PT Pertamina (Persero) melalui rangkaian program Pertamina Goes to Campus (PGTC) 2026 menghadirkan kompetisi regional Energy AdSport Challenge (EAC) yang berlangsung pada 19-20 Mei 2026 di Institut Teknologi Bandung (ITB).

Program ini dirancang khusus sebagai wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi diri, mempererat kolaborasi, serta menyalurkan energi positif melalui kompetisi olahraga dan kreativitas digital. Kehadiran Energy AdSport Challenge diharapkan dapat menjadi oase yang menyemangati mahasiswa sebagai calon pemimpin energi masa depan untuk tetap produktif dan kreatif.

VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron menyampaikan bahwa Pertamina Goes to Campus (PGTC) 2026 hadir untuk memberikan ruang bagi mahasiswa agar dapat berkembang tidak hanya melalui akademik, tetapi juga menyalurkan energi kreativitas dan sportivitas, sekaligus membangun semangat kolaborasi.

"Tidak hanya kompetisi berbasis ide dan inovasi, PGTC 2026 juga berevolusi dengan menghadirkan wadah bagi mahasiswa di bidang kreativitas dan olahraga melalui Energy AdSport Challenge," ujar Baron.

Pada bidang olahraga, sebanyak 51 tim dari 19 perguruan tinggi di wilayah Jawa Barat dan Jabodetabek akan bertanding di dua kategori cabang yang dipertandingkan, mini soccer dan basket 3x3.

Selain olahraga, PGTC 2026 juga memberikan wadah kreativitas melalui kompetisi Social Media Activation dan Advertising Competition yang menantang mahasiswa untuk membuat kampanye komunikasi digital yang inovatif dan relevan dengan platform media yang digunakan oleh generasi muda.

Kick off PGTC 2026 sendiri akan dilaksanakan pada 21 Mei 2026 dengan menghadirkan berbagai kegiatan inspiratif seperti Energizing Talk, Innovation Cluster Exhibition, open call kompetisi nasional Energy Debate Championship (EDC) dan Energynovation Ideas Competition (EIC), hingga berbagai aktivitas interaktif lainnya.

Pertamina Goes to Campus (PGTC) merupakan program PT Pertamina (Persero) yang menghadirkan ruang bagi mahasiswa Indonesia untuk belajar, berkompetisi, dan berkontribusi terhadap isu energi melalui berbagai kegiatan edukatif, kompetitif, dan kolaboratif.

Program tahunan ini menjadi bagian dari komitmen Pertamina dalam mendukung pengembangan generasi muda dan mendorong lahirnya inovasi bagi masa depan energi berkelanjutan Indonesia.

Informasi lengkap mengenai PGTC 2026 dapat diakses melalui website PGTC 2026 dan Instagram @pgtc.id.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Investment Authority (INA) mengumumkan, dewan pengawas telah mengangkat tiga anggota dewan direktur, termasuk salah satunya sebagai ketua dewan direktur.

Oki Ramadhana telah ditunjuk sebagai Ketua Dewan Direktur dan Chief Executive Officer (CEO), Laksono Widito Widodo sebagai Anggota Dewan Direktur dan Chief Investment Officer (CIO), dan Adhiputra Tanoyo sebagai Anggota Dewan Direktur dan Chief Risk Officer (CRO).

Pengangkatan mereka akan berlaku efektif setelah selesainya formalitas yang disyaratkan sehubungan dengan pelepasan jabatan mereka yang sebelumnya.

Pengangkatan anggota dewan direktur dilakukan oleh dewan pengawas dalam acara pengangkatan dewan direktur bertempat di Kantor INA pada tanggal 13 Mei 2026.

Setelah efektif, pengangkatan tersebut menandai dimulainya masa jabatan ketiganya untuk periode 2026–2031 dan berakhirnya rangkap jabatan Eddy Porwanto sebagai Pengganti Sementara CEO dan Pengganti Sementara CRO, selagi tetap menjabat sebagai CFO.

Ketua Dewan Pengawas INA Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, transisi kepemimpinan merupakan bagian dari upaya untuk memastikan INA dapat terus menjalankan mandat jangka panjangnya dengan baik.

"Sebagai sovereign wealth fund Indonesia, INA memiliki peran strategis dalam memobilisasi investasi guna mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan," kata dia dalam keterangan resmi, Kamis (21/5/2026).

Dewan Pengawas meyakini Oki Ramadhana, Laksono Widito Widodo, dan Adhiputra Tanoyo akan semakin memperkuat profesionalisme dan kapasitas institusional INA, sekaligus memastikan INA tetap menjalankan strategi investasi yang disiplin dan mengedepankan prinsip kehati-hatian sejalan dengan prioritas pembangunan jangka panjang Indonesia.

"Kami juga menyampaikan apresiasi kepada Ridha Wirakusumah, Andry Setiawan, dan Thomas Oentoro atas dedikasi dan kontribusinya terhadap pertumbuhan dan perkembangan INA selama ini,” imbuh Purbaya.

Oki Ramadhana memiliki pengalaman lebih dari dua dekade di bidang investment banking dan pasar modal, baik di pasar domestik maupun internasional.

Sebelum bergabung dengan INA, ia menduduki sejumlah posisi kepemimpinan senior di sektor jasa keuangan.

Sebelumnya, Oki pernah menjabat sebagai direktur utama PT Mandiri Sekuritas.

Ia meraih gelar Doktor di bidang Strategic Management dan gelar Sarjana Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia, serta gelar MBA dari University of Colorado.

Oki Ramadhana menggantikan Ridha Wirakusumah, CEO pertama INA, yang telah menyelesaikan masa kepemimpinannya selama lima tahun di INA pada awal tahun ini.

Sementara itu, Laksono Widito Widodo memiliki pengalaman yang luas di sektor pasar modal Indonesia, dengan karier yang mencakup bidang sekuritas, saham, dan regulasi pasar modal.

Sebelum bergabung dengan INA, ia menduduki sejumlah posisi kepemimpinan senior baik dalam fungsi eksekutif maupun regulasi.

Ia meraih gelar MBA dari University of Hawaii at Manoa dan gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Indonesia.

Kemudian, Laksono Widito Widodo menggantikan Andry Setiawan, yang akan dalam waktu dekat beranjak dari jabatannya sebagai CIO INA.

Adhiputra Tanoyo memiliki rekam jejak yang kuat di bidang manajemen risiko di sektor perbankan dan jasa keuangan.

Sebelum bergabung dengan INA, ia menduduki sejumlah posisi kepemimpinan senior di berbagai institusi keuangan, serta sebelumnya juga menjalani peran konsultasi di bidang risk advisory. Ia meraih gelar Master of Science in Financial Economics dari Erasmus Universiteit Rotterdam.

Adhiputra Tanoyo menggantikan Thomas Oentoro, yang telah beranjak dari jabatannya sebagai CRO INA tahun lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketegangan diplomatik kembali membayangi konflik Gaza setelah Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir menuai kecaman internasional akibat unggahan video yang memperlihatkan perlakuan terhadap peserta misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla.

Rekaman yang dipublikasikan melalui media sosial X pada Rabu (20/5/2026) menampilkan sejumlah aktivis internasional dalam posisi berlutut di atas kapal dengan tangan terikat. Dalam video tersebut, para peserta misi terlihat dipaksa menundukkan kepala di dek kapal sementara lagu kebangsaan Israel diperdengarkan.

Ben-Gvir tampak berjalan di sekitar para tahanan sambil mengibarkan bendera Israel dan melontarkan ejekan kepada rombongan aktivis yang sebelumnya berlayar menuju Jalur Gaza untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan.

Aksi tersebut langsung memantik reaksi keras dari berbagai negara dan kelompok hak asasi manusia. Sejumlah pihak menilai tayangan itu sebagai bentuk penghinaan terhadap warga sipil yang terlibat dalam misi bantuan internasional.

Peristiwa bermula ketika militer Israel menghentikan pelayaran armada Global Sumud Flotilla 2.0 di kawasan perairan menuju Gaza. Rombongan yang terdiri atas sekitar 50 kapal itu diketahui berangkat dari Turki dengan membawa ratusan relawan dari berbagai negara.

Misi tersebut bertujuan mengirimkan bantuan kemanusiaan sekaligus menunjukkan solidaritas internasional bagi warga Palestina di Gaza yang masih menghadapi krisis berkepanjangan.

Di tengah operasi penahanan itu, sembilan warga negara Indonesia (WNI) dilaporkan ikut diamankan aparat Israel. Informasi yang beredar menyebut para WNI tersebut terdiri atas empat jurnalis dan lima aktivis kemanusiaan yang tergabung dalam armada Global Sumud Flotilla 2.0.

Penahanan para relawan asal Indonesia itu menambah perhatian publik di dalam negeri terhadap eskalasi yang terjadi di Timur Tengah, khususnya terkait keselamatan warga sipil dan pekerja kemanusiaan internasional yang terlibat dalam misi bantuan ke Gaza.

Bisnis.com, MEDAN – PT Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah (Kanwil) I Medan menunjukkan kinerja positif pada Triwulan I/ 2026 dengan membukukan laba hingga Rp491 miliar per 30 April 2026. Catatan laba ini naik cukup signifikan dari posisi Maret 2026 yang sebesar Rp349 miliar.

Pimpinan PT Pegadaian Kanwil I Medan Yohanis Wulang mengatakan outstanding loan (OSL gross) Pegadaian Medan hingga Triwulan I/ 2026 atau hingga 31 Maret tercatat mencapai Rp11,2 triliun, tumbuh 63,17% (year-on-year/ YoY).

Pertumbuhan OSL itu ditopang kinerja beragam produk gadai, diantaranya Gadai KCA (kredit cepat aman), Rahn (gadai syariah), dan gadai emas.

“OSL Pegadaian Medan utamanya ditopang oleh Gadai KCA dengan proporsi mencapai 69,65%, juga Rahn dengan proporsi 15,93%, dan gadai emas dengan proporsi 11,74%,” ujar Yohanis, Kamis (21/5/2026).

Dari sisi layanan digital melalui aplikasi Tring! by Pegadaian, pertumbuhan nasabah Tring! di wilayah kerja Kanwil I yang meliputi Sumut-Aceh juga bergerak positif dengan hampir 498 ribu nasabah per 31 Maret 2026. Total saldo tabungan emas masyarakat Sumut-Aceh per 31 Maret mencapai 1,01 ton.

Dengan situasi global belakangan Yohanis optimis animo masyarakat untuk menabung emas akan semakin meningkat, terutama melalui aplikasi Tring!. Dari awal tahun 2026 hingga saat ini pertumbuhan tabungan emas nasabah di Tring! mencapai 14,36% atau sekitar 127 kilogram (kg).

“Kami juga terus berupaya untuk melakukan publikasi masif baik melalui berbagai medium untuk meningkatkan jumlah pengguna Tring!. Termasuk berkolaborasi dengan event-event besar di Sumut-Aceh dan sosialisasi hingga ke lingkungan kampus,” tandasnya.

Adapun Pegadaian juga secara berkala menggelar promo ‘Gajian Emas’ di aplikasi Tring! setiap periode gajian karyawan. Bulan ini, promo Gajian Emas dimulai pada 25 Mei hingga 5 Juni 2026. Nasabah dapat menikmati beragam diskon untuk setiap transaksi melalui Tring!, seperti diskon top up tabungan emas, diskon cicil emas, diskon bayar gadai dan angsuran, hingga cashback saldo emas.

KETIKA nilai tukar rupiah berulang kali menembus batas psikologis dan bergerak mendekati level terlemahnya dalam sejarah, perhatian publik kembali tertuju pada satu instrumen yang dianggap paling ampuh menjaga stabilitas mata uang: suku bunga Bank Indonesia.

Pertanyaannya, jika suku bunga acuan berada di level 5,25 persen, apakah cukup kuat untuk mengangkat rupiah?

Pertanyaan ini penting karena di mata masyarakat, hubungan antara suku bunga dan nilai tukar terlihat sederhana. Suku bunga naik, rupiah menguat. Suku bunga turun, rupiah melemah.

Namun dalam praktiknya, dinamika nilai tukar jauh lebih kompleks dibanding sekadar perubahan angka pada kebijakan moneter.

Rupiah tidak hanya dipengaruhi oleh keputusan Bank Indonesia, tetapi juga oleh persepsi investor global, kondisi fiskal pemerintah, situasi geopolitik, harga komoditas dunia, hingga arah kebijakan bank sentral Amerika Serikat.

Suku Bunga dan Teori Daya Tarik Modal

Dalam teori ekonomi internasional, khususnya konsep interest rate parity, perbedaan tingkat suku bunga antarnegara memengaruhi arus modal internasional. Investor global cenderung menempatkan dananya di negara yang menawarkan imbal hasil lebih tinggi dengan risiko yang masih dapat diterima.

Ketika Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,25 persen, instrumen keuangan domestik seperti deposito, obligasi pemerintah, dan surat berharga rupiah menjadi lebih menarik.

Permintaan terhadap rupiah meningkat karena investor harus membeli rupiah terlebih dahulu untuk berinvestasi di Indonesia.

Secara teori, peningkatan permintaan tersebut akan memperkuat nilai tukar.

Namun teori hanya bekerja optimal ketika faktor lain relatif stabil. Jika risiko global meningkat, investor justru memilih aset yang dianggap aman (safe haven assets) seperti dolar AS, obligasi pemerintah Amerika Serikat, atau emas, meskipun tingkat imbal hasil negara berkembang lebih tinggi.

Karena itu, kenaikan suku bunga tidak selalu otomatis memperkuat rupiah.

Mengapa Rupiah tetap rentan? Saat ini tantangan terbesar rupiah justru datang dari luar negeri.

Suku bunga acuan Amerika Serikat masih bertahan relatif tinggi dibanding periode sebelum pandemi. Imbal hasil obligasi pemerintah AS juga masih menarik bagi investor global.

Dalam kondisi seperti ini, selisih suku bunga (interest rate differential) antara Indonesia dan Amerika menjadi relatif sempit. Akibatnya daya tarik aset rupiah tidak sekuat yang diharapkan.

Selain itu, ketegangan geopolitik di berbagai kawasan dunia mendorong investor mengurangi eksposur pada pasar negara berkembang.

Ketika sentimen risiko meningkat, dana asing sering kali keluar dari pasar saham maupun obligasi domestik, sehingga permintaan dolar meningkat dan rupiah tertekan.

Di sisi lain, kebutuhan impor Indonesia yang masih tinggi, terutama untuk energi, bahan baku industri, dan barang modal, menciptakan permintaan dolar yang terus berlangsung.

Ketika permintaan dolar lebih besar daripada pasokan devisa, tekanan terhadap rupiah menjadi sulit dihindari. Dengan kata lain, persoalan rupiah bukan semata persoalan suku bunga.

Kenaikan suku bunga sering disebut sebagai "obat pahit" untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Masalahnya, obat ini juga memiliki efek samping.

Suku bunga yang terlalu tinggi dapat memperlambat penyaluran kredit perbankan, menekan investasi swasta, dan mengurangi konsumsi masyarakat.

Dunia usaha akan menghadapi biaya modal yang lebih mahal, sementara rumah tangga harus membayar bunga kredit yang lebih tinggi.

Konsep monetary transmission mechanism menjelaskan bahwa perubahan suku bunga memengaruhi aktivitas ekonomi riil melalui kredit, investasi, konsumsi, dan ekspektasi pelaku ekonomi.

Jika Bank Indonesia terlalu agresif menaikkan suku bunga demi mempertahankan rupiah, pertumbuhan ekonomi berpotensi melambat.

Sebaliknya, jika suku bunga terlalu rendah, rupiah dapat kehilangan daya tarik di mata investor global.

Di sinilah muncul dilema klasik bank sentral: menjaga stabilitas nilai tukar tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi.

Karena itu, level 5,25 persen sesungguhnya merupakan titik kompromi antara kebutuhan menjaga stabilitas rupiah dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Rupiah tidak bisa dijaga Bank Indonesia sendirian

Kesalahan yang sering muncul dalam diskursus publik adalah menganggap stabilitas rupiah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bank Indonesia.

Padahal teori policy mix menegaskan bahwa stabilitas ekonomi membutuhkan kombinasi kebijakan moneter, fiskal, sektor riil, perdagangan, dan investasi secara terpadu.

Bank Indonesia dapat menjaga likuiditas, mengendalikan inflasi, dan melakukan intervensi pasar valas.

Namun peningkatan pasokan devisa memerlukan peran kementerian ekonomi, eksportir, pemerintah daerah, BUMN, dan sektor swasta.

Kementerian Perdagangan berperan memperkuat ekspor. Kementerian Perindustrian meningkatkan substitusi impor.

Pemerintah daerah memperluas basis produksi dan investasi. Otoritas Jasa Keuangan menjaga stabilitas sektor keuangan. Pelaku usaha meningkatkan daya saing produk nasional.

Tanpa orkestrasi lintas kementerian, lintas lembaga, lintas daerah, dan lintas pelaku ekonomi, kenaikan suku bunga hanya menjadi alat penahan sementara, bukan solusi struktural.

Negara tidak cukup hanya berbicara. Negara harus mengorkestrasi. Membangun kekuatan rupiah dari dalam negeri

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa mata uang yang kuat tidak lahir dari suku bunga tinggi semata. Mata uang kuat lahir dari fundamental ekonomi yang kuat.

Ekspor yang kompetitif, industri yang produktif, ketahanan pangan dan energi, investasi yang sehat, defisit fiskal yang terkendali, serta kepercayaan investor menjadi fondasi utama kekuatan mata uang suatu negara.

Dalam perspektif ini, suku bunga 5,25 persen dapat membantu menopang rupiah, tetapi tidak cukup untuk mendongkraknya secara signifikan apabila masalah struktural ekonomi belum diperbaiki.

Rupiah pada akhirnya adalah cermin kepercayaan terhadap perekonomian Indonesia.

Ketika investor percaya pada kemampuan bangsa ini menciptakan pertumbuhan yang produktif, menjaga stabilitas fiskal, memperkuat ekspor, dan mengurangi ketergantungan impor, rupiah akan memperoleh dukungan yang jauh lebih kuat dibanding sekadar kenaikan suku bunga.

Karena itu, pertanyaan yang lebih tepat bukanlah apakah suku bunga 5,25 persen mampu mendongkrak rupiah.

Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apakah seluruh orkestra ekonomi Indonesia telah memainkan nada yang sama untuk memperkuat rupiah?

Jika jawabannya belum, maka berapa pun suku bunga dinaikkan, rupiah hanya akan bertahan.

Untuk benar-benar menguat, Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar kebijakan moneter. Indonesia membutuhkan harmoni kebijakan ekonomi nasional.

PT Pertamina (Persero) bersama Sustainability Center Universitas Pertamina (SCUP) menyelenggarakan kegiatan Sokoguru Policy Forum di Ballroom Grha Pertamina, Jakarta sebagai wadah dialog strategis lintas sektor dalam memperkuat arah kebijakan energi nasional, serta mendukung agenda transisi energi berkelanjutan Indonesia pada Selasa (19/5).

Mengusung tema "Peningkatan Ketahanan dan Transisi Energi Nasional melalui Transformasi Strategis Pertamina", forum ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, BUMN, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menjawab tantangan energi masa depan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan kerja sama program Senior Fellow SCUP yang menghadirkan para akademisi, regulator, praktisi, dan pengamat energi nasional untuk memberikan rekomendasi kebijakan strategis bagi sektor energi Indonesia.Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina, Agung Wicaksono menyoroti pentingnya penguatan rantai nilai transisi energi Indonesia melalui optimalisasi sektor hulu migas, pengembangan energi rendah emisi, dan percepatan implementasi Sustainable Aviation Fuel (SAF) di Indonesia.

Selain itu, Agung juga menekankan pentingnya penguatan rantai nilai transisi energi Indonesia melalui penguatan kolaborasi dengan stakeholder, asosiasi, policy makers, think tank, dan pelaku industri dalam mendorong kebijakan energi yang inklusif dan berkelanjutan.

"Forum ini juga menekankan pentingnya proses dialog strategis dan knowledge sharing secara kolaboratif dan berkelanjutan sebagai fondasi pembentukan kebijakan yang mampu menopang kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan energi nasional," ujar Agung.

Wakil Direktur Utama Pertamina, Oki Muraza menyampaikan bahwa nama Sokoguru Policy Forum terinspirasi dari pesan Presiden Prabowo yang menyebutkan bahwa Pertamina adalah 'sokoguru' serta merupakan tumpuan bangsa Indonesia dalam menjaga ketahanan energi dan ekonomi nasional.

Oki menyebut, setiap pengembangan proyek dan kebijakan strategis Pertamina harus dilaksanakan berlandaskan data yang akurat, fakta lapangan, dan ilmu pengetahuan (prinsip evidence-based policy).

Komisaris Independen Pertamina, Raden Adjeng Sondaryani menambahkan bahwa untuk mewujudkan ketahanan energi yang kokoh bukanlah proses yang instan, melainkan sebuah perjalanan panjang yang ditempa oleh kemampuan bangsa untuk terus belajar dari dinamika global, distrupsi teknologi, serta kompleksitas geopolitik yang dinamis.

"Hal tersebut telah, sedang, dan akan terus menjadi fokus utama Pertamina sebagai BUMN strategis nasional melalui Dual Growth Strategy sebagaimana tertuang dalam RJPP Pertamina," katanya.

Sementara, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional, Dadan Kusdiana sebagai pembicara kunci menegaskan bahwa ketahanan energi nasional harus dilakukan melalui swasembada energi dan hilirisasi yang meliputi peningkatan penyediaan energi, perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi, percepatan transisi energi dan hilirisasi.

"Kementerian ESDM mengapresiasi peran Pertamina sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan & transisi energi melalui penguatan hulu migas, peningkatan kapasitas kilang, pengembangan hilirisasi & petrokimia, pengembangan energi baru terbarukan serta pengembangan dekarbonisasi," ujar Dadan.

Pada forum itu, dilaksanakan diskusi panel yang menghadirkan sejumlah pakar dan pemangku kepentingan sektor energi nasional, antara lain Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Hendra Gunawan, Senior Fellow SCUP Retno Gumilang Dewi, Pengamat Hulu Migas Benny Lubiantara, dan Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro.

Dalam diskusi tersebut, para panelis membahas berbagai isu strategis mulai dari penguatan sektor hulu migas, optimalisasi produksi migas nasional, pengembangan gas sebagai energi transisi, percepatan hilirisasi energi, hingga pengembangan biofuel dan biorefinery sebagai solusi energi rendah emisi.

Hendra Gunawan menekankan pentingnya penguatan regulasi sub sektor migas yang adaptif dalam mewujudkan ketahanan energi baik hulu maupun hilir. Adapun Benny Lubiantara menyoroti tantangan produksi migas yang terus menurun sehingga memerlukan reformasi fiskal dan inovasi dengan pemercepatan inovasi dan penerapan teknologi seperti kegiatan eksplorasi, enhanced oil recovery, dan migas non konvensional.Pada sektor hilir dan energi rendah emisi, Retno Gumilang Dewi menegaskan urgensi pengembangan bio-based fuel dan biorefinery sebagai bagian dari solusi energi berkelanjutan nasional. Menurutnya, optimalisasi strategic value chain bio-based fuel dapat memperkuat kemandirian energi sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi domestik.

Sedangkan Komaidi Notonegoro menyoroti pentingnya pemodelan ekonomi energi nasional dan strategi distribusi energi yang merata serta efisien. Ia menegaskan bahwa peran BUMN, khususnya Pertamina, sangat penting dalam menjaga keandalan distribusi energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Melalui Sokoguru Policy Forum, Pertamina menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung ketahanan energi nasional dan percepatan transisi energi berkelanjutan di Indonesia.

Sebagai penutup kegiatan Sokoguru Policy Forum, dilakukan penyerahan simbolis policy paper hasil kajian akademis para Senior Fellow Sustainability Center Universitas Pertamina kepada para pemangku kepentingan terkait yang diwakili oleh Kementerian ESDM.

Bisnis.com, JAKARTA — Dalam beberapa waktu terakhir, pelaku bisnis di Indonesia merasakan kecemasan yang nyata. Rupiah sempat menyentuh area Rp17.385 per dolar AS, sementara analis pasar mencatat rupiah bergerak di kisaran Rp17.390–Rp17.400 per dolar AS dan memicu tekanan jual asing di pasar saham.

Situasi ini mudah membuat energi organisasi menjadi negatif: biaya impor naik, bunga dan likuiditas menjadi perhatian, dan investor lebih berhati-hati. Namun gambaran Indonesia tidak sepenuhnya suram.

Reuters mencatat surplus perdagangan Indonesia Maret 2026 mencapai US$3,32 miliar, lebih tinggi dari ekspektasi, sementara itu IMF masih memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 sekitar 5%. Artinya, di tengah tekanan global, Indonesia masih memiliki ruang daya tahan dan peluang. Krisis tidak harus selalu dibaca hanya sebagai tanda bahaya; ia harus kita baca sebagai arena pilihan strategis.

Dalam situasi seperti ini, relevan mengingat ucapan John F. Kennedy (1959), ketika masih menjadi Senator Amerika Serikat, Kennedy mengatakan bahwa dalam kata “crisis” dalam bahasa Tionghoa terdapat unsur dua kata yakni bahaya dan peluang. Pesan ini menjadi relevan dengan pemikiran Jim Collins dalam Good to Great (2001) dan Great by Choice (2011).

Perusahaan hebat bukan lahir karena lingkungan yang mudah, tetapi karena mampu menghadapi brutalfacts, tetap disiplin, melakukan eksperimen berbasis bukti, dan menyiapkan diri terhadap ketidakpastian.

Dengan kata lain, krisis bukan hanya menguji kekuatan keuangan, tetapi juga kualitas kepemimpinan, disiplin eksekusi, dan keberanian untuk membangun strategi baru.

Ketika Batas Manusia Dilampaui

Kisah London Marathon 2026 memberi gambaran kuat tentang bagaimana batas dapat ditembus. Sabastian Sawe dari Kenya mencatat sejarah dengan waktu 1:59:30 dan menjadi orang pertama yang secara resmi menembus batas dua jam dalam maraton kompetitif.

Yomif Kejelcha finis kedua dengan 1:59:41 dan Jacob Kiplimo ketiga dengan 2:00:28. Menariknya, ketiganya melampaui rekor dunia sebelumnya milik Kelvin Kiptum, 2:00:35.

London Marathon mencatat bahwa tiga pelari itu masih bersama sampai 30 kilometer, tetapi Sawe mampu melakukan negative split 60:29/59:01 dan menutup lomba dengan kekuatan luar biasa. Ini bukan hanya kemenangan atlet atas rivalnya; ini kemenangan atas sejarah dan atas batas imajinasi manusia.

Apa yang membuat Sawe mampu? Associated Press News mencatat bahwa ia diperkenalkan kepada lari profesional oleh pamannya, Abraham Chepkirwok, atlet Olimpiade 800 meter Uganda 2008. Ayahnya menggambarkan Sawe sebagai pribadi disiplin dan bertekad; bahkan setelah memecahkan rekor, ia masih ingin menurunkan catatan waktunya lagi.

Dari perspektif strategic management, ini menunjukkan bahwa performa puncak bukan lahir dari satu faktor tunggal. Ada natural resources berupa kapasitas tubuh dan efisiensi lari; acquired resources berupa latihan, pengalaman, disiplin, mental toughness, dan strategi lomba; serta ecosystem resources berupa keluarga, mentor, pelatih, kompetisi elite, teknologi sepatu, sport science, dan lingkungan Kenya yang kuat dalam tradisi lari jarak jauh. Tetapi semuanya baru berarti ketika diorkestrasi menjadi race-day performance.

Di sinilah kisah Sawe menjadi cermin bagi bisnis. Banyak perusahaan memiliki aset, modal, brand, jaringan, teknologi, dan orang-orang pintar. Tetapi seperti dalam maraton, resources tidak otomatis menjadi kemenangan. Sawe tidak sekadar memiliki potensi; ia mengubah potensi menjadi hasil pada hari perlombaan.

Perusahaan juga demikian. Dalam krisis, pertanyaannya bukan hanya “apa yang kita punya?”, tetapi “apa yang dapat kita hasilkan dari semua yang kita punya?” Inilah perbedaan antara resource possession dan resource orchestration.

Strategi dalam Bisnis

Dalam strategic management, pelajaran utama dari Sawe adalah bahwa keunggulan tidak hanya berasal dari resources, tetapi dari kemampuan mengatur, menggabungkan, dan memanfaatkan resources pada saat yang menentukan. Sirmon, Hitt, Ireland, dan Gilbert (2011) menyebutnya resource orchestration: structuring, bundling, dan leveraging resources untuk menghasilkan competitive advantage.

Dalam bisnis, natural resources bisa berupa modal, reputasi, lokasi, akses pasar, atau sejarah perusahaan. Acquired resources bisa berupa operational excellence, data capability, leadership pipeline, customer insight, innovation routines, dan budaya disiplin.

Ecosystem resources bisa berupa mitra strategis, pemasok, regulator, investor, universitas, teknologi, platform digital, dan komunitas industri. Namun resources itu hanya menjadi strategis bila mampu dikonversi menjadi revenue, margin, loyalitas pelanggan, kecepatan, inovasi, dan daya tahan organisasi.

Di titik ini, konsep creative destruction dari Joseph Schumpeter (1942) menjadi relevan. Schumpeter menjelaskan bahwa kapitalisme bergerak melalui proses penghancuran kreatif: inovasi menciptakan struktur baru dengan menggantikan cara lama yang tidak lagi efektif.

Bagi leader, creative destruction bukan berarti merusak sembarangan. Ia adalah keberanian terarah untuk membongkar model bisnis, proses, struktur biaya, channel, dan cara kerja lama yang tidak lagi menciptakan nilai.

Dalam tekanan geopolitik, pelemahan mata uang, disrupsi teknologi, artificial intelligence (AI), perubahan perilaku pelanggan, dan tekanan margin, perusahaan tidak cukup hanya melakukan efisiensi. Perusahaan harus berani bertanya: bagian mana dari model lama yang harus dihentikan agar model baru dapat lahir?

Pemikiran strategic management ini dapat diringkas dalam satu alur pemikiran yang harus dimiliki para pemimpin. Pertama, pemimpin harus membaca realitas dengan jujur, bukan dengan kepanikan; data tentang pasar, kurs, cash flow, margin, pelanggan, dan teknologi harus menjadi dasar keputusan.

Kedua, pemimpin harus membedakan resources dan capabilities; memiliki aset besar tidak berarti kuat bila tidak mampu diubah menjadi kecepatan, kualitas, inovasi, dan pelayanan. Ketiga, pemimpin perlu melakukan creative destruction secara disiplin; seperti prinsip Collins, jangan langsung menembakkan “cannonball” besar sebelum menguji “bullet” kecil yang tervalidasi.

Keempat, pemimpin harus membangun ekosistem, karena seperti Sawe membutuhkan mentor, kompetisi elite, teknologi, dan lingkungan pendukung, perusahaan juga membutuhkan partner, talent, platform, regulator, dan knowledge network.

Kelima, pemimpin harus mengubah definisi kompetisi: jangan hanya melawan pesaing langsung, tetapi juga standar lama industri dan batas imajinasi tentang apa yang mungkin dicapai.

Akhirnya, Sawe mengingatkan kita bahwa batas sering kali bukan hanya berada di lintasan, tetapi juga dalam pikiran. Dalam bisnis, krisis dapat membuat organisasi defensif, saling menyalahkan, dan kehilangan energi. Tetapi bagi pemimpin yang berpikir strategis, krisis justru dapat menjadi panggilan untuk melakukan creative destruction: membongkar yang usang, mengorkestrasi resources, membangun kapabilitas baru, dan menembus rekor organisasi sendiri.

Seperti Sawe, perusahaan tidak cukup hanya ikut lomba. Perusahaan harus berani mendefinisikan ulang perlombaan.

Bisnis.com, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa Jakarta tetap menjadi ibu kota negara. Alhasil, pemerintah pusat didesak memberikan kepastian hukum untuk menjaga kepercayaan investor di IKN, Kalimantan Timur.

Keputusan itu setelah MK menolak uji materiil untuk seluruhnya terkait Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 (UU IKN).

Sidang Pengucapan Putusan Nomor 71/PUU-XXIV/2026 ini digelar pada Selasa (12/5/2026) dengan dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo dari Ruang Sidang Pleno, Gedung 1 MK.

Hakim Konstitusi, Adies Kadir menjelaskan, Pemohon menilai ada ketidaksesuaian antara Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2024 dan Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2022.

Menurut Pemohon, ketidaksinkronan itu dapat menimbulkan kekosongan status konstitusional ibu kota negara, yang dikhawatirkan berdampak pada keabsahan tindakan pemerintahan, seperti penerbitan keputusan negara, pelaksanaan pemerintahan, hingga administrasi negara.

Namun, Mahkamah menilai penafsiran norma Pasal 2 ayat (1) UU 2/2024 a quo harus dibaca bersama dengan Pasal 73 UU 2/2024. Adies menyampaikan pengertian "berlaku" dalam Pada 73 UU 2/2024 adalah ketentuan mengenai pemindahan ibu kota negara baru benar-benar berlaku dan mengikat setelah Presiden menerbitkan Keputusan Presiden tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Mahkamah dalam pertimbangannya menyebut bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XXIV/2026, waktu resmi pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ditentukan oleh kapan Presiden menetapkan Keputusan Presiden terkait perpindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Dengan kata lain, perpindahan ibu kota belum berlaku otomatis dan tetap menunggu keputusan resmi dari presiden.

Atas hal itu, sangat dimungkinkan bahwa berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

“Artinya, dalam konteks permohonan a quo berlakunya waktu pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara tergantung pada penetapan dan pemberlakuan keputusan presiden dimaksud. Sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dikaitkan dengan petitum Pemohon a quo, menurut Mahkamah, tanpa penafsiran terhadap Pasal 39 ayat (1) UU 2/2024 sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan ditetapkannya keputusan presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara. Sehingga dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan norma Pasal 39 ayat (1) UU 3/2022 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum,” jelas Adies dalam keterangan resmi, dikutip dari laman resmi MK, dilihat pada Rabu (20/5/2026).

Keputusan Tidak Mengubah Kebijakan Pemprov DKI Jakarta

Staf Khusus (Stafsus) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial, Cyril Raoul Hakim atau akrab dipanggil Chico, mengatakan putusan MK menegaskan secara hukum bahwa Jakarta tetap menjadi ibu kota negara.

Menurutnya, sebagaimana arahan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bahwa keputusan tidak mengubah kebijakan Pemprov karena sejak awal pihak Pemprov tetap menjalankan fungsinya sebagai ibu kota negara, sepanjang belum ada Keputusan Presiden terkait pemindahan.

"Tidak ada “reset” kebijakan. Kami hanya semakin mantap menjalankan mandat konstitusional dan undang-undang yang ada," katanya dalam keterangan tertulis kepada Bisnis, Selasa (19/5/2026).

Pemprov tetap akan mempercepat program-program prioritas seperti penanganan banjir, penguatan posisi Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional, dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat.

Chico menyampaikan, keputusan juga tidak memengaruhi postur APBD Jakarta karena sebelumnya sudah dipertimbangkan dengan menyesuaikan status a quo ini.

"Tidak diperlukan penyesuaian besar. Perencanaan yang sedang berjalan (RPJMD, RT/RW, APBD, proyek infrastruktur prioritas) sudah disusun dengan mempertimbangkan status quo ini," ujarnya.

Jakarta Masih Pusat Ekonomi Nasional

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengapresiasi putusan MK karena dinilai penting bagi pemerintah dalam menata arah pembangunan nasional secara lebih terukur.

Dia menilai bahwa keputusan ini sejalan dengan Jakarta yang memiliki peran strategis sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian nasional. Menurutnya, kesiapan infrastruktur di IKN masih perlu dikonsolidasikan dan diperkuat sebelum pemindahan pusat pemerintahan dilakukan secara penuh.

“Jakarta dengan segala potensinya, insyaallah akan terus tumbuh berkembang menjadi tempat yang memberikan kebaikan bagi seluruh Indonesia,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip dari laman resmi DPR.

Legislator Fraksi PKS itu memandang pemindahan ibu kota perlu disiapkan secara matang dan penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) terkait perpindahan ibu kota dinilai perlu dilakukan setelah seluruh aspek pendukung benar-benar siap.

Dari aspek politik, dia menjelaskan bahwa putusan MK berdampak pada jumlah kursi DPR untuk daerah pemilihan DKI Jakarta yang berkaitan dengan status ibu kota negara, di mana KPU sedang menyusun jumlah kursi Jakarta yang berkurang dari 106 menjadi 85.

Dia juga menegaskan pentingnya penguatan ekonomi Jakarta di tengah perpindahan penduduk keluar dari ibu kota. Terkait pembangunan IKN, Mardani memandang bahwa keberhasilan ibu kota baru tidak semata dilihat dari pembangunan fisiknya, tetapi juga dari sejauh mana kawasan tersebut mampu menopang jalannya pemerintahan dan pelayanan publik secara berkelanjutan.

Dia menambahkan upaya pemindahan ibu kota harus berdasarkan kesiapan yang matang untuk menghindari persoalan baru dikemudian hari. Dia juga menginginkan pemerataan pembangunan antara IKN dan daerah-daerah lainnya.

"Pemerintah perlu memastikan pembangunan IKN tetap berjalan seiring dengan penguatan konektivitas dan layanan dasar nasional secara lebih merata,” pungkasnya.

Pemerintah Pusat Diminta Bebenah Jaga Kepercayaan Investor

Pakar Tata Kota, Nirwono Joga meminta pemerintah pusat mengeluarkan regulasi yang jelas untuk menjawab putusan MK. Sebab, hal ini akan memengaruhi kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Indonesia.

Nirwono lebih dulu menjelaskan keputusan MK tidak akan merubah arah kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebaliknya, dia justru menginginkan pemerintah pusat segera memberikan kepastian.

Kepastian yang dia maksud adalah apakah Undang-Undang IKN masih berlaku, apakah Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta tetap dijalankan, atau Jakarta kembali sepenuhnya menggunakan rezim Undang-Undang Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebelumnya.

“Kalau dari saya dengan begitu kondisinya, berarti undang-undang lama yang dipakai. Jakarta tetap sebagai ibu kota berjalan seperti biasa,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (19/5/2026).

Dia menilai putusan tersebut sekaligus menjadi PR bagi pemerintah untuk memberi kepastian mengenai skenario pemindahan bertahap aparatur sipil negara (ASN), kementerian, hingga lembaga legislatif ke Nusantara.

“Buat apa dipindah kalau semuanya masih ada di Jakarta?” katanya.

Di sisi lain, Nirwono menilai posisi Jakarta sebagai kota global tidak akan terganggu oleh putusan MK. Menurutnya, Jakarta sudah masuk indeks kota global bahkan sebelum lahirnya Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta.

Ketidakpastian justru dinilai paling besar akan dirasakan IKN. Nirwono memperkirakan investor akan semakin berhati-hati masuk ke proyek tersebut sampai pemerintah menentukan arah baru pembangunan kota tersebut.

“Sebenarnya sudah terjadi pelambatan sejak awal tahun. Investor itu sudah mundur pelan-pelan karena melihat kebijakan pemerintahan baru tidak terlalu pro kepada IKN,” tegasnya.

Menurut dia, putusan MK menjadi penegasan tambahan bagi investor untuk menunda atau mengalihkan rencana investasi mereka ke wilayah lain.

Pemerintah dinilai harus segera menentukan posisi baru IKN agar proyek tersebut tidak berisiko mangkrak setelah status ibu kota dipertanyakan.

Nirwono menilai terdapat beberapa opsi yang dapat dipilih pemerintah. Nusantara dapat diarahkan menjadi kota politik, kota bisnis, kota industri, kota wisata, hingga kawasan teknologi seperti Silicon Valley.

“Kalau tetap sebagai kota politik bisa dipastikan investor akan mundur. Tetapi kalau menjadi kota industri atau model Silicon Valley, ada kemungkinan baru investor akan masuk,” katanya.

Dia menilai perubahan arah menjadi kota modern berbasis bisnis justru dapat membuka peluang baru bagi investor swasta domestik maupun asing untuk mengembangkan kawasan tersebut secara lebih fleksibel.

Menurutnya, pendekatan komersial juga akan mempermudah badan otorita dalam menawarkan peluang investasi tanpa terlalu dibebani urusan politik dan pemerintahan.

“Kalau mau jadi kayak BSD jadi business as usual saja. Investor akan melihat peluang membangun kota wisata, kota industri, atau kota teknologi,” ujarnya.

Namun demikian, dia menekankan keputusan pemerintah harus segera diambil agar arah pembangunan Nusantara tidak terus berada dalam ketidakpastian.

Bisnis.com, BANDUNG - PT Pertamina (Persero) secara konsisten memberikan dukungan bagi generasi muda melalui penyediaan ruang positif yang inklusif. Melalui rangkaian program Pertamina Goes to Campus (PGTC) 2026, Pertamina menghadirkan kompetisi regional Energy AdSport Challenge (EAC) yang berlangsung pada 19–20 Mei 2026 di Institut Teknologi Bandung (ITB).

Program ini dirancang khusus sebagai wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi diri, mempererat kolaborasi, serta menyalurkan energi positif melalui kompetisi olahraga dan kreativitas digital. Kehadiran Energy AdSport Challenge diharapkan dapat menjadi oase yang menyemangati mahasiswa sebagai calon pemimpin energi masa depan untuk tetap produktif dan kreatif.

VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, menyampaikan bahwa Pertamina Goes to Campus (PGTC) 2026 hadir untuk memberikan ruang bagi mahasiswa agar dapat berkembang tidak hanya melalui akademik, tetapi juga menyalurkan energi kreativitas dan sportivitas, sekaligus membangun semangat kolaborasi.

“Tidak hanya kompetisi berbasis ide dan inovasi, PGTC 2026 juga berevolusi dengan menghadirkan wadah bagi mahasiswa di bidang kreativitas dan olahraga melalui Energy AdSport Challenge,” ujar Baron.

Pada bidang olahraga, sejumlah 51 tim dari 19 perguruan tinggi di wilayah Jawa Barat dan Jabodetabek akan bertanding di dua kategori cabang yang dipertandingkan, mini soccer dan basket 3x3.

Selain olahraga, PGTC 2026 juga memberikan wadah kreativitas melalui kompetisi Social Media Activation dan Advertising Competition yang menantang mahasiswa untuk membuat kampanye komunikasi digital yang inovatif dan relevan dengan platform media yang digunakan oleh generasi muda.

Kick off PGTC 2026 sendiri akan dilaksanakan pada 21 Mei 2026 dengan menghadirkan berbagai kegiatan inspiratif seperti Energizing Talk, Innovation Cluster Exhibition, open call kompetisi nasional Energy Debate Championship (EDC) dan Energynovation Ideas Competition (EIC), hingga berbagai aktivitas interaktif lainnya.

Informasi lengkap mengenai PGTC 2026 dapat diakses melalui website PGTC 2026 dan Instagram @pgtc.id. (*)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertamina membagikan strateginya untuk mengamankan energi nasional melalui optimalisasi sumber daya domestik, peningkatan produksi migas, pengurangan impor energi, hingga pengembangan bisnis rendah karbon secara berkelanjutan.

Strategi ini disampaikan Direktur Strategi, Portofolio dan Pengembangan Usaha Pertamina, Emma Sri Martini dihadapan puluhan mahasiswa dalam sesi Students Meet The Global Executives pada ajang IPA Convex 2026 yang berlangsung pada 20-22 Mei 2026 di ICE BSD Tangerang.

Di ajang pameran hulu migas terbesar di Indonesia tersebut, Emma menjelaskan tantangan geopolitik global dan posisi Indonesia yang kini merupakan negara net importir energi. Ini menjadi perhatian utama dalam menjaga ketahanan energi nasional.

“Ini pekerjaan rumah kita. Juga menjadi pekerjaan rumah Indonesia, mengenai bagaimana ketahanan energi menjadi target kita, bahkan dalam 4–5 tahun ke depan sesuai mandat Presiden,” ujar Emma.

Menurutnya, strategi utama Pertamina dalam beberapa tahun ke depan adalah mengoptimalkan sumber daya domestik melalui peningkatan produksi dan lifting migas nasional.

Upaya tersebut dilakukan melalui penerapan teknologi, penguatan kemitraan strategis, hingga mendorong dukungan fiskal dari pemerintah guna menarik lebih banyak investor untuk mempercepat eksplorasi dan eksploitasi migas.

“Hal yang penting adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang kondusif untuk meningkatkan keekonomian proyek, kelayakan proyek, dan meyakinkan pemerintah untuk menyediakan semacam skema dan insentif fiskal yang baik bagi proyek guna mempercepat produksi dan lifting,” jelasnya.

Emma menjelaskan, Pertamina saat ini menjalankan dua pilar utama strategi bisnis, yakni mengoptimalkan bisnis eksiting berbasis energi fosil serta mempercepat pengembangan bisnis rendah karbon. Namun, sebagian besar alokasi investasi perusahaan masih difokuskan pada sektor hulu migas untuk menjaga produksi nasional.

Di sektor hilir, Pertamina terus menjalankan berbagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan impor produk olahan, termasuk mendukung program mandatori biodiesel nasional.

Setelah implementasi B40, pemerintah juga tengah mendorong pengembangan menuju B50 sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional.

Selain itu, Pertamina melakukan revamping kilang untuk meningkatkan kapasitas produksi energi yang lebih ramah lingkungan, termasuk pengembangan Sustainable Aviation Fuel (SAF) berbasis used cooking oil atau minyak jelantah melalui skema co-processing di kilang dan rencana pembangunan biorefinery baru.

Sementara itu, VP Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron menyampaikan, kehadiran Direksi Pertamina di sesi Students Meet merupakan salah satu bukti bahwa Pertamina memandang mahasiswa merupakan salah satu pemangku kepentingan yang penting.

"Mahasiswa tidak hanya dipandang sebagai generasi penerus dimasa depan, namun mahasiswa juga dapat menjadi agen perubahan di masyarakat. Dengan informasi dan pemahaman yang mereka miliki, mahasiswa dapat menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan energi bangsa," jelas Baron.

Pertamina, menurut Baron, juga memiliki program pengenalan bisnis migas kepada mahasiswa melalui program Pertamina Goes To Campus (PGTC), program Beasiswa Sobat Bumi, PF Muda. Setiap tahun, Pertamina melakukan edukasi proses bisnis perusahaan melalui kunjungan ke beberapa kampus di Indonesia, sekaligus mendorong inovasi dan gerakan sosial berkelanjutan.

"Dengan kondisi geopolitik saat ini, yang juga terasa pengaruhnya ke Indonesia, Pertamina mengajak mahasiswa menjadi aktor penting dalam menjaga ketahanan energi bangsa. Melalui berbagai program bagi mahasiswa, Pertamina berharap generasi muda tidak hanya memahami, namun juga melakukan aksi nyata salah satunya melalui bijak menggunakan energi," tutup Baron.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Amerika Serikat mulai menunjukkan kritik terbuka terhadap Menteri Keamanan Nasional Israel dari kubu sayap kanan, Itamar Ben-Gvir, setelah video perlakuan terhadap aktivis flotilla bantuan Gaza memicu kecaman internasional.

Dikutip dari Al Jazeera, Duta Besar AS untuk Israel Mike Huckabee menjadi pejabat pertama dari pemerintahan Presiden Donald Trump yang secara terbuka mengkritik Ben-Gvir. Kritik itu muncul setelah Ben-Gvir mengunggah video yang memperlihatkan para aktivis asing yang ditahan dalam kondisi tangan terikat dan berlutut di lantai.

Dalam video tersebut, Ben-Gvir terlihat membawa bendera Israel sambil berteriak dan menunjuk ke arah para tahanan. Sejumlah aktivis bahkan tampak didorong hingga jatuh ke lantai.

Melalui unggahan di platform X, Huckabee menyebut aksi flotilla sebagai “aksi bodoh”, tetapi menilai Ben-Gvir telah mencoreng martabat Israel.

“Aksi konvoi itu adalah aksi bodoh, tetapi Ben-Gvir mengkhianati martabat bangsanya,” tulis Huckabee.

Kecaman terhadap Ben-Gvir juga datang dari sejumlah negara Barat. Italia, Prancis, Belanda, dan Kanada memanggil duta besar Israel masing-masing untuk meminta penjelasan terkait video tersebut.

Namun, kritik dari Washington dinilai paradoksal lantaran sehari sebelumnya Departemen Keuangan AS justru menjatuhkan sanksi terhadap empat penyelenggara Global Sumud Flotilla, misi kemanusiaan yang berupaya menembus blokade Gaza dan mengirim bantuan bagi warga Palestina.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyebut para aktivis sebagai bagian dari “pro-terror flotilla” yang dianggap mendukung Hamas. Tuduhan itu langsung dibantah penyelenggara flotilla.

Kelompok solidaritas tahanan Palestina Samidoun mengecam sanksi tersebut dan menilai langkah AS sama saja dengan “membantu dan mendukung genosida”.

Direktur Israel-Palestina dari organisasi advokasi DAWN, Michael Omer-Man, menilai langkah Washington menunjukkan standar ganda terhadap Israel dan Palestina.

“Kita melihat perbedaan besar antara AS dan negara-negara Barat lainnya yang memandang kebebasan navigasi di perairan internasional sebagai prinsip dasar hukum internasional,” ujarnya kepada Al Jazeera.

Menurutnya, pemerintahan Trump cenderung menerima begitu saja narasi Israel bahwa upaya mematahkan blokade Gaza merupakan tindakan ilegal.

Omer-Man juga mempertanyakan apakah kritik para pejabat Israel terhadap Ben-Gvir benar-benar didasari keberatan atas perlakuan terhadap tahanan, atau sekadar karena video tersebut dipublikasikan ke ruang publik.

“Saya percaya mereka lebih fokus pada sisi hubungan masyarakat dan citra internasional,” katanya.

Pandangan serupa disampaikan peneliti Quincy Institute for Responsible Statecraft, Annelle Sheline. Ia menilai tindakan Ben-Gvir bukan penyimpangan, melainkan konsekuensi dari kebijakan AS yang selama bertahun-tahun memberikan impunitas kepada Israel.

“Israel tahu bahwa selama mendapat dukungan tanpa syarat dari AS, mereka tidak akan menghadapi konsekuensi nyata,” ujar Sheline.

Sebelumnya, pemerintahan mantan Presiden Joe Biden juga sempat mendapat tekanan dari anggota Kongres untuk menjatuhkan sanksi kepada Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich atas dugaan hasutan kekerasan terhadap warga Palestina dan dukungan terhadap permukiman ilegal di wilayah pendudukan.

Namun, langkah tersebut tidak pernah direalisasikan hingga akhir masa jabatan Biden pada 2024.

Setelah kembali berkuasa, pemerintahan Trump justru mencabut sanksi terhadap pemukim Israel yang sebelumnya dianggap terlibat kekerasan terhadap warga Palestina. Pemerintah AS kemudian menjatuhkan sanksi baru kepada sejumlah organisasi masyarakat sipil Palestina dan pihak-pihak yang mendukung penyelidikan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap pejabat Israel.

Analis menilai kritik verbal dari Washington terhadap Ben-Gvir tidak akan banyak berarti selama AS tetap memberikan bantuan militer miliaran dolar kepada Israel.

“Gestur yang lemah… tidak berarti apa-apa di hadapan miliaran dolar per tahun,” kata Sheline.

Pertumbuhan ini mencerminkan ekspansi usaha dan penguatan bisnis yang terus berjalan

Jakarta (ANTARA) - Kinerja keuangan PT Bank Oke Indonesia Tbk (OK Bank) selama 2025 menunjukkan pertumbuhan yang positif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, baik dari sisi aset, penyaluran kredit, penghimpunan dana, maupun profitabilitas.

Wakil Direktur Utama OK Bank Hendra Lie menjelaskan total aset perusahaan meningkat menjadi Rp13,42 triliun pada 2025 dari Rp11,87 triliun pada 2024 dan Rp11,07 triliun pada 2023.

Dari sisi penghimpunan dana masyarakat, tambah dia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis Dana Pihak Ketiga (DPK) naik menjadi Rp8,98 triliun, meningkat daripada Rp7,54 triliun pada 2024.

"Pertumbuhan ini mencerminkan ekspansi usaha dan penguatan bisnis yang terus berjalan. Ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan nasabah terhadap OK Bank," katanya.

Sementara itu penyaluran kredit juga mengalami pertumbuhan menjadi Rp10,73 triliun pada 2025 daripada Rp9,30 triliun pada 2024, lanjutnya, kenaikan ini menunjukkan aktivitas intermediasi bank berjalan lebih agresif tapi tetap terukur.

Sementara itu, kinerja profitabilitas OK Bank mengalami peningkatan signifikan. Pendapatan bunga bersih naik menjadi Rp688,88 miliar, sementara laba bersih melonjak menjadi Rp159,98 miliar dari Rp49,99 miliar pada tahun sebelumnya. Ini menunjukkan efisiensi operasional dan kualitas pendapatan bank semakin membaik.

Selanjutnya, dari sisi rasio profitabilitas, Return on Asset (RoA) meningkat menjadi 1,70 persen dan Return on Equity (RoE) naik menjadi 4,35 persen. Peningkatan kedua rasio ini menandakan kemampuan OK Bank dalam menghasilkan laba dari aset dan modal yang dimiliki semakin kuat.

Sementara itu, Margin Bunga Bersih (NIM) berada pada level 5,67 persen, sedikit lebih tinggi daripada tahun sebelumnya, yang menunjukkan bank mampu menjaga margin keuntungan dari aktivitas penyaluran kredit.

Selain itu, Capital Adequacy Ratio (CAR) atau Kewajiban Penyediaan Modal Minimum 42,21 persen berada di tingkat sehat dan di atas ketentuan regulasi.

"Secara keseluruhan, kinerja 2025 memperlihatkan Ok Bank mencatat pertumbuhan yang sehat dengan peningkatan signifikan pada profitabilitas, ekspansi kredit, serta penguatan basis pendanaan dan aset," katanya.

Menurut dia area operasional bank tersebut saat ini berada di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali.

Menyinggung strategi pada 2026, saat menyampaikan paparan publik Hendra Lie menyatakan perusahaan berfokus pada penguatan aset sebagai dasar pertumbuhan berkelanjutan, peningkatan profitabilitas, dan penguatan liabilitas dan pendanaan.

Untuk penguatan aset, strategi utama mencakup peningkatan kualitas portofolio debitur, ekspansi kredit ritel dan korporasi secara selektif, serta diversifikasi produk dan layanan selain itu juga mengoptimalkan jaringan secara strategis, memperkuat manajemen risiko, serta meningkatkan efisiensi operasional.

Peningkatan profitabilitas dilakukan melalui transformasi digital, efisiensi operasional, serta pengembangan layanan berbasis teknologi.

"Fokus pada penyaluran kredit berkualitas, diversifikasi produk, dan penerapan manajemen risiko yang pruden jadi kunci dalam menghasilkan pendapatan berkelanjutan," ujarnya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026