Bisnis.com, JAKARTA - IPOT (Indo Premier Sekuritas) menghadirkan pendekatan baru melalui aplikasi saham terbaik berbasis AI real-time dan live indicators.

Chief Marketing Officer PT Indo Premier Sekuritas (IPOT), Sergio Ticoalu mengatakan investor bisa menggunakan fitur berbasis AI seperti AI Live, Bandar Action, LADI, hingga Hit Action (HAKA dan HAKI) untuk memantau aktivitas market dalam hitungan detik.

Selain itu, data yang sebelumnya hanya tersedia dalam bentuk angka, kini dapat diolah menjadi insight yang lebih mudah dipahami. Dia menuturkan melalui Live Order Book dan Order Queue, maka investor bisa membaca dinamika permintaan dan penawaran secara langsung tanpa harus bergantung pada asumsi atau spekulasi.

“Tidak hanya sebagai inovasi teknologi, langkah ini juga menjadi bagian dari transformasi industri, di mana akses terhadap sistem trading yang sebelumnya identik dengan investor institusi kini mulai terbuka untuk investor retail,” katanya dikutip dari siaran resmi, Kamis (23/4/2026).

Menurutnya, pendekatan ini mengubah cara investor mengambil keputusan. Jika sebelumnya banyak keputusan didasarkan pada opini, rumor, atau data yang tertunda, kini keputusan dapat diambil berdasarkan kondisi market yang sedang terjadi.

Dalam praktiknya, penggunaan data real-time dan analisis berbasis AI membantu investor mengidentifikasi momentum lebih cepat, menghindari entry yang terlambat, serta merancang strategi yang lebih terukur dalam trading saham.

Keunggulan AI Real-Time IPOT

Dari sisi infrastruktur, jelas Sergio, IPOT dibangun dengan pendekatan yang berbeda dibandingkan aplikasi trading konvensional. Sistemnya dirancang menggunakan arsitektur real-time dengan latency rendah dan kemampuan pemrosesan data yang tinggi.

Dengan dukungan dana kelolaan sekitar Rp312 triliun serta investasi teknologi dalam skala besar, platform ini memiliki pondasi yang memungkinkan pengembangan sistem AI trading saham yang stabil dan scalable. Kombinasi antara infrastruktur, kecerdasan data, dan dukungan kapital menjadi faktor penting dalam menghadirkan sistem yang mampu mengikuti kompleksitas market modern.

Selain performa, aspek keamanan juga menjadi perhatian utama. Di tengah meningkatnya risiko kejahatan siber, IPOT menghadirkan sistem perlindungan berbasis server dengan mekanisme anti-phishing berlapis.

Sistem ini dirancang untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan, mencegah akses ilegal, serta memberikan perlindungan terhadap potensi ancaman seperti malware dan remote access. Dengan demikian, investor tidak hanya memiliki peluang untuk meningkatkan performa trading, tetapi juga mendapatkan perlindungan terhadap dana yang mereka kelola.

IPOT juga melengkapi ekosistemnya dengan IPOT Views, sebuah riset berbasis data yang membantu investor memahami kondisi market secara lebih objektif. Dengan adanya riset yang terstruktur, ketergantungan terhadap rumor dan narasi spekulatif dapat dikurangi, sehingga investor dapat membangun strategi yang lebih rasional dan berbasis data dalam trading saham Indonesia.

AI Real-Time IPOT Gratis

Di tengah kondisi market yang semakin kompetitif, penggunaan teknologi seperti AI real-time trading menjadi faktor pembeda yang signifikan. Investor yang memiliki akses terhadap data real-time dan sistem analisis canggih berada dalam posisi yang lebih unggul dibandingkan mereka yang masih mengandalkan sistem dengan keterbatasan informasi. Hal ini menunjukkan bahwa performa dalam trading saham tidak hanya ditentukan oleh keberanian, tetapi juga oleh kualitas data dan sistem yang digunakan.

Sebagai bagian dari upaya memperluas akses terhadap teknologi ini, IPOT membuka penggunaan aplikasi saham terbaik ini secara gratis, termasuk bagi investor yang sebelumnya menggunakan sekuritas lain. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan jumlah pengguna, tetapi juga mendorong transformasi cara trading di Indonesia, dari pendekatan manual menuju sistem berbasis AI real-time dan live trading.

Perubahan ini menandai babak baru dalam industri trading saham Indonesia. Di era dimana market bergerak dalam hitungan detik, kecepatan dan akurasi menjadi kunci utama. Tanpa data real-time, investor akan selalu tertinggal. Tanpa dukungan AI trading, investor akan kesulitan membaca kompleksitas market. Dan tanpa sistem yang tepat, konsistensi dalam menghasilkan profit akan sulit dicapai.

“Dengan hadirnya teknologi trading berbasis AI real-time, investor kini memiliki peluang untuk mengambil keputusan yang lebih cepat, lebih akurat, dan lebih relevan dengan kondisi market yang sebenarnya,” pungkasnya.

Pengembangan jaringan perkeretaapian untuk menurunkan biaya logistik sekaligus mengurangi beban jalan raya, termasuk kendaraan ODOL yang sedang ditertibkan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pembangunan jaringan perkeretaapian menjadi bagian penting dalam upaya mengatasi kendaraan over dimension over loading (ODOL) di jalan nasional.

“Pengembangan jaringan perkeretaapian untuk menurunkan biaya logistik sekaligus mengurangi beban jalan raya, termasuk kendaraan ODOL yang sedang ditertibkan,” kata AHY usai rapat koordinasi pengembangan jaringan kereta api nasional di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pengembangan perkeretaapian tidak hanya bertujuan menekan biaya transportasi logistik, tetapi juga mengurangi kepadatan jalan yang selama ini didominasi kendaraan berat dengan muatan berlebih.

Kebijakan tersebut, lanjut AHY, sejalan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional.

Ia menjelaskan pemerintah akan mengembangkan jaringan kereta api nasional yang terintegrasi untuk melayani mobilitas penumpang dan distribusi logistik.

Pemerintah juga mendorong pengembangan jaringan Trans Sumatera, Trans Kalimantan, dan Trans Sulawesi guna memperkuat konektivitas antardaerah serta meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa.

“Ini menjadi mandat Presiden untuk mempercepat pengembangan jaringan kereta lintas pulau,” ujarnya.

AHY menilai peran kereta api tidak hanya mendukung mobilitas masyarakat, tetapi juga meningkatkan produktivitas daerah melalui penurunan biaya logistik yang selama ini menjadi tantangan.

Selain itu, sektor perkeretaapian dinilai lebih ramah lingkungan karena kontribusinya terhadap emisi karbon relatif kecil dibandingkan transportasi darat lainnya.

Ia menyebut sektor transportasi darat menyumbang sekitar 89 persen emisi, sementara kereta api kurang dari satu persen.

AHY juga menyoroti ketimpangan investasi antara pembangunan jalan dan rel kereta. Pada 2023, anggaran pembangunan jalan mencapai sekitar Rp86 triliun, sedangkan rel kereta sekitar Rp6 triliun.

Menurut dia, kondisi tersebut perlu diperbaiki mengingat panjang jaringan rel nasional masih terbatas sekitar 12.000 kilometer, dengan sebagian besar berada di Pulau Jawa.

Sementara itu, jaringan kereta di Sumatera belum sepenuhnya terhubung, Kalimantan belum memiliki jalur kereta, dan Sulawesi masih terbatas.

Ia menekankan pentingnya pengembangan jaringan kereta di wilayah berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan efisiensi distribusi komoditas.

Pemerintah menargetkan pengembangan dan reaktivasi jaringan rel hingga sekitar 14.000 kilometer secara bertahap menuju visi Indonesia 2045, dengan kebutuhan investasi diperkirakan mencapai Rp1.100 hingga Rp1.200 triliun.

Pembiayaan pembangunan tersebut akan mengandalkan kombinasi APBN, APBD, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta investasi swasta dan luar negeri.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim
Copyright © ANTARA 2026

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menyiapkan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau guna mencegah kekeringan dan menjaga produktivitas sektor pertanian tetap stabil.

Ketua Tim Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi Dodo Hadi Triwardoyo mengatakan upaya mitigasi telah dilakukan, termasuk pemetaan lahan sawah yang berpotensi terdampak kekeringan. Hingga saat ini, kondisi lahan pertanian masih dinilai aman.

"Kami memitigasi titik-titik sawah rawan kekeringan, termasuk pendataan pompa bantuan pemerintah maupun milik petani yang tersedia di lapangan," katanya di Cikarang, Rabu.

Selain itu, pihaknya juga mendata sumber-sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pertanian, terutama saat musim kemarau berlangsung.

Menurut Dodo, ketersediaan air irigasi menjadi faktor kunci untuk menghindari risiko gagal panen akibat kemarau panjang. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan kecukupan cadangan pangan bagi masyarakat.

Sosialisasi kepada petani terkait pola tanam adaptif juga terus dilakukan, termasuk mendorong pergiliran tanaman ke komoditas yang lebih hemat air.

"Untuk sementara ini memang belum ada lahan yang rawan kekeringan. Dampak dari normalisasi di titik BSH 0 masih cukup untuk mendukung kegiatan tanam padi," jelasnya.

Meski demikian, Dinas Pertanian tetap merekomendasikan alternatif tanaman yang lebih tahan terhadap keterbatasan air, seperti jagung, ketimun, dan berbagai jenis sayuran.

Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas produksi pertanian di Kabupaten Bekasi di tengah potensi perubahan kondisi cuaca ke depan.

Titik BSH-0 (Bendung Sungai Hulu-0) adalah proyek bendung strategis yang berlokasi di area Kali Cikarang-CBL (Cikarang Bekasi Laut), Kabupaten Bekasi yang difungsikan, utamanya untuk pengairan (irigasi) areal pertanian.

Bendung ini dirancang untuk mengairi lahan pertanian sawah mulai dari titik BSH-0 hingga BHS-34, mencakup luas sekitar 7.000 hektar. BSH-0 merupakan proyek strategis yang menjadi senjata penting dalam meningkatkan kapasitas infrastruktur air, tidak hanya untuk pengairan, tetapi juga untuk membantu pengendalian banjir di wilayah sekitar.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

Warta Ekonomi, Jakarta -

Bank Indonesia tengah menyiapkan layanan New BI-Fast sebagai bagian dari peta jalan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030. Inovasi ini dirancang untuk memfasilitasi pengiriman uang lintas negara dengan sistem yang lebih standar, efisien, dan memiliki jangkauan luas.

Layanan versi baru tersebut akan mengintegrasikan aspek teknis, bisnis, hingga tata kelola yang lebih tangguh dibandingkan versi saat ini. Selain itu, pengembangan ini bertujuan untuk menciptakan infrastruktur pembayaran yang mampu melayani pasar global secara instan.

"Kami di Bank Indonesia sedang mempersiapkan new BI-Fast dengan aransemen yang lebih terstandar," ujar Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta, Rabu (22/4/2026). Di samping itu, sistem ini didesain untuk mampu mengantisipasi lonjakan volume transaksi yang diperkirakan akan terus meningkat di masa depan.

Keamanan sistem menjadi fokus utama melalui penguatan manajemen risiko guna mencegah ancaman siber dan tindak penipuan. Terlebih lagi, New BI-Fast akan dilengkapi fitur pembayaran lintas negara menggunakan skema Nexus yang terhubung ke beberapa negara mitra.

Negara-negara yang tergabung dalam skema tersebut antara lain Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, hingga India. Selain itu, Uni Eropa saat ini juga sedang terlibat dalam pengembangan sistem tersebut dengan status sebagai pemantau.

Data penggunaan BI-Fast di tengah masyarakat menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat sepanjang triwulan pertama tahun 2026. Volume transaksi tercatat melonjak 31 persen secara tahunan dengan total mencapai 1,4 miliar kali transaksi.

Rata-rata frekuensi transaksi harian kini telah meningkat menjadi 15,6 juta transaksi dari periode sebelumnya. Di samping itu, nominal transaksi BI-Fast juga tumbuh signifikan sebesar 28,35 persen hingga menyentuh angka Rp 3.519 triliun.

Pesatnya pertumbuhan ini menunjukkan kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap sistem pembayaran cepat milik bank sentral tersebut. Terlebih lagi, transformasi menuju New BI-Fast diharapkan dapat semakin memperkuat ekosistem ekonomi digital nasional secara menyeluruh.

Budidaya udang vaname memiliki produktivitas tinggi, margin keuntungan besar, serta permintaan ekspor yang kuat

Tanjungpinang (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menyebut budidaya udang vaname berpotensi menjadi salah satu motor penggerak investasi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

“Budidaya udang vaname memiliki produktivitas tinggi, margin keuntungan besar, serta permintaan ekspor yang kuat,” kata Nihayatul usai memimpin kunjungan kerja Komisi IX DPR RI meninjau tambak udang vaname di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, Rabu.

Menurut dia, investasi di sektor tersebut semakin menarik dengan penerapan skema modern seperti shrimp estate dan teknologi intensif yang mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah serta memberikan prospek pengembalian investasi yang menjanjikan.

Melalui peninjauan tersebut, Komisi IX DPR RI mendorong pengembangan sektor budidaya perikanan, khususnya udang vaname di Kepri, yang dinilai berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Sebagai komisi yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial, ia menilai sektor budidaya udang juga berkaitan erat dengan perlindungan tenaga kerja, standar kesehatan dan keselamatan kerja, serta penguatan jaminan sosial bagi pekerja.

“Peninjauan lapangan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR untuk melihat potensi ekonomi daerah yang dapat diperkuat melalui dukungan kebijakan pemerintah pusat,” ujarnya.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Luki Zaiman Prawira mengapresiasi kunjungan kerja Komisi IX DPR RI yang dinilai memberikan perhatian terhadap penguatan sektor perikanan budidaya di daerah tersebut.

Ia berharap dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan produksi udang vaname dapat terus ditingkatkan agar potensi besar Kepri dapat dioptimalkan bagi kesejahteraan masyarakat.

Luki menjelaskan Kepri memiliki potensi perikanan mencapai 1,1 juta ton per tahun yang pemanfaatannya masih dapat ditingkatkan.

Di sektor budidaya, udang vaname menjadi salah satu komoditas unggulan bernilai ekonomi tinggi dengan prospek besar, baik untuk pasar domestik maupun ekspor.

Selain memiliki pertumbuhan cepat dan tingkat produktivitas tinggi, komoditas ini juga dinilai strategis dalam mendukung target nasional peningkatan ekspor udang sebesar 250 persen sebagaimana didorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Dengan posisi geografis yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, Kepri dinilai memiliki keunggulan sebagai kawasan pengembangan budidaya dan ekspor hasil perikanan.

Luki berharap kunjungan ini dapat menjadi jembatan penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong hadirnya kebijakan yang berpihak pada tumbuhnya investasi berkualitas, perlindungan tenaga kerja, dan pengembangan industri perikanan budidaya yang berkelanjutan.

"Kami berkomitmen terus membuka ruang kolaborasi bersama DPR dan seluruh pemangku kepentingan guna mendorong sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu tulang punggung ekonomi daerah, khususnya bagi masyarakat pesisir di Kepri," ucap Luki.

Pewarta: Ogen
Editor: Abdul Hakim
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Operasional bisnis PT Sinar Terang Mandiri Tbk (MINE) disebut tidak terdampak kebijakan pemangkasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026.

Portofolio bisnis perseroan yang berkaitan dengan jasa penunjang pertambangan dan penggalian dianggap mapan sehingga bisa menghindari tekanan bisnis akibat dinamika produksi nikel.

"Penurunan RKAB yang dari dulu 370 juta ton di tahun 2025 menjadi 260 juta ton di 2026, untuk saat ini belum berpengaruh di perseroan kami karena kami memiliki kontrak jangka menengah dan jangka panjang hingga sampai sampai 5 tahun," kata Direktur Operasional MINE, Ade Irawan, dalam paparan publik perseroan di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Ade mengatakan sejauh ini belum ada penyesuaian dalam hal volume. Produksi dari setiap kilen MINE sudah menandatangani kontrak kerja sama, baik untuk jasa transportasi tambang hingga penggalian.

Meski demikian, Ade menekankan bakal mewaspadai dinamika pasar dan penyesuaian kebijakan pemerintah. Perseroan tidak menafikan adanya isu penurunan produksi nikel, terlebih surplus pasokan yang terjadi di pasaran China.

"Tentunya dengan peraturan dari pemerintah ini, kami akan memonitoring setiap saat dan mengantisipasi jika sudah ada dampaknya terhadap perseroan kami," tuturnya.

Perlu diketahui, sepanjang periode 2025, perseroan berhasil mencatat capaian yang baik kendati harus menghadapi kompleksitas industri tambang dan ekonomi global. Pendapatan MINE tercatat meningkat 11,8 persen menjadi Rp2,36 triliun jika dibandingkan dengan raihan 2024.

Kenaikan tersebut ditopang oleh kontribusi dua lini pendapatan baru, yakni proyek pembangunan jalan dari PT Erabaru Timur Lestari dan proyek penambangan yang dikelola oleh PT Sulawesi Cahaya Mineral (SCM), yang secara signifikan memperkokoh portofolio bisnis perusahaan.

Pada tahun ini, perseroan tetap agresif dalam menjaring kontrak baru, di samping terus memelihara kepercayaan klien yang telah terjalin serta melakukan pengembangan lini bisnis demi meningkatkan daya saing dan memperbesar peluang pertumbuhan.

Meski begitu ada koreksi dari sisi laba bersih yang menyusut pada 2025. Pada 2024 tembus Rp306,1 miliar, dan turun menjadi Rp202,029 miliar di 2025. Beban operasional dari penggarapan proyek besar dinilai berkontribusi pada penurunan laba tersebut.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, MEDAN - Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Sumatra Utara (Sumut) menginisiasi kerja sama antar daerah (KAD) dengan memfasilitasi pengiriman total 1,05 ton cabai merah segar dari Kabupaten Karo ke Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah (Kalteng).

Kepala KPw BI Sumut Rudy B Hutabarat mengatakan pengiriman cabai ke luar Sumut ini perdana dilakukan dalam rangka menjaga kestabilan harga cabai serta inflasi di Sumut.

"Ini adalah bentuk komitmen kami dari Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas harga khususnya cabai, juga membantu menjaga daya beli petani maupun masyarakat," ujar Rudy dalam agenda pelepasan pengiriman komoditas cabai dengan skema KAD di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (22/4/2026) sore.

Sebagaimana diketahui, komoditas cabai menjadi penyumbang utama inflasi di sejumlah daerah. Harga cabai kerap mengalami fluktuasi tajam baik di tingkat petani maupun pedagang.

Di tingkat pedagang, misalnya, bisa tembus Rp100.000 per kilogram (kg) saat pasokan terganggu, atau sebaliknya turun hingga di bawah Rp20.000 per kg saat pasokan berlimpah.

Rudy mengatakan kerja sama antar daerah ini merupakan solusi konkret yang akan membantu petani cabai mempertahankan kestabilan pendapatan mereka, di samping membantu pemerintah menjaga laju inflasi.

"Sehingga kalau harga cabai rendah dan menyebabkan deflasi, petani di Karo tidak kehilangan motivasi untuk menanam lagi di waktu yang akan datang. Ini merupakan suatu terobosan kebijakan yang dapat kami lakukan," jelasnya.

Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution mengapresiasi pengiriman komoditas cabai dari Karo ke Palangka Raya Kalteng yang difasilitasi KPw BI Sumut.

Bobby mengatakan KAD masuk dalam salah satu program unggulan dalam rangka menjaga stabilitas harga. Di tahun 2026, Pemprov Sumut menargetkan ada 12 kabupaten/ kota yang menjalin kerja sama antar daerah, terutama daerah-daerah dengan fluktuasi inflasi tinggi.

"KAD ini merupakan terobosan yang luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih kepada BI yang telah mendorong dan menolong petani kami di Karo. Mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan karena ini murni untuk kesejahteraan petani," ujar Bobby.

Adapun Wakil Bupati Karo Komando Tarigan mengatakan terjadi kenaikan harga cabai yang signifikan di wilayahnya seiring pengiriman komoditas ke Palangka Raya dengan skema KAD.

Komando menyebut Kado merupakan salah satu penghasil cabai terbesar di Sumut dengan luas lahan pertanian cabai mencapai 4.000 hektare.

Namun, wilayah ini juga mencatatkan fluktuasi harga cabai yang cukup ekstrem. Di tingkat petani bahkan hingga menyentuh Rp8.000 per kg saat pasokan berlimpah.

KAD Pemkab Karo dengan Palangka Raya ini diakui Komando membuat harga cabai di tingkat petani membaik.

"Per hari ini sudah terpantau rata-rata harga cabai sudah di Rp25.000 per kg. Ini kabar baik bagi petani kami dan kami sangat berterima kasih kepada BI yang telah menginisiasi kerja sama ini," ujar Komando.

Dia pun berharap KAD dapat terus berlanjut demi kesejahteraan petani cabai lebih terjamin. (240)

Rencana pembangunan jalur kereta api di Kalimantan masih kami hitung dan rencanakan secara matang

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah membidik pembangunan sepanjang 2.772 kilometer jalur kereta api di Pulau Kalimantan sebagai upaya memperkuat konektivitas dan mendukung distribusi logistik di wilayah tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan rencana tersebut masih dalam tahap perhitungan dan perencanaan oleh pemerintah.

“Rencana pembangunan jalur kereta api di Kalimantan masih kami hitung dan rencanakan secara matang,” kata AHY usai rapat koordinasi pengembangan jaringan kereta api nasional di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan pemerintah akan membentuk komite yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk mengakomodasi masukan serta menyempurnakan perencanaan jaringan perkeretaapian nasional.

Menurut dia, komite tersebut juga akan berperan dalam penyempurnaan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (Ripnas) agar selaras dengan kebutuhan pembangunan di Kalimantan.

AHY mengungkapkan hingga saat ini Kalimantan belum memiliki jaringan kereta api, sehingga panjang jalur di wilayah tersebut masih tercatat nol kilometer.

Padahal, wilayah Kalimantan memiliki potensi sumber daya alam yang besar, termasuk sektor mineral, yang membutuhkan dukungan infrastruktur transportasi memadai.

Ia menilai pembangunan jalur kereta api akan membuka konektivitas antarprovinsi di Kalimantan, mulai dari wilayah utara, timur, selatan, tengah, hingga barat.

Selain itu, keberadaan kereta api dinilai dapat meningkatkan efisiensi distribusi logistik, terutama untuk komoditas sumber daya alam yang selama ini bergantung pada moda transportasi lain.

“Pembangunan ini juga berpotensi mempercepat hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah komoditas,” ujar AHY.

Meski demikian, pemerintah belum menetapkan target waktu pembangunan maupun rute yang akan dikembangkan karena masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian dan lembaga.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim
Copyright © ANTARA 2026

TEHERAN - Lebih dari enam minggu setelah ia diumumkan sebagai pemimpin tertinggi baru mereka setelah pembunuhan ayahnya, warga Iran masih belum melihat atau mendengar Mojtaba Khamenei. Strategi sembunyi dan tidak banyak bicara jadi kunci Iran mampu memenangkan perang,

Di tengah konflik yang dianggap sebagai ancaman eksistensial bagi rezim yang telah memerintah negara mereka selama hampir setengah abad, Khamenei secara mencolok tidak terlihat. Sebaliknya, pernyataan yang dikaitkan dengan ulama berusia 56 tahun itu telah dibacakan di televisi nasional atau diposting di media sosial. Rezim bahkan menggunakan video yang dihasilkan AI untuk menunjukkan Khamenei menyampaikan pesan, memicu spekulasi bahwa pemimpin tertinggi yang baru itu tidak mampu menjalankan tugasnya atau berada di luar negeri.

Hal ini sangat kontras dengan ayahnya, almarhum Ayatollah Ali Khamenei, yang selama beberapa dekade menjadi wajah yang sangat terlihat dalam pengambilan keputusan Iran. Di bawah kepemimpinannya, tidak ada satu minggu pun berlalu tanpa pidato, keputusan, atau intervensi yang diatur waktunya dengan cermat.

Sebuah sumber mengatakan kepada CNN bulan lalu bahwa Khamenei menderita patah kaki, memar di mata kiri, dan luka kecil di wajahnya dalam gelombang serangan yang sama yang menewaskan ayahnya dan para komandan militer tertinggi Iran.

Laporan lain di Reuters mengutip sumber anonim yang mengatakan bahwa ia ikut serta dalam pertemuan dengan pejabat senior melalui konferensi audio dan terlibat dalam pengambilan keputusan tentang isu-isu utama termasuk perang dan negosiasi baru dengan Washington.

Apakah Mojtaba Khamenei mengetahui seluk-beluknya? Apakah dia menetapkan parameter, menarik garis merah yang dibutuhkan para negosiatornya? Atau apakah jabatan kepemimpinan secara fungsional kosong, dan jika demikian, siapa yang memegang kendali?

Strategi Sembunyi Mojtaba Khamenei Jadi Kunci Kemenangan Iran, Ini 4 Alasannya

1. Mojtaba Beri Persetujuan Akhir untuk Keputusan Besar

Ali Vaez, direktur proyek Iran di International Crisis Group, mengatakan tampaknya “Mojtaba tidak dalam kondisi di mana ia benar-benar dapat membuat keputusan penting atau mengelola pembicaraan secara detail,” tetapi “sistem tersebut menggunakannya untuk mendapatkan persetujuan akhir atas keputusan-keputusan besar yang penting dan bukan (untuk) taktik negosiasi.”

“Sistem tersebut sengaja menyoroti keterlibatan Mojtaba karena hal itu memberikan perlindungan terhadap kritik internal… tidak seperti ayahnya yang secara teratur muncul dan mengomentari keadaan negosiasi,” tambahnya. “Mojtaba tidak hadir, jadi mengaitkan pandangan kepadanya adalah kedok yang baik bagi para negosiator Iran untuk melindungi diri mereka dari kritik.”

Presiden AS Donald Trump telah membanggakan sejak pembunuhan Khamenei senior bahwa Iran telah mengalami perubahan rezim dan menggambarkan mereka yang sekarang bernegosiasi atas nama Teheran sebagai “orang-orang yang masuk akal.”

“Kita berurusan dengan orang-orang yang berbeda dari siapa pun yang pernah berurusan sebelumnya,” katanya bulan lalu.

2. Menerapkan Strategi Pemerintahan yang Terdesentralisasi

Sistem politik Iran yang tidak transparan membuat pencarian jawaban semakin sulit. Tetapi semakin lama Khamenei menjauh dari sorotan publik, semakin keras pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul.

Salah satu yang selamat dari pembersihan kepemimpinan politik dan militer Iran oleh AS-Israel adalah Mohammad Bagher Ghalibaf, ketua parlemen negara yang telah lama menjabat, yang memimpin putaran pertama negosiasi dengan AS di Islamabad.

Mantan komandan Korps Garda Revolusi Islam – yang terlibat dalam penumpasan protes mahasiswa pro-reformasi – telah muncul sebagai salah satu dari sedikit politisi Iran yang mampu berurusan dengan diplomat yang mengenakan jas dan tentara berseragam tempur.

Ghalibaf didampingi di Islamabad oleh Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi dan delegasi besar pejabat Iran dalam apa yang tampaknya merupakan upaya yang disengaja untuk menunjukkan persatuan.

Saat mereka menegosiasikan kelangsungan rezim di luar negeri, di dalam negeri mereka harus mengelola basis pendukung yang semakin khawatir tentang pembicaraan dengan AS dan bersemangat untuk terus menimbulkan penderitaan global sebagai hukuman atas serangan terhadap Iran.

Sejak perang pecah, basis pendukung telah turun ke jalan dalam demonstrasi publik untuk mendukung rezim yang menghadapi ancaman eksistensial. Tetapi bahkan ketika para pendukung tersebut menunjukkan persatuan, mereka mengamati setiap langkah pejabat yang berupaya mengamankan kelangsungan rezim.

“Jika negosiasi sulit sebelum konflik, sekarang jauh lebih kompleks,” tulis Danny Citrinowicz, seorang ahli Iran di Institut Studi Keamanan Nasional Israel, di X. “Iran menghadapi sistem yang semakin terdesentralisasi, garis keras, dan kaku secara ideologis, yang menafsirkan ketahanannya dalam konflik sebagai bentuk kemenangan ilahi.”

3. Terwujudnya Keseimbangan

Wakil Presiden AS JD Vance mengatakan setelah negosiasi pekan lalu berakhir tanpa kesepakatan bahwa delegasi Iran harus kembali ke negara mereka untuk mendapatkan persetujuan dari pemimpin tertinggi atau “seseorang”.

Hingga saat ini, kesepakatan tanpa restu pemimpin tertinggi bukanlah kesepakatan yang dapat dipertahankan oleh badan politik Iran. Namun, Iran mungkin telah memasuki fase baru di mana dukungan nyata dari pemimpin tidak lagi diperlukan.

Ketidakhadiran pemimpin tertinggi telah membuat para politisi Iran yang masih bertahan terjebak di antara dua tekanan – mengelola dampak konstan dari komentar publik Trump (yang terbukti merugikan pembicaraan) dan basis domestik garis keras yang memandang kompromi apa pun dengan AS sebagai penyerahan diri.

“Mengelola ini sangat sulit… ini adalah tanda dilema yang nyata,” kata Hamidreza Azizi, peneliti tamu di Institut Jerman untuk Urusan Internasional dan Keamanan, kepada CNN. Becky Anderson. “Mereka perlu berjalan di atas tali yang tipis dalam menyeimbangkan semua tekanan domestik dan eksternal tersebut.”

4. Mendorong Perjuangan untuk Bertahan Hidup

Pengaturan masa perang yang tidak resmi ini, yang telah mengangkat beberapa pejabat Iran ke posisi kepemimpinan, telah membuat bahkan pendukung rezim yang paling setia pun bingung tentang siapa yang membuat keputusan.

Minggu lalu, ketika Menteri Luar Negeri Araghchi menyatakan Selat Hormuz terbuka untuk pelayaran komersial, ia mendapat kecaman dari pendukung rezim yang menuduhnya secara sepihak memberikan kesempatan kepada Trump untuk menyatakan kemenangan.

“Masyarakat Iran telah dibiarkan dalam keadaan kebingungan,” kata sebuah media yang berafiliasi dengan pemerintah, Fars News, setelah deklarasi Araghchi. Media lain yang berafiliasi dengan pemerintah mengatakan langkah tersebut “membutuhkan persetujuan dari kepemimpinan, dan perlu bagi para pejabat untuk memberikan klarifikasi tentang masalah ini.” Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menuai kecaman bulan lalu setelah meminta maaf kepada negara-negara tetangga Arab dan menyatakan tidak akan ada lagi serangan terhadap mereka.

Kritik media semacam itu telah meningkatkan spekulasi bahwa mungkin ada perselisihan internal di antara para politisi. Tetapi setelah Araghchi diserang, Ghalibaf menyampaikan pidato nasional untuk meyakinkan penduduk bahwa ada kohesi.

“Rezim ini belum keluar dari kesulitan,” kata Vaez. “Ini adalah pertempuran untuk bertahan hidup hingga hari ini dan kapan saja mereka dapat kembali berperang, jadi mereka tidak dalam posisi untuk terlibat dalam perselisihan internal.”

Untuk saat ini, pemimpin tertinggi Iran yang baru, seorang pria yang terbiasa beroperasi dari balik bayang-bayang, memiliki peran yang berguna bagi para politisi veteran negara itu.

“Mengaitkan pandangan kepadanya bahkan jika dia belum tentu setuju dengan pandangan tersebut adalah cara yang baik bagi para negosiator Iran untuk melindungi diri mereka dari kritik,” kata Vaez. “Tidak ada perlawanan dari seorang pria yang menghilang tanpa jejak.”

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menilai skema baru pajak kendaraan listrik (electric vehicle/EV) yang tidak lagi sepenuhnya dibebaskan merupakan langkah yang adil, meski berpotensi memengaruhi penjualan di pasar.

Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara ditemui di Jakarta, Rabu (22/4/2026), mengatakan, pengenaan pajak terhadap kendaraan listrik dapat dipahami dari sisi penggunaan infrastruktur publik.

“Pajak mobil listrik kan belum selesai, tapi itu adil lah. Artinya sama-sama pakai jalan, harusnya bayar pajaknya sama," ujarnya.

Kebijakan ini sejalan dengan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 yang mengubah skema pajak kendaraan bermotor, termasuk untuk kendaraan listrik. Dalam aturan tersebut, kendaraan listrik tidak lagi otomatis dikecualikan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Meski demikian, pemerintah pusat tetap memberikan ruang bagi pemerintah daerah (pemda) untuk menentukan besaran insentif, baik berupa pembebasan maupun pengurangan pajak. Hal ini membuat kebijakan pajak kendaraan listrik berpotensi berbeda di setiap wilayah.

Kukuh mengakui bahwa perubahan skema pajak tersebut tidak terlepas dari konsekuensi terhadap pasar. “Pasti ada dampaknya. Itu masalah bisnis,” kata dia menanggapi potensi pengaruh terhadap penjualan kendaraan listrik.

Menurutnya, dinamika kebijakan di tingkat daerah merupakan hal yang sudah dipahami pelaku industri.

Gaikindo menyebut komunikasi antara industri dan pemerintah daerah selama ini telah berjalan, terutama dalam mencari keseimbangan antara kebutuhan penerimaan daerah dan daya beli masyarakat.

“Intinya mereka juga ingin ada revenue (pemasukan), tapi juga ingin pajaknya terjangkau.” kata Kukuh.

Pemerintah mengubah skema pengenaan pajak kendaraan bermotor termasuk kendaraan listrik melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 yaitu kendaraan listrik kini tidak lagi dikecualikan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Diketahui, dalam regulasi tersebut, kendaraan listrik kini tidak lagi menjadi objek yang dikecualikan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Dengan kata lain, kepemilikan maupun penyerahannya tetap masuk dalam skema pengenaan pajak.

Artinya, mobil listrik secara aturan tetap kena pajak, namun besaran pajak yang dibayar tidak selalu penuh, bahkan bisa nol rupiah, tergantung kebijakan daerah.

Pengenaan pajak itu memang tidak bersifat mutlak. Pemerintah pusat tetap membuka ruang insentif berupa pembebasan atau pengurangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 19.

Besaran insentif tersebut diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah. Maka dari itu, kebijakan pajak kendaraan listrik ke depan tidak lagi seragam dan bisa berbeda antarwilayah.

Sejumlah daerah kini mulai merespons regulasi tersebut, termasuk Jakarta yang tengah menyusun kebijakan terkait insentif kendaraan listrik.

Upaya ini menjadi bagian dari agenda pembangunan sumber daya manusia menuju Generasi Emas 2045

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengakselerasi implementasi beras fortifikasi sebagai bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus memperluas pemanfaatannya secara berkelanjutan.

Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto dalam keterangan di Jakarta, Rabu, mengatakan langkah tersebut juga diarahkan untuk memperkuat standar mutu, keamanan, serta kandungan gizi pada setiap tahapan produksi dan distribusi.

“Upaya ini menjadi bagian dari agenda pembangunan sumber daya manusia menuju Generasi Emas 2045,” ujarnya.

Ia menjelaskan pemerintah menempatkan perbaikan gizi sebagai landasan dalam penguatan ketahanan pangan yang mencakup ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan secara berkelanjutan.

Menurut dia, pola konsumsi masyarakat masih didominasi karbohidrat, sementara asupan zat gizi mikro perlu ditingkatkan, terutama pada kelompok berpendapatan rendah.

Kondisi tersebut berkontribusi terhadap berbagai persoalan gizi, seperti kekurangan zat gizi mikro, stunting, anemia, hingga obesitas.

Dalam konteks itu, fortifikasi pangan dinilai menjadi pendekatan efektif karena dapat menjangkau masyarakat luas melalui konsumsi pangan sehari-hari.

Beras dipilih sebagai media fortifikasi karena merupakan pangan pokok utama masyarakat Indonesia dengan tingkat konsumsi sekitar 87 kilogram per kapita per tahun.

“Melalui beras fortifikasi, peningkatan kualitas gizi dapat dilakukan tanpa mengubah pola konsumsi masyarakat,” kata Andriko.

Untuk mempercepat implementasi, Bapanas telah menetapkan standar beras fortifikasi pada 2025 sebagai acuan dalam memastikan keseragaman mutu, keamanan, dan kandungan gizi produk.

Selain itu, Bapanas juga menyusun panduan teknis bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pelaku usaha yang mencakup seluruh tahapan, mulai dari bahan baku, proses produksi, pelabelan, hingga pengawasan dan perizinan edar.

Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas Yusra Egayanti mengatakan keberhasilan implementasi sangat bergantung pada konsistensi pemenuhan standar teknis di seluruh rantai produksi.

Ia menambahkan beras fortifikasi wajib memenuhi ketentuan kandungan gizi, termasuk penambahan vitamin B1, B9, B12, zat besi, dan seng.

Selain kandungan gizi, aspek proses juga menjadi perhatian, terutama tingkat homogenitas pencampuran antara beras dan kernel fortifikan agar kualitas produk tetap seragam.

“Ini menjadi titik kritis yang harus dikontrol secara ketat oleh pelaku usaha,” ujarnya.

Penguatan sistem pengawasan dilakukan melalui mekanisme pengambilan sampel dan pengujian laboratorium, pelabelan yang informatif, serta registrasi izin edar.

Dalam implementasinya, beras fortifikasi juga didorong untuk terintegrasi dalam berbagai program pemerintah, seperti Cadangan Pangan Pemerintah, bantuan pangan, dan program Makan Bergizi Gratis.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan intervensi gizi, terutama di wilayah rentan rawan pangan dan stunting.

Bapanas juga menekankan pentingnya menjaga keterjangkauan harga, antara lain melalui pemanfaatan beras medium sebagai bahan baku fortifikasi.

Meski demikian, terdapat sejumlah tantangan, seperti kesiapan industri, ketersediaan produsen kernel fortifikan, serta kebutuhan pembiayaan dalam proses transisi.

Saat ini, produsen masih terkonsentrasi di Pulau Jawa sehingga perlu pengembangan ekosistem industri yang lebih merata di berbagai daerah.

Direktur Koalisi Fortifikasi Indonesia Nina Sardjunani menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam memperluas implementasi beras fortifikasi.

“Dengan dukungan kebijakan yang kuat dan implementasi yang konsisten, Indonesia memiliki peluang besar untuk mempercepat perbaikan gizi masyarakat,” ujarnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) berencana memperkuat sinergi ekonomi dengan Pemerintah China guna memacu realisasi investasi dan memperlebar akses pasar ekspor di kawasan timur Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman usai menerima kunjungan resmi rombongan Kedutaan Besar China untuk Indonesia yang dipimpin oleh Konselor Zhen Wangda.

Jufri Rahman mengatakan pertemuan tersebut menjadi sinyal kuat peningkatan penetrasi modal Negeri Tirai Bambu di Sulawesi Selatan.

Hubungan dagang antara dua pihak selama ini pun menunjukkan tren yang signifikan. Berdasarkan data pemerintah provinsi, China saat ini memegang peranan penting dalam neraca perdagangan daerah.

Realisasi Investasi negara tersebut di Sulsel pada 2025 mencapai Rp748 miliar. Sementara kontribusi ekspornya menjadi yang terbesar kedua dengan pangsa sebesar 33,69% dari total nilai ekspor atau senilai US$ 693,88 juta.

Oleh sebab itu Jufri menegaskan bahwa penguatan kerja sama ini sangat strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dia menawarkan sejumlah sektor prioritas yang mencakup pertanian, perikanan, pertambangan, hingga industri pengolahan.

"Pemprov Sulsel mendorong peningkatan investasi yang berorientasi pada hilirisasi sumber daya alam serta penciptaan lapangan kerja di daerah," ujar Jufri di Makassar, Rabu (22/4/2026).

Konselor China untuk Indonesia Zhen Wangda mengakui posisi Sulsel sebagai pusat ekonomi dan budaya yang strategis di Indonesia, utamanya di wilayah timur.

Diaa menyoroti potensi industri makanan dan pertambangan yang telah menarik minat banyak investor asal negaranya.

"Kami berharap pertemuan ini dapat meningkatkan saling pengertian, memperkuat kerja sama daerah China dan Indonesia, termasuk integrasi industri unggulan, serta mempererat hubungan antar masyarakat," jelas Zhen Wangda.

Selain sektor industri, Kedutaan Besar China juga melirik sektor pariwisata sebagai area pengembangan baru, mengingat kekayaan budaya dan alam Sulsel yang dinilai kompetitif.

Langkah ini dipandang sebagai upaya taktis kedua belah pihak dalam memperluas jejaring internasional untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah di tingkat global melalui integrasi industri hulu ke hilir.