Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan 9 Warga Negara Indonesia (WNI) peserta Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 telah tiba di Istanbul, Turki, jelang pemulangan ke Tanah Air.

Sembilan orang WNI yang mengikuti misi kemanusiaan ke Jalur Gaza dalam program GSF 2.0 telah dibebaskan dari penjara Israel dan tiba di Turki.

Kedatangan kesembilan WNI di ibu kota Turki usai ditahan otoritas Zionis Israel disambut langsung oleh Konsul Jenderal RI di Istanbul Darianto Harsono, yang melaporkan pertemuan itu melalui pernyataan video dengan didampingi kesembilan WNI tersebut.

"Hari ini kami sudah bersama sembilan saudara kita yang bergabung dengan koalisi GSF, mereka telah bersama kami dalam kondisi sehat wal afiat," kata Konjen Darianto melalui video yang disiarkan lewat Instagram @menluri.

Namun demikian, para WNI tersebut tak luput dari kekerasan fisik yang dilakukan personel Zionis Israel. Dia mengatakan, mereka mengaku dipukuli, ditendang, dan disetrum saat ditahan.

Kesembilan WNI tersebut juga telah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono melalui panggilan video.

Sebelumnya diberitakan, Menlu Sugiono memastikan sembilan WNI relawan kemanusiaan yang tergabung dalam GSF 2.0 telah dibebaskan dan kini tengah meninggalkan wilayah Israel menuju Istanbul, Turki.

Dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri pada Kamis (21/5/2026), Sugiono menyampaikan bahwa para relawan selanjutnya akan dipulangkan ke Indonesia setelah sempat ditangkap militer Israel dalam insiden pencegatan kapal bantuan kemanusiaan.

"Pemerintah Indonesia dengan penuh rasa syukur menyampaikan bahwa 9 Warga Negara Indonesia yang ditangkap oleh militer Israel dalam pencegatan kapal dan penangkapan relawan yang tergabung dalam Global Sumud Flotilla 2.0 saat ini dalam perjalanan meninggalkan wilayah Israel menuju Istanbul, Turki, dan akan segera melanjutkan perjalanan kembali ke Tanah Air," ujar Sugiono.

Pemerintah Indonesia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Turki yang dinilai berperan aktif membantu proses pembebasan dan pemulangan para relawan Indonesia tersebut.

Sugiono menjelaskan, pembebasan sembilan WNI itu merupakan hasil koordinasi diplomatik intensif yang dilakukan pemerintah sejak menerima laporan pencegatan armada GSF 2.0 oleh Israel.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan alokasi dana Rp4 triliun dari Presiden Prabowo Subianto digunakan untuk memperkuat keselamatan perkeretaapian melalui peningkatan fasilitas perlintasan serta pembangunan flyover dan underpass di berbagai daerah.

Ditemui usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis, Menhub mengatakan anggaran Rp4 triliun tersebut dinilai lebih dari cukup untuk mendukung berbagai program peningkatan keselamatan perkeretaapian.

Berdasarkan perhitungan Kementerian Perhubungan, kebutuhan anggaran yang diperlukan saat ini diperkirakan sekitar Rp800 miliar khusus untuk mengatasi perlintasan sebidang yang bermasalah.

"Bukan kurang. Presiden menganggarkan Rp4 triliun, tapi setelah perhitungan kami itu, kurang lebih hanya membutuhkan sekitar Rp800 miliar untuk perlintasan sebidang," kata Menhub.

Sementara itu, sisa alokasi dana dari anggaran yang telah disiapkan Presiden tersebut akan diselaraskan dengan program pembangunan infrastruktur pendukung keselamatan, termasuk flyover dan underpass di sejumlah titik prioritas.

Pembangunan infrastruktur tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurangi risiko kecelakaan pada perlintasan sebidang sekaligus meningkatkan keamanan perjalanan kereta api dan pengguna jalan.

Kementerian Perhubungan telah mengidentifikasi 1.638 lokasi yang memerlukan penguatan fasilitas keselamatan guna mendukung operasional perkeretaapian yang lebih andal.

"Jadi nanti mungkin sisa dananya yang Rp4 triliun itu juga kita akan sinkronkan dengan pembangunan flyover dan underpass. Itu banyak yang perlu dipasang 1.638 titik," jelas Menhub.

Pemerintah berharap dukungan anggaran tersebut dapat mempercepat peningkatan standar keselamatan perkeretaapian nasional sekaligus menghadirkan layanan transportasi yang lebih aman, nyaman, dan terpercaya bagi masyarakat.

Sebelumnya, dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI tersebut, Menhub menyebutkan bahwa pihaknya bersama PT KAI, Danantara, BP BUMN, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub, dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) telah melaksanakan Kick Off Penanganan Perlintasan Sebidang pada 5 Mei 2026.

Melalui kegiatan itu, kata Menhub, seluruh pihak menyatakan komitmen bersama untuk melakukan penutupan terhadap 172 perlintasan sebidang yang dinilai berisiko tinggi, sekaligus mempercepat peningkatan keselamatan pada titik-titik prioritas nasional.

Untuk peningkatan keselamatan pada 1.638 lokasi perlintasan sebidang prioritas tersebut, total investasi yang akan dialokasikan sebesar Rp842,48 miliar.

Komponennya adalah untuk kebutuhan petugas penjaga perlintasan, sebesar Rp603,9 miliar, untuk pembangunan pos jaga sebesar Rp158,1 miliar dan fasilitas pendukung mekanikal dan elektrikal, sebesar Rp60,9 miliar.

Saat ini, terdapat 3.674 perlintasan sebidang di Indonesia, terdiri dari 2.771 perlintasan terdaftar, dan 903 perlintasan tidak terdaftar. Berdasarkan evaluasi, terdapat 172 perlintasan yang direkomendasikan untuk ditutup karena lebar jalan kurang dari 2 meter.

Sementara, sebanyak 1.638 lokasi prioritas perlu dilakukan peningkatan keselamatan. Peningkatan tersebut meliputi penyediaan petugas penjaga, bangunan pos jaga, fasilitas pendukung, alat komunikasi, serta perlengkapan keselamatan lainnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai target penciptaan lapangan kerja formal yang ditetapkan pemerintah harus diiringi dengan adanya kepastian kebijakan yang mampu memulihkan kepercayaan dunia usaha.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan dunia usaha saat ini masih menghadapi tekanan berat, mulai dari kenaikan biaya produksi, pelemahan daya beli masyarakat, volatilitas nilai tukar, tingginya biaya logistik dan energi, hingga ketidakpastian perdagangan global.

Menurutnya, berbagai indikator industri juga menunjukkan pelemahan yang masih berlangsung. PMI manufaktur Indonesia pada April 2026 kembali masuk fase kontraksi untuk pertama kalinya dalam sembilan bulan terakhir, rupiah masih tertekan di kisaran Rp17.600 per dolar AS, sementara tren Indeks Kepercayaan Industri (IKI) terus melemah sejak awal tahun.

"Kondisi ini tentu memengaruhi tingkat confidence pelaku usaha, terutama industri yang masih memiliki ketergantungan terhadap impor bahan baku dan barang modal," kata Shinta kepada Bisnis, Kamis (21/5/2026).

Dia memandang penciptaan lapangan kerja formal tidak bisa hanya bertumpu pada target pemerintah semata, melainkan harus ditopang kebijakan yang memperkuat daya saing dan ketahanan sektor industri nasional.

Oleh karena itu, pemerintah dinilai perlu memastikan kebijakan fiskal, perizinan, ketenagakerjaan, perdagangan, energi, logistik, hingga pembiayaan bergerak dalam arah yang sama untuk menciptakan ekosistem usaha yang efisien dan memiliki kepastian hukum.

Menurut Shinta, keputusan dunia usaha untuk berekspansi dan merekrut pekerja formal sangat dipengaruhi tingkat keyakinan terhadap prospek ekonomi dan iklim investasi ke depan.

"Ketika biaya usaha lebih efisien, investasi bergerak, akses pembiayaan lebih kompetitif, dan hubungan industrial tetap kondusif, maka ruang bagi perusahaan untuk menciptakan lapangan kerja formal akan semakin terbuka dan berkelanjutan," ujarnya.

Dia menegaskan, pekerjaan formal yang berkualitas menjadi fondasi penting bagi penguatan daya beli masyarakat, perluasan kelas menengah, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menjanjikan pembukaan lapangan kerja besar-besaran dan peningkatan serapan kerja formal sebagai salah satu sasaran pembangunan yang akan ditempuh pemerintah pada 2027.

Hal ini disampaikan Prabowo dalam pidato mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal 2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026).

"Kita juga akan membuka lapangan kerja secara besar-besaran. Ditargetkan proporsi lapangan kerja formal meningkat menjadi 40,81% di tahun 2027 dari sebelumnya 35% di tahun 2026, atau naik 5,81%," ujar Prabowo.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Komitmen mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperkuat. Kepolisian Republik Indonesia kini telah memiliki 1.376 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari langkah mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan capaian tersebut saat menyampaikan laporan di hadapan Presiden dalam acara panen raya jagung serentak kuartal II, groundbreaking 10 gudang ketahanan Polri, serta peluncuran operasional 166 SPPG Polri di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

“Di sisi lain, dalam mendukung MBG, sampai dengan hari ini, kami laporkan Polri telah memiliki 1.376 SPPG,” kata Sigit.

Jumlah tersebut menunjukkan keterlibatan Polri dalam memperkuat pelaksanaan program pemenuhan gizi melalui infrastruktur layanan yang terus dikembangkan.

Dari total 1.376 SPPG yang dimiliki Polri, rinciannya terdiri dari:

• 736 SPPG telah beroperasi
• 172 SPPG dalam tahap persiapan operasional
• 468 SPPG masih dalam proses pembangunan

Dengan pengembangan yang terus berjalan, keberadaan ribuan SPPG itu diproyeksikan memberi dampak yang luas. Jika seluruh fasilitas telah beroperasi penuh, layanan tersebut diperkirakan dapat memberikan manfaat bagi 3,44 juta orang.

Tidak hanya itu, operasional seluruh SPPG juga diproyeksikan mampu menyerap 68.800 tenaga kerja.

Selain memperluas jangkauan layanan, Polri juga menekankan aspek kualitas dan keamanan pangan dalam operasional SPPG. Untuk memastikan standar kelayakan terpenuhi, fasilitas tersebut telah dilengkapi sejumlah sertifikasi pendukung.

Beberapa sertifikat yang telah dimiliki SPPG Polri meliputi:

• Sertifikat Penjamah Makanan
• Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
• Sertifikat Jaminan Produk Halal
• Sertifikat Uji Laboratorium Air

Keberadaan sertifikasi tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan layanan pemenuhan gizi berjalan dengan standar keamanan pangan yang memadai, seiring langkah Polri mendukung program Makan Bergizi Gratis.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat langkah antisipatif menjaga ketersediaan bawang merah menjelang Idul Adha 1447 Hijriah (H) melalui pengawasan distribusi dan pasokan guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi serta harga stabil.

"Menghadapi Idul Adha, kami memperkuat sinergi bersama champion bawang merah, pemerintah daerah, asosiasi, serta kementerian dan lembaga terkait untuk menjaga stabilitas pasokan dan distribusi,” kata Direktur Jenderal Hortikultura Kementan Muhammad Taufiq Ratule dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan kementeriannya melakukan pemantauan di sejumlah sentra produksi utama seperti Solok, Brebes, Enrekang, Bima, Nganjuk, Bandung, Kendal, Garut, hingga Probolinggo, yang mana menunjukkan produksi bawang merah nasional masih terkendali meski dihadapkan pada tantangan cuaca ekstrem.

Menurut dia, produksi bawang merah nasional hingga saat ini masih mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Produksi nasional rata-rata mencapai sekitar 2 juta ton konde basah atau setara 1,3 juta ton rogol kering panen per tahun, sementara kebutuhan konsumsi nasional berada di kisaran 1,26 juta ton per tahun.

“Produksi bawang merah nasional masih mencukupi, bahkan Indonesia juga terus melakukan ekspor," ujar Ratule.

Sementara itu, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Ditjen Hortikultura Kementan Muhammad Agung Sunusi menjelaskan musim tanam Maret–Mei 2026 diwarnai cuaca ekstrem.

Kondisi itu memicu serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), seperti ulat grayak dan moler, sehingga memengaruhi produktivitas di beberapa sentra produksi.

Meski demikian, distribusi bawang merah dari berbagai daerah seperti Nganjuk, Enrekang, Pati, Brebes, Temanggung, dan Garut masih berjalan lancar.

“Kami terus berkoordinasi dengan dinas pertanian, petani champion, pelaku usaha, dan berbagai pihak terkait agar pasokan tetap aman. Produksi diperkirakan meningkat pada Juni 2026 seiring masuknya masa panen di sejumlah sentra utama,” kata Agung.

Kementan memastikan terus melakukan pemantauan intensif terhadap perkembangan produksi, distribusi, dan harga bawang merah di berbagai daerah guna menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan nasional selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Petani champion bawang merah asal Enrekang Kasmidi menyebut panen di wilayahnya masih berlangsung hingga menjelang Idul Adha dengan distribusi rutin ke Kalimantan sebanyak tiga kali dalam sepekan.

Sementara itu, champion bawang merah asal Solok Amri Ismail mengatakan panen raya di daerahnya diperkirakan berlangsung pada pertengahan Juni dan akan memperkuat pasokan untuk wilayah Sumatra.

Ketua Umum Asosiasi Bawang Merah Indonesia (ABMI) Dian Alex Chandra mengatakan stok bawang merah hingga akhir Mei masih tersedia meski produksi di sejumlah daerah mengalami penurunan sekitar 30–40 persen akibat cuaca ekstrem.

“Harga diperkirakan masih berada di atas harga acuan hingga Idul Adha karena meningkatnya permintaan masyarakat. Namun, kondisi diproyeksikan kembali normal seiring masuknya panen dari berbagai sentra produksi,” ujar dia.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Warta Ekonomi, Jakarta -

Tingginya minat bekerja di luar negeri direspons Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan meluncurkan program Kelas Kebekerjaan Luar Negeri SMK (3+1) di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (20/5).

Peluncuran yang dilakukan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti; Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa; serta Dirjen Dikmen Diksus, Tatang Muttaqin, ini digelar bersamaan dengan pelepasan 3.000 lulusan SMK dan 600 lulusan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang siap terbang ke luar negeri.

Berbeda dengan program biasa, program ini hadir dengan konsep "tahun ekstra" yang tidak main-main. Jika SMK umumnya menempuh waktu tiga tahun, program Kelas 3+1 menambahkan satu tahun khusus untuk membekali siswa dengan hal yang sering terlupakan, yaitu jiwa kemanusiaan dan hukum.

Dirjen Dikmen Diksus, Tatang Muttaqin, menegaskan bahwa program ini adalah jembatan internasional yang mulai dirancang sejak 2025 lalu.

"Bekerja di luar negeri tentu tidak hanya bekerja, tetapi juga belajar hidup mandiri dan menjadi duta serta membawa nama baik bangsa. Tambahan satu tahun ini membuat murid SMK benar-benar siap, baik secara mental, bahasa, termasuk hukum dan hak-hak perlindungan tenaga migran Indonesia di negara tujuan," tegasnya.

Mendikdasmen Abdul Mu’ti menambahkan bahwa kebijakan ini bukan sekadar soal penempatan kerja, melainkan pemenuhan hak konstitusi. "Setiap warga negara berhak mendapat kehidupan yang layak bagi kemanusiaan," ujarnya.

Namun, yang paling menarik adalah bagaimana sekolah-sekolah di lapangan mulai "militerisasi mental" para calon pekerja migran ini. Kepala SMKS Muhammadiyah 1 Malang, Kusdarmadi, mengungkapkan bahwa persiapan tiga tahun saja dirasa masih sangat kurang. Karena itu, sekolahnya telah menggandeng TNI untuk melatih fisik dan kedisiplinan, serta tim psikologi untuk memperkuat mental.

"Kami sudah sejak 2019 mengirimkan lulusan ke Jepang, mulai dari pertanian, industri, hingga caregiver. Dengan program 3+1 ini, kami harap semakin banyak murid yang berangkat karena memang sangat menjanjikan," kata Kusdarmadi.

Sambutan hangat juga datang dari Kepala SMKN 1 Buduran, Sidoarjo, Agustina. Menurutnya, minat siswa ke luar negeri meningkat tajam, namun selama ini penyiapan belum maksimal.

"Dengan program ini, kami bisa benar-benar menyiapkan murid lebih awal. Sejak kelas 10 sudah bisa dimulai. Ini solusi nyata untuk meningkatkan kebekerjaan lulusan SMK menuju Indonesia Emas 2045," pungkas Agustina.

MEDAN - Petugas Imigrasi Bandara Internasional Kualanamu, Medan menggagalkan keberangkatan 13 orang yang diduga hendak menunaikan ibadah haji secara nonprosedural pada Kamis (21/5/2026). Rombongan tersebut diketahui sudah dua kali mencoba berangkat melalui jalur berbeda.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sumatera Utara, Parlindungan mengatakan, rombongan itu terdeteksi saat petugas mencocokkan data subjek mencurigakan di sistem keimigrasian. Mereka diketahui hendak terbang ke Kuala Lumpur menggunakan maskapai Malaysia Airlines MH0861 dengan alasan wisata.

"Awalnya mereka mengaku hendak berwisata ke Malaysia. Namun, setelah pendalaman, mereka mengakui tujuan akhirnya adalah Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji tanpa prosedur resmi," ujar Parlindungan dalam keterangannya, Kamis (21/5/2026).

Kepala Kantor Imigrasi Medan, Uray Avian menjelaskan, data perlintasan menunjukkan rombongan tersebut sebelumnya telah dua kali mencoba berangkat, masing-masing melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Batam.

Dari 13 orang itu, petugas juga mendeteksi satu penumpang bernama Santo Aseano yang diduga berperan sebagai koordinator lapangan.

"Keberhasilan pencegahan calon jemaah haji nonprosedural di tiga gerbang utama perlintasan Indonesia merupakan buah dari penyelarasan data keimigrasian nasional yang terintegrasi secara real-time," imbuh Avian.

Saat ini, Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sumatera Utara berkoordinasi dengan Polda Sumatera Utara untuk penanganan dan penegakan hukum lebih lanjut terhadap koordinator rombongan.

Warta Ekonomi, Jakarta -

VinFast serius membidik pasar Indonesia dengan mengenalkan mobil listrik tujuh penumpang VF MPV 7. Menariknya, produk ini dibuat langsung di fasilitas manufakturnya di Subang, Jawa Barat.

Untuk mendorong daya tarik masyarakat, VinFast bahkan berani memberikan cashback Rp16 juta bagi 2.000 konsumen pertama VF MPV 7. Pelanggan juga memperoleh fasilitas pengisian daya gratis di stasiun V-Green hingga 31 Maret 2029.

Produksi lokal ini menjadi langkah penting perusahaan dalam memperluas jaringan manufaktur global sekaligus memperkuat komitmen investasi kendaraan listrik di Indonesia.

VF MPV 7 menjadi model terbaru yang diproduksi di pabrik Subang setelah sebelumnya fasilitas tersebut merakit VF 3, VF 5, VF 6, dan VF 7.

CEO VinFast Indonesia, Kariyanto Hardjosoemarto, menyebut produksi perdana VF MPV 7 di Indonesia menjadi tonggak penting dalam perjalanan perusahaan.

“Produksi perdana VF MPV 7 dari pabrik Subang menjadi tonggak penting dalam perjalanan lokalisasi kami untuk memperkuat daya saing,” ujar Kariyanto, Rabu (20/5/2026).

VF MPV 7 hadir sebagai versi premium dari lini Limo Green dengan pengembangan pada sisi desain, fitur, dan teknologi. Mobil ini tetap mempertahankan karakter MPV menengah dengan desain modern khas VinFast.

Dari sisi ukuran, kendaraan ini memiliki dimensi panjang 4.740 mm, lebar 1.872 mm, dan tinggi 1.734 mm dengan wheelbase 2.840 mm. Konfigurasi tersebut diklaim mampu menghadirkan ruang kabin yang lega dan nyaman bagi tujuh penumpang.

Pada bagian interior, VF MPV 7 dibekali layar infotainment 10,1 inci yang telah mendukung Android Auto dan Apple CarPlay. Mobil listrik ini juga dilengkapi setir model D-cut berlapis kulit, electronic gear selector di kolom kemudi, serta jok berbahan kulit sintetis premium.

Fitur kenyamanan lain turut disematkan, mulai dari pendingin udara otomatis dengan filter PM2.5 hingga ventilasi AC yang menjangkau baris kursi ketiga.

Untuk performa, VF MPV 7 menggunakan motor listrik bertenaga 150 kW atau setara 201 tenaga kuda dengan torsi 280 Nm. Tenaga tersebut dipadukan baterai berkapasitas 60,2 kWh yang diklaim mampu menempuh jarak hingga 450 kilometer berdasarkan standar NEDC.

VinFast juga melengkapi kendaraan ini dengan teknologi fast charging yang memungkinkan pengisian daya baterai dari 10 persen hingga 70 persen dalam waktu sekitar 30 menit.

Dari sisi teknologi dan keselamatan, VF MPV 7 dilengkapi virtual assistant berbahasa Indonesia, rear parking assist, rear-view camera, cruise control, serta layanan pengelolaan kendaraan jarak jauh melalui aplikasi smartphone.

Di pasar Indonesia, VF MPV 7 dipasarkan mulai Rp420 juta untuk versi kepemilikan baterai on the road Jakarta. Sementara varian dengan sistem berlangganan baterai dijual mulai Rp345 juta dengan biaya langganan mulai Rp880 ribu per bulan.

Tangerang, Banten (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan bahwa Indonesia akan mewajibkan penggunaan bensin dengan campuran etanol sebesar lima persen atau mandatori E5 mulai Juli 2026 untuk di beberapa lokasi.

“Pada Juli, kami juga akan mewajibkan 5 persen bioetanol (E5), tetapi hanya di beberapa lokasi saja,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi dalam IPA Convex, Tangerang, Banten, Kamis.

Eniya mengatakan kewajiban penggunaan E5 pada Juli 2026 hanya berlaku di sejumlah titik, sebab terdapat keterbatasan pasokan bahan baku etanol. Titik berlakunya mandatori E5 meliputi Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, dan Lampung.

Ia mengungkapkan bahwa Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberi perintah bahan baku dari E5 harus berasal dari dalam negeri, tidak boleh impor. Perintah tersebut dilatarbelakangi oleh keinginan pemerintah untuk mewujudkan ketahanan energi tanpa bergantung kepada impor.

“Kemarin sudah kami identifikasi berapa banyak etanol fuel grade (untuk bahan bakar) yang bisa dihasilkan. Baru teridentifikasi tiga perusahaan,” kata Eniya.

Adapun kapasitas produksi bioetanol dari ketiga perusahaan tersebut berkisar di angka 26 ribu kiloliter (KL).

Nantinya, rincian alokasi volume akan dicantumkan di dalam regulasi baru berupa keputusan menteri (kepmen). Dengan demikian, pemberlakuan mandatori E5 akan berlangsung bersamaan dengan mandatori B50.

Eniya menambahkan, sesungguhnya Pertamina sudah melakukan uji coba pasar E5, sehingga BBM tersebut sudah banyak beredar.

“Pertamina sudah membangun 179 lokasi. Dia akan tambah 30 lokasi lagi. Nah, ini yang sedang kami tunggu banget adalah keluarnya revisi PMK (Peraturan Menteri Keuangan) tentang Cukai,” kata Eniya.

Selain menanti revisi PMK, Eniya juga menyampaikan sedang menanti kepastian ihwal jenis izin, apakah Izin Usaha Industri (IUI) atau izin usaha niaga (IUN).

“Sekarang, karena KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)-nya kami tarik ke Kementerian ESDM untuk biofuel, sudah bisa jelas bahwa nanti tidak perlu IUI,” kata Eniya.

Dengan demikian, ia berharap bisa menyederhanakan perizinan, sebab apabila jenis izin merupakan IUI, pelaku usaha perlu mengurus rekomendasi gubernur dan persyaratan lainnya.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan jumlah investor di pasar modal saat ini didominasi Gen Z dengan rentan usia di bawah 30 tahun.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, mengungkapkan meski secara nilai aset yang dikelola mungkin belum sebesar investor dengan usia yang lebih tua, kehadiran anak muda memberikan optimisme jangka panjang bagi stabilitas ekonomi nasional.

Sebab menurutnya, kelompok usia di bawah 30 tahun memiliki jangka waktu investasi yang sangat panjang.

"Mayoritas di antara investor kita adalah dari segmen demografi kalangan usia muda. Usia investor di bawah 30 tahun itu sudah mencapai hampir 80 persen dari keseluruhan investor kita," ujar Hasan dalam acara MNC Forum di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Hingga April 2026, OJK mencatat total investor di pasar modal telah menembus angka 26,49 juta investor atau tumbuh 30,06 persen secara year to date (ytd).

Besarnya minat Gen Z untuk berinvestasi diakui Hasan sebagai amanah besar bagi OJK untuk menjaga integritas pasar. Menurutnya, kepercayaan investor muda ini tidak boleh dikhianati oleh praktik pasar yang tidak transparan.

"Ini tentu amanah bagi kami untuk memelihara kepercayaan mereka dengan menghadirkan pasar modal yang trusted. Caranya adalah melalui transparansi, integritas tinggi, dan kredibilitas yang tidak boleh ditawar-tawar," kata dia.

Hasan juga memberikan pesan khusus kepada para investor muda agar tidak terjebak dalam perilaku spekulatif jangka pendek. Dia mencermati bahwa di era digital, sentimen bisa terbentuk dalam hitungan menit, yang seringkali memicu reaksi berlebihan dari investor ritel.

"Tentu menjadi amanah tanggung jawab kita untuk memelihara kepercayaan mereka dengan menghadirkan aspek-aspek tadi, pasar modal yang diawali dengan upaya mendorong transparansi, integritas tinggi, dan kredibilitas yang tidak boleh ditawar-tawar," ujar dia.

Sebagai solusi, OJK terus mendorong program-program literasi dan diversifikasi produk, salah satunya melalui Systematic Investment Plan (SIP) atau program nabung reksa dana secara terencana. Program ini diharapkan dapat membantu investor pemula untuk berinvestasi sesuai dengan profil risiko masing-masing.

"Harapan kami, pasar modal kita tidak hanya tumbuh secara kuantitas, tetapi juga menjadi ekosistem yang kredibel dan terpercaya bagi generasi masa depan Indonesia," ujar Hasan.

(NIA DEVIYANA)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menggelar Indonesia Tech Sovereignty Forum 2026 bertajuk 'The Rise of Indonesia Tech Sovereignty', Rabu (20/5/2026). Forum ini menjadi ruang kolaborasi strategis lintas sektor untuk memperkuat arah kedaulatan teknologi Indonesia melalui tiga pilar utama, yakni Cloud Sovereignty, AI Sovereignty, dan Cybersecurity Sovereignty, guna mendorong pengembangan ekosistem digital nasional yang lebih mandiri, aman, dan berdaya saing.

Hadir dalam forum ini Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital RI Edwin Hidayat Abdullah, Managing Director Strategic Technology Initiatives Danantara Indonesia Ricardo Irwan Rei, Deputi IV Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN Slamet Aji Pamungkas, Direktur Strategic Business Development and Portfolio Telkom Seno Soemadji, dan Managing Director Gen AI Lead, Sovereign AI Lead for Accenture APAC Kunal Shah.

Keterlibatan para pemangku kepentingan tersebut mencerminkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat arah kedaulatan teknologi Indonesia. Selain itu juga mendorong pengembangan ekosistem digital nasional yang lebih adaptif dan berkelanjutan di tengah percepatan transformasi digital global.

Seiring meningkatnya adopsi teknologi digital, isu sovereignty semakin menjadi perhatian di banyak negara. Ketergantungan terhadap infrastruktur, platform, dan teknologi global dinilai tidak lagi hanya berkaitan dengan aspek teknologi, tetapi juga menyangkut ketahanan ekonomi, keamanan data, hingga kepentingan strategis nasional.

Kondisi tersebut semakin menegaskan pentingnya penguatan sovereign digital ecosystem untuk memastikan data, infrastruktur, kapabilitas AI, serta keamanan digital nasional tetap berada dalam kepentingan, hukum, dan kendali negara. Melalui forum ini, Telkom mendorong penguatan kolaborasi nasional agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar digital, tetapi juga dapat mengembangkan, mengelola, dan memonetisasi aset serta kapabilitas digital nasional. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai ekonomi digital global.

Melalui Indonesia Tech Sovereignty Forum 2026, Telkom berharap dapat mendorong lahirnya kolaborasi dan gerakan bersama menuju kedaulatan teknologi Indonesia, sekaligus memperkuat fondasi digital nasional yang mampu menciptakan nilai ekonomi, peluang inovasi, dan daya saing yang berkelanjutan di tingkat regional maupun global.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital RI Edwin Hidayat Abdullah, mengatakan transformasi digital nasional tidak hanya berbicara mengenai percepatan adopsi teknologi, tetapi juga bagaimana Indonesia memiliki kapasitas, ketahanan, dan kendali terhadap infrastruktur serta ekosistem digitalnya sendiri. "Kolaborasi lintas sektor menjadi sangat penting agar Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi global, tetapi juga mampu membangun kapabilitas digital nasional yang kuat dan berkelanjutan,” ujar Edwin.

BEKASI - Perkembangan kawasan menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan potensi bisnis dan properti di masa depan. Di tengah pertumbuhan wilayah penyangga Jakarta, banyak pelaku usaha mulai melirik kawasan berkembang untuk mendapatkan lokasi strategis dengan prospek nilai investasi yang terus meningkat.

Sebagian pelaku usaha memilih menunggu hingga kawasan ramai dan aktivitas ekonomi terbentuk. Namun peluang terbesar justru sering hadir pada tahap awal pengembangan kawasan, terutama untuk memperoleh posisi strategis dengan potensi pertumbuhan jangka panjang.

Dalam praktiknya, perkembangan kawasan tidak terjadi secara instan. Pertumbuhan tersebut berlangsung secara bertahap melalui perencanaan matang, konektivitas, serta pengembangan berkelanjutan. Karena itu, rekam jejak pengembang menjadi faktor penting dalam membangun kawasan yang memiliki daya tarik tinggi dan prospek bisnis menjanjikan.

Pendekatan tersebut kini terlihat pada kawasan Summarecon melalui pengembangan township terpadu Summarecon Crown Gading di koridor utara timur Jakarta. Luncurkan Gading Bulevar Commercial, Summarecon Crown Gading Raup Rp200 Miliar



Executive Director Summarecon, Magdalena Juliati mengatakan, pihaknya akan menghadirkan Emerald Commercial sebagai proyek komersial kedua setelah suksesnya Gading Boulevard Commercial yang telah habis terjual dan diserahterimakan tepat waktu.

Kawasan komersial pertama tersebut kini mulai aktif dengan hadirnya berbagai tenant dan pelaku usaha yang telah maupun akan segera beroperasi. Salah satunya adalah Happy Harvest yang hadir sebagai supermarket modern seluas 1.300 meter persegi.

“Kehadiran live music setiap Sabtu turut menambah daya tarik kawasan yang kini semakin ramai sebagai salah satu magnet baru di gerbang utama Summarecon Crown Gading,” kata Magdalena dalam keterangannya, Kamis (21/5/2026).

Menurut dia, aktivitas komersial di kawasan tersebut terus menunjukkan pertumbuhan positif dan mendapat respons baik dari masyarakat. Melanjutkan perkembangan tersebut, Emerald Commercial dirancang sebagai commercial hub yang menghadirkan berbagai jenis usaha dalam satu kawasan terintegrasi.

“Tidak hanya menghadirkan deretan ruko, kawasan ini juga terhubung dengan commercial lot berukuran lebih besar untuk mengakomodasi kebutuhan bisnis berskala lebih luas,” tuturnya.

Konsep tersebut diharapkan menciptakan sinergi aktivitas usaha yang saling mendukung sekaligus membentuk pusat komersial baru di kawasan Summarecon Crown Gading. Summarecon Crown Gading Hadirkan Standar Baru Kawasan Modern lewat Pengolahan Air Terintegrasi



Minat pelaku usaha terhadap Emerald Commercial juga disebut cukup tinggi sejak masa promosi. Antusiasme datang dari berbagai sektor bisnis karena lokasi kawasan berada di area terdepan gerbang utama sehingga menawarkan visibilitas tinggi dan potensi traffic yang terus berkembang.

Selain itu, posisi Summarecon Crown Gading yang berada di kawasan berkembang dinilai memiliki potensi pasar besar karena menjadi titik pertemuan wilayah Bekasi Utara, Selatan, Timur, dan Barat.

“Didukung oleh potensi lebih dari 100.000 penghuni di kawasan Summarecon Crown Gading, Emerald Commercial juga memiliki cakupan pasar yang luas dengan lebih dari 400.000 surrounding customers,” ujarnya.

Emerald Commercial hadir sebagai kompleks ruko terbaru dengan konsep modern kontemporer. Kawasan ini menawarkan bangunan dua hingga tiga lantai dengan pilihan konsep sky terrace maupun full facade yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis.

Konsep sky terrace dinilai cocok untuk cafe, lounge, hingga culinary venue dengan pengalaman semi terbuka. Sementara konsep full facade lebih sesuai untuk klinik, showroom, kantor, barber shop, laundry, hingga retail modern yang membutuhkan tampilan profesional dan visibilitas maksimal.

Dengan desain fasad modern, bukaan kaca lebar, dan nuansa earthy premium, Emerald Commercial diharapkan menjadi destinasi bisnis baru yang mampu mendukung pertumbuhan usaha di kawasan Summarecon Crown Gading.

“Di Summarecon Crown Gading, dengan luas lahan 437 hektar, kami membawa pendekatan yang sama melalui pengembangan kawasan All in One City yang menghadirkan sinergi antara hunian, komersial, dan berbagai fasilitas modern seperti mall, hotel, sekolah, rumah sakit, hingga transportation hub, agar kawasan dapat berkembang secara bertahap dan memberikan potensi nilai yang terus bertumbuh,” tuturnya.

Saat ini, Emerald Commercial dipasarkan dengan harga perdana mulai Rp1,7 miliar. Kawasan ini ditujukan bagi pelaku usaha yang ingin mengambil peluang lebih awal di kawasan berkembang dengan prospek pertumbuhan jangka panjang.

Selain menghadirkan lokasi strategis, Summarecon Crown Gading juga menawarkan program Insentif Buka Usaha untuk mendukung tenant dan business owner di Emerald Commercial.

“Pengalaman Summarecon dalam mengembangkan berbagai township telah membuktikan kemampuan perusahaan dalam membangun dan menghidupkan kawasan yang sebelumnya belum banyak dilirik hingga berkembang menjadi sebuah kota yang hidup,” ucap Magdalena.