Bisnis.com, JAKARTA — Konflik geopolitik global, kelangkaan komponen, hingga pelemahan nilai tukar rupiah disinyalir menekan pasar elektronik. Kondisi tersebut memicu kenaikan biaya impor, mengganggu rantai pasok global, hingga menahan daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.

Tekanan tersebut tercermin dari proyeksi sejumlah pelaku industri teknologi global. Samsung Display Corporation (SDC), misalnya, mengakui permintaan pasar untuk televisi layar kecil dan menengah masih lemah di tengah kenaikan harga memori dan ketidakpastian pasar yang berlanjut hingga semester II/2026.

Pada kuartal I/2026, SDC membukukan pendapatan konsolidasi sebesar KRW6,7 triliun dengan laba operasional KRW0,4 triliun. Bisnis layar kecil dan menengah mengalami penurunan pendapatan akibat faktor musiman serta kenaikan harga memori, sedangkan bisnis layar besar masih ditopang permintaan monitor gaming OLED.

SDC memperkirakan, visibilitas pasar layar kecil dan menengah masih rendah hingga akhir tahun, sehingga perusahaan akan fokus pada produk premium dan ekspansi OLED untuk menjaga pertumbuhan pendapatan.

“Pada kuartal kedua tahun 2026, bisnis layar kecil dan menengah SDC akan fokus pada penjualan di segmen kelas atas yang relatif tangguh meskipun permintaan pasar secara keseluruhan lemah,” bunyi laporan Samsung Electronics, beberapa waktu lalu.

Tekanan serupa juga terlihat pada industri perangkat komputer dan tablet global. International Data Corporation (IDC) memangkas proyeksi pengiriman PC global 2026 menjadi minus 11,3%, jauh lebih dalam dibandingkan estimasi sebelumnya sebesar minus 2,4%.

IDC juga memperkirakan pengiriman tablet turun 7,6% tahun ini akibat kekurangan memori, kenaikan harga komponen, dan gangguan rantai pasok global yang diperkirakan berlanjut hingga 2027. Eskalasi konflik di Timur Tengah turut memperbesar tekanan terhadap industri, termasuk teknologi dan perangkat keras global.

“Industri teknologi secara keseluruhan, serta banyak industri lainnya, terus menghadapi hambatan yang tak terkendali, jika digabungkan, mengakibatkan gangguan besar,” ujar Wakil Presiden Grup, Perangkat, dan Konsumen IDC, Ryan Reith.

Harga Diprediksi Naik

Di Indonesia, tekanan global hingga lemahnya nilai tukar rupiah yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, berpotensi memicu Imported inflation, terutama untuk produk yang masih bergantung pada bahan baku, penolong, maupun konsumsi.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyebut, biaya distribusi akan meningkat, kelangkaan barang tertentu, serta pelemahan rupiah akan mulai mendorong kenaikan harga barang dalam dua hingga tiga bulan ke depan. Salah satu yang mulai terdampak ialah plastik dan bahan kemasan yang banyak digunakan pada industri elektronik.

“Barang elektronik juga akan terdampak karena sebagian besar komponennya masih impor. Pasti akan membuat harga dari elektronik buatan dalam negeri akan lebih mahal,” jelasnya.

Nailul menilai, produsen elektronik kini berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, biaya produksi meningkat akibat kurs rupiah yang melemah. Namun di sisi lain, daya beli masyarakat belum cukup kuat untuk menerima kenaikan harga secara agresif.

Kondisi itu membuat banyak produsen atau vendor memilih menahan harga jual dengan konsekuensi margin usaha semakin tertekan. Jika tekanan berlanjut, pelaku industri diperkirakan akan melakukan efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja.

“Ketika permintaan turun, potensi PHK sangat tinggi. Saya khawatir PHK akan memburuk dua hingga tiga bulan ke depan,” katanya.

Dia menambahkan, strategi substitusi impor untuk produk elektronik terutama lokal belum efektif dalam jangka pendek lantaran industri domestik masih belum mampu memasok komponen utama seperti chip dan semikonduktor.

“Seharusnya ini jadi alarm bagi pemerintah. Pemerinta harus benahi faktor dasar pelemahan rupiah, yaitu sisi fiskal yang buruk pengelolaannya. Tanpa itu, insentif apapun tidak akan efektif,” tegas Nailul.

Di pasar smartphone, tekanan rupiah juga mulai memengaruhi strategi vendor. Analis Pasar Smartphone Indonesia Aryo Meidianto Aji mengatakan, hampir seluruh komponen smartphone masih menggunakan denominasi dolar AS, mulai dari chipset, memori, layar, hingga baterai.

Menurutnya, vendor yang masih mengandalkan impor utuh atau completely built up (CBU) berpotensi menaikkan harga jual antara 5% hingga 15%, tergantung segmen produk.

“Biaya produksi naik karena kurs, sementara daya beli masyarakat belum pulih 100%. Vendor terpaksa akan menaikkan harga atau mengurangi bonus penjualan. Akibatnya, permintaan pasar pasti akan tertahan,” sebut Aryo..

Dia juga mengatakan, konsumen kini cenderung menunda pergantian smartphone. Jika sebelumnya siklus pergantian perangkat berada di kisaran 12–18 bulan, kini dapat mundur hingga lebih dari 24 bulan.

Sementara itu, Aryo menyampaikan bahwa segmen entry-level hingga low-mid dengan rentang harga Rp1,5 juta hingga Rp3 juta menjadi yang paling rentan terdampak pelemahan rupiah karena sangat sensitif terhadap kenaikan harga. “Naik Rp100.000 sampai Rp200.000 saja bisa membuat konsumen batal membeli,” katanya.

Di tengah tekanan tersebut, tren pergeseran konsumen ke smartphone entry-level dan perangkat second diperkirakan semakin kuat. Konsumen dinilai mulai mencari alternatif yang lebih terjangkau di tengah keterbatasan daya beli.

Aryo juga menilai vendor dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) lebih tinggi memiliki daya tahan lebih baik terhadap fluktuasi kurs dibandingkan merek yang masih bergantung besar pada impor. Menurutnya, produsen dengan fasilitas manufaktur lokal memiliki bantalan biaya lebih kuat karena sebagian proses produksi menggunakan rupiah, sehingga memiliki ruang lebih luas untuk menjaga stabilitas harga jual di pasar domestik.

Transisi energi saat ini dipromosikan sebagai solusi global untuk menghadapi krisis iklim. Pemerintah menghadirkan berbagai kebijakan dan narasi tentang energi hijau, net zero emission, kendaraan listrik, hilirisasi mineral, hingga pembangunan rendah karbon sebagai arah pembangunan masa depan.

Dalam berbagai forum internasional, transisi energi dipandang bukan hanya sebagai upaya menurunkan emisi gas rumah kaca. Namun, juga sebagai peluang ekonomi untuk menarik investasi dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok energi dunia.

Di atas kertas, gagasan tersebut tampak menjanjikan. Transisi energi seolah menghadirkan harapan tentang masa depan yang lebih bersih, modern, dan berkelanjutan. Namun persoalan utama transisi energi di Indonesia sebenarnya bukan terletak pada penggunaan energi terbarukan itu sendiri, melainkan pada arah dan model pengelolaannya.

Hingga hari ini, transisi energi lebih banyak dijalankan sebagai proyek industri dan investasi dibanding sebagai upaya membangun keadilan energi bagi masyarakat.

Kondisi ini tidak bisa dilepaskan dari struktur pengelolaan energi nasional yang sangat terpusat. Negara menempatkan sektor ketenagalistrikan sebagai sektor strategis yang pengelolaannya didominasi oleh PLN. Dalam praktiknya, PLN tidak hanya berfungsi sebagai penyedia listrik, tetapi juga memiliki kendali besar terhadap jaringan, distribusi, pembelian listrik, hingga penentuan siapa yang dapat memproduksi dan menjual energi ke sistem nasional.

Akibatnya, ruang masyarakat untuk mengelola energi secara mandiri menjadi sangat terbatas. Berbagai inisiatif energi terbarukan berbasis komunitas, desa, koperasi, maupun masyarakat adat sering menghadapi hambatan regulasi, keterbatasan akses jaringan, dan ketergantungan pada kebijakan negara. Masyarakat akhirnya lebih banyak ditempatkan sebagai konsumen energi, bukan sebagai pihak yang memiliki kontrol terhadap sumber energi di wilayahnya sendiri.

Ironinya, kondisi ini terjadi di tengah melimpahnya potensi energi terbarukan di Indonesia. Energi matahari, angin, air, panas bumi, hingga biomassa tersebar di berbagai daerah dan seharusnya dapat menjadi dasar pengembangan sistem energi lokal yang mandiri dan berkeadilan. Namun dalam kenyataannya, pengembangan energi terbarukan masih didominasi proyek-proyek berskala besar yang berorientasi pada kepentingan industri dan investasi.

Di sinilah kritik terhadap transisi energi mulai menguat. Banyak pihak menilai bahwa transisi energi hari ini tidak benar-benar mengubah pola lama pengelolaan sumber daya alam. Yang berubah hanya jenis komoditas dan sumber energinya.

Jika sebelumnya eksploitasi bertumpu pada batu bara, minyak dan gas, kini tekanan berpindah ke nikel, biomassa, kawasan industri hijau, dan proyek energi skala besar lainnya. Dengan kata lain, transisi energi dinilai hanya mengganti bentuk eksploitasi lama dengan eksploitasi baru.

Situasi tersebut terlihat jelas dalam ekspansi industri nikel untuk kebutuhan baterai kendaraan listrik. Nikel dipromosikan sebagai komoditas penting untuk mendukung energi bersih global. Namun di balik narasi tersebut, perluasan tambang dan pembangunan kawasan industri justru memunculkan berbagai persoalan baru, mulai dari deforestasi, pencemaran lingkungan, hilangnya ruang hidup masyarakat, hingga konflik lahan di berbagai daerah.

Paradoksnya, banyak kawasan industri nikel yang disebut sebagai bagian dari masa depan energi hijau justru masih bergantung pada PLTU batu bara captive untuk menyuplai kebutuhan listrik industri. Artinya, di tengah kampanye kendaraan listrik dan pengurangan emisi, pembangunan PLTU baru tetap berjalan untuk menopang industri hilirisasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap batu bara masih sangat tinggi.

Kontradiksi inilah yang membuat banyak orang mulai mempertanyakan arah transisi energi di Indonesia. Di satu sisi, negara berbicara tentang energi bersih dan pengurangan emisi. Namun di sisi lain, proyek-proyek industri baru justru tetap dibangun dengan basis energi fosil. Akibatnya, transisi energi sering terlihat lebih sebagai perubahan citra pembangunan dibanding perubahan nyata terhadap sistem energi yang selama ini merusak lingkungan.

Persoalan lain yang semakin sering mendapat sorotan adalah praktik greenwashing. Banyak perusahaan mulai menggunakan label seperti “hijau”, “ESG”, “sustainable” dan “net zero” untuk membangun citra ramah lingkungan. Padahal dalam praktiknya, tidak sedikit perusahaan yang masih menghasilkan emisi tinggi, merusak lingkungan dan melakukan eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran.

Fenomena ini terlihat dalam berbagai sektor seperti industri sawit, biomassa, perdagangan karbon, hilirisasi nikel, hingga program co-firing biomassa di PLTU. Perusahaan tetap dapat memperoleh citra “hijau” melalui sertifikasi lingkungan, perdagangan karbon atau skema offset emisi, meskipun aktivitas produksinya masih menimbulkan kerusakan ekologis.

Biomassa misalnya dipromosikan sebagai energi terbarukan rendah emisi. Namun kebutuhan kayu dalam jumlah besar untuk mendukung program tersebut justru berpotensi meningkatkan tekanan terhadap hutan.

Begitu pula perdagangan karbon yang sering diposisikan sebagai solusi krisis iklim. Padahal dalam praktiknya dapat berubah menjadi mekanisme yang memungkinkan perusahaan tetap menghasilkan emisi selama mampu membeli kompensasi karbon.

Kondisi ini menunjukkan bahwa transisi energi berisiko berubah menjadi pasar ekonomi baru yang dibungkus dengan narasi penyelamatan lingkungan. Energi hijau akhirnya berkembang bukan terutama untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat, tetapi sebagai ruang baru akumulasi investasi dan keuntungan industri.

Karena itu, kritik terhadap transisi energi bukan berarti menolak energi bersih. Kritik justru diarahkan pada model transisi yang belum menyentuh persoalan mendasar, yaitu ketimpangan penguasaan sumber daya dan akses energi. Pergantian teknologi tidak otomatis menghadirkan keadilan apabila tata kelolanya tetap terpusat, monopolistik, dan lebih berpihak pada kepentingan industri besar.

Padahal, secara substantif, transisi energi seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai pergantian energi fosil menuju energi terbarukan. Transisi energi juga harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam, memperluas partisipasi masyarakat dan membangun sistem energi yang lebih demokratis, adil, dan berkelanjutan.

Energi pada dasarnya adalah kebutuhan publik yang berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, pengelolaan energi tidak seharusnya hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga pada pemerataan akses, perlindungan lingkungan, dan penguatan ekonomi masyarakat lokal.

Negara perlu membuka ruang yang lebih besar bagi pengembangan energi berbasis komunitas, desa, koperasi dan masyarakat adat agar masyarakat memiliki kontrol yang lebih kuat terhadap sumber energi di wilayahnya sendiri.

Tanpa perubahan dalam struktur penguasaan energi, transisi energi hanya akan menjadi perpindahan bisnis dari energi fosil menuju energi hijau. Monopoli tetap bertahan, korporasi tetap mendominasi, sementara masyarakat tetap berada di posisi yang lemah.

Pada akhirnya, keberhasilan transisi energi tidak cukup diukur dari meningkatnya investasi energi terbarukan atau berkurangnya penggunaan energi fosil semata. Transisi energi juga harus dinilai dari sejauh mana ia mampu menghadirkan keadilan sosial, melindungi lingkungan, memperluas akses energi, dan mendistribusikan manfaat sumber daya alam secara lebih adil kepada masyarakat.

Jika hal itu tidak tercapai, maka transisi energi hanya akan menjadi ilusi pembangunan hijau yang tampak indah dalam narasi, tetapi tetap menyisakan ketimpangan dan kerusakan di lapangan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Harga emas Antam hari ini, Sabtu (16/5/2026), di Pegadaian terpantau melemah dibandingkan perdagangan sebelumnya. Harga emas Antam per gram turun Rp 21.000 menjadi Rp 2.918.000 dari sebelumnya Rp 2.939.000 per gram.

Berdasarkan data terbaru di laman Galeri 24 Pegadaian, harga buyback emas Antam hari ini juga turun Rp 33.000 menjadi Rp 2.617.000 per gram dari sebelumnya Rp 2.650.000.

Untuk ukuran lebih kecil, harga emas Antam 0,5 gram tercatat di level Rp 1.512.000 dengan harga buyback Rp 1.308.000.

Adapun harga emas Antam 2 gram berada di level Rp 5.774.000, dengan harga buyback Rp 5.235.000. Untuk ukuran 3 gram, harga jual tercatat Rp 8.634.000 dengan harga buyback Rp 7.853.000.

Pada kategori menengah, harga emas Antam 5 gram berada di Rp 14.356.000 dengan harga buyback Rp 13.088.000. Sementara itu, ukuran 10 gram dipatok Rp 28.654.000 dan harga buyback Rp 26.177.000.

Berikut perincian harga emas Antam di Pegadaian pada Sabtu (16/5/2026):

Harga emas Antam hari ini di Pegadaian

• 0,5 gram: Rp 1.512.000
• 1 gram: Rp 2.918.000
• 2 gram: Rp 5.774.000
• 3 gram: Rp 8.634.000
• 5 gram: Rp 14.356.000
• 10 gram: Rp 28.654.000
• 25 gram: Rp 71.506.000
• 50 gram: Rp 142.929.000
• 100 gram: Rp 285.776.000

Harga buyback emas Antam di Pegadaian

• 0,5 gram: Rp 1.308.000
• 1 gram: Rp 2.617.000
• 2 gram: Rp 5.235.000
• 3 gram: Rp 7.853.000
• 5 gram: Rp 13.088.000
• 10 gram: Rp 26.177.000
• 25 gram: Rp 65.123.000
• 50 gram: Rp 130.246.000
• 100 gram: Rp 260.492.000

Harga emas dunia

Di pasar global, harga emas dunia juga melemah tipis pada akhir perdagangan Kamis (14/5/2026) waktu setempat atau Jumat (15/5/2026) pagi WIB.

Pasar mencermati perkembangan konflik di Timur Tengah serta pertemuan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump dengan Presiden China, Xi Jinping.

Penguatan indeks dollar AS dan lonjakan harga minyak dunia turut mempengaruhi pergerakan harga emas global.

Mengutip Reuters, harga emas di pasar spot turun 0,4 persen menjadi 4.669,48 dollar AS per ons. Begitu pula harga emas berjangka AS untuk pengiriman Juni yang melemah 0,4 persen ke level 4.685,30 dollar AS per ons.

Indeks dollar AS tercatat menguat 0,3 persen sehingga membuat emas menjadi lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya dan mengurangi minat investor terhadap logam mulia.

Vice President dan Senior Metals Strategist Zaner Metals Peter Grant mengatakan, kenaikan harga minyak dan inflasi yang masih tinggi membuat ekspektasi suku bunga tinggi The Fed bertahan lebih lama.

“Apa yang terjadi di selat hari ini menopang harga minyak dan terus memicu ekspektasi suku bunga tinggi The Fed bertahan lebih lama. Ditambah data inflasi yang panas pekan ini, tidak mengherankan dollar AS menguat dan menekan harga emas,” ujar Grant.

Sementara itu, Global Head of Commodity Strategy TD Securities Bart Melek menilai harga emas masih berpotensi turun lebih dalam apabila konflik di Timur Tengah tidak segera mereda.

Di sisi lain, pasar juga mencermati perkembangan hubungan dagang AS dan China setelah Xi Jinping menyebut negosiasi perdagangan menunjukkan kemajuan meski masih ada perbedaan pandangan terkait Taiwan.

Adapun harga logam mulia lainnya turut melemah, dengan harga perak spot turun 4,1 persen, platinum turun 3,3 persen, dan palladium melemah 3,5 persen.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah yang terus tertekan di tengah penguatan dolar AS mulai membuat masyarakat khawatir terhadap nilai tabungan mereka. Di saat bersamaan, harga emas justru terus menanjak dan kembali menjadi incaran investor sebagai aset pelindung nilai atau safe haven.

Kondisi tersebut membuat banyak orang mulai mencari instrumen investasi yang dinilai lebih aman untuk menjaga nilai uang di tengah ketidakpastian ekonomi global. Apalagi, situasi ekonomi 2026 diperkirakan masih dibayangi tekanan geopolitik, fluktuasi pasar keuangan, hingga potensi perlambatan ekonomi dunia.

Meski begitu, peluang investasi tetap terbuka. Dengan inflasi yang diprediksi tetap terkendali di kisaran 2,5±1 persen, bank sentral dinilai masih memiliki ruang menjaga suku bunga pada level moderat. Situasi ini dinilai cukup kondusif bagi investor untuk menyusun strategi perlindungan aset sekaligus mencari peluang keuntungan.

Berikut sejumlah instrumen investasi yang dipandang potensial di tengah melemahnya rupiah dan naiknya harga emas.

1. Emas, Aset Aman Saat Ketidakpastian Meningkat

Emas kembali menjadi pilihan utama ketika kondisi ekonomi dan politik global bergejolak. Instrumen ini dikenal sebagai aset safe haven karena nilainya cenderung stabil bahkan meningkat saat pasar keuangan mengalami tekanan.

Dalam beberapa tahun terakhir, tren harga emas menunjukkan kenaikan yang konsisten. Kondisi rupiah yang melemah juga ikut mendorong harga emas domestik semakin tinggi.

Bagi investor konservatif, emas dianggap cocok untuk menjaga nilai kekayaan dalam jangka panjang. Selain memiliki risiko relatif rendah, emas juga mudah dicairkan dan memiliki likuiditas tinggi.

Kini investasi emas pun semakin mudah diakses. Selain membeli emas fisik, masyarakat dapat memanfaatkan layanan tabungan emas digital dengan modal mulai dari puluhan ribu rupiah.

2. Saham Masih Menarik untuk Jangka Panjang

Meski pasar saham cenderung fluktuatif, instrumen ini masih menjadi salah satu pilihan investasi terbaik untuk jangka panjang pada 2026.

Saham domestik diproyeksikan tetap memiliki peluang pertumbuhan seiring kuatnya ekonomi Indonesia dan berkembangnya sektor teknologi serta energi terbarukan. Sementara itu, saham Amerika Serikat juga masih menjadi sorotan karena pertumbuhan industri kecerdasan buatan (AI) dan perusahaan teknologi global.

Investor yang memiliki profil risiko agresif biasanya memilih saham karena potensi capital gain yang lebih tinggi dibanding instrumen lain.

Namun, investasi saham tetap membutuhkan strategi dan pemahaman risiko karena pergerakan harganya sangat dipengaruhi kondisi ekonomi global dan sentimen pasar.

3. Obligasi dan SBN Jadi Pilihan Stabil

Bagi investor yang mengutamakan kestabilan pendapatan, obligasi dan Surat Berharga Negara (SBN) dapat menjadi alternatif menarik.

Instrumen seperti Obligasi Negara Ritel (ORI) dinilai relatif aman karena dijamin pemerintah serta menawarkan imbal hasil yang kompetitif. Di tengah potensi penurunan suku bunga, obligasi diperkirakan tetap memberikan return yang menarik dibanding rata-rata historisnya.

Selain itu, obligasi juga kerap digunakan sebagai penyeimbang portofolio karena mampu memberikan arus kas yang lebih stabil ketika pasar saham atau aset berisiko mengalami gejolak.

4. Crypto Tetap Dilirik Meski Berisiko Tinggi

Aset kripto masih menjadi perhatian investor, terutama generasi muda yang mencari peluang keuntungan besar dalam waktu lebih cepat.

Perkembangan teknologi blockchain, DeFi (Decentralized Finance), hingga NFT (Non-Fungible Token) dinilai menjadi pendorong utama pertumbuhan pasar aset digital.

Di sisi lain, regulasi yang semakin jelas dan mulai masuknya investor institusi membuat pasar kripto dinilai lebih matang dibanding beberapa tahun lalu.

Meski demikian, crypto tetap memiliki volatilitas tinggi sehingga investor perlu berhati-hati dan tidak menempatkan seluruh dana pada instrumen ini.

5. Reksa Dana Cocok untuk Pemula

Reksa dana menjadi salah satu instrumen investasi yang banyak dipilih karena praktis dan dikelola oleh manajer investasi profesional.

Produk ini cocok bagi investor pemula yang ingin mulai berinvestasi dengan modal kecil tetapi tetap mendapatkan diversifikasi aset.

Pada 2026, reksa dana saham dan reksa dana campuran diperkirakan masih berpotensi memberikan imbal hasil menarik seiring pemulihan pasar dan stabilitas ekonomi domestik.

Selain itu, risiko investasi reksa dana juga dinilai lebih tersebar dibanding membeli satu aset secara langsung.

Faktor yang Memengaruhi Keuntungan Investasi

Selain memilih instrumen yang tepat, investor juga perlu memahami berbagai faktor yang dapat memengaruhi potensi keuntungan investasi pada 2026. Salah satu faktor utama adalah profil risiko masing-masing investor. Setiap orang memiliki tingkat toleransi risiko yang berbeda, sehingga pilihan instrumen investasinya pun tidak sama.

Umumnya, investasi dengan potensi keuntungan tinggi juga memiliki risiko yang lebih besar. Karena itu, investor pemula biasanya disarankan memulai dari instrumen berisiko rendah hingga menengah sebelum mencoba aset yang lebih agresif.

Pergerakan suku bunga juga menjadi faktor penting yang memengaruhi pasar investasi. Ketika suku bunga menurun, investor cenderung lebih tertarik menempatkan dana pada aset berisiko seperti saham karena peluang keuntungan dinilai lebih besar. Sebaliknya, saat suku bunga naik, banyak investor memilih instrumen yang lebih aman untuk menjaga stabilitas aset mereka.

Selain itu, perkembangan teknologi dan digitalisasi diperkirakan masih menjadi pendorong utama pertumbuhan sejumlah sektor ekonomi. Perusahaan berbasis teknologi, kecerdasan buatan (AI), hingga energi terbarukan dipandang memiliki prospek pertumbuhan yang besar dalam beberapa tahun ke depan. Namun, peluang keuntungan tinggi di sektor tersebut tetap disertai risiko yang tidak kecil karena persaingan dan perubahan pasar yang cepat.

Kondisi ekonomi makro Indonesia juga turut memengaruhi arah investasi. Prospek pertumbuhan ekonomi nasional yang diperkirakan berada di kisaran 5–5,3 persen dinilai menjadi sentimen positif bagi pasar keuangan. Di sisi lain, inflasi yang relatif terkendali membantu menjaga daya beli masyarakat dan menciptakan iklim investasi yang lebih stabil.

Tidak kalah penting, situasi geopolitik global juga berpotensi memicu fluktuasi pasar. Konflik antarnegara, perang dagang, hingga ketidakpastian ekonomi dunia dapat memengaruhi arus modal dan sentimen investor secara global. Kondisi inilah yang membuat banyak investor mulai mencari instrumen yang dianggap lebih aman untuk melindungi nilai aset ereka di tengah ketidakpastian pasar.

Di tengah rupiah yang melemah dan harga emas yang terus naik, masyarakat perlu lebih cermat dalam mengelola keuangan dan memilih instrumen investasi. Diversifikasi aset menjadi langkah penting agar nilai tabungan tetap terjaga sekaligus membuka peluang keuntungan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu.

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa ekonomi terjadi pada Jumat (13/5), mulai dari Indonesia dan Belarus menyepakati komitmen bisnis dengan total nilai mencapai Rp7 triliun hingga Bank Syariah Indonesia (BSI) membuka Program BSI Scholarship untuk 5.250 pelajar dan mahasiswa.

Berikut sejumlah berita ekonomi kemarin yang menarik dibaca kembali pada Sabtu pagi ini.

1. RI-Belarus sepakati komitmen bisnis mencapai Rp7 triliun

Pelaku usaha Indonesia dan Belarus menyepakati komitmen bisnis melalui lima Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan total nilai mencapai Rp7 triliun dalam rangkaian Sidang Komisi Bersama (SKB) Ke-8 Indonesia-Belarus di Minsk, Belarus.

“Kesepahaman yang telah dicapai dalam SKB ini harus dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret yang memberikan dampak langsung bagi peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dan Belarus,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Baca berita selengkapnya di sini.

2. KCIC: 53 ribu tiket Whoosh terjual selama periode libur panjang

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menyebutkan sebanyak 53.000 ribu tiket kereta cepat Whoosh telah terjual selama periode selama libur panjang Kenaikan Yesus Kristus periode 13-17 Mei 2026.

“Jumlah penumpang ini akan terus meningkat di besok hari dan sampai momen long weekend berakhir. Masyarakat diimbau untuk segera membeli tiket secara online sebelum tiba di stasiun,” kata General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa di Bandung, Jawa Barat, Jumat.

Baca berita selengkapnya di sini.

3. Indonesia perkuat kerja sama perdagangan dengan Rusia

Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat kerja sama strategis dengan Rusia, khususnya dalam sektor perdagangan dan ekonomi kedua negara.

Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, hubungan perdagangan Indonesia dan Rusia terus menunjukkan tren positif.

"Kami ingin memastikan momentum ini dapat terus diperkuat melalui peningkatan perdagangan yang saling menguntungkan dan kerja sama investasi yang lebih luas," ujar Wamendag Roro saat melakukan pertemuan bilateral dengan Deputy Minister of Economic Development of the Russian Federation Vladimir Ilyichev di Kazan, Rusia.

Baca berita selengkapnya di sini.

4. ESDM sebut perusahaan Rusia lanjut garap Blok Tuna pada Juni

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan perusahaan minyak dan gas bumi (migas) asal Rusia, Zarubezhneft, menyatakan akan melanjutkan penggarapan Blok Tuna pada Juni, setelah sempat tertunda akibat mundurnya Harbour Energy.

"Kami bertemu dengan Zarubezhneft dan membahas kelanjutan proyek Blok Tuna yang masih tertunda. Zarubezhneft menyatakan komitmennya untuk melanjutkan proyek tersebut pada Juni bulan depan," ujar Wakil Menteri ESDM Yuliot dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

Baca berita selengkapnya di sini.

5. BSI buka program beasiswa untuk 5.250 mahasiswa dan pelajar

PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk membuka Program BSI Scholarship untuk 5.250 pelajar dan mahasiswa dari keluarga prasejahtera yang memiliki prestasi akademik dan potensi kepemimpinan yang kuat.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo mengatakan bahwa program beasiswa ini bukan sekadar bantuan pendidikan, tetapi investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi unggul Indonesia.

“Tidak boleh ada anak cerdas yang kehilangan masa depan hanya karena persoalan biaya. BSI ingin memastikan talenta-talenta terbaik bangsa tetap bisa kuliah, berkembang, dan menjadi pemimpin masa depan. Inilah makna keberadaan bank syariah, bahwa pertumbuhan bisnis harus menghadirkan dampak nyata bagi umat,” kata Anggoro dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Baca berita selengkapnya di sini.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Harga emas di laman Sahabat Pegadaian dikutip dari Jakarta, Sabtu, 07.12 WIB, menunjukkan untuk produk UBS, Antam, dan Galeri24 kompak turun, masing-masing ke Rp2.807.000, Rp2.918.000, dan Rp2.794.000 per gram.

Adapun harga jual tiga jenama tersebut pada Jumat (15/5) yakni UBS Rp2.885.000, Antam Rp2.939.000, dan Galeri24 Rp2.828.000 per gram.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, sementara harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.

Untuk harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia, diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Galeri24
0,5 gram: Rp1.465.000
1 gram: Rp2.794.000.
‎2 gram: Rp5.520.000
‎5 gram: Rp13.698.000
‎10 gram: Rp27.323.000
‎25 gram: Rp67.939.000
‎50 gram: Rp135.769.000
‎100 gram: Rp271.404.000
‎250 gram: Rp676.843.000
‎500 gram: Rp1.353.685.000
‎1.000 gram: Rp2.707.370.000

Antam
0,5 gram: Rp1.512.000
‎1 gram: Rp2.918.000
‎2 gram: Rp5.774.000
3 gram: Rp8.634.000
‎5 gram: Rp14.356.000
10 gram: Rp28.654.000
‎25 gram: Rp71.506.000
‎50 gram: Rp142.929.000
‎100 gram: Rp285.776.000

UBS
0,5 gram: Rp1.517.000
‎1 gram: Rp2.807.000
‎2 gram: Rp5.570.000
‎5 gram: Rp13.764.000
10 gram: Rp27.383.000
‎25 gram: Rp68.325.000
‎50 gram: Rp136.369.000
‎100 gram: Rp27.630.000
250 gram: Rp681.373.000
‎500 gram: Rp1.361.147.000

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Apa yang terjadi ketika dua kementerian justru menciptakan kontradiksi yang membingungkan publik dan membahayakan transisi energi? Itulah potret buram yang kita saksikan baru-baru ini.

Di satu sudut, Menteri Dalam Negeri menginstruksikan seluruh gubernur untuk membebaskan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi kendaraan listrik hingga Rp0. Langkah ini diklaim sebagai tindak lanjut Perpres Nomor 79 Tahun 2023 demi meningkatkan efisiensi energi dan menjaga kualitas udara.

Di sudut lain, Menteri Keuangan menyatakan bahwa total pajak kendaraan listrik “tidak ada yang berubah, cuma bergeser saja dari satu tempat ke tempat lain.”

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026, kendaraan listrik tidak lagi dikecualikan dari objek PKB dan BBNKB. Artinya, era pajak nol persen yang selama ini menjadi tulang punggung adopsi kendaraan listrik telah berakhir, digantikan skema desentralisasi yang menyerahkan sepenuhnya kepada kepala daerah. Besaran pajak dan insentifnya tergantung kebijakan daerah.

Bagi pemerintah daerah, pajak dari kendaraan listrik bisa menjadi upaya mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Apalagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia sedang dipaksa melakukan efisiensi massal.

Kebingungan lain muncul ketika Menteri Dalam Negeri meminta gubernur tetap memberikan insentif fiskal bagi kendaraan listrik. Hal itu tertuang melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/3764/SJ yang diterbitkan pada 22 April 2026.

Kebijakan pajak kendaraan listrik berpotensi menciptakan fragmentasi kebijakan di tiap daerah. Situasi itu juga akan membingungkan konsumen dan menurunkan kepastian bagi pelaku industri serta investor global. Kendaraan listrik yang belum sempat tumbuh pesat, malah berpotensi akan meredup lagi.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, pada 2021 penjualan mobil listrik (BEV) di Indonesia hanya 687 unit, nyaris tak terdengar di tengah gemuruh 800 ribuan mobil bensin yang terjual tiap tahunnya. Setahun kemudian naik menjadi 10.327 unit, lalu 17.051 unit pada 2023, dan 43.189 unit pada 2024.

Lompatan sesungguhnya terjadi pada 2025, penjualan BEV menembus 103.931 unit, tumbuh 141% hanya dalam satu tahun. Pangsa pasarnya pun meroket dari 0,1% pada 2021 menjadi 15,6% per Maret 2026, sementara pangsa mobil berbahan bakar fosil atau internal combustion engine (ICE) merosot dari 99,6% menjadi 75%.

Kementerian Perindustrian mencatat, hingga Maret 2026, populasi BEV di Indonesia kini sudah mencapai 119.638 unit.

Lonjakan pertumbuhan BEV ini didorong langsung oleh kebijakan insentif fiskal yang konsisten. Riset Institute for Essential Services Reform (IESR), menegaskan bahwa mayoritas penjualan BEV di Indonesia berasal dari model yang memperoleh insentif.

Sebaliknya, penghentian subsidi motor listrik sebesar Rp7 juta pada 2025 menyebabkan penjualan anjlok hingga 80% pada kuartal pertama. Hal ini membuktikan bahwa pasar Indonesia masih incentive-driven dan belum sepenuhnya preference-driven.

Artinya, insentif bukan sekadar “kebijakan pelengkap”, melainkan jantung yang memompa nadi transisi energi di sektor transportasi. Mencabutnya saat ini sama saja dengan menghentikan detak percepatan tersebut, tepat ketika adopsi kendaraan listrik di Indonesia sedang melesat.

Transisi menuju kendaraan listrik menjadi penting karena sektor transportasi merupakan penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar. Di Indonesia, sektor transportasi darat menyumbang 80% emisi sektor transportasi, atau mencapai 202 juta ton CO₂ pada 2024. Tanpa perubahan signifikan, angka ini akan terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah kendaraan dan konsumsi bahan bakar fosil.

European Federation for Transport and Environment, menghitung Life Cycle Emission atau emisi daur hidup dari kendaraan listrik, mulai dari proses produksi baterai hingga penggunaanya di jalan pada berbagai negara.

Emisi yang dihasilkan mobil BEV sebesar 31-151 gram CO₂ per kilometer, jauh lebih rendah dibandingkan dengan mobil ICE yang menyemburkan 241 gram CO₂ per kilometer, atau sekitar 1,5 hingga 8 kali lipat lebih tinggi.

Perusahaan Listrik Negara (PLN) bahkan menunjukkan bahwa penggunaan kendaraan listrik di Indonesia mampu mengurangi emisi karbon hingga 56% dibandingkan kendaraan bahan bakar minyak (BBM).

Riset terbaru dari Northern Arizona University dan Duke University yang diterbitkan dalam jurnal PLOS Climate (2025) menegaskan, meskipun kendaraan listrik menghasilkan emisi 30% lebih tinggi pada dua tahun pertama akibat produksi baterai, setelah tahun ketiga emisinya sudah lebih rendah.

Dalam keseluruhan siklus hidupnya, mobil listrik bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan 2 hingga 3,5 kali lebih kecil dibandingkan mobil ICE. Semakin bersih jaringan listrik suatu negara, semakin besar keunggulan ini.

Selain aspek lingkungan, transisi ke kendaraan listrik juga membawa manfaat ekonomi. Analisis IESR menyebutkan, satu mobil listrik dapat menghemat 1.320 liter BBM per tahun untuk pemakaian 20.000 km, sekaligus menghemat biaya operasional pengguna sekitar Rp6,89 juta per tahun. Dengan 119.638 unit mobil listrik yang sudah mengaspal per Maret 2026, berpotensi mengurangi konsumsi 158.000 kiloliter BBM.

Angka ini tentu akan meningkat signifikan jika target pemerintah untuk mengelektrifikasi 2 juta mobil dan 13 juta motor di jalanan Indonesia pada 2030 berhasil tercapai. Terlebih, dengan besarnya kontribusi kendaraan roda dua listrik yang belum sepenuhnya diperhitungkan.

Kendaraan listrik pun dapat menciptakan industri pendukung seperti baterai. Riset IESR menyebutkan industri baterai yang terintegrasi dapat menghasilkan akumulasi manfaat ekonomi sedikitnya Rp544 triliun per tahun hingga 2060. Angka ini bukan sekadar proyeksi optimistis, melainkan pijakan strategis untuk mendorong transformasi industri nasional menuju ekonomi rendah karbon.

Di balik angka menjanjikan itu, pemerintah masih menghadapi tantangan struktural yang tidak kecil. Jaringan listrik nasional yang masih didominasi energi fosil menggerus manfaat lingkungan dari adopsi kendaraan listrik.

Kontradiksi ini tampak jelas di kawasan industri pengolahan nikel sebagai bahan baku baterai, seperti di Morowali, Konawe, Teluk Weda, hingga di Pomalaa, yang seluruhnya masih bergantung pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) captive berbasis batubara sebagai sumber energi utama.

Khusus di Pomalaa, yang dipromosikan sebagai kawasan industri hijau terintegrasi dari hulu ke hilir, realitas di lapangan menunjukkan hal sebaliknya.

Temuan Satya Bumi mengungkap, sejak tahap konstruksi, pengembangan kawasan ini telah memunculkan berbagai persoalan, mulai dari pelanggaran hak asasi manusia, konflik dengan masyarakat, hingga kerusakan lingkungan. Ketergantungan pada PLTU captive sejak awal pembangunan juga mempertegas bahwa fondasi energi yang digunakan masih jauh dari prinsip rendah karbon yang diklaim.

Transisi ke kendaraan listrik bukan sekadar urusan teknologi dan insentif ekonomi. Tanpa konsistensi dalam penggunaan energi bersih dan tata kelola industri yang transparan dan bertanggung jawab, malah berpotensi memunculkan masalah baru dan memperluas dampak sosial-ekologis di tingkat lokal.

Dengan berbagai tantangan itu, pemerintah pusat harus berhenti bersembunyi di balik argumen desentralisasi fiskal. Yang dibutuhkan saat ini adalah kepastian arah.

Insentif nasional perlu dirancang jelas dan adil, selaras dengan tingkat pendapatan individu. Subsidi langsung untuk pembelian kendaraan listrik harus diperluas. Sedangkan kebijakan yang mendorong industri kendaraan ICE beralih ke produksi kendaraan listrik perlu dipertegas.

Komitmen nyata bisa dimulai dari hal sederhana namun simbolis, yaitu mengganti kendaraan dinas pejabat dengan kendaraan listrik. Bukan sebagai proyek mercusuar yang rawan korupsi, melainkan sebagai teladan konkret bahwa pemerintah memimpin dari depan.

Pada akhirnya, masa depan transisi kendaraan listrik di Indonesia bergantung pada pilihan kebijakan hari ini. Potensi besar tidak akan berarti tanpa keberanian untuk memperbaiki fondasi, mulai dari reformasi energi hingga integritas tata kelola industri.

Tunas hijau ini hanya akan tumbuh jika dipelihara dengan konsistensi; jika tidak, ia akan layu oleh ketergantungan pada energi fosil dan tarik-menarik kepentingan politik yang tak kunjung usai.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto tengah bergeliat menyelamatkan aset negara, salah satunya lewat Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Ratusan triliun pun telah mengucur ke kas negara.

Satgas PKH telah resmi dibentuk pada Februari 2025 mengacu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025. Tujuannya, penguasaan lahan ilegal seperti sawit dan tambang serta memulihkan fungsi kawasan hutan.

Di dalam Satgas PKH, unsur dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, serta sejumlah kementerian terkait dilibatkan secara langsung.

Kolaborasi lintas lembaga ini dinilai membuat jalur koordinasi sekaligus penindakan menjadi lebih efektif dibandingkan jika masing-masing institusi bergerak sendiri.

Hasilnya, ratusan triliun hasil dari denda administratif atas penertiban kawasan hutan telah mengalir ke kas negara. Dalam langkah terbarunya, Satgas PKH telah kembali menyetorkan uang Rp10,27 triliun hasil denda administrasi penguasaan kembali kawasan hutan tahap VII ke kas negara.

"Pada hari itu tumpukan uang ini, di depan ini, bukan sekadar bagian dari seremonial belaka, melainkan buki nyata kinerja Satgas PKH yang telah hadir untuk melindungi kepentingan nasional," kata Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam sambutannya saat prosesi penyerahan Rp10,27 triliun hasil denda administrasi penguasaan kembali kawasan hutan tahap VII ke kas negara yang juga disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo pada Rabu (13/5/2026) di Kejagung RI.

Uang Rp10,27 triliun itu berasal dari penagihan denda administratif di bidang kehutanan senilai Rp3,43 triliun serta penerimaan pajak hasil tindak lanjut Satgas PKH sebesar Rp6,84 triliun.

Selain itu, Satgas PKH juga menguasai kembali sejumlah lahan baik dari sektor perkebunan sawit dan pertambangan. Perinciannya, pada sektor perkebunan sawit mencapai 5,88 juta hektare. Sementara itu, pada sektor pertambangan mencapai 12.370 hektare.

Dari hasil penguasaan kembali itu, Satgas PKH menyerahkan kembali lahan kawasan hutan pada tahap VII kepada Kementerian Keuangan yang kemudian diserahkan ke BPI Danantara dan bermuara ke PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) berupa dengan total luasan 2,37 juta hektare.

"Capaian yang telah diraih merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menegakkan hukum dan memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilaksanakan secara tertib, adil, dan berpihak buat kepentingan nasional," ujarnya.

Dibanggakan Prabowo

Prabowo mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh Satgas PKH. Satgas tersebut menurutnya dibentuk guna menyelamatkan kekayaan negara.

"Saya harus katakan, bahwa sekali lagi saya atas nama negara dan bangsa, atas nama pemerintah atas nama seluruh rakyat Indonesia. Saya menyampaikan terimakasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan," ujarnya.

Namun, kini menurutnya seiring dengan raupan denda yang dinilai sebagai upaya penyelamatan kekayaan negara, banyak pihak yang tidak menyukai Satgas PKH.

"Saya paham Satgas PKH bukan satgas yang sekarang disukai. Banyak yang tidak suka sama kalian [Satgas PKH], ya itu, bandit bandit perampok itu enggak suka sama kalian," ujarnya.

Padahal, menurutnya dana yang disetor Satgas PKH saat ini hanya sebagian dari kekayaan negara yang diselamatkan.

"Padahal ini baru sekelumit kekayaan yang diselamatkan, perjuangan masih susah, ratusan triliun, ribuan triliun yang diselamatkan," katanya.

Bulan depan, dia mendapatkan informasi bahwa akan ada setoran lagi dari Satgas PKH sebesar Rp11 triliun.

Potensi Windfall

Setoran terbaru Rp10,27 triliun merupakan sebagian kecil dari total nilai yang telah disetor Satgas PKH ke kas negara. Sekitar Rp380 triliun dana hasil dari penertiban kawasan hutan telah disetor Satgas PKH ke kas negara sejak dibentuk awal tahun lalu.

Secara rinci, angka ratusan triliun itu diperoleh dari setoran tahap pertama terkait CPO/Perkebunan Kelapa Sawit Rp13,2 triliun pada 20 Oktober 2025. Kemudian, setoran tahap kedua terkait Denda Administratif Kawasan Hutan & Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perkara Tindak Pidana Korupsi Rp6,6 triliun pada 24 Desember 2025; setoran tahap ketiga terkait Denda Administratif Kawasan Hutan dan PNBP Perkara Tindak Pidana Korupsi Rp11,4 triliun pada 10 April 2026.

Selanjutnya, setoran ke kas negara terkait Satgas PKH yang terdiri dari Setoran Pajak PBB dan PNBP Tahun 2025 Rp2,3 triliun dan setoran pajak PT Agrinas Palma Nusantara periode 31 Desember 2025 senilai Rp453 miliar.

Kemudian, escrow account hasil pengelolaan barang bukti PT Duta Palma Rp1 triliun dan nilai estimasi aset kawasan hutan yang dilakukan penguasaan seluas 5.888.233,57 hektare dengan estimasi nilai Rp336 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa setoran dari penegakan hukum di kawasan hutan tersebut berpotensi menjadi windfall atau durian runtuh bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurutnya, tambahan penerimaan dari pajak maupun PNBP dapat membantu menambal defisit anggaran. Lebih jauh, bendahara negara itu menilai dana tersebut juga bisa digunakan untuk menambah kembali belanja kementerian dan lembaga yang sebelumnya terkena penghematan. Bahkan, tidak menutup kemungkinan sebagian dana dialokasikan untuk memperkuat dana abadi pendidikan yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Purbaya menyebut Kejagung bersama Satgas PKH masih berpotensi kembali menyetor penerimaan ke negara dari penguasaan kembali kawasan hutan, baik yang terkait pelanggaran di sektor perkebunan maupun pertambangan. Namun, dia mengaku belum dapat memastikan besaran potensi penerimaan yang masih akan masuk dari proses penegakan hukum tersebut.

"Kalau ada tambahan pendapatan dari PKH jadi itu kayak windfall profit untuk pemerintah yang membuat anggaran kami lebih bagus dan lebih tahan lagi. Tetapi on the pipeline, saya lihat masih akan ada banyak," pungkasnya.

Efektivitas Satgas

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai bahwa adanya Satgas PKH sebenarnya kurang efektif dalam menanggulangi kekayaan negara yang bocor. Sebab, terlalu banyak organisasi yang kemudian menambah beban negara.

"Kita terlalu banyak organisasi yang tidak jelas, berbenturan dengan APH [aparat penegak hukum] yang ada," katanya kepada Bisnis pada Rabu (13/5/2026).

Dia menilai bahwa harusnya pemerintah fokus terhadap penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Regulasi itu bertujuan merampas aset hasil tindak pidana, terutama korupsi untuk negara.

Manajer Kampanye Hutan dan Kebun di Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Uli Artha Siagian mengatakan bahwa aksi penyetoran uang ratusan triliun rupiah ke kas negara memang dinilai heroik.

"Akan tetapi, pertanyaan yang paling dasar yang harus dijawab adalah, apakah sejumlah uang yang sudah berhasil diambil Satgas PKH ini sebanding dengan kerugian negara selama ini dari aktivitas ilegal perusahaan baik sawit maupun tambang di kawasan hutan? Kemudian apakah jumlah itu setara kerugian negara atas rusaknya ekosistem hutan dari bisnis mereka yang ilegal?" ujarnya kepada Bisnis pada Kamis (14/5/2026).

Kemudian, pemerintah lebih cenderung melihat bahwa langkah penertiban kawasan hutan sebagai upaya pemulihan aset. Pemerintah menurutnya tidak melihat bahwa yang harus dipulihkan adalah ekosistem kawasan hutan.

Dia menilai bahwa pascapengambilalihan kawasan hutan, operasional bisnis baik sawit maupun tambang pun tetap berjalan.

"Maka dalam jangka panjang, tidak ada yang berubah sama sekali dalam konteks sosial ekonomi masyarakat. Pemulihan enggak dijawab, ekosistem enggak dijawab. Hanya pengalihan saja dari swasta ke BUMN," katanya.

JAKARTA - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Yudha Permana meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan langkah mitigasi terkait penyebaran Hantavirus . Ia juga meminta agar edukasi virus tersebut diperkuat agar tidak menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat.

Menurutnya, kekhawatiran warga mulai meningkat setelah beredarnya berbagai informasi mengenai Hantavirus di media sosial (medsos). "Masyarakat sekarang banyak takut setelah melihat informasi di medsos. Pemerintah harus hadir memberikan edukasi yang jelas, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan," ujar Yudha dalam keterangannya, dikutip Sabtu (16/5/2025).

Yudha mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk memperkuat kesiapan fasilitas kesehatan dan sistem penanganan apabila kasus Hantavirus berkembang lebih luas. "Harapannya tentu tidak sampai meluas. Tapi pemerintah tetap harus siap mengantisipasi kemungkinan terburuk," ucap Yudha.

Menurut Yudha, potensi penyebaran Hantavirus tidak boleh dianggap remeh. Untuk itu, pemerintah diminta segera menyiapkan langkah antisipasi secara serius.

Yudha mengingatkan, pengalaman Covid-19 harus menjadi pelajaran penting agar pemerintah lebih sigap menghadapi ancaman penyakit menular baru. Untuk itu, ia meminta Pemprov DKI bersama pemerintah pusat segera melakukan kajian mendalam terkait potensi penyebaran virus tersebut.

"Nah, ini harus ada kajian khusus dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama pemerintah pusat. Intinya harus siap sedia payung sebelum hujan, belajar dari pengalaman Covid-19," pungkas Yudha.

Diberitakan sebelumnya, kasus hantavirus dikabarkan sudah mulai terdeteksi di DKI Jakarta. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Kesehatan memastikan bahwa kasus hantavirus yang ditemukan di DKI Jakarta saat ini masih dalam kondisi terkendali.

Pemerintah juga telah melakukan penanganan dan pemantauan terhadap orang-orang yang memiliki kontak erat dengan pasien. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan seluruh kontak erat pasien kini sedang menjalani pemantauan kesehatan selama 14 hari. "Kita akan pantau sampai benar-benar yakin dan bisa dipastikan bahwa yang bersangkutan sudah aman," ujar Menkes Budi dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (12/5/2026).

KOMPAS.com - Informasi jadwal KRL Solo Jogja hari ini penting diketahui penumpang yang akan melakukan perjalanan naik KRL arah Solo ke Yogyakarta agar tidak ketinggalan kereta.

Ada tiga tambahan perjalanan jadwal KRL Solo Jogja hari ini, Sabtu (16/5/2026), yang memberikan lebih banyak pilihan jam keberangkatan.

KRL relasi ini melayani naik-turun penumpang di beberapa stasiun strategis di antaranya Palur, Solo Balapan, Purwosari, Delanggu, Klaten, Maguwo, Lempuyangan, hingga Tugu Yogyakarta.

Simak selengkapnya jadwal KRL Solo-Jogja hari ini, Sabtu 16 Mei 2026.

Jadwal KRL Solo-Jogja 16 Mei 2026

Mengacu informasi resmi PT KAI, jadwal KRL Solo Jogja hari ini, Sabtu (16/5/2026) dari Stasiun Palur menuju Stasiun Yogyakarta sebagai berikut:

• Stasiun Palur: 05.00, 06.05, 07.15, 07.40, 08.56, 10.40, 11.07, 12.10, 12.50, 13.43, 15.35, 16.35, 18.05, 19.45, dan 20.42 WIB
• Stasiun Solo Jebres: 05.06, 06.11, 07.21, 07.47, 09.02, 10.46, 11.13, 12.16, 12.56, 13.49, 15.41, 16.41, 18.11, 19.51, dan 20.48 WIB
• Stasiun Solo Balapan: 05.13, 06.18, 07.27, 07.52, 09.08, 10.52, 11.19, 12.23, 13.03, 13.55, 15.48, 16.47, 18.19, 20.01, 20.54 WIB

• Stasiun Purwosari: 05.18, 06.23, 07.32, 07.56, 09.13, 10.57, 11.24, 12.28, 13.08, 14.00, 15.53, 16.52, 18.24, 20.06, dan 20.59 WIB
• Stasiun Gawok: 05.26, 06.31, 07.40, 08.03, 09.20, 11.04, 11.24, 12.28, 13.16, 14.07, 16.01, 16.59, 18.31, 20.14, dan 21.06 WIB
• Stasiun Delanggu: 05.32, 06.37, 07.46, 08.09, 09.26, 11.10, 11.42, 12.36, 13.22, 14.13, 16.07, 17.05, 18.37, 20.20, dan 21.12 WIB
• Stasiun Ceper: 05.39, 06.44, 07.53, 08.16, 09.46, 11.17, 11.56, 12.49, 13.29, 14.20, 16.14, 17.12, 18.44, 20.27, dan 21.19 WIB

• Stasiun Klaten: 05.48, 06.53, 08.02, 08.25, 09.55, 11.26, 12.05, 12.58, 13.38, 14.29, 16.23, 17.21, 18.53, 20.36, dan 21.28 WIB
• Stasiun Srowot: 05.55, 07.00, 08.09, 08.38, 10.02, 11.33, 12.19, 13.11, 13.45, 14.36, 16.30, 17.28, 19.00, 20.43, dan 21.35 WIB
• Stasiun Brambanan: 06.01, 07.06, 08.15, 08.38, 10.08, 11.39, 12.19, 13.11, 13.52, 14.42, 16.36, 17.34, 19.06, 20.49, dan 21.41 WIB
• Stasiun Maguwo: 06.10, 07.15, 08.24, 08.46, 10.16, 11.47, 12.28, 13.19, 14.00, 14.50, 16.44, 17.42, 19.14, 20.57, dan 21.49 WIB

• Stasiun Lempuyangan: 06.19, 07.25, 08.35, 08.53, 10.23, 11.55, 12.37, 13.31, 14.08, 15.01, 16.52, 17.49, 19.21, 21.05, dan 21.57 WIB
• Tiba di Stasiun Tugu Yogyakarta: 06.23, 07.29, 08.39, 08.57, 10.27, 11.59, 12.41, 13.35, 14.12, 15.06, 16.56, 17.55, 19.25, 21.09, dan 22.01 WIB

Itulah jadwal KRL Solo Jogja hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Selalu pastikan Anda mengecek jadwal KRL Solo Jogja sebelum berangkat perjalanan lebih lancar.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com – Harga emas hari ini, Sabtu (16/5/2026), di Pegadaian kompak turun untuk seluruh produk, mulai dari Galeri 24, Antam, hingga UBS.

Berdasarkan laman resmi Sahabat Pegadaian, harga emas Galeri 24 hari ini turun Rp 34.000 menjadi Rp 2.794.000 per gram dari sebelumnya Rp 2.828.000 per gram.

Sementara itu, harga emas Antam hari ini di Pegadaian turun Rp 21.000 menjadi Rp 2.918.000 per gram dari sebelumnya Rp 2.939.000 per gram.

Adapun harga emas UBS hari ini juga turun Rp 78.000 menjadi Rp 2.807.000 per gram dari sebelumnya Rp 2.885.000 per gram.

Emas batangan di Pegadaian tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan investasi masyarakat.

Harga emas hari ini di Pegadaian

Berikut daftar harga emas di Pegadaian untuk produk Galeri 24, Antam, dan UBS per Sabtu (16/5/2026):

Harga emas Galeri 24 hari ini

• 0,5 gram: Rp 1.465.000
• 1 gram: Rp 2.794.000
• 2 gram: Rp 5.520.000
• 5 gram: Rp 13.698.000
• 10 gram: Rp 27.323.000
• 25 gram: Rp 67.939.000
• 50 gram: Rp 135.769.000
• 100 gram: Rp 271.404.000
• 250 gram: Rp 676.843.000
• 500 gram: Rp 1.353.685.000
• 1.000 gram (1 kg): Rp 2.707.370.000

Harga emas Antam hari ini di Pegadaian

• 0,5 gram: Rp 1.512.000
• 1 gram: Rp 2.918.000
• 2 gram: Rp 5.774.000
• 3 gram: Rp 8.634.000
• 5 gram: Rp 14.356.000
• 10 gram: Rp 28.654.000
• 25 gram: Rp 71.506.000
• 50 gram: Rp 142.929.000
• 100 gram: Rp 285.776.000

Harga emas UBS hari ini

• 0,5 gram: Rp 1.517.000
• 1 gram: Rp 2.807.000
• 2 gram: Rp 5.570.000
• 5 gram: Rp 13.764.000
• 10 gram: Rp 27.383.000
• 25 gram: Rp 68.325.000
• 50 gram: Rp 136.369.000
• 100 gram: Rp 272.630.000
• 250 gram: Rp 681.373.000
• 500 gram: Rp 1.361.147.000

Itulah harga emas hari ini, Sabtu (16/5/2026), di Pegadaian untuk produk Galeri 24, Antam, dan UBS. Perlu dicatat, harga emas dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pergerakan pasar.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada pekan pendek ini atau pada periode 11 sampai dengan 13 Mei 2026 ditutup dengan hasil negatif.

Pada pekan ini perdagangan bursa efek hanya berjalan efektif tiga hari karena adanya hari libur Kenaikan Yesus Kristus pada Kamis (14/4/2026) yang diikuti dengan cuti bersama.

IHSG tercatat mengalami penurunan 3,53 persen selama sepekan ini.

Sementara, kapitalisasi pasar turun 4,68 persen.

Dilansir dari keterangan resmi BEI, Sabtu (16/5/2026), IHSG ditutup pada level 6.723,32.

Angka tersebut turun dari penutupan pekan sebelumnya yang berada pada level 6.936,39.

Sementara itu, kapitalisasi pasar di bursa efek tercatat sebesar Rp 11.825 triliun, atau turun 4,68 persen dibandingkan penutupan pekan lalu Rp 12.406 triliun.

Selanjutnya, terjadi penurunan pada rata-rata nilai transaksi harian bursa menjadi Rp 18,82 triliun.

Angka ini turun 18,78 persen dibandingkan rata-rata transaksi pekan lalu sebesar Rp 23,05 triliun.

Kemudian, rata-rata frekuensi transaksi harian bursa mengalami penurunan 0,56 persen menjadi 2,53 juta kali transaksi selama sepekan.

Pada pekan sebelumnya, rata-rata frekuensi transaksi harian bursa tercatat 2,55 juta kali.

Sementara, rata-rata volume transaksi harian bursa mengalami penurunan 22,01 persen menjadi 35,76 miliar saham pada pekan ini.

Pada pekan sebelumnya, rata-rata volume transaksi harian bursa tercatat 45,86 miliar saham.

Kemudian, investor asing pada penutupan pekan ini mencatatkan nilai jual bersih Rp 1,53 triliun sepanjang 2026.

Dengan begitu, sepanjang 2026 investor asing mencatatkan nilai jual bersih Rp 40,82 triliun.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang