke kota-kota lain.

Cancellation fee tersebut berlaku untuk seluruh layanan GoCar, selain GoCar Instant dan GoCar Rental. Adapun, biaya pembatalan dibebankan kepada pelanggan dengan sejumlah kondisi.

Ketentuan Biaya Pembatalan GoCar

Pembatalan dilakukan oleh pelanggan:

• saat driver telah tiba di titik penjemputan.
• saat driver sudah berjalan lebih dari 1 kilometer menuju titik jemput atau waktu sudah berlalu 7 menit sejak pelanggan mendapatkan driver dan driver sudah bergerak menuju titik pelanggan.

Pembatalan dilakukan oleh driver:

• setelah menunggu penumpang di titik penjemputan selama 10 menit atau lebih.

Biaya pembatalan akan 100% dibayarkan kepada mitra driver sebagai bentuk kompensasi dari waktu tunggu atau pun proses penjemputan yang sudah dilakukan.

Pembayaran dilakukan secara cashless via GoPay/kartu/e-wallet. Jika penumpang memilih tunai, sistem akan mencatat biaya yang perlu dibayar sebelum memesan lagi.

Pelanggan tidak akan dikenakan biaya pembatalan apabila:

• Pembatalan dilakukan oleh driver di luar ketentuan pembatalan yang berlaku.
• Driver tiba di titik penjemputan yang tidak sesuai dengan lokasi di aplikasi.
• Pembatalan terjadi di luar ketentuan biaya pembatalan yang berlaku

Pelanggan tidak akan langsung dikenakan biaya pembatalan. Pada pembatalan pertama, sistem akan memberikan pembebasan biaya (waiver) hingga waktu yang belum ditentukan. Biaya pembatalan baru akan dikenakan pada pembatalan berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Cara Sanggah Biaya Pembatalan Gojek

Meski demikian, pelanggan dapat melakukan penyanggahan bila dikenai biaya pembatalan GoCar tidak sesuai ketentuan.

Jika pelanggan merasa seharusnya tidak dikenakan biaya pembatalan, pelanggan dapat membuat laporan di halaman bantuan pada aplikasi Gojek.

Cara mengajukan banding biaya pembatalan sebagai berikut:

• Klik bagian Bantuan & Laporan di aplikasi
• Ajukan permintaan pengembalian dana dalam 24 jam, sertakan detail yang relevan (Contoh: Driver tidak berada di lokasi sekitar saya).
• Tim Gojek akan menginvestigasi dan segera mengembalikan dana pelanggan apabila pengajuan diputuskan valid.

Ketentuan Pengembalian Dana

• Untuk menghindari penyalahgunaan sistem, pelanggan dapat mengajukan pengembalian dana maksimal 2 kali per minggu.
• GoPay/Card: Dana akan dikembalikan ke metode pembayaran pilihan pelanggan
• Cash/OBA: Biaya akan ditarik dari Outstanding Balance, atau dana akan dikembalikan ke akun GoPay pelanggan.

Bisnis.com, JAKARTA - Rusia telah menerima sejumlah usulan dari Ukraina untuk menghentikan serangan jarak jauh, kata Presiden Rusia Vladimir Putin, Minggu (28/6).

"Ada juga usulan-usulan baru, dan saya siap menyebutkan beberapa di antaranya. Misalnya, menghentikan serangan jarak jauh ke dalam wilayah masing-masing pihak," kata Putin kepada jurnalis Rusia.

"Jelas mengapa usulan ini diajukan, karena serangan balasan kami ke wilayah Ukraina lebih jauh ke dalam, lebih kuat, lebih terasa dampaknya, dan, terus terang, lebih menghancurkan sehingga menimbulkan konsekuensi yang benar-benar serius bagi rezim di Kiev," kata Putin.

Ia juga mengungkapkan adanya usulan agar operasi tempur hanya dilakukan di empat wilayah — Wilayah Kherson, Wilayah Zaporizhzhia, Republik Rakyat Donetsk, dan Republik Rakyat Luhansk — dan menghentikan operasi tempur di seluruh wilayah lainnya.

Putin mengatakan kontak mengenai penyelesaian konflik di Ukraina masih berlangsung melalui beberapa jalur komunikasi.

"Ya, memang benar, kontak tersebut ada dan telah terjalin melalui beberapa arah serta beberapa saluran. Saya menganggap itu bukan rahasia," katanya.

Ia menambahkan bahwa Rusia mempertimbangkan dengan cermat setiap usulan yang datang dari Ukraina.

"Mengingat kekurangan personel yang sangat parah di angkatan bersenjata Ukraina, tampaknya mereka percaya bahwa hal ini bisa menjadi penyelamat bagi mereka. Namun, menyelamatkan rezim di Kiev bukanlah bagian dari rencana kami," kata Putin.

Bisnis.com, JAKARTA – Reli pasar saham Indonesia pada semester II/2026 diperkirakan belum sepenuhnya ditentukan oleh kinerja emiten maupun kondisi makroekonomi domestik. Dua agenda besar penyedia indeks global, MSCI dan FTSE Russell, justru dinilai menjadi katalis utama yang dapat mengembalikan kepercayaan investor asing terhadap pasar modal Tanah Air.

Pasar saham Indonesia menutup semester pertama 2026 dengan tekanan yang cukup dalam. Indeks harga saham gabungan (IHSG) terkoreksi 31,81% sepanjang tahun berjalan (year-to-date/YtD) ke level 5.896,14 berdasarkan penutupan perdagangan Jumat (26/6/2026). Pada saat yang sama, investor asing membukukan aksi jual bersih (net sell) senilai Rp71,68 triliun.

Memasuki semester kedua, perhatian pelaku pasar kini tertuju pada dua agenda penting yang diyakini akan memengaruhi persepsi investor global terhadap Indonesia.

Agenda pertama adalah MSCI Quarterly Index Review yang dijadwalkan diumumkan pada 12 Agustus 2026 dan mulai berlaku efektif pada 1 September 2026.

Analis KB Valbury Sekuritas Khairunnisa N. Syahfiraputri dan Anggun Rahmadani dalam risetnya yang diterbitkan pada 23 Juni 2026 menilai tinjauan tersebut menjadi evaluasi formal pertama MSCI terhadap pasar modal Indonesia sejak implementasi reformasi melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Hasil evaluasi tersebut dinilai akan menjadi indikator awal apakah berbagai upaya peningkatan transparansi dan pembenahan struktur pasar mulai memperoleh pengakuan dari penyedia indeks global.

Berbeda dengan penyesuaian indeks yang signifikan pada Mei 2026, perubahan konstituen dalam tinjauan MSCI Agustus mendatang diperkirakan relatif terbatas. Hal ini disebabkan masih adanya pembatasan terhadap penambahan saham Indonesia ke dalam indeks serta minimnya perubahan pada peringkat kapitalisasi pasar.

"Namun, perusahaan dengan free float yang tidak memadai, konsentrasi kepemilikan tinggi, atau masalah terkait investabilitas masih berpotensi mengalami penyesuaian, terutama melalui revisi asumsi free float dan bobot dalam indeks," ujar mereka, dikutip Minggu (28/6/2026).

Meski demikian, analis menilai fokus utama pasar kemungkinan bukan lagi pada jumlah saham yang masuk maupun keluar dari indeks MSCI. Investor justru akan mencermati apakah penilaian terbaru MSCI mulai mencerminkan kemajuan reformasi regulasi yang telah dilakukan Indonesia.

Indikasi meningkatnya kepercayaan terhadap transparansi kepemilikan, kualitas free float, serta aksesibilitas pasar dinilai dapat menjadi sinyal awal bahwa berbagai kekhawatiran struktural yang membayangi pasar sejak akhir 2025 mulai mereda.

"Meski demikian, proses normalisasi penuh kemungkinan masih membutuhkan beberapa siklus tinjauan tambahan," ujarnya.

Selain MSCI, agenda penting berikutnya datang dari FTSE Russell Semi-Annual Review yang dijadwalkan berlangsung pada 21 September 2026.

Berbeda dengan tinjauan kuartalan MSCI yang lebih berorientasi pada pemeliharaan indeks secara berkala, evaluasi FTSE Russell dipandang memiliki konsekuensi yang lebih besar karena akan menentukan apakah pembekuan proses rebalancing saham Indonesia yang diberlakukan sejak Februari 2026 mulai dapat dilonggarkan.

Analis memperkirakan evaluasi FTSE akan berfokus pada efektivitas reformasi yang diperkenalkan melalui UU P2SK, terutama terkait transparansi kepemilikan, kualitas free float, dan aksesibilitas pasar.

Titik Pembuktian

September 2026 dinilai menjadi periode krusial bagi pasar modal Indonesia yang sepanjang semester pertama diterpa sentimen negatif.

Dalam rentang Januari hingga September 2026, investor global dinilai masih berada dalam posisi wait and see sembari mengamati efektivitas berbagai reformasi yang dilakukan otoritas pasar modal.

Hasil evaluasi MSCI dan FTSE Russell yang sama-sama rampung pada September diperkirakan menjadi awal proses normalisasi bertahap bagi pasar modal Indonesia.

Kredibilitas dan konsistensi implementasi reformasi akan menjadi faktor utama yang dinilai, terutama kemampuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam meningkatkan transparansi kepemilikan serta konsistensi Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam menegakkan standar free float.

KB Valbury Sekuritas menyusun dua skenario terhadap hasil FTSE Russell Semi-Annual Review pada September mendatang.

Pada skenario pertama, FTSE Russell mencabut pembekuan rebalancing dan secara bertahap mengembalikan proses penyesuaian peringkat indeks, revisi free float, serta evaluasi kelayakan saham Indonesia di dalam indeks mereka.

"Hal ini akan menjadi sinyal meningkatnya kepercayaan terhadap reformasi pasar Indonesia dan berpotensi mendukung pemulihan sentimen investor asing, terutama terhadap saham mid-cap berkualitas dan saham dengan likuiditas tinggi," ujar analis.

Sebaliknya, dalam skenario kedua, FTSE Russell mempertahankan sebagian besar pembekuan terhadap saham Indonesia sambil terus mengamati implementasi reformasi pasar modal.

Jika skenario tersebut terjadi, tekanan terhadap pasar diperkirakan masih akan berlangsung secara selektif. Investor diperkirakan tetap memprioritaskan emiten dengan tata kelola lebih baik, transparansi yang tinggi, serta karakteristik investabilitas yang lebih menarik.

"Meskipun proses rerating saham Indonesia kemungkinan berlangsung secara bertahap, dinamika pasar diperkirakan semakin didorong oleh faktor fundamental dan pertimbangan investabilitas, bukan lagi sentimen spekulatif," tandasnya.

Sementara itu, analis BRI Danareksa Sekuritas Erindra Krisnawan dan Wilastita Muthia Sofi menilai menjelang semester kedua, IHSG mulai menunjukkan sejumlah sinyal perbaikan secara taktikal.

Menurut mereka, tekanan jual investor asing terhadap saham-saham berkapitalisasi besar yang sebelumnya terdampak penghapusan dari indeks MSCI mulai mereda dalam beberapa pekan terakhir. Perbaikan juga mulai terlihat pada nilai tukar rupiah yang perlahan menjauhi level psikologis Rp18.000 per dolar AS.

"Kami melihat faktor-faktor tersebut sebagai perbaikan taktikal, karena risiko fiskal, kepastian kebijakan, dan kekhawatiran terkait peringkat sovereign masih belum terselesaikan," ujar analis.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Jaya Real Property Tbk. (JRPT) memutuskan membubarkan sekaligus melikuidasi entitas anaknya, PT Jaya Mitra Sarana (JMS), yang dimiliki perseroan sebesar 50%.

Corporate Secretary JRPT Audi Lazaro mengatakan keputusan tersebut telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) JMS pada 26 Juni 2026. Saat ini, perusahaan tersebut tengah menjalani proses likuidasi.

"Dengan ini menginformasikan bahwa sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa JMS tertanggal 26 Juni 2026, JMS sedang dalam proses likuidasi," ujar Audi dalam keterbukaan informasi, Senin (29/6/2026).

Perseroan menjelaskan penyampaian informasi tersebut dilakukan mengacu pada Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana telah diperbarui melalui Peraturan OJK Nomor 45/POJK.04/2024.

Meski melakukan pembubaran dan likuidasi entitas anak, manajemen memastikan langkah tersebut tidak menimbulkan dampak material terhadap operasional maupun kondisi keuangan perseroan.

"Kejadian dan informasi ini tidak memiliki dampak material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan," kata Audi.

Selain itu, JRPT menegaskan bahwa aksi korporasi tersebut bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Perseroan juga menyatakan proses pembubaran dan likuidasi JMS tidak termasuk transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Dengan demikian, proses likuidasi JMS dipastikan tidak mengubah kegiatan usaha utama maupun prospek kelangsungan usaha JAYA.

JRPT Tebar Dividen Rp400 Miliar

Sebelumnya, PT Jaya Real Property Tbk. (JRPT) menyepakati pembagian dividen tahun buku 2025 senilai Rp400,23 miliar. Nilai pembagian dividen tersebut setara dengan 30% dari perolehan laba bersih tahun 2025 yang senilai Rp1,3 triliun.

Corporate Secretary JRPT Audi Lazaro mengatakan data keuangan yang mendasari pembagian dividen adalah laba bersih yang didapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar Rp1,3 triliun pada 2025. Selain itu, saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya Rp10,15 triliun, dan total ekuitas per 31 Desember 2025 sebesar Rp11,03 triliun.

"Berdasarkan RUPST, perseroan menyampaikan rencana pembagian Dividen Tunai untuk periode tahun buku 2025 senilai Rp400 miliar atau Rp31 per sagam," ujarnya dalam keterangan RUPST dikutip, Jumat (12/6/2026).

Adapun lebih lanjut terkait tanggal cum dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi pada 12 Juni 2026, disusul ex dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi pada 15 Juni, cum dividen di pasar tunai dan daftar pemegang saham (DPS) yang berhak atas dividen tunai pada 17 Juni, serta ex dividen di pasar tunai pada 18 Juni 2026.

Selanjutnya tanggal pembayaran dividen adalah pada 3 Juli 2026.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

KOMPAS.com - Harga emas Antam hari ini, Senin (29/6/2026) pukul 09.15 WIB turun. Harga emas Antam melemah ke posisi Rp 2.645.000 per gramnya.

Pada pembukaan pagi hari harga emasAntam masih berada di posisi Rp 2.660.000 per gram. Harga emas 29 Juni 2026 anjlok Rp 15.000 ke level Rp 2.645.000 per gram.

Emas batangan logam mulia Antam tersedia dalam beragam pilihan berat mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram (1 kg), sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

Simak selengkapnya harga emas Antam hari ini, Senin (29/6/2026) per pukul 09.15 WIB.

Daftar harga emas Antam 29 Juni 2026

Berikut grafik harga emas 29 Juni 2026 Antam atau harga emas Antam hari ini per Senin (29/6/2026) pukul 09.15 WIB:

• 0,5 gram: Rp 1.372.500 (dari Rp 1.380.000)
• 1 gram: Rp 2.645.000 (dari Rp 2.660.000)
• 2 gram: Rp 5.230.000 (dari Rp 5.260.000)
• 3 gram: Rp 7.820.000 (dari Rp 7.865.000)
• 5 gram: Rp 13.000.000 (dari Rp 13.075.000)
• 10 gram: Rp 25.945.000 (dari Rp 26.095.000)
• 25 gram: Rp 64.737.000 (dari Rp 65.112.000)
• 50 gram: Rp 129.395.000 (dari Rp 130.145.000)
• 100 gram: Rp 258.712.000 (dari Rp 260.212.000)
• 250 gram: Rp 646.515.000 (dari Rp 650.265.000)
• 500 gram: Rp 1.292.820.000 (dari Rp 1.300.320.000)
• 1.000 gram (1 kg): Rp 2.585.600.000 (dari Rp 2.600.600.000)

Ketentuan pajak pembelian dan buyback emas Antam

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017, transaksi pembelian maupun buyback emas batangan Antam dikenakan pajak sebagai berikut:

Pajak pembelian emas (PPh 22)

• 0,45 persen untuk pembeli yang memiliki NPWP
• 0,9 persen untuk pembeli tanpa NPWP

Setiap transaksi pembelian emas akan disertai bukti potong PPh 22 sebagai dasar pelaporan pajak.

Pajak penjualan kembali (buyback)

Untuk penjualan kembali emas ke PT Antam dengan nilai transaksi di atas Rp 10 juta, berlaku tarif:

• 1,5 persen bagi pemilik NPWP
• 3 persen bagi non-NPWP

Pajak buyback akan dipotong secara langsung dari total nilai transaksi yang dilakukan.

Itulah harga Antam hari ini, Rabu (24/6/2026) per pukul 09.00 WIB. Harga emas hari ini di laman resmi Logam Mulia diperbarui setiap hari pada pukul 08.30 WIB.

JAKARTA, KOMPAS.com- Nilai tukar rupiah menguat pada awal perdagangan Senin (29/6/2026).

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah berada di level Rp 17.873 per dollar AS. Posisi ini menguat 0,27 persen dibandingkan penutupan akhir pekan lalu di Rp 17.922 per dollar AS.

Rupiah menjadi salah satu mata uang Asia yang menguat terhadap dollar AS. Penguatan terbesar dicatatkan ringgit Malaysia yang naik 0,44 persen, disusul rupiah 0,27 persen dan peso Filipina 0,05 persen.

Sebaliknya, mayoritas mata uang Asia melemah terhadap dollar AS. Won Korea Selatan terkoreksi 0,52 persen, baht Thailand turun 0,11 persen, dollar Taiwan melemah 0,05 persen, yuan China turun 0,05 persen, dollar Singapura terkoreksi 0,05 persen, yen Jepang melemah 0,01 persen, dan dollar Hong Kong turun tipis 0,006 persen.

Indeks dollar AS yang mengukur pergerakan mata uang AS terhadap sejumlah mata uang utama dunia berada di level 101,35. Angka tersebut tidak berubah dibandingkan penutupan akhir pekan lalu.

Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak di zona merah pada awal perdagangan.

IHSG turun 14,819 poin atau 0,25 persen ke level 5.881,315.

Indeks sempat dibuka menguat di level 5.932,029 dan menyentuh posisi tertinggi harian 5.942,772. Namun, tekanan jual membuat IHSG berbalik melemah hingga sempat menyentuh level terendah 5.855,989 sebelum memangkas sebagian penurunannya.

Dari sisi market breadth, sebanyak 219 saham menguat, 316 saham melemah, dan 188 saham bergerak stagnan.

Volume transaksi mencapai 2,909 miliar saham dengan nilai Rp 1,647 triliun dari 250.226 kali transaksi.

Bisnis.com, JAKARTA — Prospek pasar obligasi korporasi diperkirakan tetap bergairah pada paruh kedua 2026 di tengah tren suku bunga tinggi yang mengerek biaya pendanaan.

Nilai surat utang yang akan jatuh tempo mencapai Rp107,5 triliun diperkirakan menjadi katalis utama meningkatnya aksi refinancing emiten.

Data Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menunjukkan nilai obligasi korporasi yang jatuh tempo pada semester II/2026 mencapai Rp107,5 triliun, hampir dua kali lipat dibandingkan semester I/2026 yang sebesar Rp55,2 triliun.

Head of Economic Research Division Pefindo Suhindarto mengatakan besarnya nilai jatuh tempo tersebut akan menjaga aktivitas penerbitan obligasi korporasi hingga akhir tahun, meskipun biaya pendanaan terus meningkat.

"Tingginya surat utang jatuh tempo akan meningkatkan peluang refinancing di semester kedua dan menjaga soliditas penerbitan pada tahun ini," ujarnya kepada Bisnis, dikutip Minggu (28/6/2026).

Menurut Suhindarto, kenaikan yield surat utang negara (SBN) acuan berpotensi mengubah strategi penerbitan emiten. Saat ini, yield SBN tenor 10 tahun telah mencapai 7,24%, meningkat dibandingkan 6,11% pada Januari 2026 maupun 6,62% pada Juli 2025.

Dengan biaya dana yang semakin mahal, perusahaan diperkirakan akan menyesuaikan strategi pendanaan melalui pengurangan nilai emisi, pemendekan tenor obligasi, hingga menunda atau membatalkan penerbitan apabila kebutuhan dana tidak mendesak.

"Namun jika memang emiten memiliki alternatif sumber pendanaan atau tidak memiliki keperluan mendesak untuk mendapatkan dana melalui pasar surat utang korporasi, mereka akan cenderung melakukan penundaan atau bahkan sampai membatalkan rencana penerbitan mereka," katanya.

Sebaliknya, emiten yang membutuhkan dana untuk refinancing maupun ekspansi tetap diperkirakan akan masuk ke pasar meski harus menerima biaya pendanaan yang lebih tinggi.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga Jumat (26/6), sebanyak 71 emisi dari 43 penerbit efek bersifat utang dan sukuk (EBUS) telah menghimpun dana Rp76,09 triliun sepanjang tahun berjalan. Sementara itu, masih terdapat 48 emisi dari 33 penerbit yang berada dalam pipeline penerbitan.

Dari sisi sektoral, mengutip data Pefindo, perusahaan multifinance masih menjadi penerbit terbesar dengan nilai emisi Rp12,93 triliun sepanjang 2026.

Selanjutnya disusul sektor pertambangan sebesar Rp11,50 triliun, perbankan Rp11,14 triliun, perusahaan induk Rp10,57 triliun, serta industri pulp dan kertas Rp8,24 triliun. Adapun sektor lembaga keuangan khusus mencatat nilai penerbitan paling kecil, yakni Rp2,96 triliun.

Suhindarto menilai kinerja penerbitan sepanjang Januari—Mei yang telah tumbuh 30,26% secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi modal yang cukup kuat untuk menjaga total penerbitan sepanjang 2026.

Pandangan serupa disampaikan Head of Research PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) Salvian Fernando. Menurutnya, kenaikan yield memang membuat emiten lebih selektif dalam menerbitkan surat utang, tetapi tidak mengurangi kebutuhan perusahaan yang harus melakukan refinancing maupun membiayai ekspansi.

"Hal ini tercermin dari aktivitas penerbitan obligasi korporasi yang masih cukup tinggi yaitu sekitar Rp75 triliun sepanjang tahun 2026," katanya kepada Bisnis.

Salvian menilai prospek pasar obligasi korporasi pada semester II tetap positif karena didukung tingginya kebutuhan pendanaan korporasi serta permintaan investor institusi domestik yang masih kuat untuk penempatan dana jangka panjang.

Selain itu, fundamental korporasi Indonesia yang relatif terjaga dinilai masih mampu mempertahankan kepercayaan investor terhadap surat utang korporasi.

Menurutnya, kenaikan suku bunga justru membuat obligasi korporasi semakin menarik bagi investor institusi karena menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan SBN.

Kondisi tersebut juga membuka peluang bagi investor yang ingin melakukan reinvestasi pada instrumen pendapatan tetap dengan tingkat kupon yang lebih menarik.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada pembukaan perdagangan awal pekan pekan Senin (29/6/2026) di tengah meningkatnya kembali eskalasi antara Iran dan AS.

Berdasarkan data analisis Doo Financial Futures pada Pukul 09.05 WIB, rupiah dibuka menguat sebesar 0,30% ke level Rp17.868.

Penguatan mata uang Garuda terhadap dolar AS juga diikuti oleh sejumlah mata uang di kawasan Asia lainnya. Penguatan terbesar terhadap dolar AS dipimimpin oleh ringgit Malaysia sebesar 0,40%, diikuti rupee India yang terapresiasi sebesar 0,27%, dan peso Filipina naik 0,06%.

Sebaliknya sejumlah mayoritas mata uang Asia lainnya masih mencatatkan depresiasi, yakni won Korea yang melemah sebesar 0,49%, disusul baht Thailand turun sebesar 0,12%, dolar Taiwan terdepresiasi 0,97%. Berikutnya dolar Singapura dan yuan China terhadap dolar AS, masing-masing turun sebesar 0,06%.

Selanjutnya, depresiasi terhadap dolar AS juga terjadi untuk mata uang Yen Jepang yang melemah sebesar 0,02% dan dolar Hong Kong melemah sebesar 0,01%.

Analis Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan penguatan rupiah terjadi saat indeks dolar AS sendiri tidak terlalu menguat, sedangkan mata uang regional Asia juga umumnya stabil termasuk pasar ekuitas.

"Investor terlihat mengabaikan eskalasi dan mengharapkan akan terjadi de-eskalasi dalam waktu dekat, seperti yang telah terjadi sebelumnya," ujarnya, Senin (29/6/2026).

Namun dia memperkirakan nilai tukar rupiah bergerak melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini, Senin (29/6/2026), seiring meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang kembali memicu sentimen penghindaran risiko di pasar keuangan global.

Dia mengatakan pelemahan rupiah dipicu oleh eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah setelah kembali terjadi saling serang antara Iran dan AS. Kondisi tersebut meningkatkan ketidakpastian terhadap prospek perdamaian di kawasan sekaligus mendorong kenaikan harga minyak mentah dunia.

"Rupiah diperkirakan akan melemah terhadap dolar AS seiring kembali terjadinya eskalasi di Timur Tengah oleh saling serang antara Iran dan AS. Hal ini memicu ketidakpastian terhadap prospek perdamaian di kawasan dan kenaikan harga minyak mentah dunia," lanjutnya.

Dia memperkirakan rupiah bergerak pada kisaran Rp17.850 hingga Rp18.000 per dolar AS sepanjang perdagangan hari ini.

Menurutnya, sentimen global masih akan menjadi faktor dominan yang mengarahkan pergerakan mata uang Garuda. Meningkatnya ketidakpastian geopolitik biasanya mendorong investor beralih ke aset safe haven seperti dolar AS sehingga memberi tekanan terhadap mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.

Sementara itu, dari dalam negeri, pelaku pasar diperkirakan masih memilih bersikap wait and see menjelang rilis sejumlah data ekonomi penting pada Rabu (1/7/2026). Data yang menjadi perhatian investor antara lain neraca perdagangan Indonesia serta inflasi yang akan memberikan gambaran mengenai kondisi ekonomi domestik.

"Untuk domestik, investor masih wait and see mengantisipasi data-data penting pada hari Rabu seperti perdagangan dan inflasi," kata Lukman.

Dengan minimnya katalis domestik pada awal pekan ini, Lukman menilai arah pergerakan rupiah akan lebih banyak dipengaruhi perkembangan sentimen global, khususnya dinamika konflik di Timur Tengah dan dampaknya terhadap pergerakan harga minyak serta penguatan dolar AS.

NEGARA hukum (Rechtsstaat) tidak hanya menuntut masyarakat mematuhi setiap peraturan perundang-undangan, tetapi juga berkewajiban menghadirkan regulasi yang selaras dan konsisten.

Kepastian hukum tidak akan pernah lahir apabila pemerintah sendiri menghasilkan pengaturan yang berbeda terhadap objek yang sama.

Dalam kondisi demikian, masyarakat akhirnya dipaksa memilih regulasi mana yang harus dipatuhi.

Persoalan tersebut kini dihadapi banyak bank, pejabat pembuat komitmen, dan rekanan pemerintah dalam penggunaan Bank Garansi.

Instrumen ini merupakan bagian penting dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah karena digunakan sebagai jaminan pembayaran uang muka, pembayaran sebelum barang atau jasa diterima, maupun jaminan pelaksanaan dan masa pemeliharaan.

Dengan puluhan ribu satuan kerja kementerian/lembaga yang setiap tahun merealisasikan belanja negara bernilai ribuan triliun rupiah, kepastian pengaturan Bank Garansi bukan lagi hanya persoalan persyaratan, melainkan menyangkut kelancaran pelaksanaan APBN.

Permasalahan muncul ketika dua regulator mengatur karakteristik teknis Bank Garansi dalam ruang lingkup yang saling bersinggungan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 yang mengatur tata cara pembayaran atas beban APBN sebelum barang atau jasa diterima mensyaratkan, surat jaminan harus memuat masa pengajuan klaim oleh penerima jaminan paling singkat 30 hari kalender setelah berakhirnya masa berlaku surat jaminan.

Sementara itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 mengatur secara komprehensif penyelenggaraan Bank Garansi sebagai produk jasa perbankan.

POJK tersebut mengatur penerbitan Bank Garansi, informasi minimum yang wajib dimuat dalam Bank Garansi, dokumen pengajuan klaim, batas waktu pengajuan klaim, hingga pembayaran klaim oleh Bank Umum.

Dalam Pasal 54 ayat (1), POJK mengatur, klaim atas wanprestasi dapat diajukan segera setelah terjadi wanprestasi sampai dengan paling lama 14 hari kerja setelah Bank Garansi jatuh tempo.

Persoalannya bukan semata-mata mengenai perbedaan antara 30 hari kalender dan 14 hari kerja.

Persoalan yang lebih mendasar adalah dua regulator sama-sama mengatur aspek operasional instrumen bank garansi yang sama.

Di satu sisi, Bank Umum wajib menyelenggarakan produk Bank Garansi sesuai ketentuan OJK sebagai regulator sektor jasa keuangan.

Di sisi lain, rekanan pemerintah harus memenuhi persyaratan Bank Garansi sebagaimana ditentukan dalam PMK agar pembayaran APBN dapat diproses.

Akibatnya muncul dualisme standar administratif yang berpotensi membingungkan bank, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maupun rekanan pemerintah.

Dalam hukum administrasi negara, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan batas kewenangan setiap regulator.

Bahwa regulasi, keputusan, dan tindakan pemerintahan harus bersumber pada kewenangan yang sah, baik melalui atribusi, delegasi, maupun mandat.

Oleh karena itu, setiap lembaga negara atau lembaga pemerintah harus membuat dan menjalankan pengaturan sesuai ruang lingkup kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Ketika dua regulator mengatur aspek teknis terhadap instrumen yang sama, harmonisasi menjadi prasyarat agar tidak muncul ketidakpastian bagi masyarakat.

Kondisi tersebut juga dapat diuji melalui teori legalitas Lon L. Fuller. Dalam The Morality of Law (1964), Fuller menyatakan, salah satu syarat hukum yang baik adalah aturan tidak boleh saling bertentangan (laws should not be contradictory).

Hukum akan kehilangan fungsinya sebagai pedoman perilaku apabila masyarakat tidak dapat mengetahui secara pasti aturan mana yang harus dipatuhi.

Pandangan tersebut sejalan dengan Gustav Radbruch (1946) dalam Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law, yang menempatkan kepastian hukum (Rechtssicherheit) sebagai salah satu nilai fundamental hukum selain keadilan dan kemanfaatan.

Dalam sistem hukum Indonesia, asas kepastian hukum bahkan ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai salah satu Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Dampak persoalan tersebut dihadapi pihak bank, pejabat pembuat komitmen, serta rekanan pemerintah, dan dapat berpengaruh pada perlambatan belanja negara, meliputi:

Pertama, biaya transaksi meningkat. Bank tentu akan menerbitkan Bank Garansi sesuai standar produk yang diatur OJK.

Namun apabila PPK atau satuan kerja meminta penyesuaian terhadap ketentuan dalam PMK, rekanan harus kembali berkoordinasi dengan bank, melakukan perubahan dokumen, bahkan menerbitkan ulang Bank Garansi.

Waktu penyelesaian kontrak menjadi lebih panjang dan biaya administrasi meningkat.

Kedua, pelaksanaan belanja negara berpotensi tertunda. Pembayaran uang muka maupun pembayaran sebelum barang diterima sangat bergantung pada keberadaan Bank Garansi.

Apabila terjadi perbedaan interpretasi terhadap persyaratan Bank Garansi, proses pembayaran dapat tertunda meskipun pekerjaan telah selesai dilaksanakan.

Dalam skala APBN, keterlambatan tersebut tidak lagi berdampak pada satu proyek, bahkan berpotensi memengaruhi percepatan realisasi belanja negara secara nasional.

Ketiga, risiko sengketa administrasi meningkat. Rekanan pemerintah dapat berada pada posisi yang sulit ketika telah memenuhi ketentuan regulator perbankan, namun dokumen yang sama dinilai belum memenuhi persyaratan administrasi pembayaran APBN.

Sebaliknya, apabila bank dipaksa menyesuaikan produk Bank Garansi di luar standar yang diatur OJK, bank juga menghadapi risiko kepatuhan terhadap regulator sektor jasa keuangan.

Keempat, kondisi tersebut bertolak belakang dengan agenda pemerintah dalam mempercepat investasi, digitalisasi pengadaan barang dan jasa, serta penyederhanaan birokrasi.

Ketidakharmonisan regulasi justru menimbulkan regulatory compliance cost, yaitu biaya tambahan yang muncul bukan karena risiko bisnis, melainkan karena pemerintah belum menghadirkan satu standar regulasi yang selaras.

Persoalan Bank Garansi sesungguhnya bukan persoalan memilih mengikuti PMK atau POJK.

Persoalannya adalah apakah regulator mampu berbicara dengan satu suara ketika mengatur masyarakat.

Harmonisasi regulasi tidak boleh dibebankan kepada rekanan pemerintah ataupun bank sebagai pelaku usaha. Harmonisasi merupakan tanggung jawab regulator.

Karena itu, sudah saatnya Kementerian Keuangan melakukan harmonisasi terhadap PMK Nomor 145/PMK.05/2017 dengan memperhatikan perkembangan pengaturan Bank Garansi dalam POJK Nomor 26 Tahun 2024.

PMK cukup mengatur fungsi Bank Garansi sebagai persyaratan pembayaran dalam pelaksanaan APBN, sedangkan karakteristik teknis produk Bank Garansi, termasuk persyaratan operasional, batas waktu klaim, dan standar produk perbankan, cukup mengikuti ketentuan OJK sebagai regulator sektor jasa keuangan.

Dengan demikian, masyarakat tidak lagi dipaksa memilih regulator mana yang harus dipatuhi, sementara itu negara akan memperoleh kepastian hukum, efisiensi administrasi, dan pelaksanaan APBN yang lebih efektif.

Jakarta (ANTARA) - Harga emas Antam terbaru, yang dipantau dari laman Logam Mulia, di Jakarta, Senin, pukul 09.24 WIB mengalami penurunan Rp15.000 dari semula Rp2.660.000 menjadi Rp2.645.000 per gram.

Begitu pula harga beli kembali (buyback) emas Antam turut turun menjadi Rp2.360.000 per gram.

Namun harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp1.372.500.

‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp2.645.000.

‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp5.230.000.

‎- ⁠Harga emas 3 gram: Rp7.820.000.

‎- ⁠Harga emas 5 gram: Rp13.000.000.

‎- ⁠Harga emas 10 gram: Rp25.945.000.

‎- Harga emas 25 gram: Rp64.737.000.

‎- ⁠Harga emas 50 gram: Rp129.395.000.

‎- ⁠Harga emas 100 gram: Rp258.712.000.

‎- ⁠Harga emas 250 gram: Rp646.515.000.

‎- ⁠Harga emas 500 gram: Rp1.292.820.000.

‎- ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp2.585.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

‎Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

SINGAPURA, KOMPAS.com - Harga minyak dunia menguat tipis pada perdagangan awal Asia, Senin (29/6/2026), usai Amerika Serikat (AS) dan Iran kembali saling melancarkan serangan balasan di Timur Tengah.

Eskalasi ini memicu kekhawatiran pasar terhadap keamanan pasokan energi melalui Selat Hormuz.

Mengutip Reuters, harga minyak mentah Brent naik 52 sen atau 0,72 persen menjadi 72,51 dollar AS per barrel.

FREEPIK/ARTPHOTO_STUDIO Ilustrasi harga minyak dunia.

Sementara harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS naik 71 sen atau 1,03 persen menjadi 69,94 dollar AS per barrel.

Kenaikan tersebut terjadi setelah lalu lintas kapal energi di Selat Hormuz kembali melambat akibat serangkaian serangan terhadap kapal-kapal yang melintas sejak Kamis lalu, termasuk terhadap sebuah kapal tanker minyak yang terkait dengan Qatar.

Insiden itu memicu aksi balasan dari AS dan Iran, menjadi eskalasi terbesar sejak kedua negara menyepakati kesepakatan damai sementara.

Padahal, pada pekan lalu harga minyak Brent justru anjlok 10,6 persen atau mencatat penurunan mingguan ketiga berturut-turut.

Pekan lalu minyak melemah karena meningkatnya pengiriman melalui Selat Hormuz ke level tertinggi sejak konflik AS-Israel dengan Iran pecah pada akhir Februari lalu.

Analis ANZ menilai pelaku pasar kini harus kembali memperhitungkan risiko terganggunya pasokan minyak dari kawasan Teluk Persia.

"Pasar kemungkinan akan meninjau kembali asumsi bahwa pasokan minyak dari Teluk Persia dapat pulih dengan cepat," tulis analis ANZ dalam laporannya.

Meski demikian, kenaikan harga minyak masih tertahan setelah Iran dan AS dilaporkan sepakat menghentikan sementara aksi permusuhan di kawasan Teluk dan melanjutkan perundingan di Qatar mengenai sengketa di Selat Hormuz.

ISNA/AMIRHOSSEIN KHORGOOEI via AFP Warga Iran duduk di tepi Pantai Suru, Bandar Abbas, pesisir Selat Hormuz, 1 Juni 2026, ketika perang Iran masih berkecamuk.

Laporan tersebut pertama kali diberitakan Axios pada Minggu (28/6/2026), meski Reuters belum dapat mengonfirmasi informasi tersebut secara independen.

Di sisi lain, perusahaan minyak nasional Arab Saudi, Aramco, kembali melakukan pemuatan minyak mentah di Terminal Ras Tanura sejak Jumat lalu setelah aktivitas tersebut sempat terhenti hampir empat bulan.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya mempercepat ekspor minyak, setelah negara-negara produsen di Timur Tengah meningkatkan produksi dan pengiriman menjelang tercapainya kesepakatan damai sementara.

Meski begitu, ANZ memperkirakan pemulihan pasokan minyak global masih membutuhkan waktu.

"Meskipun kesepakatan AS-Iran menjadi titik balik bagi pasar minyak, arus pasokan fisik masih terhambat oleh antrean kapal tanker, kerusakan infrastruktur, dan penghentian produksi di sejumlah ladang minyak," tulis ANZ.

"Kemungkinan dibutuhkan waktu hingga akhir tahun sebelum pasokan kembali mendekati tingkat sebelum konflik," tambah dia.