IDXChannel - PLN Indonesia Power membidik proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Bangladesh dengan total potensi kapasitas mencapai 495 MW. Peluang ini terbuka melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Bay Group.

Inisiatif ini sejalan dengan rencana pengembangan proyek PLTS yang tengah dibuka oleh Bangladesh Power Development Board (BPDB), yang mencakup 10 lokasi strategis di berbagai wilayah Bangladesh. Melalui kolaborasi ini, PLN Indonesia Power berpeluang untuk berpartisipasi dalam proses tender sekaligus memperluas portofolio bisnis di sektor energi bersih.

Dalam kerja sama tersebut, Bay Group menunjuk anak usahanya yakni Copenhagen Urban Solar Parks BD LTD (CUSP), perusahaan afiliasi Denmark-Bangladesh yang fokus pada pengembangan energi surya.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam memperkuat peran di pasar global, khususnya dalam pengembangan energi baru terbarukan.

"Ini merupakan proyek yang pertama bagi kami di Bangladesh, besar harapan kami proyek ini akan berjalan dengan baik. Kami menegaskan kerja sama ini sebagai langkah strategis perusahaan untuk memperkuat posisi di pasar global," ujar Bernadus dalam keterangan resminya, Jumat (15/5/2026).

Lebih lanjut, Bernadus menambahkan bahwa partisipasi dalam proyek PLTS di Bangladesh juga mencerminkan komitmen PLN Indonesia Power dalam mendukung agenda transisi energi global, sekaligus memperkuat posisi perusahaan sebagai pemain kunci dalam industri pembangkitan berbasis energi terbarukan.

Senada dengan Bernadus, Ziaur Rahman Managing Director Bay Group sekaligus Chairman CUSP menyambut baik kerja sama ini sebagai langkah awal kolaborasi strategis dalam pengembangan energi terbarukan di Bangladesh.

"Kami melihat PLN Indonesia Power sebagai mitra yang memiliki pengalaman dan kapabilitas kuat di sektor pembangkitan. Kerja sama ini diharapkan dapat mendukung pengembangan energi surya di Bangladesh secara berkelanjutan,” ujarnya.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, DENPASAR – Provinsi Bali membutuhkan investasi besar dalam transisi dari taksi konvensional ke taksi listrik yang lebih ramah lingkungan.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali I Kadek Mudarta menjelaskan butuh investasi senilai Rp1,26 triliun dalam transisi ke taksi listrik. Dalam roadmap elektrifikasi taksi di Bali, pada skema optimistis 2026–2028 ditargetkan penambahan 3.155 unit kendaraan listrik, sedangkan pada skema moderat ditargetkan tuntas 2030.

"Keberhasilan program elektrifikasi transportasi memerlukan dukungan lintas sektor, mulai dari pembiayaan kendaraan listrik, penyediaan SPKLU, peningkatan kompetensi SDM teknisi kendaraan listrik, hingga penguatan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dan pelaku transportasi di Bali," kata Mudarta, Jumat (15/5/2026).

Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Pergub Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai yang mendorong penggunaan energi bersih di Bali. Kebijakan tersebut sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dalam menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali.

Ketua DPD Organda Bali I Nyoman Arthaya menyampaikan dukungan terhadap program peremajaan kendaraan umum menjadi kendaraan listrik di Bali. Ia juga meminta adanya penertiban terhadap angkutan ilegal yang beroperasi tidak sesuai ketentuan, tidak memiliki izin, serta tidak memenuhi kaidah angkutan umum.

Selain itu, pihaknya berharap Pemerintah Provinsi Bali dapat memberikan dukungan berupa asistensi maupun bantuan pengadaan kendaraan untuk mendukung program elektrifikasi dan peremajaan armada transportasi.

"Organda Bali juga mengusulkan penataan jalur masuk angkutan barang menuju Kota Denpasar dan wilayah Badung Selatan agar lebih terstruktur guna mengurangi kepadatan lalu lintas," kata Arthaya.

Ketua Koperasi Taksi Ngurah Rai Bali, I Kadek Ari Sucipta. Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah mulai melakukan berbagai langkah menuju elektrifikasi kendaraan, termasuk dukungan operasional di kawasan bandara sejak pelaksanaan G20.

Meski demikian, proses penerapan kendaraan listrik masih dilakukan secara bertahap karena masih adanya proses modernisasi dan pembangunan fasilitas pendukung di area bandara. Pihaknya menargetkan sekitar 25% armada taksi dapat beralih menjadi kendaraan listrik pada tahun ini.

Dia juga berharap adanya dukungan pembiayaan bagi para pengemudi, mengingat koperasi memiliki keterbatasan dibanding perusahaan berbentuk PT.

"Saat ini pihak koperasi juga terus melakukan modernisasi melalui kerja sama dengan sejumlah pihak, termasuk BUMN, guna membantu pengemudi dalam pengadaan kendaraan listrik," kata Sucipta.

Bisnis.com, JAKARTA - Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih menjadi salah satu sumber pembiayaan utama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan bunga yang relatif rendah dan syarat yang lebih ringan dibanding kredit komersial biasa, KUR kerap dipilih masyarakat untuk menambah modal usaha, memperluas bisnis, hingga membeli peralatan produksi.

Namun dalam praktiknya, tidak semua pengajuan KUR bisa langsung disetujui oleh pihak bank. Banyak calon debitur harus menerima kenyataan bahwa pengajuan pinjaman mereka ditolak meski merasa telah memenuhi persyaratan.

Penolakan tersebut umumnya terjadi karena berbagai faktor, mulai dari masalah administrasi, kondisi usaha yang dinilai belum layak, hingga riwayat kredit yang bermasalah. Karena itu, penting bagi pelaku UMKM memahami proses penilaian bank agar peluang pencairan dana KUR menjadi lebih besar.

KUR Ditujukan untuk UMKM Produktif

KUR merupakan fasilitas pembiayaan modal kerja maupun investasi yang diberikan kepada pelaku usaha produktif berskala mikro, kecil, dan menengah. Program ini ditujukan bagi masyarakat yang memiliki usaha layak, tetapi belum memiliki agunan tambahan yang cukup untuk mengakses kredit perbankan biasa.

Program KUR dapat diakses oleh seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki usaha aktif dan produktif. Pemerintah bersama perbankan juga menyediakan berbagai jenis KUR sesuai kebutuhan masyarakat, mulai dari KUR Super Mikro, KUR Mikro, KUR Kecil, hingga KUR khusus untuk sektor tertentu dan penempatan pekerja migran Indonesia.

Melalui program tersebut, pemerintah berharap akses pembiayaan UMKM menjadi lebih luas sehingga mampu meningkatkan daya saing usaha sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru.

Proses Pengajuan KUR Tidak Instan

Banyak masyarakat mengira pengajuan KUR dapat langsung cair dalam waktu singkat. Padahal, bank tetap melakukan proses analisis dan verifikasi sebelum memutuskan apakah calon debitur layak menerima pembiayaan atau tidak.

Secara umum, proses pengajuan KUR membutuhkan waktu sekitar 7 hingga 14 hari kerja. Dalam periode tersebut, pihak bank akan memeriksa kelengkapan dokumen, melakukan survei lapangan, hingga menilai kemampuan pembayaran calon debitur.

Dari proses itu biasanya mulai terlihat apakah pengajuan berpotensi disetujui atau justru mengarah pada penolakan.

Ciri-ciri Pengajuan KUR Ditolak

Meski pihak bank jarang menyampaikan penolakan secara langsung di awal proses, ada beberapa tanda yang biasanya muncul ketika pengajuan KUR berpotensi tidak disetujui.

1. Tidak Ada Follow Up dari Pihak Bank

Setelah pengajuan dilakukan, bank umumnya akan menghubungi calon debitur jika dokumen dinilai lengkap dan layak diproses. Jika dalam beberapa hari tidak ada telepon atau pemberitahuan lanjutan, bisa jadi pengajuan belum diprioritaskan atau terkendala administrasi.

2. Proses Survei Terlihat Tidak Serius

Survei usaha menjadi tahapan penting dalam penilaian KUR. Jika petugas bank terlihat kurang mendalami usaha, tidak banyak bertanya, atau survei dilakukan sangat singkat tanpa tindak lanjut, hal tersebut dapat menjadi pertanda pengajuan berpotensi ditolak.

3. Tidak Diminta Melengkapi Dokumen Tambahan

Biasanya bank akan meminta tambahan dokumen seperti surat izin usaha, foto usaha, hingga pembukaan rekening tabungan jika pengajuan masuk tahap lanjutan. Jika tidak ada permintaan tambahan sama sekali, kemungkinan proses pengajuan tidak dilanjutkan.

4. Tidak Ada Undangan Tanda Tangan Akad Kredit

Tahap akhir pengajuan KUR adalah penandatanganan Perjanjian Kredit (PK). Jika calon debitur tidak dipanggil ke bank untuk akad kredit, maka besar kemungkinan pengajuan belum disetujui atau ditolak.

Penyebab Pengajuan KUR Ditolak

Ada sejumlah faktor yang membuat pengajuan KUR gagal cair. Penolakan biasanya dilakukan bank setelah menilai kondisi usaha, kemampuan finansial, dan kelengkapan administrasi calon debitur.

1. Usaha Belum Memenuhi Syarat

Bank biasanya mensyaratkan usaha sudah berjalan minimal enam bulan. Selain itu, usaha harus produktif, aktif, dan memiliki potensi berkembang.

2. Dokumen Administrasi Tidak Lengkap

KTP, KK, surat izin usaha, hingga dokumen pendukung lainnya wajib lengkap dan valid. Data yang tidak sesuai atau dokumen kurang lengkap dapat menghambat proses pengajuan.

3. Memiliki Riwayat Kredit Buruk

Riwayat kredit menjadi salah satu faktor paling menentukan. Jika calon debitur memiliki tunggakan pinjaman, kredit macet, atau skor kredit rendah di SLIK OJK, peluang pengajuan KUR disetujui akan lebih kecil.

4. Pendapatan Dinilai Tidak Mampu Membayar Cicilan

Bank akan menghitung kemampuan membayar calon debitur berdasarkan omzet usaha dan pengeluaran rutin. Jika cicilan dianggap terlalu berat dibanding pendapatan, pengajuan bisa ditolak.

5. Terlalu Banyak Pinjaman Aktif

Calon debitur yang masih memiliki banyak cicilan aktif, termasuk pinjaman online atau kredit konsumtif lainnya, biasanya akan lebih sulit mendapatkan persetujuan KUR.

6. Jaminan Tidak Memenuhi Ketentuan

Untuk beberapa jenis KUR, bank meminta jaminan tambahan. Jika nilai jaminan kurang memadai atau dokumen kepemilikannya bermasalah, pengajuan dapat ditolak.

7. Tujuan Penggunaan Dana Tidak Jelas

Bank ingin memastikan dana KUR digunakan untuk kebutuhan usaha produktif. Jika tujuan penggunaan dana tidak rinci atau terindikasi untuk kebutuhan konsumtif, pengajuan berisiko ditolak.

8. Hasil Survei Usaha Tidak Sesuai

Penolakan juga bisa terjadi apabila hasil survei lapangan tidak sesuai dengan data yang diajukan, misalnya usaha ternyata tidak aktif, omzet tidak sesuai, atau lokasi usaha sulit diverifikasi.

Persiapan Matang Bisa Memperbesar Peluang Disetujui

Agar peluang pengajuan KUR lebih besar, pelaku UMKM perlu memastikan seluruh dokumen lengkap dan usaha benar-benar aktif berjalan. Menjaga riwayat kredit tetap bersih juga menjadi hal penting karena bank sangat mempertimbangkan catatan pinjaman sebelumnya.

Selain itu, calon debitur sebaiknya mampu menjelaskan rencana penggunaan dana secara rinci dan realistis. Semakin jelas tujuan penggunaan modal, semakin besar pula tingkat kepercayaan bank terhadap usaha yang dijalankan.

Program KUR pada dasarnya memang dirancang untuk membantu UMKM berkembang. Namun pihak bank tetap harus memastikan dana yang disalurkan tepat sasaran dan memiliki risiko kredit yang rendah. Karena itu, memahami proses dan penyebab penolakan menjadi langkah penting sebelum mengajukan pinjaman usaha.

Bisnis.com,JAKARTA — Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) turut buka suara soal surat keberatan yang dilayangkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) China kepada Presiden Prabowo Subianto terkait sejumlah kebijakan baru di sektor pertambangan dan hilirisasi mineral.
Adapun Kadin China menyampaikan keberatan atas sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai memberatkan industri pertambangan dan proyek hilirisasi.
Keluhan itu mencakup rencana kenaikan royalti dan pajak, kewajiban penempatan DHE selama satu tahun, pembatasan kuota produksi bijih nikel melalui rencana kerja dan anggaran belanja (RKAB) 2026, hingga penerapan aturan harga patokan mineral (HPM) baru yang disebut membuat harga bijih nikel melonjak.
APNI menilai pemerintah perlu segera mengevaluasi berbagai regulasi yang dinilai menekan iklim usaha dan investasi.
Dewan Penasihat APNI Djoko Widajatno mengatakan sejumlah kebijakan seperti wacana kenaikan royalti mineral, kewajiban retensi devisa hasil ekspor (DHE) hingga 100%, hingga perubahan aturan HPM telah menimbulkan tekanan baru bagi pelaku industri tambang dan smelter.
Menurutnya, pelaku usaha pada dasarnya memahami kebutuhan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dan menekan defisit anggaran. Namun, formulasi kebijakan dinilai harus dilakukan secara transparan dan melibatkan dunia usaha.
"Kalau formulasi tidak melibatkan pengusaha akan ada praduga tidak menjalankan good governance, yang berbasis transparansi dan akuntabilitas. Karena kalau ditetapkan berarti aspirasi pengusaha diabaikan," kata Djoko kepada Bisnis, Kamis (15/5/2026).
Belakangan pemerintah sendiri menunda rencana menaikkan tarif royalti mineral untuk komoditas tembaga, emas, perak, bijih nikel, dan timah.
Djoko pun menilai, penundaan rencana kenaikan royalti mineral menjadi sinyal positif bagi pelaku usaha. Kendati demikian, dia mengingatkan kebijakan yang disusun tanpa mempertimbangkan masukan industri berpotensi memicu ketidakpastian usaha.
Dia mencontohkan, sektor smelter high pressure acid leach (HPAL) berpotensi menghadapi lonjakan ongkos produksi akibat kenaikan harga bahan baku dan penyesuaian HPM limonit yang turut memperhitungkan mineral ikutan.
Di sisi lain, industri juga menghadapi kenaikan harga asam sulfat yang disebut melonjak dari sekitar US$200 per ton pada Februari 2026 menjadi lebih dari US$1.000 per ton saat ini.
Selain itu, APNI turut menyoroti pencabutan sejumlah izin usaha pertambangan (IUP) yang sebelumnya telah diterbitkan, tetapi kemudian dibatalkan berdasarkan rekomendasi satuan tugas tertentu. Kondisi itu dinilai menambah ketidakpastian hukum bagi investor.
Djoko menilai surat keberatan dari Kadin China menjadi sinyal serius yang perlu dicermati pemerintah. Ini mengingat posisi China sebagai salah satu investor terbesar di Indonesia, terutama di sektor hilirisasi nikel.
"Tentu akan mempengaruhi iklim investasi, di mana investasi China di urutan kedua setelah Singapura dan Jepang. Perlu dicermati, bahwa Singapura menjadi hub investasi China di Indonesia," kata Djoko.
Senada dengan APNI, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (perhapi) Sudirman Widhy Hartono mengatakan, pelaku industri tambang nasional sebenarnya telah lebih dulu menyatakan keberatan atas perubahan regulasi tersebut.
Menurutnya, berbagai kebijakan baru telah menyebabkan operasional tambang dan smelter terganggu, bahkan memicu gelombang pemutusan hubungan kerja di sejumlah wilayah pertambangan.
“Perubahan regulasi telah membuat sektor industri pertambangan 'berantakan'. Terbukti dengan banyaknya kasus terhentinya operasional tambang maupun operasional industri hilirnya seperti smelter,” kata Sudirman.
PERHAPI meminta pemerintah mengevaluasi ulang sejumlah kebijakan tersebut dan memilah aturan mana yang perlu dilanjutkan maupun ditinjau kembali. Pemerintah juga diminta membuka ruang dialog dengan asosiasi pertambangan agar kebijakan yang diterbitkan sesuai dengan kondisi riil industri di lapangan.
Selain itu, Sudirman menekankan pentingnya kepastian hukum bagi investor yang telah menanamkan modal besar dalam proyek hilirisasi mineral di Indonesia. Ini khususnya pengembangan smelter HPAL untuk pengolahan bijih nikel limonit.
Dia menilai pembatasan produksi bijih nikel seharusnya dilakukan secara selektif berdasarkan jenis ore. Untuk bijih saprolit berkadar tinggi, pembatasan dinilai relevan karena kapasitas smelter rotary kiln electric furnace (RKEF) sudah berlebih. Namun, produksi limonit dinilai masih perlu didorong untuk menopang pengembangan industri baterai nasional.
"Jika tidak ada jaminan kepastian hukum, maka ke depan para investor juga akan berpikir ulang untuk menanamkan investasinya di negara kita sementara kita sangat memerlukan adanya investasi untuk menggerakan roda pembangunan di Indonesia," jelas Sudirman.

JAKARTA, KOMPAS.com-Kartu Pokémon atau Trading Card Game (TCG) yang dibawa pulang dari luar negeri tetap masuk pengawasan Bea Cukai.

Barang koleksi tersebut wajib diberitahukan kepada petugas apabila nilainya melebihi batas pembebasan bea masuk barang bawaan penumpang.

Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta, Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang, mengatakan aturan tersebut berlaku untuk semua barang bawaan penumpang dari luar negeri, termasuk kartu koleksi seperti Pokémon Card.

Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2025. Aturan tersebut mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.

"Namun tidak perlu khawatir, karena terdapat fasilitas pembebasan bea masuk untuk barang bawaan penumpang dengan nilai hingga 500 dollar AS per orang per kedatangan," ujar Hengky kepada Kompas.com, pada Jumat (15/5/2026).

Artinya, penumpang masih bisa membawa pulang kartu Pokémon dari luar negeri tanpa masalah selama total nilainya tidak melebihi 500 dolar AS per orang per kedatangan.

Jumlah kartu yang dibawa juga harus wajar untuk keperluan pribadi atau koleksi pribadi.

Sebaliknya, barang dapat diperlakukan sebagai barang impor biasa apabila jumlahnya dinilai tidak wajar untuk penggunaan pribadi atau mengarah ke tujuan komersial.

Barang tersebut dapat dikenakan bea masuk dan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Hengky mengatakan kartu Pokémon kategori PSA Grade memiliki nilai ekonomi tinggi. Kartu jenis ini telah melalui proses sertifikasi dan penilaian kualitas oleh lembaga penilai internasional.

Karena itu, kartu Pokémon bernilai tinggi tetap wajib diberitahukan apabila dibawa dari luar negeri dan melebihi batas pembebasan bea masuk barang bawaan penumpang.

Bea Cukai Soekarno Hatta sebelumnya mengungkap pembawaan ribuan kartu Pokémon dari penumpang penerbangan internasional rute Manila Jakarta.

Barang tersebut ditemukan melalui Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno Hatta.

Hengky mengatakan petugas melakukan dua penindakan pada Jumat (15/5/2026). Petugas menemukan total 2.678 kartu Pokémon, terdiri dari 87 kartu PSA Grade dan 2.591 kartu Non PSA Grade.

“Nilai keseluruhan barang yang diamankan mencapai Rp1.207.986.566,” katanya.

Menurut Hengky, hasil penetapan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) menunjukkan potensi penerimaan negara sebesar Rp 333,4 juta.

Hengky menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut bermula dari kegiatan atensi dan profiling terhadap penumpang penerbangan PR535 rute Manila Jakarta.

Petugas bea cukai kemudian memantau penumpang sejak turun dari pesawat hingga pemeriksaan barang bawaan di area kedatangan internasional.

“Dari hasil pemeriksaan X-Ray dan pemeriksaan fisik di jalur merah, petugas menemukan ribuan kartu Pokémon bernilai tinggi yang disimpan di koper kabin maupun koper bagasi tanpa diberitahukan kepada petugas Bea Cukai,” kata dia.

Penindakan pertama menemukan 1.310 kartu Pokémon. Nilai barang tersebut mencapai Rp 741,5 juta, dengan potensi penerimaan negara sebesar Rp 204,6 juta.

Penindakan kedua menemukan 1.368 kartu Pokémon. Total nilai barang mencapai Rp 466,3 juta, dengan potensi penerimaan negara sebesar Rp 128,7 juta.

Bea Cukai Soekarno Hatta menegaskan pengawasan terhadap barang bawaan penumpang internasional akan terus diperkuat. Pengawasan terutama menyasar barang koleksi bernilai tinggi yang kerap dibawa tanpa pemberitahuan.

“Langkah ini dilakukan untuk melindungi penerimaan negara sekaligus menciptakan kepatuhan terhadap ketentuan kepabeanan yang berlaku,” tutup Hengky.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mencatat sebanyak 53.000 tiket kereta cepat Whoosh telah terjual selama periode libur panjang Kenaikan Yesus Kristus pada 13–17 Mei 2026. Jumlah penumpang diperkirakan masih akan terus bertambah hingga akhir masa libur panjang.

"Jumlah penumpang ini akan terus meningkat di besok hari dan sampai momen long weekend berakhir. Masyarakat diimbau untuk segera membeli tiket secara online sebelum tiba di stasiun," ujar General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa dalam keterangan resmi, Jumat (15/5/2026).

Eva menjelaskan lonjakan penumpang mulai terlihat sejak Rabu (13/5), terutama pada jadwal keberangkatan sore hingga malam hari. Tingkat okupansi kereta pada jam-jam tersebut mencapai 95%, khususnya untuk perjalanan dari Jakarta menuju Bandung dan sekitarnya.

Menurut dia, mayoritas penumpang memanfaatkan momentum libur panjang untuk bepergian bersama keluarga maupun berwisata. Rute Jakarta-Bandung menjadi tujuan favorit selama periode liburan tersebut.

KCIC juga terus menyesuaikan kapasitas layanan untuk mengakomodasi tingginya permintaan masyarakat terhadap transportasi kereta cepat. Sejak awal beroperasi dengan 14 perjalanan per hari, jumlah perjalanan Whoosh kini meningkat menjadi 62 perjalanan setiap hari. "Perjalanan yang singkat, nyaman, serta memiliki ketepatan waktu yang tinggi menjadi nilai tambah kenapa masyarakat memilih Whoosh," ujar Eva.

KCIC menilai tingginya jumlah penumpang menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap moda transportasi modern berbasis kereta cepat. Perusahaan berharap layanan Whoosh dapat terus menjadi pilihan utama masyarakat untuk mendukung mobilitas antarkota secara efisien dan nyaman.

Tanah Bumbu: Rumah Sakit Marina Permata menggelar kegiatan sunatan massal gratis dalam rangka memperingati hari jadi ke-10 rumah sakit tersebut.

Kegiatan ini melibatkan puluhan anak dari masyarakat sekitar dan mendapat dukungan dari Jhonlin Group melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Red Borneo RS Marina Permata pada 10 Mei 2026 itu diikuti sekitar 50 peserta dari wilayah Tanah Bumbu.

Sejumlah orang tua yang hadir mengaku bersyukur dengan adanya kegiatan ini. Mereka menilai program sunatan massal tersebut sangat membantu dan memberikan manfaat langsung bagi keluarga.

“Saya sangat berterima kasih dengan adanya sunat masal gratis di Rumah Sakit Marina ini. Sangat bagus sekali. Anak saya merasa sangat bahagia ujar salah satu orang tua peserta.

Perwakilan Jhonlin Group, Ali Khalid Atmanagara selaku Section Head External Relation, menyampaikan kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung program sosial di bidang kesehatan.

Menurutnya, kolaborasi dengan RS Marina Permata diharapkan dapat terus berlanjut agar manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat.

“Kami dari Jhonlin Group bersama unit usaha lainnya ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Harapannya, apa yang kami lakukan bisa kembali memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, RS Marina Permata dan Jhonlin Group berharap anak-anak di Tanah Bumbu dapat tumbuh lebih sehat dan menjadi generasi penerus yang produktif di masa depan.

Kolaborasi RS dan Jhonlin Group

Direktur RS Marina Permata, Masliani, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari peringatan HUT ke-10 rumah sakit sekaligus bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat sekitar.

Ia menjelaskan, kegiatan ini terselenggara berkat dukungan CSR Jhonlin Group serta sejumlah mitra dan vendor yang turut berpartisipasi.

“Pada kegiatan ini terdapat sekitar 50 anak yang menjadi peserta dari masyarakat sekitar Tanah Bumbu,” ujarnya.

Selain tindakan sunat, para peserta juga mendapatkan layanan tambahan berupa pemeriksaan kesehatan, pemberian obat-obatan, serta pendampingan medis dari tenaga kesehatan selama kegiatan berlangsung.

(SAW)

JAKARTA, KOMPAS.com-Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta mengungkap kasus pembawaan ribuan kartu Pokémon atau Trading Card Game (TCG) dari penumpang penerbangan internasional rute Manila Jakarta.

Barang tersebut ditemukan melalui Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno Hatta.

Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta, Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang, mengatakan petugas melakukan dua penindakan pada Jumat (15/5/2026).

Petugas menemukan total 2.678 kartu Pokémon. Jumlah itu terdiri dari 87 kartu PSA Grade dan 2.591 kartu Non PSA Grade.

“Nilai keseluruhan barang yang diamankan mencapai Rp1.207.986.566,” ujar Hengky kepada Kompas.com, pada Jumat (15/5/2026).

Menurut Hengky, hasil penetapan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) menunjukkan potensi penerimaan negara sebesar Rp 333,4 juta.

Hengky menjelaskan, pengungkapan kasus ini bermula dari kegiatan atensi dan profiling terhadap penumpang penerbangan PR535 rute Manila Jakarta.

Petugas bea cukai kemudian memantau penumpang sejak turun dari pesawat hingga pemeriksaan barang bawaan di area kedatangan internasional.

“Dari hasil pemeriksaan X-Ray dan pemeriksaan fisik di jalur merah, petugas menemukan ribuan kartu Pokémon bernilai tinggi yang disimpan di koper kabin maupun koper bagasi tanpa diberitahukan kepada petugas Bea Cukai,” kata dia.

Penindakan pertama menemukan 1.310 kartu Pokémon. Nilai barang tersebut mencapai Rp 741,5 juta, dengan potensi penerimaan negara sebesar Rp 204,6 juta.

Penindakan kedua menemukan 1.368 kartu Pokémon. Total nilai barang mencapai Rp 466,3 juta, dengan potensi penerimaan negara sebesar Rp 128,7 juta.

Bagaimana aturannya?

Menurut Hengky, kartu Pokémon kategori PSA Grade memiliki nilai ekonomi tinggi. Kartu tersebut telah melalui proses sertifikasi dan penilaian kualitas oleh lembaga penilai internasional.

Karena itu, barang koleksi seperti trading card tetap wajib diberitahukan apabila dibawa dari luar negeri dan melebihi batas pembebasan bea masuk barang bawaan penumpang.

Hengky menjelaskan, semua barang bawaan penumpang dari luar negeri tetap berada di bawah pengawasan Bea Cukai. Ketentuan ini juga berlaku untuk kartu koleksi seperti Pokémon Card.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2025. Aturan ini mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.

"Namun tidak perlu khawatir, karena terdapat fasilitas pembebasan bea masuk untuk barang bawaan penumpang dengan nilai hingga 500 dollar AS per orang per kedatangan," katanya.

Artinya, pembawaan Pokémon Card tidak menjadi masalah selama total nilainya masih berada dalam batas fasilitas tersebut. Jumlah barang juga harus tergolong untuk keperluan pribadi atau koleksi pribadi.

Sebaliknya, barang dapat diperlakukan sebagai barang impor biasa apabila jumlahnya dinilai tidak wajar untuk penggunaan pribadi atau mengarah ke tujuan komersial. Barang tersebut dapat dikenai bea masuk dan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Bea Cukai Soekarno Hatta menegaskan pengawasan terhadap barang bawaan penumpang internasional akan terus diperkuat. Pengawasan terutama menyasar barang koleksi bernilai tinggi yang kerap dibawa tanpa pemberitahuan.

“Langkah ini dilakukan untuk melindungi penerimaan negara sekaligus menciptakan kepatuhan terhadap ketentuan kepabeanan yang berlaku,” tutup Hengky.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

TEHERAN - Pemerintah Iran telah "menandai" Uni Emirat Arab (UEA) sebagai "mitra aktif" agresor Amerika Serikat (AS) dan Israel dalam perang 40 hari terhadap Teheran. Pernyataan ini disampaikan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dalam KTT BRICS di India.

"UEA adalah mitra aktif dalam agresi ini, tidak ada keraguan tentang itu. Juga telah menjadi jelas bahwa mereka berpartisipasi dalam serangan ini, dan bahkan mungkin telah bertindak langsung melawan kami," katanya.

Araghchi juga merujuk pada apa yang digambarkan oleh kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai pertemuan rahasia dengan Presiden UEA Mohamed bin Zayed Al Nahyan, sebuah pertemuan yang dikonfirmasi kantor Netanyahu namun dibantah oleh Abu Dhabi.

“Yang benar adalah bahwa UEA terlibat langsung dalam tindakan agresif terhadap negara saya, karena mereka bahkan tidak mengutuk agresi tersebut ketika dimulai,” imbuh Araghchi, seperti dikutip dari Roya News, Jumat (15/5/2026).

Dia melanjutkan: “Telah menjadi jelas bahwa mereka berpartisipasi dalam serangan-serangan ini, dan bahkan mungkin telah bertindak langsung terhadap kami.”

Hubungan antara Iran dan UEA telah berada di bawah tekanan berat sejak 28 Februari, ketika serangan AS-Israel dimulai, yang mendorong Iran untuk membalas dengan serangan terhadap Israel dan negara-negara Teluk yang bersekutu dengan AS, termasuk UEA.

Meskipun gencatan senjata telah berlaku sejak 8 April, yang diwarnai berbagai pelanggaran, stasiun televisi pemerintah Iran terus menayangkan komentar dari para analis yang menuduh UEA terlibat dalam serangan terhadap Iran selama konflik tersebut.

Pada awal Mei, UEA menyalahkan Republik Islam Iran atas serangan pesawat tak berawak yang menargetkan Zona Industri Minyak Fujairah. Iran membantah sebagai pihak yang melakukan serangan.

Iran telah berulang kali menuduh negara-negara Teluk mengizinkan pasukan AS untuk melancarkan serangan dari wilayah mereka.

Namun, negara-negara Teluk membantah tuduhan tersebut, dan bahkan sebelum perang dimulai, mereka menekankan bahwa mereka tidak akan mengizinkan wilayah atau ruang udara mereka digunakan untuk menyerang Iran.

UEA dianggap sebagai salah satu sekutu regional terdekat Amerika Serikat dan termasuk di antara sedikit negara Arab yang menormalisasi hubungan dengan Israel setelah penandatanganan Perjanjian Abraham pada tahun 2020.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia AirAsia mulai melakukan penanganan terhadap calon penumpang menyusul keputusan penghentian dua rute internasional yang menghubungkan Australia dan Bali mulai 19 Juni 2026.

Plt. Direktur Utama Indonesia AirAsia, Achmad Sadikin memutuskan untuk menghentikan operasional penerbangan rute Melbourne–Denpasar dan Adelaide–Denpasar mulai 19 Juni 2026 akibat tekanan kenaikan harga avtur global.

"Perseroan saat ini secara bertahap menghubungi pelanggan yang telah memiliki jadwal penerbangan pada kedua rute tersebut untuk menawarkan sejumlah opsi perjalanan," kata Achmad, Jumat (15/5/2026).

Maskapai, lanjutnya, menyiapkan pilihan perubahan jadwal penerbangan, pengalihan rute melalui hub AirAsia di Kuala Lumpur, hingga pengembalian dana atau refund bagi pelanggan yang memilih membatalkan perjalanan.

“Keputusan ini diambil setelah melalui berbagai pertimbangan menyeluruh terkait kondisi operasional saat ini serta dinamika industri penerbangan global,” ujarnya.

Menurutnya, lonjakan harga avtur global akibat ketidakpastian geopolitik di kawasan Timur Tengah telah memberikan tekanan signifikan terhadap operasional maskapai.

Kondisi tersebut, lanjutnya, mendorong Indonesia AirAsia untuk memfokuskan jaringan penerbangan pada rute-rute yang dinilai masih layak secara operasional.

Achmad mengatakan perseroan memahami penghentian layanan penerbangan tersebut berdampak terhadap rencana perjalanan pelanggan yang telah disusun sejak jauh hari.

“Kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dan mengucapkan terima kasih atas dukungan serta pengertian seluruh pelanggan kami,” katanya.

Bagi pelanggan yang memilih refund atau Credit Account, proses pengajuan dapat dipantau melalui aplikasi AirAsia MOVE setelah pelanggan menerima nomor kasus atau case number.

Adapun penerbangan terakhir untuk rute Melbourne–Denpasar dan Adelaide–Denpasar dijadwalkan beroperasi pada 18 Juni 2026. Seluruh layanan pada kedua rute tersebut selama ini dioperasikan oleh Indonesia AirAsia.

Penghentian dua rute tersebut menambah tekanan industri penerbangan yang tengah menghadapi kenaikan biaya operasional di tengah ketidakpastian global. Maskapai pun mulai melakukan penyesuaian jaringan penerbangan untuk menjaga keberlanjutan operasional.

DONGGALA - Belum beroperasinya kembali kapal penumpang di Pelabuhan Donggala dinilai berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi pesisir. Di tengah kebutuhan konektivitas antardaerah yang masih bergantung pada transportasi laut, ketidakpastian jadwal pelayaran membuat akses masyarakat, distribusi barang, hingga pergerakan ekonomi lokal ikut terhambat.

Persoalan tersebut menjadi sorotan dalam rapat dengar pendapat (RDP) DPRD Donggala bersama Aliansi Rakyat Donggala Bersatu (ARDB), PT Pelni, dan KSOP Kelas II Teluk Palu di ruang sidang utama Kantor DPRD Donggala, Kecamatan Banawa, Selasa (12/5/2026).

DPRD Soroti Lambannya Kepastian Operasional

Saat dimintai keterangan tim media pada Jumat (15/5/2026), Anggota DPRD Kabupaten Donggala dari Fraksi Partai Perindo, Nasir Abdul Fattah, menyayangkan belum adanya kepastian operasional kapal PT Pelni di Pelabuhan Donggala karena peserta RDP dinilai bukan pengambil keputusan utama.

“Sangat disayangkan pihak yang diutus dalam rapat kemarin bukan pengambil keputusan tertinggi, baik dari KSOP maupun Pelni. Dampaknya, pertanyaan mendasar kami mengenai jadwal pasti kapan kapal mulai masuk ke Donggala jadi menggantung dan tidak terjawab,” ucapnya.

Nasir menegaskan persoalan tersebut tidak seharusnya terus berlarut mengingat Surat Keputusan (SK) trayek kapal penumpang dari kementerian disebut telah diterbitkan sejak lama.

“Padahal SK dari kementerian sudah turun sejak lama. Secara aturan sudah tidak ada hambatan, jadi seharusnya instruksi itu segera dieksekusi di lapangan supaya kapal bisa secepatnya bersandar di Pelabuhan Donggala,” tegas Nasir.

Dia meminta pada pertemuan berikutnya pimpinan langsung KSOP Kelas II Teluk Palu dan PT Pelni Cabang Palu dapat hadir untuk memberikan penjelasan resmi terkait kepastian operasional kapal.

Konektivitas Laut dan Ekonomi Pesisir

Menurut Nasir, keberadaan pelabuhan penumpang memiliki fungsi strategis bagi masyarakat Donggala, terutama dalam mendukung mobilitas warga dan distribusi kebutuhan pokok antarwilayah.

Karena itu, DPRD Donggala bersama ARDB menegaskan akan terus mengawal percepatan operasional kapal Pelni agar konektivitas laut dan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir dapat kembali berjalan normal.

“Transportasi laut bukan sekadar layanan mobilitas, tetapi urat nadi ekonomi masyarakat pesisir. Karena itu, kepastian operasional kapal Pelni di Donggala harus segera diwujudkan agar aktivitas perdagangan, distribusi kebutuhan pokok, dan konektivitas masyarakat tidak terus terganggu,” pungkas Nasir.

Dalam RDP tersebut, DPRD Donggala juga mengeluarkan rekomendasi yang disepakati seluruh peserta rapat, termasuk pelaksanaan pertemuan lanjutan pada minggu pertama Juni 2026.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan pekerja laut Indonesia. Namun, implementasi teknis dinilai menjadi kunci agar kebijakan tersebut berdampak langsung bagi awak kapal perikanan dan pekerja migran sektor maritim.

Isu tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk “Isu Pekerja Sektor Maritim: Tantangan dan Solusi” yang digelar Stella Maris Batam bersama Badan Pekerja Forum Masyarakat Katolik Indonesia di Gedung Konferensi Waligereja Indonesia, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Pemerintah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 pada 1 Mei 2026. Ratifikasi ini membuka jalan penguatan perlindungan awak kapal perikanan, mencakup kondisi kerja, upah, keselamatan kerja, akses komunikasi, serta mekanisme pengaduan.

Sekretaris Eksekutif Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Pastoral Migran Perantau KWI RD Marthen LP Jenarut mengatakan, pekerja migran sektor maritim merupakan kelompok rentan terhadap eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang.

“Dari situ tumbuh harapan bahwa para migran di sektor maritim akan mendapatkan jaminan perlindungan dari negara,” ujar Marthen dalam keterangan tertulis yang diterima pada Jumat (15/5/2026).

Direktur Jenderal Perlindungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Rinardi menyatakan pemerintah siap mendorong transformasi tata kelola penempatan pekerja migran sektor maritim, termasuk memperkuat akses komunikasi di kapal.

Menurut Rinardi, ketersediaan teknologi komunikasi seperti WiFi dapat memutus isolasi pekerja di laut sekaligus memudahkan penyampaian pengaduan.

“BP2MI siap menjadi single entry point pengaduan bagi seluruh awak kapal perikanan. Satu pintu untuk masalah apa pun dari mana pun,” kata Rinardi.

Anggota Komisi I DPR Yulius Setiarto menilai ratifikasi Konvensi ILO 188 menjadi kemajuan penting, tetapi pemerintah harus segera menyiapkan aturan turunan agar perlindungan tidak berhenti pada level normatif.

“Pemerintah pada 1 Mei sudah meratifikasi Konvensi ILO 188 melalui Perpres 25 Tahun 2026. Tentu dengan adanya Perpres, pekerjaan teknisnya akan lebih banyak. Kita mesti bergotong royong memberi masukan yang lebih teknis kepada pemerintah,” ujar Yulius.

Direktur Stella Maris Batam RD Ansensius Guntur mengungkapkan berbagai persoalan pekerja laut Indonesia masih berulang, mulai dari gaji tidak dibayar, kerja paksa, penipuan, hingga kriminalisasi.

“Tahun lalu kami menangani 20 kasus, tahun ini sudah 58 kasus. Mayoritas soal gaji tidak dibayar. Ada total 287.000 dolar AS gaji yang tertunggak, tetapi sudah terbayar semua. Ada juga kasus kriminalisasi narkoba. ABK sering dijebak membawa barang yang katanya teh, padahal narkoba,” kata Ansensius.

Ansensius menegaskan posisi pelaut Indonesia sangat penting dalam rantai ekonomi global karena sebagian besar perdagangan dunia bergantung pada jalur laut, sementara banyak pelaut bekerja jauh dari keluarga dengan akses perlindungan negara yang terbatas.

Data Stella Maris menunjukkan dari sekitar 70.000 pelaut yang dilayani 14 pusat layanan setiap tahun, lebih dari 10.000 orang berasal dari Indonesia.

Forum diskusi tersebut juga menghasilkan sejumlah rekomendasi kebijakan. Pemerintah didorong segera menyiapkan aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 serta mempercepat registrasi instrumen ratifikasi kepada Direktur Jenderal ILO.

Selain itu, pemerintah diminta membangun tata kelola satu pintu guna menghapus tumpang tindih kewenangan antarlembaga, menjamin transparansi biaya penempatan, memperjelas tanggung jawab agensi, dan melindungi hak finansial pekerja.

Akses komunikasi di kapal juga dinilai perlu menjadi standar perlindungan pekerja, disertai penguatan kurikulum migrasi aman di lembaga pendidikan perikanan, pendampingan psikologis, serta pemberdayaan ekonomi keluarga pekerja migran.

Indonesia juga dinilai dapat mengoptimalkan potensi ekonomi domestik melalui layanan pergantian awak kapal atau crew change di wilayah strategis seperti Batam.

“Ratifikasi ini tidak boleh berhenti sebagai dokumen hukum. Perlindungan harus terasa sampai ke kapal, sampai ke keluarga pekerja, dan sampai ke mekanisme pengaduan yang benar-benar bisa diakses,” ujar Ansensius.