JAKARTA - Pengembang aset digital CST Token tengah memperkuat fondasi ekosistem Web3 melalui kombinasi pembatasan pasokan (supply) token dan pengembangan utilitas secara bertahap guna mendukung keberlanjutan proyek jangka panjang. Selain telah menyediakan platform staking interaktif, inovasi tersebut kini diarahkan pada persiapan sistem pendanaan massal (crowdfunding) berbasis blockchain serta mekanisme pemusnahan aset (token burn).

“Supply yang terbatas perlu diimbangi dengan utilitas yang terus berkembang. Karena itu, CST tidak hanya berfokus pada jumlah token, tetapi juga pada aktivitas ekosistem yang dapat menciptakan penggunaan berkelanjutan dalam jangka panjang,” ujar Web3 Lead CST Token Siti Farikha dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (25/6).

Siti memaparkan bahwa aset digital yang berjalan di atas standar ERC-20 pada jaringan Ethereum ini memiliki total pasokan maksimal sebanyak 10 juta token. Saat ini, jumlah token yang beredar di pasar masih berada di bawah 2 persen dari total pasokan, dengan nilai kapitalisasi pasar (market capitalization) mencapai Rp2,74 triliun dan telah dimiliki oleh lebih dari 1.000 pemegang dompet digital (holder on-chain).

Sebagai langkah awal penguatan utilitas, manajemen telah mengaktifkan fitur staking yang menawarkan potensi imbal hasil hingga 15 persen per tahun bagi para investor. Pemegang aset diberikan fleksibilitas untuk memilih periode penguncian token secara berkala, mulai dari jangka waktu 3, 6, 9, hingga 12 bulan yang disesuaikan dengan strategi investasi masing-masing.

Guna memperluas adopsi di sektor ekonomi digital, CST juga tengah merancang platform crowdfunding inovatif untuk memfasilitasi pendanaan berbagai proyek kreatif. Sistem pendanaan ini akan menggunakan basis capaian target (milestone), sehingga perkembangan fisik dan finansial dari setiap proyek yang didanai dapat dipantau oleh publik secara lebih terukur serta transparan.

Di samping itu, platform penggalangan dana tersebut direncanakan akan terintegrasi penuh dengan sistem tata kelola organisasi otonom terdesentralisasi (DAO Governance). Melalui integrasi DAO, para pemegang token memiliki hak suara komunal yang sah untuk menentukan arah kebijakan dan keputusan strategis dari proyek-proyek yang masuk ke dalam ekosistem.

Sebagai langkah pelengkap untuk menjaga stabilitas nilai aset, CST mempersiapkan skema token burn sebagai bagian dari penerapan model deflasi bawaan (deflationary by design). Melalui mekanisme ini, sejumlah token akan dihancurkan atau dikurangi secara permanen dari sirkulasi pasar berdasarkan volume aktivitas dan intensitas penggunaan layanan di dalam ekosistem.

Kombinasi strategis antara fitur staking, wadah crowdfunding, dan kebijakan deflasi ini menjadi pilar utama bagi CST dalam membangun ekosistem finansial Web3 yang transparan. Langkah ini diharapkan dapat memberikan alternatif instrumen digital yang aman sekaligus mendorong pertumbuhan industri teknologi finansial yang lebih inklusif di Indonesia.

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Turki berpotensi menjadi peserta dalam perang di pihak Iran. Pernyataan itu muncul seiring proses perundingan antara AS dan Iran.

Berbicara kepada wartawan di Gedung Putih, Trump mengatakan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan “adalah kandidat utama untuk ikut serta dalam perang dengan Iran — mungkin di pihak Iran, karena dia bukan penggemar berat Israel.”

Trump mengklaim dia secara pribadi turun tangan dan meminta Erdogan untuk tidak terlibat dalam konflik tersebut. Dia menambahkan presiden Turki telah mematuhi permintaan tersebut.

Ditanya apakah dia akan menanggapi secara positif permintaan Ankara untuk memperoleh jet tempur F-35 dan mesin jet yang dibutuhkan untuk pesawat tempur produksi dalam negerinya, Trump mengatakan dia “mungkin akan melakukan sesuatu” yang akan memuaskan Turki.

Dia juga menegaskan niatnya menghadiri KTT NATO mendatang di Ankara “sebagai bentuk penghormatan” kepada Erdogan.

JAKARTA - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) memperkuat promosi komoditas perkebunan nasional, khususnya kakao, melalui partisipasi dalam pameran EastFood Indonesia 2026 yang berlangsung di Grand City Convex Surabaya pada 18-21 Juni 2026.

Partisipasi tersebut menjadi bagian dari upaya BPDP mendorong hilirisasi dan pengembangan produk bernilai tambah guna memperkuat daya saing industri kakao Indonesia di pasar domestik maupun global.

"Kakao Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk terus berkembang. BPDP berkomitmen untuk mendorong terciptanya produk-produk olahan kakao yang mampu bersaing di pasar global dan memberikan nilai tambah yang lebih tinggi bagi seluruh pelaku dalam rantai industri," kata Analis Divisi Kerja Sama Kelembagaan BPDP, Dinda dalam keterangan pers, Kamis (25/6/2026).

Dalam pameran industri makanan dan minuman terbesar di Indonesia Timur itu, BPDP menampilkan berbagai produk olahan kakao sebagai bentuk penguatan industri hilir perkebunan. Produk tersebut dinilai mencerminkan potensi komoditas kakao Indonesia untuk diolah menjadi pangan berkualitas tinggi.

BPDP juga membagikan informasi terkait program pengembangan komoditas perkebunan, termasuk dukungan terhadap pengembangan sumber daya manusia, riset, inovasi, promosi, dan penguatan ekosistem industri kakao nasional.

Selain pameran produk, booth BPDP menghadirkan sejumlah kegiatan edukatif dan interaktif seperti pengenalan produk olahan kakao, diskusi peluang industri kakao Indonesia, serta edukasi mengenai proses transformasi kakao menjadi produk siap konsumsi.

Menurut BPDP, tingginya antusiasme pengunjung menunjukkan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap produk pangan berbasis kakao lokal dan pentingnya pengembangan industri hilir untuk meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan.

BPDP berharap industri kakao nasional dapat terus berkembang menjadi salah satu sektor unggulan yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui kolaborasi bersama petani, pelaku usaha, industri, dan pemangku kepentingan lainnya.

JAKARTA - Kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Firman Pangaribuan memastikan kliennya akan menghadiri persidangan perkara dugaan fitnah terkait tudingan ijazah palsu yang menjerat Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa sebagai terdakwa.

Pernyataan tersebut disampaikan Firman dalam program Interupsi bertajuk Kasus Ijazah Jokowi: Siap Adu Bukti? yang disiarkan iNews, Kamis (25/6/2026).

Firman mengatakan, Jokowi sejak awal memang telah menyatakan kesiapannya untuk hadir dalam persidangan guna memberikan keterangan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

"Jadi saya pastikan beliau hadir. Tapi kalau bicara 100% kan terlalu dini ya, karena ada hal-hal lain. Tapi ini sudah seperti dari awal kita sampaikan secara konsisten, Pak Jokowi akan hadir untuk menyampaikan. Tentu mekanismenya kan di persidangan," kata Firman.

Saat ditanya mengenai kemungkinan Jokowi membawa ijazah asli ke persidangan, Firman menyebut dokumen tersebut telah menjadi bagian dari proses hukum dan nantinya ditunjukkan sesuai mekanisme persidangan.

"Karena ijazah kan sudah dilimpahkan, kemarin kan sudah dilimpahkan, tentu tinggal akan ditunjukkan, diperlihatkan, dan sebagainya. Yang tadi saya katakan, dengan mekanisme yang ada, tentu itu akan disampaikan," ujarnya.

Lihat video: Roy Suryo Pilih Lanjut Praperadilan, Dokter Tifa Justru Cabut Gugatan!



Firman menyatakan jika pihaknya optimistis dapat menjelaskan seluruh hal yang dipersoalkan dalam perkara tersebut. Menurut dia, berbagai pihak, mulai dari Universitas Gadjah Mada (UGM), rekan-rekan kuliah Jokowi, hingga hasil pemeriksaan laboratorium forensik dan penyelidikan kepolisian telah menyatakan Jokowi merupakan alumni UGM yang sah.

"UGM mengatakan Pak Jokowi adalah alumni UGM yang telah mengikuti Tridharma Perguruan Tinggi, yang sudah lulus. Teman-temannya juga demikian. Puslabfor juga sudah mengatakan demikian, Bareskrim juga sudah mengatakan demikian," katanya.

Firman juga menyinggung proses hukum yang telah berjalan hingga berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh jaksa penuntut umum. "Maka itulah ini berproses. Maka itulah ini P21. Saya mau mengatakan, Jaksa sudah mengatakan bahwa ini lengkap, menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti. Artinya apa? Kita harus lihat konsistensi Jaksa, bahwa dia sudah mengatakan, 'Oke, sudah bisa dipersidangkan'," sambungnya.

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI), Sugiono, menyambut positif komitmen Presiden RI Prabowo Subianto dalam memperkuat pembinaan olahraga nasional melalui program pemusatan latihan nasional (Pelatnas) yang berkelanjutan dan berjangka panjang.

Menurut Sugiono, kebijakan pelatnas multiyears menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun sistem pembinaan atlet yang lebih terstruktur, konsisten, dan berkesinambungan guna meningkatkan daya saing olahraga Indonesia di level dunia.

"PB IPSI menyambut baik dan mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat pembinaan olahraga nasional melalui program pelatnas yang berkelanjutan dan jangka panjang," ujar Sugiono di Jakarta, Minggu (21/6).

Ia menilai, keberlanjutan program pembinaan menjadi fondasi utama dalam mencetak atlet-atlet berprestasi, termasuk di cabang olahraga pencak silat. Karena itu, dukungan pemerintah terhadap pelatnas jangka panjang dinilai sangat penting untuk memberikan kepastian program sekaligus memperkuat ekosistem olahraga dari tingkat daerah hingga nasional.

"Bagi pencak silat, keberlanjutan pembinaan merupakan fondasi utama dalam melahirkan atlet-atlet berprestasi. Dukungan pemerintah terhadap pelatnas multiyears menjadi langkah strategis yang memberikan kepastian program pembinaan sekaligus memperkuat ekosistem olahraga nasional," tegasnya.

Sugiono yang juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI berharap semangat Presiden Prabowo dalam memajukan olahraga nasional dapat semakin memperkuat upaya internasionalisasi pencak silat. Menurutnya, selain pembinaan atlet yang berkelanjutan, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperluas eksistensi pencak silat di tingkat global.

"Selain penguatan pembinaan atlet melalui program pelatnas yang berkelanjutan, diperlukan pula langkah strategis yang mampu memperluas eksistensi pencak silat di tingkat internasional. Dengan begitu, peluang pencak silat tampil di ajang olahraga dunia, termasuk Olimpiade, akan semakin terbuka," ujarnya.

Sugiono menegaskan bahwa pencak silat bukan sekadar cabang olahraga prestasi, tetapi juga warisan budaya bangsa yang telah mendapat perhatian masyarakat internasional. Karena itu, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dinilai sangat penting untuk mendorong pencak silat mencapai pengakuan yang lebih luas di dunia.

"Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, PB IPSI, para pendekar, pelatih, atlet, akademisi, diaspora, serta komunitas pencak silat di dalam dan luar negeri, kami optimistis pencak silat akan semakin mendunia dan memperoleh pengakuan yang lebih luas di kancah internasional," katanya.

Ia menambahkan, PB IPSI siap bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, pemerintah, serta seluruh elemen olahraga nasional untuk mewujudkan sistem pembinaan yang berkelanjutan demi kemajuan pencak silat dan peningkatan prestasi olahraga Indonesia di masa depan.

"PB IPSI siap bersinergi dengan Kemenpora, pemerintah, dan seluruh elemen olahraga nasional untuk mendukung terwujudnya sistem pembinaan yang berkelanjutan demi kemajuan pencak silat di level dunia serta prestasi olahraga Indonesia ke depan," pungkas Sugiono.

Banjarmasin (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Selatan (DJPb Kalsel) mencatat neraca perdagangan internasional di provinsi itu mengalami surplus sekitar Rp16,48 triliun hingga Mei 2026, ditopang ekspor yang terjaga tetap tinggi dan ekspansif.

Kepala Kanwil DJPb Kalsel Catur Ariyanto Widodo di Banjarmasin, Kamis, mengatakan surplus perdagangan tersebut menunjukkan kinerja sektor eksternal Kalsel masih kuat di tengah dinamika perekonomian global dan menjadi salah satu penopang utama aktivitas ekonomi daerah.

“Surplus perdagangan pada Mei 2026 itu tumbuh 6,19 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan meningkat 14,45 persen dibandingkan April 2026. Capaian tersebut mencerminkan perdagangan luar negeri yang tetap ekspansif sepanjang awal tahun,” ujarnya.

Ia menjelaskan kinerja ekspor Kalsel tercatat mencapai sekitar Rp19,81 triliun atau meningkat 7,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Peningkatan ekspor terutama berasal dari bertambahnya volume pengiriman batu bara yang menjadi komoditas utama daerah dengan kontribusi lebih dari 50 persen terhadap total ekspor," katanya.

Di sisi lain, kinerja impor Kalsel juga meningkat 16,1 persen secara tahunan, namun hanya mencatat sekitar Rp3,33 triliun. Kenaikan impor terutama dipengaruhi meningkatnya nilai impor minyak petroleum untuk memenuhi kebutuhan sektor industri dan kegiatan ekonomi.

Sejalan dengan kinerja perdagangan yang positif, Catur menyampaikan bahwa perekonomian Kalsel pada triwulan I 2026 tumbuh 5,67 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Pertumbuhan tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi daerah tetap terjaga dan mampu mempertahankan momentum yang terbentuk sejak awal tahun," katanya.

Di samping itu, konsolidasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Selatan hingga akhir Mei 2026 mencatat surplus sebesar Rp984,86 miliar. Kondisi tersebut menunjukkan ruang fiskal daerah masih terjaga dan memberikan dukungan bagi keberlanjutan program pembangunan.

“Kombinasi surplus perdagangan yang kuat, pertumbuhan ekonomi yang tetap positif, serta kinerja fiskal daerah yang sehat menjadi modal penting bagi Kalimantan Selatan untuk menjaga momentum pertumbuhan hingga akhir 2026,” ujar Catur Ariyanto Widodo.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Produsen panel surya Cina bersaing sengit dalam merancang pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang mampu memanen sinar matahari terbanyak. JinkoSolar mengumumkan berhasil mencapai efisiensi konversi energi sebesar 34,82 persen pada sel surya tandem perovskit-silikon -- teknologi yang tengah dalam tahap pengembangan.

Efisiensi konversi energi menunjukkan seberapa banyak sinar matahari yang dapat diubah menjadi listrik. Semakin tinggi angkanya, semakin besar listrik yang dapat dihasilkan dari luas permukaan yang sama. Efisiensi konversi energi sebesar 34,82 persen berarti, dari setiap 100 unit energi matahari yang diterima sel surya tersebut, sekitar 35 unit berhasil diubah menjadi energi listrik.

Mengutip Solar Now, JinkoSolar menyatakan hasil tersebut telah diverifikasi oleh Institut Mikrosistem dan Teknologi Informasi Shanghai yang berada di bawah Akademi Ilmu Pengetahuan Cina. Capaian terbaru ini sedikit lebih tinggi dibandingkan rekor sebelumnya yang dicapai perusahaan, yakni 34,76 persen.

Sebagai informasi, teknologi sel surya berbasis silikon yang mendominasi pasar saat ini mulai mendekati batas efisiensi teoritisnya. Karena itu, industri surya global berlomba mencari teknologi baru yang dapat menghasilkan listrik lebih banyak tanpa memperluas area pemasangan panel.

Salah satu teknologi yang paling menjanjikan adalah sel surya tandem perovskit-silikon. Teknologi ini menggabungkan lapisan silikon dengan perovskit, material semikonduktor yang mampu menyerap cahaya matahari secara lebih efektif pada spektrum tertentu.

Dengan memanfaatkan dua material sekaligus, lebih banyak energi matahari dapat diubah menjadi listrik dibandingkan sel surya silikon konvensional. Karena itu, teknologi tandem perovskit-silikon dipandang sebagai calon penerus panel surya generasi saat ini.

Capaian JinkoSolar mendekatkannya pada rekor dunia yang saat ini dipegang oleh produsen surya Cina lainnya, Longi. Pada April 2025, Longi melaporkan efisiensi 34,85 persen untuk sel surya tandem perovskit-silikon yang dikembangkan bersama Soochow University dan dipublikasikan dalam jurnal ilmiah Nature.

Setelah mencetak rekor efisiensi pada tingkat sel surya, tantangan berikutnya bagi para produsen ini adalah membawa teknologi tersebut ke tahap produksi massal. Produsen masih harus membuktikan bahwa kinerja tinggi tersebut dapat dipertahankan pada produk komersial yang diproduksi dalam skala besar dan mampu beroperasi dalam jangka panjang.

Jika teknologi ini berhasil diproduksi secara massal dengan biaya yang kompetitif, PLTS dapat dibangun dengan lahan yang lebih kecil untuk menghasilkan jumlah listrik yang sama. Hal itu berpotensi menekan biaya energi surya sekaligus mempercepat transisi menuju energi bersih.

Kami ingin lebih banyak perusahaan Indonesia mampu bersaing tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di kancah global.

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meyakini perusahaan-perusahaan Indonesia semakin kompetitif di tingkat global seiring menguatnya penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam tata kelola bisnis.

Keyakinan tersebut mengemuka dalam ajang ESG Governance Kadin-GAPPS International Awards yang digelar di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Kamis.

Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan dan Pembangunan Berkelanjutan Kadin Indonesia Shinta Kamdani dalam pernyataan terkonfirmasi menyampaikan, penghargaan yang diselenggarakan pihaknya bersama Global Alliance for Project Performance Standards (GAPPS) dan Institute for Sustainability and Agility itu menjadi bentuk apresiasi kepada perusahaan yang menunjukkan komitmen dan praktik terbaik dalam penerapan ESG.

Selain sebagai ajang penghargaan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana pembelajaran, benchmarking, serta penguatan tata kelola ESG di Indonesia.

"ESG adalah tentang bagaimana perusahaan mengambil keputusan, mengelola risiko dan peluang, menciptakan dampak bagi masyarakat, serta membangun nilai bersama yang berkelanjutan bagi bisnis," ujar Shinta.

Menurut dia, penghargaan tahun ini menghadirkan dua kategori utama, yakni Governance of ESG dan Project Management of ESG Initiatives.

Tata kelola ESG yang kuat dinilai penting untuk memastikan aspek keberlanjutan terintegrasi dalam strategi perusahaan, kepemimpinan, manajemen risiko, dan akuntabilitas.

Di sisi lain, manajemen proyek yang baik diperlukan agar berbagai inisiatif ESG dapat diimplementasikan secara efektif dan menghasilkan dampak yang terukur.

Shinta menjelaskan penghargaan diberikan dalam tiga tingkat pencapaian, yaitu Best ESG Governance Excellence, Achievement, dan Commitment.

Struktur tersebut mencerminkan bahwa keberlanjutan merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan komitmen untuk terus belajar dan berkembang.

“Kami berharap semakin banyak perusahaan berpartisipasi pada tahun-tahun mendatang. Semakin banyak perusahaan yang terlibat, semakin kuat pula ekosistem ESG Indonesia. Kami ingin lebih banyak perusahaan Indonesia mampu bersaing tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di kancah global,” ujarnya pula.

Senada dengan itu, WKU Bidang Usaha dan Tata Kelola Berkelanjutan Kadin Indonesia Elim Sritaba menegaskan bahwa penerapan ESG harus menjadi salah satu fondasi utama dunia usaha, khususnya bagi anggota Kadin.

Langkah tersebut dinilai sejalan dengan upaya mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional yang telah ditetapkan pemerintah.

Ketua Komite Tetap Tata Kelola ESG Kadin Indonesia sekaligus Ketua Panitia ESG Governance Kadin–GAPPS International Awards Maria R.Nindita mengungkapkan bahwa inovasi teknologi menjadi salah satu temuan menarik dalam kategori ESG Governance.

Menurut Maria, sejumlah perusahaan telah memanfaatkan teknologi informasi untuk membangun dashboard ESG yang memungkinkan pemantauan kinerja keberlanjutan secara real time.

Di sisi lain, Finance Director of GAPPS Tony M Simmonds menilai perkembangan praktik ESG di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan. Berdasarkan proses penjurian, perusahaan-perusahaan Indonesia dinilai memiliki komitmen yang kuat terhadap keberlanjutan.

“Apa yang kami temukan selama proses penjurian adalah perusahaan-perusahaan Indonesia sangat fokus pada ESG dan keberlanjutan. Saya bahkan berpikir Australia dapat belajar banyak dari perusahaan-perusahaan Indonesia dan cara mereka menjalankan berbagai inisiatif tersebut,” katanya lagi.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

KOMPAS.com - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menegaskan pentingnya penguatan peran Indonesia dalam aktivitas pelayaran internasional di Selat Malaka.

Langkah tersebut diperlukan agar Indonesia tidak hanya menjadi wilayah yang dilintasi kapal, tetapi juga memperoleh nilai tambah ekonomi dari layanan maritim.

Komitmen itu disampaikan Direktur Utama PelindoAchmad Muchtasyar dalam Strategic Maritime Forum yang digelar pada peringatan Hari Pelaut Sedunia atau Day of the Seafarer 2026 di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Forum tersebut dihadiri Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Senior Director Transportation Danantara Asset Management Wamildan Tsani Panjaitan, Kepala Badan Kebijakan Transportasi Hermanta, serta para pemangku kepentingan sektor maritim.

Dalam forum itu, para peserta membahas penguatan peran Indonesia dalam ekosistem pelayaran dan logistik internasional.

Achmad menjelaskan, Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia yang memiliki arti strategis bagi Indonesia.

Selain menjadi koridor utama perdagangan internasional, kawasan tersebut juga membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi melalui penyediaan layanan maritim yang terintegrasi.

“Selat Malaka bukan hanya jalur pelayaran internasional. Bagi Indonesia, kawasan ini adalah ruang strategis untuk memperkuat kedaulatan maritim sekaligus menangkap nilai ekonomi yang lebih besar dari aktivitas perdagangan dunia,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Achmad menilai, Indonesia perlu memperkuat kehadirannya melalui penyediaan layanan maritim yang aman, andal, dan kompetitif.

Layanan tersebut mencakup pemanduan, penundaan, ship-to-ship transfer, transshipment, floating storage, hingga berbagai layanan pendukung kapal lainnya.

Dengan penguatan layanan tersebut, Indonesia tidak hanya menjadi kawasan lintasan pelayaran, tetapi juga bagian penting dari rantai logistik dan perdagangan internasional.

"Ketika aktivitas pelayaran dunia melintas di dekat wilayah kita, Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton. Kita harus mampu menyediakan layanan yang kuat, andal, dan bernilai tambah bagi kepentingan nasional," jelas Achmad.

Meningkatkan keselamatan dan keamanan laut

Lebih lanjut, Achmad menegaskan, penguatan layanan maritim juga berperan penting dalam meningkatkan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut.

Menurutnya, tingginya lalu lintas kapal di Selat Malaka membutuhkan tata kelola layanan yang baik untuk meminimalkan risiko kecelakaan, pencemaran, ataupun potensi tumpahan minyak atau oil spill yang dapat berdampak pada perairan Indonesia.

"Penguatan layanan pandu, tunda, dan layanan maritim lainnya bukan semata-mata soal bisnis. Ini juga menyangkut keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan, dan kehadiran negara dalam menjaga ruang maritimnya," ucap Achmad.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pelindo terus mengembangkan layanan maritim di kawasan strategis. Salah satunya melalui pengoperasian Nipa Transfer Anchorage Area (NTAA) di Perairan Nipa, Kepulauan Riau, yang mulai beroperasi sejak Mei 2026.

Layanan tersebut mencakup ship to ship transfer, pelayanan kapal, serta floating storage untuk mendukung aktivitas maritim di sekitar Selat Malaka.

Achmad menyebutkan, pengembangan layanan di Perairan Nipa merupakan langkah penting untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan dan logistik internasional.

“Ini bukan sekadar pengembangan bisnis kepelabuhanan, tetapi bagian dari upaya menghadirkan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia," katanya.

Achmad juga menegaskan, penguatan layanan maritim harus berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas dan peran pelaut Indonesia.

Menurutnya, berkembangnya layanan pemanduan, penundaan, ship-to-ship transfer, serta berbagai layanan maritim lainnya akan membuka peluang lebih besar bagi pelaut nasional dan kelompok terkait untuk berkontribusi di sektor maritim, baik di tingkat nasional maupun internasional.

"Pelaut Indonesia memiliki kompetensi dan ketangguhan yang telah diakui. Karena itu, penguatan ekosistem maritim nasional harus sekaligus menjadi ruang bagi pelaut Indonesia untuk mengambil peran yang lebih besar, baik di dalam negeri maupun di kawasan strategis internasional," jelas Achmad.

Perkuat layanan kepelabuhanan

Achmad menjelaskan, Pelindo saat ini terus memperkuat transformasi perusahaan dari operator pelabuhan menjadi penyedia layanan kepelabuhanan dan maritim yang terintegrasi atau end-to-end port and marine ecosystem integrator.

Transformasi tersebut diwujudkan melalui penguatan konektivitas pelabuhan, pengembangan layanan maritim, digitalisasi layanan, serta integrasi pelabuhan dengan kawasan industri dan hinterland untuk mendukung efisiensi rantai pasok nasional.

Menurut Achmad, optimalisasi potensi Selat Malaka tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Upaya tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah, regulator, badan usaha milik negara (BUMN), pelaku usaha, dan komunitas maritim.

Kolaborasi tersebut menjadi kunci agar Indonesia mampu meningkatkan daya saing layanan maritim sekaligus memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari aktivitas pelayaran internasional.

"Selat Malaka harus menjadi ruang strategis yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Indonesia,” tegas Achmad.

Melalui kolaborasi yang kuat, kata dia, Indonesia dapat memperkuat kedaulatan maritim, meningkatkan keselamatan pelayaran, memperbesar kontribusi sektor maritim terhadap perekonomian nasional, sekaligus membuka lebih banyak peluang bagi pelaut Indonesia.

Melalui Strategic Maritime Forum dalam rangka Hari Pelaut Sedunia 2026, Pelindo menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penguatan ekosistem maritim nasional, meningkatkan daya saing layanan kepelabuhanan, serta memperbesar kontribusi sektor maritim bagi Indonesia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil tindakan tegas dengan resmi mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Ceper Permata Artha yang beroperasi di Klaten, Jawa Tengah.

Eksekusi penutupan ini tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEPR-111/D.03/2026 yang ditandatangani pada Kamis (25/6/2026). BPR yang beralamat di Jalan Raya Klaten-Solo Km. 8,4 Besole, Kecamatan Ceper tersebut terpaksa dilikuidasi setelah seluruh tenggat waktu penyehatan modal yang diberikan otoritas gagal dipenuhi oleh jajaran manajemen.

Setelah diserahkan ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), otoritas penjamin tersebut melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank LPS Nomor SR.8/ADK3/2026 tanggal 17 Juni 2026, LPS memutuskan untuk melepas BPR ini.

"LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap PT BPR Ceper Permata Artha. Atas hal tersebut, LPS meminta OJK untuk mencabut izin usaha PT BPR Ceper Permata Artha," tulis Kepala OJK Solo, Mohammad Mufid dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026).

Menindaklanjuti mandat hukum dari undang-undang tersebut, OJK secara resmi mengeksekusi pencabutan izin usaha (CIU). Pasca-keputusan ini terbit, seluruh operasional kantor BPR ditutup total, dan kendali penanganan langsung dialihkan kepada Tim Likuidasi yang dibentuk oleh LPS.

LPS akan segera menjalankan fungsi penjaminan saldo rekening dan memulai proses pembayaran klaim simpanan nasabah serta pembubaran badan hukum bank sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (UU P2SK).

Merespons kepanikan yang berpotensi muncul, OJK mengeluarkan imbauan resmi agar seluruh masyarakat dan nasabah pengetam modal di BPR Ceper Permata Artha tidak perlu cemas atau melakukan tindakan anarkis.

"OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR Ceper Permata Artha agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tutup OJK.

Mundurnya tingkat kesehatan keuangan BPR Ceper Permata Artha sejatinya telah terdeteksi sejak setahun lalu. Pada tanggal 18 Juni 2025, OJK telah menetapkan bank tersebut masuk dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan (BDP).

Status merah ini diberikan lantaran rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau kecukupan modal BPR ambles di bawah ketentuan, yakni kurang dari 12 persen, disusul predikat Tingkat Kesehatan (TKS) yang dinyatakan "Tidak Sehat".

OJK kemudian memberikan kelonggaran waktu bagi pengurus dan pemegang saham pengendali untuk menyuntikkan modal segar. Namun, karena tidak ada perbaikan struktural yang konkret, pada tanggal 12 Juni 2026 statusnya ditingkatkan menjadi Bank Dalam Resolusi (BDR).

Ketentuan tersebut mengacu pada POJK Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. OJK menilai pihak pemilik tidak mampu menyelamatkan kelangsungan usaha BPR tersebut dari jurang kebangkrutan.

Berikut bank bangkrut terbaru sepanjang Januari hingga Juni 2026:

1. PT BPR Bank Cirebon

2. PT BPR Suliki Gunung Emas

3. PT BPR Kamadana

4. PT BPR Prima Master Bank

5. PT BPR Koperindo Jaya

6. PT BPR Pembangunan Nagari

7. PT BPR Sungai Rumbai

8. PT BPR Ceper Permata Artha

TANGERANG - Bea Cukai Soekarno-Hatta berhasil mencegah masuknya Uang Kertas Asing (UKA) tanpa izin resmi di Terminal 2F Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, pada Senin, 22 Juni 2026. Tindakan tegas ini merupakan komitmen Bea Cukai dalam menjaga stabilitas moneter dan kedaulatan finansial negara.

Dalam kegiatan ini, petugas berhasil mengamankan valuta asing berupa uang tunai mata uang USD sebanyak 3.500 lembar pecahan USD100, dengan nilai total mencapai 350.000 USD atau setara dengan Rp6,3 miIiar.

Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang, didampingi Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan, I Putu Agus Arjaya, menyatakan penindakan ini berawal dari sistem pengawasan berbasis risiko terhadap penumpang internasional. Saat itu, petugas memberikan atensi pada bagasi milik seorang Warga Negara Asing (WNA) berinisial RR yang tiba dari Thailand.

Melalui pemindaian X-ray, petugas mendeteksi citra densitas mencurigakan yang mengarah pada pembawaan tumpukan uang tunai. Setelah dilakukan edukasi persuasif, pemeriksaan fisik di ruang khusus membuktikan penumpang membawa uang tunai dalam jumlah besar yang tidak dideklarasikan dalam dokumen Customs Declaration serta tidak dilengkapi dokumen izin dari Bank Indonesia (BI).

“Saat ini, barang bukti telah diamankan di Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta dan pelaku tengah menjalani proses penelitian kepabeanan lebih lanjut untuk mendalami kepatuhan administrasi finansial korporasi terkait,” ujarnya, Kamis (25/6/2026).

Hengky menyebut kolaborasi antarinstansi yang terdiri dari jajaran Bea Cukai Soekarno-Hatta bersama para pimpinan serta perwakilan dari Bank Indonesia dan PPATK memberikan edukasi mendalam bagi masyarakat dan pelaku perjalanan internasional agar selalu mematuhi regulasi yang berlaku demi menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Ada tiga aturan yang wajib dipahami oleh setiap penumpang. Pertama, kewajiban deklarasi melalui customs declaration. Hal ini tercantum dalam PMK No. 203/PMK.04/2017 bahwa setiap orang yang membawa uang tunai Rupiah maupun mata uang asing dan/atau instrumen pembayaran lain seperti cek atau bilyet giro dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000,- atau yang setara ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia, wajib memberitahukannya secara jujur dan benar kepada Pejabat Bea dan Cukai.

Lihat video: Selundupkan Satwa Langka untuk Kado Ultah Anak, WN India Diciduk Bea Cukai Soetta



Kedua, pembatasan pembawaan uang kertas asing. Dalam PBI No. 20/2/PBI/2018 masyarakat perorangan maupun korporasi non-bank dilarang membawa Uang Kertas Asing (UKA) dengan nilai setara atau lebih dari Rp1.000.000.000. Pembawaan di atas nominal tersebut hanya boleh dilakukan oleh Badan Usaha Berizin seperti bank atau penyelenggara KUPVA bukan bank/money changer yang telah memperoleh izin resmi dan Persetujuan Pembawaan UKA dari Bank Indonesia.

Ketiga, sanksi administrasi denda. Dalam PMK No. 100/PMK.04/2018 disebutkan penegakan sanksi denda administratif atas pelanggaran di atas dibedah secara spesifik menurut jenis kelalaiannya sebagai berikut:

a. Jika Tidak Diberitahukan (Pelanggaran Pabean): Sesuai Pasal 15 ayat (1), dikenai sanksi denda 10% dari seluruh jumlah uang tunai yang dibawa, paling banyak Rp300.000.000,-

b. Jika Tidak Memiliki Izin (Pelanggaran Ketentuan BI): Sesuai Pasal 15A ayat (1) (sebagai aturan pelaksana dari PBI No. 20/2/PBI/2018), dikenai sanksi denda 10% dari seluruh jumlah UKA yang dibawa, paling banyak Rp300.000.000,-

c. Jika Tidak Diberitahukan DAN Tidak Memiliki Izin (Pelanggaran Bersamaan): Sesuai Pasal 15A ayat (7), apabila pelaku terbukti melakukan kedua pelanggaran tersebut sekaligus, maka sanksi denda dijatuhkan secara akumulatif (berlapis). Pelaku dikenai denda pabean sekaligus denda ketentuan Bank Indonesia, sehingga total sanksi denda administratif maksimal gabungan menjadi Rp600.000.000,- yang akan dipotong langsung dari barang bukti uang tunai untuk disetor ke Kas Negara.

“Kami berkomitmen memperketat pengawasan berlapis di pintu gerbang negara. Melalui edukasi regulasi yang masif, diharapkan tingkat kepatuhan pengguna jasa semakin meningkat sehingga setiap aktivitas finansial lintas batas negara berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku,” paparnya.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Erick Thohir , mengecam keras dugaan pelecehan seksual yang dilakukan mantan pengurus Perbakin terhadap seorang atlet menembak asal Jawa Timur yang masih berusia 15 tahun. Menurutnya, tindakan tersebut merupakan kejahatan serius yang tidak bisa ditoleransi, terlebih korbannya adalah anak di bawah umur yang seharusnya mendapat perlindungan penuh di lingkungan olahraga.

Erick menegaskan bahwa dunia olahraga harus menjadi ruang yang aman bagi atlet untuk berkembang dan meraih prestasi, bukan tempat terjadinya kekerasan atau pelecehan dalam bentuk apa pun.

"Kasus pelecehan seksual yang menimpa salah satu atlet muda kita benar-benar merusak nilai-nilai kemanusiaan dan mencederai dunia olahraga. Kita semua, bukan hanya sebagai insan olahraga tetapi juga sebagai sesama manusia, harus mengecam keras segala bentuk pelecehan seksual, terlebih ketika korbannya adalah anak di bawah umur," ujar Erick.

Ia menambahkan, setiap atlet berhak mendapatkan lingkungan latihan yang aman, nyaman, dan menjunjung tinggi martabat manusia.

Dukung Proses Hukum

Menpora juga menyatakan dukungan penuh terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Ia mengapresiasi langkah cepat dan profesional aparat kepolisian dalam menangani kasus tersebut hingga menetapkan pelaku sebagai tersangka.

"Saya mendukung sepenuhnya langkah kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini. Penegakan hukum yang tegas sangat penting untuk memberikan keadilan kepada korban dan keluarganya, sekaligus menjadi efek jera bagi pelaku maupun pihak lain yang berpotensi melakukan tindakan serupa," tegasnya.

Menurut Erick, proses hukum harus berjalan secara transparan dan tanpa kompromi agar keadilan benar-benar dapat dirasakan oleh korban.

Pelaku Tak Layak Berada di Dunia Olahraga

Lebih lanjut, Erick berharap pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai ketentuan hukum yang berlaku apabila terbukti bersalah melalui putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Ia juga menegaskan bahwa pelaku pelecehan seksual tidak layak lagi terlibat dalam pembinaan, pendampingan, maupun aktivitas apa pun di lingkungan olahraga Indonesia.

"Keselamatan dan perlindungan atlet harus menjadi prioritas utama. Karena itu, individu yang terbukti melakukan tindakan seperti ini tidak boleh lagi diberikan ruang dalam ekosistem olahraga," ujarnya.

Kemenpora Berdiri Bersama Korban

Erick memastikan Kementerian Pemuda dan Olahraga akan terus memberikan dukungan kepada korban dan keluarganya, termasuk dalam proses pendampingan serta pemulihan.

"Kami akan selalu berada di pihak korban. Kemenpora memberikan dukungan penuh agar korban dan keluarga tetap kuat menjalani proses yang ada. Hak-hak korban harus dilindungi dan dipenuhi, termasuk pendampingan dan pemulihan yang dibutuhkan," kata Erick.

Kemenpora, lanjutnya, juga akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut bersama berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan proses penanganan berjalan dengan baik dan memberikan rasa keadilan bagi korban.

Perkuat Perlindungan Atlet Muda

Di akhir pernyataannya, Erick mengajak seluruh insan olahraga menjadikan kasus ini sebagai momentum untuk memperkuat sistem perlindungan atlet, khususnya atlet usia muda.

"Kasus ini tidak boleh terulang kembali. Kita harus bersama-sama membangun budaya olahraga yang aman, berintegritas, serta bebas dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan seksual. Setiap atlet berhak mendapatkan perlindungan dan rasa aman dalam menjalani proses pembinaan maupun kompetisi," pungkasnya.

Ia menegaskan Kemenpora akan terus mendorong penguatan sistem pencegahan, pengawasan, dan perlindungan atlet di seluruh cabang olahraga demi menciptakan lingkungan olahraga yang sehat dan aman bagi semua.