REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan komoditas rajungan Indonesia memenuhi standar Amerika Serikat setelah memperoleh comparability finding yang berlaku hingga 31 Desember 2029 sehingga akses pasar ke AS tetap terjaga.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Machmud dalam keterangan di Jakarta, Selasa, mengatakan pengakuan tersebut diberikan oleh otoritas AS melalui NOAA Fisheries.

NOAA Fisheries telah menilai sistem pengelolaan perikanan rajungan Indonesia setara dengan regulasi mereka, khususnya terkait perlindungan mamalia laut (MMPA) dan pengendalian tangkapan sampingan (bycatch).

“Pada awalnya rajungan yang ditangkap dengan alat tangkap gillnet dilarang untuk diekspor ke AS. Untuk membedakan dengan yang sudah memperoleh comparability finding, maka ekspor diwajibkan menggunakan sertifikasi tambahan berupa Certificate of Admissibility (COA),” ujar Machmud.

Dengan diperolehnya comparability finding, kewajiban sertifikasi tambahan COA bagi eksportir rajungan Indonesia dan importir di AS resmi dihapuskan.

Direktur Pemasaran Ditjen PDSPKP Erwin Dwiyana menyebut capaian ini merupakan hasil koordinasi intensif sejak akhir 2025, termasuk merespons peninjauan ulang yang dilakukan pemerintah AS terhadap sejumlah negara pengekspor.

Upaya tersebut melibatkan berbagai pihak, antara lain Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI), sejumlah organisasi non-pemerintah, serta KBRI Washington D.C.

“Dengan hasil review tersebut, beban sertifikasi tambahan terkait aturan MMPA yang sebelumnya diberlakukan dapat dihapuskan,” kata Erwin.

Ia menjelaskan, sebelumnya gugatan yang diajukan National Fisheries Institute (NFI) bersama importir seafood di AS pada Oktober 2025 menghasilkan penangguhan sementara larangan ekspor rajungan gillnet selama 180 hari, sekaligus membuka ruang peninjauan ulang comparability finding.

KKP kemudian secara aktif menyusun bahan teknis dan merespons permintaan informasi dari otoritas AS sejak November 2025 hingga April 2026, hingga akhirnya Indonesia dinyatakan memenuhi standar yang dipersyaratkan.

AS merupakan pasar utama rajungan Indonesia dengan rata-rata nilai ekspor mencapai 321 juta dolar AS dalam tiga tahun terakhir, atau sekitar 16,6 persen dari total ekspor produk perikanan Indonesia ke negara tersebut.

Erwin menambahkan keputusan ini juga menyelamatkan potensi nilai ekspor sekitar 80 juta dolar AS atau sekitar 25 persen dari total ekspor rajungan ke AS, sekaligus memungkinkan nelayan rajungan, khususnya pengguna gillnet, kembali berusaha sesuai ketentuan yang berlaku.

Erwin menegaskan KKP berkomitmen menjaga ekosistem laut melalui kebijakan ekonomi biru dengan menempatkan aspek lingkungan sebagai prioritas dalam pembangunan sektor kelautan.

Upaya ini sejalan dengan ketentuan MMPA, terutama dalam menekan risiko kematian dan cedera mamalia laut akibat aktivitas perikanan, termasuk melalui pelaporan tangkapan sampingan (bycatch) dan perluasan program pemantauannya.

Ia berharap, dengan dihapuskannya sertifikasi tambahan, daya saing rajungan Indonesia di pasar AS tidak hanya tetap terjaga, tetapi juga semakin meningkat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bakal bergerak naik setelah investor memahami dampak pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus ekspor. Purbaya berpendapat koreksi IHSG yang terjadi disebabkan investor belum mendapatkan kepastian terkait arah kerja badan baru tersebut.

“Kalau ada ketidakpastian, biasanya takut, jual dulu. Tapi, kalau mereka nanti mengerti dampak yang sebetulnya seperti apa, harganya (IHSG) akan naik,” kata Purbaya kepada wartawan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

BUMN khusus ekspor yang dimaksud adalah PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). PT DSI bekerja langsung di bawah Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dengan tugas utama memperkuat tata kelola ekspor pada sejumlah komoditas strategis, di antaranya minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy).

Salah satu faktor yang mendorong pembentukan BUMN khusus ekspor yakni dugaan praktik kurang bayar (underinvoicing) dalam ekspor komoditas yang disebut telah merugikan negara hingga Rp 15.400 triliun selama 34 tahun.

“Nanti underinvoicing akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi, yang biasanya uang dimainkan oleh pemilik, karena perusahaan di luar negeri punya pemilik, sekarang harusnya bisa terefleksi langsung di penjualan mereka yang murni,” jelas Purbaya.

Bendahara negara itu menyebut mekanisme tersebut seharusnya memberikan keuntungan berganda bagi perusahaan yang terdaftar di bursa.

“Perusahaannya akan untung. Harusnya bisa double untungnya yang list di bursa, yang dilaporkan ya. Jadi, harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang ada di bursa,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA, yang salah satunya mengatur BUMN menjadi eksportir tunggal untuk sejumlah komoditas strategis.

Presiden mengumumkan hal itu dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta, Rabu (20/5/2026), saat menyampaikan pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027.

PT DSI sebagai BUMN khusus ekspor akan berjalan dalam dua tahap. Tahap pertama berlangsung pada periode 1 Juni hingga 31 Desember 2026, di mana DSI akan berperan sebagai penilai dan perantara bagi penjual dan pembeli untuk komoditas tertentu yang akan diekspor.

Pada tahap kedua yang dimulai Januari 2027, DSI akan menjadi perusahaan trader. Artinya, DSI akan membeli langsung dari eksportir dan menjualnya ke pasar internasional. Dana hasil penjualan tersebut kemudian akan kembali sepenuhnya ke Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kementerian UMKM bersama Kementerian PPN/Bappenas memperkenalkan SAPA UMKM sebagai platform pusat informasi dan layanan yang mengintegrasikan berbagai program kemudahan, pelindungan, serta pemberdayaan UMKM dari pemerintah dan non-pemerintah dalam satu akses. Platform ini diperkenalkan dalam soft launching di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Kehadiran SAPA UMKM menjadi langkah penting di tengah besarnya peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam menopang perekonomian nasional sekaligus menjawab berbagai tantangan yang masih dihadapi pelaku usaha kecil di Indonesia.

Saat ini, UMKM masih menjadi ruang hidup bagi jutaan keluarga Indonesia. Di balik kontribusinya yang mencapai sekitar 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto nasional, UMKM juga menjadi tempat banyak masyarakat menggantungkan harapan, membangun kemandirian, dan menjaga keberlanjutan ekonomi keluarga.

Berdasarkan data Sakernas Agustus 2024 BPS, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 56.142.687 unit, dengan 96,94 persen di antaranya merupakan usaha mikro. Angka ini menunjukkan bahwa penguatan ekosistem UMKM bukan hanya bicara tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang keberpihakan terhadap pengusaha kecil yang selama ini menjadi fondasi ekonomi rakyat.

Di tengah besarnya peran tersebut, tantangan UMKM masih cukup kompleks. Banyak pengusaha, terutama di sektor mikro dan ultra mikro, belum sepenuhnya mendapatkan akses layanan yang terpadu, mulai dari pembiayaan, legalitas, pemasaran, hingga pendampingan usaha.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy menyampaikan apresiasi atas kolaborasi tersebut. Ia menilai kemajuan sebuah negara tidak dapat dilepaskan dari kekuatan kewirausahaan masyarakatnya. Rachmat menyebut SAPA UMKM sebagai revolusi digital bagi pengembangan usaha kecil dan menengah Indonesia.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan, SAPA UMKM akan memperkuat berbagai aspek pengembangan usaha, mulai dari pengelolaan data, akses pembiayaan dan insentif, pemasaran dan kolaborasi, hingga penguatan rantai pasok, kemitraan, serta layanan one stop service. Menurutnya, kehadiran platform ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menghadirkan layanan yang lebih terintegrasi bagi UMKM.

“Selain berfungsi sebagai sistem informasi pendataan tunggal dan pemetaan potensi UMKM, SAPA UMKM juga akan mengintegrasikan berbagai kebutuhan usaha dalam satu aplikasi, mulai dari perizinan melalui OSS, sertifikasi, pelatihan, hingga mengoneksikan pengusaha UMKM dengan pemasok, logistik, industri besar, BUMN, dan ekosistem usaha lainnya,” kata Maman.

SAPA UMKM juga diharapkan mampu memastikan setiap pengusaha UMKM memperoleh akses pembiayaan, pendampingan, dan pelindungan usaha secara lebih mudah dan terarah. Pemerintah turut mendorong UMKM agar semakin terhubung dengan ekosistem digital guna memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing usaha.

Pembiayaan dan Pemberdayaan UMKM

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) turut mendukung integrasi ekosistem UMKM melalui SAPA UMKM sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan pembiayaan yang disertai pemberdayaan. Melalui pengalaman mendampingi nasabah ultra mikro, khususnya perempuan prasejahtera melalui program Mekaar, PNM melihat bahwa akses modal akan memberi dampak lebih besar ketika berjalan bersama pendampingan, literasi, dan jejaring usaha.

Dukungan terhadap SAPA UMKM juga sejalan dengan semangat PNM dalam memperluas pemberdayaan ekonomi dari akar rumput. Melalui ekosistem yang semakin terhubung, pengusaha mikro diharapkan tidak hanya lebih mudah mendapatkan informasi dan layanan, tetapi juga memiliki kesempatan yang lebih besar untuk naik kelas. Dari akses yang sederhana, ada peluang yang tumbuh, dari pendampingan yang konsisten, ada keluarga yang bisa melangkah lebih percaya diri menuju kesejahteraan.

Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Makassar menuai protes dari warga sekitar. Penyebabnya, lokasi pembangkit disebut terlalu dekat dengan pemukiman dan dikhawatirkan berpengaruh ke kesehatan.

Perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menolak PLTSa (Geram PLTSa), Akbar, menjelaskan bahwa pihaknya bukan menolak proyek secara keseluruhan, melainkan menolak lokasinya.

“Pemerintah seharusnya melihat kondisi masyarakat secara langsung sebelum mengambil keputusan,” ujar dia, saat aksi di depan Gedung Eterno, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, beberapa waktu lalu.

Proyek PLTSa ini sudah direncanakan sejak 2023. Payung hukumnya, Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018, yang kemudian direvisi dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025.

Penasehat Senior Nexus3 Foundation Yuyun Ismawati mengatakan, pada jarak berapa pun, aktivitas pembakaran sampah menjadi listrik ini akan menebarkan risiko kesehatan. Dia kemudian menyinggung adanya hasil studi yang menyebutkan bahwa risiko tersebut berdampak hingga radius 5 kilometer.

“Kalau yang di Makassar (jaraknya) 250 meter ya, tidak sampai 5 kilometer, jadi risiko-risiko terkena dampak ini cukup tinggi untuk warga yang tinggal di situ,” kata Yuyun, dalam konferensi pers ‘Delusi Mengubah Sampah menjadi Energi Listrik’, pada Kamis (21/5).

Dia menyoroti tidak adanya ketetapan pemerintah tentang kriteria tempat pembangunan PLTSa. Sejauh ini, Kementerian Lingkungan Hidup baru menjelaskan, lokasi PLTSa membutuhkan luas lahan 4-5 hektare dan dekat dengan sumber air. Sebab, perlu banyak air untuk membasuh uap dari pembakaran sampah.

Yuyun meminta studi kelayakan dirilis ke publik sebelum proyek PLTSa digarap. Proyek harus layak secara ekonomi, teknis, dan lingkungan, sebelum mendapat lampu hijau untuk menggarap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

Dia menekankan, secara teknis, fasilitas PLTSa tidak layak dibangun di tengah permukiman warga.

Senyawa dan Partikel Berbahaya dari PLTSa

Risiko kesehatan yang perlu diwaspadai antara lain dari dioxin. Ini senyawa kimia berbahaya yang dapat terbentuk dari proses pembakaran, termasuk ketika membakar sampah secara terbuka, industri semen, hingga PLTSa.

Yuyun menjelaskan, senyawa ini dapat menempel di ragam objek, termasuk berisiko terhirup saat beterbangan di udara. “Efek dioxin ini pada setiap orang bisa berbeda. Tapi sebagian besar bisa memengaruhi pernapasan dan keseimbangan hormon,” ujar dia.

Dalam pembakaran sampah dengan metode insinerator, sebanyak 90 persen dioxin terkandung dalam abu sisa atau fly ash dan bottom ash, 3 persen lepas ke udara, dan sekitar 4,5 persen lainnya pada limbah slag. Sekali pun fasilitas insinerator dilengkapi penyaring di bagian cerobong, residu dan senyawa kimia berbahaya akan terkonsentrasi di titik lainnya.

“Jadi sebagian besar nanti karena ada penyaring di cerobong, maka racun terkumpul di abu atau residunya,” ucap Yuyun.

Risiko lainnya berasal dari partikulat halus PM2,5 dan PM10 dari aktivitas pembakaran. Partikulat ini bisa menimbulkan gangguan pada mata, peradangan hidung, penyakit pernapasan, hingga penyakit kardiovaskular.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118, PT Pertamina (Persero) menggelar Upacara Bendera di Gedung Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Upacara berlangsung khidmat dan diikuti para perwira Pertamina Grup di lingkungan holding, subholding, hingga anak perusahaan services Pertamina.

Direktur Manajemen Risiko PT Pertamina (Persero), Ahmad Siddik Badruddin bertindak sebagai Pembina Upacara sekaligus menyampaikan amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Viada Hafid.

Pertamina memaknai Harkitnas sebagai momentum untuk memperkuat ketahanan energi nasional melalui transformasi bisnis, inovasi berkelanjutan, serta pengelolaan risiko yang adaptif di tengah dinamika global yang terus berkembang.

Mengusung tema “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”, peringatan Harkitnas tahun ini merepresentasikan semangat menjaga Ibu Pertiwi melalui perlindungan generasi penerus bangsa sekaligus memperkuat kemandirian nasional di berbagai sektor strategis, termasuk energi.

“Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, visi kemandirian tersebut diwujudkan melalui berbagai program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat,” ujar Siddik.

Menurut Siddik, semangat Hari Kebangkitan Nasional juga menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi, inovasi, dan tata kelola yang baik dalam menjaga keberlanjutan energi nasional.

“Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum penting untuk memperkuat ketahanan energi melalui pengelolaan risiko yang adaptif. Bagi Pertamina, pengelolaan risiko yang terintegrasi menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan operasional dan memastikan pasokan energi nasional tetap terjaga,” ujar Siddik.

Ia menambahkan, ketahanan energi sangat ditentukan oleh kemampuan beradaptasi terhadap perubahan global sekaligus memastikan keberlanjutan energi bagi generasi mendatang.

“Pertamina terus memperkuat tata kelola risiko di seluruh lini bisnis, penguatan aspek HSSE, transformasi digital, serta pengembangan energi rendah karbon guna menghadapi tantangan energi masa depan,” kata dia.

VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron menambahkan Harkitnas menjadi momentum penting bagi seluruh perwira Pertamina untuk terus membangkitkan semangat nasionalisme dan memperkuat kontribusi dalam menjaga ketahanan energi bangsa.

“Semangat inilah yang harus terus dipupuk di lingkungan Pertamina. Mari bangkitkan semangat nasionalisme, selain itu Pertamina terus mengembangkan kemampuan untuk menjaga amanah mendukung ketahanan energi nasional,” ujar Baron.

Menurut Baron, semangat kebangkitan nasional juga perlu diwujudkan masyarakat melalui dukungan terhadap kemandirian energi nasional, salah satunya dengan menggunakan energi secara bijak.

“Banyak langkah yang bisa kita lakukan di antaranya bijak dalam menggunakan energi. Kalau ini dilakukan secara bersama-sama, maka dampaknya pasti akan terasa besar. Ini juga adalah bagian dari kebangkitan nasional,” kata Baron.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyiapkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) baru yang mengatur ketentuan teknis ekspor untuk tiga komoditas strategis. Tiga komoditas yang dimaksud meliputi minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO), batu bara, dan paduan besi (ferro alloy).

“Ya otomatis (Permendag baru). Ini ya harus selesai, hari ini harus selesai. Hari ini (rampung), paling lambat besok, tapi secara teknis hari ini harus diselesaikan,” kata Menteri Perdagangan Budi Santoso saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Namun, Mendag belum menjelaskan secara detail mengenai isi aturan tersebut. Ia hanya menerangkan Permendag itu akan mengatur mekanisme ekspor bagi tiga komoditas seiring pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai badan usaha milik negara (BUMN) khusus ekspor.

“Ya, mengenai ekspor tiga komoditas itu,” ujarnya.

Adapun pemerintah sebelumnya membentuk PT DSI sebagai perusahaan dengan penugasan khusus untuk mengelola dan mengawasi transaksi ekspor komoditas sumber daya alam strategis.

DSI akan dijalankan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, yakni mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026, DSI akan berperan sebagai penilai dan perantara antara penjual dan pembeli komoditas ekspor tertentu.

Selanjutnya, mulai Januari 2027, DSI akan bertransformasi menjadi perusahaan trader yang membeli langsung komoditas dari eksportir, memegang barang, serta menanggung risiko perdagangan sebelum menjualnya ke pasar internasional.

Hasil penjualan komoditas tersebut akan diterima dalam mata uang asing sesuai negara tujuan transaksi, dengan tetap mengikuti praktik perdagangan internasional yang berlaku. Dana hasil penjualan itu nantinya akan kembali sepenuhnya ke Indonesia.

Pembentukan DSI dilatarbelakangi masih tingginya praktik under invoicing dan transfer pricing pada sejumlah komoditas ekspor Indonesia selama bertahun-tahun.

Pemerintah menilai praktik tersebut berdampak negatif terhadap penerimaan negara, baik dari sisi perpajakan, royalti, devisa, maupun validitas data perdagangan nasional. Karena itu, Danantara membentuk DSI sebagai platform pengawasan keterbukaan transaksi ekspor, mulai dari volume, harga, hingga mekanisme pengiriman komoditas.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan siap mengucurkan insentif untuk mendukung penguatan kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA).

“Selain aspek pengawasan, OJK juga akan memberikan dukungan dengan sejumlah insentif,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam agenda Sosialisasi Tata Kelola Ekspor SDA Strategis dan Implementasi Peraturan Pemerintah tentang DHE di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan dana DHE SDA dapat diperlakukan sebagai agunan tunai sepanjang memenuhi persyaratan, sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai kualitas aset bank umum, termasuk bank umum, syariah, dan unit usaha syariah.

Selanjutnya, OJK juga memberikan relaksasi terkait Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Bagian penyediaan dana yang dijamin dengan agunan tunai dana DHE SDA dapat dikecualikan dari perhitungan BMPK sepanjang memenuhi persyaratan.

Friderica atau yang akrab disapa Kiki menuturkan insentif tersebut merupakan bentuk dukungan OJK agar implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 tetap memberikan ruang bagi perbankan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan dunia usaha tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.

“Sebagai tindak lanjut, kami akan menerbitkan surat kepada seluruh direksi, seluruh bank umum. Surat tersebut akan menginformasikan bentuk dukungan OJK dalam implementasi PP tersebut, termasuk kebutuhan dukungan kelengkapan data dan informasi yg diperlukan oleh kementerian ataupun lembaga berkait,” ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan aturan yang tertuang di PP 21 Tahun 2026 tersebut diarahkan untuk meningkatkan investasi dan kinerja ekspor sektor SDA serta mendukung stabilitas makroekonomi dan pasar keuangan domestik.

Ketentuan utama adalah eksportir sumber daya alam wajib memasukkan devisa hasil ekspor sumber daya alam 100 persen ke dalam sistem keuangan Indonesia atau repatriasi dengan tingkat kepatuhan 100 persen.

Eksportir SDA diwajibkan menempatkan DHE dengan retensi minimal 30 persen untuk industri migas dan 100 persen untuk industri nonmigas pada rekening khusus di sistem keuangan Indonesia.

Penempatan tersebut dilakukan minimal selama tiga bulan untuk sektor migas dan 12 bulan bagi sektor nonmigas.

Kemudian, pemasukan atau repatriasi penempatan retensi DHE SDA wajib dilakukan melalui bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).

Pemerintah juga memperluas pengecualian penempatan DHE pada bank non-Himbara, khususnya untuk sektor pertambangan migas dan nonmigas yang berasal dari negara mitra dagang yang telah memiliki perjanjian kerja sama perdagangan atau kesepahaman dengan Indonesia

Eksportir dari negara mitra yang telah menandatangani perjanjian bilateral dapat menempatkan retensi DHE sebesar 30 persen untuk tiga bulan di bank non Himbara.

Selain itu, pemerintah menurunkan batas konversi devisa hasil ekspor valuta asing ke rupiah dari 100 persen menjadi 50 persen.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Penguatan industri penjaminan dinilai semakin penting di tengah kebutuhan pembiayaan sektor produktif dan UMKM yang terus meningkat. Sebab, industri penjaminan memiliki peran strategis dalam memperluas akses kredit, menjaga kualitas intermediasi keuangan, sekaligus menopang stabilitas sistem keuangan nasional.

Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) menilai industri penjaminan perlu diperkuat melalui tata kelola yang lebih sehat, prudent, dan terintegrasi agar mampu menjawab tantangan pembiayaan nasional di tengah dinamika ekonomi global.

Ketua Asippindo Ivan Soeparno mengatakan, industri penjaminan saat ini memiliki posisi yang semakin strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, terutama melalui perluasan akses pembiayaan UMKM dan sektor produktif.

“Penjaminan bukan sekadar pelengkap administrasi kredit. Penjaminan adalah mekanisme berbagi risiko yang membantu mempertemukan kebutuhan pelaku usaha, terutama UMKM dan koperasi, dengan prinsip kehati-hatian lembaga keuangan,” ujar Ivan dalam Indonesia Guarantee Summit (IGS) 2026 di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Menurut Ivan, di tengah tekanan ekonomi global dan dinamika sektor keuangan, industri penjaminan dituntut tumbuh lebih sehat, transparan, dan kompetitif agar mampu menjaga kualitas pembiayaan nasional.

Ia menilai pemurnian industri penjaminan perlu dipahami sebagai momentum memperkuat arah industri, termasuk memperjelas model bisnis, memperkuat tata kelola, dan meningkatkan mitigasi risiko.

Dia menambahkan, penguatan industri penjaminan membutuhkan harmonisasi kebijakan yang semakin selaras dengan sektor jasa keuangan lain, khususnya pada produk yang memiliki irisan dengan industri asuransi.

“Dengan regulasi yang proporsional dan sesuai karakteristik bisnis penjaminan, industri penjaminan, asuransi, perbankan, dan lembaga keuangan lain dapat saling melengkapi dalam memperkuat akses pembiayaan dan stabilitas sistem keuangan nasional,” ujarnya.

Asippindo menilai penguatan industri penjaminan penting karena sektor ini berkontribusi menjaga intermediasi keuangan, memperluas pembiayaan UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, Asippindo bersama regulator juga terus mendorong penguatan ekosistem industri melalui peningkatan tata kelola, transformasi digital, pengembangan SDM, hingga penguatan skema penjaminan ulang nasional.

Dalam keynote speech Indonesia Guarantee Summit 2026, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang diwakili Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan mengatakan, penguatan industri penjaminan menjadi bagian penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Menurut Ferry, sektor UMKM saat ini berkontribusi sekitar 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menyerap 97 persen tenaga kerja, serta mencakup sekitar 60 persen investasi nasional. Namun, masih banyak UMKM yang feasible tetapi belum sepenuhnya bankable sehingga membutuhkan dukungan industri penjaminan untuk memperluas akses kredit formal.

Bisnis.com, JAKARTA - Fujifilm Indonesia dan Siloam International Hospitals resmi menjalin kemitraan strategis untuk mempercepat transformasi layanan kesehatan di Indonesia.

Penandatanganan kerja sama itu dilaksanakan pada 20 Mei 2026 dan dihadiri langsung oleh President and CEO Fujifilm Holdings Corporation Teiichi Goto serta CEO Siloam International Hospitals Caroline Riady.

Teiichi Goto menjelaskan bahwa kerja sama tersebut melampaui kemitraan teknologi konvensional dan mencerminkan komitmen bersama untuk membangun ekosistem layanan kesehatan Indonesia yang lebih terintegrasi dan siap menghadapi masa depan.

“Kami melihat bahwa masa depan layanan kesehatan tidak lagi ditentukan oleh teknologi semata, tetapi oleh bagaimana teknologi tersebut terintegrasi dalam sebuah sistem yang mampu memberikan dampak nyata bagi pasien dan tenaga medis,” ujar Teiichi Goto.

Dalam kerja sama itu, kedua pihak menggabungkan keunggulan klinis, pendidikan medis, serta inovasi berbasis akal imitasi (AI) guna meningkatkan hasil perawatan pasien dan memperluas akses layanan kesehatan berkualitas.

Teiichi Goto menambahkan, kemitraan ini dibangun di atas tiga pilar utama, yakni penguatan kapabilitas layanan kesehatan, pengembangan pendidikan bagi tenaga medis profesional, serta dukungan penanganan isu kesehatan masyarakat yang menjadi prioritas nasional.

Sebagai langkah awal, kedua institusi akan menghadirkan solusi AI klinis yang dirancang untuk mendukung proses skrining, meningkatkan akurasi diagnosis, dan mengoptimalkan efisiensi alur kerja klinis. Langkah ini memungkinkan tenaga medis mengambil keputusan yang lebih cepat dan berbasis data.

Salah satu inisiatif strategis dalam kemitraan ini adalah pembentukanEndoscopy Training Centeryang dirancang memperkuat kapabilitas klinis Indonesia dalam prosedur gastroenterologi tingkat lanjut, termasuk EUS, ERCP, dancolonoscopy. Inisiatif itu juga akan diperkuat melalui program pertukaran pengetahuan internasional bersama Jepang dan mitra regional, serta program pendidikan bersama Universitas Pelita Harapan.

Selain layanan kesehatan dan pendidikan, kemitraan ini mencakup penjajakan inisiatif penanganan tuberkulosis sebagai salah satu prioritas kesehatan nasional. Kedua pihak akan mengeksplorasi solusi untuk meningkatkan deteksi dini sekaligus memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat, termasuk melalui penggunaan sistemX-rayportabel berbasis AI untuk skrining di wilayah terpencil.

Sementara itu, Caroline Riady menyatakan bahwa transformasi layanan kesehatan yang bermakna dimulai dari penguatan kapabilitas klinis, peningkatan standar layanan, serta perluasan akses di seluruh Indonesia.

"Melalui kolaborasi dengan Fujifilm Indonesia, kami ingin mempercepat inovasi layanan kesehatan melalui diagnostik canggih, pendidikan medis, dan pelatihan klinis, sekaligus memperkuatGastroenterology Center of ExcellenceSiloam. Kemitraan ini juga mendukung aspirasi Siloam untuk menjadi pusat pelatihan dan pembelajaran regional, sehingga lebih banyak masyarakat Indonesia dapat mengakses layanan kesehatan berstandar internasional tanpa perlu berobat ke luar negeri," ujar Caroline Riady.

Melalui kemitraan strategis ini, Fujifilm Indonesia dan Siloam International Hospitals berperan sebagai katalis dalam mempercepat adopsi inovasi klinis serta membangun kerangka layanan kesehatan berbasis teknologi yang berorientasi pada hasil klinis yang lebih optimal bagi masyarakat Indonesia.

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 dimaknai PT Pertamina (Persero) sebagai momentum untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

Upaya itu dilakukan melalui transformasi bisnis, inovasi berkelanjutan, serta pengelolaan risiko yang adaptif di tengah dinamika global yang terus berkembang.

Komitmen itu ditegaskan dalam Upacara Bendera peringatan Harkitnas 2026 yang digelar di Gedung Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Rabu (20/5). Upacara berlangsung khidmat dan diikuti para perwira Pertamina Grup mulai dari holding, subholding, hingga anak perusahaan services Pertamina.

Direktur Manajemen Risiko PT Pertamina (Persero), Ahmad Siddik Badruddin bertindak sebagai pembina upacara sekaligus menyampaikan amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Viada Hafid.

Mengusung tema "Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara", peringatan Harkitnas tahun ini merepresentasikan semangat menjaga Ibu Pertiwi melalui perlindungan generasi penerus bangsa sekaligus memperkuat kemandirian nasional di berbagai sektor strategis, termasuk energi.

"Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, visi kemandirian tersebut diwujudkan melalui berbagai program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat," ujar Siddik dalam keterangannya dikutip Kamis (21/5).

Menurut Siddik, semangat Hari Kebangkitan Nasional juga menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi, inovasi, dan tata kelola yang baik dalam menjaga keberlanjutan energi nasional.

"Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum penting untuk memperkuat ketahanan energi melalui pengelolaan risiko yang adaptif. Bagi Pertamina, pengelolaan risiko yang terintegrasi menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan operasional dan memastikan pasokan energi nasional tetap terjaga," ujar Siddik.

Ia menambahkan, ketahanan energi sangat ditentukan oleh kemampuan beradaptasi terhadap perubahan global sekaligus memastikan keberlanjutan energi bagi generasi mendatang.

"Pertamina terus memperkuat tata kelola risiko di seluruh lini bisnis, penguatan aspek HSSE, transformasi digital, serta pengembangan energi rendah karbon guna menghadapi tantangan energi masa depan," tambahnya.

VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron menambahkan bahwa Harkitnas menjadi momentum penting bagi seluruh perwira Pertamina untuk terus membangkitkan semangat nasionalisme dan memperkuat kontribusi dalam menjaga ketahanan energi bangsa.

"Semangat inilah yang harus terus dipupuk di lingkungan Pertamina. Mari bangkitkan semangat nasionalisme, selain itu Pertamina terus mengembangkan kemampuan untuk menjaga amanah mendukung ketahanan energi nasional," ujar Baron.

Menurut Baron, semangat kebangkitan nasional juga perlu diwujudkan masyarakat melalui dukungan terhadap kemandirian energi nasional, salah satunya dengan menggunakan energi secara bijak.

"Banyak langkah yang bisa kita lakukan di antaranya bijak dalam menggunakan energi. Kalau ini dilakukan secara bersama-sama, maka dampaknya pasti akan terasa besar. Ini juga adalah bagian dari kebangkitan nasional," tutup Baron.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Seluruh upaya tersebut sejalan dengan transformasi Pertamina yang berorientasi pada tata kelola, pelayanan publik, keberlanjutan usaha dan lingkungan, dengan menerapkan prinsip-prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina, berkoordinasi dengan https://www.danantaraindonesia.co.id/.

Luke Thomas Mahony ditunjuk menjadi Direktur PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), yakni Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola ekspor yang baru diumumkan Presiden Prabowo Subianto kemarin (20/5).

PT DSI menjadi BUMN tunggal untuk melakukan ekspor komoditas strategis. Pada tahap awal, komoditas yang mereka ekspor adalah kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferroalloys).

PT DSI takkan langsung menjadi eksportir tunggal. Ada dua tahap yang akan dilalui. Tahap I adalah masa transisi pengalihan ekspor yang akan dimulai pada 1 Juni-31 Agustus 2026, dan Tahap II adalah implementasi penuh yang akan dimulai 1 September 2026.

Lantas siapakah Luke Thomas yang akan memimpin PT DSI?

Ia merupakan warga negara Australia yang berdomisili di Jakarta.

Mengutip akun Linked In, sebelum menjabat sebagai Direktur Utama DSI Luke merupakan SEVP Business Performance & Optimization Danantara Indonesia sejak September 2025.

Luke juga pernah menjabat Direktur sekaligus Chief Strategy and Technical Officer PT Vale Indonesia Tbk dari Juli 2024 hingga Juli 2025.

Lalu, ia juga pernah menjabat sebagai Director-Technical dan Chief Technical Officer di Vale Base Metals.

Selain itu, Luke juga memiliki pengalaman di industri pertambangan global, salah satunya di BHP Billiton.

Selama berkarir di BHP Billiton, ia pernah menjabat sebagai Manager Production Prestrip, Manager Production Projects, hingga Manager Reporting.

Sementara dari segi pendidikan, Luke merupakan lulusan University of New South Wales, Australia.

Pada tingkat sarjana, ia meraih gelar di jurusan Mining Engineering dan di tingkat Strata-2 ia berhasil meraih gelar di tiga jurusan yang berbeda, meliputi Commerce - Finance, Mining Engineering, dan Geomechanics. Seluruhnya didapatka di UNSW.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten tambang PT Indika Energy Tbk. (INDY) menebar dividen tunai sebesar US$3,01 juta atau setara Rp53,2 miliar (kurs Jisdor BI Rp17.685 per dolar AS 20 Mei 2026) ke pemegang sahamnya. Dividen ini setara dengan 50% dari laba bersih perseroan.

Dalam keterangan resminya, manajemen INDY menyampaikan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) perseroan memutuskan untuk melakukan pembagian dividen tunai dengan total US$3,01 juta atau 50% dari laba bersih tahun buku 2025.

“Besaran dividen final per saham tersebut akan menyesuaikan jumlah saham yang tercatat dan beredar pada tanggal pencatatan atau recording date yaitu 4 Juni 2026, dengan memperhatikan saham treasury hasil pembelian kembali yang telah dialihkan sebelum recording date,” ujar manajemen INDY.

Adapun perhitungan dividen per saham dalam mata uang rupiah akan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 20 Mei 2026 dan tanggal pendistribusian dividen final tunai dijadwalkan pada tanggal 19 Juni 2026.

Sebagai informasi, US$1 sama dengan Rp17.685 berdasarkan kurs Jisdor BI pada tanggal 20 Mei 2026. Dengan kurs ini, maka INDY diperkirakan akan membagikan dividen dengan total Rp53,29 miliar kepada pemegang sahamnya.

Adapun Berdasarkan laporan keuangan 2025, emiten berkode saham INDY mencatatkan pendapatan sebesar US$2,03 miliar atau setara Rp33,90 triliun pada 2025, turun 16,8% secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan US$2,44 miliar atau Rp40,75 triliun pada 2024.

Sejalan dengan itu, beban pokok pendapatan INDY ikut ditekan 16,6% menjadi US$1,76 miliar atau Rp29,39 triliun pada 2025, dari US$2,11 miliar atau Rp35,24 triliun pada tahun sebelumnya.

Namun, penurunan beban perseroan belum mampu menahan tekanan pada profitabilitas. Laba kotor tercatat sebesar US$270 juta atau Rp4,51 triliun, turun 18,8% dari US$332,69 juta atau Rp5,56 triliun.

Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk INDY turun 40,3% menjadi US$6,02 juta atau Rp100,5 miliar, dari US$10,08 juta atau Rp168,3 miliar pada tahun sebelumnya.