Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap setidaknya terdapat empat ruas jalan tol yang konstruksinya dipercetan dan ditargetkan rampung atau tersambung penuh pada 2027.

Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian PU, Dedy Gunawan menjelaskan bahwa 4 ruas tol tersebut berada di jaringan Jalan Tol Trans Jawa maupun Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS).

“Yang rampung 2027 mungkin ada Tol Akses Patimban, kemudian juga Ciawi - Sukabumi [bagian dari Tol Bogor - Ciawi - Sukabumi/Bocimi],” kata Dedy saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Rabu (1/7/2026).

Selain itu, Dedy juga menyebut Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Selatan (Japek II Selatan) yang saat ini dalam tahap konstruksi turut ditargetkan rampung dan tersambung penuh pada tahun depan.

Sementara itu, khusus pada koridor Trans Sumatra, ruas Tol Betung - Tempino - Jambi (Betajam) dibidik dapat turut rampung tahun depan.

“Di Sumatra ada Betung - Jambi, kemudian di Aceh ada sebenarnya tinggal ULF saja beberapa,” tambahnya.

Untuk diketahui sebelumnya, pemerintah memang membidik target peningkatan konektivitas yang ambisius dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025 - 2029.

Dalam dokumen itu pemerintah menargetkan konstruksi jalan tol baru beroperasi hingga 5.134 kilometer.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PU, Roy Rozali Anwar menjelaskan bahwa target tersebut dibidik dalam rangka meningkatkan konektivitas jalani khususnya pada sejumlah jalur utama.

Roy melanjutkan, konstruksi jalan tol akan mengandalkan dukungan investasi yang dikucurkan badan usaha sembari tetap didukung oleh suntikan modal negara.

“Target waktu tempuh dan jalan tol beroperasi dicapai melalui pembangunan jalan tol yang dilaksanakan melalui investasi serta dukungan jalan tol melalui APBN,” tambahnya.

Dalam paparan RPJMN 2025 - 2029 yang disampaikan, pemerintah menargetkan total jalan tol baru yang dapat beroperasi pada tahun ini diharapkan mencapai 1.459 Km.

Kemudian, panjang jalan tol yang beroperasi dibidik meningkat hingga 2.383 Km pada 2027 serta terus meningkat mencapai 3.558 km pada 2028.

Sementara itu, bila mengacu pada laman resmi Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), total panjang jalan tol yang telah beroperasi hingga periode 1 Juli 2026 telah mencapai 3.128,3 kilometer.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keamanan aset kripto tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga kesadaran pengguna dalam menjaga informasi pribadi dan mengenali berbagai bentuk penipuan digital. Indodax mendorong peningkatan literasi keamanan digital agar pengguna dapat bertransaksi dengan lebih aman dan percaya diri.

Chief Information Security Officer (CISO) Indodax Ledy mengatakan, pola ancaman di ekosistem aset kripto telah bergeser. Jika sebelumnya pelaku lebih banyak berupaya menembus sistem keamanan platform, kini mereka cenderung memanfaatkan rekayasa sosial untuk memengaruhi pengguna.

"Banyak orang masih menganggap ancaman terbesar berasal dari peretasan sistem pada exchange. Padahal, dalam beberapa kasus yang terjadi belakangan, pelaku justru memperoleh akses karena korban secara tidak sadar memberikan informasi penting atau mengklik tautan berbahaya yang menyerupai layanan resmi," kata Ledy dalam siaran pers, Rabu (1/7/2026).

Laporan NordStellar mencatat pembahasan layanan Deepfake-as-a-Service (DFaaS) di forum dark web meningkat sekitar 39 persen sepanjang Januari-Mei 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kewaspadaan pengguna seiring berkembangnya teknologi digital.

Selain itu, perkembangan AI voice cloning memungkinkan pembuatan tiruan suara yang semakin menyerupai pemilik aslinya. Karena itu, pengguna diimbau membiasakan diri melakukan verifikasi sebelum mempercayai permintaan yang berkaitan dengan akun maupun aset digital.

Ledy mengatakan, pelaku juga mulai memanfaatkan iklan palsu di media sosial, manipulasi hasil pencarian internet, hingga menyamar sebagai layanan pelanggan melalui aplikasi pesan instan.

"Di Indodax sendiri kami tidak memiliki nomor WhatsApp Customer Support resmi. Seluruh layanan hanya dapat diakses melalui nomor telepon, email, maupun kanal resmi perusahaan. Karena itu, masyarakat perlu membiasakan diri melakukan verifikasi bahkan riset mandiri (DYOR) dalam mencerna informasi sebelum mengambil keputusan," ujar Ledy.

Menurut Ledy, teknologi keamanan perlu diimbangi dengan kebiasaan pengguna yang baik, seperti menjaga kerahasiaan data pribadi, melakukan verifikasi informasi, serta tidak terburu-buru mengambil keputusan.

"Platform dapat menyediakan berbagai sistem lapisan keamanan. Namun pada akhirnya, setiap keputusan tetap berada di tangan pengguna. Karena itu, kami selalu mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah percaya dan selalu melakukan verifikasi sebelum memberikan informasi ataupun mengambil keputusan terkait aset digital," kata Ledy.

Indodax menilai edukasi mengenai social engineering, phishing, deepfake, hingga penyalahgunaan identitas digital perlu terus diperkuat agar masyarakat semakin siap menghadapi perkembangan teknologi dan dapat memanfaatkan aset kripto secara lebih aman.

IDXChannel - PT Darma Henwa Tbk (DEWA) lewat anak usahanya, PT DH Kontraktama Batubara (DKHB) memperoleh kontrak jumbo dari PT Sebuku Sejaka Coal (SSC), bagian dari Sebuku Sejaka Coal Group (SSCG).

Pada Senin (29/6/2026), SSC memberikan Surat Penunjukan dan Perintah Kerja (SPPK) kepada DKHB untuk pekerjaan jasa kontraktor utama di area tambang pit SSC yang berlokasi di Pulau Laut, Kalimantan Selatan.

"Dalam kesepakatan tersebut, DKHB akan secara eksklusif melaksanakan pekerjaan operasional penambangan di area tambang pit SSC," kata Director & Corporate Secretary DEWA, Mukson Arif Rosyidi dikutip Rabu (1/7/2026).

Secara teknis, perusahaan milik Bakrie Group itu akan melakukan pekerjaan mulai dari perencanaan tambang, pembukaan lahan, melakukan pengupasan lapisan penutup, melakukan aktivitas penambangan, memuat dan mengangkut batu bara, serta memelihara jalan angkut batu bara.

Kontrak proyek SSC kepada DKHB tersebut berlaku lima tahun atau hingga berakhirnya izin konsesi. Perkiraan volume produksi waste removal mencapai 55 juta bcm per tahun dengan proyeksi produksi 5 juta ton per tahun. "Estimasi nilai proyek sebesar USD1,3 miliar atau sekitar Rp22 triliun," katanya.

Perseroan berharap kontrak jumbo ini akan berdampak positif bagi kinerja anak usaha dan perseroan ke depan, baik dari sisi keuangan maupun keberlangsungan usaha.

(Rahmat Fiansyah)

JAKARTA, KOMPAS.com – Rencana pemerintah menerapkan kemasan polos (plain packaging) pada produk rokok dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Peringatan Kesehatan dan Informasi pada Produk Tembakau serta Rokok Elektronik mendapat tanggapan dari sejumlah kalangan, mulai dari konsumen, akademisi, petani tembakau, buruh, hingga aparat penegak hukum.

Di tengah pembahasan aturan tersebut, Pakta Konsumen merilis hasil survei terhadap 1.760 responden yang menunjukkan sebanyak 91 persen responden mengaku tidak pernah diajak berdiskusi maupun dimintai pendapat dalam proses penyusunan regulasi terkait produk tembakau.

Selain itu, 78,6 persen responden menyatakan hak mereka sebagai konsumen belum terpenuhi.

Ketua Pakta Konsumen Ary Fatanen mengatakan hasil survei tersebut menjadi masukan agar pemerintah melibatkan kelompok konsumen dalam penyusunan kebijakan yang berdampak langsung kepada mereka.

Menurut Ary, konsumen rokok di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 69 juta orang, sehingga aspirasi mereka juga perlu menjadi bagian dari proses penyusunan regulasi.

"Kami ingin aspirasi dan suara konsumen rokok didengarkan oleh pemerintah. Selama ini konsumen memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara, tetapi merasa tidak memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat terkait kebijakan yang berdampak langsung kepada mereka," ujar Ary dalam keterangannya, dikutip pada Rabu (1/7/2026).

Ary juga menyampaikan pandangannya mengenai rencana kemasan polos rokok. Menurut dia, kebijakan tersebut berpotensi membuat konsumen lebih sulit membedakan produk legal dan ilegal.

"Konsumen tidak bisa membedakan produk yang dibeli legal atau ilegal, sehingga memilih yang paling murah saja. Ini berpotensi berbahaya bagi konsumen karena komposisi produknya tidak jelas," katanya.

Akademisi: pelibatan masyarakat merupakan prinsip pembentukan regulasi

Ahli Hukum Universitas Sebelas Maret Ayub Torry Satrio Kusumo mengatakan pelibatan masyarakat merupakan salah satu prinsip dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama apabila kebijakan tersebut berdampak terhadap masyarakat.

Menurut dia, pemerintah perlu memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan budaya dalam penyusunan regulasi.

"Pemerintah harus memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Regulasi memang diperlukan, tetapi tidak boleh mengabaikan kelompok yang terdampak langsung," ujarnya.

Ayub juga mengingatkan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang dikonsumsi.

Karena itu, menurut dia, pemerintah perlu memastikan kebijakan kemasan polos tetap memperhatikan hak konsumen untuk mengenali produk yang digunakan.

Petani tembakau khawatir penyerapan hasil panen terdampak

Di sisi lain, rencana penerapan kemasan polos juga mendapat tanggapan dari kalangan petani tembakau.

Di Temanggung, ratusan petani menggelar doa bersama dalam rangkaian tradisi Khoul Ki Ageng Makukuhan dan Kirab Pikukuh Syuro sebagai bentuk aspirasi agar pemerintah meninjau kembali aturan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.

Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Agus Parmuji mengatakan petani mengkhawatirkan sejumlah ketentuan dalam aturan tersebut, termasuk penyeragaman kemasan rokok, dapat memengaruhi penyerapan hasil panen oleh industri.

"Hasilnya tentu akan berdampak sosial terhadap kalangan petani dan pekerja. Saat diberlakukan penyeragaman bungkus rokok, sama artinya akan mematikan hak kreativitas berproduksi. Pastinya juga kian melambatkan penyerapan hasil panen," katanya.

Menurut Agus, apabila penyerapan hasil tembakau menurun, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi pendapatan petani serta aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan industri hasil tembakau.

Buruh minta dampak terhadap tenaga kerja diperhitungkan

Ketua Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman-SPSI Daerah Istimewa Yogyakarta (PD FSP RTMM-SPSI DIY) Waljid Budi Lestarianto mengatakan penyusunan RPMK perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap tenaga kerja di industri hasil tembakau.

Menurut dia, apabila kebijakan tersebut memengaruhi industri hasil tembakau legal, perusahaan berpotensi melakukan efisiensi yang berdampak pada tenaga kerja, terutama di sektor Sigaret Kretek Tangan (SKT).

"Kami menolak dengan tegas rencana penerapan penyeragaman kemasan yang akan diatur dalam rancangan peraturan menteri kesehatan tersebut," ujar Waljid.

Ia menambahkan, mayoritas pekerja di sektor tersebut memiliki tingkat pendidikan yang terbatas sehingga mitigasi terhadap potensi dampak kebijakan menjadi penting sebelum aturan diberlakukan.

Bea Cukai soroti aspek pengawasan

Sementara itu, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Yogyakarta Soma Baskoro mengatakan identitas produk selama ini menjadi salah satu unsur yang membantu proses identifikasi rokok legal dan ilegal.

Menurut Soma, apabila kemasan polos diterapkan, pemerintah perlu memastikan informasi dasar seperti merek, identitas pabrik, dan pita cukai tetap tercantum pada kemasan.

"Kalau identitasnya berkurang, tentu akan menyulitkan proses identifikasi. Ini bisa mengurangi kekuatan kami dalam menertibkan peredaran rokok ilegal," kata Soma.

Ia menambahkan, meningkatnya peredaran rokok ilegal juga dapat memengaruhi penerimaan negara dari sektor cukai hasil tembakau.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengatakan Indonesia harus secara serius menggarap pasar besar wisatawan muslim yang merupakan salah satu segmen pariwisata dengan pertumbuhan tercepat di dunia didukung oleh besarnya populasi Muslim global yang terus meningkat.

Dalam acara Islamic Financial Dialogue di Jakarta, Rabu, Staf Ahli Menteri Bidang Transformasi Digital dan Inovasi Pariwisata Kementerian Pariwisata Masruroh ​mengatakan berdasarkan data dari Global Muslim Travel Index (GMTI), 71 persen populasi Muslim berusia di bawah 40 tahun atau termasuk kelompok usia produktif yang dapat menjadi penggerak utama konsumsi dan pertumbuhan ekonomi di masa depan.

“Jadi tenaga kerja, pasar, penggerak, ekonomi masa depan itu mereka, (populasi) Muslim. Kalau kita tidak garap dengan baik, pasti kita akan kehilangan pasar besar ini,” kata Masruroh.

Secara lebih spesifik, ia mengatakan wisatawan perempuan Muslim menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dengan jumlah sekitar 90 juta wisatawan atau hampir 48 persen dari total perjalanan wisatawan Muslim.

Angka tersebut, lanjutnya, didominasi kelompok usia muda dengan usia median sekitar 25 tahun. Mereka umumnya memiliki minat tinggi terhadap aktivitas berbelanja, menikmati budaya lokal, wisata olahraga serta mencari destinasi yang aman dan ramah Muslim.

Karakteristik itu, menurut dia, juga membentuk perilaku wisatawan Muslim yang lebih aktif, mandiri, dan melek teknologi, termasuk memanfaatkan platform digital dan kecerdasan buatan (AI) dalam merencanakan perjalanan.

Jika dilihat dari sisi pengeluaran, konsumsi belanja halal secara global pada tahun 2024 sudah mencapai 2,6 triliun dolar AS, di antaranya untuk wisata ramah muslim yaitu 11,2 persen dari pengeluaran dalam halal market, ujar dia.

Masruroh mengatakan data tersebut menjadi bukti gaya hidup halal bukan lagi hanya ceruk pasar, tapi merupakan arus utama pariwisata dan ekonomi global yang etis dan berkelanjutan.

Karenanya, ia mengatakan Kementerian Pariwisata terus melakukan pedoman layanan dasar pariwisata ramah muslim di tengah keberagaman budaya dan destinasi wisata di Indonesia dengan memperkuat UMKM halal, meningkatkan ekosistem halal di industri, hotel hingga restoran dan atraksi warisan islami.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Ambon (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku menyatakan inflasi di Maluku masih terkendali, sementara pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus tumbuh sehingga menjadi salah satu faktor yang mendukung penguatan perekonomian daerah.

Kepala Kanwil DJPb Maluku Anang Rohmawan di Ambon, Rabu, mengatakan stabilitas harga yang terjaga dan meningkatnya akses pembiayaan produktif menjadi modal penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi di wilayah kepulauan.

"Inflasi Maluku masih terkendali dan pembiayaan UMKM terus tumbuh untuk mendukung ekonomi Maluku. Kondisi ini perlu terus dijaga melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," kata Anang.

Ia menjelaskan inflasi Maluku pada Mei 2026 tercatat sebesar 3,27 persen secara tahunan (year on year), 0,93 persen secara bulanan (month to month), dan 1,34 persen sejak awal tahun (year to date).

Menurut dia, stabilitas harga tersebut tetap perlu dijaga melalui penguatan pasokan dan kelancaran distribusi pangan, terutama mengingat karakteristik Maluku sebagai daerah kepulauan yang memiliki tantangan logistik.

Selain menjaga inflasi, kata Anang, pemerintah juga terus memperhatikan kesejahteraan sektor primer. Nilai Tukar Petani (NTP) Maluku tercatat sebesar 93,00, sedangkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) mencapai 117,82. Data tersebut menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.

Di sisi pembiayaan, Anang mengatakan akses permodalan bagi UMKM menunjukkan pertumbuhan positif. Hingga Mei 2026, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp305,92 miliar kepada 6.006 debitur atau tumbuh 21,75 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Sementara itu, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) telah disalurkan sebesar Rp13,56 miliar kepada 2.271 debitur atau meningkat 56,42 persen.

"Pertumbuhan penyaluran KUR dan UMi menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan produktif bagi pelaku UMKM agar mampu mempertahankan usahanya, meningkatkan kapasitas produksi, sekaligus membuka lapangan kerja," ujarnya.

Meski demikian, Anang mengakui sektor perdagangan luar negeri masih menjadi tantangan. Hingga Mei 2026, nilai ekspor Maluku tercatat sebesar 31,33 juta dolar AS, sedangkan impor mencapai 331,56 juta dolar AS sehingga masih terjadi defisit perdagangan sekitar 300,25 juta dolar AS.

Ia menjelaskan ekspor Maluku masih didominasi komoditas perikanan dan biota air, sedangkan impor sebagian besar berasal dari kebutuhan bahan bakar. Karena itu, pemerintah terus mendorong hilirisasi komoditas unggulan serta peningkatan ekspor langsung guna menciptakan nilai tambah bagi perekonomian daerah.

Lebih lanjut, Anang mengatakan arah kebijakan fiskal ke depan difokuskan pada peningkatan manfaat nyata bagi masyarakat melalui penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah.

Langkah tersebut dilakukan melalui peningkatan kepatuhan perpajakan, optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan pengelolaan aset, percepatan belanja pemerintah yang berkualitas, pengendalian inflasi pangan, serta pengembangan hilirisasi produk perikanan dan pertanian.

Selain itu, pemerintah daerah juga didorong mempercepat transformasi pelayanan publik melalui sinkronisasi program pembangunan, efisiensi belanja pegawai, percepatan belanja modal, revitalisasi Perusahaan Umum Daerah (Perumda), badan usaha milik daerah (BUMD), badan layanan umum daerah (BLUD), serta optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

"Pemanfaatan skema pembiayaan kreatif juga perlu terus diperluas untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan publik yang berkelanjutan, sehingga ketahanan ekonomi Maluku sebagai daerah kepulauan semakin kuat," kata dia.

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya memperkuat peran perusahaan asuransi milik daerah sebagai salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan perlindungan terhadap aset pemerintah dan aktivitas ekonomi daerah.

"Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sangat mendukung apa yang dilakukan oleh pengurus PT Askrida saat ini," kata Gubernur Ria Norsan usai mengikuti rapat tahunan PT Asuransi Bangun Askrida di Jakarta, Rabu.

Menurut Norsan, penguatan tata kelola perusahaan menjadi fondasi utama agar PT Asuransi Bangun Askrida mampu meningkatkan daya saing di tengah industri asuransi nasional yang semakin kompetitif. Penerapan prinsip Good Corporate Governance dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan pemegang saham sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan perusahaan.

Ia menilai keberadaan perusahaan asuransi milik pemerintah daerah memiliki peran strategis karena tidak hanya melayani kebutuhan masyarakat dan dunia usaha, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap aset-aset pemerintah yang nilainya terus meningkat seiring pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di daerah.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong PT Askrida terus mengembangkan inovasi produk agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Pengembangan layanan dinilai penting untuk memperluas penetrasi pasar sekaligus meningkatkan kontribusi perusahaan terhadap perekonomian daerah.

Selain inovasi, Norsan juga menekankan pentingnya perkuatan kolaborasi antara PT Askrida dengan organisasi perangkat daerah maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sinergi tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan perlindungan terhadap aset pemerintah sekaligus mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas pembangunan.

"Pemerintah Provinsi juga mendorong sinergi antara Askrida dengan perangkat daerah dan BUMD lainnya. Kolaborasi ini strategis untuk memperluas layanan asuransi, khususnya dalam mendukung perlindungan aset daerah dan program prioritas pembangunan," tuturnya.

Kolaborasi tersebut dinilai semakin penting mengingat nilai aset pemerintah daerah terus bertambah, mulai dari gedung pelayanan publik, infrastruktur jalan dan jembatan, fasilitas kesehatan, hingga berbagai aset produktif yang memerlukan perlindungan terhadap berbagai risiko.

PT Asuransi Bangun Askrida sendiri merupakan perusahaan asuransi umum nasional yang berdiri sejak 1989 dengan kepemilikan saham berasal dari Dana Pensiun, pemerintah provinsi di Indonesia, serta Bank Pembangunan Daerah (BPD). Perusahaan ini menyediakan berbagai layanan perlindungan, mulai dari asuransi kendaraan bermotor, kebakaran, rekayasa (engineering), kecelakaan diri, kesehatan, hingga perlindungan terhadap aset pemerintah.

Di tengah meningkatnya kebutuhan mitigasi risiko dalam pembangunan daerah, keberadaan perusahaan asuransi milik pemerintah dinilai semakin strategis. Selain menjaga keberlangsungan aset dan investasi pemerintah, perusahaan juga berperan menciptakan rasa aman bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi.

Bagi Kalimantan Barat, penguatan PT Askrida bukan hanya berkaitan dengan kinerja perusahaan semata, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pembangunan yang lebih tangguh.

"Dengan tata kelola yang semakin profesional, inovasi layanan yang berkelanjutan, serta sinergi yang semakin erat dengan pemerintah daerah, perusahaan diharapkan mampu menjadi mitra strategis dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan ketahanan ekonomi daerah di masa mendatang," katanya.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Nabire (ANTARA) - Polda Papua Tengah turut serta mendukung program ketahanan pangan tahun ini dengan mengembangkan 56 hektare lahan jagung di Kabupaten Nabire sebagai bagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional melalui perluasan areal tanam secara bertahap.

Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol. Jermias Rontini di Nabire, Rabu, mengatakan pengembangan budidaya jagung merupakan tindak lanjut instruksi Presiden untuk memperkuat ketahanan pangan dengan memanfaatkan lahan yang tersedia di daerah.

"Polda Papua Tengah terus menjalankan instruksi Presiden untuk memperkuat ketahanan pangan. Kami fokus melakukan penanaman jagung dan terus melihat daerah-daerah yang berpotensi untuk dikembangkan," katanya.

Ia menjelaskan, dari delapan kabupaten di Papua Tengah, pengembangan jagung saat ini diprioritaskan di Kabupaten Nabire dan Mimika.

Bahkan di Nabire, penanaman pada kuartal pertama Polda Papua Tengah telah melakukan panen jagung sebanyak 4 ton tepatnya di Kampung Lagari Jaya, Distrik Makimi.

Polda Papua Tengah terus berupaya menambah luas areal tanam dengan mengembangkan lahan hibah masyarakat maupun lahan lain yang memiliki potensi untuk pertanian.

“Kami telah menanam jagung di lahan seluas lima hektare dan akan membuka tambahan lima hektare lagi di wilayah Polsek Nabire Barat,” ujarnya.

Ia mengatakan pengembangan budidaya jagung membutuhkan persiapan yang matang, mulai dari pengelolaan tingkat keasaman tanah hingga penyediaan bibit dan pupuk yang sesuai agar produktivitas tanaman dapat optimal.

Polda Papua Tengah juga telah berkoordinasi dengan Pemprov Papua Tengah agar dapat memanfaatkan lahan pertanian milik masyarakat melalui skema sewa, sehingga lahan yang belum dimanfaatkan dapat diolah menjadi lahan produktif.

"Kami ingin lahan-lahan yang ada bisa dimanfaatkan. Ketika ada ruang untuk dikembangkan, tentu akan kami lakukan secara bertahap," ujarnya.

Sementara itu, Wakapolda Papua Tengah Kombes Pol. Gustav R. Urbinas mengatakan pengembangan program ketahanan pangan akan disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki Polda Papua Tengah.

Ia menjelaskan pada 2026 terdapat 26 hektare lahan milik personel Polda Papua Tengah dan Polres Nabire di wilayah Nabire Barat yang disiapkan untuk pengembangan kebun jagung.

"Tahap awal lima hektare sudah mulai dibuka dan dikerjakan. Setelah itu akan dilanjutkan ke lahan berikutnya," katanya.

Selain itu, terdapat sekitar 30 hektare lahan tidur di wilayah Karadiri 2 yang juga akan dimanfaatkan untuk budidaya jagung setelah pembukaan lahan seluas 26 hektare selesai.

Dengan pengembangan tersebut, total lahan yang disiapkan Polda Papua Tengah untuk budidaya jagung di Kabupaten Nabire mencapai 56 hektare sebagai upaya mendukung ketersediaan pangan sekaligus meningkatkan pemanfaatan lahan produktif di daerah.

Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Karena semakin banyak sekarang ini wisatawan Muslim dari berbagai penjuru dunia itu punya keinginan untuk berwisata sebagaimana wisatawan umumnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menargetkan pengembangan pariwisata ramah Muslim sebagai salah satu penggerak sektor pariwisata nasional dengan memanfaatkan potensi pasar wisata Muslim global yang diperkirakan mencapai 262 juta perjalanan pada 2030.

Staf Ahli Menteri Bidang Transformasi Digital dan Inovasi Pariwisata Kementerian Pariwisata Masruroh mengatakan meningkatnya jumlah wisatawan Muslim dunia menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperkuat ekosistem pariwisata ramah Muslim, bukan sekadar menjadi tujuan wisata.

"Karena semakin banyak sekarang ini wisatawan Muslim dari berbagai penjuru dunia itu punya keinginan untuk berwisata sebagaimana wisatawan pada umumnya, tetapi ada yang tidak bisa ditawar adalah bagaimana mereka bisa difasilitasi ibadahnya," kata Masruroh dalam acara Islamic Finance Dialogue, di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan konsep pariwisata ramah Muslim tidak terbatas pada penyediaan makanan halal, melainkan mencakup seluruh ekosistem perjalanan wisata, mulai dari transportasi, akomodasi, fasilitas ibadah, hingga pengalaman wisata yang tetap memungkinkan wisatawan menjalankan kewajiban agamanya.

"Dari sini kita tahu bahwa halal itu tidak hanya makanan. Halal yang kita sedang bicarakan ini adalah ekosistem, adalah gaya hidup. Meliputi semuanya dari mulai wisatawan itu mau berangkat dari tempat tinggalnya, menuju destinasi, sampai pengalaman yang akan disebarkan ketika mereka kembali ke daerahnya," ujarnya.

Menurut Masruroh, Indonesia memiliki modal besar untuk mengembangkan sektor tersebut, karena menyumbang sekitar 11,3 persen populasi Muslim dunia, 17 persen populasi Muslim Asia, dan 86 persen populasi Muslim ASEAN.

Selain itu, terdapat 19 provinsi dengan populasi Muslim di atas 90 persen yang dinilai mendukung pengembangan destinasi, produk, dan layanan wisata ramah Muslim.

Berdasarkan laporan Global Muslim Travel Index (GMTI), Indonesia juga menempati peringkat kedua destinasi wisata Muslim dunia setelah Malaysia. Penilaian dalam indeks tersebut mencakup aspek akses, komunikasi, lingkungan, dan layanan.

Ia mengatakan Indonesia dan negara Asia lainnya juga mendapati dampak saat ini dimana terjadi pergeseran (shifting) pergerakan wisatawan Muslim akibat dinamika geopolitik global.

Hampir 128 juta kedatangan wisatawan Muslim dari total 616 juta kedatangan wisatawan global. Artinya, lebih dari 20 persen wisatawan yang datang ke Asia merupakan wisatawan Muslim.

Kondisi tersebut menjadikan kawasan Asia sebagai pasar yang semakin strategis bagi pengembangan pariwisata ramah Muslim.

Meski demikian, Masruroh mengakui penguatan ekosistem halal masih menjadi tantangan.

Menurut dia, peningkatan sertifikasi halal bagi hotel, restoran, dan produk wisata, penyediaan fasilitas sanitasi yang sesuai kebutuhan wisatawan Muslim, serta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai konsep pariwisata ramah Muslim menjadi pekerjaan rumah yang harus terus dilakukan.

"Kita mengharap bahwa wisatawan Muslim itu tetap hadir menikmati keunikan dari destinasi itu tanpa meninggalkan kewajiban agamanya," katanya pula.

Di sisi pemasaran, Kemenpar juga mengalihkan fokus promosi ke pasar Asia, seperti Malaysia, Singapura, dan negara-negara Asia Timur, menyusul berkurangnya konektivitas penerbangan dari kawasan Timur Tengah akibat situasi geopolitik yang berdampak pada arus wisatawan internasional.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengisian jabatan perangkat daerah di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing).

Plt. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein mengungkapkan, perkara ini bermula saat terjadi kekosongan Sekretaris Daerah (Sekda) di Kabupaten Kuansing. Bupati Kuansing Suhardiman Amby (SA) kemudian meminta syarat Toyota Land Cruiser 300 GR-S untuk posisi Sekda.

Zulkarnain (ZKN) yang saat itu menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR) tertarik dengan posisi tersebut dan bersedia memenuhi syarat yang dimaksud. Zulkarnain kemudian membeli mobil yang dimaksud dengan skema cicilan sebesar Rp46,5 juta per bulan selama lima tahun.

"Untuk memenuhi permintaan tersebut ZKN kemudian membeli 1 unit mobil SUV Toyota Land Cruiser 300 GR-S seharga Rp2,05 miliar di sebuah showroom yang berlokasi di Jabodetabek," kata Taufik saat konferensi pers penahanan di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (1/7/2026).

Namun, pengajuan kredit ini bukan menggunakan nama pribadi Zulkarnain lantaran terkendala pengecekan profil keuangan. Kemudian, Zulkarnain meminta bantuan Ardiles (ARD) selaku Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant untuk pengajuan proses kreditnya.

Proses pinjam identitas ini bukan hanya digunakan untuk kredit Land Cruiser. Sebelumnya, Zulkarnain pernah mengajukan kredit Pajero Sport Dakar senilai Rp700 juta yang diduga untuk menyuap Suhardiman saat masih jabat Plt. Bupati Kuansing pada 2021.

Ardiles bersedia membantu Zulkarnain dengan maksud agar dirinya terus mendapatkan paket proyek pekerjaan di lingkungan Pemkab Kuansing.

"Di antaranya, ARD kemudian memenangkan 13 proyek di Dinas PUPR pada T.A 2022 dengan total nilai mencapai Rp1,2 miliar. Selain itu, ARD kembali menjadi pemenang proyek di sejumlah dinas dan sekretariat daerah Kuansing pada 2025 dan 2026 dengan nilai lebih dari Rp966 juta," ujarnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan tersangka sekaligus penahanan Bupati Kuantan Singingi (Kuansi), Suhardiman Amby (SA) terkait kasus dugaan suap pengisian jabatan perangkat daerah di wilayah tersebut.

Suhardiman ditetapkan tersangka bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing, Zulkarnain (ZKN) dan Ardiles (SRD) selaku Direktur Utama PT. Mitra Ideal Consultant.

"Berdasarkan kecukupan bukti permulaan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan hadiah/janji di Pemkab Kuantan Singingi, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan, dan menetapkan 3 (tiga) orang sebagai tersangka, SA, ZKN, dan ARD," kata Taufik, Rabu (1/7/2026).

Atas perbuatannya, terhadap Sdr. ZKN dan Sdr. ARD selaku pemberi disangkakan telah melanggar Pasal 605 atau Pasal 606 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sementara terhadap Sdr. SA sebagai penerima diduga telah melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999. jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

Jakarta: Pemerintah memastikan tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) untuk Triwulan III 2026 atau periode Juli-September 2026 tidak mengalami kenaikan bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi.

Kebijakan ini diambil sebagai langkah menjaga daya beli masyarakat, memperkuat daya saing industri, sekaligus memberikan kepastian bagi dunia usaha di tengah dinamika perekonomian.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

"Demi menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional, Pemerintah memutuskan tarif listrik Triwulan III Tahun 2026 tetap atau tidak naik," tegas Bahlil dalam pernyataanya, Rabu, 1 Juli 2026.

Menurutnya, kebijakan mempertahankan tarif listrik menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk memastikan biaya energi tetap terkendali sehingga aktivitas ekonomi masyarakat maupun pelaku usaha dapat berjalan lebih baik.

"Pemerintah berkomitmen menghadirkan listrik yang andal, terjangkau, dan berkeadilan. Kebijakan tarif tetap ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan layanan kelistrikan tetap berkelanjutan," ujar Bahlil.

Penetapan tarif listrik Triwulan III 2026 mengacu pada realisasi parameter ekonomi makro periode Februari hingga April 2026, yakni nilai tukar rupiah sebesar Rp16.959,32 per dolar Amerika Serikat, Indonesian Crude Price (ICP) sebesar 96,12 dolar AS per barel, inflasi sebesar 0,21 persen, serta Harga Batubara Acuan (HBA) sebesar 70 dolar AS per ton sesuai kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) batu bara.

Sesuai mekanisme tariff adjustment, akumulasi perubahan berbagai parameter ekonomi tersebut sebenarnya mengarah pada kenaikan tarif listrik.

Namun, pemerintah memutuskan untuk tidak memberlakukan penyesuaian tarif demi menjaga stabilitas ekonomi dan memberikan kepastian bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

Kebijakan ini juga sejalan dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero). Dalam aturan tersebut, penyesuaian tarif bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap tiga bulan berdasarkan perubahan realisasi parameter ekonomi makro, meliputi kurs, ICP, inflasi, dan HBA.

Tarif Listrik Bersubsidi Tetap

Selain mempertahankan tarif bagi pelanggan nonsubsidi, pemerintah juga memastikan tarif listrik untuk 24 golongan pelanggan bersubsidi tidak mengalami perubahan. Subsidi listrik tetap diberikan kepada kelompok masyarakat yang berhak menerimanya.

Golongan pelanggan bersubsidi tersebut meliputi pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, serta pelanggan yang menggunakan listrik untuk kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Langkah ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi sektor-sektor produktif.

Di sisi lain, Kementerian ESDM mengimbau masyarakat untuk menggunakan listrik secara bijak dan efisien sebagai bagian dari upaya bersama menjaga ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Kementerian ESDM juga meminta PT PLN (Persero) terus menjaga keandalan pasokan listrik, meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, serta mengoptimalkan efisiensi operasional penyediaan tenaga listrik agar masyarakat memperoleh layanan kelistrikan yang andal, berkualitas, dan berkelanjutan.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia Investment Authority (INA), lembaga pengelola kekayaan negara (SWF) yang dibentuk pada 2020 mencatatkan total aset kelolaan (assets under management/AUM) sebesar Rp126 triliun hingga memasuki tahun kelima operasionalnya. Dari jumlah tersebut, realisasi investasi yang telah dikucurkan mencapai Rp74,5 triliun.

Chief Executive Officer (CEO) INA Oki Ramadhana mengatakan dalam lima tahun terakhir, pihaknya tidak hanya difokuskan pada pembangunan kelembagaan, tetapi juga memperbesar kapasitas investasi dan menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Menurutnya, strategi investasi INA kini tidak lagi hanya berorientasi pada penempatan modal, melainkan juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan melalui diversifikasi kelas aset dan sektor investasi.

"Sebagai investor, kami tidak bisa hanya berinvestasi pada satu kelas aset atau satu sektor. Portofolio harus terdiversifikasi agar mampu menciptakan nilai sekaligus menghasilkan imbal hasil yang optimal," ujar Oki, Rabu (1/7/2026).

Oki menjelaskan total aset kelolaan INA saat ini mencapai sekitar Rp126 triliun. Nilai tersebut berasal dari modal awal pemerintah yang telah berkembang melalui berbagai investasi dan kerja sama dengan mitra global. Sementara itu, realisasi investasi yang telah ditempatkan mencapai sekitar Rp74,5 triliun.

Seiring dengan perkembangan tersebut, INA juga mulai memperluas strategi investasinya ke berbagai kelas aset, termasuk private equity, hybrid capital, dan solusi pembiayaan lainnya untuk menjaga keseimbangan risiko dan imbal hasil investasi jangka panjang.

Dari sisi sektoral, INA tetap memprioritaskan investasi pada sektor transportasi, logistik, energi hijau, infrastruktur, dan kesehatan. Memasuki 2025, fokus investasi diperluas ke sektor advanced materials dan manufaktur sebagai bagian dari agenda hilirisasi dan industrialisasi nasional.

Oki menilai strategi tersebut ditujukan agar investasi INA tidak hanya memberikan imbal hasil komersial, tetapi juga menciptakan pertumbuhan ekonomi jangka panjang serta mendukung transformasi struktur ekonomi Indonesia.