WASHINGTON - Bukti kerusakan yang ditimbulkan pada fasilitas militer AS di Teluk selama perang dengan Iran terus bermunculan, dengan Washington mengakui bahwa fasilitas tersebut terkena serangan di berbagai negara. Meskipun angka media terbaru mengatakan bahwa setidaknya 16 pangkalan Amerika di wilayah tersebut terkena serangan, Pentagon tampaknya berusaha keras untuk menyembunyikan kerusakan tersebut.

Beberapa jam setelah AS meluncurkan 'Operasi Epic Fury' pada 28 Februari, Iran melancarkan serangan balasan terhadap pangkalan militer Amerika di seluruh Timur Tengah, dengan para pejabat AS mengkonfirmasi semakin banyaknya lokasi yang terkena serangan dan pangkalan Pangeran Sultan di Arab Saudi muncul sebagai titik fokus kampanye tersebut.

Di balik tabir sensor, semakin jelas bahwa kerusakan mungkin jauh lebih parah daripada yang diakui Pentagon.

5 Fakta Kehancuran 16 Pangkalan AS di Timur Tengah yang Ditutupi Pentagon

1. Pemerintah AS Berusaha Keras Menutupinya

Dalam sebuah laporan kepada komite Kongres pada hari Rabu, pejabat senior Pentagon Jules Hurst memperkirakan bahwa perang tersebut telah menelan biaya sekitar USD25 miliar bagi Washington, sebagian besar diduga untuk amunisi yang telah digunakan. Menteri Perang Pete Hegseth kemudian menolak untuk mengatakan apakah angka tersebut termasuk biaya perbaikan pangkalan AS.

Para anggota parlemen telah mengecam perkiraan tersebut, menyebutnya tidak realistis mengingat laporan awal Pentagon, yang mengatakan perang tersebut telah menelan biaya sekitar USD11 miliar hanya dalam enam hari pertama.

Namun, biaya sebenarnya dari konflik tersebut dilaporkan jauh lebih tinggi. Dengan memperhitungkan biaya perbaikan fasilitas militer AS yang rusak, angkanya bisa mendekati USD40-50 miliar, demikian laporan CNN, mengutip sumber anonim.

Balasan Iran atas serangan awal tersebut menyebabkan mereka menyerang puluhan target di fasilitas AS di delapan negara Timur Tengah, kata CNN. Gudang, markas komando, hanggar pesawat, infrastruktur komunikasi satelit, landasan pacu, sistem radar canggih, dan puluhan pesawat dilaporkan terkena serangan.

Pada awal konflik, sebuah jet tempur F-5 Iran membom Camp Buehring di Kuwait, menandai pertama kalinya dalam beberapa tahun pangkalan AS diserang oleh pesawat sayap tetap musuh, menurut para pejabat.

2. Washington Menunda Rilis Citra Satelit

Pada pertengahan Maret, perusahaan Planet Labs yang berbasis di California, yang menyediakan akses ke citra satelit untuk pemerintah dan bisnis, memperpanjang penundaan rilis citra satelit kerusakan hingga 14 hari untuk mencegah penggunaan oleh "aktor yang bermusuhan."

Pada tanggal 5 April, Bloomberg melaporkan bahwa pemerintahan Trump telah meminta perusahaan tersebut, bersama dengan beberapa perusahaan lain yang bekerja di sektor ini, untuk "secara sukarela menahan gambar-gambar area kepentingan tertentu karena konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah." Beberapa gambar Planet Labs yang dibagikan secara daring memperlihatkan kerusakan pada situs militer AS.

Kerusakan yang dilaporkan pada aset bernilai tinggi seperti pesawat E-3 AWACS dan jet tempur F-35 menunjukkan pola yang lebih luas dari Iran yang menargetkan kekuatan udara dan kemampuan pengawasan AS. Sebuah pesawat E-3 Sentry dilaporkan rusak atau hancur dalam serangan pada tanggal 27 Maret di Pangkalan Udara Pangeran Sultan. Sebelumnya, sebuah pesawat F-35 AS rusak selama misi di atas Iran dan terpaksa melakukan pendaratan darurat, sementara tiga jet F-15E AS ditembak jatuh di atas Kuwait pada 2 Maret dalam insiden tembakan salah sasaran, kata Komando Pusat AS (CENTCOM).

Jumlah korban tewas AS terus meningkat sejak Februari. Militer AS telah mengkonfirmasi 13 korban jiwa akibat serangan Iran di seluruh wilayah, sementara lebih dari 400 tentara terluka, menurut angka yang dikutip di Kongres.

3. Serangan Baru dan Kerusakan yang Meluas

Melansir RT, Iran terus memperluas cakupan serangannya selama fase aktif konflik. Pernyataan militer Iran yang dimuat oleh media lokal menyebutkan target termasuk Kamp Arifjan di Kuwait, Pangkalan Udara Pangeran Sultan dekat Al-Kharj di Arab Saudi, dan Pangkalan Udara Sheikh Isa di Bahrain, sementara juga merujuk secara lebih luas pada serangan terhadap posisi AS di Irak, UEA, dan di seluruh Teluk. Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) juga mengklaim telah menargetkan Armada Kelima AS dan menghancurkan peralatan militer Amerika yang "bernilai tinggi".

Serangan Iran hampir melenyapkan radar jarak jauh dan peralatan komunikasi AS di wilayah tersebut, menghancurkan semua kecuali satu kubah radar regional Amerika dalam waktu kurang dari sebulan sejak konflik dimulai, demikian kesimpulan investigasi CNN pada hari Jumat.

Struktur kubah yang kokoh dan tahan banting menampung peralatan radar jarak jauh dan komunikasi satelit yang canggih, dan menyediakan tulang punggung utama bagi kemampuan intersepsi AS di wilayah tersebut. Beberapa unit bernilai lebih dari satu miliar dolar.

Serangan rudal dan drone Iran pada 27 Maret di Pangkalan Udara Pangeran Sultan di Arab Saudi melukai 12 tentara AS, dua di antaranya luka serius, menurut seorang pejabat AS yang dikutip oleh Reuters. Serangan itu juga merusak beberapa pesawat AS, menurut pejabat Amerika, dengan laporan terpisah yang menunjukkan bahwa pesawat pengisian bahan bakar termasuk di antara yang terkena serangan.

Pejabat AS dan Arab yang dikutip oleh Wall Street Journal mengatakan serangan yang sama juga mengenai pesawat Boeing E-3 Sentry sistem peringatan dan kendali udara (AWACS), platform pengawasan yang penting. IRGC mengatakan pesawat itu "hancur 100%" dalam serangan itu, sementara data pelacakan penerbangan sumber terbuka menunjukkan bahwa beberapa pesawat semacam itu telah ditempatkan di pangkalan tersebut dalam beberapa minggu terakhir. E-3, platform komando dan kendali utama, berharga sekitar $270 juta untuk diproduksi. CENTCOM belum secara publik mengkonfirmasi sejauh mana kerusakan yang dilaporkan.

Media Iran juga mengklaim serangan drone dan roket terhadap fasilitas yang terkait dengan AS di Irak, termasuk target di sekitar Baghdad dan kompleks Pangkalan Kemenangan. Reuters melaporkan serangan drone terhadap fasilitas diplomatik AS di dekat bandara Baghdad pada 10 Maret, diikuti oleh serangan roket dan drone lebih lanjut pada 17 Maret.

Setidaknya 16 instalasi militer AS di delapan negara Timur Tengah telah rusak, beberapa di antaranya "hampir tidak dapat digunakan," menurut investigasi CNN pada hari Jumat. "Serangan cepat dan terarah Iran menggunakan teknologi canggih" tidak seperti apa pun yang pernah dihadapi oleh pangkalan militer Amerika sebelumnya, kata laporan itu, mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut.

4. AS Mengoperasikan 20 Pangkalan di Timur Tengah

AS mengoperasikan jaringan sekitar 20 pangkalan militer permanen dan sementara di seluruh Timur Tengah, dengan yang terbesar – Pangkalan Udara Al Udeid di Qatar – menampung 10.000 pasukan dan berfungsi sebagai markas besar terdepan untuk CENTCOM. AS memiliki jaringan pangkalan militer utama di Bahrain, Mesir, Irak, Yordania, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, dan pada pertengahan tahun 2025, terdapat antara 40.000 hingga 50.000 tentara Amerika yang ditempatkan di wilayah tersebut pada waktu tertentu.

Pangkalan-pangkalan ini mengelilingi Iran dari barat dan selatan dan didukung oleh aset angkatan laut AS di wilayah tersebut, termasuk USS Abraham Lincoln di Laut Arab, bersama dengan pasukan amfibi di wilayah tersebut, termasuk USS Tripoli, dengan tambahan bala bantuan kapal induk yang diharapkan. USS Gerald R. Ford telah ditarik dari Timur Tengah dan dipindahkan ke pelabuhan untuk perbaikan setelah kebakaran, sehingga Lincoln menjadi satu-satunya kapal induk yang saat ini berada di stasiun.

Pengerahan baru-baru ini telah semakin memperluas jejak militer AS di wilayah tersebut. Kedatangan sekitar 2.500 marinir dan 2.500 pelaut telah mendorong jumlah total pasukan Amerika di Timur Tengah menjadi lebih dari 50.000, sekitar 10.000 di atas jumlah normal, menurut seorang pejabat militer AS yang dikutip oleh New York Times.

5. Deretan Pangkalan AS yang Hancur Akibat Diserang Iran

Semua pangkalan AS di wilayah tersebut telah digambarkan sebagai "target yang sah" oleh militer Iran, dan fasilitas di tujuh negara dihantam oleh rudal dan drone Iran.

Hingga akhir Maret, pangkalan-pangkalan AS dan fasilitas terkait berikut telah dihantam oleh rudal dan drone Iran, seringkali lebih dari sekali, menurut pejabat AS, laporan media, dan sumber-sumber regional:

Aktivitas Dukungan Angkatan Laut, Bahrain

Bandara Internasional Erbil, Irak

Pangkalan Udara Al-Asad, Irak

Kompleks Pangkalan Kemenangan (area Bandara Internasional Baghdad)

Pangkalan Udara Muwaffaq Salti, Yordania

Pangkalan Udara Ali Al-Salem, Kuwait

Kamp Buehring, Kuwait

Kamp Arifjan, Kuwait

Pangkalan Angkatan Laut Mohammed Al-Ahmad, Kuwait

Pangkalan Udara Al-Udeid, Qatar

Pangkalan Udara Al-Dhafra, UEA

Pelabuhan Jebel Ali, UEA

Pangkalan Udara Pangeran Sultan, Arab Saudi.

Beberapa serangan ini telah dikonfirmasi oleh pejabat AS atau dilaporkan oleh Reuters dan media internasional lainnya, sementara yang lain sebagian besar masih berdasarkan klaim Iran.

Selain serangan yang dilakukan Iran terhadap fasilitas militer Washington di negara-negara Teluk, Teheran juga berhasil menyerang infrastruktur minyak dan gas, serta beberapa bangunan yang diklaimnya sebagai tempat tinggal tentara Amerika.

Dengan negara-negara Teluk dilaporkan mulai mengambil langkah antisipasi dan mencari sekutu potensial di tempat lain.

“Aliansi dengan AS tidak bisa eksklusif dan tidak… tak tergoyahkan,” kata CNN mengutip sumber Saudi pada hari Jumat.

Negara-negara Teluk juga menderita karena ekspor utama mereka – bahan bakar fosil – terkunci di Selat Hormuz akibat blokade Iran dan blokade AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. UEA dilaporkan telah memperingatkan Departemen Keuangan AS bahwa mereka mungkin terpaksa memperdagangkan minyak dalam yuan Tiongkok untuk mengkompensasinya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi menerbitkan aturan baru mengenai restitusi dipercepat dan mencabut seluruh ketentuan terkait yang ada sebelumnya. Beleid ini sudah berlaku sejak 1 Mei 2026.

Aturan baru yang memperketat hampir seluruh aturan pengajuan restitusi dipercepat ini tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.28/2026 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Beleid yang diundangkan pada 30 April 2026 tersebut mencabut seluruh aturan sebelumnya yaitu PMK No.39/PMK.03/2018 sampai dengan PMK No.119/2024, sehingga dinyatakan tidak berlaku.

"Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2026," demikian dikutip Bisnis, Sabtu (2/5/2026).

Ruang lingkup PMK baru ini tetap berlaku untuk para Wajib Pajak (WP) dengan tiga kategori sebagaimana aturan sebelumnya, yaitu WP dengan kriteria tertentu, WP yang memenuhi persyaratan tertentu, atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) nantinya dapat menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) atas tiga kategori WP maupun PKP itu, apabila seluruh syaratnya dipenuhi, atau sebaliknya.

Kesamaan secara umum pada tiga kategori itu adalah penambahan syarat ihwal keterlambatan penyampaian SPT, kepemilikan utang pajak, tidak pernah melakukan pembayaran penundaan atau angsuran utang pajak, serta tidak pernah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan (bukper).

Otoritas fiskal melalui PMK tersebut juga memperketat penelitian terhadap kewajiban formal, surat pemberitahuan, maupun pajak masukan yang dikreditkan.

Sebelumnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto memastikan bahwa aturan baru mengenai restitusi dipercepat ini bukan membatasi hak WP. Aturan baru ini ditujukan untuk menata ulang mekanisme yang direlaksasi pada 2020 lalu.

Saat itu, sebagaimana diketahui, dunia usaha mengalami kesulitan karena krisis pandemi Covid-19.

"Jadi kriteria wajib pajak risiko rendah, kriteria wajib pajak tertentu yang bisa diberikan pengembalian pendahuluan, dan kriteria wajib pajak patuh, itu kami regulasi ulang," terang Bimo kepada wartawan di KPP Madya Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2026).

Menurut Bimo, pihaknya menemukan banyak WP yang memanfaatkan restitusi dipercepat namun ternyata tidak seharusnya menerima relaksasi tersebut. Bahkan, ada beberapa yang dilakukan bukti permulaan hingga penyidikan.

"Jadi memang ada moral hazard di situ. Maka wajar saja ketika kami mereview aturan yang sudah lima tahun tersebut. Jadi tidak akan mengurangi hak, hanya memang kalau masuk tidak masuk ke kriteria yang kami akan periksa. Itu proses yang biasa, seperti SPT lebih bayar," terangnya.

WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU

Kemenkeu menambahkan sederet klausul aturan yang memperketat syarat bagi WP Kriteria Tertentu untuk bisa memeroleh SKPPKP dari DJP. Pada pasal 3 ayat (2), kriteria untuk WP Kriteria Tertentu tidak berubah.

Yaitu, tepat waktu dalam menyampaikan SPT; tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak yang telah memeroleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak; laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut; dan tidak pernah dipidana terkait dengan perpajakan berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dalam lima tahun terakhir.

Akan tetapi, pada pasal 3 ayat (4), fiskus menambahkan persyaratan mengenai klausul tidak mempunyai tunggakan pajak bagi WP Kriteria Tertentu yang ingin mengajukan restitusi dipercepat.

Apabila mengacu pada PMK No.39/2018 sebelumnya, tidak mempunyai tunggakan pajak artinya tidak memiliki utang pajak yang melewati batas akhir pelunasan sebelum penetapan sebagai WP Kriteria Tertentu. Akan tetapi, terdapat pengecualian terhadap tunggakan pajak yang pembayarannya telah memperoleh izin penundaan atau pengangsuran.

Pada PMK terbaru, artinya turut diperluas juga ke tunggakan pajak yang sudah melewati daluwarsa penagihan.

Beleid terbaru itu juga menambahkan pada pasal 3 ayat (4) huruf b arti prasyarat tidak memiliki tunggakan pajak. WP yang ingin mengajukan restitusi dipercepat diwajibkan juga tidak pernah melakukan pembayaran melewati batas akhir pelunasan utang pajak untuk semua jenis pajak.

Termasuk tidak pernah melakukan pembayaran melewati batas akhir pembayaran penundaan atau angsuran utang pajak yang telah memperoleh persetujuan dalam lima tahun terakhir.

Di sisi lain, syarat terkait dengan laporan keuangan bagi pemohon restitusi dipercepat untuk WP Kriteria Tertentu turut ditambah. Awalnya, pada PMK No.39/2018, otoritas fiskal hanya mewajibkan laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah yang dilampirkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) serta wajib disampaikan selama tiga tahun berturut-turut sampai dengan akhir tahun sebelum penetapan sebagai WP Kriteria Tertentu.

Kini syarat itu diperluas. Lapkeu harus memeroleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP (unqualified opinion) selama tiga tahun berturut-turut dan tidak termasuk WTP dengan paragraf penjelas (modified unqualified opinion).

Beberapa syarat lain yaitu bukan merupakan laporan keuangan yang disajikan ulang, hingga tidak dilakukan koreksi atas laba/rugi fiskal lebih dari 5% berdasarkan hasil pemeriksaan tiga tahun pajak terakhir.

Kemenkeu juga mengubah dan menambahkan kondisi di mana DJP bisa mencabut keputusan penetapan WP Kriteria Tertentu. Tambahannya meliputi keterlambatan penyampaian SPT yang melewati batas waktu penyampaian SPT masa berikutnya, memiliki utang pajak yang pada saat jatuh tempo belum dilunasi, serta terlambat melakukan pembayaran penundaan atau angsuran utang pajak yang telah memeroleh persetujuan.

Di sisi lain, penelitian kewajiban formal oleh DJP terhadap permohonan restitusi dipercepat juga menjadi lebih ketat. Dari enam poin aturan yang tertuang pada PMK No.119/2024, terdapat penambahan menjadi 10 poin aturan di PMK teranyar.

Salah satunya yakni terkait dengan proses hukum. Pada aturan sebelumnya, penelitian kewajiban formal mencakup WP tidak pernah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka atau tindakan penyidikan bidang perpajakan.

Kini, WP juga harus dipastikan tidak sedang diperiksa atas masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang diajukan restitusi dipercepat.

Setelah penelitian kewajiban formal, DJP juga menindaklanjuti dengan penelitian Surat Pemberitahuan. Otoritas memerinci lebih lanjut secara khusus kaitannya dengan UU PPN, meliputi ekspor barang kena pajak (BKP) berwujud; penyerahan BKP dan/atau penyerahan jasa kena pajak kepada pemungut PPN; penyerahan BKP dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang PPN-nya tidak dipungut; ekspor BKP tidak berwujud; dan/atau ekspor jasa kena pajak.

Pasal 6 ayat (10) PMK No.28/2026 juga menambahkan tujuan penelitian terhadap pajak masukan yang dikreditkan oleh WP dengan Kriteria Tertentu. Tujuan baru yang dimuat oleh otoritas fiskal adalah guna memastikan pajak masukan yang dikreditkan tercantum dalam dokumen pemberitahuan impor barang serta surat penetapan pembayaran bea masuk dan cukai.

Lanjut Halaman 2...

WAJIB PAJAK PERSYARATAN TERTENTU

Untuk WP yang memenuhi Persyaratan Tertentu, Kemenkeu pada pasal 9 ayat (2) memerinci lebih lanjut definisi WP tersebut utamanya bagi WP Badan dan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Perincian ini menyasar terhadap jumlah peredaran usaha WP Badan maupun jumlah penyerahan PKP.

Untuk WP Badan, diatur bahwa WP yang memenuhi Persyaratan Tertentu adalah mereka yang menyampaikan SPT PPh lebih bayar dengan jumlah peredaran usaha di atas Rp0 sampai dengan Rp50 miliar. Jumlah lebih bayar atau restitusinya dibatasi paling banyak Rp1 miliar.

Sementara itu, PKP yang merupakan WP dengan Persyaratan Tertentu adalah mereka yang menyampaikan SPT PPN lebih bayar dengan jumlah penyerahan di atas Rp0 sampai Rp4,2 miliar, serta jumlah lebih bayar paling banyak Rp1 miliar.

Sebelumnya, pada PMK No.209/2021, diatur bahwa jumlah lebih bayar yang bisa diajukan restitusi oleh PKP ini bisa mencapai paling banyak Rp5 miliar.

Khusus PKP yang merupakan WP dengan Persyaratan Tertentu, ini tidak berlaku bagi PKP yang belum melakukan penyerahan BKP dan/atau jasa kena pajak dan/atau ekspor BKP dalam pasal 9 ayat (2a) UU PPN dan menyampaikan SPT masa pajak PPN lebih bayar dengan jumlah lebih bayar tidak melebihi batasan jumlah penyerahan dan jumlah lebih bayar bagi WP yang memenuhi persyaratan tertentu.

Sebagaimana dengan WP Kriteria Tertentu, otoritas pajak juga dalam PMK terbaru menambah cakupan yang sama untuk mekanisme penelitian surat pemberitahuan dan pajak masukan.

PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH

PMK terbaru mengenai restitusi dipercepat ini juga menghilangkan satu klausul kriteria PKP berisiko rendah sebagaimana diatur pada PMK No.119/2024. Di PMK terbaru, kriteria PKP Berisiko Rendah tidak lagi mencakup 'PKP yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d' sebagaimana pada PMK No.39/2018 sampai dengan PMK No.119/2024.

Persyaratan tertentu dimaksud adalah PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp1 miliar. Sebab, pada Bab WP dengan Persyaratan Tertentu sebelumnya, syarat PKP yang bisa mengajukan restitusi dipercepat sudah lebih diperinci yaitu yang memiliki SPT PPN lebih bayar dengan jumlah penyerahan di atas Rp0 sampai Rp4,2 miliar, serta jumlah lebih bayar paling banyak Rp1 miliar.

Kemenkeu menambahkan satu klausul yang dapat mecabut keputusan penetapan PKP Berisiko Rendah, yaitu apabila PKP terlambat menyampaikan SPT masa pajak PPN dalam 12 bulan terakhir.

Pada regulasi sebelumnya, pencabutan hanya bisa dilakukan dalam hal adanya pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka dan/atau penyidikan perpajakan kepada PKP Berisiko Rendah; dipidana terkait dengan perpajakan berdasarkan kekuatan hukum tetapi; serta tidak

PMK baru juga menambah cakupan penelitian oleh DJP terhadap kewajiban formal maupun pajak masukan yang dikreditkan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan Juda Agung merespons kabar di media sosial yang menyebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dirawat di rumah sakit. Sebelumnya, Purbaya sempat mengungkapkan kondisi kesehatannya akhir pekan lalu.

“Wah, enggak tahu saya. Insya Allah sehat. Doakan saja,” ujar Juda saat ditemui usai menghadiri acara Himpunan Alumni IPB di Jakarta, Sabtu.

Juda juga memastikan konferensi pers APBN KiTa tetap akan digelar pada Rabu (6/5/2026) setelah sebelumnya dibatalkan. Agenda APBN KiTa semula dijadwalkan berlangsung pada Rabu (29/4/2026).

Menurut dia, penjadwalan ulang dilakukan untuk menunggu rilis data pertumbuhan ekonomi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang terbit pada Selasa (5/5/2026), sehingga data dapat disampaikan secara utuh.

Sebelumnya, Purbaya sempat mengungkapkan kondisi kesehatannya saat menghadiri taklimat media pada Jumat (24/4/2026). Ia mengaku mengalami sakit pada bagian pinggang.

Purbaya mengatakan dirinya harus menjalani suntikan di delapan titik agar tetap dapat menjalankan aktivitas.

Usai acara tersebut, Purbaya juga tampak kesulitan berdiri dari kursinya hingga harus berpegangan pada salah satu rekannya. Saat berjalan pun, ia terlihat dibantu ajudannya.

Ketika ditanya wartawan mengenai kondisinya saat itu, Purbaya mengakui rasa sakit yang dialaminya belum sepenuhnya hilang.

AFPI tidak menoleransi segala bentuk penagihan yang mengandung intimidasi

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) memulai proses pemberhentian keanggotaan PT Teknologi Internasional Nusantara (PT TIN) yang dinilai melanggar peraturan AFPI usai melibatkan personel Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) untuk melakukan penagihan kepada nasabah.

Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar menyatakan pihaknya telah menelusuri kronologi laporan fiktif yang diterima Damkar Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam rangkaian aktivitas penagihan oleh oknum agen PT TIN serta berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait kasus tersebut.

“AFPI tidak menoleransi segala bentuk penagihan yang mengandung intimidasi, ancaman, pelecehan, penyalahgunaan fasilitas publik, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan etika dan ketentuan yang berlaku,” ujar Entjik S. Djafar dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Berdasarkan hasil penelusuran, ia menuturkan bahwa PT TIN merupakan perusahaan jasa penagihan pihak ketiga yang dipekerjakan oleh PT Indosaku Digital Teknologi (Indosaku) untuk mendukung proses penagihan kepada nasabah.

Dalam konteks tersebut, PT TIN menjalankan fungsi operasional penagihan sebagai mitra eksternal dari Indosaku. Kedua perusahaan merupakan anggota AFPI.

Sebagai tindak lanjut, AFPI telah memulai proses pemberhentian keanggotaan PT TIN sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena dinilai telah melanggar Peraturan AFPI tentang larangan melakukan penagihan tidak beretika sesuai Pedoman Perilaku (Code of Conduct) AFPI.

Asosiasi juga tengah mengambil langkah yang diperlukan terhadap Indosaku, sebagai platform penyelenggara yang menjalin kerja sama dengan pihak ketiga, melalui mekanisme etik dan pembinaan yang berlaku.

Entjik mengatakan, upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen pihaknya untuk memperkuat tata kelola penagihan di industri, termasuk terhadap anggota penyedia jasa penagihan, penguatan implementasi Pedoman Perilaku, serta peningkatan aspek sertifikasi, kepatuhan, dan pengawasan lapangan.

Ia menyampaikan bahwa asosiasi juga tengah melakukan peninjauan ulang menyeluruh atas tata kelola penggunaan mitra penagihan di lingkungan anggota, termasuk aspek sertifikasi kompetensi, kepatuhan, dan pengawasan lapangan.

Pihaknya pun berkomitmen untuk menjaga standard perlindungan konsumen dan mendorong seluruh anggota untuk menerapkan tata cara penagihan yang berlandaskan ketentuan regulator, termasuk Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, serta Pedoman Perilaku AFPI.

“Kami juga berterima kasih atas peran aktif masyarakat yang membantu mengawasi industri ini. Kritik, masukan, dan laporan masyarakat menjadi bagian penting dalam mendorong perbaikan berkelanjutan. Kami mengajak masyarakat untuk terus menggunakan kanal pengaduan resmi AFPI apabila menemukan dugaan pelanggaran,” imbuh Entjik.

Pada Kamis (23/4) sore, seorang pelaku yang diduga merupakan debt collector pindar memberikan laporan kejadian kebakaran palsu atau "prank" kepada Damkar Kota Semarang.

Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan Dinas Damkar Kota Semarang Tantri Pradono menuturkan, terdapat laporan masuk melalui call center Damkar mengenai adanya kebakaran di sebuah warung nasi goreng.

Setelah dilakukan penelusuran, pemilik warung menduga bahwa laporan tersebut merupakan ulah debt collector atau penagih utang yang hendak menekan dirinya.

“Kami konfirmasi ke pemilik warung. Dia menyebut laporan itu dibuat oleh debt collector pinjol untuk menakut-nakuti karena persoalan utang pinjaman online," kata Tantri.

Damkar Kota Semarang pun memutuskan untuk menempuh jalur hukum dengan melaporkan pelaku “prank" kepada kepolisian.

Pada Sabtu (25/4), pelaku akhirnya mendatangi Kantor Dinas Kebakaran Kota Semarang untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung.

Meski secara pribadi telah menerima permohonan maaf pelaku, Sekretaris Dinas Damkar Kota Semarang Ade Bhakti menekankan bahwa keputusan untuk mencabut atau melanjutkan laporan ada di tangan pimpinan institusi.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ada banyak instrumen investasi, namun dua aset yang paling sering dibandingkan adalah emas dan kripto. Keduanya sama-sama dianggap sebagai “penyimpan nilai”, tetapi memiliki karakteristik yang berbeda.

Emas vs Kripto: Perbedaan Fundamental

1. Aset Fisik vs Aset Digital

a. Emas

Aset ini mempunyai wujud nyata yang bisa dipegang, disimpan di brankas, atau dijadikan perhiasan. Nilainya diakui sejak ribuan tahun lalu dan dianggap sebagai aset safe haven.

b. Kripto

Berbasis digital, tidak bisa dipegang karena tidak ada dalam bentuk fisik. Nilainya bergantung pada teknologi blockchain, tingkat adopsi, dan kepercayaan pasar.

2. Volatilitas dan Fluktuasi Harga

a. Emas

Relatif stabil dengan harga yang cenderung naik saat krisis. Hal ini disebabkan karena banyak orang mencari aset aman untuk disimpan.

b. Kripto

Sangat fluktuatif dengan harga yang bisa melonjak tinggi dalam waktu singkat, namun juga bisa turun drastis. Aset ini cocok untuk investor yang siap menghadapi risiko besar.

3. Regulasi dan Legalitas

a. Emas

Emas mempunyai regulasi yang jelas dan diatur oleh negara. Perdagangan emas memiliki payung hukum dan mekanisme resmi.

b. Kripto

Regulasi masih berkembang dan berbeda-beda di tiap negara. Ada yang mendukung, ada yang membatasi. Hal ini membuat kripto lebih berisiko dari sisi kepastian hukum.

Mana yang Lebih Cocok untuk Tujuan Investasi Anda?

Setiap orang mempunyai tujuan yang berbeda dalam investasi. Ada yang ingin menjaga nilai aset agar tetap aman, ada juga yang mengejar pertumbuhan agresif dengan risiko tinggi.

Perbandingan emas dan kripto bisa membantu menentukan mana yang lebih sesuai dengan profil Anda.

1. Lindung Nilai vs Growth Agresif

a. Emas

Aset ini cocok sebagai lndung nilai (hedging). Nilainya relatif stabil dan sering dijadikan “safe haven” saat krisis. Jika tujuan Anda adalah menjaga kekayaan agar tidak tergerus inflasi, emas bisa jadi pilihan utama.

b. Kripto

Kripto lebih cocok bagi investor yang menginginkan growth agresif. Potensi keuntungannya besar, tapi risikonya juga tinggi karena harga bisa naik-turun drastis. Jika Anda berani menghadapi volatilitas, kripto bisa memberi peluang pertumbuhan cepat.

2. Jangka Panjang vs Trading

a. Emas

Emas ideal untuk investasi jangka panjang. Nilainya cenderung naik perlahan seiring waktu, sehingga cocok bagi investor yang sabar dan ingin stabilitas.

b. Kripto

Lebih sering digunakan untuk trading jangka pendek. Banyak investor memanfaatkan fluktuasi harga harian atau mingguan untuk meraih keuntungan cepat. Namun, ini membutuhkan pemahaman pasar dan kesiapan menghadapi risiko besar.

Risiko Emas dan Risiko Kripto

JAKARTA - Bareskrim Polri mengungkap kasus penyalahgunaan liquefied petroleum gas (LPG) subsidi di Kabupaten Klaten , Jawa Tengah. Dalam pengungkapan ini, dua orang ditetapkan sebagai tersangka.

Wakabareskrim Polri Irjen Pol Nunung Syaifudin menegaskan bahwa penyalahgunaan LPG subsidi merupakan bentuk kejahatan serius yang berdampak luas bagi masyarakat.

"Praktik penyalahgunaan barang-barang bersubsidi dalam hal ini LPG maupun BBM bukan hanya berkhianat terhadap negara saja tetapi sudah mengkhianati masyarakat kecil yang berhak yang seharusnya menerima subsidi ini." kata Nunung dalam keterangannya, Sabtu (2/5/2026).

Sementara itu, Direktur Tipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol M. Irhamni menjelaskan, pengungkapan ini merupakan tindak lanjut laporan masyarakat yang diterima pada 15 April 2026.

"Penegakan hukum ini merupakan tindak lanjut laporan informasi masyarakat yang kami terima dan langsung ditindaklanjuti dengan penyelidikan," ujar Irhamni.

Irhamni mengungkapkan, pada 28 April 2026 dini hari, tim penyidik melakukan penindakan di sebuah gudang di Jalan Pakis–Daleman, Dukuh Klancingan, Desa Sekaran, Kecamatan Wonosari, Klaten yang digunakan untuk praktik penyuntikan LPG subsidi.

Dari lokasi, polisi mengamankan 1.465 tabung LPG berbagai ukuran, peralatan penyuntikan, serta enam unit kendaraan operasional. Menurutnya, pelaku menggunakan modus dengan memindahkan isi LPG subsidi 3 kilogram ke tabung nonsubsidi ukuran 12 kilogram dan 50 kilogram untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi.

"Gas dari tabung subsidi dipindahkan ke tabung nonsubsidi dengan teknik tertentu, kemudian dijual dengan harga nonsubsidi untuk mendapatkan keuntungan."

Dua tersangka yang diamankan yakni KA (40) sebagai penyuntik dan penimbang, serta ARP (26) sebagai sopir pengangkut. Dari pengungkapan ini, pihaknya berhasil mencegah potensi kerugian negara sekitar Rp6,7 miliar. "Kami berhasil mencegah potensi kerugian negara kurang lebih sebesar Rp6,7 miliar."

Bisnis.com, JAKARTA - Ada setidaknya 6 aset yang dianggap "tahan gempuran" dan aman di tahun 2026 menurut Robert Kiyosaki.

Robert Kiyosaki telah menghabiskan puluhan tahun memberi tahu orang-orang bahwa kebijaksanaan keuangan konvensional adalah jebakan yang dirancang untuk membuat mereka tetap miskin.

Namun menurut Kiyosaki, ada beberapa aset yang ia prediksi akan aman dan tetap bertahan di tahun 2026 ini.

Dilansir dari The State, Kiyosaki tidak hanya menyebutkan satu atau dua aset yang ia percayai untuk tahun mendatang dalam unggahan media sosial terbarunya.

Daftar tersebut mencakup komoditas fisik, kebutuhan pertanian, dan dua mata uang kripto terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar, sebuah kombinasi yang konsisten dengan target harga yang ia tetapkan akhir tahun lalu untuk Bitcoin, Ethereum, dan logam mulia.

Ia mengelompokkan aset-aset ini di bawah satu prinsip: kelangkaan menciptakan nilai riil dari waktu ke waktu dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh uang yang dicetak.

Inilah alasannya:

Emas dan Perak

Emas dan perak sejauh ini telah mendukung tesisnya. Emas telah menjadi salah satu aset utama dengan kinerja terbaik pada tahun 2026, diperdagangkan mendekati $4.760 per ons pada pertengahan April tahun ini, menurut Trading Economics.

Logam mulia ini telah naik lebih dari 46% hanya dalam dua belas bulan terakhir, didorong oleh pembelian bank sentral, kekhawatiran inflasi, dan konflik geopolitik.

Lonjakan harga emas telah membenarkan keputusan investor yang mengambil posisi lebih awal dalam logam mulia fisik dan reksa dana yang didukung emas sebelum reli tersebut semakin cepat.

Perak telah mengikuti jalur yang lebih fluktuatif tetapi tetap terkait erat dengan kekuatan makroekonomi yang sama yang mendorong harga emas lebih tinggi tahun ini.

Permintaan industri untuk perak di panel surya , elektronik, dan perangkat medis menambahkan dimensi yang tidak dimiliki oleh logam moneter murni.

Kiyosaki berpendapat bahwa emas dan perak mengungguli tabungan tradisional dalam jangka waktu yang panjang.

Akan tetapi Anda harus memahami bahwa fluktuasi harga perak cenderung lebih besar, menciptakan peluang yang lebih besar sekaligus risiko yang lebih besar.

Antara tahun 1971 dan 2024, emas memberikan pengembalian tahunan rata-rata sebesar 7,9%, sementara saham tradisional rata-rata 10,7% dalam jangka waktu yang sama.

Coba simak aset lainnya di halaman 2...

Aset Lain

Bitcoin dan Ethereum

Bitcoin dibuka pada harga sekitar $74.442 pada 14 April 2026, pulih setelah berminggu-minggu mengalami volatilitas terkait perang yang mendorong harga serendah $66.000 sebelumnya.

Kiyosaki telah menetapkan target harga $250.000 untuk Bitcoin pada tahun 2026, sebuah perkiraan yang membutuhkan kenaikan lebih dari 230% dari level saat ini.

Baru-baru ini ia membeli satu Bitcoin utuh lagi seharga $67.000, memperkuat keyakinannya bahkan selama aksi jual.

Ethereum diperdagangkan mendekati $2.370 pada pagi yang sama, jauh di bawah target Kiyosaki sebesar $60.000 dan sekitar 52% di bawah harga tertinggi sepanjang masa sebesar $4.953 dari Agustus 2025.

"Alokasi 1% hingga 5% bisa masuk akal bagi investor dengan fondasi keuangan yang kuat dan toleransi risiko yang tinggi. Penurunan pasar tidak mengubah peran kripto, tetapi menyoroti ketidakpastiannya," kata Vered Frank , CFP, Pendiri StackWealth.

Minyak dan Kebutuhan Pokok

Minyak adalah aset dalam daftar Kiyosaki yang paling langsung terdampak oleh peristiwa terkini yang terjadi di Timur Tengah dan perekonomian global secara lebih luas.

Konflik Iran telah mengganggu pengiriman melalui Selat Hormuz, yang setiap harinya mengangkut sekitar seperlima pasokan minyak dunia.

Harga bensin melonjak 21,2% hanya dalam bulan Maret, kenaikan bulanan terbesar yang tercatat sejak tahun 1967, menurut Biro Statistik Tenaga Kerja.

Makanan sebagai kategori investasi kurang konvensional, tetapi logika Kiyosaki mengaitkannya dengan tekanan inflasi yang sama yang mendorong harga minyak lebih tinggi.

Meningkatnya biaya energi meningkatkan harga pupuk, transportasi, dan pendinginan, yang semuanya berdampak langsung pada tagihan belanjaan Anda setiap bulan.

Tingkat inflasi tahunan melonjak menjadi 3,3% pada Maret 2026, tertinggi sejak Mei 2024, terutama didorong oleh lonjakan biaya energi sebesar 10,9%.

Seluruh catatan dari asesor UNESCO telah kami tindak lanjuti dan selesaikan dengan cepat

Lombok Timur, NTB (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meresmikan pusat informasi Geopark Rinjani dalam upaya pengembangan pariwisata berkelanjutan di wilayah setempat.

Peresmian ini dihadiri oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, jajaran Forkopimda Kabupaten Lombok Timur, serta para pemangku kepentingan terkait, Sabtu malam.

General Manager Geopark Rinjani, Quadro Wicaksono, mengatakan pembangunan Pusat Informasi Geopark Rinjani merupakan hasil dari perjalanan panjang yang dimulai sejak tahun 2025. Geopark Rinjani berhasil memperoleh green card dari UNESCO untuk masa empat tahun ke depan sebagai hasil dari proses revalidasi yang berjalan baik.

"Seluruh catatan dari asesor UNESCO telah kami tindak lanjuti dan selesaikan dengan cepat. Kehadiran pusat informasi ini tidak hanya sebagai sarana edukasi, tetapi juga menjadi rumah inspirasi bagi kolaborasi berbagai pihak," ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima, Sabtu malam.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan Geopark Rinjani memberikan manfaat luas bagi masyarakat Pulau Lombok. Fokus pengembangan ke depan tidak lagi pada kuantitas kunjungan wisatawan, melainkan kualitas kunjungan demi menghadirkan pariwisata berkelas dunia yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Salah satu program strategis yang diangkat adalah upaya konservasi kawasan lingkar Rinjani melalui penanaman kopi. Program ini direncanakan akan menanam sekitar 780 ribu bibit kopi, dengan harapan hasilnya mulai dapat dirasakan dalam beberapa tahun ke depan.

"Selain itu, langkah ini juga menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali kejayaan kopi Sembalun yang telah lama dikenal," katanya.

Sekda Lombok Timur, HM Juaini Taofik, menyampaikan bahwa konsep "makmur mendunia" tidak selalu harus diwujudkan melalui hal-hal baru, tetapi juga dengan mengoptimalkan potensi yang telah ada.

"Yang terpenting adalah bagaimana kita memberikan nilai tambah terhadap potensi yang dimiliki, sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat," ungkapnya.

Sementara Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengapresiasi atas selesainya pembangunan pusat informasi tersebut. Ia menekankan bahwa ke depan, pusat ini diharapkan menjadi simpul pengumpulan dan penyebaran data serta informasi yang bermanfaat.

"Dari tempat yang sederhana ini, kita menanam mimpi besar untuk masa depan. Namun yang paling utama adalah menjaga kelestarian Gunung Rinjani, karena nilainya jauh lebih penting dari manfaat ekonomi apa pun," tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga semangat kolaborasi dan membuka ruang inovasi demi pengembangan Geopark Rinjani yang berkelanjutan.

Peresmian Pusat Informasi Geopark Rinjani ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam pengelolaan kawasan berbasis konservasi dan edukasi, sekaligus mendukung posisi Lombok sebagai destinasi wisata kelas dunia yang berkelanjutan.

"Selain itu, momentum ini juga memperkuat citra Rinjani sebagai ikon pariwisata unggulan yang mampu memberikan manfaat luas bagi masyarakat," katanya.

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Kami percaya para panelis Genera-Z Berbakti memiliki rekam jejak baik dan relevan, sehingga mampu menentukan proposal terbaik yang layak untuk diwujudkan di Desa Bakti BCA tujuan,

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) mengumumkan delapan finalis Program Genera-Z Berbakti 2026 yang akan beradu gagasan di hadapan tiga panelis untuk mendapatkan kesempatan berpartisipasi dalam pemberdayaan empat Desa Bakti BCA.

“Kami percaya para panelis Genera-Z Berbakti memiliki rekam jejak baik dan relevan, sehingga mampu menentukan proposal terbaik yang layak untuk diwujudkan di Desa Bakti BCA tujuan,” ucap EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Ia menuturkan, para finalis akan beradu ide serta soliditas tim langsung di hadapan tiga panelis Genera-Z Berbakti 2026, yaitu Duta Bakti BCA Nicholas Saputra, Entertainer & Sociopreneur Cinta Laura, serta Ilmuwan serta Wirausaha Sosial Tri Mumpuni, pada 16-17 Mei.

Selain dikenal sebagai Duta Bakti BCA, Nicholas Saputra merupakan public figure yang menaruh perhatian khusus kepada isu lingkungan, sosial, dan budaya lewat berbagai inisiatif.

Kemudian, Cinta Laura dikenal dengan karya-karyanya di bidang seni peran serta partisipasi aktifnya dalam isu pemberdayaan perempuan serta pengembangan generasi muda.

Sementara Tri Mumpuni dikenal dengan julukan “Wanita Listrik” berkat kiprahnya menghadirkan listrik di puluhan desa terpencil lewat Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro.

Hera mengatakan, kedelapan tim yang berhasil menembus babak final program pemberdayaan masyarakat tersebut berasal dari delapan perguruan tinggi berbeda.

Tim Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dan Tim Universitas Gadjah Mada akan bersaing untuk mendapatkan kesempatan mengembangkan potensi Desa Wisata Kreatif Terong di Kepulauan Bangka Belitung.

Sedangkan proposal kegiatan untuk Desa Wisata Situs Gunung Padang, Jawa Barat, akan disampaikan oleh Tim Universitas Padjadjaran yang mengusung Program MEGA-LESTARI dan Tim IPB University dengan Program Sabilulungan LESTARI.

Selanjutnya, Tim Universitas Airlangga dan Tim Universitas Cenderawasih akan beradu gagasan terkait inovasi di sektor lingkungan dan kesehatan untuk pengembangan Desa Wisata Patakbanteng, Jawa Tengah.

Dua finalis terakhir adalah Tim Universitas Indonesia dengan Program KATALIS dan Tim BINUS University dengan Program MAPALUS yang akan berkompetisi mengajukan proposal terbaik untuk pemberdayaan masyarakat Desa Wisata Kakaskasen Dua di Sulawesi Utara.

Setelah pengumuman pemenang, program dilanjutkan dengan bootcamp serta pelepasan pemenang ke lokasi kegiatan. Fase implementasi program di lapangan dijadwalkan pada 8 Juli hingga 6 Agustus 2026. Seluruh pemenang wajib mempresentasikan laporan akhirnya setelah itu.

"Semoga Genera-Z Berbakti 2026 dapat menjadi wadah mahasiswa bertukar gagasan dan semakin bersemangat membuat kontribusi untuk lingkungan sekitar," ucap Hera F. Haryn.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Kami terus memperkuat komunikasi strategis kepada investor

Jakarta (ANTARA) - VP Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron menyampaikan emiten-emiten Pertamina Group menunjukkan kekuatan fundamental dan resiliensi bisnis di tengah tekanan pasar modal Indonesia sepanjang kuartal pertama 2026 yang dipengaruhi kombinasi gejolak global dan domestik.

“Emiten Pertamina Group tetap menunjukkan kekuatan bisnis yang resilien, dengan kinerja operasional yang solid serta peran strategis dalam menjaga ketahanan energi nasional,” ujar Baron dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Ketidakpastian geopolitik internasional mendorong repricing risiko Indonesia secara luas dan memengaruhi sentimen investor terhadap pasar domestik.

Meski demikian, lanjut Baron, emiten Pertamina Group tetap mampu mempertahankan performa yang relatif kuat berkat fundamental operasional yang konsisten, posisi sektor energi yang defensif, serta prospek jangka panjang yang didukung kebutuhan energi nasional.

Beberapa emiten Pertamina Group berdasarkan data per kuartal 1 2026 di antaranya dengan kode emiten PGAS (Pertamina Gas Negara), ELSA (Elnusa), PGEO (Pertamina Geothermal Energy) dan TUGU (Tugu Insurance), mencatatkan saham emiten Pertamina Group menunjukkan resiliensi relatif terhadap IHSG dan sektor yang mencerminkan kekuatan fundamental bisnis yang tetap konsisten.

Walaupun demikian, pergerakan harga saham memang cenderung dinamis yang dipengaruhi oleh persepsi risiko makro dan sovereign risk Indonesia dibandingkan fundamental perusahaan.

“Kami terus memperkuat komunikasi strategis kepada investor, menegaskan value creation jangka panjang, serta memastikan bahwa pasar memahami kekuatan fundamental dan strategi pertumbuhan Pertamina Group di tengah volatilitas global,” kata Baron.

Pertamina juga memandang kondisi pasar saat ini sebagai momentum untuk memperluas basis investor, meningkatkan kualitas engagement dengan analis dan pasar modal, serta memperkuat posisi emiten sebagai bagian penting dari sektor energi nasional dan transisi energi.

“Sebagai pemimpin energi nasional, Pertamina tidak hanya fokus menjaga kinerja bisnis, tetapi juga memastikan kepercayaan investor tetap terjaga melalui narasi korporasi yang kuat, transparansi, dan strategi pertumbuhan berkelanjutan,” ujar Baron.

Di samping itu, Baron melanjutkan, dalam menghadapi geopolitik global, Pertamina terus menjalankan strategi dual growth dengan menjaga stabilitas bisnis utama sekaligus mempercepat pengembangan energi rendah karbon, guna memperkuat daya saing perusahaan dan menciptakan nilai berkelanjutan untuk masyarakat Indonesia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) mengakselerasi tanam serentak seluas 50 ribu hektare di 25 provinsi sebagai langkah cepat menjaga produksi pangan nasional, sekaligus merespons ancaman musim kemarau dan percepatan pemulihan lahan terdampak bencana.

"Gerakan tanam padi serentak yang dilaksanakan ini mencakup lahan optimalisasi (oplah), cetak sawah rakyat (CSR), serta lahan terdampak bencana dengan titik utama kegiatan berada di Kabupaten Agam, Sumatera Barat," kata Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan Idha Widi Arsanti dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Dia menyampaikan gerakan itu melibatkan 25 provinsi dengan total luasan mencapai 50 ribu hektare, yang tersebar pada lokasi oplah tahun 2024 seluas 20.000 hektare, oplah tahun 2025 seluas 23.000 hektare, serta CSR tahun 2025 seluas 5.000 hektare, ditambah lokasi rehabilitasi bencana seluas 2.026 hektare.

“Percepatan tanam harus terus dijaga dengan pengawalan yang kuat di lapangan. Penyuluh bersama petani menjadi kunci untuk memastikan lahan yang sudah siap dapat segera ditanami dan memberikan hasil optimal,” katanya.

Ia juga menambahkan bahwa pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan) menjadi bagian penting dalam mendukung percepatan tanam di berbagai wilayah.

“Penggunaan alsintan seperti rice transplanter, drone pertanian, dan dukungan teknologi lainnya akan mempercepat proses tanam, meningkatkan efisiensi, serta membantu petani dalam menghadapi keterbatasan tenaga kerja,” tambahnya.

Terpisah, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang hadir via daring menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah daerah, petani, penyuluh, hingga aparat di daerah.

“Terima kasih kepada gubernur, bupati, petani, penyuluh, hingga jajaran aparat. Ini adalah komitmen bersama untuk memperkuat swasembada pangan. Kita terus dorong tanam serempak di seluruh Indonesia,” ucapnya.

Mentan juga menegaskan pengembangan areal tanam baru melalui program cetak sawah dan optimalisasi lahan akan terus diperluas sebagai bagian dari strategi peningkatan produksi nasional.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementan Suwandi menegaskan percepatan tanam merupakan salah satu strategi utama dalam mengantisipasi potensi kekeringan pada musim kemarau 2026.

Ia menyebut Kementan telah mengirimkan surat kepada seluruh gubernur dan bupati/wali kota untuk memperkuat langkah antisipasi musim kemarau yang diperkirakan puncaknya pada Agustus mendatang.

“Langkah-langkah mitigasi sudah kita siapkan. Mulai dari pemantauan data iklim, pemetaan wilayah rawan kekeringan, percepatan tanam, pompanisasi, hingga penguatan infrastruktur air,” kata Suwandi.

Sejumlah strategi utama yang didorong antara lain percepatan tanam padi serentak di penghujung musim hujan untuk memaksimalkan ketersediaan air, pompanisasi secara masif untuk mendukung suplai air ke lahan pertanian, serta optimalisasi lahan rawa guna menjaga produktivitas saat lahan tadah hujan mengalami kekeringan.

Selain itu, penggunaan benih tahan kekeringan juga didorong untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap stres panas dan keterbatasan air, serta pembangunan infrastruktur air seperti embung, long storage, dan sumur bor untuk memperkuat cadangan air di lapangan.

Dengan sinergi pusat dan daerah, Kementan optimistis gerakan tanam serempak ini akan mempercepat peningkatan produksi, menjaga ketersediaan pangan nasional, serta memperkuat ketahanan pangan menghadapi berbagai tantangan, termasuk perubahan iklim.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SAMARINDA — Putusan tahanan kota terhadap terdakwa kasus dugaan penipuan jual beli solar bernilai puluhan miliar rupiah memicu perdebatan publik di Kota Balikpapan.

Status penahanan yang dinilai ringan dibandingkan besaran kerugian menuai pertanyaan tentang kesetaraan penegakan hukum.

Juru Bicara Pengadilan Negeri Balikpapan Imran Marannu Iriansyah menyatakan penetapan tahanan kota bukanlah keputusan sewenang-wenang.

Majelis hakim semata-mata meneruskan status yang telah ditetapkan sejak tahap penyidikan hingga penuntutan.

"Di kejaksaan, statusnya sudah menjadi tahanan kota. Saat dilimpahkan ke pengadilan, majelis hakim meneruskan status tersebut," ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (2/5/2026).

Imran menambahkan, ancaman pidana dalam perkara ini berada di bawah lima tahun, tepatnya maksimal empat tahun sehingga penahanan di rumah tahanan negara tidak bersifat wajib.

Hakim memiliki diskresi menentukan jenis penahanan, baik rutan, kota, maupun rumah, berdasarkan pertimbangan hukum acara pidana.

Yang perlu dicermati, masa tahanan kota tidak langsung mengurangi hukuman secara proporsional. Perhitungannya berbeda dengan tahanan rutan, yaitu setiap lima hari tahanan kota hanya dihitung sebagai satu hari masa pidana.

"Artinya, tidak ada kewajiban menjalani penahanan di rutan. Selain itu, masa tahanan kota tidak langsung memangkas waktu hukuman, karena perhitungannya berbeda," paparnya.

Hakim menilai sikap kooperatif terdakwa Handy Aliansyah (HA) selama proses hukum menjadi pertimbangan tambahan.

Selain itu, tidak ada indikasi upaya melarikan diri atau menghambat persidangan yang terdeteksi hingga kini.

Kendati demikian, status penahanan dapat berubah sewaktu-waktu. Apabila terdakwa mangkir tanpa alasan sah, majelis hakim berwenang mengalihkan status menjadi tahanan rutan yang kemudian dieksekusi jaksa penuntut umum.

"Majelis bisa langsung menetapkan penahanan rutan dan jaksa akan mengeksekusi," terang Imran.

Pengadilan memastikan tidak ada perlakuan istimewa dalam penanganan perkara ini. Seluruh proses, mulai penentuan status penahanan hingga putusan akhir berlandaskan fakta persidangan dan alat bukti sah yang diajukan.

"Majelis hakim tidak bekerja secara semena-mena. Semua ada dasar hukum, data, fakta, dan bukti. Publik diminta mempercayakan proses ini," katanya.

Untuk mempercepat penyelesaian, persidangan dijadwalkan dua kali sepekan. Sidang lanjutan akan digelar Senin, (4/5/2026) dengan agenda pemeriksaan lebih mendalam.

Sementara itu, praktisi hukum Firmansyah Muis menilai transparansi menjadi kunci menghindari asumsi negatif di tengah masyarakat.

"Publik tentu bertanya, mengapa dalam kasus dengan nilai kerugian besar, tersangka justru hanya berstatus tahanan kota. Ini perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan asumsi negatif," tegasnya.

Firmansyah mengakui kewenangan penahanan bersifat subjektif sesuai KUHAP, tapi keputusan tetap harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Potensi melarikan diri, menghilangkan barang bukti, hingga kemungkinan mengulangi perbuatan pidana seharusnya menjadi dasar utama.

"Kalau ada alasan lain seperti kesehatan, itu juga harus dijelaskan secara resmi. Jangan sampai muncul kesan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas," jelasnya.

Dia mengingatkan, substansi perkara jangan sampai tenggelam akibat polemik seputar status tahanan. Transparansi justru akan memperkuat kepercayaan publik terhadap proses peradilan.

Kuasa hukum terdakwa, Yusuf Hakim, membantah adanya perlakuan khusus. Menurutnya, klien telah melakukan pembayaran dan saat ini menyisakan sekitar Rp11 miliar, sedangkan upaya penyelesaian sisa utang terus dijalankan.

"Terkait status tahanan kota, sudah sah memenuhi syarat secara undang-undang. Klien kami juga kooperatif," katanya.

Yusuf menegaskan, pada dasarnya ini adalah persoalan utang piutang antara kedua belah pihak, bukan murni tindak pidana seperti yang didakwakan.

Namun pernyataan tersebut mendapat bantahan keras dari keluarga korban berinisial JM.

Mereka menegaskan, substansi perkara bukan lagi sekadar utang piutang, melainkan dugaan penggelapan dan pengalihan aset yang dilakukan saat proses hukum berjalan.

"Perdata sudah selesai, nilainya sudah jelas dan inkrah. Sekarang yang diproses adalah dugaan penggelapan aset," ujar perwakilan keluarga JM usai sidang.

Keluarga korban menyoroti dugaan pemindahan aset, khususnya kendaraan atas nama perusahaan yang dinilai melanggar putusan pengadilan.

Berdasarkan hasil penyidikan, aset tersebut telah dialihkan kepada pihak lain dan diperkuat keterangan saksi.

Lebih jauh, anak JM membantah klaim nilai kerugian hanya Rp11 miliar. Merujuk putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah), nilai kerugian yang wajib diganti justru mencapai lebih dari Rp50 miliar, bukan sekadar Rp20 miliar seperti yang sempat beredar.

"Soal kerugian Rp11 miliar dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Pasalnya, merujuk pada putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap, nilai kerugian yang wajib diganti oleh HA justru mencapai lebih dari Rp50 miliar," ucapnya.

Adapun, keluarga korban berharap terdakwa diperlakukan setara dengan kasus penipuan dan penggelapan lainnya.

"Harapan kami diperlakukan sama seperti kasus penipuan dan penggelapan lainnya di mata hukum. Nilainya besar, jadi jangan sampai ada kesan diistimewakan," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, dalam sidang perdana yang digelar Selasa (28/4/2026), Jaksa Penuntut Umum Eka Rahayu memaparkan rangkaian dugaan perbuatan terdakwa, termasuk utang yang belum dilunasi serta indikasi penggunaan rangkaian kata bohong atau iming-iming dalam transaksi.

Terdakwa HA didakwa melanggar Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dakwaan alternatif juga disusun, yakni Pasal 486 serta Pasal 289 ayat (1) huruf a dalam undang-undang yang sama.

JPU mengajukan sejumlah barang bukti yang disita selama penyidikan. Di antaranya satu bundel dokumen invoice beserta purchase order dan delivery order tahun 2013—2014 dari PT Petrotrans Utama kepada PT Dharma Putra Karsa.

Selain itu, terdapat satu lembar surat asli resume pembayaran kontraktor PTK tertanggal 7 Mei 2020, serta tiga lembar salinan dokumen berita acara permintaan tertanggal 24 Juli 2025.

JPU juga menyertakan satu bundel dokumen legalisir pembayaran kepada PT Dharma Putra Karsa, serta lima lembar hasil scan legalisir surat dari Bank Mandiri tertanggal 3 September 2025 terkait konfirmasi bukti transfer.

Kasus ini mencuat dari sengketa antara korban JM dan terdakwa HA, yang sebelumnya telah diputus dalam perkara perdata dengan nilai kewajiban lebih dari Rp20 miliar dan telah berkekuatan hukum tetap hingga tingkat peninjauan kembali.

Agenda persidangan dijadwalkan berlangsung bertahap sepanjang Mei hingga Juni 2026. Sidang akan dilanjutkan pada 4 Mei, kemudian 7 Mei, 11 Mei, dan 17 Mei.

Dalam rangkaian tersebut, masing-masing pihak akan diberikan kesempatan seimbang menyampaikan argumentasi.

Tercatat, tiga agenda diisi penuntut umum, sementara tiga agenda lainnya menjadi bagian pembelaan advokat.

Memasuki Juni, persidangan akan mengarah pada tahap akhir sebelum putusan. Majelis hakim dijadwalkan membacakan vonis pada 25 Juni 2026, yang menjadi penentu akhir dari proses hukum perkara ini.