Pabrikan otomotif asal China, SAIC Motor, semakin agresif melebarkan sayapnya ke pasar Kendaraan Komersial Ringan (Light Commercial Vehicle/LCV) di Thailand.

Melalui anak usahanya, Maxus Automotive (SAIC Maxus), perusahaan ini mulai memasarkan van listrik untuk kebutuhan logistik dan transportasi perkotaan sebagai bagian dari strategi ekspansi mobilitas ramah lingkungan di Asia Tenggara.

General Manager Maxus Thailand, Wang Ying, menegaskan bahwa posisi Thailand sangat strategis, baik sebagai anggota utama ASEAN maupun sebagai pusat industri otomotif regional.

Langkah ekspansi ini juga sejalan dengan dukungan kuat dari pemerintah setempat. Skema insentif seperti EV3.0 dan EV3.5 dinilai terbukti efektif dalam memacu laju produksi dan konsumsi Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (BEV) di Negeri Gajah Putih tersebut.

SAIC Maxus berfokus untuk menyuplai armada van listrik bagi operasional perusahaan swasta maupun instansi pemerintah. Tidak hanya menjual unit, mereka juga memberikan layanan konsultasi komprehensif terkait transisi armada konvensional ke listrik serta penyediaan infrastruktur pengisian daya.

Perusahaan ini mematok target yang cukup ambisius di Thailand: merebut 10 persen pangsa pasar LCV yang saat ini volumenya berkisar di angka 50.000 unit hanya dalam kurun waktu dua tahun ke depan.

Rekam jejak global SAIC Maxus sendiri terbilang solid. Sejak berekspansi pada 2011, merek ini telah beroperasi di lebih dari 100 negara, termasuk menembus pasar negara maju seperti Australia, Selandia Baru, Inggris, Jerman, dan Prancis

Hingga akhir tahun 2025 lalu, perusahaan tercatat telah mendistribusikan lebih dari 222.000 unit kendaraan komersial di seluruh dunia.

Sebagai langkah awal invasi pasar, SAIC Maxus telah meluncurkan jajaran van listrik lengkap di Thailand, meliputi model eDeliver 3, eDeliver 5, eDeliver 7, dan eDeliver 9. Lini kendaraan niaga ini diklaim mampu menempuh jarak antara 275 hingga 375 kilometer dalam sekali pengisian daya penuh.

Korea Selatan akan mulai menguji penggunaan token deposit berbasis blockchain untuk belanja pemerintah pada kuartal IV 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya modernisasi pengelolaan dana publik melalui teknologi digital dari Seoul.

Kementerian Ekonomi dan Keuangan Korea Selatan mengatakan bahwa proyek percontohan untuk membelanjakan dana negara sebagai mata uang digital telah disetujui di bawah program regulatory sandbox 2026.

Program tersebut memungkinkan pihaknya untuk melakukan pengujian kebijakan baru di luar aturan yang berlaku secara terbatas. Seoul akan menggunakan mata uang digital berbasis token untuk membiayai pengeluaran operasional tertentu yang sebelumnya diproses melalui kartu belanja pemerintah.

Dalam skema baru ini, pembayaran yang biasanya dilakukan melalui kartu pemerintah akan digantikan oleh token deposit. Sistem ini mengubah mekanisme lama yang diatur dalam regulasi pengelolaan dana negara yang mewajibkan penggunaan kartu.

Melalui sandbox, instansi pemerintah dapat menguji metode baru tersebut tanpa terikat penuh oleh aturan lama. Langkah ini membuka ruang inovasi dalam sistem keuangan publik.

Korea Selatan menilai penggunaan token akan meningkatkan pengawasan anggaran karena transaksi dapat diprogram dengan ketentuan tertentu. Misalnya, dana hanya bisa digunakan pada waktu tertentu atau di sektor usaha yang telah ditentukan.

Pendekatan ini dinilai dapat mengurangi kebutuhan audit manual, terutama untuk transaksi di luar jam kerja. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas diharapkan meningkat.

Sistem berbasis token juga menghilangkan peran perantara seperti jaringan kartu pembayaran. Hal ini berpotensi menurunkan biaya transaksi, khususnya bagi pelaku usaha kecil yang menerima pembayaran dari pemerintah. Efisiensi ini menjadi salah satu tujuan utama dalam reformasi sistem keuangan publik dari Korea Selatan.

Program percontohan sendiri akan dilaksanakan di Sejong City. Hal tersebut akan dilakukan setelah proses seleksi perusahaan yang akan berpartisipasi. Ini merupakan implementasi kedua penggunaan token deposit dalam operasional keuangan pemerintah, setelah sebelumnya diuji dalam subsidi infrastruktur pengisian kendaraan listrik.

Seoul menyatakan akan memperluas program ini jika terbukti mampu meningkatkan kontrol pengeluaran dan menghasilkan efisiensi biaya yang signifikan. Uji coba ini menjadi langkah awal menuju transformasi digital dalam pengelolaan anggaran negara.

Dengan memanfaatkan teknologi blockchain, pihaknya berupaya mempercepat digitalisasi sektor publik. Langkah ini juga mencerminkan tren global dalam penggunaan teknologi keuangan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintah.

Sebelumnya, Korea Selatan juga mengusulkan rancangan undang-undang bertajuk Digital Asset Basic Act. Aturan tersebut direncanakan hadir untuk membangun kerangka hukum komprehensif bagi aset digital di Seoul.

Regulasi Digital Asset Basic Act nantinya akan mencakup penerbitan, perdagangan, kustodian, hingga pengawasan industri kripto secara menyeluruh. RUU tersebut secara khusus mengatur aset digital berbasis nilai (value-linked digital assets), termasuk stablecoin yang terhubung dengan mata uang fiat atau aset dunia nyata.

Penerbit aset jenis ini diwajibkan memperoleh izin, menyediakan cadangan dana, serta menjamin mekanisme penebusan bagi investor.

Bisnis.com, JAKARTA — Lonjakan harga bahan baku akibat tekanan geopolitik mulai berdampak langsung terhadap kinerja industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri. Pelaku usaha mencatat kenaikan biaya produksi yang signifikan dalam waktu singkat, di tengah kondisi pasar yang cenderung stagnan.

Pimpinan PT Prima Fara Textile Lukas L. Prawoto mengungkapkan harga bahan baku tekstil melonjak dari sekitar 30% menjadi 42% hanya dalam kurun dua minggu terakhir. Sementara itu, bahan kimia (chemical) juga mengalami kenaikan sekitar 20%.

Tak ayal, kenaikan harga barang baku turut mengerek biaya produksi. “Sudah kena ke 15%, bahan baku material benangnya sendiri sekitar 35% sampai 40%,” ujarnya kepada Bisnis di Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Kenaikan biaya tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan daya serap pasar. Lukas memperkirakan kondisi ini telah berdampak pada penurunan penjualan di kisaran 10%–15%. Dengan demikian, ruang pelaku usaha untuk menjaga margin semakin terbatas.

Bisa dikatakan, industri menghadapi dilema dalam menentukan strategi harga. Kenaikan harga jual berisiko tidak diterima pasar, sementara mempertahankan harga berarti menanggung lonjakan biaya produksi.

Tekanan tersebut juga berpotensi memicu efek berantai di sepanjang rantai pasok industri. Ketika konsumen menunda pembelian akibat kenaikan harga, produk berisiko tertahan di tingkat hilir. Kondisi ini kemudian mendorong produsen menahan produksi, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan permintaan di sektor hulu.

“Pasar nggak mau terima, menunda beli, akhirnya nanti stuck. Bahaya untuk industri,” tegas Lukas.

Kondisi ini menurutnya dapat menimbulkan efek domino lebih luas. Tidak menutup kemungkinan perusahaan akan mengambil langkah efisiensi, termasuk merumahkan pekerja, jika tekanan berlanjut.

“Kita bisa rumahin itu. Jadi, ini kayak berantai, kalau nggak cepet diambil tindakan,” tuturnya.

Tekanan terhadap industri TPT diperkirakan semakin berat menjelang pertengahan tahun, seiring meningkatnya kebutuhan rumah tangga untuk biaya pendidikan pada tahun ajaran baru. Kondisi tersebut berpotensi menekan konsumsi produk tekstil lebih lanjut.

Oleh karena itu, Lukas mengimbau agar pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku, khususnya di sektor hulu yang masih bergantung pada impor. Dia juga mendorong adanya dialog antara pemerintah dan asosiasi industri guna mencari solusi jangka pendek.

“Seperti hal-nya pemerintah turun tangan ngatasin bensin, industri coba dong. Tolong. Kalau nggak, justru industri-nya yang bahaya karena tenaga kerja kena habis,” tegas Lukas.

Regulasi internasional terkait dengan stablecoin masih belum terang. Banyak yang masih menjadi perhatian regulator, termasuk dari Gubernur Bank of England, Andrew Bailey.

Bailey menyatakan bahwa kemajuan dalam pembentukan standar internasional untuk stablecoin mengalami perlambatan dalam satu tahun terakhir. Ia menyoroti pentingnya konsep “assured value”, yakni kepercayaan bahwa stablecoin dapat ditebus sesuai nilai nominalnya kapan saja.

Ia menegaskan bahwa tanpa standar global yang konsisten, risiko ketidakpastian akan meningkat. Menurutnya, perbedaan regulasi antar negara dapat menciptakan masalah serius.

"Kita memang harus memiliki standar internasional untuk mendukung nilai yang terjamin. Saya rasa kita tidak bisa membiarkan situasi di mana kita memiliki aturan main yang berbeda di berbagai negara untuk hal itu," kata Bailey.

Salah satu risiko utama adalah regulatory arbitrage, yaitu ketika perusahaan mencari negara dengan aturan paling longgar. Hal tersebut dapat melemahkan pengawasan, meningkatkan risiko sistemik hingga menciptakan ketimpangan pasar.

Inggris sendiri telah mulai mengembangkan regulasi domestik untuk stablecoin. Ia diketahui coba mengembangkan kerangka bersama dengan Amerika Serikat. Namun perbedaan kepentingan antar negara membuat penyusunan standar internasional berjalan lambat.

Bailey menekankan bahwa standar global menjadi kunci untuk menjamin kepercayaan pengguna, mencegah risiko lintas negara dan menjaga integritas sistem keuangan, menyusul semakin populernya stablecoin.

Sebelumnya, Chief Financial Officer JPMorgan Chase, Jeremy Barnum turut mengungkapkan hal serupa. Ia mengatakan bahwa isu utama stablecoin bukan pada teknologi, melainkan pada pengawasan (oversight). Ia menilai beberapa model stablecoin mulai menyerupai produk perbankan, namun tanpa tunduk pada aturan yang sama.

Ia menyoroti bahwa stablecoin dapat menawarkan imbal hasil mirip bunga namun tidak terikat aturan ketat seperti deposito bank. Ia juga minim perlindungan konsumen dibanding sistem perbankan.

“Jika produk yang sama tidak diatur dengan cara yang sama, maka akan muncul celah arbitrase,” ujarnya.

Barnum bahkan menyebut skenario di mana perusahaan non-bank dapat menjalankan fungsi seperti bank tanpa tunduk pada regulasi inti. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan karena bank dibatasi dalam pemberian bunga sementara perusahaan kripto bisa menarik dana dengan imbal hasil lebih tinggi. Keduanya juga tidak ada kewajiban modal dan likuiditas yang sama.

Circle menilai terdapat peluang besar bagi pengembangan stablecoin berbasis yuan di masa depan. Hal tersebut bisa terjadi seiring meningkatkan integrasi aset digital dalam perdagangan global, termasuk di China.

Chief Executive Officer (CEO) Circle, Jeremy Allaire menilai terdapat peluang besar bagi pengembangan stablecoin berbasis yuan dalam tiga hingga lima tahun ke depan di China. Pernyataan ini mencerminkan pergeseran pandangan terhadap stablecoin, dari sekadar instrumen spekulatif menjadi bagian dari infrastruktur keuangan.

Dalam beberapa tahun terakhir stablecoin mulai digunakan untuk transaksi lintas negara dan mulai dipandang sebagai alat efisien untuk settlement global. Ia bahkan mendapat perhatian regulator termasuk dari Inggris dan Amerika Serikat.

Namun, peluncuran stablecoin, khususnya yang berbasih yuan, akan menghadapi hambatan besar. China perlu membuka konvertibilitas penuh yuan (RMB) dan mengizinkan arus modal bebas masuk dan keluar. Tanpa langkah tersebut, stablecoin yuan dinilai sulit direalisasikan.

Diketahui dalam praktiknya, terdapat dua jenis yuan yakni CNY (onshore yuan) dan CNH (offshore yuan). CNY diketahui dikontrol ketat oleh pemerintah. CNH di sisi lain lebih fleksibel dalam pasar internasional. CNH oleh karenanya dinilai lebih mungkin dikembangkan sebagai stablecoin dibandingkan CNY.

Saat ini, kontrol modal tetap menjadi pilar utama kebijakan ekonomi dari China. Hal ini membuat arus dana internasional dibatasi dan fleksibilitas mata uang terbatas. Hal tersebut akan menyulitkan implementasi stablecoin.

Di sisi lain, pengembangan stablecoin juga masih terhambat oleh belum jelasnya regulasi. Sebelumnya, Chief Financial Officer JPMorgan Chase, Jeremy Barnum turut mengungkapkan hal serupa.

Ia mengatakan bahwa isu utama stablecoin bukan pada teknologi, melainkan pada pengawasan (oversight). Ia menilai beberapa model stablecoin mulai menyerupai produk perbankan, namun tanpa tunduk pada aturan yang sama.

Barnum menyoroti bahwa stablecoin dapat menawarkan imbal hasil mirip bunga namun tidak terikat aturan ketat seperti deposito bank. Ia juga minim perlindungan konsumen dibanding sistem perbankan.

“Jika produk yang sama tidak diatur dengan cara yang sama, maka akan muncul celah arbitrase,” ujarnya.

Barnum bahkan menyebut skenario di mana perusahaan non-bank dapat menjalankan fungsi seperti bank tanpa tunduk pada regulasi inti. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan karena bank dibatasi dalam pemberian bunga sementara perusahaan kripto bisa menarik dana dengan imbal hasil lebih tinggi. Keduanya juga tidak ada kewajiban modal dan likuiditas yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA — Prospek industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional dinilai masih berada pada fase cautious recovery atau pemulihan yang bersifat hati-hati, seiring perbaikan kinerja yang mulai terlihat namun belum merata di seluruh rantai industri.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menyampaikan, pertumbuhan sektor TPT mulai menunjukkan perbaikan pada paruh kedua 2025. Setelah hanya tumbuh tipis 0,93% pada kuartal III/2025, kinerja industri meningkat menjadi 4,37% pada kuartal IV/2025.

Beberapa pabrikan juga mulai menaikkan kapasitas produksi secara bertahap untuk mengantisipasi permintaan awal 2026. "Ini sinyal positif, tetapi lebih tepat dibaca sebagai awal pemulihan, bukan tanda bahwa masalah sudah selesai," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (16/4/2026).

Kendati demikian, pemulihan tersebut belum terjadi secara merata. Yusuf menjelaskan, segmen hilir seperti garmen dan apparel relatif lebih cepat pulih karena langsung terhubung dengan permintaan pasar. Sebaliknya, sektor hulu seperti serat dan benang masih menghadapi tekanan dengan tingkat utilisasi yang rendah, bahkan di bawah 50%.

Kondisi ini, kata Yusuf, mencerminkan struktur industri yang belum sepenuhnya sehat. Ketimpangan antara hulu dan hilir dinilai membuat fondasi pemulihan industri masih rapuh dan rentan terhadap gejolak.

Di sisi lain, industri TPT tetap memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Sektor ini menyerap sekitar 3,75 juta tenaga kerja atau hampir seperlima dari total tenaga kerja manufaktur, serta menghasilkan devisa ekspor mencapai US$6,92 miliar.

“Ini bukan sekadar sektor industri, tetapi juga penopang lapangan kerja dan stabilitas sosial. Karena itu, arah kebijakan akan berdampak luas,” tegas Yusuf.

Terkait dinamika ketenagakerjaan, Yusuf menilai narasi meredanya pemutusan hubungan kerja (PHK) perlu dicermati secara lebih hati-hati. Hingga Maret 2026, lebih dari 8.000 pekerja masih terdampak PHK, dengan sektor tekstil menjadi salah satu yang paling terpukul.

Menurutnya, kondisi saat ini lebih tepat disebut sebagai fase stabilisasi, bukan kebangkitan. Laju PHK memang mulai melambat, namun aktivitas industri belum sepenuhnya kembali ekspansif.

“Setelah gelombang penutupan pabrik dan PHK besar sejak 2023, termasuk kasus seperti Sritex yang cukup simbolik, industri ini masih dalam proses pemulihan luka. Itu tidak bisa selesai dalam waktu singkat," jelasnya.

Yusuf menekankan, momentum kebangkitan baru akan terlihat apabila stabilisasi diikuti peningkatan utilisasi kapasitas produksi. Pemerintah menargetkan utilisasi industri dapat mencapai sekitar 70% sebagai indikator pulihnya permintaan dan produksi.

Jika utilisasi naik, artinya pesanan kembali, produksi meningkat, dan perusahaan mulai merekrut tenaga kerja lagi. "Di titik itu kita bisa bicara pemulihan yang lebih solid,” imbuhnya.

Yusuf menilai, kunci pemulihan memang ada pada strategi pemerintah dan tidak bisa hanya mengandalkan siklus global. Pemerintah perlu memastikan pasar domestik lebih berkeadilan di tengah tekanan produk impor, baik legal maupun yang masuk secara tidak terkendali.

Instrumen seperti pengawasan impor dan kebijakan anti-dumping dinilai penting untuk menciptakan level playing field bagi industri dalam negeri.

Selain itu, isu energi juga menjadi faktor krusial. Industri tekstil yang padat energi sangat sensitif terhadap harga dan ketersediaan gas. Ketidakstabilan pasokan dinilai langsung menggerus daya saing.

“Tanpa perbaikan di sisi energi, efisiensi sulit dicapai,” tegasnya.

Di saat yang sama, pemanfaatan perjanjian dagang dinilai perlu dioptimalkan untuk membuka akses pasar ekspor, yang justru menawarkan peluang ekspansi lebih besar.

Adapun dari sisi pelaku usaha, transformasi dinilai tidak bisa ditunda. Model bisnis berbasis produksi massal berbiaya murah semakin tertekan oleh persaingan dari negara seperti Bangladesh dan Vietnam.

Yusuf mengatakan, pelaku industri perlu naik kelas ke produk bernilai tambah tinggi, seperti high value garments dan material berkelanjutan yang sejalan dengan tren permintaan global.

Selain itu, modernisasi mesin dan digitalisasi juga menjadi kebutuhan mendesak guna meningkatkan efisiensi dan integrasi rantai pasok.

Banyak persoalan seperti ketergantungan bahan baku impor, biaya logistik, hingga produktivitas tenaga kerja, bermuara pada lemahnya efisiensi. "Ini membutuhkan investasi jangka panjang, bukan sekedar respon jangka pendek,” pungkasnya.

Raksasa Stablecoin, Tether kembali menambah cadangan bitcoin sebagai bagian dari strategi akumulasi jangka panjang. Hal ini semakin mengokohkan posisinya sebagai salah satu perusahaan dengan kepeimilikan bitcoin terbesar di dunia.

Dikutip dari Arkham Intelligence, data blockchain menunjukkan sebanyak adanya transfer baru yang masuk ke dompet cadangan dari Tether. Ia baru-baru ini menerima bitcoin dengan jumlah 951 BTC.

Dengan transaksi terbaru tersebut, total kepemilikan bitcoin perusahaan tersebut kini mencapai 97.141 BTC. Jumlah ini menjadikannya sebagai salah satu pemegang bitcoin terbesar secara global.

Tether juga memperluas portofolio ke aset alternatif selain bitcoin. Ia diketahui terus melakukan investasi emas hingga senilai sekitar US$17,4 miliar. Langkah ini mencerminkan strategi diversifikasi untuk menjaga stabilitas dan nilai cadangan.

Adapun sebagian besar cadangan perusahaan terdiri dari aset likuid dan relatif aman, termasuk obligasi pemerintah yang ditaksir mencapai US$141 miliar. Ia juga memiliki cadangan berlebih sekitar US$6,3 miliar. Cadangan ini menjadi penyangga terhadap total kewajiban sekitar US$186,5 miliar.

Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan yang diterapkan sejak 2023. Tether sejak saat itu berkomitmen untuk mengalokasikan hingga 15% dari laba operasional untuk membeli bitcoin secara bertahap.

Diketahui, Tether dalam melakukan strategi akumulasi bitcoin, tidak mengandalkan pendanaan eksternal, melainkan menggunakan keuntungan dari bisnis utamanya seperti stablecon hingga pendapatan dari obligasi di Amerika Serikat.

Sebelumnya, erusahaan Michael Saylor, Strategy (MSTR) terus mengakumulasi bitcoin dalam jumlah besar. Pekan lalu, perusahaan tersebut membeli 13.927 BTC.

Menariknya, pembelian tersebut tidak didanai melalui penerbitan saham biasa, melainkan lewat saham preferen dari STRC. Strategi ini dinilai sebagai pendekatan baru untuk menghindari dilusi saham dan tetap agresif menambah cadangan bitcoin

Pergerakan saham terkait yang masih diperdagangkan dalam level par juga mengindikasikan kemungkinan penerbitan tambahan. Hal ini membuka peluang aksi penggalangan dana lanjutan hingga pembelian bitcoin dalam jumlah besar dalam waktu dekat.

Akumulasi bitcoin secara konsisten juga menunjukkan pendekatan jangka panjang perusahaan dalam menghadapi bolatilitas pasar kripto, ketidakpastian ekonomi global dan perubahan regulasi di Amerika Serikat.

IDXChannel- Gubernur Bank Indonesia mengungkapkan tiga faktor kunci penopang ketahanan ekonomi nasional, yaitu kredibilitas kebijakan, kemampuan adaptasi terhadap dinamika global, dan penguatan kemitraan internasional.

Direktur Departemen Komunikasi Anton Pitono mengatakan, ketiga faktor tersebut meliputi beberapa hal, pertama, konsistensi dan sinergi kebijakan moneter, fiskal, serta stabilitas sistem keuangan yang dijalankan secara kredibel.?

Kedua, kemampuan untuk terus beradaptasi dan menyesuaikan kerangka kebijakan seiring perubahan dinamika global.

Ketiga, penguatan kerja sama dan kemitraan internasional, termasuk dengan Amerika Serikat (AS) dan negara lainnya. Ketiga hal tersebut menjadi pesan utama yang disampaikan dalam sejumlah pertemuan lanjutan dengan investor global, serta pertemuan dengan US-ASEAN Business Council dan International Monetary Fund dalam rangkaian IMF–World Bank Spring Meetings 2026 di Washington, D.C., AS (15/4/2026).

Pertemuan Gubernur Bank Indonesia bersama Menteri Keuangan RI dengan para pelaku bisnis yang tergabung dalam US-ASEAN Business Council dan US Chamber of Commerce mencerminkan pentingnya interaksi langsung antara pemangku kebijakan dan sektor swasta di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Dalam kesempatan tersebut, Indonesia menegaskan kinerja ekonominya yang berdaya tahan di tengah berbagai krisis, sekaligus memperkuat kepercayaan para pelaku usaha AS yang beroperasi di Asia Tenggara.

Di hari yang sama, Gubernur Bank Indonesia juga melakukan pertemuan dengan First Deputy Managing Director (FDMD) International Monetary Fund, Dan Katz, yang membahas perkembangan geopolitik dan ketidakpastian global yang tinggi.

Dalam diskusi ini disoroti bahwa risiko global tidak hanya berasal dari harga minyak, tetapi juga potensi dampak rambatan melalui rantai pasok global. Oleh karena itu, kalibrasi kebijakan tidak hanya berfokus pada indikator yang sudah terlihat, tetapi juga pada kemampuan untuk mengantisipasi risiko yang belum sepenuhnya teridentifikasi.

Selaras dengan tiga faktor kunci tersebut, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan internasional dan komunikasi dengan investor global guna menjaga stabilitas eksternal dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

(kunthi fahmar sandy)

Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak tiga terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dituntut pidana penjara selama 6–15 tahun dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis.

"Menuntut agar majelis hakim menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," ucap jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung Roy Riady dikutip dari Antara, Kamis (16/4/2026).

Dari ketiga terdakwa tersebut, Konsultan Teknologi Kemendikbudristek Ibrahim Arief alias Ibam dituntut 15 tahun penjara.

Sementara itu, Direktur Sekolah Dasar (SD) pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD Dikdasmen) Kemendikbudristek periode 2020–2021 Sri Wahyuningsih serta Direktur Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Ditjen PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek periode yang sama, Mulyatsyah, masing-masing dituntut pidana penjara selama 6 tahun.

Selain pidana penjara, ketiganya juga dituntut membayar denda. Ibam dituntut denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti (subsider) dengan pidana penjara selama 190 hari.

Adapun Sri Wahyuningsih dan Mulyatsyah masing-masing dituntut membayar denda sebesar Rp500 juta subsider 120 hari penjara.

Khusus Ibam dan Mulyatsyah, jaksa juga menuntut pidana tambahan berupa uang pengganti. Ibam dituntut membayar Rp16,92 miliar subsider 7 tahun 6 bulan penjara, sedangkan Mulyatsyah sebesar Rp2,28 miliar subsider 3 tahun penjara.

Dengan demikian, JPU meyakini para terdakwa melanggar Pasal 603 jo. Pasal 20 KUHP jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Sebelum mengajukan tuntutan, jaksa mempertimbangkan hal memberatkan, yakni para terdakwa dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina (Persero) menegaskan komitmennya dalam memperkuat budaya keberlanjutan melalui langkah nyata Perwira Pertamina di bidang pelestarian lingkungan, sosial dan tata kelola (environment, social, governance/ESG) lewat Sustainability Champions.

“Sebagai perusahaan energi terintegrasi, Pertamina memiliki komitmen terhadap keberlanjutan dan berupaya membangun legacy untuk masa depan generasi mendatang,” ujar Corporate Secretary Pertamina Arya Dwi Paramita dalam acara Sustainability Champions yang digelar di Jakarta, Kamis.

Komitmen Pertamina tersebut diwujudkan melalui Strategi Pertumbuhan Ganda (Dual Growth Strategy) yakni memaksimalkan bisnis eksisting (legacy) dan membangun bisnis rendah karbon.

Upaya tersebut di antaranya pengembangan Carbon Capture and Storage/Carbon Capture Utilization and Storage (CCS/CCUS) dan Sustainable Aviation Fuel (SAF) yakni bahan bakar pesawat terbang ramah lingkungan. Inovasi Pertamina berperan aktif dalam penurunan emisi, sekaligus melibatkan partisipasi masyarakat.

Terkait Prinsip Keberlanjutan, Senior Vice President Business Sustainability PT Pertamina (Persero) Wenny Ipmawan mengungkapkan, Pertamina memiliki 10 Fokus Keberlanjutan, mulai dari aspek environmental, social, governance.

”Bagaimanapun, Pertamina terus membudayakan aspek sustainability ke depan. Para Perwira yang menjadi jawara (champion) keberlanjutan ini akan menjadi agen-agen perubahan Pertamina, sebagai Perwira yang bisa menularkan sustainability ke dalam dan keluar Pertamina, sehingga dapat menjadi terus membudaya,” ujar Wenny.

Arya menambahkan, langkah nyata Perwira Pertamina juga menjadi role model untuk bijak menggunakan energi, terlebih pada dinamika geopolitik global saat ini.

“Satu hal yang penting adalah Perilaku Bijak Energi, dimulai dari saat ini dan dari lingkup terkecil dari lingkungan, mari pergunakan energi sesuai keperluan demi keberlanjutan di masa datang," ujarnya.

Langkah keberlanjutan Pertamina mendapat apresiasi dari para penggerak ESG. Founder dan President Director Institute for Sustainability and Agility (ISA), Maria R. Nindita menjelaskan, tantangan di sektor energi tidak bisa diselesaikan hanya dengan mencari sumber energi baru, tapi juga dengan mengubah cara dalam mengonsumsi energi.

“Jika Perwira Pertamina mampu membuktikan efisiensi melalui inovasi keberlanjutan, ini akan menjadi legitimasi kuat untuk mengedukasi masyarakat agar lebih bijak menggunakan BBM," ujarnya.

Rangkaian kegiatan Pertamina Sustainability Champions ini turut dihadiri oleh Perwira Pertamina, penggerak dan komunitas ESG, serta mahasiswa Universitas Pertamina.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Rencana Pemerintah Indonesia untuk mengimpor minyak mentah (crude oil) dari Rusia mendapat sorotan dari Dewan Energi Nasional (DEN). Meski menawarkan potensi efisiensi ekonomi yang signifikan, langkah strategis ini dibayangi risiko besar, mulai dari potensi gagal bayar (default) pada instrumen keuangan global hingga ancaman sanksi sekunder dari Amerika Serikat (AS).

Anggota DEN, Muhammad Kholid Syeirazi, menilai tantangan utama wacana ini tidak lagi sekadar kesiapan teknis infrastruktur kilang domestik, melainkan jeratan geopolitik yang dapat berdampak sistemik terhadap profil risiko PT Pertamina (Persero) di pasar modal internasional.

"Jika kendala teknis relatif lebih mudah diatasi, kendala yang lebih sulit adalah faktor ekonomi dan geopolitik. Rusia adalah negara yang terkena sanksi Amerika," ungkap Kholid kepada Warta Ekonomi, Kamis (16/4/2026).

Risiko Global Bond dan Rantai Pasok

Kholid menjabarkan bahwa sanksi AS dapat membawa konsekuensi hukum serius terhadap struktur pembiayaan Pertamina. Impor ini berisiko memicu pelanggaran klausul dalam kontrak utang global yang diterbitkan oleh perusahaan pelat merah tersebut.

"Beberapa klausul dalam global bond yang dirilis Pertamina melarang berhubungan dengan negara yang terkena sanksi. Jika impor dilakukan Pertamina, risiko default perlu diantisipasi," tegas Kholid.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Israel dan Lebanon sepakat melakukan gencatan senjata selama 10 hari setelah pejabat kedua negara bertemu di Washington.

Dalam unggahan di Truth Social, Trump menyebut gencatan senjata sementara itu akan mulai berlaku pukul 17.00 waktu setempat (ET).

Dalam pernyataan lanjutan, Trump mengungkapkan rencananya mengundang Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Lebanon Joseph Aoun ke Gedung Putih.

Pertemuan tersebut disebut akan menjadi pembicaraan bermakna pertama antara kedua negara sejak 1983.

“Kedua pihak ingin melihat perdamaian, dan saya yakin itu akan terjadi dengan cepat,” tulis Trump dikutip dari CNBC, Kamis (16/4/2026).

Kesepakatan ini menambah optimisme terhadap peluang berakhirnya konflik di Timur Tengah, yang sebelumnya meningkat setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer terhadap Iran pada 28 Februari.

Di sisi lain, eskalasi sempat terjadi setelah serangan militer Israel ke Lebanon pekan lalu. Iran bahkan menuding gencatan senjata rapuh yang sempat berlangsung selama dua minggu telah dilanggar.

Meski perundingan damai antara AS dan Iran belum menghasilkan kesepakatan pada akhir pekan lalu, Trump menyatakan konflik tersebut kini berada dalam fase mendekati akhir.

Gedung Putih juga menyampaikan optimisme terhadap prospek tercapainya kesepakatan damai dalam waktu dekat.

Trump menambahkan bahwa dirinya telah melakukan pembicaraan yang konstruktif dengan Netanyahu dan Aoun sebelum tercapainya kesepakatan gencatan senjata tersebut.

Lebih lanjut, Wakil Presiden JD Vance, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, serta Ketua Kepala Staf Gabungan Dan Caine akan terlibat dalam upaya lanjutan untuk mendorong terciptanya perdamaian yang berkelanjutan antara Israel dan Lebanon.