JAKARTA - Kawasan Blok M direkomendasikan menjadi lokasi percontohan pertama penerapan Kawasan Rendah Emisi (KRE) di Jakarta. Hal itu karena Blok M dinilai memiliki karakteristik yang mendukung penerapan kebijakan secara bertahap.

Rekomendasi tersebut tertuang dalam laporan Kawasan Rendah Emisi Terpadu Jakarta: Dari Ambisi Menuju Aksi yang diluncurkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Breathe Cities, Kamis (25/6/2026).

Laporan tersebut diserahkan Breathe Cities kepada Pemprov DKI Jakarta dalam Sidang Pleno Kelompok Kerja Mitigasi Adaptasi Bencana Iklim (Pokja MABI) bertema Dari Kawasan Rendah Emisi menuju Ketahanan Iklim: Dari Ambisi Menuju Aksi.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi, mengatakan Blok M menjadi rekomendasi utama dari lima klaster prioritas yang telah diidentifikasi, yakni Kota Tua, GBK-Senayan, Medan Merdeka, Dukuh Atas, dan Blok M.

“Blok M memiliki konektivitas transportasi publik yang kuat, aktivitas ekonomi yang dinamis, serta fungsi kawasan campuran atau mixed-use yang beragam. Dengan karakter tersebut, Blok M dapat menjadi lokasi awal untuk menguji berbagai intervensi terintegrasi sebelum diterapkan secara lebih luas di wilayah Jakarta lainnya,” kata Dudi.

Lihat video: Jaga kualitas Udara Jakarta, Pramono Kritik Pelaksanaan Uji Emisi



Dudi menjelaskan implementasi Kawasan Rendah Emisi direncanakan berlangsung secara bertahap pada periode 2026-2029 dengan pendekatan adaptif berbasis data dan mempertimbangkan kesiapan masyarakat serta ekosistem pendukung di setiap kawasan.

Dalam laporan tersebut, sektor transportasi disebut sebagai salah satu sumber utama pencemaran udara di Jakarta. Dudi menyebut dalam skenario implementasi paling ambisius, kerangka Kawasan Rendah Emisi berpotensi menurunkan konsentrasi PM2.5 lebih dari 14,3% di seluruh kawasan prioritas, dengan penurunan mencapai 20,7% di kawasan GBK-Senayan.

“Dalam skenario implementasi paling ambisius, kerangka Kawasan Rendah Emisi berpotensi menurunkan konsentrasi PM2.5 lebih dari 14,3% di seluruh kawasan prioritas, dengan penurunan mencapai 20,7% di kawasan GBK-Senayan,” ujarnya.

Selain itu, peningkatan kualitas udara tersebut diperkirakan menghasilkan manfaat kesehatan dan kesejahteraan sekitar Rp1,9 triliun per tahun melalui pengurangan biaya kesehatan, menurunnya paparan polusi udara, serta berkurangnya risiko kematian dini akibat pencemaran udara.

NTB - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima diminta segera memberikan perhatian serius terhadap persoalan krisis air bersih yang dialami masyarakat Desa Bajo dan sejumlah desa lainnya di Bima.

Anggota DPD RI asal Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Mirah Midadan Fahmid mengatakan, berdasarkan laporan masyarakat yang diterima, krisis air bersih saat ini dirasakan oleh warga di Dusun Ndanondere dan Dusun Rasabou, Desa Bajo. Tercatat sebanyak 153 kepala keluarga di Dusun Ndanondere dan 146 kepala keluarga di Dusun Rasabou terdampak secara langsung.

“Dari data dan informasi yang kami himpun dari masyarakat, kondisi tersebut telah berlangsung cukup lama dan berdampak langsung terhadap kebutuhan dasar ratusan kepala keluarga yang menggantungkan hidupnya pada ketersediaan air bersih. Ini bukan sekadar gangguan layanan, tetapi menyangkut hak dasar warga. Kita harus bertindak cepat,” ujarnya, Kamis (25/6/2026).

Dengan total 299 kepala keluarga atau sekitar 779 jiwa terdampak di dua dusun tersebut saja, persoalan ini tidak lagi dapat dianggap sebagai masalah biasa, melainkan harus menjadi prioritas penanganan pemerintah daerah. Jumlah tersebut belum mencakup wilayah-wilayah lain di Bima yang juga berpotensi mengalami gangguan akses air bersih.

Senator Mirah menyampaikan akses terhadap air bersih merupakan hak dasar masyarakat yang wajib dipenuhi oleh negara. Karena itu, pemerintah daerah harus hadir dengan langkah-langkah konkret untuk memastikan kebutuhan air bersih warga dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

“Air bersih bukan sekadar kebutuhan sehari-hari, tetapi merupakan kebutuhan dasar yang sangat menentukan kualitas hidup masyarakat. Ketika ratusan warga mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, maka pemerintah harus segera turun tangan dan menghadirkan solusi yang nyata,” ujar Mirah.

Lihat video: Akibat Erupsi Lewotobi, 5 Desa di Wilayah Sikka, NTT, Alami Krisis Air Bersih



Menurut informasi dari masyarakat, kata Mirah, salah satu persoalan utama yang menyebabkan terganggunya distribusi air bersih adalah kondisi mesin pompa air yang sering mengalami kerusakan. Minimnya perawatan serta kurangnya perhatian terhadap infrastruktur penyediaan air menyebabkan pelayanan air bersih kepada masyarakat menjadi tidak optimal.

Kondisi ini menjadi semakin krusial karena struktur akses air minum masyarakat Kabupaten Bima masih sangat bergantung pada infrastruktur pompa. Berdasarkan data BPS, pada 2024 sebanyak 58,86% rumah tangga di Kabupaten Bima menggunakan sumur bor/pompa sebagai sumber air minum utama, sementara rumah tangga yang menggunakan air leding hanya 0,42%. Artinya, ketika mesin pompa rusak, dampaknya dapat langsung dirasakan oleh banyak keluarga.

Mirah menilai persoalan ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan infrastruktur air bersih di wilayah tersebut. Pemerintah daerah tidak hanya perlu memperbaiki kerusakan yang terjadi, tetapi juga harus menyiapkan sistem pemeliharaan yang berkelanjutan agar masalah yang sama tidak terus berulang setiap tahun.

“Kita tidak bisa terus-menerus hanya memperbaiki ketika rusak. Yang dibutuhkan masyarakat adalah sistem yang mampu menjamin keberlangsungan pelayanan air bersih dalam jangka panjang. Karena itu, perawatan berkala, peningkatan kapasitas infrastruktur, dan penganggaran yang memadai harus menjadi perhatian utama,” tegasnya.

Selain perbaikan fasilitas yang sudah ada, Mirah juga mendorong Pemerintah Kabupaten Bima untuk melakukan pemetaan kebutuhan air bersih secara menyeluruh di daerah-daerah yang rawan mengalami kekeringan maupun gangguan distribusi air. Langkah tersebut penting agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Mirah berharap instansi terkait segera melakukan pengecekan langsung ke Desa Bajo guna memastikan kondisi infrastruktur yang ada serta menyusun langkah percepatan penanganan. Menurutnya, semakin lama persoalan ini dibiarkan, semakin besar pula dampak sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat.

“Sebanyak 779 warga di Desa Bajo menunggu kehadiran pemerintah. Daerah-daerah lain di Bima juga perlu segera dipetakan agar persoalan serupa tidak meluas. Jangan sampai masyarakat harus berjuang sendiri untuk mendapatkan hak dasar mereka. Saya berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah cepat, terukur, dan berkelanjutan untuk mengatasi krisis air bersih yang dialami masyarakat,” ucapnya.

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memperingatkan Iran agar tidak mengenakan biaya layanan maupun tarif pelayaran di Selat Hormuz karena dinilai dapat mengganggu perdagangan global dan menciptakan preseden berbahaya bagi jalur pelayaran internasional.

Pernyataan itu disampaikan Trump di Gedung Putih, Rabu, saat menanggapi kemungkinan Iran memasukkan pungutan pelayaran sebagai bagian dari kesepakatan akhir antara Washington dan Teheran.

"Itu tidak dapat diterima bagi saya, karena kami memiliki banyak kekuatan, dan jika itu dilakukan untuk mereka, maka negara lain juga akan melakukan hal yang sama. Itu akan menjadi pengubah permainan," ujar Trump dikutip dari Bloomberg, Kamis (25/6/2026).

Pernyataan tersebut menjadi sikap paling tegas Trump sejauh ini terkait kemungkinan penerapan biaya layanan maritim dan tarif pelayaran di Selat Hormuz, jalur strategis dunia untuk distribusi minyak mentah, gas alam, pupuk, dan berbagai komoditas lainnya.

Sebelumnya, Iran berupaya memperkuat kendali atas Selat Hormuz setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap negara tersebut. Teheran sempat membatasi akses kapal yang tidak memperoleh izin terlebih dahulu sehingga aktivitas pelayaran di jalur tersebut terganggu.

Pekan lalu, Iran menyatakan kapal yang melintas di Selat Hormuz wajib memperoleh izin dari pemerintah Iran serta memiliki polis asuransi khusus. Meskipun kebijakan asuransi itu masih digratiskan, sejumlah pihak menilai langkah tersebut dapat membuka jalan bagi penerapan pungutan di masa mendatang.

Industri pelayaran global dan sejumlah negara yang bergantung pada distribusi barang melalui jalur laut juga menyuarakan kekhawatiran terhadap rencana tersebut. Mereka menilai normalisasi pungutan di Selat Hormuz dapat memicu kebijakan serupa di jalur pelayaran strategis lain di dunia.

Dalam nota kesepahaman antara AS dan Iran, kedua pihak sepakat tidak memberlakukan biaya transit selama masa negosiasi 60 hari. Namun setelah periode itu berakhir, terbuka kemungkinan lahirnya pengaturan baru antara Iran, Oman, dan negara-negara Teluk terkait pengelolaan selat tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menegaskan tidak ada negara yang mendukung penerapan tarif Selat Hormuz.

"Saya tidak mengetahui ada negara mana pun di dunia yang mendukung pungutan atau biaya penggunaan selat. Itu tidak akan terjadi," ujarnya.

Bisnis.com, AMBON - PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dinilai berpeluang menutup celah praktik under invoicing ekspor komoditas yang selama ini menggerus penerimaan negara. Namun, keberhasilannya bergantung pada transparansi dan tata kelola yang kuat.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar mengatakan, legitimasi DSI sebagai BUMN ekspor cukup kuat sepanjang pemerintah memberikan dasar hukum dan penugasan yang jelas. Menurutnya, perusahaan tersebut harus berfungsi sebagai operator bisnis dan tidak mengambil peran regulator baru.

Dia menilai kehadiran DSI dapat menjadi instrumen negara untuk meningkatkan nilai tambah ekspor sekaligus memperbaiki tata niaga komoditas nasional. Salah satu tantangan yang berpotensi diatasi ialah praktik under invoicing yang selama ini menjadi celah kebocoran penerimaan negara.

Bisman menjelaskan integrasi data perdagangan dan transparansi transaksi berpotensi mempersempit ruang manipulasi volume maupun harga komoditas ekspor. Implementasi sistem pelacakan transaksi yang terintegrasi juga dinilai akan memperkuat efektivitas pengawasan di lapangan.

"Asal ini mekanismenya bagus, transparan dan tidak menambah beban birokrasi, maka tidak akan berdampak buruk terhadap investasi," ujarnya dikutip dari keterangan resmi, Kamis (25/6/2026).

Menurut Bisman, keberhasilan skema tersebut sangat bergantung pada konsistensi transparansi dan penegakan hukum. Dengan dukungan tata kelola yang baik, DSI dapat menjadi instrumen pengawasan yang efektif tanpa mengurangi daya saing industri ekspor nasional.

Pemerintah saat ini menetapkan masa transisi implementasi DSI dari Juni hingga Desember 2026. Pada periode tersebut, eksportir hanya diwajibkan melakukan pelaporan ekspor sebelum mekanisme penuh diterapkan.

Bisman menilai pendekatan tersebut menunjukkan kehati-hatian pemerintah dalam menjalankan kebijakan baru. Menurutnya, masa transisi akan memberi ruang adaptasi bagi pelaku usaha untuk menyesuaikan proses bisnis dan meminimalkan potensi gangguan terhadap kontrak perdagangan yang telah berjalan.

Di sisi lain, dia juga meminta agar masukan dari pelaku usaha perlu menjadi bagian penting dalam penyusunan aturan operasional agar kebijakan yang lahir sesuai dengan kondisi di lapangan.

"Suara dan aspirasi pelaku usaha harus benar-benar didengar, agar kualitas kebijakan mempertimbangkan kondisi lapangan. Walaupun keputusan akhir tetap harus yang terbaik untuk kepentingan nasional," ujarnya.

Bisman mengingatkan bahwa DSI akan berhadapan langsung dengan persaingan pasar global yang sangat kompetitif. Karena itu, perusahaan harus segera membangun kredibilitas, tata kelola yang kuat, serta jaringan pasar internasional yang luas.

Menurutnya, pembeli global menuntut kepastian pasokan, kualitas komoditas yang konsisten, kepatuhan kontrak, dan dukungan pembiayaan yang memadai. DSI juga harus mampu membangun reputasi melalui integritas operasional dan profesionalisme.

"DSI perlu fokus meningkatkan transparansi dan nilai tambah ekspor nasional. Tata kelola yang profesional dan fair harus menjadi prioritas agar mendapat kepercayaan pasar global. Tata kelola harus bersih dan hindari rente," kata Bisman.

Sementara itu, Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria mengatakan, pihaknya akan memanfaatkan masa transisi selama 6 bulan untuk berdiskusi dengan pelaku usaha dan pemerintah sebelum implementasi penuh dilakukan.

Menurut Dony, salah satu isu yang akan dibahas ialah penentuan patokan harga komoditas yang akan digunakan dalam mekanisme ekspor melalui DSI.

“Dalam tahapan transisi selama 6 bulan, akan banyak diskusi yang dilakukan termasuk penentuan patokan harga bersama pemerintah dan pelaku usaha,” katanya.

Dia menegaskan proses tersebut dilakukan agar kebijakan baru tidak menimbulkan kerugian bagi eksportir. Dengan demikian, DSI diharapkan dapat memberikan manfaat bagi negara sekaligus menjaga kepentingan pelaku usaha.

Pemerintah akan melakukan evaluasi pada 3 bulan pertama masa transisi. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar penyempurnaan implementasi sebelum mekanisme ekspor melalui DSI diterapkan secara penuh pada 1 Januari 2027.

Sejak awal ditunjuk, yang pertama kali kami datangi Kepala Badan Gizi Nasional. Kami menyatakan siap memfasilitasi agar SPPG itu bisa mengurus sertifikat halal

Kudus (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mencatat sebanyak 7.500 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di tanah air sudah mengantongi sertifikat halal, kata Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Mamat Salamet Burhanudin.

"Sejak awal ditunjuk, yang pertama kali kami datangi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Kami menyatakan siap memfasilitasi agar SPPG itu bisa mengurus sertifikat halal," ujarnya saat menghadiri serap aspirasi dan temu konsultasi layanan sertifikat halal di Pendopo Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Kamis.

Hanya saja, kata dia, sampai saat ini yang tercatat sudah mengantongi sertifikat halal baru 7.500 SPPG.

Ia mengakui belum mengetahui tingkat persentasenya karena belum mendapatkan data total SPPG di tanah air, karena terus berkembang.

Untuk mendorong mereka mengurus sertifikat halal, kata dia, BPJPH selalu berkoordinasi dengan BGN, terutama dengan koordinator SPPG-nya secara langsung.

"Koordinator-koordinatornya itu kami undang melalui zoom meeting. Bahkan setiap daerah kami adakan zoom meeting dengan para pengelola SPPG," ujarnya.

Pertemuan secara daring tersebut, kata dia, bertujuan agar mereka mendapatkan penjelasan langsung dari BPJPH tentang pengurusan sertifikat halal.

Ia mengkhawatirkan SPPG itu mendapatkan informasi sertifikat halal dari sumber yang lain yang belum kredibel, sehingga berpotensi terjadi missinformasi, sehingga kesannya mengurus sertifikat halal susah, mahal dan lain sebagainya.

Untuk SPPG dalam pengurusan sertifikat halalnya, kata dia, memang berbeda dengan UMKM, karena masuknya reguler sehingga harus dilakukan pemeriksaan lapangan.

"Sehingga memerlukan waktu. Kalau untuk pengurusan sertifikat halal secara reguler untuk kategori pelaku usaha menengah besar membutuhkan waktu maksimal 25 hari. Namun, realisasinya bisa lebih cepat karena ada yang hanya 10 hari selesai," ujarnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, kata dia, masih banyaknya SPPG yang belum mengurus sertifikat halal, karena masih terlalu sibuk dengan pencapaian target, sehingga prioritas mereka kuantitas.

"Sementara tahun ini mulai kualitas, sehingga mereka harus mulai memikirkan tentang selain sertifikat halal, juga sertifikat higienitas, kesehatan dan sebagainya karena itu yang harus dipersyaratkan," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pengurusan sertifikat halal merupakan kewajiban, karena diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan bukan Oktober 2026 merupakan batas akhir pengurusannya.

Sementara itu, jumlah SPPG di Indonesia per Juni 2026 sesuai data dari beberapa sumber disebutkan mencapai 29.991 SPPG yang tersebar di 38 provinsi.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PADANG — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatra Barat menyetujui penggabungan PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Ophir ke dalam PT BPR Swadaya Anak Nagari.

Kepala OJK Provinsi Sumbar Roni Nazra mengatakan penggabungan tersebut sebagai bagian dari langkah konsolidasi industri perbankan yang berkelanjutan guna memperkuat permodalan, meningkatkan daya saing, dan memperkokoh ketahanan industri BPR dalam mendukung pembiayaan sektor riil, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Persetujuan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-44/D.03/2026 tanggal 19 Juni 2026 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Perekonomian Rakyat Ophir ke dalam PT Bank Perekonomian Rakyat Swadaya Anak Nagari, yang berada di Kabupaten Pasaman Barat.

"Penggabungan ini diharapkan dapat memperkuat permodalan dan meningkatkan daya saing, serta memperkuat penerapan tata kelola dan manajemen risiko, sehingga BPR dapat senantiasa mengembangkan bisnis dan melayani nasabahnya secara lebih baik dengan senantiasa berpedoman pada prinsip kehati-hatian," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (25/6/2026).

Dia menyampaikan melalui penggabungan usaha itu, BPR dapat memperkuat permodalan dan meningkatkan daya saing, serta memperkuat penerapan tata kelola dan manajemen risiko.

Oleh karena itu, hal tersebut diharapkan dapat mendukung BPR dalam pengembangan bisnis dan peningkatan kualitas pelayanan kepada nasabah, tentunya dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian.

Menurutnya aksi penggabungan tersebut merupakan wujud dari komitmen BPR untuk memenuhi ketentuan POJK 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Dia bilang hal itu juga sejalan dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR-BPR Syariah tahun 2027 yang salah satu pilarnya adalah penguatan struktur dan daya saing melalui akselerasi konsolidasi BPR dan BPR Syariah.

Dengan realisasi penggabungan tersebut, lanjut Roni, jumlah BPR dan BPR Syariah di wilayah kerja OJK Provinsi Sumbar per Mei 2026 menjadi 59 BPR dan 14 BPR Syariah.

"Jumlah itu menurun dari tahun sebelumnya sebanyak 63 BPR dan 14 BPR Syariah, terutama karena adanya aksi konsolidasi serupa oleh grup BPR di wilayah pengawasan OJK Sumbar dan berhentinya operasional beberapa BPR lainnya," sebut dia.

Oleh karena itu, OJK mengimbau kepada seluruh nasabah dan masyarakat untuk tetap tenang serta mempercayakan layanan kepada industri BPR yang terus diperkuat melalui kebijakan konsolidasi yang sehat dan terarah.

Roni menegaskan ke depan OJK akan terus mendorong penguatan kelembagaan BPR dan BPR Syariah melalui konsolidasi dan transformasi industri guna menciptakan industri BPR dan BPR Syariah yang lebih efisien, kompetitif, dan berdaya tahan, serta mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian daerah maupun nasional.

Pencabutan izin usaha PT BPR Ceper Permata Artha merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memutuskan untuk mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Ceper Permata Artha yang berlokasi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, setelah pengurus dan pemegang saham tidak dapat melakukan penyehatan BPR itu.

Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEPR-111/D.03/2026 tanggal 25 Juni 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Ceper Permata Artha.

“Pencabutan izin usaha PT BPR Ceper Permata Artha merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat,” kata Kepala OJK Solo Mohammad Mufid dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Pada 18 Juni 2025, OJK telah menetapkan status bank dalam penyehatan (BDP) terhadap PT BPR Ceper Permata Artha karena memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) kurang dari 12 persen serta tingkat kesehatan (TKS) dengan predikat “tidak sehat”.

Selanjutnya, pada 12 Juni 2026, OJK menetapkan BPR tersebut dalam status pengawasan bank dalam resolusi (BDR).

Perubahan status ini dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada pengurus dan pemegang saham BPR terkait untuk melakukan upaya penyehatan, khususnya dalam mengatasi permasalahan permodalan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 28 Tahun 2023.

Namun demikian, pengurus dan pemegang saham PT BPR Ceper Permata Artha tidak dapat melakukan penyehatan BPR.

Kemudian, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap PT BPR Ceper Permata Artha.

Hal ini berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank LPS Nomor S-R.8/ADK3/2026 tanggal 17 Juni 2026 Perihal Cara Penanganan Bank Dalam Resolusi PT BPR Ceper Permata Artha.

Atas hal tersebut, LPS meminta OJK untuk mencabut izin usaha PT BPR Ceper Permata Artha.

Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut, OJK berdasarkan Pasal 19 POJK 28 Tahun 2023, melakukan pencabutan izin usaha (CIU) PT BPR Ceper Permata Artha.

Dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

“OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR Ceper Permata Artha agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Mohammad.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah mendorong transformasi pengelolaan hutan melalui skema multiusaha kehutanan yang memanfaatkan berbagai potensi kawasan hutan secara lebih beragam.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menilai sekitar 30 persen pemegang konsesi kehutanan saat ini belum menunjukkan kinerja optimal di tengah menurunnya daya saing usaha yang masih bertumpu pada pemanfaatan kayu.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Dirjen PHL) Kemenhut Laksmi Wijayanti mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah mendorong transformasi pengelolaan hutan melalui skema multiusaha kehutanan yang memanfaatkan berbagai potensi kawasan hutan secara lebih beragam.

"Itu juga jadi salah satu alasan mengapa kemudian kita ada evaluasi, ada pencabutan dan sebagainya karena stagnan,” kata Laksmi dalam taklimat media, di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, model bisnis kehutanan yang selama ini didominasi pemanfaatan kayu menghadapi berbagai tantangan, mulai dari menurunnya efisiensi hingga stagnasi pertumbuhan sejumlah produk berbasis kayu, terutama yang berasal dari hutan alam.

Ia mengatakan kondisi tersebut berdampak pada menurunnya minat investasi untuk kegiatan silvikultur atau budi daya hutan yang diperlukan untuk menjaga keberlanjutan produksi kayu.

Menurut Laksmi, salah satu persoalan yang dihadapi sektor kehutanan adalah model pemanfaatan hutan yang masih berorientasi pada satu jenis usaha atau single use. Padahal, kawasan hutan memiliki berbagai potensi lain yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Saat ini luas areal konsesi kehutanan mencapai sekitar 29 juta hektare. Pemerintah juga menjalankan program perhutanan sosial seluas 12 juta hektare.

Ia menjelaskan sebagian besar pendapatan sektor kehutanan saat ini masih berasal dari hasil hutan kayu, sementara hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan belum memberikan kontribusi yang signifikan karena belum berkembangnya insentif dan pasar yang memadai.

"Banyak sekali produk hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan yang tidak benar-benar dimanfaatkan. Karena tidak dimanfaatkan, kadang-kadang tidak tercipta insentif sehingga tidak ada market value-nya," ujarnya.

Untuk itu, pemerintah mendorong penerapan multiusaha kehutanan yang memungkinkan pemegang konsesi memperoleh pendapatan dari berbagai sumber, mulai dari hasil hutan bukan kayu, agroforestri, wisata alam, jasa lingkungan, hingga perdagangan karbon.

Menurut dia, pendekatan tersebut ditujukan untuk meningkatkan nilai ekonomi setiap hektare kawasan hutan sekaligus menciptakan insentif yang lebih kuat untuk menjaga kelestarian hutan.

Selain membuka peluang usaha baru, multiusaha kehutanan juga diharapkan dapat menjadi alternatif bagi pemegang konsesi ketika usaha berbasis kayu mengalami penurunan kinerja.

Ia menambahkan agroforestri akan menjadi salah satu tulang punggung pengembangan multiusaha kehutanan, karena dinilai mampu menggabungkan fungsi ekonomi dan pelestarian hutan sekaligus mendukung cadangan pangan dan komoditas strategis lainnya.

Laksmi mengatakan pemerintah saat ini tengah menyiapkan berbagai langkah untuk mempercepat transformasi tersebut, mulai dari penyederhanaan regulasi operasional, kemudahan perizinan, hingga pembukaan akses pasar.

Selain itu, dia menyebut pemerintah tengah menyiapkan sejumlah insentif bagi pemegang konsesi yang menerapkan multiusaha kehutanan, antara lain berupa penurunan tarif tertentu, bantuan afirmasi untuk sertifikasi, serta dukungan akses pasar.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Wajib pajak orang pribadi dan perusahaan perseorangan yang omzetnya di bawah Rp4,8 miliar tetap dapat memanfaatkan tarif PPh Final 0,5 persen tanpa batas waktu.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kemen UMKM) menilai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 menjadi instrumen untuk memperkuat ekosistem usaha mikro dan kecil yang sehat, produktif, dan berkelanjutan melalui kepastian perpajakan serta penguatan tata kelola usaha.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Setya Permana mengatakan regulasi tersebut menegaskan keberpihakan pemerintah kepada usaha mikro dan kecil, sekaligus memberikan ruang yang lebih besar bagi pelaku usaha untuk berkembang dan naik kelas.

"Wajib pajak orang pribadi dan perusahaan perseorangan yang omzetnya di bawah Rp4,8 miliar tetap dapat memanfaatkan tarif PPh Final 0,5 persen tanpa batas waktu," kata Temmy, dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Selain itu, pelaku usaha dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun tetap memperoleh fasilitas tarif Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0 persen.

Menurut Temmy, kepastian kebijakan perpajakan tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi usaha mikro dan kecil untuk memperkuat kapasitas usaha, meningkatkan daya saing, serta mengembangkan bisnis secara berkelanjutan.

Ia menambahkan, pemerintah juga mendorong pelaku UMKM menerapkan pencatatan dan pembukuan usaha yang lebih baik sebagai bagian dari penguatan tata kelola usaha.

Menurut dia, pembukuan yang tertata tidak hanya memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan, tetapi juga menjadi fondasi penting untuk memperoleh akses pembiayaan serta mengukur perkembangan usaha agar naik kelas.

Untuk mendukung upaya tersebut, Kementerian UMKM tengah menyiapkan fitur pencatatan keuangan sederhana yang akan terintegrasi dalam SAPA UMKM, yang diharapkan memudahkan pelaku usaha menyusun laporan keuangan secara praktis dan terstruktur sesuai kebutuhan pengembangan usaha.

Temmy mengatakan penguatan literasi keuangan dan kepatuhan perpajakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari transformasi UMKM menuju usaha yang lebih profesional, tangguh, dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Inge Diana Rismawati mengatakan PP Nomor 20 Tahun 2026 juga dirancang agar insentif perpajakan dapat diberikan secara lebih tepat sasaran.

Menurut dia, selama ini masih terdapat badan usaha yang telah berkembang cukup besar, tapi tetap memanfaatkan fasilitas tarif PPh Final 0,5 persen yang sejatinya ditujukan bagi usaha mikro dan kecil.

Untuk itu, pemerintah melakukan penyesuaian agar insentif lebih difokuskan kepada wajib pajak orang pribadi dan perusahaan perseorangan yang masih berada dalam kategori usaha mikro dan kecil.

"Kebijakan ini bukan untuk memberatkan UMKM, tetapi memastikan insentif perpajakan diberikan kepada pihak yang tepat. Pemerintah tetap memberikan kemudahan kepada usaha mikro dan kecil, sekaligus mendorong tata kelola usaha yang lebih baik," kata Inge.

Ia menjelaskan pengenaan pajak bagi badan usaha dilakukan berdasarkan laba yang diperoleh, sehingga lebih mencerminkan kondisi usaha yang sebenarnya. Dengan demikian, badan usaha yang mengalami kerugian tidak memiliki kewajiban membayar Pajak Penghasilan Badan.

CEO Faber Instrument Devasari Rahmawati mengakui keterbatasan pemahaman mengenai pembukuan dan regulasi perpajakan masih menjadi tantangan bagi banyak pelaku UMKM. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah terus menghadirkan kebijakan yang memudahkan serta memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha.

"Kami sebagai pengusaha UMKM tentu ingin tumbuh dan naik kelas. Yang kami harapkan adalah kebijakan yang memudahkan, memberikan kepastian, dan membantu kami tetap fokus mengembangkan usaha," ujar Devasari.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pengembang aset digital CST Token tengah memperkuat fondasi ekosistem Web3 melalui kombinasi pembatasan pasokan (supply) token dan pengembangan utilitas secara bertahap guna mendukung keberlanjutan proyek jangka panjang. Selain telah menyediakan platform staking interaktif, inovasi tersebut kini diarahkan pada persiapan sistem pendanaan massal (crowdfunding) berbasis blockchain serta mekanisme pemusnahan aset (token burn).

“Supply yang terbatas perlu diimbangi dengan utilitas yang terus berkembang. Karena itu, CST tidak hanya berfokus pada jumlah token, tetapi juga pada aktivitas ekosistem yang dapat menciptakan penggunaan berkelanjutan dalam jangka panjang,” ujar Web3 Lead CST Token Siti Farikha dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (25/6).

Siti memaparkan bahwa aset digital yang berjalan di atas standar ERC-20 pada jaringan Ethereum ini memiliki total pasokan maksimal sebanyak 10 juta token. Saat ini, jumlah token yang beredar di pasar masih berada di bawah 2 persen dari total pasokan, dengan nilai kapitalisasi pasar (market capitalization) mencapai Rp2,74 triliun dan telah dimiliki oleh lebih dari 1.000 pemegang dompet digital (holder on-chain).

Sebagai langkah awal penguatan utilitas, manajemen telah mengaktifkan fitur staking yang menawarkan potensi imbal hasil hingga 15 persen per tahun bagi para investor. Pemegang aset diberikan fleksibilitas untuk memilih periode penguncian token secara berkala, mulai dari jangka waktu 3, 6, 9, hingga 12 bulan yang disesuaikan dengan strategi investasi masing-masing.

Guna memperluas adopsi di sektor ekonomi digital, CST juga tengah merancang platform crowdfunding inovatif untuk memfasilitasi pendanaan berbagai proyek kreatif. Sistem pendanaan ini akan menggunakan basis capaian target (milestone), sehingga perkembangan fisik dan finansial dari setiap proyek yang didanai dapat dipantau oleh publik secara lebih terukur serta transparan.

Di samping itu, platform penggalangan dana tersebut direncanakan akan terintegrasi penuh dengan sistem tata kelola organisasi otonom terdesentralisasi (DAO Governance). Melalui integrasi DAO, para pemegang token memiliki hak suara komunal yang sah untuk menentukan arah kebijakan dan keputusan strategis dari proyek-proyek yang masuk ke dalam ekosistem.

Sebagai langkah pelengkap untuk menjaga stabilitas nilai aset, CST mempersiapkan skema token burn sebagai bagian dari penerapan model deflasi bawaan (deflationary by design). Melalui mekanisme ini, sejumlah token akan dihancurkan atau dikurangi secara permanen dari sirkulasi pasar berdasarkan volume aktivitas dan intensitas penggunaan layanan di dalam ekosistem.

Kombinasi strategis antara fitur staking, wadah crowdfunding, dan kebijakan deflasi ini menjadi pilar utama bagi CST dalam membangun ekosistem finansial Web3 yang transparan. Langkah ini diharapkan dapat memberikan alternatif instrumen digital yang aman sekaligus mendorong pertumbuhan industri teknologi finansial yang lebih inklusif di Indonesia.

Tahun 2029 hingga 2030, sudah bisa berproduksi, dan itu salah satu giant yang terbesar di Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan bahwa proyek ladang gas Abadi Masela di Maluku yang berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN) ditargetkan mulai memasuki tahap konstruksi pada 2027.

"Tahun 2029 hingga 2030, sudah bisa berproduksi, dan itu salah satu giant yang terbesar di Indonesia," kata Bahlil, di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, proyek tersebut segera memasuki babak baru setelah tertunda selama puluhan tahun.

Bahlil mengatakan, pemerintah terus mendorong percepatan proyek tersebut agar hambatan investasi yang pernah terjadi tidak kembali terulang.

Ia memastikan bahwa sejumlah tahapan krusial telah menunjukkan perkembangan positif, termasuk proses Front End Engineering and Design (FEED).

"Blok Abadi Masela ini puluhan tahun tertunda, tidak selesai-selesai, nah setelah akhirnya sudah ada keputusan, sudah ada kajian, saya kasih tahu sama Inpex untuk segera jalan. Sekarang alhamdulillah sudah jalan. Tahun 2027 konstruksi,” ujar Bahlil.

Dia menambahkan, Blok Masela merupakan salah satu aset gas bumi terbesar yang dimiliki Indonesia saat ini.

Pemerintah menargetkan proyek yang dioperasikan oleh Inpex Corporation bersama mitranya tersebut, dapat mulai berproduksi pada periode 2029-2030 guna memperkuat ketahanan energi nasional.

Sebelumnya, dalam kunjungan kenegaraan bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Jepang pada Maret 2026, Bahlil mendapat arahan untuk mempercepat dua agenda utama, yakni investasi transisi energi dan penyelesaian proyek strategis Blok Masela.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Bahlil mengundang CEO INPEX Corporation Takayuki Ueda, untuk membahas percepatan pengembangan Blok Masela.

Proyek senilai sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp339 triliun (kurs Rp16.900 per dolar AS) itu menjadi salah satu proyek energi terbesar yang tengah didorong pemerintah.

Dalam pertemuan tersebut, Takayuki Ueda menyampaikan komitmen INPEX untuk mempercepat penyelesaian Proyek Abadi Masela.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Turki berpotensi menjadi peserta dalam perang di pihak Iran. Pernyataan itu muncul seiring proses perundingan antara AS dan Iran.

Berbicara kepada wartawan di Gedung Putih, Trump mengatakan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan “adalah kandidat utama untuk ikut serta dalam perang dengan Iran — mungkin di pihak Iran, karena dia bukan penggemar berat Israel.”

Trump mengklaim dia secara pribadi turun tangan dan meminta Erdogan untuk tidak terlibat dalam konflik tersebut. Dia menambahkan presiden Turki telah mematuhi permintaan tersebut.

Ditanya apakah dia akan menanggapi secara positif permintaan Ankara untuk memperoleh jet tempur F-35 dan mesin jet yang dibutuhkan untuk pesawat tempur produksi dalam negerinya, Trump mengatakan dia “mungkin akan melakukan sesuatu” yang akan memuaskan Turki.

Dia juga menegaskan niatnya menghadiri KTT NATO mendatang di Ankara “sebagai bentuk penghormatan” kepada Erdogan.