Bisnis.com,JAKARTA — Kepala Pusat Energi dan Pangan Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov menilai kenaikan harga liquefied natural gas (LNG) yang dirasakan sebagian pelanggan industri perlu dilihat secara proporsional dan objektif.
Belakangan, kenaikan harga gas ini disebut menimbulkan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK). Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menyebut, sedikitnya 50.000 orang terancam PHK imbas kenaikan harga gas industri dari US$8 per MMBtu menjadi US$22 per MMBtu.
Abra mengatakan, tekanan harga tersebut tidak bisa dilepaskan dari dinamika geopolitik global yang mendorong kenaikan harga energi, termasuk LNG domestik, di tingkat hulu maupun pemasok sebagai konsekuensi dari penerapan formula harga yang merujuk kepada harga energi dunia.
"Karena itu, isu ini perlu dilihat secara utuh dari hulu sampai hilir, bukan hanya dari sisi harga akhir yang diterima industri,” ujar Abra dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026).
Dia menjelaskan, dalam beberapa tahun terakhir pasokan gas pipa untuk kebutuhan industri terus mengalami penurunan.
Pada 2024, pasokan gas pipa tercatat sekitar 479 BBtud, lalu turun 16% menjadi sekitar 400 BBtud pada 2025. Penurunan tersebut berlanjut pada 2026 menjadi sekitar 327 BBtud atau turun sekitar 18%.
Selain karena kondisi penurunan alamiah (natural decline), penurunan ketersediaan pasokan gas pipa untuk industri juga dapat dilihat sebagai akibat kebijakan prioritas dalam penetapan alokasi yang lebih rendah urutannya dibandingkan untuk sektor kelistrikan. Abra berpendapat kondisi ini membuat kesenjangan antara pasokan gas pipa dan kebutuhan industri semakin melebar.
Dengan begitu, LNG menjadi salah satu alternatif pasokan untuk menjaga kontinuitas suplai energi bagi pelanggan industri.
"Namun, harus dipahami bahwa LNG memiliki struktur biaya yang lebih tinggi dibandingkan gas pipa karena rantai pasoknya jauh lebih panjang dan kompleks dan penerapan formula harga yang merujuk pada harga Indonesia Crude Price [ICP] atau referensi harga pasar lainnya,” jelas Abra.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa rantai pasok LNG setidaknya melalui enam tahapan, mulai dari produksi hulu, pencairan atau liquefaction, pengapalan, penyimpanan dan regasifikasi, transmisi, hingga distribusi.
Sementara gas pipa konvensional umumnya hanya melalui tiga tahapan utama, yaitu produksi hulu, transmisi, dan distribusi. Perbedaan struktur rantai pasok tersebut membuat harga LNG secara alamiah lebih tinggi dibandingkan gas pipa.
Meski demikian, Abra menekankan bahwa dampak kenaikan harga LNG terhadap industri tetap perlu menjadi perhatian serius. Dia mengingatkan, kenaikan biaya energi dapat menekan struktur biaya produksi, menurunkan utilisasi pabrik, memperlemah daya saing industri, hingga berpotensi berdampak terhadap tenaga kerja.
Oleh karena itu, pemerintah perlu segera hadir untuk merumuskan solusi yang menjaga keandalan pasokan sekaligus menjaga daya tahan industri.
"Pada industri tertentu, tekanan ini bisa berdampak terhadap utilisasi pabrik, arus kas, daya saing, bahkan risiko PHK. Maka mitigasi terhadap industri dan tenaga kerja harus menjadi prioritas, tetapi solusinya jangan sampai menciptakan tekanan baru bagi rantai pasok gas nasional,” ujar Abra.
Di satu sisi, dia menilai bahwa posisi badan usaha penyalur gas juga perlu dipahami secara adil. Sebagai pelaku midstream dan niaga gas, ruang geraknya dalam menetapkan harga tidak sepenuhnya fleksibel karena komponen harga gas, alokasi, biaya infrastruktur, serta margin niaga berada dalam koridor regulasi pemerintah.
Dengan demikian, kenaikan harga LNG di tingkat konsumen sangat dipengaruhi oleh biaya perolehan dari pemasok, parameter harga energi global seperti ICP, JCC, dan JKM, nilai tukar rupiah, serta biaya rantai pasok LNG.
"Jika seluruh tekanan dipaksa ditahan di hilir, maka yang terganggu adalah kesehatan keuangan badan usaha yang selama ini menjaga keandalan distribusi gas nasional,” imbuh Abra.

Opsi Tekan Harga

Abra menyampaikan beberapa opsi yang dapat dipertimbangkan pemerintah. Pertama, pemerintah perlu mendorong optimalisasi harga LNG di tingkat hulu atau pemasok, seperti misalnya penerapan harga khusus domestik dan penerapan batas atas harga atau ceiling price.
Hal ini termasuk memperkuat kontrak jangka menengah-panjang yang lebih stabil agar industri tidak terlalu terekspos volatilitas harga spot.
Kedua, pemerintah perlu mempercepat realokasi pasokan gas untuk kebutuhan domestik, termasuk mengevaluasi kembali porsi ekspor LNG dan gas bumi sepanjang tetap menghormati kontrak yang sudah berjalan dan perubahan kebijakan prioritas dalam penetapan alokasi gas bumi untuk industri.
"Prinsipnya bukan anti-ekspor, tetapi ketika industri dalam negeri kekurangan pasokan gas pipa dan harus membeli LNG yang lebih mahal, maka perlu ada keberpihakan kebijakan agar kebutuhan domestik lebih diamankan,” kata Abra.
Ketiga, Abra mengusulkan agar pemerintah mengkaji skema swap ekspor LNG atau gas. Dalam skema ini, sebagian pasokan LNG yang semula dialokasikan untuk ekspor dapat dialihkan untuk kebutuhan domestik, sementara pembeli luar negeri memperoleh pengganti pasokan dari pemasok lain dengan harga atau biaya yang tetap kompetitif.
Menurut Abra, skema seperti ini membutuhkan negosiasi komersial dan diplomasi energi, tetapi dapat menjadi opsi untuk mengurangi tekanan pasokan domestik tanpa menimbulkan gangguan kontraktual yang besar.
Keempat, pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) secara menyeluruh, baik dari sisi harga, volume, penerima manfaat, maupun transparansi implementasinya.
Kelima, pemerintah dapat menyiapkan skema mitigasi sementara bagi industri terdampak, misalnya relaksasi kontrak minimum, fleksibilitas volume, penjadwalan ulang produksi, atau dukungan fiskal terbatas dan terukur untuk sektor yang benar-benar padat karya dan strategis.
Keenam, Abra mendorong diversifikasi sumber energi bagi industri, terutama bagi sektor yang masih memungkinkan melakukan substitusi energi tanpa mengganggu proses produksi.
“Diversifikasi energi penting, tetapi tidak boleh dilakukan secara reaktif. Bagi sebagian industri, LNG masih lebih efisien dibandingkan solar industri atau LPG. Maka pilihan energi harus dihitung berdasarkan keekonomian, emisi, dan kontinuitas pasokan, bukan sekadar respons jangka pendek terhadap kenaikan harga,” ujar Abra.

Bisnis.com, JAKARTA— Indonesia dinilai memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara dalam menarik investasi data center. Di tengah lonjakan kebutuhan pusat data akibat perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), pemerintah optimistis Indonesia mampu menjadi tujuan utama investasi digital di kawasan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan terdapat tiga faktor utama yang menjadi daya tarik Indonesia bagi investor data center.

“Satu kita [Indonesia] masih punya space [lahan] di mana Singapura enggak punya space,” kata Airlangga dalam acara 1 Dekade Indonesian Data Center Provider Organization (IDPRO) di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Selain ketersediaan lahan, Airlangga menuturkan Indonesia memiliki harga energi yang lebih kompetitif dibandingkan Singapura maupun kawasan Johor di Malaysia. Menurutnya, biaya energi di Indonesia hanya sekitar 50%-60% dari harga yang berlaku di negara-negara tersebut.

Keunggulan lainnya adalah ketersediaan air yang melimpah untuk kebutuhan sistem pendingin data center. Selain itu, Indonesia telah memiliki Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat (AS) yang dinilai dapat mendukung pengembangan maupun pemanfaatan semikonduktor di dalam negeri.

Airlangga juga menyoroti pentingnya pasokan listrik yang andal bagi operasional data center. Menurutnya, salah satu tantangan yang masih dihadapi, khususnya di Pulau Jawa, adalah ketersediaan transformator untuk menurunkan tegangan listrik dari high voltage ke low voltage.

Dia mencontohkan, sebelum memutuskan berinvestasi di Karawang, Amazon Web Services (AWS) telah beberapa kali berdiskusi dengan pemerintah terkait kesiapan infrastruktur pendukung.

“Sehingga sekarang sudah melihat bahwa berbagai player sudah relatif mau masuk ke Indonesia dan di antara negara ASEAN yang lain saya bisa katakan Indonesia lebih siap,” katanya.

Airlangga menilai momentum tersebut harus dijaga agar Indonesia tidak tertinggal dari negara-negara lain di kawasan. Dia mengungkapkan Malaysia dan Singapura bahkan telah mengajak Indonesia membangun kerja sama trilateral dalam pengembangan data center. Kerja sama tersebut saat ini masih dalam tahap pertimbangan.

“Karena masing-masing butuh juga disaster recovery dan berbagai macam daripada hal yang bisa menjaga reliability daripada data center,” ujarnya.

Cari Peluang

Sementara itu, Senior Director of Investment Danantara Indonesia Sunata Tjiterosampurno mengatakan pihaknya Danantara tengah mengevaluasi empat peluang investasi data center di Indonesia.

Sunata menjelaskan secara umum pasar data center terbagi ke dalam tiga segmen utama, yakni data center yang melayani western hyperscaler seperti Amazon dan Microsoft, data center yang melayani Asian hyperscaler yang didominasi perusahaan-perusahaan China seperti ByteDance, Tencent, dan Baidu, serta segmen co-location yang melayani kebutuhan korporasi.

Masing-masing segmen memiliki karakteristik bisnis yang berbeda. Western hyperscaler umumnya memiliki kontrak jangka panjang dengan tingkat kepastian yang lebih tinggi, sementara Asian hyperscaler juga memiliki kontrak panjang namun dengan sejumlah batasan tertentu.

Adapun bisnis co-location menawarkan tarif lebih tinggi, tetapi dengan masa kontrak yang relatif lebih pendek.

“Nah karakteristik ini penting dalam lakukan investasi karena kita mau investasi yang berkesinambungan dan memberikan value. Dan mandat kita itu adalah mandat komersial,” katanya.

Sunata menjelaskan Danantara berperan sebagai fasilitator dan pengalokasi modal, bukan sebagai pengembang maupun operator data center. Karena itu, strategi investasi yang dijalankan adalah bermitra dengan developer dan operator yang memiliki rekam jejak kuat.

Menurutnya, tren global menunjukkan para hyperscaler lebih banyak menyewa kapasitas data center dari platform-platform besar dibandingkan membangun fasilitas sendiri.

Di Asia terdapat sejumlah platform data center yang aktif melakukan ekspansi, termasuk beberapa yang telah beroperasi di Indonesia.

Karena itu, Danantara memilih berinvestasi pada platform-platform tersebut agar dapat mendukung pembangunan data center di Indonesia sekaligus memperoleh pemahaman lebih luas mengenai perkembangan industri data center di kawasan.

“Cara kita investasi adalah kita investasi di platform tersebut dan platform tersebut membangun data center di Indonesia,” ungkapnya.

Selain mempercepat pembangunan infrastruktur digital nasional, pendekatan tersebut juga memungkinkan Danantara memperoleh eksposur terhadap tren dan pergerakan industri data center di seluruh Asia.

Sunata menambahkan penguatan sumber daya manusia juga menjadi bagian penting dari strategi investasi perusahaan. Menurutnya, Danantara terus membuka peluang secondment dan program pembelajaran bagi tim internal agar dapat memperdalam pemahaman mengenai sektor teknologi, kecerdasan buatan, dan infrastruktur digital.

“Dan kami punya tim yang benar-benar menguasai sektor teknologi, AI dan termasuk digital infrastructure itu sendiri,” katanya.

Terbatas Pasokan Air dan Energi

Sementara itu, Ketua IDPRO Hendra Suryakusuma mengatakan pesatnya pertumbuhan industri data center di Johor, Malaysia, tidak terlepas dari kebijakan moratorium pembangunan data center yang diterapkan Singapura pada 2019 akibat keterbatasan lahan dan pasokan energi. Pada saat yang sama, Malaysia memberikan berbagai insentif sehingga menarik banyak investor untuk membangun pusat data di Johor.

Namun, perkembangan yang sangat pesat tersebut kini mulai menimbulkan tantangan baru berupa keterbatasan pasokan air dan energi.

“Ada isu dengan air dan juga energi. Akhirnya memang ini potensi besar di Indonesia,” kata Hendra.

Menurut Hendra, Indonesia memiliki keunggulan berupa ketersediaan sumber daya energi dan air yang melimpah. Salah satu potensi yang dinilai strategis adalah energi panas bumi (geothermal).

Dia menuturkan hanya sedikit negara yang memiliki sumber energi bersih dari panas bumi dalam jumlah besar. Indonesia sendiri memiliki cadangan geothermal terbesar kedua di dunia, dengan sekitar 70% kapasitas yang saat ini dikelola oleh Pertamina Geothermal Energy.

Karena itu, IDPRO aktif menjalin kolaborasi dengan Pertamina Geothermal untuk memastikan pembangunan data center ke depan dapat memanfaatkan sumber energi terbarukan.

“Karena tadi 62% pasokannya PLN kan masih dari batu bara,” katanya.

Hendra mengungkapkan kapasitas data center yang telah terbangun di Indonesia saat ini mencapai sekitar 637 megawatt (MW). Angka tersebut diproyeksikan meningkat hingga sekitar 1,6 gigawatt (GW) pada kuartal II/2027.

Meski demikian, pembangunan data center masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Menurutnya, kondisi tersebut didukung oleh jaringan transmisi listrik Jawa-Madura-Bali (Jamali) yang lebih matang serta ketersediaan tenaga kerja terampil.

Dia mengatakan kebutuhan teknisi dan engineer untuk industri data center saat ini masih lebih mudah dipenuhi di Pulau Jawa dibandingkan wilayah lain.

ZUG, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi Zug, Swiss, menerima pembayaran pajak menggunakan Bitcoin dan aset kripto lainnya sebagai bagian dari dukungan terhadap perkembangan teknologi blockchain. Namun, aset digital tersebut tidak disimpan sebagai cadangan pemerintah, melainkan langsung dikonversi menjadi mata uang Swiss franc.

Hal itu diungkapkan Head of Economic Affairs Kanton (Provinsi) Zug Silvia Thalmann-Gut dalam wawancara khusus delegasi jurnalis Kompas Gramedia (KG) Grup, termasuk Kompas.com, di sela "Indonesia-Swiss Business Forum Series 2026" bertema "Digital Economy: Enhancing Collaboration in the Fastest Emerging Market" di Zug, Swiss.

"Kami percaya bahwa teknologi blockchain adalah sesuatu yang baik," kata Silvia, dalam kesempatan wawancara singkat tersebut.

Menurut dia, penerimaan pembayaran menggunakan aset kripto merupakan bentuk kepercayaan pemerintah terhadap teknologi blockchain yang berkembang di Crypto Valley, kawasan yang selama ini dikenal sebagai salah satu pusat inovasi blockchain dunia.

Meski demikian, pemerintah tidak mengambil risiko dari fluktuasi harga aset kripto.

"Ketika kami menerimanya, kami langsung mengubahnya menjadi Swiss franc," lanjutnya.

Silvia menjelaskan, kebijakan tersebut bukan dimaksudkan agar pemerintah menyimpan aset kripto sebagai bagian dari keuangan daerah.

Sebaliknya, langkah tersebut lebih ditujukan sebagai simbol bahwa pemerintah terbuka terhadap inovasi di bidang ekonomi digital.

"Itu adalah sinyal kepada dunia bahwa keuangan digital adalah sesuatu yang baik," ujar perempuan yang menjabat sejak 2019 tersebut.

Menurut dia, kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari upaya membangun citra Zug sebagai wilayah yang ramah terhadap inovasi blockchain dan teknologi keuangan digital.

Simbol Dukungan terhadap Blockchain

Silvia mengatakan, penerimaan pembayaran pajak menggunakan aset kripto lebih banyak memberikan dampak dari sisi kepercayaan pasar dibandingkan manfaat finansial secara langsung bagi pemerintah.

"Bagi kami, itu bukan benar-benar sebuah risiko besar," tegasnya.

Hal itu karena setiap pembayaran yang diterima segera dikonversi ke Swiss franc sehingga pemerintah tidak terpapar perubahan harga Bitcoin maupun aset kripto lainnya.

Ia memperkirakan kebijakan tersebut mulai diterapkan sekitar delapan tahun lalu, seiring berkembangnya ekosistem blockchain di Crypto Valley.

10 Tahun Membangun Dialog

Dalam kesempatan yang sama, Silvia juga menjelaskan bahwa keberhasilan Crypto Valley tidak hanya ditopang oleh teknologi, tetapi juga komunikasi antara pemerintah, pelaku industri baru, dan sektor keuangan konvensional.

Menurut dia, pada awal berkembangnya Crypto Valley, bank-bank tradisional Swiss masih memandang blockchain sebagai teknologi yang terlalu baru.

Saat itu, katanya, bank-bank tradisional Swiss mengatakan bahwa teknologi ini terlalu baru.

Karena itu, pemerintah mempertemukan pelaku industri lama dan perusahaan blockchain melalui berbagai forum diskusi agar kedua pihak dapat saling memahami peluang maupun tantangan teknologi baru.

"Kami harus membawa mereka bersama untuk menjelaskan dan juga memahami kekhawatiran bank serta industri tradisional," lanjutnya.

Menurut dia, proses membangun kepercayaan tersebut membutuhkan waktu yang tidak singkat, yakni sekitar 10 tahun.

#RICH_75indonesiaswiss

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Penghargaan ini didedikasikan untuk semua wisatawan yang datang ke Jawa Barat

Bandung (ANTARA) - Provinsi Jawa Barat resmi dinobatkan sebagai wilayah dengan perkembangan ekosistem wisata ramah Muslim paling menjanjikan berstandar internasional di antara seluruh negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Iendra Sofyan di Bandung, Kamis (25/6), mengatakan penghargaan itu adalah Most Promising Muslim-Friendly Region of The Year dalam ajang Halal In Travel - Global Summit 2026.

Penghargaan berbasis skor Global Muslim Travel Index (GMTI) dari Mastercard-Crescent Rating ini diraih Jabar setelah lolos serangkaian penilaian ketat, meliputi ketersediaan fasilitas ramah Muslim, kesiapan industri (hotel, restoran, destinasi), dukungan regulasi pemerintah, inovasi program, hingga masifnya promosi ke pasar global.

"Penghargaan ini didedikasikan untuk semua wisatawan yang datang ke Jawa Barat. Penghargaan ini juga sekaligus untuk memotivasi peningkatan dan pengembangan pariwisata Muslim di Jawa Barat, dan tentu saja untuk mendukung penilaian tingkat nasional. Silakan datang ke Provinsi Jawa Barat. Terima kasih banyak," ujar Iendra.

Iendra turut menyampaikan apresiasi mendalam kepada para pelaku bisnis pariwisata, masyarakat Jawa Barat, Gubernur Jabar, Kementerian Pariwisata RI, serta CrescentRating selaku inisiator acara.

Penghargaan yang dibawa pulang oleh delegasi Jawa Barat ini merupakan bagian dari GMTI Awards, yang di dalamnya juga mengurasi kategori destinasi teratas, kota ramah Muslim, destinasi berkelanjutan, hingga destinasi ramah perempuan Muslim.

Selain kategori GMTI Awards yang berlangsung di Singapura, Kamis (18/6), perhelatan Halal In Travel - Global Summit 2026 tahun ini juga menganugerahkan tiga kategori penghargaan internasional lainnya, yaitu Muslim-friendly Service Provider Awards, HalalTrip Travelers Choice Awards, serta Halal Travel Personalities of The Year.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah segera membenahi iklim investasi dan kepastian berusaha agar daya tarik Indonesia di mata investor semakin kuat, meski Morgan Stanley Capital International (MSCI) mempertahankan status pasar modal Indonesia di kelompok emerging market.

Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, dunia usaha memandang penilaian MSCI hanya sebagai salah satu indikator. Menurutnya, masih terdapat sejumlah catatan yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan daya tarik investasi Indonesia.

“Saya rasa kalau kami dari pengusaha Indonesia, kita enggak bisa melihat hanya dari satu faktor MSCI. Tentunya itu kami bersyukur bahwa kita bisa tetap pada posisi yang sama. Tapi memang ada catatan-catatan yang harus diperbaiki,” kata Shinta saat ditemui di Menara Kadin Indonesia, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (25/6/2026).

Dia menjelaskan, tantangan yang dihadapi Indonesia ke depan tidak hanya berkaitan dengan persepsi pasar, tetapi juga dipengaruhi kondisi geopolitik global yang berdampak terhadap aktivitas ekonomi dan investasi di berbagai negara.

Untuk itu, menurut Shinta, pemerintah perlu terus menjaga iklim usaha melalui kebijakan yang mampu memperkuat kondisi fiskal, sektor manufaktur, serta memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha.

Selain itu, lanjut dia, kenaikan biaya bahan baku, logistik, dan berbagai komponen biaya lainnya juga perlu menjadi perhatian karena berpengaruh terhadap biaya berusaha (cost of doing business) di Indonesia.

“Kita juga memang harus mengantisipasi banyak hal, termasuk juga bagaimana kita bisa menjaga fiskal dan manufaktur kita, kemudahan berusaha di Indonesia. Kemudian, kita mesti memperhatikan dengan meningkatnya biaya-biaya, baik itu biaya bahan baku, biaya logistik, dan lain-lain. Tentunya itu harus jadi perhatian untuk kenaikan daripada doing business-nya. Jadi biaya berusaha,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menegaskan pemerintah juga tengah melakukan evaluasi terhadap tata kelola berusaha di Indonesia. Menurutnya, reformasi tersebut perlu terus dilanjutkan karena perbaikan ekosistem investasi jauh lebih penting dibanding sekadar mempertahankan peringkat.

“Jadi saya rasa peringkat rating adalah satu hal, tapi perbaikan daripada ekosistem secara menyeluruh harus menjadi perhatian,” ujarnya.

Kendati demikian, Shinta menilai langkah pemerintah menggelontorkan stimulus ekonomi merupakan kebijakan yang tepat untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Shinta menilai pemerintah telah berupaya mengurai berbagai hambatan melalui pembentukanbottlenecking task force, deregulasi, serta penyempurnaan sistem perizinan berbasis risiko melalui Online Single Submission (OSS).

Menurutnya, menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan kompetitif merupakan pekerjaan jangka panjang yang harus dilakukan secara konsisten. Kendati tantangan yang dihadapi cukup banyak, dia menilai pemerintah mulai menyelesaikan berbagai persoalan tersebut secara bertahap.

“Menurut saya, kalau yang perbaikan untuk bagaimana iklim usaha ini menjadi lebih kondusif, lebih kompetitif ini yang menjadi pekerjaan yang terus-menerus harus dilakukan. Jadi kalau ditanya apa sih permasalahannya, pasti tantangannya banyak ya kan, tapi penyelesaian ini kan secara detail satu per satu mulai diperhatikan,” tandasnya.

Karena terjadi penurunan lifting, kemudian kekurangannya itu diisi dengan LNG yang diambil dari Maluku, Sulawesi, Papua dan Kalimantan

Tuban, Jawa Timur (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya memasok kebutuhan gas industri di kawasan Jawa Barat, Banten serta Jakarta dengan LNG yang diambil dari Maluku, Sulawesi, Papua dan Kalimantan.

“Karena terjadi penurunan lifting, kemudian kekurangannya itu diisi dengan LNG yang diambil dari Maluku, Sulawesi, Papua dan Kalimantan,” ujar Bahlil setelah meresmikan Mini LNG Plant PT Sumber Aneka Gas di Tuban, Jawa Timur, Kamis.

Pernyataan tersebut terkait dengan kenaikan harga gas industri yang dialami oleh pelaku industri di kawasan Jawa Barat, Banten dan Jakarta.

Bahlil menyampaikan harga gas industri untuk kawasan Jawa Timur masih baik-baik saja. Sedangkan, harga gas industri untuk wilayah Jawa Barat, Banten, Bekasi, serta Jakarta mengalami kenaikan.

Adapun yang menyebabkan kenaikan harga gas industri di sejumlah kawasan tersebut adalah menurunnya lifting gas di kawasan tersebut, yang berpengaruh kepada penyaluran gas pipa. Keadaan tersebut menyebabkan kebutuhan gas industri dipenuhi dengan pasokan LNG.

“Itu yang membuat harga ada penyesuaian,” kata Bahlil.

Meskipun demikian, ia menjamin tidak akan ada pemangkasan kuota ekspor LNG pada semester II 2026. Pemangkasan kuota ekspor LNG sempat terjadi pada 2025 untuk memenuhi kebutuhan LNG domestik.

“Aman, aman semuanya. Untuk ekspor LNG nggak ada yang dipotong,” ujar Bahlil.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pada Selasa (23/6), mengatakan dewan siap melakukan mitigasi terkait laporan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari 50 ribu orang di salah satu pabrik keramik di Bekasi, Jawa Barat, akibat kenaikan harga gas industri.

Hal itu menyusul laporan Ketua Umum KSPSI Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea yang dalam kesempatan terpisah mengatakan bahwa setidaknya 7-10 hari ke depan akan terjadi PHK di salah satu pabrik keramik terbesar di Bekasi.

Dasco pun segera melakukan komunikasi dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) guna membicarakan harga gas industri yang mengalami kenaikan.

“Ya, jadi setelah kontak nanti saya juga sudah janjian dengan perwakilan dari teman-teman serikat pekerja yang terdampak. Kemudian untuk bertemu dengan Dirut Pertamina, mungkin besok, untuk kemudian membicarakan solusi mengenai perusahaan-perusahaan tadi yang mungkin bisa berdampak terhadap 55 ribu karyawan,” ujar dia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

IMF pada dasarnya merupakan lembaga yang berfokus pada mitigasi risiko. Karena itu, proyeksinya cenderung lebih konservatif

Jakarta (ANTARA) - Plt Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Herman Saheruddin mengungkapkan alasan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak tawaran pinjaman dari Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF).

Tawaran pinjaman senilai 20 miliar dolar AS hingga 30 miliar dolar AS tersebut disampaikan saat Purbaya menghadiri rangkaian Pertemuan Musim Semi IMF dan Bank Dunia (IMF-World Bank Spring Meeting) pada 13-17 April 2026 di Washington DC, Amerika Serikat.

Herman mengatakan kala itu IMF menawarkan instrumen pembiayaan yang dirancang untuk membantu negara menghadapi risiko dan kondisi darurat. Namun, Menkeu menilai kondisi ekonomi Indonesia masih cukup kuat sehingga belum memerlukan fasilitas pinjaman tersebut.

“Karena nature-nya mereka (IMF) melihatnya dari sisi risiko. Karena mereka itu produk utamanya adalah pembiayaan untuk menghadapi risiko,” kata Herman saat ditemui di Jakarta, Kamis.

Herman menjelaskan IMF pada dasarnya merupakan lembaga yang berfokus pada mitigasi risiko. Karena itu, proyeksinya cenderung lebih konservatif.

Di sisi lain, Purbaya tetap optimistis terhadap prospek ekonomi nasional. Selain pertumbuhan ekonomi yang masih terjaga, Menkeu juga berkomitmen mempertahankan defisit APBN di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Karena itu, menerima fasilitas pembiayaan IMF dinilai tidak sejalan dengan kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat itu.

“Kalau kita terima pembiayaan itu, artinya pembiayaan itu pembiayaan untuk menghadapi kondisi dengan risiko tinggi. Kita kondisi masih terkendali, kita tumbuh waktu itu bisa kencang, terus ditawarin pendanaan darurat gitu, ya tentu saja with all due respect, kita belum butuh saat itu,” jelas Herman.

Herman melanjutkan, karakter pembiayaan IMF berbeda dengan pembiayaan dari lembaga multilateral lain seperti Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) maupun Bank Dunia (World Bank).

Menurut dia, pembiayaan dari AIIB umumnya digunakan untuk mendukung proyek pembangunan yang bersifat komersial atau berbasis proyek (project based).

Sementara itu, Bank Dunia memiliki spektrum pembiayaan yang lebih luas, mulai dari mitigasi risiko hingga pinjaman pembangunan (development loan).

Adapun IMF lebih berfokus pada penyediaan pembiayaan untuk menghadapi kondisi darurat atau tekanan ekonomi.

”Bedanya kalau IMF itu dia memang lebih menekankan pada sisi risk-nya. Kalau World Bank itu dia ada sisi risknya, tapi ada juga sisi development-nya,” tutur Herman.

Sebelumnya, Purbaya dalam taklimat media di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/4), mengungkapkan bahwa IMF dan Bank Dunia menyiapkan dana senilai 20 miliar dolar AS hingga 30 miliar dolar AS untuk membantu negara-negara yang membutuhkan dukungan di tengah ketidakpastian global, terutama akibat konflik di Timur Tengah.

“Saya bilang sama dia (IMF dan Bank Dunia), sekarang saya belum butuh (pinjaman), karena saya sendiri punya persediaan hampir 25 miliar dolar AS (setara Rp428,77 triliun dengan kurs Rp17.150 per dolar AS),” kata Purbaya.

Purbaya menyebut telah menyampaikan apresiasi atas penawaran pembiayaan dari kedua lembaga internasional tersebut. Namun, ia memastikan kondisi fiskal Indonesia masih memadai sehingga belum membutuhkan dukungan pendanaan darurat.

“Saya masih punya uang sebesar 25 miliar dolar AS juga, yang kami pegang untuk negara sendiri. Mereka (IMF dan Bank Dunia), 25 miliar dolar AS untuk beberapa negara. Jadi, kondisi keuangan kita masih aman,” tuturnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Peradi Bersatu Ade Darmawan, meminta Presiden Prabowo Subianto, dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberikan perhatian terhadap penanganan perkara yang berkaitan dengan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Kasus tersebut menjerat Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa sebagai tersangka.

Ade mengaku menghormati keputusan penangguhan penahanan oleh Kejaksaan terhadap Roy Suryo dan Dokter Tifa yang menjadi tersangka dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terkait kasus ijazah Jokowi, meski mengakui adanya rasa kecewa.

"Kalau dikatakan kecewa ya ada kekecewaan. Tetapi kembali kepada kewenangan. Artinya, kami harus menerima itu," kata Ade dalam program Interupsi bertajuk Kasus Ijazah Jokowi: Siap Adu Bukti? yang disiarkan iNews, Kamis (25/6/2026).

Menurut Ade, pernyataan yang sebelumnya menyinggung nama Dasco dan Prabowo bukan dimaksudkan sebagai tuduhan di balik penangguhan penahanan Roy Suryo Cs, melainkan bentuk harapan agar pemerintah memperhatikan apa yang ia nilai sebagai perlakuan diskriminatif terhadap Jokowi.

"Saya mengungkapkan kekecewaan itu berharap pemerintah melihat apa yang terjadi, diskriminasi terhadap Pak Jokowi," ujarnya.

Lihat video: Roy Suryo Ajukan Praperadilan terkait Penggeledahan



Ade menjelaskan, reaksinya muncul secara spontan setelah mengetahui adanya penangguhan penahanan terhadap para tersangka. Ade juga menyinggung pernyataan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang disampaikan Dokter Tifa usai penangguhan tersebut.

"Saya menoleh, coba lihat livenya. Di situ pas mau terakhir, Mbak Tifa ngomong 'Terima kasih kepada Bapak Prabowo'," katanya.

Meski demikian, Ade menegaskan fokus utamanya adalah meminta perhatian terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Ade meminta proses peradilan dilakukan secara independen dan bebas dari intervensi. Ade menyebut perhatian tersebut diperlukan mengingat masih ada sejumlah proses hukum yang akan berjalan, termasuk sidang praperadilan Roy Suryo.

"Saya tetap berharap kepada Bapak Presiden Prabowo, kepada Bang Dasco. Hari ini Presiden ketujuh RI Joko Widodo telah didiskriminasi. Saya minta ini menjadi perhatian khusus di dalam peradilan. Kami meminta atensi penuh kepada setiap penegak hukum dan juga pelaksana peradilan untuk memilih hakim terbaik yang tidak bisa diintervensi," ucapnya.

Bisnis.com, AMBON — Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengubah strategi pemberantasan pertambangan ilegal dengan membidik para pemodal sebagai target utama penindakan, menyusul masifnya praktik tambang tanpa izin di berbagai daerah.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian ESDM Jeffri Huwae mengatakan, pendekatan penegakan hukum yang selama ini mengandalkan pola penertiban konvensional dinilai tidak lagi memadai untuk menghadapi skala persoalan tambang ilegal yang terus meluas.

Menurutnya, keterbatasan personel dan banyaknya lokasi tambang ilegal membuat pendekatan berbasis peta jalan atau road map tidak efektif diterapkan.

"Dalam penindakan hukum terhadap ilegal mining ini kami tidak menggunakan lagi metode-metode yang konservatif," ujar Jeffri di Ambon, Maluku pada Kamis (25/6/2026).

Dia menjelaskan praktik pertambangan ilegal saat ini sudah mencapai ratusan lokasi di berbagai wilayah Indonesia. Dengan masa kerja efektif yang terbatas, pendekatan penertiban satu per satu dinilai tidak akan mampu menyelesaikan persoalan dalam waktu singkat.

Oleh karena itu, Jeffri mengatakan, pihaknya menerapkan kebijakan penindakan hukum yang lebih fleksibel dengan memilih titik-titik strategis yang dinilai dapat memberikan dampak paling besar terhadap penurunan aktivitas tambang ilegal.

Jeffri mengatakan, fokus penindakan tidak lagi diarahkan kepada pelaku lapangan berskala kecil, melainkan kepada pihak yang menyediakan pendanaan bagi operasi tambang ilegal.

Menurutnya, industri pertambangan merupakan sektor yang membutuhkan modal besar sehingga keberlangsungan aktivitas tambang ilegal sangat bergantung pada dukungan finansial dari para pemodal.

"Nah, karena itu kita kembali kepada prinsip-prinsip dasar. Yang namanya tambang ini kan padat modal. Kalau dia padat modal berarti fokus pertama harus ke modal itu dan titik inilah yang menjadi sasaran kita," ujarnya.

Jeffri juga meyakini penindakan terhadap pemodal akan memberikan efek yang lebih signifikan dibandingkan hanya melakukan penertiban terhadap pekerja atau pelaku lapangan.

Adapun, untuk operasi penertiban di lapangan, Ditjen Gakkum ESDM akan bekerja sama dengan aparat TNI dan Polri yang memiliki kekuatan personel serta sarana pendukung yang lebih besar.

"Kami mau langsung di spot penindakan. Harapannya adalah ini memberikan dampak yang efektif dan efisien. Kita gunakan sumber daya yang kecil saja, tapi kita mampu memberikan dampak yang besar," ujar Jeffri.

ketergantungan industri farmasi nasional terhadap impor bahan baku obat masih sangat tinggi, yakni lebih dari 95 persen

Jakarta (ANTARA) - PT Kimia Farma (Persero) Tbk memperkuat produksi bahan baku obat dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus mendukung ketahanan kesehatan nasional.

Direktur Produksi dan Supply Chain Kimia Farma Hadi Kardoko mengatakan ketergantungan industri farmasi nasional terhadap impor bahan baku obat masih sangat tinggi, yakni lebih dari 95 persen.

"Ketergantungan industri farmasi nasional terhadap impor bahan baku sangat tinggi karena mencapai lebih dari 95 persen. Hal ini menempatkan ketahanan kesehatan Indonesia dalam posisi yang sangat rentan terhadap guncangan global," kata Hadi dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, dinamika geopolitik global dapat berdampak pada disrupsi rantai pasok, kenaikan biaya logistik dan energi, hingga potensi kelangkaan bahan baku maupun produk jadi di pasar domestik.

Hadi mengatakan Kimia Farma memaksimalkan utilisasi pabrik untuk mengurangi ketergantungan impor, memperkuat keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta mendukung ketahanan kesehatan nasional.

Salah satu langkah yang dilakukan perseroan ialah membangun fasilitas produksi bahan baku obat di Cikarang melalui PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia (KFSP).

Saat ini KFSP memiliki 19 bahan baku obat bersertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dari jumlah tersebut, 18 bahan baku obat juga telah bersertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Kimia Farma telah mengembangkan dan memproduksi bahan baku obat lokal untuk sejumlah kategori terapi prioritas, antara lain kardiovaskular, antibiotik dan antiretroviral untuk penanganan HIV.

Direktur Utama Kimia Farma Djagad Prakasa Dwialam mengatakan pengembangan bahan baku obat lokal menjadi bagian dari strategi perubahan sumber bahan baku atau change of source.

"Dengan inisiatif ini, Kimia Farma sedikit demi sedikit akan mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor," kata Djagad.

Perseroan juga mengoptimalkan penggunaan bahan baku obat lokal pada produk prioritas nasional, seperti TLE 300 mg dan 600 mg untuk penanggulangan HIV nasional dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) 52,78 persen.

Selain itu, Kimia Farma mengembangkan Rosuvastatin untuk terapi kardiovaskular dengan TKDN 59 persen. Pada 2025, Perseron juga memperkenalkan empat produk baru, yakni Fentakaf/Fentanyl Injeksi, Sildenafil, Pantokaf/Pantoprazole, dan Moxifloxacin.

Perseroan mencatat penjualan bahan baku obat domestik dan ekspor tumbuh 124 persen pada 2025, seiring strategi penguatan lini hulu dan penajaman portofolio produk.

“Kami fokus pada pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Penguasaan lini hulu, peluncuran produk inovatif, serta capaian TKDN hingga 59 persen adalah fondasi utama Kimia Farma saat ini. Dengan struktur biaya yang lebih efisien, perusahaan memiliki daya tahan yang lebih baik dalam menghadapi dinamika ekonomi global,” ungkap dia.

Sementara itu, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengatakan pemerintah mendorong pelaku industri terus mengembangkan obat dan bahan baku obat di dalam negeri.

"Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan industri, kita optimistis dapat mewujudkan industri farmasi Indonesia yang semakin mandiri, berdaya saing global, dan berkelanjutan, demi mendukung ketahanan kesehatan nasional," ujar Faisol.

Dalam kunjungan kerja ke fasilitas produksi Kimia Farma di Plant Banjaran, Bandung, pada Selasa (23/6), ia mengatakan pemerintah akan terus mendorong penggunaan produk dalam negeri, penguatan TKDN, penyempurnaan regulasi, serta pemberian insentif untuk meningkatkan daya saing industri farmasi nasional.

Plant Banjaran merupakan fasilitas produksi terbesar milik perseroan. Pabrik yang berdiri di area seluas 51.000 meter persegi tersebut memproduksi obat kimia dan obat bahan alam meliputi bentuk sediaan tablet, kapsul, cairan dan serbuk oral.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

MALAYSIA - Capaian membanggakan ditorehkan SMP Islam Amalina Tangerang Selatan di ajang Education Sustainable Development (ESD) Symposium yang digelar di Malaysia 23-24 Juni 2026. Pada event internasional tahunan tersebut, SMP Islam Amalina mengirimkan dua tim dengan dua project unggulan.

Pertama, project Piezoelectric Shoes berupa inovasi pemanfaatan energi kinetik dari langkah kaki menjadi energi listrik ramah lingkungan. Kedua, project EcoSoap: Sustainable Soap from Used Cooking Oil yaitu daur ulang minyak jelantah menjadi sabun untuk mengurangi pencemaran lingkungan.

Pada event yang diikuti 21 sekolah tingkat SMP -SMA dari 3 negara, Malaysia, India dan Indonesia tersebut, project Piezoelectric Shoes yang dibuat oleh Kevan Abrar Virendra, Keanu Arka Alfabian, Azka Aqilla Handiyana dan Fathar Albar Nugroho ditetapkan oleh Dewan Juri sebagai Most Innovative Eco Project.

Sedangkan project EcoSoap dibuat oleh Alisha Zaila Pramudita, Aidil Cahyo Miftakhudin, Balqis Aqilah Defaniko, dan Maliq Maheswara P.I. Kedelapan partisipan ini adalah siswa kelas 7 SMP Islam Amalina, Tangerang Selatan.



Para siswa SMP Islam Amalina foto bersama bersama peserta ESD Symposium, para juri dan panitia

“Penghargaan Most Innovative Eco Project yang diraih oleh project Piezoelectric Shoes merupakan pencapaian yang sangat membanggakan bagi SMP Islam Amalina dan Indonesia. Prestasi ini menunjukkan bahwa generasi muda Indonesia memiliki kreativitas, kemampuan berpikir kritis dan kepedulian terhadap isu keberlanjutan yang mampu bersaing di tingkat internasional,” ujar Kepala Sekolah SMP Islam Amalina Fendra Kusnuryadi kepada SindoNews, Kamis (25/6/2026).

ESD Symposium adalah ajang internasional yang mempertemukan siswa, guru, praktisi pendidikan dari berbagai negara untuk mempresentasikan project project inovatif yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Green Growth Asia Foundation sebagai bagian dari program Eco-Schools di Malaysia. Acara dilaksanakan di Menara Public Bank, Kuala Lumpur selama dua hari.

Puluhan partisipan dari berbagai sekolah memamerkan project masing masing di booth yang sudah disediakan panitia. Dewan Juri berkeliling ke setiap booth untuk melakukan tanya jawab kepada peserta terkait proyek unggulan masing masing. Tim project Piezoelectric Shoes mengusung tema Bali di booth. Sedangkan tim project EcoSoap mengenakan batik sebagai ciri khas Indonesia.



Tim project Eco-Soap SMP Islam Amalina foto bersama juri dan guru pembimbing di depan booth

Puncak acara awarding ceremony dihadiri oleh pejabat kementerian pendidikan Malaysia. Terdapat 7 penghargaan yang diberikan kepada pemenang ESD Symposiun. Yaitu Best Overall Eco Project, Most Innovative Eco Project (yang dimenangkan SMP Islam Amalina), Best Green Initiative, Best Presentation, Judges Choice Award, Best Community Engagement, dan terakhir Most Impactful Eco Project Award. Para pemenang di kategori ini berhak mendapatkan sertifikat, tropi dan uang tunai sebesar RM 500.

Panitia juga memberikan penghargaan kepada sekolah berupa Green Flag Award, Teacher Recognition Award dan JPN Recognition Award.

“Kami mengapresiasi kerja keras para murid, guru pembimbing dan orang tua yang telah mendedikasikan waktu, tenaga dan pemikirannya untuk menghadirkan inovasi yang bermanfaat. Semoga keberhasilan ini menjadi motivasi bagi seluruh murid untuk terus berani bermimpi, berinovasi dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan,” tambah Fendra yang ikut mendampingi tim SMP Islam Amalina di Kuala Lumpur.

Dalam RUPS Tahunan 2026, pemegang saham menyetujui pembagian dividen untuk kedua kalinya dalam sejarah bank

Jakarta (ANTARA) - PT Allo Bank Indonesia Tbk menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp286,97 miliar dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPST Tahun 2026.

Jumlah tersebut setara 50 persen dari laba bersih perseroan untuk tahun buku 2025.

“Dalam RUPS Tahunan 2026, pemegang saham menyetujui pembagian dividen untuk kedua kalinya dalam sejarah bank,” kata Plt. Direktur Utama Ari Yanuanto Asah dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Selain dividen, pemegang saham juga menyetujui penggunaan Rp287,28 miliar sebagai laba ditahan. Dana tersebut akan digunakan untuk memperkuat permodalan dan mendukung pengembangan usaha perseroan.

Sementara itu, sebagian laba lainnya disisihkan sebagai dana cadangan.

Ari menyatakan keputusan tersebut mencerminkan kinerja solid Allo Bank sepanjang 2025 sekaligus komitmen perusahaan dalam memberikan nilai tambah kepada para pemangku kepentingan.

“Hal ini mencerminkan kekuatan dari bisnis model kami dan bahwa Allo Bank telah berada pada jalan yang tepat untuk terus tumbuh secara kompetitif dan berkelanjutan,” ujar Ari.

RUPST membahas sejumlah agenda lain, termasuk rencana kerja dan rencana aksi keuangan berkelanjutan 2026, penunjukan kantor akuntan publik untuk audit laporan keuangan tahun buku 2026, serta penetapan honorarium dan tunjangan bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

Pemegang saham juga menyetujui perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar perseroan. Perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan nomenklatur Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI 2025 serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dia menambahkan sepanjang 2025, Allo Bank berfokus memperkuat fondasi bisnis untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

Perseroan mengembangkan portofolio produk dan layanan perbankan digital untuk segmen ritel maupun korporasi, dengan proses layanan yang dirancang secara digital end-to-end.

Allo Bank saat ini melayani sekitar 15 juta nasabah. Produk dan layanan digital yang ditawarkan perseroan antara lain Allo Pay, Allo Pay+, Allo Prime, AlloGrow, PayLater dan Instant Cash.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026