JAKARTA - Harga minyak mentah dunia mengalami penurunan tajam hingga 10% setelah Pemerintah Iran secara resmi mengumumkan pembukaan kembali Selat Hormuz untuk lalu lintas kapal komersial pada Jumat (17/4). Kebijakan ini segera memicu optimisme pasar global yang ditandai dengan penguatan indeks saham di Amerika Serikat dan Eropa ke level tertinggi sepanjang masa.

Menteri Luar Negeri Iran Seyed Abbas Araghchi menyatakan jalur pelayaran strategis itu kembali dibuka untuk aktivitas komersial. "Lalu lintas semua kapal komersial melalui Selat Hormuz dinyatakan sepenuhnya terbuka selama sisa periode gencatan senjata, melalui rute terkoordinasi," tulisnya melalui unggahan di X, dikutip dari NBC.

Merespons pengumuman tersebut, harga minyak mentah Amerika Serikat (AS) turun sekitar 10% menjadi mendekati USD85 per barel, sementara minyak mentah Brent terkoreksi lebih dari 8% ke kisaran USD90 per barel.

Penurunan juga terjadi pada produk turunan energi, di mana kontrak berjangka minyak pemanas yang menjadi acuan bahan bakar jet merosot hingga 13%, sementara bensin grosir RBOB turun sekitar 7%.

Meski demikian, pelaku pasar masih mencermati sejumlah ketidakpastian, termasuk kemungkinan penerapan biaya tambahan atau tol bagi kapal yang melintasi jalur tersebut, serta tingkat kepercayaan pelayaran internasional terhadap keamanan rute tersebut.

Sentimen pasar turut diperkuat oleh respons Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyambut positif pembukaan Selat Hormuz, meskipun tetap menegaskan kebijakan pengawasan terhadap Iran masih diberlakukan.

Analis energi memperkirakan penurunan harga minyak ini berpotensi menekan harga bahan bakar dalam waktu dekat. Penurunan harga diperkirakan mulai terasa pada akhir pekan, dengan tren harga yang terus bergerak melemah.

Di pasar keuangan, indeks saham utama Amerika Serikat mencatat penguatan signifikan dengan S&P 500 dan Nasdaq Composite menyentuh rekor tertinggi, sementara Dow Jones melonjak lebih dari 500 poin pada awal perdagangan.

Penguatan juga terjadi di pasar Eropa, di mana indeks Stoxx 600 naik lebih dari 1%, disertai kenaikan signifikan pada bursa utama di Prancis dan Jerman. Di sisi lain, imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat tenor 10 tahun turun ke level terendah dalam hampir satu bulan, mencerminkan pergeseran sentimen investor terhadap aset berisiko di tengah meredanya ketegangan geopolitik.

Bisnis.com, JAKARTA - Digitalisasi kini menjadi kebutuhan utama dalam pengelolaan pemerintahan, termasuk di tingkat daerah yang dituntut semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dalam konteks ini, Bank BJB menegaskan komitmennya untuk memperkuat digitalisasi daerah sebagai fondasi utama dalam mendorong peningkatan kualitas layanan publik dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam partisipasi Bank bjb pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pendapatan Daerah Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada 16 April 2026 di Jakarta. Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor perbankan. Turun hadir Direktur Pendapatan Daerah Kemendagri Teguh Narutomo, Direktur Pajak Daerah & Retribusi Daerah Kemenkeu Lira Kurniawati, Direktur Jenderal (dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri, A. Fathoni, Direktur Bisnis sekaligus Plt. Direktur Utama PT Penjamin Infrastruktur Indonesia, Andre Permana, Direktur Utama PT Jasa Raharja Muhammad Awaludin, Direktur Operasional PT Jasa Raharja Ariyandi, Pemimpin Divisi Institutional & Wholesale Banking bank bjb Hindun Herdiyani, dan Pemimpin Divisi Digital Banking bank bjb Arfandy.

Dalam forum tersebut, digitalisasi dipandang sebagai faktor kunci dalam mendorong percepatan layanan pemerintahan sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Bank bjb sebagai Bank Pembangunan Daerah telah mengambil peran aktif dalam memperkuat ekosistem digitalisasi, khususnya dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya ini dilakukan melalui pengembangan berbagai solusi layanan keuangan berbasis digital yang terintegrasi.

Optimalisasi PAD menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah, sehingga pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih luas untuk membiayai pembangunan. Melalui sistem yang terdigitalisasi, pemerintah daerah dapat meningkatkan akurasi pencatatan, mempercepat proses administrasi, serta meminimalkan potensi kebocoran pendapatan.

Pada kesempatan tersebut, Bank bjb juga berbagi pengalaman terkait kerja sama, kolaborasi, dan inovasi yang telah dihadirkan dalam mendukung peningkatan PAD di berbagai daerah. Pengalaman ini mencakup implementasi solusi digitalisasi penerimaan PAD pada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang telah bekerja sama dengan Bank bjb.

Salah satu inisiatif utama yang dilakukan adalah digitalisasi penerimaan daerah, khususnya pajak dan retribusi, melalui berbagai kanal pembayaran modern. Kanal tersebut meliputi internet banking, mobile banking, virtual account, serta kerja sama dengan berbagai payment channel yang memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi.

Langkah ini memberikan kemudahan akses pembayaran sekaligus mempercepat arus penerimaan daerah secara real time. Selain itu, Bank bjb juga mendorong integrasi sistem penerimaan daerah dengan platform pemerintah. Integrasi ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi pencatatan, mempermudah proses rekonsiliasi, serta memperkuat transparansi dalam pelaporan keuangan daerah.

Tidak hanya itu, Bank bjb juga mengembangkan berbagai inovasi produk dan layanan keuangan daerah. Inovasi tersebut mencakup dukungan terhadap pengelolaan kas daerah, optimalisasi investasi, hingga pembiayaan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, pemerintah daerah dapat mengelola sumber daya keuangan secara lebih efektif dan strategis.

Bank bjb juga memberikan edukasi dan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola keuangan. Pendampingan ini mencakup pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan pendapatan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Edukasi menjadi faktor penting agar transformasi digital tidak hanya berjalan di level sistem, tetapi juga dapat diimplementasikan secara optimal oleh para pengelola keuangan daerah.

Melalui kolaborasi yang erat dengan berbagai pemerintah daerah, Bank bjb terus memperluas implementasi digitalisasi di seluruh Indonesia. Kolaborasi ini mencerminkan peran bank bjb sebagai mitra strategis dalam membangun ekosistem keuangan daerah yang modern, transparan, dan berkelanjutan.

Digitalisasi terbukti mampu meningkatkan efisiensi dalam proses pemungutan pendapatan daerah, sekaligus mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Dalam jangka panjang, upaya ini diharapkan dapat memperluas basis pendapatan daerah dan memperkuat kemandirian fiskal.

bank bjb meyakini bahwa sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor perbankan menjadi kunci utama dalam mempercepat transformasi digital. Partisipasi dalam Rakornas Pendapatan Daerah ini menjadi wujud nyata dukungan bank bjb terhadap agenda nasional dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Ke depan, bank bjb akan terus berinovasi menghadirkan layanan digital yang memberikan nilai tambah dalam pengelolaan keuangan daerah. bank bjb optimistis dapat terus menjadi penggerak utama dalam memperkuat digitalisasi daerah, meningkatkan efisiensi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di seluruh Indonesia.

Informasi lebih lanjut mengenai bank bjb, dapat diperoleh melalui Kantor Cabang bank bjb terdekat maupun call centerbjb Call 14049 atau dapat mengakses website resmi www.bankbjb.co.id serta mengikuti kanal resmi bank bjb guna memperoleh pembaruan terkini seputar program dan kegiatan lainnya

bank bjb berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), serta bank bjb merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

SURABAYA - Shelter Indonesia memperkenalkan arah baru perusahaan melalui agenda Corporate Branding: Brand Positioning Launch Shelter Indonesia sebagai langkah strategis untuk menegaskan transformasi bisnis perusahaan. Shelter Indonesia kini memperkuat posisinya sebagai penyedia solusi alih daya yang tidak hanya bertumpu pada tenaga kerja , tetapi juga didukung sistem dan teknologi terintegrasi.

Transformasi ini didorong oleh perubahan kebutuhan operasional dunia usaha. Saat ini, perusahaan tidak lagi hanya membutuhkan layanan yang berjalan, tetapi juga visibilitas yang lebih jelas, kendali yang lebih kuat, serta pengambilan keputusan lebih akurat.

Dalam konteks ini, Shelter Indonesia melihat bahwa pola operasional yang masih terpisah dan manual tidak lagi cukup untuk menjawab kebutuhan bisnis yang semakin dinamis.

Sebagai bagian dari transformasi tersebut, Shelter Indonesia menghadirkan Shelter+, sebuah platform yang dirancang sebagai ekosistem digital untuk mendukung operasional secara menyeluruh.

Melalui platform ini, berbagai aktivitas dapat dipantau dan dikelola dalam satu alur

yang terintegrasi, mulai dari pemantauan keamanan melalui Shelter Guard, pengelolaan cleaning service melalui Shelter Cleaning, pelacakan aktivitas penjualan melalui Sellgo, hingga pengelolaan tenaga kerja fleksibel melalui Casual Work.

Pendekatan ini memungkinkan proses operasional yang sebelumnya tersebar menjadi lebih terhubung, lebih terukur, dan lebih berbasis data.

CEO Shelter Indonesia Hari Wahyudin mengatakan, arah baru ini berangkat dari kebutuhan untuk membangun operasional yang lebih utuh dan terkendali. Tantangan operasional saat ini bukan lagi sekadar memastikan pekerjaan berjalan, tetapi juga memastikan setiap proses dapat dipantau, diukur, dan dikelola dengan lebih baik.

“Arah Shelter Indonesia ke depan adalah menjadi mitra strategis operasional yang

mengintegrasikan sumber daya manusia dan teknologi agar operasional klien dapat berjalan lebih terukur, transparan, dan terkendali,” ujar Hari, Jumat (17/4/2026).

Transformasi ini membawa Shelter Indonesia ke posisi baru. Perusahaan tidak lagi hanya hadir sebagai penyedia tenaga kerja operasional, tetapi berkembang menjadi ekosistem tenaga kerja terintegrasi yang memadukan sumber daya manusia dan teknologi untuk menjawab kebutuhan klien secara lebih menyeluruh.

Dari sisi pengembangan pasar dan solusi, CMO Shelter Indonesia Nino Mayvi menyatakan kebutuhan klien kini terus berkembang. Pasar tidak lagi hanya mencari dukungan tenaga kerja, tetapi juga menuntut visibilitas, kontrol, dan transparansi yang lebih kuat dalam operasional.

Business Consultant Shelter Indonesia Gordon John Stevenson memberikan pandangan dari sisi pengembangan bisnis dan pertumbuhan strategis. Langkah yang dijalankan Shelter Indonesia bukan sekadar digitalisasi, melainkan respons strategis terhadap kebutuhan pasar yang terus berubah.

“Apa yang sedang dibangun Shelter bukan sekadar digitalisasi. Ini adalah respons strategis terhadap kebutuhan pasar sekaligus penegasan yang jelas mengenai arah perusahaan ke depan,” ujar Gordon.

Upaya Shelter Indonesia dalam menghubungkan berbagai elemen operasional ke dalam satu sistem terintegrasi menghadirkan tiga hal penting bagi dunia usaha saat ini yaitu visibilitas, keterukuran, dan kendali.

Tiga aspek tersebut menjadi fondasi penting bagi efisiensi operasional sekaligus keunggulan bersaing. Melalui positioning baru bertajuk “A New Shape of Shelter Indonesia, perusahaan ingin menegaskan bahwa masa depan layanan alih daya tidak lagi cukup bertumpu pada tenaga kerja semata.

Ke depan, keberhasilan operasional akan semakin ditentukan oleh kemampuan mengelola aktivitas secara terintegrasi, memantau proses secara real-time, serta membangun sistem kerja yang lebih transparan, terukur, dan berbasis data.

Shelter Indonesia juga menegaskan bahwa teknologi tidak hadir untuk menggantikan peran manusia, melainkan untuk memperkuatnya. Sumber daya manusia tetap menjadi inti layanan, sementara teknologi berfungsi untuk mendukung akurasi, mempercepat koordinasi, memperkuat akuntabilitas, serta membantu klien memperoleh kendali yang lebih baik terhadap proses bisnis mereka.

JAKARTA - Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali meluncurkan KKI Online Payment sebagai inovasi pembayaran digital untuk memperkuat sistem belanja pengadaan pemerintah daerah. Inisiatif ini diharapkan mampu mendorong transparansi, efisiensi, serta percepatan penyerapan anggaran di lingkungan pemerintah daerah.

"Seluruh jajaran di Provinsi Bali diinstruksikan untuk segera beradaptasi dengan sistem KKI Online dalam proses pengadaan barang dan jasa, karena implementasi KKI harus berjalan optimal demi mendukung penyerapan anggaran yang lebih efektif, efisien, akuntabel, dan transparan," ujar Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Bali I Wayan Serinah dalam keterangan tertulis, Jumat (17/4/2026).

Peluncuran KKI Online Payment dilakukan pada 14 April 2026 di Denpasar, Bali, dengan dukungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Bali. Sistem ini memungkinkan proses pembayaran dilakukan secara end-to-end digital dan terintegrasi dengan sistem pengadaan, sehingga mampu meminimalkan proses manual yang selama ini menjadi kendala dalam administrasi keuangan daerah.

Dibandingkan skema sebelumnya yang berbasis QRIS, KKI Online Payment mampu mengakomodasi transaksi hingga Rp200 juta per transaksi, sehingga dinilai lebih relevan untuk kebutuhan pengadaan dengan nilai yang lebih besar. Dalam implementasinya, BPD Bali berperan sebagai penerbit sekaligus pengakuisisi transaksi, yang turut menciptakan efisiensi biaya melalui merchant discount rate yang lebih rendah.

Selain itu, sistem ini mempermudah bendahara dalam proses administrasi, pelaporan, serta pemantauan transaksi secara real-time. Bagi penyedia barang dan jasa, pembayaran juga dapat diterima lebih cepat, yakni maksimal satu hari setelah serah terima.

Direktur IT dan Operasional BPD Bali Ida Bagus Gede Setia Yasa menambahkan, sistem ini dilengkapi kontrol berbasis virtual card serta keamanan berlapis untuk memastikan setiap transaksi tetap aman dan terpantau. Peluncuran ini sekaligus menjadi langkah strategis BPD Bali dalam memperkuat ekosistem pembayaran digital daerah dan mendorong integrasi sistem pengadaan dan pembayaran secara nasional.

Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia memulihkan hubungan dengan Venezuela serta membuka peluang untuk menggelontorkan dana ke negara dengan cadangan minyak terbesar dunia tersebut.

Langkah IMF dan Bank Dunia ini semakin melegitimasi pemerintah sementara Venezuela usai Presiden Nicolas Maduro diculik, digulingkan dan diadili oleh AS.

"Dipandu oleh pandangan negara anggota IMF yang mewakili mayoritas kekuatan suara total IMF, dan sejalan dengan praktik lama, Direktur Pelaksana Kristalina Georgieva hari ini mengumumkan bahwa IMF kini berhubungan dengan Pemerintah Venezuela, di bawah pemerintahan Presiden Sementara Delcy Rodriguez," kata IMF dalam pernyataan, Kamis (17/4) dikutip AFP.

Pengumuman ini disampaikan dalam rangkaian Pertemuan Musim Semi IMF-Bank Dunia yang berlangsung selama sepekan dan dihadiri ribuan pejabat pemerintah, ekonom, investor, serta pengamat di Washington.

Beberapa jam usai pernyataan IMF, Pemerintah Venezuela juga mengonfirmasi akan mengakui kembali hubungan dengan lemabaga moneter tiu yang telah membeku sejak 2019.

"Kami menormalisasi semua proses yang melibatkan hak-hak Venezuela di organisasi tersebut," kata Rodriguez.

[Gambas:Youtube]

Dalam beberapa hari terakhir, IMF meminta pandangan para anggotanya soal apakah mereka menganggap Rodriguez sebagai pemimpin sah Venezuela.

Bank Dunia juga dengan cepat mengikuti langkah IMF dalam mengakui pemerintahan Rodriguez.

"Dipandu oleh hasil proses jajak pendapat IMF, Bank Dunia hari ini mengumumkan melanjutkan kembali hubungan dengan Pemerintah Venezuela, di bawah pemerintahan Presiden Sementara Delcy Rodriguez," bunyi pengumuman Bank Dunia.

Pengakuan terhadap pemerintahan Rodriguez oleh IMF dan Bank Dunia membuka jalan bagi dimulainya pengumpulan data ekonomi secara resmi, pemberian nasihat teknis, serta kemungkinan pemberian dukungan keuangan jika Venezuela memintanya.

Rodriguez sebelumnya menjabat Wakil Presiden hingga awal Januari. Lalu, pasukan AS menculik Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istri dalam operasi malam hari. Rodriguez kemudian ditunjuk sebagai presiden sementara.

Sejak saat itu, Washington memberikan tekanan besar agar Venezuela membuka ekonominya bagi investasi asing, terutama di sektor energi.

"Trump sering dan secara terbuka berbicara tentang betapa ia menyukai Delcy, dan seberapa erat mereka bekerja sama," kata Henry Ziemer dari Center for Strategic and International Studies.

"Namun pengakuan institusional ini merupakan langkah penting berikutnya-melampaui hubungan personal menuju institusi. Ini penting bagi citra legitimasi Delcy," imbuhnya.

Hubungan antara lembaga keuangan tersebut dan Venezuela memburuk pada Maret 2019. Ketika itu, IMF mengakui pihak oposisi, yang saat itu menguasai parlemen, sebagai pemerintah sah negara Amerika Selatan tersebut.

Secara finansial, hubungan IMF dan. Bank Dunia dengan Venezuela bahkan telah terputus jauh sebelum perpecahan politik terjadi.

Penilaian resmi terakhir IMF terhadap ekonomi Venezuela dilakukan pada 2004, sementara Caracas melunasi kewajibannya kepada Bank Dunia pada 2007.

Selain potensi aliran dana dari IMF dan Bank Dunia, pengakuan institusional ini juga dapat memberikan keyakinan bagi investor swasta asing yang selama ini ragu untuk berinvestasi di negara tersebut.

"Saya pikir semakin banyak sinyal positif akan sangat baik, bahkan perlu, agar investasi asing langsung mulai mengalir ke Venezuela," kata Henry.

Di balik layar, AS mendorong keterlibatan yang lebih besar dengan Venezuela di bawah kepemimpinan Rodriguez.

Pada Selasa lalu, Washington melonggarkan sanksi terhadap Bank Sentral Venezuela.

Rodriguez menjadi perempuan pertama yang memimpin Venezuela. Meski didukung Trump dan lembaga keuangan dunia, posisinya dalam jangka panjang belum terjamin. Pekan lalu, oposisi Venezuela menyerukan pemilihan presiden baru dengan merujuk pada konstitusi negara tersebut.

JAKARTA - Pertamina Fastron, lini oli unggulan PT Pertamina Lubricants untuk kendaraan roda empat, meraih penghargaan dalam ajang WOW Brand Award 2026 untuk kategori Oli Mesin Mobil (Car Lubricant). Penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil riset nasional WOW Brand Survey yang mengukur pengalaman dan interaksi konsumen terhadap 300 merek dari 100 kategori produk di Indonesia yang dilaksanakan sejak bulan Desember 2025 hingga Januari 2026.

Penghargaan ini menjadi indikator keberhasilan perusahaan dalam membangun hubungan yang kuat serta kepercayaan yang berkelanjutan dengan konsumennya. SIG dan Pertamina Lubricants Kembangkan Pelumas Open Gear Produksi Lokal



“Penghargaan ini menjadi cerminan atas kepercayaan dan kepuasan konsumen terhadap produk kami, khususnya Pertamina Fastron. Ke depan, kami akan terus memperkuat pendekatan yang berorientasi pada pengalaman pelanggan, sekaligus memastikan inovasi yang kami hadirkan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat,” ujar VP Marketing PT Pertamina Lubricants, Nugroho Setyo Utomo.

Pencapaian ini didukung oleh berbagai inisiatif Pertamina Lubricants yang berfokus pada peningkatan pengalaman pelanggan , mulai dari aktivasi di jaringan bengkel hingga program digital yang meningkatkan engagement dan loyalitas konsumen. Melalui program tersebut, perusahaan berupaya menghadirkan pendekatan pemasaran yang tidak hanya berbasis teknologi, tetapi juga mengedepankan pemahaman terhadap kebutuhan dan perilaku konsumen.

Dengan diraihnya penghargaan ini, Pertamina Fastron semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu brand oli terbaik yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa meninggalkan pendekatan humanis.

Singgah Sejenak, Nikmati Fasilitas Terbaik Pertamina Lubricants di Rest Area



Ajang WOW Brand merupakan salah satu forum brand dan pemasaran terbesar di Indonesia yang mempertemukan para pemimpin industri, praktisi pemasaran, serta pelaku bisnis. Pada gelaran yang ke-11 ini, Wow Brand mengusung tema “Branding in the Age of AI”, dan membahas bagaimana brand dapat tetap relevan melalui perpaduan antara teknologi dan pendekatan humanis di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan.

Pertamina Lubricants berkomitmen untuk terus menghadirkan produk oli terbaik, memberikan kontribusi positif bagi perkembangan industri oli di Indonesia, serta menjalankan bisnis yang sejalan dengan prinsip environment, social, & governance (ESG) dan mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

REPUBLIKA.CO.ID, TEHRAN -- Iran mengumumkan Selat Hormuz sepenuhnya terbuka bagi seluruh kapal komersial dan akan tetap demikian selama masa gencatan senjata antara Israel dan Lebanon.

“Sejalan dengan gencatan senjata di Lebanon, jalur pelayaran bagi seluruh kapal komersial melalui Selat Hormuz dinyatakan sepenuhnya terbuka selama sisa periode gencatan senjata,” kata Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melalui unggahan di media sosial X dilansir dari Aljazeera, Jumat (17/4/2026).

Gencatan senjata selama 10 hari disepakati antara Israel dan Lebanon pada Kamis malam. Namun, belum jelas apakah kelompok bersenjata Hizbullah, yang terlibat dalam pertempuran melawan invasi Israel di wilayah selatan Lebanon dalam konflik Iran, akan mengakui kesepakatan tersebut.

Araghchi menambahkan, pelayaran kapal melalui selat tersebut akan mengikuti jalur terkoordinasi yang telah diumumkan sebelumnya oleh Organisasi Pelabuhan dan Maritim Iran.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga mengonfirmasi melalui media sosial bahwa Selat Hormuz “sepenuhnya terbuka dan siap untuk aktivitas bisnis serta pelayaran penuh”. Namun, ia menegaskan bahwa blokade akan tetap diberlakukan hingga Iran mencapai kesepakatan dengan AS untuk mengakhiri perang.

Perang antara AS-Israel dan Iran yang dimulai pada 28 Februari telah menewaskan ribuan orang. Konflik tersebut sempat membuat Iran membatasi lalu lintas di Selat Hormuz, jalur strategis yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dan gas alam cair dunia.

Di sisi lain, AS memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran di kawasan Selat Hormuz dan Teluk setelah perundingan AS-Iran di Pakistan pada Ahad gagal mencapai terobosan.

Pemerintah mengubah skema pengenaan pajak kendaraan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026. Aturan ini menjadi acuan baru bagi pemerintah daerah dalam menetapkan pajak kendaraan bermotor, termasuk kendaraan listrik yang sebelumnya banyak mendapat pembebasan pajak.

Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai kebijakan tersebut tidak sekadar perubahan teknis, melainkan mencerminkan pergeseran arah kebijakan fiskal.

“Kalau dilihat lebih dalam, ini bukan sekadar pembaruan soal nilai jual kendaraan atau koefisien. Dulu kendaraan listrik otomatis dikecualikan dari PKB dan BBNKB, sekarang justru menjadi objek pajak, sementara insentifnya diserahkan ke masing-masing daerah,” ujar Yusuf kepada Katadata.co.id, Jumat (17/4).

Menurutnya, perubahan ini menggeser pendekatan kebijakan secara signifikan. Jika sebelumnya insentif kendaraan listrik bersifat default atau otomatis, kini menjadi opsional tergantung kebijakan pemerintah daerah.

Yusuf juga menyoroti bahwa perubahan ini terjadi bersamaan dengan penurunan Transfer ke Daerah (TKD), dari sekitar Rp 919 triliun menjadi Rp 693 triliun. Kondisi tersebut membuat banyak pemerintah daerah menghadapi tekanan fiskal karena masih bergantung pada dana pusat.

“Ketika transfer turun sementara belanja wajib tetap jalan, ruang geraknya jadi sempit. Di situ pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber yang paling realistis untuk digenjot,” jelasnya.

Dengan basis data yang sudah kuat serta sistem pemungutan yang mapan, pajak kendaraan dinilai sebagai instrumen yang relatif mudah dimaksimalkan. Karena itu, insentif pajak termasuk untuk kendaraan listrik mulai dievaluasi ulang.

Yusuf menilai kebijakan ini secara tidak langsung membuka ruang bagi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk dari kendaraan listrik yang kini tidak lagi otomatis bebas pajak.

Sejumlah Daerah Masih Berikan Insentif untuk Kendaraan Listrik

Di sisi lain, sejumlah daerah masih berpeluang memberikan insentif. DKI Jakarta, misalnya, disebut telah menghitung potensi kehilangan penerimaan hingga sekitar Rp 3 triliun dari kebijakan pembebasan pajak kendaraan listrik.

“Setelah aturan baru keluar, arah kebijakannya tidak lagi mempertahankan pembebasan penuh, tapi mulai bergeser ke konsep insentif yang optimal,” kata Yusuf.

Ia menambahkan, kebijakan baru ini berpotensi menimbulkan variasi perlakuan antardaerah. Daerah dengan kapasitas fiskal kuat masih bisa memberikan insentif besar, sementara daerah dengan tekanan anggaran lebih tinggi cenderung menarik pajak lebih optimal.

Akibatnya, biaya kepemilikan kendaraan listrik bisa berbeda antarwilayah. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan distorsi, baik dalam keputusan konsumen maupun dalam percepatan transisi menuju energi bersih.

“Daerah yang justru membutuhkan percepatan adopsi kendaraan listrik bisa tertinggal karena keterbatasan fiskal,” ujar Yusuf.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Transaksi Surat Utang Negara (SUN) melalui kanal digital menembus lebih dari 80 persen sepanjang 2025, menandai percepatan pergeseran perilaku investasi masyarakat ke platform daring. Kondisi ini mendorong perbankan memperkuat distribusi digital guna menjangkau investor lebih luas.

Wakil Presiden Direktur BCA John Kosasih mengatakan, penguatan kanal digital menjadi kunci untuk meningkatkan partisipasi investor domestik. “Kami akan terus mendorong peningkatan partisipasi investor domestik melalui optimalisasi kanal distribusi dan edukasi pasar,” ujarnya dalam keterangan, Jumat (17/4/2026).

Lonjakan tersebut sejalan dengan pertumbuhan jumlah investor yang meningkat lebih dari 20 persen secara tahunan (year on year/yoy). Kenaikan paling tinggi berasal dari generasi milenial dan Gen Z yang tumbuh lebih dari 50 persenyoy, memperlihatkan dominasi investor muda dalam instrumen pembiayaan negara.

Dominasi kanal digital menunjukkan kemudahan akses menjadi faktor utama dalam menarik minat masyarakat. Proses investasi yang semakin sederhana, mulai dari pemesanan di pasar perdana hingga transaksi di pasar sekunder, mendorong SUN kian diminati sebagai instrumen investasi ritel.

Perubahan ini sekaligus memperkuat basis investor domestik dalam pembiayaan negara. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, ketahanan pasar keuangan dinilai semakin terjaga di tengah dinamika global.

BCA juga memfasilitasi transaksi SUN melalui platform digital seperti myBCA dan KlikBCA Individu, serta jaringan kantor cabang. Peran ini tidak hanya memperluas akses investasi, tetapi juga menjaga likuiditas pasar obligasi domestik.

Seiring capaian tersebut, BCA meraih empat penghargaan dari Kementerian Keuangan, meliputi kinerja terbaik sebagai Dealer Utama SUN secara keseluruhan, di pasar perdana dan sekunder, serta sebagai mitra distribusi SUN ritel terbaik sepanjang 2025.

REPUBLIKA.CO.ID, Harga rata-rata Minyak Mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) pada Maret 2026 menembus 102,26 dolar AS per barel. Angka ini merupakan harga tertinggi sepanjang 2026.

Penetapan ICP tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 149.K/MG.03/MEM.M/2026. Kenaikan tajam terjadi dibandingkan Februari 2026 yang berada di level 68,79 dolar AS per barel.

“Rata-rata ICP bulan Maret 2026 mengalami kenaikan signifikan sebesar 33,47 dolar AS per barel dibandingkan bulan Februari 2026, dari 68,79 dolar AS per barel menjadi 102,26 dolar AS per barel. Kenaikan ini sejalan dengan tren harga minyak mentah utama dunia yang juga mengalami peningkatan tajam,” kata Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Laode, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (17/4/2026).

Laode menjelaskan lonjakan harga tidak lepas dari dinamika geopolitik global yang memanas sepanjang Maret 2026. Ketegangan yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran berdampak langsung pada pasokan energi dunia.

Gangguan distribusi energi menjadi salah satu pemicu utama. Pelayaran melalui Selat Hormuz yang selama ini menopang sekitar 20 persen pasokan minyak dunia sempat terhenti, memicu kekhawatiran pasar.

Serangan terhadap fasilitas energi di kawasan Timur Tengah ikut memperburuk kondisi pasokan. Sejumlah negara produsen mengalami gangguan operasional yang mempengaruhi produksi dan distribusi energi global.

“Situasi geopolitik yang memanas menyebabkan ketidakpastian pasokan global, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga minyak mentah secara signifikan,” ujar Laode.

Gangguan juga terjadi pada produksi LNG di Qatar, operasional kilang minyak di Arab Saudi, hingga penurunan produksi di Kuwait dan Irak. Sejumlah fasilitas strategis, termasuk pelabuhan Basrah di Irak dan terminal energi di Uni Emirat Arab, dilaporkan sempat menghentikan operasional.

Ancaman penutupan Selat Hormuz, serangan terhadap kapal tanker, serta potensi meluasnya konflik di kawasan Teluk memperkuat sentimen kenaikan harga di pasar internasional. Kondisi ini membuat pasar energi bergerak dalam tekanan tinggi sepanjang Maret.

Pemerintah terus mencermati perkembangan harga minyak dunia guna menjaga stabilitas pasokan energi dalam negeri. Langkah mitigasi disiapkan untuk merespons dinamika global yang bergerak cepat.

Secara rinci, perkembangan harga rata-rata minyak mentah utama pada Maret 2026 dibandingkan Februari 2026 sebagai berikut:

Rata-rata ICP minyak mentah Indonesia naik sebesar 33,47 dolar AS per barel dari 68,79 dolar AS per barel menjadi 102,26 dolar AS per barel

Harga Brent (ICE) meningkat sebesar 30,23 dolar AS per barel dari 69,37 dolar AS per barel menjadi 99,60 dolar AS per barel. WTI (Nymex) naik sebesar 26,47 dolar AS per barel dari 64,52 dolar AS per barel menjadi 91,00 dolar AS per barel

Dated Brent mengalami kenaikan sebesar 32,73 dolar AS per barel dari 71,15 dolar AS per barel menjadi 103,89 dolar AS per barel. Kemudian, Basket OPEC naik sebesar 48,13 dolar AS per barel dari 67,90 dolar AS per barel menjadi 116,03 dolar AS per barel (per 30 Maret 2026)

Kenaikan ini menunjukkan tekanan harga terjadi merata di pasar minyak global. Pemerintah menyiapkan langkah antisipasi agar ketahanan energi nasional tetap terjaga.

Dari sisi dampak ekonomi, memang benar bahwa penempatan 30 ribu tenaga kerja terdidik dengan skema kontrak dua tahun akan menciptakan dorongan konsumsi jangka pendek di desa

Jakarta (ANTARA) - Pengamat juga peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai program rekrutmen 30 ribu manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih berpotensi mendorong konsumsi masyarakat desa dalam jangka pendek.

Ia mengatakan penempatan tenaga kerja terdidik dengan skema kontrak dua tahun akan menciptakan aliran pendapatan ke wilayah yang selama ini relatif tertinggal dari sisi akses keuangan dan aktivitas ekonomi formal.

“Dari sisi dampak ekonomi, memang benar bahwa penempatan 30 ribu tenaga kerja terdidik dengan skema kontrak dua tahun akan menciptakan dorongan konsumsi jangka pendek di desa,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Namun demikian, Yusuf menilai dampak tersebut perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas karena program ini terhubung dengan skema pembiayaan koperasi yang berskala besar.

Ia menjelaskan, dengan plafon kredit sekitar Rp3 miliar per koperasi dan target puluhan ribu unit, terdapat potensi eksposur pembiayaan yang signifikan sehingga membutuhkan pengelolaan risiko yang memadai.

Dalam hal ini, lanjut dia, peran manajer tidak hanya sebagai tenaga kerja, tetapi juga sebagai pengelola unit usaha yang berhadapan langsung dengan dinamika bisnis di lapangan, sekaligus memastikan pengelolaan dana koperasi dilakukan secara hati-hati dan akuntabel agar tidak menimbulkan risiko di kemudian hari.

“Di titik ini, 30 ribu manajer tadi bukan lagi sekadar pekerja, mereka adalah operator dari sebuah mesin pembiayaan yang sangat masif,” katanya.

Yusuf menambahkan apabila unit usaha koperasi tidak berjalan optimal, terdapat potensi kredit macet yang tidak hanya menjadi persoalan di tingkat lembaga, tetapi juga berisiko membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Ini bukan lagi soal pemberdayaan desa, tapi soal bagaimana negara mengambil alih risiko dari aktivitas ekonomi yang belum tentu matang secara komersial,” ujar dia menambahkan.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan dengan pelaku usaha lokal agar kehadiran koperasi tidak mengganggu ekosistem yang sudah ada di desa.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa dari sisi kelembagaan, penguatan koperasi perlu tetap mengacu pada prinsip dasar sebagai organisasi berbasis anggota, termasuk partisipasi dan kepemilikan bersama.

Pemerintah resmi membuka rekrutmen 30.000 formasi manajer Kopdes Merah Putih. Pendaftaran dibuka pada 15-24 April 2026. Mereka yang lolos seleksi akan bekerja di bawah BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama dua tahun.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Fokus utama kami adalah mencapai target pengembangan PLTS sebesar 100 GW sebagai pilar utama bauran energi nasional,

Jakarta (ANTARA) - Enlit Asia-Electricity Connect 2026 menjadi platform untuk mempercepat transisi energi bagi Indonesia dan ASEAN, sebab akan mempertemukan pemangku kepentingan dari pihak pembuat kebijakan, pelaku industri, penyedia teknologi, dan lainnya dalam satu wadah.

“Pemerintah Indonesia tengah mengakselerasi transisi energi dengan membuka peluang investasi hijau yang sangat besar,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI Wanhar Abdurrahim dalam acara peluncuran Enlit Asia-Electricity Connect 2026 di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Jumat.

Sebagai tulang punggung dekarbonisasi nasional, Pemerintah Indonesia kini memacu pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan target ambisius sebesar 100 GW.

Langkah ini tidak hanya bertujuan menurunkan emisi, tetapi juga merespons lonjakan kebutuhan listrik sektor digital, khususnya data center, yang diprediksi tumbuh hingga 20 persen per tahun di kawasan ASEAN.

“Fokus utama kami adalah mencapai target pengembangan PLTS sebesar 100 GW sebagai pilar utama bauran energi nasional,” ucap Wanhar.

Oleh karena itu, kolaborasi ini menjadi krusial di tengah kebutuhan investasi sektor ketenagalistrikan Indonesia yang diestimasi mencapai lebih dari 500 miliar dolar AS demi mencapai target Net Zero Emission (NZE).

“Kami berkomitmen menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kebijakan yang konsisten guna memastikan ketersediaan energi bersih yang kompetitif bagi industri masa depan, termasuk menjawab kebutuhan listrik sektor data center yang terus tumbuh pesat secara eksponensial di tanah air,” kata dia.

Wanhar mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi menjawab kebutuhan listrik sektor data center yang tumbuh ekspansif melalui kebijakan yang konsisten dan inovatif.

Enlit Asia merupakan acara tahunan terkemuka untuk sektor ketenagalistrikan ASEAN, yang menghadirkan lebih dari 11 ribu peserta dan 280 exhibitor dari berbagai negara.

Acara mempertemukan pembuat kebijakan, utilitas, pelaku industri, penyedia teknologi, dan inovator untuk membahas perkembangan terkini, berbagi wawasan, serta membentuk arah masa depan energi kawasan.

Sementara itu, Electricity Connect yang merupakan acara tahunan Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) dan sebelum tahun 2024 lebih dikenal sebagai Hari Listrik Nasional, hadir untuk memperkuat infrastruktur ketenagalistrikan Indonesia sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi dan tanggung jawab lingkungan.

Acara ini menegaskan komitmen Indonesia dalam membangun sistem kelistrikan yang andal, terjangkau, berkelanjutan, dan siap menghadapi masa depan, sekaligus mendorong inovasi, investasi, dan kemandirian energi jangka panjang.

Sebagai hub dari sektor ketenagalistrikan Indonesia dan dunia internasional, event Electricity Connect sukses menghadirkan 15 ribu peserta dan 179 exhibitor pada 2024 dan 2025.

Penyelenggaraan tahun ini didukung penuh oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia serta PT PLN (Persero). Enlit Asia-Electricity Connect 2026 akan diselenggarakan pada 22–24 September 2026.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026