Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog memastikan distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta penyaluran bantuan pangan dipercepat guna menjaga stabilitas harga beras dan keterjangkauan bagi masyarakat.

"Bulog memperkuat langkah stabilisasi pangan nasional melalui percepatan penyaluran bantuan pangan beras serta penggelontoran beras SPHP ke berbagai wilayah," kata Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Dia menegaskan pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen untuk mengantisipasi dinamika harga beras di sejumlah daerah.

Salah satu langkah utama yang saat ini dijalankan adalah percepatan distribusi bantuan pangan dan optimalisasi penyaluran beras SPHP ke sejumlah pasar rakyat.

Hingga awal Juni 2026, tambah Rizal, stok beras yang dikelola Bulog mencapai sekitar 5,3 juta ton. Jumlah itu sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan program bantuan pangan, SPHP, serta berbagai intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di seluruh Indonesia.

Dia menyebutkan hingga 6 Juni 2026 penyaluran bantuan pangan beras telah terealisasi hampir 60 persen atau telah diterima oleh hampir 20 juta penerima bantuan pangan (PBP) dari total target 33,2 juta PBP.

Adapun setiap warga penerima manfaat mendapatkan beras 20 kilogram alokasi Februari-Maret 2026. Pemerintah menargetkan seluruh bantuan pangan dapat tersalurkan hingga akhir Juni kepada keluarga yang telah terdaftar dan berhak menerima bantuan.

"Percepatan penyaluran bantuan pangan akan memberikan dampak langsung terhadap penguatan daya beli masyarakat sekaligus membantu meredam tekanan harga beras di tingkat konsumen," kata Rizal.

Selain bantuan pangan, Bulog juga terus mengoptimalkan distribusi beras SPHP hingga mencapai 315 ribu ton ke sejumlah saluran distribusi resmi, termasuk pasar tradisional, kios pangan, Gerakan Pangan Murah (GPM), dan jaringan pengecer yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Rizal menjelaskan beras SPHP merupakan instrumen strategis pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh beras dengan harga terjangkau.

"Oleh karena itu, penyalurannya terus kami percepat dan perluas agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata,” tambah Rizal.

Pemerintah menilai kombinasi antara penyaluran bantuan pangan dan distribusi beras SPHP merupakan langkah efektif dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga di pasar.

Dengan ketersediaan stok yang kuat dan jaringan distribusi yang luas, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kecukupan pasokan beras nasional.

Bulog juga memastikan seluruh cadangan beras pemerintah yang dikelola saat ini berada dalam kondisi aman dan siap digunakan sewaktu-waktu untuk mendukung kebijakan stabilisasi pangan nasional.

“Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang karena stok beras nasional dalam kondisi sangat mencukupi," tegasnya.

Dia menambahkan Bulog bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan seluruh pemangku kepentingan akan terus bekerja memastikan harga beras tetap stabil dan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Bayu Prasetyo
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkuat kelaiklautan kapal penumpang di Pelabuhan Ternate, Maluku Utara, melalui uji petik menyeluruh guna memastikan keselamatan, keamanan, dan kesiapan angkutan laut selama libur sekolah 2026.

"Uji petik dilakukan dalam rangka memastikan keselamatan dan keamanan pelayaran selama periode angkutan libur sekolah tahun 2026," kata Direktur Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Samsuddin dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Dia menegaskan pelaksanaan uji petik merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh kapal penumpang yang melayani masyarakat selama masa libur sekolah memenuhi standar keselamatan yang telah ditetapkan sebagaimana prinsip zero compromise for Safety.

Melalui kegiatan uji petik, Kemenhub ingin memastikan setiap kapal penumpang yang beroperasi berada dalam kondisi laiklaut dan siap memberikan pelayanan yang aman kepada masyarakat.

"Sehingga temuan-temuan yang ada harus segera ditindaklanjuti oleh operator kapal sesuai batas waktu yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Samsuddin mengimbau seluruh operator kapal, nakhoda, dan awak kapal agar senantiasa menjaga kepatuhan terhadap ketentuan keselamatan pelayaran serta memastikan seluruh peralatan keselamatan berfungsi dengan baik sebelum kapal dioperasikan.

Ia menambahkan momentum angkutan libur sekolah selalu diikuti dengan meningkatnya mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, dia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga budaya keselamatan pelayaran.

"Ini penting demi terciptanya perjalanan laut yang selamat, aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh pengguna jasa transportasi laut,” imbuhnya.

Adapun kegiatan uji petik dipimpin Rudin selaku Sub Koordinator Substansi Kelompok Keselamatan Kapal Barang dan Peti Kemas dari Tim Direktorat Perkapalan dan Kepelautan bersama Tim Marine Inspector dari KSOP Kelas II Ternete.

Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan pemenuhan aspek keselamatan, kelaiklautan, keamanan, kenyamanan penumpang serta kesiapan operasional kapal dalam melayani masyarakat selama periode libur sekolah.

Dalam pelaksanaan uji petik yang dilaksanakan pada 2-4 Juni 2026, tim melakukan pemeriksaan terhadap tiga kapal penumpang yang beroperasi di wilayah Maluku Utara, yaitu KMP Lema, KM Bunda Maria, dan kapal cepat Express Cantika 08.

Pemeriksaan mencakup berbagai aspek, antara lain kelengkapan dokumen kapal dan awak kapal, peralatan keselamatan, perlengkapan radio dan sistem navigasi, kondisi fisik kapal dan permesinan serta penerapan standar manajemen keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, tim menemukan beberapa temuan yang bersifat minor pada kapal-kapal yang diperiksa.

Untuk itu, operator kapal diwajibkan untuk melakukan pemenuhan terhadap seluruh temuan sesuai ketentuan yang diatur dalam Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor IR-DJPL 4 Tahun 2026 tentang Uji Kelaiklautan Kapal Penumpang Angkutan Libur Sekolah Tahun 2026 paling lambat tanggal 22 Juni 2026.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Investor ritel Eropa termasuk di antara pihak-pihak yang berebut mendapatkan bagian dari penawaran umum perdana (IPO) SpaceX (SPCX.O). Namun, sejumlah pengamat memperingatkan transaksi ini bisa menjadi perjalanan yang tidak mulus bagi mereka yang tidak memiliki sumber daya seperti investor institusional.

Melansir Reuters, Sabtu (6/6/2026), SpaceX mempertimbangkan untuk mengalokasikan hingga 30 persen dari penawaran kepada investor individu, porsi ritel yang luar biasa besar, dengan penawaran direncanakan di Inggris, Jerman, Denmark, Prancis, Belanda, Norwegia, Spanyol, Swedia, dan Swiss.

Di Inggris, delapan platform investasi online telah mulai mengundang nasabah Inggris untuk mengajukan pembelian saham dalam IPO yang menargetkan penghimpunan dana sebesar USD75 miliar itu, menjadi peluang untuk menghidupkan kembali budaya investasi yang lesu.

IPO di Eropa telah merosot sejak 2021 dan proporsi aset rumah tangga yang ditempatkan dalam sekuritas keuangan hanya sekitar 17 persen, jauh lebih kecil dibandingkan 43 persen di Amerika Serikat.

Tiga akademisi dan satu advokat perlindungan konsumen menyarankan kehati-hatian karena valuasi SpaceX yang mencapai USD1,75 triliun meski masih merugi, sementara ukuran saham yang dilepas ke publik kurang dari 5 persen serta ketiadaan hak suara dapat menimbulkan risiko.

SpaceX tidak menanggapi permintaan komentar. Pendiri sekaligus pemimpinnya, Elon Musk, mengatakan dia merasa cukup yakin terhadap proyeksi pendapatan perusahaan dan bahwa pendapatan kini menjadi jauh lebih dapat diprediksi.

Pendapat di forum investasi dan platform seperti Reddit beragam, dengan sebagian antusias dan lainnya ragu karena valuasi yang tinggi atau kepemimpinan Musk.

Hargreaves Lansdown mengatakan 35.000 kliennya telah mendaftarkan minat terhadap notifikasi IPO sejak penawaran SpaceX pertama kali dirumorkan pada April.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Sosial RI (Kemensos) membuka rekrutmen untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru tenaga kependidikan (tendik) Sekolah Rakyat tahun 2026.

Diketahui, rekrutmen tersebut memiliki alokasi formasi PPPK untuk tenaga pendidik (tendik) sejumlah 5.127.

Adapun formasi yang dibuka pada rekrutmen kali ini yakni Wali Asuh, Wali Asrama, Operator Sekolah, Pengelolaan Keuangan, dan Tenaga Administrasi.

Pendaftaran PPPK ini dilakukan secara terbuka dengan cara mendaftar secara online melalui portal SSCASN di https://sscasn.bkn.go.id.

Syarat Rekrutmen PPPK Guru dan Tendik Sekolah Rakyat 2026

Dikutip dari situs resmi Kemensos, berikut ini syarat yang diperlukan untuk rekrutmen PPPK Tendik Sekolah Rakyat 2026.

Syarat Rekrutmen PPPK Guru Sekolah Rakyat 2026

• Warga Negara Indonesia (WNI)
• Berusia 20-45 tahun
• Memiliki Pendidikan minimal D3/D4/S1 atau sederajat sesuai ketentuan jabatan yang dilamar, dengan IPK minimal 3,10
• Tidak pernah dipidana dengan hukuman penjara 2 tahun atau lebih
• Tidak berstatus ASN, TNI, atau Polri
• Tidak menjadi anggota/pengurus partai politik
• Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai jabatan
• Sehat jasmani dan rohani
• Memiliki SKCK
• Bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia dan bekerja secara shift.

Daftar Dokumen yang Dibutuhkan pada Rekrutmen PPPK Guru Sekolah Rakyat 2026

Adapun sejumlah dokumen yang diperlukan untuk mendaftarkan diri pada rekrutmen PPPK Guru Sekolah Rakyat 2026 yakni:

• Pas foto formal terbaru latar merah
• Surat lamaran bermeterai atau e-meterai
• Surat pernyataan bermeterai atau e-meterai
• Ijazah asli sesuai persyaratan jabatan
• Transkrip nilai asli
• Sertifikat akreditasi jurusan/program studi jika tidak tercantum di ijazah atau transkrip
• Sertifikat SDMKS (jika memiliki)
• Dokumen harus berupa scan berwarna dari dokumen asli. Dokumen tidak lengkap atau tidak sesuai ketentuan dapat menyebabkan pelamar gugur pada tahap administrasi.

Cara Daftar PPPK Guru Sekolah Rakyat 2026

Cara mendaftar PPPK Guru untuk Sekolah Rakyat 2026 yakni dilakukan secara online melalui portal SSCASN dengan ketentuan sebagai berikut:

• Buka situs resmi SSCASN BKN lalu pilih menu pembuatan akun dan isi data identitas sesuai dokumen kependudukan
• Apabila sudah memiliki akun, maka masuk menggunakan NIK dan kata sandi yang telah didaftarkan
• Isi seluruh data pribadi, pendidikan, dan informasi yang diminta sistem
• Pilih salah satu jabatan PPPK Sekolah Rakyat yang tersedia, seperti Wali Asuh, Wali Asrama, Operator Sekolah, Pengelola Keuangan, atau Tenaga Administrasi
• Pilih lokasi penempatan, di mana pelamar hanya dapat memilih satu wilayah penempatan
• Kemudian tentukan lokasi pelaksanaan Computer Assisted Test (CAT) BKN
• Unggah dokumen persyaratan.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Sosial RI (Kemensos) membuka rekrutmen untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjain Kerja (PPPK) guru tenaga kependidikan (tendik) Sekolah Rakyat tahun 2026.

Diketahui, rekrutmen tersebut memiliki alokasi formasi PPPK guru sejumlah 3.053 formasi dan 5.127 untuk tendik.

Adapun formasi yang dibuka pada rekrumen kali ini yakni Wali Asuh, Wali Asrama, Operator Sekolah, Pengelolaan Keuangan, dan Tenaga Administrasi.

Pendaftaran PPPK ini dilakukan secara terbuka dengan cara mendaftar secara online melalui portal SSCASN di https://sscasn.bkn.go.id.

Syarat Rekrutmen PPPK Guru Sekolah Rakyat 2026

Dikutip dari situs resmi Kemensos, berikut ini syarat yang diperlukan untuk rekrutmen PPPK Guru Sekolah Rakyat 2026.

• Warga Negara Indonesia (WNI)
• Berusia 20-45 tahun
• Memiliki Pendidikan minimal D3/D4/S1 atau sederajat sesuai ketentuan jabatan yang dilamar, dengan IPK minimal 3,10
• Tidak pernah dipidana dengan hukuman penjara 2 tahun atau lebih
• Tidak berstatus ASN, TNI, atau Polri
• Tidak menjadi anggota/pengurus partai politik
• Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai jabatan
• Sehat jasmani dan rohani
• Memiliki SKCK
• Bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia dan bekerja secara shift

Cara Daftar PPPK Guru Sekolah Rakyat 2026

Cara mendaftar PPPK Guru untuk Sekolah Rakyat 2026 yakni dilakukan secara online melalui portal SSCASN dengan ketentuan sebagai berikut:

• Buka situs resmi SSCASN BKN lalu pilih menu pembuatan akun dan isi data identitas sesuai dokumen kependudukan
• Apabila sudah memiliki akun, maka masuk menggunakan NIK dan kata sandi yang telah didaftarkan
• Isi seluruh data pribadi, pendidikan, dan informasi yang diminta sistem
• Pilih salah satu jabatan PPPK Sekolah Rakyat yang tersedia, seperti Wali Asuh, Wali Asrama, Operator Sekolah, Pengelola Keuangan, atau Tenaga Administrasi
• Pilih lokasi penempatan, di mana pelamar hanya dapat memilih satu wilayah penempatan
• Kemudian tentukan lokasi pelaksanaan Computer Assisted Test (CAT) BKN
• Unggah dokumen persyaratan.

Daftar Dokumen yang Dibutuhkan pada Rekrutmen PPPK Guru Sekolah Rakyat 2026

Adapun sejumlah dokumen yang diperlukan untuk mendaftarkan diri pada rekrutmen PPPK Guru Sekolah Rakyat 2026 yakni:

• Pas foto formal terbaru latar merah
• Surat lamaran bermeterai atau e-meterai
• Surat pernyataan bermeterai atau e-meterai
• Ijazah asli sesuai persyaratan jabatan
• Transkrip nilai asli
• Sertifikat akreditasi jurusan/program studi jika tidak tercantum di ijazah atau transkrip
• Sertifikat SDMKS (jika memiliki)
• Dokumen harus berupa scan berwarna dari dokumen asli. Dokumen tidak lengkap atau tidak sesuai ketentuan dapat menyebabkan pelamar gugur pada tahap administrasi.

JAKARTA - Kubu Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa menyebut berkas perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo belum berstatus P21 secara legal formal.

Dalam konferensi pers di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (6/6/2026), mereka bahkan membandingkan lamanya penanganan perkara tersebut dengan kasus pembunuhan berencana yang menjerat Ferdy Sambo dan kasus sianida Jessica Kumala Wongso.

Kuasa Hukum Roy Suryo cs, Abdul Ghafur Sangadji, menilai hingga kini belum ada kepastian hukum bahwa berkas perkara telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan.

"Secara legal formil P21 itu bukan dinyatakan dengan lisan, tapi harus dituangkan dalam bentuk surat sehingga kita belum mendapatkan kepastian terkait dengan detail," katanya.

Ghafur mengatakan pernyataan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada 2 Juni lalu yang menyebut tidak ada lagi kewajiban memenuhi petunjuk P19 dan sedang dilakukan koordinasi penyerahan tersangka serta barang bukti, tidak bisa otomatis dimaknai sebagai terbitnya P21.

Menurut Ghafur, status lengkapnya berkas perkara harus dibuktikan melalui surat P21 yang diterbitkan kejaksaan dan memuat kepastian mengenai kelengkapan berkas serta jadwal penyerahan tersangka dan barang bukti.

Lihat video: Kasus Ijazah Jokowi Memanas, Sidang Roy Suryo-Tifa Segera Digelar



Ghafur membandingkan lamanya proses perkara ijazah Jokowi dengan sejumlah kasus besar nasional. "Ini bukan perkara pembunuhan yang pembuktiannya rumit. Saya ambil dua contoh perkara terbesar di Republik Indonesia. Yang pertama adalah pembunuhan yang dilakukan oleh Kadiv Propam Ferdy Sambo. Berapa waktu yang dibutuhkan setelah LP dibuka? Hanya 72 hari," ujarnya.

Ghafur juga menyinggung kasus sianida yang menjerat Jessica Kumala Wongso. Dari mulai laporan polisi dibuat sampai kemudian berkas dinyatakan P21, disebutnya membutuhkan waktu 141 hari. Ghafur lantas membandingkan dengan perkara yang dilaporkan Jokowi yang proses hukumnya memakan waktu 400 hari namun tak kunjung disidangkan.

"Coba kita bandingkan dengan perjalanan perkara Pak Joko Widodo. Hari ini sudah kami hitung 400 hari. Kenapa butuh waktu cukup lama? Kami mencurigai memang karena bukti-bukti yang dimiliki penyidik Polda Metro Jaya itu bukti-bukti yang prematur," ucapnya.

Sementara itu, Abdullah Alkatiri menyebut pihaknya justru menantikan jika perkara tersebut dibawa ke persidangan. Menurut dia, tim kuasa hukum akan menguji seluruh alat bukti dan keterangan saksi yang diajukan dalam perkara tersebut.

"Kami sebagai lawyer senang sekali dengan adanya persidangan karena ini yang kami tunggu. Kami akan tanya detail secara profesional dengan pengalaman kami bersidang," ujar Alkatiri.

IDXChannel – MNC Sekuritas mendukung kegiatan edukasi pasar modal bertema “Belajar dari Kegagalan dan Kesuksesan Praktisi Pasar Modal” yang diselenggarakan oleh Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GI BEI) Universitas Pelita Bangsa pada Sabtu (06/06/2026).

Kegiatan yang diikuti oleh sekitar 300 peserta mahasiswa Universitas Pelita Bangsa tersebut menghadirkan narasumber dari praktisi dan pelaku industri pasar modal, antara lain Pengembangan Bisnis Syariah Bursa Efek Indonesia (BEI) Wildan Syuruq serta Head of Education & Community Partnership MNC Sekuritas Andri Muharizal Putra.

Dalam sambutannya, Rektor Universitas Pelita Bangsa Hamzah M. Mardi Putra menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan edukasi tersebut. Menurutnya, literasi keuangan dan investasi menjadi kompetensi penting yang perlu dimiliki mahasiswa sebagai bekal menghadapi perkembangan ekonomi dan industri keuangan yang semakin dinamis.

“Melalui seminar ini, kami berharap mahasiswa tidak hanya memahami teori investasi, tetapi juga memperoleh pembelajaran berharga dari pengalaman nyata para praktisi pasar modal. Pemahaman tersebut dapat menjadi bekal dalam mengambil keputusan keuangan yang lebih bijak dan terencana di masa depan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa Preatmi Nurastuti dan Kepala Program Studi Manajemen Universitas Pelita Bangsa Yunita Ramadhani Ratnaningsih juga menyampaikan bahwa kegiatan literasi keuangan seperti ini merupakan bagian dari komitmen fakultas dalam mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan ekonomi dan investasi di era modern.

Head of Education & Community Partnership MNC Sekuritas Andri Muharizal Putra membagikan berbagai pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh selama berkiprah di industri pasar modal. Ia menekankan bahwa keberhasilan dalam berinvestasi tidak hanya ditentukan oleh keuntungan yang diperoleh, tetapi juga kemampuan investor dalam mengelola risiko dan belajar dari setiap pengalaman.

“Setiap investor pasti pernah menghadapi tantangan dan kesalahan dalam perjalanan investasinya. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjadikan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran untuk membangun strategi investasi yang lebih baik dan disiplin ke depannya,” kata Andri.

MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk. MNC Sekuritas menyediakan layanan dan jasa perdagangan efek yang lengkap serta didukung dengan aplikasi online trading MotionTrade.

Nikmati layanan investasi pasar modal dari #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!

(NIA DEVIYANA)

BANTEN - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyerahkan Surat Keputusan (SK) penetapan Hutan Adat kepada masyarakat adat seluas 1.175 hektare.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan pengakuan dan penetapan hutan adat merupakan langkah penting untuk menghadirkan keadilan sekaligus memperkuat perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat.

“Apa yang kita lakukan hari ini merupakan usaha kita untuk memutus mata rantai konflik yang sudah terjadi puluhan tahun yang lalu,” katanya saat penyerahan SK Hutan Adat di Hutan Adat Kesepuhan Pasir Eurih, Sabtu (6/6/2026).

Raja Juli menyebut jika selama ini konflik terkait kawasan hutan adat kerap muncul akibat perbedaan pandangan dalam mendefinisikan hak, pengelolaan kawasan, hingga penegakan hukum di wilayah hutan.

“Ternyata dari dulu dan terjadi di mana-mana terjadi konflik antara negara dan masyarakat dalam mendefinisikan, dalam mengelola, dalam menegakkan hukum, pemberian hak, antara negara dan masyarakat,” ujarnya.

Raja Juli menegaskan komitmennya untuk mempercepat proses pengakuan dan penetapan 1,4 juta hektare hutan adat di berbagai daerah. Pemerintah akan terus membuka ruang dialog guna menemukan titik temu antara regulasi negara dan kearifan lokal yang selama ini dijaga masyarakat adat.

“Saya secara pribadi sebagai Menteri Kehutanan memiliki komitmen yang siap dan oke untuk mempercepat proses penetapan masyarakat hukum adat ini. Bahkan dari perbincangan terakhir di Kementerian potensi 1,4 juta ini inyallah bisa lebih, makannya kita menggunakan bahasa lebih kurang karena insyallah potensinya lebih dari 1,4 juta," tuturnya.

"Ketika memang ada aturan hukum, namun lebih jauh dari legal formal tersebut adalah komunikasi dan kesepakatan yang baik antara kementerian kehutanan, pemerintah dan masyarakat hukum adat,” kata dia melanjutkan.

Sebagai informasi, Menhut menyerahkan SK Penetapan Hutan Adat kepada masyarakat hutan adat seluas 1.175 hektare untuk 4.938 Kepala Keluarga. Dengan rincian penerima SK:

Provinsi Bengkulu Kabupaten Lebong

1. Rejang Marga Suku IX

2. Rejang Kutai Kota Baru Santan

3. Rejang Kutai Pelabai

4. Rejang Kutai Talang Donok

5. Rejang Kutai Talang Donok 1

6. Rejang Kutai Tabeak Blau

Provinsi Bali Kabupaten Buleleng

1. MHA Desa Adat Cempaga

2. MHA Desa Adat Tigawasa

Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun

1. MHA Marga Sungai Pinang

2. MHA Matga Batang Asai.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) berpandangan, langkah Kementerian Kesehatan menyusun Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi pada Produk Tembakau dan Rokok Elektronik, terkait wacana penerapan plain packaging (kemasan seragam) berpotensi menciptakan kemiskinan baru dan PHK massal.

Ketua Umum GAPPRI, Henry Najoan menegaskan penyusunan RPMK oleh Kementerian Kesehatan semestinya mengacu pada Pasal 437 PP 28/2024 sebagai peraturan pelaksanaan UU 17/2023 tentang Kesehatan. Namun, substansi dalam draf RPMK saat ini terlalu jauh dari mandat regulasi di atasnya.

Henry Najoan menjelaskan, Pasal 437 Ayat (6) PP 28/2024 secara gamblang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai gambar dan tulisan peringatan kesehatan, bukan untuk standardisasi atau penyeragaman kemasan produk tembakau.

"Kemenkes terlalu memaksakan untuk memasukkan standardisasi kemasan yang tidak menjadi mandat dari pasal 437. Ketentuan Pasal 3 hingga Pasal 8 dalam draf RPMK, jelas over authority. Ini bukan lagi mengatur peringatan kesehatan, tapi mengatur desain industri yang merupakan hak merek," tegas Henry Najoan dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (06/06/2026).

Merujuk kajian GAPPRI, penyeragaman desain dan warna kemasan justru akan menjadi celah bagi maraknya rokok ilegal. Pasalnya, produk legal dan ilegal akan semakin sulit dibedakan, sehingga memicu persaingan tidak sehat dan menyuburkan peredaran rokok murah yang tidak jelas asal-usul serta produsennya.

GAPPRI juga menyayangkan proses uji publik yang telah digelar beberapa kali, tetapi masukan dari ekosistem pertembakauan tidak didengar oleh Kemenkes.

"Patut diduga, masukan pelaku usaha diabaikan dan hanya sebagai formalitas an sich. Sebagian besar masukan substantif terutama standardisasi kemasan, tidak diakomodir Kemenkes," terang Henry Najoan.

Henry Najoan juga mengkhawatirkan adanya pemaksaan adopsi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) dalam draf tersebut. Padahal, hingga hari ini Presiden Republik Indonesia belum meratifikasi FCTC.

Ditegaskan Henry Najoan, Kemenkes seyogyanya tidak menjadikan FCTC sebagai acuan regulasi, mengingat kondisi Indonesia berbeda dengan negara lain.

"Menyalin kebijakan tanpa melihat kondisi dalam negeri, justru akan menciptakan kemiskinan baru dan PHK massal di tengah situasi ekonomi yang tidak baik-baik saja," ujarnya.

Dalam berbagai kesempatan, GAPPRI melihat aturan yang telah ada selama ini dinilai cukup dan hanya perlu penguatan edukasi. Data menunjukkan pengendalian yang berjalan sudah efektif, tercermin dari volume produksi yang terus menurun.

"Dari 356,5 miliar batang pada tahun 2019 menjadi 307 miliar batang pada tahun 2025, atau turun hingga 49,5 miliar batang. Ini bukti bahwa tanpa plain packaging pun, konsumsi terus menurun," kata Henry Najoan.

Karena itu, GAPPRI mendesak Kemenkes meninjau ulang draf RPMK demi menjaga kepastian hukum, iklim usaha kondusif, serta keberlangsungan Industri Hasil Tembakau (IHT) legal nasional.

"Hal ini sejalan dengan arah Presiden Prabowo yang memprioritaskan perlindungan industri nasional, kelangsungan ekonomi padat karya, dan penerimaan negara demi menjaga kedaulatan ekonomi nasional," tukas Henry Najoan. ***

SURABAYA - Pengoperasian fasilitas pengemasan minyak goreng di Pelabuhan Kalimas, Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur akan membuat pasokan minyak goreng ke Indonesia Timur menjadi lebih cepat dan efisien. Sebab pelabuhan tersebut memiliki konektivitas dan dekat dengan pasar tujuan.

Fasilitas yang digunakan oleh PT Industri Nabati Lestari (INL), anak usaha PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV PalmCo, itu dipastikan akan memperpendek rantai distribusi minyak goreng menuju Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua yang selama ini dilayani dari pabrik pengolahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Sumatera Utara.

Kini minyak goreng yang dikirim dalam bentuk curah ke Surabaya bakal dikemas dan didistribusikan ke wilayah tujuan. Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi mendekatkan titik distribusi ke pasar utama di Indonesia bagian tengah dan timur.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K Santosa mengatakan, Surabaya dipilih karena memiliki konektivitas pelabuhan yang kuat dengan berbagai wilayah di Indonesia Timur, sehingga mampu mempercepat arus barang sekaligus meningkatkan efisiensi rantai pasok. Selama ini produk dikirim dalam bentuk kemasan dari Sumatera Utara.

“Dengan pengemasan dilakukan di Surabaya, distribusi menjadi lebih efisien dan biaya logistik dapat ditekan hingga 40%,” ucap Jatmiko saat peresmian fasilitas tersebut dikutip Sabtu (6/6/2026).

Sebagai salah satu pelabuhan terbesar di Indonesia, Tanjung Perak selama ini menjadi simpul distribusi barang, termasuk minyak goreng, ke kawasan timur. Posisi geografis Surabaya yang lebih dekat ke pasar tujuan dibandingkan Sumatera Utara memungkinkan waktu pengiriman menjadi lebih singkat dan pasokan lebih terjaga.

Lihat video: KAPAL MIRING! di Tanjung Perak, Kontainer Berjatuhan ke Laut



Bagi INL, fasilitas baru ini juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat penetrasi pasar minyak goreng di luar Pulau Jawa. Seiring meningkatnya kebutuhan konsumsi rumah tangga dan industri makanan di Indonesia Timur, INL melihat potensi pertumbuhan permintaan yang terus berkembang.

Jatmiko menambahkan, penguatan jaringan distribusi merupakan bagian dari transformasi PalmCo yang tidak lagi hanya berfokus pada produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), tetapi juga memperbesar porsi bisnis hilir yang menghasilkan nilai tambah lebih tinggi.

Pihak PTPN sendiri mendapat tugas untuk menjadi instrumen negara yang dapat diandalkan dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas industri sawit nasional. “Karena itu, kami terus memperkuat hilirisasi dan distribusi agar produk bisa menjangkau masyarakat secara lebih efektif,” kata dia.

Operasional fasilitas pengemasan di Surabaya dilakukan melalui kerja sama dengan PT Lestari Jaya Indonesia Maju (LJIM). Komisaris PT LJIM Mayjen TNI (Purn) Gamal Haryo Putro mengatakan, distribusi awal dari fasilitas tersebut telah berjalan dan mendapat respons positif dari pasar. Menurut dia, kapasitas distribusi akan ditingkatkan secara bertahap mengikuti pertumbuhan permintaan di wilayah sasaran.

“Distribusi akan terus diperkuat seiring meningkatnya kapasitas operasional dan daya serap pasar,” ujar Gamal.

Bisnis.com, JAKARTA— Senior Capital Market Analyst Pinnacle Investment Indonesia John Daniel Rachmat menilai kebijakan ekspor satu pintu berpotensi mengurangi daya tarik saham-saham eksportir yang selama ini menjadi pilihan investor saat rupiah melemah.

Dalam kondisi tersebut, dia menilai dolar AS dan dolar Singapura menjadi instrumen yang lebih layak dipertimbangkan sebagai safe haven. Menurut John, selama ini saham-saham eksportir atau emiten yang memperoleh pendapatan dalam mata uang asing kerap menjadi pilihan investor ketika nilai tukar rupiah tertekan.

“Jadi kalau memang Rupiah-nya melorot, dengan sendirinya kalau revenue-nya perusahaannya itu dalam bentuk US Dollar atau Yuan atau apa gitu kan dia untung gitu kan,” kata John dalam acaraKapan Market Reboundyang digelar Indonesia Investment Education (IIE) secara daring, Sabtu (6/6/2026).

Namun menurut dia, kebijakan ekspor satu pintu yang akan dikelola PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) berpotensi mengubah pandangan tersebut.

“Jadi mohon maaf ya kalau ditanya sekarang safe haven-nya apa, ya nggak ada. Safe haven-nya yang paling bagus beli US Dollar atau beli Dollar Singapura,” imbuhnya.

Pemerintah diketahui tengah menyiapkan skema ekspor satu pintu untuk sejumlah komoditas strategis, seperti batu bara, kelapa sawit, dan fero aloi. Dalam masa transisi hingga akhir 2026, eksportir masih diperkenankan melakukan ekspor secara mandiri dengan kewajiban menyampaikan laporan kepada PT DSI. Adapun pelaksanaan penuh kebijakan tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Menurut John, kebijakan itu berpotensi menghilangkan salah satu daya tarik utama emiten eksportir di mata investor. Selama ini, saham-saham yang memiliki pendapatan dalam mata uang asing dinilai mampu menjadi pelindung nilai ketika rupiah mengalami pelemahan sehingga tetap diminati investor asing.

Dia menilai sentralisasi aktivitas ekspor melalui satu lembaga justru memunculkan kekhawatiran baru di pasar. Pasalnya, fungsi pemasaran dan ekspor merupakan bagian yang melekat dalam operasional perusahaan karena berkaitan langsung dengan perencanaan produksi, pengadaan bahan baku, hingga kebutuhan tenaga kerja.

“Karena awalnya memang dollar earner itu dianggap safe haven. Logikanya kan gitu. Tapi tiba-tiba hilang, diambil dicopot melalui ekspor satu pintu. Itu yang sangat kecewa itu sangat banyak sekali,” ujarnya.

Selain itu, John juga menyoroti potensi persoalan tata kelola apabila seluruh ekspor komoditas strategis harus melalui satu entitas. Menurut dia, mekanisme tersebut berisiko menimbulkan ketidakpastian dalam penyaluran kontrak ekspor kepada perusahaan-perusahaan pelaku usaha.

Dia menambahkan, kekhawatiran terhadap kebijakan tersebut juga tercermin dari perhatian sejumlah lembaga pemeringkat internasional yang menilai sentralisasi ekspor berpotensi memengaruhi kinerja perdagangan Indonesia.

Di tengah pelemahan rupiah yang telah menembus level Rp18.000 per dolar AS, John menilai arah pergerakan pasar selanjutnya akan sangat bergantung pada keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang membebani sentimen investor.

Menurut dia, pasar masih berpeluang pulih apabila pemerintah mampu menunjukkan langkah perbaikan yang kredibel. Sebaliknya, tekanan terhadap nilai tukar rupiah berpotensi berlanjut apabila berbagai persoalan tersebut tidak segera ditangani.

“Kalau merasa Rp18.000 mahal, ya bulan depan mungkin sudah Rp19.000, bulan depannya lagi mungkin Rp20.000 kalau seandainya masalah ini tidak selesai,” katanya.

Meski demikian, John menilai kondisi pasar yang sedang tertekan dapat menjadi peluang investasi apabila berbagai persoalan yang saat ini menjadi perhatian investor mulai menunjukkan arah penyelesaian.

Menurut dia, momentum tersebut dapat menjadi titik masuk yang menarik bagi investor karena berpotensi menghasilkan kenaikan harga saham yang signifikan ketika pasar telah mencapai titik terendahnya.

“Kalau seandainya masalah yang tadi ada daftar di atas itu sudah dalam proses akan selesai, saya dengan happy kita akan masuk. Betul, itu waktunya kita mungkin easily 2 times, 3 times, maybe 5 times bagger. Sangat mudah kalau memang sudah bottom,” ujarnya.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa merespons, kekhawatiran investor global atas lesunya pasar saham domestik menimbulkan fenomena "Sell Indonesia" serta ketakutan akan kembalinya peristiwa krisis 1998 . Menurutnya, fundamental ekonomi nasional masih berada dalam kondisi yang baik dengan didukung kondisi fiskal yang kuat.

Karena itu, Purbaya meminta pelaku pasar dan investor tidak terbawa sentimen negatif yang berkembang. Rupiah Rp17.600 per Dolar AS, Airlangga Beberkan Alasan Tak Sama dengan Memori Kelam Krisis 1998



"Kita tidak sedang menuju keadaan seperti 1998 lagi. Fiskal kita baik, ekonominya bagus. Hanya ada sentimen negatif yang mengganggu sedikit terhadap nilai tukar. Tapi itu harusnya bisa diperbaiki dengan koordinasi yang baik-baik antara pemerintah, departemen keuangan, dengan bank central," ungkapnya di sela kunjungannya di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (6/6/2026).

Purbaya menilai tren "Sell Indonesia" yang ramai diperbincangkan lebih banyak dipengaruhi sentimen pasar dibandingkan kondisi fundamental ekonomi yang sebenarnya. Ia bahkan menyinggung salah satu tulisan yang memunculkan tren tersebut karena dinilai tidak menggambarkan kondisi Indonesia secara utuh.

"Itu salah satu penulis mungkin yang tidak tahu keadaan Indonesia seperti apa. Makanya kemarin saya percepat itu (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) APBN Kita untuk memperlihatkan ke pasar bahwa kondisi fiskal kita baik, ekonominya kita juga cukup kuat, sehingga nanti lama-lama sentiment negatif itu bisa hilang," lanjutnya.

Menkeu Purbaya Tegaskan Fiskal Bukan Tumbal Agar Ekonomi RI Tumbuh Cepat



Ia pun mengajak investor untuk melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lebih komprehensif dan tidak hanya berpatokan pada sentimen jangka pendek di pasar keuangan.

"Jadi teman-teman investor, tolong lihat lebih detail, pahami kondisi ekonominya seperti apa. Yang saya bisa katakan sekarang adalah fiskal bagus, ekonominya bagus, kepemimpinan Bapak Presiden masih cukup kuat untuk memastikan semua berjalan sesuai dengan strategi pembangunan Bapak Presiden," pungkas Purbaya.