IDXChannel - Tiga indeks utama Wall Street dibuka menguat pada perdagangan Kamis (14/5/2026), didorong kenaikan saham raksasa chip Nvidia. Sementara itu, investor masih mencermati data ekonomi dan memantau perkembangan pertemuan penting antara AS dan China.

Melansir Reuters, Dow Jones Industrial Average naik 270,32 poin atau 0,54 persen menjadi 49.963,52, S&P 500 naik 28,32 poin atau 0,38 persen menjadi 7.472,57, dan Nasdaq Composite naik 92,85 poin atau 0,35 persen menjadi 26.495,19.

Saham Nvidia naik 3 persen, memberikan valuasi pasar sekitar USD5,6 triliun, setelah laporan bahwa pemerintah AS telah mengizinkan sekitar 10 perusahaan China untuk membeli chip AI terkuat kedua mereka, yaitu H200.

Sementara itu, Cisco melonjak 14,7 persen ke level tertinggi sepanjang masa setelah perusahaan jaringan teknologi tersebut mengumumkan akan memangkas hampir 4.000 tenaga kerja sebagai bagian dari restrukturisasi, serta menaikkan proyeksi pendapatan tahunannya setelah lonjakan pesanan dari perusahaan hyperscaler.

Reli stabil saham teknologi dalam beberapa minggu terakhir, khususnya produsen chip, telah mendorong saham AS ke level tertinggi baru meskipun dibayangi konflik di Timur Tengah dan inflasi yang lebih tinggi akibat lonjakan harga minyak.

Penjualan ritel AS meningkat 0,5 persen pada April, sesuai dengan perkiraan, namun sebagian kenaikan kemungkinan disebabkan oleh inflasi yang lebih tinggi imbas perang.

“Para konsumen tidak berada dalam resesi, tetapi juga tidak menjadi pendorong utama ekonomi. Inflasi yang lebih tinggi, tarif, dan perubahan demografi telah menekan peran belanja ritel sebagai pendorong pertumbuhan,” ujar Global Head of Market Strategy di TradeStation, David Russell.

Selain itu, jumlah warga AS yang mengajukan klaim tunjangan pengangguran meningkat moderat minggu lalu, yang menunjukkan pasar tenaga kerja tetap stabil.

Sembilan dari sebelas sektor utama dalam S&P 500 berada di zona positif, dengan sektor teknologi memimpin kenaikan sebesar 1 persen.

Kunjungan Presiden AS Donald Trump ke China terjadi di tengah perang dengan Iran. Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan bahwa para pemimpin dari dua ekonomi terbesar dunia sepakat bahwa selat Hormuz harus tetap terbuka dan bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir.

(NIA DEVIYANA)

BRI bersinergi dengan Korea Tourism Organization (KTO) mempersembahkan Korea Hybrid Travel Fair 2026 yang diselenggarakan pada 15-17 Mei di Gandaria City, Jakarta.

Acara ini hadir sebagai solusi satu langkah dengan gabungan kenyamanan akses digital serta pengalaman langsung yang interaktif, mempermudah rencana merancang liburan impian ke Korea Selatan.

Menggandeng Traveloka dan Tiket.com, event ini menghadirkan pengalaman hybrid spesial di mana semua promo dan benefit eksklusif hanya bisa didapatkan melalui transaksi langsung di tempat selama acara berlangsung.

Memahami bahwa kenyamanan finansial merupakan kunci utama dari sebuah perjalanan impian, BRI hadir sebagai partner tepercaya yang mendukung setiap langkah.Untuk itu, BRI menghadirkan berbagai promo transaksi eksklusif bagi pemegang kartu setianya selama event berlangsung.

Promo tersebut termasuk penawaran istimewa berupa voucher MAP hingga Rp4 juta bagi pengguna Kartu Kredit BRI yang melakukan transaksi minimal Rp3 juta selama periode Korea Hybrid Travel Fair 2026.

Dengan promo ini, pengguna bisa mendapatkan keuntungan lebih sambil mempersiapkan akomodasi liburan secara cermat.Jika belum memiliki kartu kredit BRI, Anda bisa segera melakukan pengajuan untuk mendapatkan e-voucher Tokopedia sebagai keuntungan tambahan bagi pendaftar baru.

Pastikan untuk tetap waspada terhadap segala bentuk penipuan, dan hanya akses informasi melalui kanal resmi BRI yang telah terverifikasi.

Detail lengkap mengenai Korea Hybrid Travel Fair 2026 bisa diperoleh lewat situs resmi di bbri.id/ktf26. Sementara, bagi Anda yang ingin segera menikmati berbagai kemudahan transaksi, proses pengajuan kartu dapat dilakukan dengan praktis melalui tautan bbri.id/applyccbri.

Jangan lupa juga untuk mendaftarkan diri di bbri.id/newsletterccbri untuk menerima berbagai informasi terbaru mengenai promo menarik lainnya. 

Untuk bantuan atau informasi tambahan, BRI menghadirkan layanan pelanggan melalui Contact Center 1500017 atau asisten virtual Sabrina di WhatsApp 08121214017.

Bisnis.com, JAKARTA -- Sovereign wealth fund (SWF) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Indonesia Investment Authority (INA) mencatat laba bersih sebesar Rp7,44 triliun sepanjang 2025, naik 37,3% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp5,42 triliun. Kenaikan laba ditopang pertumbuhan pendapatan bersih yang mencapai Rp8,45 triliun dari sebelumnya Rp5,91 triliun.

Dikutip dari laporan keuangan audited 2025 pada Kamis, (14/5/2026), total aset INA mencapai Rp110,99 triliun, meningkat tipis dibandingkan posisi akhir 2024 sebesar Rp110,82 triliun. Di sisi lain, total liabilitas turun menjadi Rp2,77 triliun dari Rp3,28 triliun. Sementara itu, total ekuitas naik menjadi Rp108,22 triliun dibandingkan Rp107,55 triliun pada tahun sebelumnya.

Kinerja laba rugi INA pada 2025 ditopang oleh kenaikan penerimaan investasi dan pendapatan bunga. Pendapatan setelah dikurangi pajak final tercatat Rp8,45 triliun, tumbuh dari Rp5,91 triliun pada 2024. Di sisi beban, pengeluaran investasi tercatat Rp130,99 miliar, beban operasional Rp669,32 miliar, serta beban keuangan Rp230,32 miliar.

Meski laba bersih meningkat, INA masih mencatat kerugian komprehensif lain sebesar Rp6,77 triliun akibat penurunan nilai wajar aset keuangan lainnya sebesar Rp6,79 triliun. Namun, total penghasilan komprehensif tahun berjalan tetap positif Rp675,57 miliar, membaik dibandingkan posisi rugi komprehensif Rp6,18 triliun pada 2024. Nilai ini karena penempatan modal oleh pemerintah berupa saham Bank Rakyat Indonesia (BBRI) dan Bank Mandiri (BMRI) di mana kedua aset mengalami penurunan nilai pasar hingga akhir 2025 dibandingkan periode suntik modal oleh pemerintah.

Dari sisi neraca, komposisi aset terbesar INA berasal dari investasi pada aset keuangan lainnya yang mencapai Rp58,20 triliun, meski turun dibandingkan 2024 sebesar Rp64,99 triliun. Investasi pada subholding naik menjadi Rp20,27 triliun dari Rp13,70 triliun. Selain itu, pinjaman kepada pihak berelasi melonjak menjadi Rp11,79 triliun dari Rp6 triliun pada tahun sebelumnya.

Kas dan setara kas INA pada akhir 2025 tercatat Rp9,8 triliun, turun dari Rp12,77 triliun pada akhir 2024. Penurunan tersebut sejalan dengan arus kas operasi yang mencatat defisit Rp2,35 triliun, berbalik dari surplus Rp4,66 triliun pada tahun sebelumnya.

Dalam laporan arus kas, INA mencatat penerimaan dividen sebesar Rp5,56 triliun dan penerimaan bunga Rp1,4 triliun. Namun, arus kas juga tertekan oleh penempatan investasi instrumen ekuitas Rp4,41 triliun serta penyaluran pinjaman kepada pihak berelasi sebesar Rp8,33 triliun.

Sedangkan auditor independen dari Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (Ernst & Young/EY) memberikan opini wajar tanpa modifikasian atas laporan keuangan INA tahun buku 2025. Auditor menyatakan laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai International Financial Reporting Standards (IFRS).

Untuk diketahui, SWF INA dibentuk pada pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo menggunakan payung hukum Undang-Undang No 11/2020 tentang Cipta Kerja. Regulasi ini kemudian diperbaharui menjadi Perppu No. 2/2022 yang tidak mengalami perubahan awal.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah memfinalisasi revisi aturan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang akan mengatur tata kelola ekosistem e-commerce, termasuk transparansi biaya platform dan perlindungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan revisi aturan PMSE saat ini telah memasuki tahap finalisasi dan ditargetkan rampung dalam waktu dekat.

“Sekarang Kemendag sedang revisi Permendag [Nomor 31 Tahun 2023] mengenai PMSE. Sekarang sudah finalisasi. Mudah-mudahan minggu depan selesai,” kata Budi saat ditemui di Pasar Palmerah, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Dalam revisi tersebut, Budi menyampaikan pemerintah akan mengatur ulang tata laksana PMSE atau ekosistem e-commerce dengan mempertimbangkan tiga pihak utama, yakni seller, platform marketplace, dan konsumen. Dalam hal ini, Kemendag akan mewajibkan marketplace lebih transparan terkait pengenaan biaya kepada seller, termasuk biaya administrasi maupun pungutan lainnya.

“Dari ketiga itu kemudian beberapa hal yang kita ubah. Yangpertamaadalah transparansi. Jadi, platform harus transparan di dalam pengenaan biaya, biaya admin, atau biaya apapun itu harus transparan dan harus ada perjanjian yang bisa diunduh di platform itu,” terangnya.

Selain transparansi biaya, Kemendag juga akan meminta platform e-commerce mengutamakan promosi produk dalam negeri dan produk UMKM. Marketplace juga diwajibkan menyediakan layanan pengaduan dengan standar waktu penyelesaian atauservice level agreement(SLA) yang jelas.

“Itu untuk melindungi konsumen dan juga untuk melindungi seller juga. Jadi, aduan itu bisa dua-duanya,” imbuhnya.

Menurut Budi, revisi Permendag 31/2023 nantinya diarahkan agar hubungan antara seller, platform, dan konsumen berjalan lebih setara dalam ekosistem perdagangan digital.

“Jadi, kalau ada permasalahan bisa diselesaikan juga semua transparan, termasuk juga penyelesaian dengan konsumen. Jadi semuanya harus setara. Seller dan platform itu harus setara. Dia mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Demikian juga konsumen harus dilindungi,” lanjutnya.

Budi juga memastikan aturan yang tengah disiapkan Kementerian UMKM terkait perlindungan pelaku usaha digital akan saling melengkapi dengan revisi Permendag yang digodok Kemendag. “Saling melengkapi. Kita selalu koordinasi dengan Pak Menteri [Maman Abdurrahman] dari awal,” ujarnya.

E-commerce Tahan Kenaikan Biaya

Dalam kesempatan terpisah, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan Kementerian UMKM saat ini tengah menyiapkan mekanisme dan aturan perlindungan untuk memperkuat daya saing UMKM di platform e-commerce.

Maman menjelaskan Kementerian UMKM bersama kementerian terkait sedang melakukan sinkronisasi pembahasan guna menyiapkan regulasi perlindungan UMKM di ekosistem digital. Dia menyatakan pemerintah akan menjaga keseimbangan antara perlindungan UMKM dan keberlangsungan platform digital sebagai satu ekosistem perdagangan nasional.

“Di sisi lain tetap, kita harus memperhatikan keberlangsungan dari platform karena suka ataupun tidak suka, ini adalah menjadi satu ekosistem. Kalau ada satu yang tercederai, tentunya yang lain juga akan tersakiti. Kalau ada satu yang tersakiti itu, tentunya yang lain juga akan tercederai,” ujar Maman dalam acara Akad Massal KUR 1.000 UMKM Kreatif dan Bursa Wirausaha Unggulan di Universitas Udayana, Bali, Rabu (13/5/2026).

Di samping itu, Maman juga menegaskan pemerintah meminta marketplace menahan rencana kenaikan tarif maupun komisi kepada seller menyusul munculnya biaya baru di sejumlah platform e-commerce.

“Kemarin kita sudah panggil seluruh perusahaan marketplace, saya sudah sampaikan, tidak boleh ada dulu kenaikan-kenaikan, tidak boleh. Itu sudah tegas itu. kalau sampai ada marketplace yang mencoba mendorong kenaikan dalam proses pasca kita rapat, kita akan tindak,” ucapnya.

Menurut dia, kenaikan tarif maupun komisi marketplace tidak boleh dilakukan secara sepihak karena seller dan platform umumnya telah terikat kontrak kerja sama jangka panjang.

“Artinya bahwa kalau misalnya marketplace melihat perlu menaikkan harga, menaikkan komisi, tentunya harus ada pembicaraan dan penyampaian sosialisasi 3 bulan atau 2 bulan sebelumnya agar terbangun fairness. Jadi kemarin kami sudah panggil marketplace, kesepakatannya tahan dulu, jangan dulu ada kenaikan tarif,” tuturnya.

Margin Tertekan

Sebelumnya, Peneliti Pusat Ekonomi Digital dan UKM Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Izzudin Al Farras Adha menilai peningkatan biaya yang dikenakan marketplace kepada seller kian membebani pelaku UMKM di tengah ketatnya persaingan usaha dan melemahnya daya beli masyarakat.

Dia mengatakan sebelum penyesuaian tarif pada Mei 2026, take rate yang dipungut platform marketplace dari penjual telah berada di kisaran 18% dari total nilai penjualan. Beban tersebut terdiri atas sedikitnya sembilan komponen biaya. Adapun setelah kenaikan terbaru diberlakukan, total potongan terhadap seller disebut sudah menembus lebih dari 20%.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat ruang keuntungan UMKM semakin tertekan karena pelaku usaha harus menghadapi margin yang kian tipis di tengah kompetisi pasar yang ketat dan pelemahan daya beli masyarakat.

“Presentase tersebut tentu memberatkan sebagian seller marketplace, khususnya yang masih skala UMKM, karena menggerus margin yang sudah tipis di tengah persaingan yang sangat ketat di marketplace dan melemahnya daya beli masyarakat,” kata Izzudin kepadaBisnis, Senin (11/5/2026).

Apalagi, sambung dia, konsentrasi pasar yang kini hanya didominasi dua pemain besar, yakni Shopee dan Tokopedia—TikTok Shop, membuat daya tawar platform terhadap seller semakin kuat.

Di sisi lain, Izzudin menilai tidak semua UMKM memiliki kapasitas untuk membangun kanal penjualan secara mandiri. Menurutnya, penjualan melalui website maupun media sosial memerlukan dukungan sistem pembayaran, logistik, dan strategi pemasaran yang memadai.

“Ketika UMKM memutuskan untuk berjualan di luarmarketplace, UMKM memiliki tantangan untuk menjaditop of mindpara konsumen karena pembeli harus dengan sengaja mencari produk dari UMKM tersebut di mesin pencarian,” terangnya.

Untuk jangka panjang, Indef menilai pelaku UMKM perlu memperkuat sistem operasional, pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, hingga strategi pemasaran agar dapat bertahan dan meningkatkan kapasitas usaha tanpa bergantung sepenuhnya pada satu kanal penjualan seperti marketplace.

Meski demikian, Izzudin menilai kenaikan potongan biaya marketplace belum akan mengubah peta bisnis e-commerce nasional dalam waktu dekat. Hal ini mengingat masih banyak seller yang bergantung pada ekosistem marketplace yang telah terbentuk. Kendati begitu, dia meminta pemerintah segera merespons keluhan para seller untuk menjaga daya saing UMKM.

“Pemerintah harus segera merespon keluhan seller ini agar memastikan UMKM tetap mampu memiliki daya saing dan bahkan naik kelas,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi pada Kamis mengonfirmasi bahwa sebuah kapal yang terkait dengan Jepang berhasil melewati Selat Hormuz dengan aman. Dalam konferensi pers di hari yang sama, Presiden Eneos Holdings Inc., Tomohide Miyata, menyatakan bahwa kapal tanker yang dikelola oleh perusahaan penyulingan minyak tersebut telah keluar dari wilayah selat itu.

Menlu Motegi menjelaskan kepada wartawan bahwa tidak ada biaya tol yang dibayarkan kepada pihak Iran agar kapal dapat melintas, yang diketahui membawa empat awak kapal berkebangsaan Jepang.

Kementerian Luar Negeri Jepang dalam siaran persnya menambahkan bahwa pemerintah telah "meminta secara langsung kepada pihak Iran dalam setiap kesempatan" untuk memfasilitasi jalur pelintasan bagi kapal-kapal tersebut.

Hingga saat ini, tercatat masih terdapat 39 kapal terkait Jepang lainnya yang berada di kawasan Teluk Persia.

Sebelumnya, sebuah kapal tanker minyak yang dioperasikan oleh anak perusahaan Idemitsu Kosan Co. juga dikonfirmasi telah transit di selat tersebut, menyusul ketegangan setelah Amerika Serikat dan Israel meluncurkan serangan gabungan terhadap Iran pada 28 Februari lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten teknologi PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) berencana melakukan pembelian kembali atau buyback saham senilai Rp3,5 triliun selama satu tahun ke depan.

Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), GOTO menyampaikan perseroan akan melakukan pembelian kembali saham atau buyback dalam waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal RUPSLB yang menyetujui buyback, yakni sejak 19 Juni 2026 sampai 18 Juni 2027.

“Besaran dana yang disisihkan perseroan dalam rangka buyback adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp3,5 triliun,” ujar manajemen GOTO.

GOTO juga menuturkan perkiraan jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 10% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan, sudah termasuk saham tresuri yang dimiliki perseroan saat ini.

Sampai dengan 30 April 2026, jumlah saham tresuri GOTO adalah 39,29 miliar atau 3,30% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor perseroan.

GOTO menjelaskan sejumlah alasan perseroan melakukan buyback. Alasan pertama, yaitu untuk memberikan fleksibilitas bagi GOTO dalam pengelolaan modal, termasuk optimalisasi struktur modal.

Lalu, melalui Pembelian Kembali Saham, GOTO berharap performa harga saham GOTO dapat mencerminkan nilai fundamental yang sesungguhnya dari Perseroan. Pembelian kembali saham juga diharapkan dapat mendukung potensi pengembalian nilai yang lebih baik bagi pemegang saham di masa depan.

Direkur Utama dan Chief Executive Officer (CEO) GOTO Hans Patuwo sebelumnya menyebutkan sejak 2024, GOTO telah menghabiskan total US$140 juta untuk melakukan buyback.

“Kami tetap akan mempertahankan tingkat kas yang nyaman dan relatif tinggi untuk memberikan fleksibilitas dalam menangkap peluang yang mungkin muncul ataupun merespons kebutuhan kompetitif,” ujar Hans dalam earning calls GOTO.

Sementara itu, Direktur dan Chief Financial Officer (CFO) GOTO Simon Ho menuturkan GOTO saat ini memiliki kas bruto sekitar US$1,4 miliar. Dia memandang fundamental bisnis inti GOTO semakin kuat, dengan adjusted free cash flow yang terus membaik.

“Seiring perusahaan menjadi semakin profitable dan menghasilkan arus kas yang lebih besar, kami ingin secara berkelanjutan dan sistematis mengembalikan modal kepada pemegang saham melalui buyback saham. Karena itu, kami saat ini secara aktif meninjau strategi alokasi modal yang lebih luas guna mendorong penciptaan nilai jangka panjang bagi pemegang saham,” ujar Simon.

Dia juga mengindikasikan dalam beberapa kuartal mendatang, aktivitas buyback saham perseroan dapat melampaui aktivitas buyback GOTO dalam beberapa kuartal sebelumnya.

IDXChannel - Perusahaan kilang minyak Jepang, Eneos Holdings mengakuisisi 50 persen saham milik Chevron di Singapore Refining Company (SRC) serta aset lainnya di Asia Tenggara dan Australia dengan nilai hampir USD2,2 miliar atau setara Rp38,5 triliun (asumsi kurs Rp17.500 per USD).

Ini menjadi ekspansi pertama Eneos di bisnis kilang di luar Jepang.

Melansir Reuters, Kamis (14/5/2026), kesepakatan tersebut, yang juga mencakup aset Chevron di Vietnam, Australia, Filipina, dan Malaysia, diperkirakan selesai pada 2027.

Chevron sendiri tengah berupaya melepas aset kilang dan penyimpanan di Asia untuk merampingkan operasi dan menekan biaya.

“Investasi ini merupakan langkah penting dalam memperkuat platform bisnis yang menghubungkan Jepang dengan Asia Tenggara dan Oseania,” ujar CEO Eneos, Tomohide Miyata.

Eneos mengoperasikan sembilan kompleks kilang di Jepang, termasuk usaha patungan dengan PetroChina.

Pengumuman ini mengonfirmasi laporan Reuters sebelumnya bahwa penjualan kemungkinan akan diselesaikan pada Mei.

Divestasi Chevron

Singapore Refining Company (SRC) mengoperasikan kilang dengan kapasitas 290.000 barel per hari di Singapura. Separuh kepemilikan lainnya dipegang oleh PetroChina melalui anak usahanya, Singapore Petroleum Co.

“Kesepakatan ini mencerminkan pendekatan disiplin Chevron dalam mengelola portofolio internasionalnya,” kata presiden bisnis downstream, midstream, dan kimia Chevron,Andy Walz.

Penjualan saham SRC ini menjadi transaksi besar kedua di pusat minyak Asia setelah Shell menjual kompleks kilang dan petrokimia Bukom pada 2024.

Chevron sebelumnya juga telah menjual jaringan SPBU di Hong Kong kepada Bangchak Corp dari Thailand senilai USD270 juta.

Penjualan terbaru ini mencakup terminal Penjuru milik Chevron serta fasilitas pelumas di Singapura, dengan kapasitas penyimpanan sekitar 400.000 meter kubik (sekitar 2,5 juta barel minyak).

Mengambil alih terminal bahan bakar di salah satu pusat penyimpanan dan blending minyak terbesar dunia akan memperluas kemampuan trading Eneos, khususnya untuk bahan bakar olahan, menurut analis.

“Ini akan menjadi langkah strategis penting bagi Eneos untuk mengembangkan bisnis downstream, mengingat pasar domestik Jepang sudah jenuh dan diperkirakan akan menurun,” kata analis Wood Mackenzie, Sushant Gupta, merujuk pada penurunan permintaan jangka panjang di Jepang akibat populasi yang menyusut.

Bukan hanya kilangnya, tetapi aset-aset pendukung lainnya yang membuat kesepakatan ini semakin menarik.

(NIA DEVIYANA)

JENEWA - Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, memperingatkan “kita mungkin akan melihat lebih banyak kasus” dari strain hantavirus Andes yang mematikan muncul dalam beberapa hari mendatang. Peringatan itu muncul setelah kasus ke-11 tercatat.

Virus ini telah menewaskan tiga orang yang meninggalkan Argentina dengan kapal pesiar bulan lalu, dan menginfeksi delapan orang lainnya.

Kasus terbaru dikonfirmasi Kementerian Kesehatan Spanyol pada hari Selasa, dan melibatkan seorang penumpang yang telah dikarantina di rumah sakit militer di Madrid setelah melakukan perjalanan dengan kapal tersebut.

“Saat ini, tidak ada tanda-tanda bahwa kita melihat awal dari wabah yang lebih besar, tetapi tentu saja situasinya dapat berubah dan, mengingat masa inkubasi virus yang panjang, ada kemungkinan kita akan melihat lebih banyak kasus dalam beberapa minggu mendatang,” kata Ghebreyesus pada konferensi pers di Madrid pada hari Selasa.

Ghebreyesus mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez karena telah menunjukkan “belas kasih dan solidaritas” dengan mengizinkan kapal MV Hondius yang berbendera Belanda untuk berlabuh di Kepulauan Canary Spanyol pada hari Senin.

Dari Kepulauan Canary, para penumpang dievakuasi ke negara asal mereka, di mana pihak berwenang didesak Tedros untuk mengkarantina mereka selama 42 hari.

Hantavirus adalah keluarga virus yang dibawa oleh hewan pengerat, dan menyebar ke manusia melalui kontak dengan kotoran, urin, atau air liur mereka.

Strain Andes adalah satu-satunya varian yang diketahui menyebar dari manusia ke manusia, dan menyebabkan sindrom kardiopulmoner hantavirus (HPS) pada mereka yang terinfeksi.

Setelah masa inkubasi yang panjang antara enam dan delapan minggu, pasien biasanya mengalami gejala seperti flu yang dapat berkembang menjadi masalah jantung, hipertensi, dan penumpukan cairan di paru-paru dan rongga dada. Strain hantavirus Andes memiliki tingkat kematian sekitar 38%.

Pada hari Sabtu, Tedros menekankan “risiko kesehatan masyarakat saat ini dari hantavirus tetap rendah,” dan wabah tersebut tidak akan menjadi “Covid yang lain.”

Kapal MV Hondius meninggalkan Argentina membawa 147 penumpang dan awak dari 23 negara.

Sejauh ini, setiap kasus yang dikonfirmasi melibatkan seseorang yang bepergian dengan kapal tersebut.

Dua puluh warga negara Inggris diisolasi di Inggris, 14 warga Spanyol dikarantina di rumah sakit militer di Madrid, dan lima warga negara Prancis dipantau di Paris.

Salah satu dari mereka, seorang wanita berusia 65 tahun, mengalami gejala serius dan dipasang ventilator pada hari Selasa, kata pihak berwenang Prancis.

Dua belas petugas kesehatan Belanda juga telah dikarantina setelah salah menangani cairan tubuh pasien hantavirus.

Dari 17 warga Amerika yang dievakuasi dari kapal, satu orang yang dinyatakan positif virus akan dikarantina, sementara yang lain akan diizinkan pulang setelah pemeriksaan singkat. Tedros telah memperingatkan pendekatan ini “mungkin memiliki risiko.”

JAKARTA, KOMPAS.com - Praktik Environmental, Social, and Governance (ESG) di sektor batu bara dinilai perlu dipantau secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi emisi operasional perusahaan, tetapi juga mencakup rantai pasok hingga dampak penggunaan energi di hilir.

Ahli Life Cycle Expert Panel KESGI, Jessica Hanafi, mengatakan pendekatan dekarbonisasi sektor batu bara harus mempertimbangkan seluruh siklus hidup industri, mulai dari proses produksi, distribusi, hingga dampak setelah energi digunakan.

“Sering kali perusahaan hanya melihat emisi langsung atau listriknya saja. Padahal kita juga harus melihat emisi dari transportasi, limbah B3, hingga bagaimana batu bara itu digunakan di pembangkit,” kata Jessica dalam keterangannya, Jumat (14/5/2026).

Menurut dia, perusahaan perlu memiliki sistem pengelolaan data dan monitoring yang kuat agar target pengurangan emisi dapat diukur secara kredibel.

Isu sosial dinilai masih minim perhatian

Selain aspek lingkungan, Jessica menilai dimensi sosial juga menjadi tantangan penting dalam implementasi ESG sektor pertambangan.

Ia mengatakan, isu kesehatan pekerja dan masyarakat sekitar tambang masih belum banyak mendapat perhatian dalam laporan keberlanjutan perusahaan.

“Kecelakaan kerja mungkin sudah mulai ditekan, tapi isu seperti gangguan pernapasan akibat paparan debu tambang masih jarang dibahas secara serius dalam laporan ESG,” katanya.

Jessica juga mengingatkan, agenda transisi energi perlu mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi terhadap pekerja dan masyarakat yang selama ini bergantung pada sektor pertambangan.

“Kita juga harus memikirkan apa yang terjadi terhadap pekerja dan masyarakat sekitar tambang ketika transisi berlangsung. Jangan sampai wilayah tambang menjadi kota mati ketika industri berhenti,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif The Prakarsa, Victoria Fanggidae, menilai tantangan utama implementasi ESG di Indonesia masih terletak pada kesenjangan antara komitmen perusahaan dan kondisi di lapangan.

“ESG yang baik itu bisa diukur, diverifikasi, dan dirasakan. Kalau tidak ada semuanya, ya itu hanya narasi,” jelas Victoria.

Menurut dia, masyarakat sipil memiliki peran penting untuk memverifikasi berbagai klaim ESG perusahaan, terutama terkait dampak sosial dan lingkungan yang dirasakan masyarakat sekitar tambang.

Victoria menambahkan, jurnalis perlu melihat lebih jauh dari sekadar laporan keberlanjutan perusahaan dengan melakukan verifikasi lapangan dan memeriksa data independen.

“Jurnalis penting untuk mengecek apakah mekanisme keluhan benar-benar berjalan, apakah dampak kesehatan atau sosialnya benar-benar dipantau,” tutur dia.

Implementasi ESG dinilai belum merata

Sementara itu, Program Manager for Climate & Circular Economy IBCSD, Lusye Marthalia, mengatakan kesiapan perusahaan sektor batu bara dalam menerapkan ESG masih sangat beragam, terutama antara perusahaan besar dan kecil.

“Perusahaan-perusahaan besar umumnya sudah lebih terlihat implementasi ESG-nya karena tuntutan kepatuhan dan pelaporan. Tapi perusahaan tambang yang lebih kecil masih menghadapi tantangan besar, bahkan untuk memahami penghitungan emisi dan strategi dekarbonisasi,” kata Lusye.

Menurut dia, tantangan implementasi ESG tidak hanya terkait regulasi, tetapi juga kapasitas internal perusahaan, mulai dari pengukuran emisi, penyusunan target dekarbonisasi, hingga integrasi ESG dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan manajemen puncak dalam implementasi ESG di sektor pertambangan.

“Kalau top management tidak memahami ESG, biasanya implementasinya berhenti di tengah jalan. Karena itu, capacity building untuk level direksi menjadi sangat penting,” ujarnya.

Selain itu, Lusye menilai transisi menuju industri rendah karbon membutuhkan dukungan pembiayaan dan insentif yang lebih kuat, baik dari internal perusahaan maupun pemerintah.

“Transisi menuju emisi rendah itu membutuhkan investasi awal, mulai dari audit, pengukuran, sampai teknologi bersih. Karena itu, perlu ada mekanisme pembiayaan dan insentif yang mendukung agar perusahaan melihat ESG bukan hanya sebagai kepatuhan, tetapi juga nilai tambah,” katanya.

Dashboard KESGI diperkenalkan

Dalam kegiatan tersebut, peserta juga diperkenalkan pada penggunaan dashboard KESGI sebagai alat analisis untuk membaca praktik ESG sektor batu bara secara lebih sistematis dan berbasis data.

Communication Strategist Katadata Green, C. Bregas Pranoto, mengatakan salah satu tantangan terbesar dalam membaca praktik ESG adalah data yang tersebar di berbagai laporan perusahaan dengan standar pelaporan yang berbeda-beda.

“Meskipun sumber data ESG cukup banyak dan sebagian sudah dipublikasikan melalui sustainability report, namun data itu tersebar dan standar pelaporannya berbeda-beda. Akibatnya, akan lebih sulit melihat keterkaitan antar-data maupun membandingkan kinerja perusahaan,” ujar Bregas.

Melalui dashboard KESGI, Katadata Green mencoba menyusun dan mengelompokkan data tersebut agar lebih mudah diakses dan dianalisis, baik secara sektoral maupun pada level perusahaan.

KESGI memuat penilaian ESG dari berbagai sektor industri, termasuk sektor batu bara, dengan pendekatan berbasis pilar, topik, dan indikator.

“Dashboard ini tidak hanya menampilkan skor ESG, tetapi juga mencoba membuat data-data tersebut bercerita melalui visualisasi yang lebih mudah dipahami,” katanya.

Pengguna dapat melihat perkembangan skor ESG perusahaan dari tahun ke tahun, membandingkan kinerja antarperusahaan, hingga menelusuri indikator spesifik seperti emisi, konsumsi energi, transparansi tata kelola, maupun aspek sosial perusahaan.

“Jadi kita tidak hanya melihat skor akhirnya, tetapi juga bisa menelusuri indikator apa yang membuat skor perusahaan naik atau turun, mana aspek yang sudah berkembang, dan mana yang masih tertinggal,” ujarnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Abraham Liyanto menghormati dan memahami keputusan SMAN 1 Pontianak yang tak akan mengikuti final ulang Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI Tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Hal itu diungkapkan Abraham saat Pimpinan MPR RI bertemu dengan perwakilan SMAN 1 Pontianak di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (14/5/2026) pagi.

Pimpinan MPR RI yang menerima perwakilan SMAN 1 Pontianak yakni Hidayat Nur Wahid (HNW) dan Eddy Soeparno. "Tadi pagi jam 8 Pimpinan MPR yang diwakili oeh Pak Hidayat Nur Wahid, Pak Eddy Soeparno, saya dan Ibu Sekjen serta jajaran telah bertemu dan menerima kunjungan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah SMAN 1 Pontianak, Ibu Indang dan Pak Eko, di Ruang Nusantara V Kantor MPR RI," ungkap Abraham saat dihubungi, Kamis (14/5/2026).

Dalam pertemuan itu, Abraham mengaku, perwakilan SMAN 1 Pontianak telah menyampaikan sikap untuk tak ikut final ulang LCC 4 Pilar MPR RI. Ia pun menghormati dan memahami keputusan tersebut. "Mereka telah menyampaikan hal tersebut kepada kami dan kami sangat menghargai dan memahami," ujar Abraham.

Abraham menyampaikan, pihaknya akan melapor pada Pimpinan MPR RI terkait keputusan SMAN 1 Pontianak dalam rapat gabungan pada Senin (18/5/2026). "Kebetulan agenda Pimpinan MPR ada rapat gabungan pada hari Senin tanggal 18 Mei. Jadi kami akan sampai kan itu dalam rapat dan diskusi nanti," pungkasnya.

Sebelumnya, SMAN 1 Pontianak menegaskan tidak pernah memiliki maksud menganulir hasil Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar Tingkat Kalimantan Barat yang belakangan menjadi polemik. Penegasan itu disampaikan pihak sekolah melalui pernyataan resmi yang diunggah di akun Instagram @smansaptk.informasi, Kamis (14/5/2026).

Pihak sekolah menyebut, langkah yang dilakukan sebelumnya semata-mata untuk memperoleh kejelasan terkait penilaian lomba melalui proses klarifikasi. SMAN 1 Pontianak menekankan upaya tersebut dilakukan demi terciptanya pelaksanaan lomba yang transparan, objektif, dan akuntabel.

"Sejak awal, SMAN 1 Pontianak tidak memiliki maksud untuk menganulir hasil lomba, melainkan semata-mata untuk memperoleh kejelasan melalui klarifikasi terhadap poin-poin yang dipersoalkan," demikian isi pernyataan tersebut.

Kepala Sekolah SMAN 1 Pontianak, Indang Maryati, mengatakan persoalan tersebut telah direspons MPR melalui permohonan maaf dan komitmen perbaikan menyeluruh. Selain itu, pihak sekolah menegaskan langkah yang ditempuh bukan untuk menyerang ataupun menjatuhkan kredibilitas lembaga, penyelenggara lomba, maupun individu tertentu.

SMAN 1 Pontianak juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada berbagai pihak atas perhatian, dukungan, serta kepedulian dalam menyikapi persoalan tersebut.

Dalam pernyataannya, sekolah turut menghormati hasil lomba yang telah ditetapkan dan mendukung penuh SMAN 1 Sambas sebagai perwakilan Kalimantan Barat pada ajang LCC 4 Pilar Tingkat Nasional. SMAN 1 Pontianak pun memastikan tidak akan mengikuti pelaksanaan lomba ulang yang sebelumnya diputuskan oleh MPR.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penyelidikan kasus dugaan pengurusan perkara yang dilakukan Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejati Sumsel Atang Pujiyanto. Hal itu dilakukan pihaknya setelah kasus itu resmi dilimpahkan dari bidang pengawasan.

"Ya sedang kita cek dulu, kita dalami dulu," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarief Sulaeman Nahdi, Kamis (14/5/2026).

Meski begitu, Syarief belum mau berbicara lebih jauh perihal kasus yang membelit Atang hingga perkaranya ditangani oleh jajaran Pidsus. Syarief mengatakan pihaknya masih mempelajari berkas pemeriksaan yang telah dilakukan bidang pengawasan sebelumnya.

"Sedang kita pelajari dulu. Yang dibilang penyelidikan kan seperti itu, dipelajari dulu," ujarnya.

Diketahui, Aspidum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) Atang Pujiyanto diperiksa terkait dugaan pengurusan perkara.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel, Ketut Sumedana menyebut pemeriksaan dilakukan terkait kapasitas Atang saat masih menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Utara.

Lihat video: Terima Rp10,2 T dari Kejagung, Prabowo Ingatkan Rakyat Butuh Bukti Nyata



Meski demikian, Ketut membantah kabar adanya aksi penjemputan paksa oleh Tim Pengamanan Sumber Daya Organisasi (Pam SDO) Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Bukan diamankan, kita yang minta yang bersangkutan untuk ke Kejagung karena masih tahap klarifikasi dibidang pengawasan," jelasnya.

Dia menegaskan pemeriksaan yang dilakukan Kejagung tidak terkait tugas Atang selaku Aspidum di Kejati Sumsel. "Tidak ada kaitannya dengan tugas yang bersangkutan selaku Aspidum Kejati Sumsel,” ujarnya.

OJK harus aktif melakukan screening terhadap aktivitas investasi yang mencurigakan

Jakarta (ANTARA) - Konsultan dan perencana keuangan Elvi Diana mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat proses penyaringan (screening) dan edukasi publik sebagai langkah preventif atau pencegahan praktik investasi ilegal.

Elvi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, menjelaskan pengawasan yang aktif dan sistematis penting untuk memastikan aktivitas investasi yang beredar di masyarakat tidak dimiliki, dipromosikan, atau didukung oleh pihak-pihak yang dapat memberi kesan legitimasi, termasuk pejabat maupun figur publik.

Ia menilai langkah tersebut dapat memperkuat perlindungan masyarakat dari investasi ilegal yang kerap memanfaatkan popularitas tokoh tertentu untuk meyakinkan calon investor.

Pasalnya, publik figur memiliki pengaruh besar terhadap persepsi masyarakat. Dia berpendapat ada kecenderungan sebagian masyarakat mudah percaya tanpa melakukan pengecekan legalitas lebih lanjut bila suatu produk dipromosikan oleh tokoh yang dikenal luas.

“OJK tidak cukup hanya mengeluarkan imbauan kepada masyarakat. OJK harus aktif melakukan screening terhadap aktivitas investasi yang mencurigakan,” kata Elvi.

Ia mengatakan pengawasan preventif menjadi kunci penting agar potensi kerugian masyarakat dapat ditekan sejak dini.

Deteksi awal terhadap aktivitas investasi yang tidak sesuai ketentuan dinilai perlu dilakukan secara berkala agar masyarakat semakin terlindungi.

“Fungsi pengawasan harus dijalankan secara aktif dan sistematis,” tambahnya.

Elvi mendorong penguatan koordinasi antara OJK, aparat penegak hukum, lembaga intelijen keuangan, dan platform digital untuk mendeteksi lebih awal pola promosi investasi ilegal yang menggunakan nama besar tokoh tertentu.

Selain pengawasan, Elvi juga menekankan pentingnya edukasi keuangan bagi masyarakat. Ia menilai publik perlu terus didorong untuk memeriksa legalitas investasi secara mandiri, memahami risiko produk keuangan, serta tidak mudah tergiur janji keuntungan besar dalam waktu singkat.

Dia menyebut literasi keuangan tetap menjadi benteng utama untuk mencegah masyarakat terjebak dalam investasi ilegal.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026