JAKARTA, KOMPAS.com – Kinerja produksi beras nasional dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan penguatan yang signifikan.

Pemerintah bahkan mencatatkan capaian penting dengan tidak adanya impor beras sepanjang 2025, seiring meningkatnya produksi dalam negeri dan penguatan cadangan pangan pemerintah.

Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada ketahanan pangan domestik, tetapi juga berkontribusi terhadap dinamika pasar beras global.

Di tengah perubahan tersebut, data terbaru menunjukkan produksi beras nasional pada 2026 tetap berada dalam tren positif meskipun menghadapi sejumlah dinamika pada level produksi bulanan.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menyampaikan, penguatan produksi dalam negeri menjadi faktor utama dalam perubahan tersebut.

“Dulu saat Indonesia masih impor beras hingga sekitar 7 juta ton, harga pangan dunia bisa mencapai sekitar 660 dollar AS per ton. Ketika kita berhasil memperkuat produksi dalam negeri dan menekan impor secara signifikan, harga dunia ikut turun, bahkan sempat berada di kisaran 340 dollar AS per ton,” ujar Amran, dikutip dari laman resmi Bapanas, Senin (4/5/2026).

Produksi beras 2025 surplus

Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Nasional Tahun 2025, produksi beras nasional mencapai 34,69 juta ton, sementara kebutuhan konsumsi nasional berada di kisaran 31,16 juta ton.

Dengan demikian, terdapat surplus produksi yang memungkinkan Indonesia tidak melakukan impor beras sepanjang tahun tersebut.

Surplus ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Selain itu, kondisi ini juga berdampak terhadap harga beras dunia.

Data The Food and Agriculture Organization (FAO) menunjukkan bahwa indeks harga beras internasional atau FAO All Rice Price Index (FARPI) mengalami penurunan sepanjang 2025.

Pada November 2025, indeks FARPI bahkan berada di level 96,9, yang merupakan titik terendah dalam empat tahun terakhir.

Capaian tersebut tidak terlepas dari kebijakan penguatan produksi domestik serta pengelolaan cadangan beras pemerintah.

“Stok beras kita saat ini mencapai sekitar 5,12 juta ton. Ini tertinggi selama Republik Indonesia berdiri. Sebelumnya, pada tahun 1984 stok pernah berada di angka sekitar 2,6 juta ton,” kata Amran.

Dinamika produksi beras 2026

Memasuki 2026, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya dinamika dalam produksi beras, khususnya pada awal tahun.

Berdasarkan hasil Survei Kerangka Sampel Area (KSA) Maret 2026, produksi beras pada bulan tersebut diperkirakan sebesar 5,04 juta ton.

Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,19 juta ton atau 3,67 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 5,23 juta ton beras.

Penurunan tersebut sejalan dengan berkurangnya luas panen padi pada Maret 2026 yang tercatat sebesar 1,61 juta hektare, turun 3,16 persen dibandingkan Maret 2025.

Selain itu, produksi padi dalam bentuk Gabah Kering Giling (GKG) juga turun menjadi 8,75 juta ton dari sebelumnya 9,08 juta ton.

Namun, secara kumulatif, produksi beras nasional tetap menunjukkan tren meningkat.

Pada periode Januari–Juni 2026, produksi beras diperkirakan mencapai 19,31 juta ton, meningkat sekitar 0,05 juta ton dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 19,26 juta ton.

Potensi produksi juga masih cukup besar. Untuk periode April–Juni 2026, produksi beras diperkirakan mencapai 9,61 juta ton, yang menjadi penopang utama ketersediaan beras nasional pada paruh pertama tahun ini.

Produksi padi dan sebaran wilayah

Dari sisi hulu, produksi padi nasional juga mencerminkan penguatan.

BPS melaporkan, pada periode Januari–Juni 2026, produksi padi diperkirakan mencapai 40,08 juta ton Gabah Kering Panen (GKP), meningkat 0,35 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dalam bentuk Gabah Kering Giling (GKG), produksi padi pada periode yang sama mencapai 33,52 juta ton, atau meningkat 0,26 persen secara tahunan.

Kontribusi terbesar terhadap produksi nasional masih didominasi oleh provinsi di Pulau Jawa. Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat tercatat sebagai tiga daerah dengan produksi padi tertinggi pada semester pertama 2026.

Sebaliknya, wilayah seperti Kepulauan Riau, Papua Pegunungan, dan DKI Jakarta menjadi daerah dengan produksi terendah.

Distribusi produksi ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap sentra produksi utama masih cukup tinggi, meskipun sejumlah daerah di luar Jawa mulai menunjukkan peningkatan kontribusi.

Kesejahteraan petani meningkat

Penguatan produksi beras juga berdampak terhadap kesejahteraan petani. Data BPS menunjukkan Nilai Tukar Petani (NTP) Tanpa Perikanan secara nasional sejak Juli 2024 konsisten berada di atas 120.

Bahkan, indeks tertinggi dalam tujuh tahun terakhir tercatat pada Desember 2025 dan Februari 2026 yang mencapai 126,11.

Selain itu, indeks harga yang diterima petani padi juga menunjukkan tren positif.

Sejak Juni 2024, indeks ini konsisten berada di atas 130 poin, dan pada Maret 2026 mencapai 144,52, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 137,94.

Amran menegaskan, keberhasilan sektor pangan tidak hanya diukur dari sisi produksi, tetapi juga kesejahteraan petani.

“Keberhasilan sektor pangan tidak hanya diukur dari produksi yang meningkat, tetapi juga dari kesejahteraan petani yang semakin baik serta kontribusi Indonesia terhadap stabilitas pangan dunia,” tutur dia.

Penurunan impor beras dan dampak global

Keberhasilan Indonesia dalam meningkatkan produksi beras juga tercermin dari penurunan impor secara signifikan.

Laporan Rice Outlook April 2026 dari United States Department of Agriculture (USDA) mencatat Indonesia sebagai negara dengan penurunan impor beras terbesar dibandingkan sekitar 80 negara lainnya.

Indonesia tercatat mengalami penurunan impor hingga 3,8 juta ton pada 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan impor ini tidak hanya berdampak domestik, tetapi juga memengaruhi keseimbangan pasar global. Di tengah berkurangnya permintaan impor dari Indonesia, sejumlah negara eksportir mulai menghadapi tekanan.

Sebagai contoh, dikutip dari Khaosod, ekspor beras Thailand pada Januari 2026 tercatat sebesar 530.000 ton, turun 17,5 persen secara tahunan. Nilai ekspornya bahkan merosot 30,7 persen menjadi 9,7 miliar baht.

Sepanjang 2026, ekspor beras Thailand diproyeksikan hanya mencapai 7,03 juta ton, turun 11 persen dibandingkan 7,9 juta ton pada 2025, sekaligus menjadi level terendah dalam lima tahun terakhir.

Tekanan terhadap ekspor Thailand dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari penguatan mata uang baht yang membuat harga beras menjadi kurang kompetitif, hingga meningkatnya persaingan global.

Harga beras melati Thailand tercatat sekitar 1.200 dollar AS per ton, lebih tinggi dibandingkan beras basmati India sekitar 970 dollar AS per ton, serta beras Vietnam dan Kamboja di kisaran 800 hingga 830 dollar AS per ton.

Selain itu, kebijakan pembatasan impor di sejumlah negara, termasuk Indonesia yang memperkuat produksi dalam negeri, turut menekan permintaan global.

Target produksi dan swasembada beras

Pemerintah menargetkan produksi beras nasional pada 2026 tetap berada dalam tren peningkatan guna menjaga keberlanjutan swasembada pangan.

Dengan capaian produksi 2025 sebesar 34,69 juta ton dan proyeksi produksi semester I 2026 yang mencapai 19,31 juta ton, pemerintah berupaya menjaga produksi tahunan agar mampu melampaui kebutuhan konsumsi nasional.

Upaya ini dilakukan melalui peningkatan luas tanam, optimalisasi produktivitas, serta penguatan cadangan beras pemerintah.

Swasembada beras menjadi salah satu agenda utama pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan.

Dengan tidak adanya impor beras sepanjang 2025, pemerintah menargetkan kondisi tersebut dapat dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya.

Selain itu, penguatan sistem pangan juga diarahkan untuk meningkatkan kontribusi Indonesia dalam menjaga stabilitas pangan global.

Amran menegaskan, upaya tersebut tidak hanya berorientasi pada kebutuhan domestik, tetapi juga memiliki dampak lebih luas.

“Ketahanan pangan yang kita bangun hari ini bukan hanya untuk Indonesia, tetapi juga memberi dampak bagi dunia,” katanya.

Tantangan produksi ke depan

Meski tren produksi menunjukkan penguatan, sejumlah tantangan tetap perlu diantisipasi. Penurunan produksi pada Maret 2026 menunjukkan bahwa faktor musiman dan dinamika luas panen masih menjadi variabel penting dalam menentukan produksi beras.

Selain itu, potensi penurunan luas panen pada periode April–Juni 2026 yang diperkirakan mencapai 3,16 juta hektare atau turun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya juga menjadi perhatian.

Namun demikian, peningkatan produksi secara kumulatif menunjukkan bahwa sistem produksi nasional masih mampu menjaga stabilitas pasokan.

Di sisi global, peningkatan produksi di sejumlah negara serta kebijakan swasembada pangan di berbagai negara juga menjadi faktor yang akan memengaruhi keseimbangan pasar beras ke depan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — BUMN Research Group LM FEB UI mencatat setahun perjalanan Danantara Indonesia mampu mengakselerasi kontribusi dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga menembus Rp140 triliun pada 2025.

Associate Director BUMN Research Group LM FEB UI Toto Pranoto mengungkapkan bahwa kinerja dividen perusahaan pelat merah dalam periode 2023–2025 menunjukkan tren pertumbuhan yang positif.

Berdasarkan data risetnya, nilai dividen BUMN melonjak sekitar 72% dari Rp81,2 triliun pada 2023 menjadi estimasi Rp140 triliun pada 2025.

Adapun kenaikan itu terjadi di tengah transformasi tata kelola yang mengalihkan peran operasional dari Kementerian BUMN ke tangan Danantara.

Meskipun dividen melesat, Toto memberikan catatan terhadap profitabilitas konsolidasi yang masih menghadapi tantangan. Pasalnya, sebesar 75% laba hanya ditopang oleh enam emiten besar. Terkait dengan hal tersebut, dia menilai bahwa restrukturisasi pada ratusan entitas lain masih terus berjalan.

“Situasi pareto belum menunjukkan perubahan signifikan,” ucapnya dalam laporan “Overview Kinerja BUMN di Bawah Danantara, dikutip Senin (4/5/2026).

Menyikapi kondisi tersebut, Danantara direkomendasikan mengadopsi struktur pengelolaan two-fund sebagaimana diterapkan Khazanah Nasional di Malaysia.

Strategi itu melibatkan pemisahan antara commercial fund dan strategic fund untuk mengakomodasi mandat ganda konstitusional Indonesia. Dia juga menyarankan agar diterbitkan aturan turunan terkait klausul alat fiskal agar BUMN yang memiliki beban penugasan publik besar tetap memiliki kepastian.

Untuk diketahui, dalam setahun terakhir, wajah regulasi BUMN mengalami tiga fase evolusi hukum, mulai dari sentralisasi di bawah UU No. 19/2003 hingga pemisahan tegas regulator dan operator melalui UU No. 16/2025.

Toto menjelaskan bahwa aturan terbaru tersebut memberikan koreksi kunci atas kebijakan sebelumnya dengan mengembalikan wewenang pemeriksaan BPK serta menetapkan status direksi dan komisaris sebagai penyelenggara negara.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) mencatat laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 80 miliar per kuartal I-2026.

Angka ini tumbuh 88,7 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Perolehan laba perusahaan dengan sandi bursa SMGR tersebut ditopang olah total pendapatan perusahaan senilai Rp 8,29 triliun. Angka tersebut naik 8,3 persen secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu, volume penjualan SMGR tercatat sebanyak 8,71 juta ton pada kuartal I-2026. Kemudian, beban pokok pendapatan tercatat senilai Rp 6,62 triliun.

Corporate Secretary SIG Vita Mahreyni mengatakan, Semen Indonesia membuktikan resiliensi di tengah tantangan industri semen domestik yang masih menghadapi kapasitas berlebih (overcapacity) dan tensi geopolitik yang memberi tekanan kenaikan harga-harga.

Strategi transformasi yang dijalankan SIG mencatatkan tren pertumbuhan kinerja positif sejak kuartal IV 2025 dan berlanjut sepanjang kuartal I 2026, yang ditandai dengan peningkatan volume penjualan, pendapatan, hingga laba pada kuartal I tahun 2026.

”Transformasi bisnis yang dilakukan SIG berfokus pada tiga strategi utama yaitu peningkatan pengelolaan pasar mikro, efisiensi biaya, serta optimalisasi produk turunan semen dan portofolio yang menjadi katalis pertumbuhan kinerja Perusahaan,” ungkap Vita dalam keterangan tertulis, Senin (4/5/2026).

Sepanjang kuartal I-2026, volume penjualan SIG naik 1,7 persen secara tahunan (yoy) menjadi 8,71 juta ton dari periode yang sama pada tahun sebelumnya sebanyak 8,57 juta ton.

Pencapaian tersebut didorong oleh penjualan domestik yang naik 5,4 persen secara tahunan (yoy), terutama dikontribusikan dari segmen semen kantong yang naik signifikan sebesar 11 persen yoy.

Sedikit catatan, pencapaian tersebut bahkan melampaui permintaan semen kantong nasional yang naik 7,0 persen. Sementara penjualan regional terkontraksi 8 persen yoy.

Dari sisi biaya, Vita bilang, beban pokok pendapatan mengalami kenaikan 8,6 persen yoy seiring meningkatnya volume penjualan serta dampak kenaikan harga bahan bakar dan energi.

Di saat yang bersamaan, biaya operasional termasuk pendapatan dan pengeluaran operasional lainnya naik sebesar 9 persen yoy. Namun demikian, biaya keuangan bersih tercatat turun sebesar 35,4 persen yoy

”Kami menjaga tren kinerja pada kuartal I-2026 berkat disiplin menjalankan transformasi bisnis. Selain kinerja penjualan yang mengalami peningkatan, pendapatan juga tercatat naik 8,3 persen disertai kenaikan laba sebesar 88,7 persen," imbuh dia.

Vita mengungkapkan, SIG melalui anak usahanya PT Solusi Bangun Indonesia Tbk bersama Taiheiyo Cement Corporation telah menyelesaikan proyek pengembangan dermaga dan fasilitas produksi untuk ekspor di Tuban, Jawa Timur yang kini ditargetkan operasional pada pertengahan 2026.

”Ekspor akan menjadi segmen penting tidak hanya untuk menyiasati overcapacity industri domestik, tetapi juga meningkatkan utilitas dan mendukung pertumbuhan kinerja yang stabil. Rampungnya proyek pengembangan dermaga dan fasilitas produksi di Tuban menjadi tonggak bagi perusahaan untuk mendorong lebih banyak ekspor semen yang akan menghasilkan margin yang lebih besar, tidak hanya ke Amerika Serikat, tetapi juga negara-negara lainnya,” tutup Vita.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam banyak organisasi,culture fitmasih menjadi standar utama dalam rekrutmen. Kandidat dinilai dari seberapa selaras mereka dengan nilai, gaya kerja, dan dinamika internal perusahaan. Pendekatan ini terasa logis, karena kesamaan sering dianggap mempermudah kolaborasi dan mempercepat proses adaptasi.

Namun dalam praktiknya, terutama pada model kerja berbasis layanan, realitasnya jauh lebih kompleks.

Talenta hari ini tidak bekerja dalam satu kultur yang statis. Mereka bergerak di antara berbagai organisasi yang masing-masing memiliki lingkungan kerja dan dinamika yang berbeda, berinteraksi dengan beragam stakeholder, dan menghadapi ekspektasi yang tidak selalu sama. Dalam konteks ini, kecocokan di awal menjadi kurang relevan. Yang lebih menentukan adalah kemampuan talenta untuk tetap adaptif tanpa kehilangan kualitas kerja dan profesionalisme di berbagai lingkungan.

Dari pengalaman saya membangun perusahaan dan melakukan penempatan talenta di lingkungan kerja lain, saya melihat bahwa keberhasilan tidak lagi ditentukan olehfit, melainkan olehadaptability. Bukan sekadar kemampuan menyesuaikan diri secara reaktif, tetapi kemampuan untuk membaca konteks dan cara kerja di setiap lingkungan, menyesuaikan pendekatan, dan tetap konsisten dalam menjaga kualitas di berbagai situasi.

Di titik ini,cultureperlu dilihat ulang, bukan sebagai filter untuk menyaring siapa yang “cocok”, tetapi sebagai pondasi yang memungkinkan seseorang tetap relevan, bahkan ketika konteks terus berubah.

Masalahnya, banyak organisasi masih memaknaiculturesebagai keseragaman. Semakin mirip, dianggap semakin baik. Padahal dalam lingkungan kerja saat ini, di mana individu bekerja di berbagai konteks, keseragaman justru bisa menjadi batas. Ia menciptakan kenyamanan, tetapi juga berpotensi mengurangi fleksibilitas. Di sinilah pergeseran cara pandang menjadi penting.Cultureseharusnya tidak membatasi cara kerja, tetapi memperkuat arah berpikir.

Ada tiga hal yang, dalam pengalaman saya, menjadi kunci untuk membangun pendekatan ini secara lebih sistematis:

Pertama, menanamkan nilai, bukan menyeragamkan cara kerja.

Organisasi yang terlalu fokus pada keseragaman sering kali tanpa sadar mengorbankan fleksibilitas. Padahal, dalam banyak situasi, fleksibilitas justru menjadi keunggulan utama. Di sinilah, nilai inti seperti integritas, ownership, dan kemauan belajar memberikan arah yang jelas tanpa mengunci cara individu bekerja.

Nilai berfungsi sebagai kompas. Ia memastikan keputusan tetap berada di jalur yang benar. Sementara cara kerja adalah kendaraan, yang perlu disesuaikan dengan medan yang dihadapi. Dengan pendekatan ini, individu tetap bisa konsisten dalam kualitas, meskipun berada di lingkungan yang berbeda.

Kedua, onboarding sebagai pembentukan cara berpikir, bukan sekadar orientasi.

Banyak organisasi masih melihat onboarding sebagai proses administratif, memperkenalkan peran, tugas, dan sistem kerja. Padahal tantangan terbesar di lapangan jarang bersifat teknis.

Yang lebih krusial adalahjudgment.

Talenta perlu dibekali kemampuan untuk membaca ekspektasi yang tidak selalu eksplisit, memahami dinamika relasi kerja, dan menyesuaikan gaya komunikasi dengan berbagai stakeholder. Dalam banyak kasus,misalignmentbukan terjadi karena kurangnya kemampuan teknis, tetapi karena kegagalan memahami konteks.

Onboarding yang efektif bukan hanya menjelaskan “apa yang harus dilakukan”, tetapi membentuk cara berpikir tentang “bagaimana bersikap” dalam situasi yang tidak selalu jelas.

Ketiga,menjaga alignment antara talenta dan lingkungan kerja melalui komunikasi berkelanjutan.

Setelah penempatan, kualitas hubungan organisasi dan lingkungan kerja lain justru benar-benar diuji. Talenta seringkali berada di posisi yang kompleks, karena harus menjaga ekspektasi berbagai pihak. Tanpa ruang komunikasi yang terbuka dan konsisten, potensimisalignmentakan sangat mudah terjadi.

Di sisi lain, lingkungan kerja tempat talenta berkontribusi juga membutuhkan kepastian bahwa kebutuhan mereka dipahami, tidak hanya di awal, tetapi secara berkelanjutan.

Di sinilahconstant communicationmenjadi kunci. Bukan sekadar rutinitas, tetapi mekanisme untuk menjaga alignment sebelum masalah muncul. Percakapan berkala bukan hanya menyelesaikan isu, tetapi membangun kepercayaan. Dalam jangka panjang, kepercayaan inilah yang menentukan keberlanjutan hubungan kerja.

Keempat, membangun sense of belonging.

Dalam model kerja lintas lingkungan, tantangan terbesar bukan hanya beradaptasi dengan cara kerja yang berbeda, tetapi membangun keterhubungan yang memungkinkan kolaborasi berjalan secara efektif.

Dalam konteks ini, talenta perlu memiliki kemampuan untuk membangun rasa keterhubungan di setiap lingkungan kerja yang mereka tempati melaluiopen communication. Keterhubungan tidak terbentuk secara instan, tetapi melalui interaksi yang memungkinkan kedua belah pihak saling memahami ekspektasi, cara kerja, dan dinamika tim. Dengan demikian, talenta tidak hanya menyesuaikan diri, tetapi juga mampu menjadi bagian dari dinamika tim.

Di sisi lain, lingkungan kerja tempat talenta berkontribusi juga memiliki peran yang sama pentingnya. Keterbukaan dalam menerima, melibatkan, dan membangun komunikasi dua arah akan menciptakan ruang kerja yang lebih inklusif dan kolaboratif.

Ketika kedua hal ini berjalan beriringan, sense of belonging tidak menjadi sesuatu yang statis, tetapi terbentuk secara kontekstual. Talenta dapat tetap fleksibel dalam pendekatan, sekaligus mampu membangun kolaborasi yang kuat di berbagai lingkungan kerja.

Pada akhirnya,culturebukan tentang membuat semua orang menjadi sama. Dia tentang memastikan setiap individu memiliki pondasi yang cukup kuat untuk beradaptasi, tanpa kehilangan arah.

Dalam dunia kerja yang semakin lintas batas, kemampuan ini bukan lagi nilai tambah. Dia adalah kebutuhan dasar.

Organisasi yang mampu menjaga keseimbangan antara nilai yang kuat dan fleksibilitas dalam eksekusi akan memiliki keunggulan yang sulit ditiru. Mereka tidak hanya membangun tim yang solid, tetapi juga sistem yang adaptif, yang mampu bertahan dan berkembang sesuai perkembangan dunia di berbagai konteks.

Dan di situlah keunggulan jangka panjang benar-benar terbentuk. Bukan dari keseragaman, tetapi dari kemampuan untuk tetap relevan dan tetap memiliki arah di lingkungan yang terus berubah.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT PLN (Persero) membantah adanya kenaikan tarif listrik seperti isu yang beredar di media sosial.

Masyarakat pun diimbau waspada terhadap informasi palsu atau hoaks yang menyebut PLN menaikkan tarif listrik tanpa pemberitahuan.

Melalui akun Instagram resmi @plnid, PLN menegaskan bahwa tidak ada kenaikan tarif listrik.

Pemerintah telah menetapkan tarif listrik pada kuartal II-2026 sama dengan kuartal sebelumnya.

"Faktanya, tidak ada kenaikan tarif listrik. Pemerintah telah menetapkan bahwa tarif listrik tetap berlaku sama untuk periode April-Juni 2026 seperti periode sebelumnya," ungkap PLN dalam unggahannya dikutip Senin (4/5/2026).

Perusahaan listrik pelat merah ini pun mengingatkan masyarakat untuk mengakses informasi mengenai tarif listrik dari sumber resmi, baik melalui kanal media sosial resmi maupun website perusahaan.

"Pastikan selalu mendapatkan informasi yang benar dan tepercaya hanya dari kanal media sosial atau *website* resmi PLN," tulis perusahaan.

https://www.instagram.com/p/DX1f2GsE6P2/?imgindex=3&igsh=dmQ2NHg1dGtjcncw

Berikut rincian tarif listrik yang berlaku pada periode April-Juni 2026

• Rumah tangga 900 VA RTM: Rp 1.352 per kWh
• Rumah tangga 1.300-2.200 VA dan bisnis 6.600 VA-200 kVA: Rp 1.444,70 per kWh
• Rumah tangga lebih dari 3.500 VA: 1.699,53 per kWh
• Bisnis dan industri lebih dari 200 kVA: Rp 1.122 per kWh
• Industri lebih dari 30.000 kVA: Rp 996,74 per kWh

Sebelumnya, ramai di media sosial Threads maupun Instagram yang menyebut bahwa adanya kenaikan tagihan listrik.

Bahkan, bernarasi bahwa kenaikan tarif dilakukan secara diam-diam oleh PLN.

Salah satunya pada postingan akun Instagram @awreceh.id, yang menunjukkan tangkapan layar komentar warganet yang mengeluhkan membayar tagihan listrik lebih mahal dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.

"Fantasshhh tagihan listrik naiknya tidack sopfhan, ternyataah memang banyak yang merasa PLN diam-diam naikkin tarifff. Huffff," tulis salah satu warganet.

"Kakk? Kok sama sih? Aku biasa total 800 ribu tiba-tiba sudah dua bulan ini jadi 1,3-1,4 juta-an. Elektronik enggak ada yang baru, semua sama, syok banget," sahut warganet lainnya.

"Ini token juga naik ya? Aku biasanya 200 ribu sebulan ini enggak sampai sebulan sudah habis, padahal pemakaian sama kayak biasanya," kata warganet lainnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah gejolak kebijakan moneter Amerika Serikat, investor institusi global justru terus menambah kepemilikan Bitcoin, membuka peluang bagi investor ritel untuk masuk secara bertahap.

Analis Reku, Fahmi Almuttaqin mengungkapkan bahwa sepanjang 2026, investor institusi telah mengakumulasi 145.837 Bitcoin sehingga total kepemilikan mencapai 818.334 Bitcoin. Arus dana juga tecermin dari masuknya sekitar US$3,5 miliar ke ETF Bitcoin spot dalam dua bulan terakhir.

Menurut Fahmi, tren ini menunjukkan keyakinan jangka panjang terhadap fundamental Bitcoin, terlepas dari fluktuasi harga jangka pendek akibat kebijakan The Fed.

Dia menilai koreksi harga pascapengumuman suku bunga bukan mencerminkan kelemahan struktural, melainkan bagian dari dinamika pasar yang wajar.

"Investor Indonesia dapat melihat ini sebagai periode momentum yang kuat untuk membangun atau memperkuat posisi di pasar kripto, khususnya Bitcoin sebagai instrumen diversifikasi sekaligus growth engine dalam portofolio investasi jangka panjang," ujarnya, Senin (4/5/2026).

Dari sisi regulasi, lanjutnya, prospek pasar juga didukung oleh pembahasan Clarity Act yang berpotensi menetapkan Bitcoin sebagai komoditas digital di bawah pengawasan Commodity Futures Trading Commission.

Fahmi menyebut kejelasan hukum ini dapat membuka jalan bagi bank untuk memegang aset kripto secara lebih aman, sekaligus mengurangi risiko tumpang tindih dengan regulator lain.

Dia menegaskan investor Indonesia dapat memanfaatkan momentum ini dengan strategi bertahap. "Strategi DCA tetap menjadi pendekatan paling terukur untuk memanfaatkan momentum ini," katanya.

Sebelumnya, melansir Kantor Berita Anadolu pada Jumat (1/5/2026), Federal Open Market Committee (FOMC) memutuskan mempertahankan suku bunga federal funds rate di kisaran 3,5% hingga 3,75%.

Keputusan itu diambil melalui voting 8 banding 4, menunjukkan tingkat perpecahan yang cukup besar di internal pembuat kebijakan.

Powell menegaskan bank sentral tetap berfokus menjaga independensi dan menjalankan kebijakan moneter tanpa pertimbangan politik. Dia juga mengkritik langkah hukum terbaru terhadap The Fed sebagai sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Dia mengatakan tidak punya pilihan selain tetap berada di Dewan Gubernur The Fed setelah masa jabatannya sebagai ketua berakhir pada Mei mendatang, dengan merujuk pada tindakan hukum yang diambil pemerintahan Presiden Donald Trump.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR - Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat) sebagai salah satu operating company PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) mendorong pemerataan konektivitas digital di Indonesia Timur melalui optimalisasi layanan satelit dan pengembangan infrastruktur strategis. Upaya ini dilakukan seiring meningkatnya kebutuhan akses internet di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang belum terjangkau jaringan terestrial secara optimal.

Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2025, penetrasi internet nasional telah mencapai 80,66 persen. Namun, kesenjangan antarwilayah masih signifikan. Tingkat penetrasi di Maluku dan Papua yang baru mencapai sekitar 69,26 persen. Kondisi ini menegaskan pentingnya solusi konektivitas yang mampu menjangkau wilayah yang sulit dilayani jaringan darat.

Menjawab kebutuhan tersebut, Telkomsat memperkuat portofolio layanan yang adaptif dan relevan dengan kebutuhan pasar. Direktur Komersial Telkomsat Andri Yunianto mengatakan kawasan Indonesia Timur memiliki potensi pertumbuhan yang sangat besar seiring meningkatnya kebutuhan konektivitas digital di berbagai sektor.

“Permintaan layanan konektivitas di Indonesia Timur terus menunjukkan tren positif. Telkomsat melihat ini sebagai peluang sekaligus tanggung jawab untuk menghadirkan solusi yang tidak hanya menjangkau, tetapi juga memberikan kualitas layanan yang andal dan berkelanjutan. Melalui penguatan layanan seperti Internet Merah Putih serta pengembangan infrastruktur seperti Community Gateway Wamena, Telkomsat berkomitmen untuk mempercepat pemerataan akses digital dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat,” ujar Andri.

Internet Merah Putih Hingga Community Gateway

Telkomsat menghadirkan layanan Internet Merah Putih hadir sebagai solusi broadband satelit untuk mendorong percepatan digitalisasi di sektor pemerintahan, pendidikan, kesehatan, hingga UMKM. Telkomsat juga menyediakan layanan berbasis VSAT serta solusi konektivitas lainnya yang mampu menghadirkan akses internet stabil hingga ke wilayah pesisir, pedalaman, dan pulau terluar.

Kehadiran Internet Merah Putih sebagai salah satu solusi untuk memenuhi pemerataan akses komunikasi dan internet masih menjadi tantangan besar di berbagai wilayah Indonesia, khususnya kawasan timur yang memiliki karakteristik geografis kompleks seperti pegunungan, hutan lebat, serta wilayah kepulauan yang tersebar. Keterbatasan infrastruktur fiber optik dan Base Transceiver Station (BTS) menyebabkan masih terdapat blank spot yang berdampak pada terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan digital, informasi, serta peluang ekonomi.

Selain itu, Telkomsat memfokuskan pengembangan bisnis di Indonesia Timur sebagai sumber pertumbuhan baru. Penguatan infrastruktur terus dilakukan, salah satunya melalui pengembangan Community Gateway Wamena yang diproyeksikan menjadi hub strategis dalam distribusi layanan satelit di wilayah Papua Pegunungan. Kehadiran gateway ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperluas jangkauan konektivitas di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur.

Langkah ini merupakan kelanjutan dari inisiatif sebelumnya melalui kehadiran Community Gateway Merauke yang diresmikan pada Desember 2025 sebagai gateway satelit pertama di Indonesia dan Asia Tenggara. Fasilitas tersebut memperkuat ketahanan jaringan di wilayah paling timur Indonesia dengan menghadirkan akses satelit berkapasitas besar dan latensi rendah, sekaligus berfungsi sebagai titik distribusi konektivitas ke jaringan lokal.

Dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan menempatkan teknologi satelit sebagai solusi strategis untuk menjangkau wilayah yang tidak dapat dilayani jaringan terestrial secara optimal. Dengan keunggulan dalam hal fleksibilitas dan jangkauan, layanan satelit berperan sebagai tulang punggung konektivitas di wilayah terpencil, mendukung berbagai sektor seperti pendidikan melalui pembelajaran digital, layanan kesehatan berbasis telemedicine, hingga penguatan layanan pemerintahan digital dan aktivitas ekonomi masyarakat.

"Ke depan, Telkomsat akan terus mengedepankan efisiensi operasional dan diversifikasi layanan guna memperkuat ketahanan bisnis. Dengan dukungan teknologi satelit yang andal dan pengembangan infrastruktur strategis, Telkomsat optimistis dapat terus berperan sebagai enabler utama dalam mendorong transformasi digital yang inklusif, sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat di seluruh penjuru Indonesia, khususnya kawasan timur," kata Andri.

Bisnis.com, JAKARTA -- Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Glenny H. Kairupan, mendatangi Istana Negara di Jakarta pada Senin (4/5/2026) setelah menerima panggilan dari Presiden Prabowo Subianto.

Kedatangannya di Istana Kepresidenan berlangsung sekitar pukul 13.30 WIB dengan mengenakan jas berwarna biru tua.

Sebelum tiba di Istana, Glenny mengungkapkan bahwa dirinya baru saja menyelesaikan agenda rapat bersama Danantara.

"Habis rapat di Danantara,” kata Glenny.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga memberikan penjelasan terkait operasional penerbangan jemaah haji.

Glenny menegaskan bahwa seluruh proses perjalanan berlangsung tanpa kendala berarti.

"Haji lancar. Perjalanan haji smooth semuanya,” ujarnya.

Dia menambahkan bahwa pihak maskapai berkomitmen memberikan layanan terbaik bagi para jemaah selama perjalanan ibadah tersebut.

“Pokoknya baik semuanya,” tandasnya.

Kebijakan Presiden Prabowo Subianto menurunkan komisi yang diambil oleh aplikator dari 20% menjadi 8% dinilai tidak lantas menaikkan penghasilan pengemudi ojol. Ekonom menilai ada langkah lain yang lebih efektif untuk mendongkrak penghasilan sekaligus memperkuat perlindungan sosial bagi driver.

Ekonom Prasasti Policy Center Piter Abdullah menilai peningkatan kesejahteraan pengemudi ojol seharusnya tidak hanya bertumpu pada pemangkasan komisi aplikator, melainkan juga melalui penguatan daya beli masyarakat.

Menurut dia, peningkatan daya beli akan menjaga permintaan terhadap layanan transportasi online, sehingga jumlah order yang diterima pengemudi tetap terjaga.

Piter menilai penurunan komisi aplikator justru berpotensi memicu penyesuaian strategi bisnis perusahaan, termasuk menaikkan tarif layanan hingga batas atas aturan untuk menjaga margin keuntungan.

Tarif ojol saat ini merujuk pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022. Rinciannya sebagai berikut:

Kedua, diskon dan promosi untuk penumpang berkurang. Ketiga, jumlah penumpang menurun, jika diskon berkurang sementara harga naik. Keempat, penghasilan pengemudi ojol berpotensi turun, jika jumlah penumpang berkurang.

Kelima, akan berpengaruh ke UMKM yang menjual makanan via aplikasi, terutama jika biaya layanan naik. Terakhir, memengaruhi iklim investasi.

“Kebijakan mengintervensi harga, pasti akan memunculkan kekhawatiran para investor. Perencanaan yang sudah mereka buat akan ‘bubar jalan’. Ini bisa menjadi preseden ketidakpastian bagi investor,” kata Piter kepada Katadata.co.id, Senin (4/5).

Menurut dia, penghasilan mitra pengemudi ojol bisa digenjot dengan mendorong daya beli masyarakat.

Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda juga menilai kebijakan menurunkan komisi aplikator dari 20% menjadi 8%, tidak lantas menaikkan penghasilan mitra pengemudi taksi online dan ojol.

Sebab, ada dua skema pembayaran transportasi online, yaitu harga ke konsumen dan harga ke pengemudi. Harga ke konsumen terdiri dari biaya perjalanan, biaya platform, biaya lainnya, termasuk asuransi swasta.

Sedangkan biaya untuk pengemudi hanya biaya perjalanan. Oleh karena itu, penurunan potongan aplikator tidak lantas menaikkan penghasilan mitra driver ojol.

“Ketika ingin menaikkan pendapatan, maka yang harus dilakukan yakni kenaikan tarif biaya perjalanan,” kata Nailul kepada Katadata.co.id, Senin (4/5).

Di satu sisi, aplikator berpotensi mengurangi diskon kepada penumpang seiring menurunnya komisi yang diperoleh. Hal ini akan menurunkan permintaan layanan. “Pendapatan agregat pengemudi akan turun juga. Kecuali penumpang sudah tidak bergantung pada promo lagi,” ia menambahkan.

Sebagai alternatif, Nailul mengusulkan perubahan skema bagi hasil dari model ad valorem berbasis persentase menjadi tarif tetap berbasis voucer atau tiket. Besaran harga voucer atau tiket harus dibahas dengan pengemudi.

Selain itu, ia mendukung adanya peraturan presiden terkait perlindungan pekerja online, termasuk kecelakaan kerja dan BPJS Kesehatan. Aturan ini memberikan kepastian bagi pengemudi taksi online dan ojol akan jaminan sosial sejalan dengan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Aturan perlindungan sosial itu dinilai menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan semua pihak dalam sistem jaminan sosial nasional, baik ketenagakerjaan maupun kesehatan.

Pemerintah kemudian bisa mengatur skema pembagian siapa menanggung apa dan berapa, karena banyak dari pengemudi transportasi online mempunyai lebih dari satu aplikasi. “Tugas pemerintah membuat skema yang pas untuk pengemudi transportasi online ini agar semua tercakup program jaminan sosial namun tidak menimbulkan pembayaran berganda,” ujar dia.

Sementara itu, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai pemerintah perlu memperbaiki ekosistem transportasi online, termasuk aspek regulasi sehingga industri ini segera mature.

Yang perlu diatur yakni standar kesejahteraan driver ojol seperti jaminan sosial, asuransi, Bonus Hari Raya (BHR), formula pendapatan, serta keselamatan pengemudi dan penumpang. Di saat yang sama, aplikator juga perlu diberi ruang fleksibilitas untuk menjalankan model bisnisnya sepanjang tetap mematuhi regulasi yang berlaku.

JAKARTA - Persatuan Pemuda Mahasiswa Timur Raya melaporkan Ade Armando dan Permadi Arya alias Abu Janda ke Polda Metro Jaya pada Senin (4/5/2026) atas kasus dugaan penghasutan dan penyebaran berita bohong atau hoaks. Laporan ini dipicu oleh unggahan potongan video ceramah mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK), saat berbicara di Masjid UGM pada Kamis, 5 Maret 2026 lalu.

Perwakilan Persatuan Pemuda Mahasiswa Timur Raya, Rivai Sabon Mehen menyampaikan, kedua terlapor dituding telah memotong ceramah Jusuf Kalla untuk melakukan provokasi.

“Sebagai warga negara, saya dan kuasa hukum saya bersama kawan-kawan dari Persatuan Pemuda Mahasiswa Timur Raya datang ke Polda Metro untuk membuat laporan polisi kepada Ade Armando dan Abu Janda terkait dengan unggahan video dan podcast mereka di Cokro TV,” kata Rivai.

Ia menilai konten yang diunggah keduanya bersifat provokatif dan mendiskreditkan Jusuf Kalla.

“Pernyataan mereka berdua ini sangat meresahkan warga masyarakat dan kami menganggap bahwa pernyataan beliau adalah pernyataan yang sangat provokatif dan kemudian sangat mendiskreditkan Pak Jusuf Kalla,” ujarnya.

Menurut Rivai, potongan video yang beredar dinilai tidak utuh sehingga memicu kegaduhan di ruang publik.

“Pidato utuh Pak Yusuf Kalla itu tidak diunggah. Tetapi kemudian mereka mengambil sepenggal video itu untuk melakukan provokasi ke ruang publik yang hari ini sangat membuat kegaduhan,” lanjutnya.

Sementara itu, kuasa hukum pelapor, Wahyudin Ingratubun menyebut pihaknya menemukan unsur kesengajaan dalam pemotongan video tersebut.

“Kami menilai bahwa pemenggalan video yang singkat kira-kira 12 detik sampai dengan 1 menit itu adalah suatu mens rea. Kami menemukan ada mens rea yang dilakukan oleh terduga Abu Janda dan Ade Armando,” katanya.

Ia menambahkan, laporan tersebut terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta dugaan penghasutan dan penyebaran hoaks. Wahyudin juga menyebut laporan telah diterima pihak kepolisian. Pihaknya pun akan terus mengawal kasus ini.

“Kami berharap pihak kepolisian bisa memproses sampai dengan kasus ini ditetapkan tersangka,” ucapnya.

Sebelumnya, Yusuf Kalla juga sempat dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh sejumlah pihak, terkait dugaan penistaan agama. Pelaporan tersebut dipicu oleh beredarnya potongan video ceramah Yusuf Kalla di Masjid Kampus UGM. Dalam potongan video itu, pernyataan Yusuf Kalla dinilai menggeneralisasi ajaran agama.

Namun, secara utuh, ceramah tersebut disebut bertujuan menyampaikan pesan perdamaian dan menceritakan pengalaman dalam meredam konflik di sejumlah daerah.

Sebelumnya, Aliansi Profesi Advokat Maluku melaporkan Permadi Arya (Abu Janda) dan Ade Armando buntut mengunggah ceramah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di UGM. Laporan polisi itu dilayangkan ke Polda Metro Jaya pada Senin (20/4/2026).

Laporan teregister dengan nomor LP/B/2767/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA. Pelapor diwakili oleh seorang advokat bernama Paman Nurlette yang menilai bahwa Abu Janda dan Ade Armando mengunggah video ceramah JK di UGM yang dipotong-potong.

Nurlette menuturkan unggahan keduanya diduga membuat kegaduhan pada ruang publik. Apalagi keduanya juga diduga menambah narasi hasutan yang memperparah keonaran di ruang publik.

"Perlu kami tegaskan dengan potongan video ceramah Pak JK yang diposting kemudian disertai dengan narasi penghasutan, provokasi, manipulatif, provokatif, dan konfrontatif, itu membentuk persepsi negatif masyarakat di ruang interaksi sosial," ujar Nurlette di Polda Metro Jaya, Senin (20/4/2026).

Penunjukan ini mencerminkan kepercayaan negara-negara di kawasan terhadap kapasitas Indonesia

Tangerang (ANTARA) - Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau AirNav Indonesia ditunjuk sebagai Chairperson of APAC Project 30/10 Task Force oleh International Civil Aviation Organization (ICAO) untuk memimpin implementasi peningkatan efisiensi ruang udara di kawasan Asia Pasifik.

"Penunjukan ini mencerminkan kepercayaan negara-negara di kawasan terhadap kapasitas Indonesia dalam memimpin koordinasi lintas negara di sektor navigasi penerbangan," kata Direktur Operasi Setio Anggoro dalam keterangan tertulis diterima di Tangerang, Senin.

Ia mengatakan, adanya penunjukan AirNav sebagai memimpin implementasi peningkatan efisiensi ruang udara ini dinominasikan oleh Malaysia, yang didukung penuh anggota ICAO Asia Pasifik lainnya, seperti Mongolia, Pakistan, Singapura, dan Thailand.

"Momentum ini juga semakin menegaskan kepercayaan internasional terhadap kapasitas Indonesia dalam mendukung implementasi transformasi navigasi udara, khususnya di kawasan Asia Pasifik," ujarnya.

Sebagai informasi, APAC Project 30/10 Task Force merupakan bagian dari implementasi Project 30/10, sebuah inisiatif global ICAO yang bertujuan meningkatkan efisiensi pengelolaan ruang udara melalui optimalisasi pengaturan jarak antar pesawat (separation minima), dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan.

Setio menjelaskan, dalam beberapa dekade terakhir, peningkatan kapasitas penerbangan umumnya bergantung pada pembangunan infrastruktur fisik seperti bandara dan landasan pacu. Melalui Project 30/10, pendekatan tersebut mulai bergeser ke arah optimalisasi sistem.

"Dalam industri penerbangan, efisiensi operasional menjadi faktor penting dalam menjaga kinerja dan daya saing," ujarnya.

Menurut dia, implementasi kebijakan di kawasan Asia Pasifik menghadapi tantangan tersendiri, mengingat perbedaan tingkat kesiapan teknologi, regulasi, serta karakteristik ruang udara antarnegara.

"Implementasi program ini membutuhkan pendekatan kolaboratif antarnegara dengan tingkat kesiapan yang berbeda. Fokusnya adalah memastikan efisiensi dapat dicapai tanpa mengurangi aspek keselamatan," terangnya.

Dia juga menambahkan, efisiensi operasional dan agenda Keberlanjutan menjadi salah satu fokus utama ICAO saat ini. Optimalisasi ruang udara mendukung pengelolaan penerbangan yang lebih efisien dipercaya akan berkontribusi besar terhadap upaya peningkatan kinerja lingkungan di sektor aviasi.

Dalam hal ini, selain terpilih sebagai pimpinan dalam pelaksanaan proyek strategis, AirNav Indonesia juga didaulat menjadi tuan rumah pertemuan perdana APAC Project 30/10 Task Force, di Tangerang, Banten, pada 16–18 Juni 2026.

"Dalam laporan pelaksanaan Kick Off Meeting of the APAC Project 30/10 Task Force (AP30-10/TF/1) yang dipublikasikannya, Sekretariat ICAO menyampaikan apresiasi kepada AirNav Indonesia atas kesediaannya menjadi tuan rumah pertemuan tersebut," paparnya.

Ia bilang, selain membahas sejumlah isu penting, agenda pertemuan juga menjadwalkan kunjungan para peserta ke Jakarta Air Traffic Control Centre (JATSC) yang dikelola AirNav Indonesia.

"Kebetulan, AirNav Indonesia saat ini baru saja mengimplementasikan sistem baru, yaitu ATMAS untuk meningkatkan kualitas sistem pelayanan navigasi nasional. Mereka ingin melihat ini," kata dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) tertekan tajam hingga menyentuh auto reject bawah (ARB) pada perdagangan Senin (4/5/2026), dipicu sentimen negatif dari kebijakan pemerintah yang memangkas porsi bagi hasil aplikator secara signifikan.

Investment Specialist PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia (KISI), Azharys Hardian, menilai penyebab utama atau biang kerok dari anjloknya saham GOTO adalah respons pasar terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 yang menurunkan take rate aplikator dari sebelumnya 20 persen menjadi hanya 8 persen.

“Penyebab utama dari anjloknya saham GOTO hingga ARB pagi ini adalah respons negatif pasar dari Perpres Nomor 27 Tahun 2026 yang memangkas porsi bagi hasil aplikator secara drastis dari 20 persen menjadi hanya 8 persen,” ujar Azharys saat dihubungi Kompas.com, Senin ini.

Kebijakan tersebut dinilai langsung menggerus prospek profitabilitas GOTO, mengingat segmen On-Demand Service (ODS) merupakan kontributor utama pendapatan perseroan dengan porsi mencapai 63 persen dari total pemasukan pada kuartal I-2026.

“Mengingat segmen On-Demand Service merupakan tulang punggung pendapatan yang menyumbang 63 persen total pemasukan GOTO pada 1Q26,” paparnya.

Pemangkasan margin di lini bisnis inti ini memicu kekhawatiran pasar akan terjadinya kompresi margin yang dalam, sehingga investor memilih melakukan aksi jual masif sekaligus melakukan re-rating terhadap valuasi saham.

Tekanan jual tersebut tecermin pada pergerakan harga saham GOTO yang turun ke Rp 51 per saham atau melemah 5,56 persen di awal sesi kedua perdagangan Senin.

Bahkan, saham GOTO sempat menyentuh batas ARB di level Rp 50 selama sesi satu perdagangan.

Saat ini, saham emiten teknologi itu bergerak stagnan dalam rentang sempit Rp 50- Rp 51 dengan volatilitas tinggi, namun tanpa indikasi pembalikan arah yang kuat.

Hal ini terlihat dari sisi orderbook, tekanan supply terlihat dominan.

Antrean jual menumpuk tebal mulai dari Rp 51- Rp 60 dengan total lebih dari 91 juta lot, jauh melampaui kekuatan bid atau beli yang hanya terkonsentrasi di harga Rp 50 sebesar sekitar 11,3 juta lot.

Ketimpangan itu menggambarkan dominasi di sisi distribusi.

Pada trade book, akumulasi volume sell terlihat meningkat signifikan dan konsisten melampaui volume buy.

GOTO sebelumnya menyatakan akan mematuhi aturan pemerintah terkait perlindungan pekerja transportasi online, termasuk ketentuan baru yang diteken Presiden Prabowo Subianto.

Ketentuan itu mengenai penurunan tarif driver ojek online (Ojol) dari 20 persen menjadi 8 persen, yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online.

“GoTo senantiasa mematuhi peraturan pemerintah, termasuk arahan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait perlindungan pekerja transportasi online yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026,” ucap Hans dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Jumat (1/4/2026).

Meski begitu, perusahaan akan lebih dahulu mengkaji Perpres tersebut guna memahami detail aturan serta berbagai penyesuaian yang perlu dilakukan.

“Saat ini kami akan melakukan pengkajian untuk memahami detail, implikasi dan penyesuaian yang diperlukan sesuai dengan peraturan tersebut,” katanya.

Ia menambahkan, GoTo juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan terkait aturan di bidang transportasi online.

Menurut Hans, koordinasi ini untuk memastikan perusahaan dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat, terutama mitra pengemudi dan pelanggan.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan semua pemangku kepentingan terkait sehingga GoTo/Gojek dapat terus memberi manfaat berkelanjutan kepada seluruh masyarakat terutama mitra driver dan pelanggan Gojek,” lanjut dia.

Presiden Prabowo Subianto dalam perayaan Hari Buruh Internasional 2026, menyatakan bahwa potongan tarif driverojol diturunkan menjadi 8 persen.

Terbitnya Perpres 27/2026 yang mengatur ketentuan itu pun disebut sebagai salah satu kado untuk pekerja pada peringatan Hari Buruh Sedunia 2026.

“Tadi pembagian pendapatan dari 80 persen untuk pengemudi, sekarang menjadi minimal 92 persen untuk pengemudi,” ungkap Prabowo di Monas, Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Pada kesempatan itu, dia juga memerintahkan driverojol harus mendapatkan sejumlah jaring pengaman seperti jaminan kecelakaan kerja. “Harus diberi jaminan kecelakaan kerja, akan diberi akan diberikan BPJS Kesehatan, asuransi kesehatan,” tutur Prabowo.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang