Bisnis.com, JAKARTA — Dunia bisnis sedang memasuki fase baru kecerdasan buatan. Kita belum lama terpukau oleh generativeartificial intelligence (AI) yang mampu menulis, merangkum, membuat gambar, dan membantu coding. Kini perubahannya bergerak lebih jauh ke agentic AI: sistem yang bukan hanya memberi jawaban, tetapi mulai mampu menjalankan tugas multi-langkah dengan lebih mandiri.

Anthropic, misalnya, pada 16 April 2026 merilis Claude Opus 4.7 dan menekankan penguatan pada coding, agents, vision, serta pekerjaan kompleks yang menuntut ketelitian dan konsistensi lebih tinggi. Pergeseran ini menandai bahwa AI tidak lagi sekadar alat bantu kreatif, tetapi mulai masuk ke wilayah eksekusi kerja yang lebih nyata.

Perubahan itu tidak berhenti pada teknologi. Ia sudah masuk ke ruang rapat direksi, strategi investasi, dan keputusan ketenagakerjaan. Dalam paparannya, Dario Amodei, CEO Anthropic, menggambarkan bahwa AI berpotensi mengguncang porsi besar pekerjaan white-collar level awal dalam rentang beberapa tahun ke depan. Pada saat yang sama, perusahaan digital besar juga bergerak ke arah efisiensi baru.

Reuters melaporkan bahwa Meta menargetkan gelombang PHK mulai 20 Mei 2026, dengan pemangkasan lanjutan masih mungkin terjadi pada tahun yang sama, seiring restrukturisasi dan fokus investasi pada AI. Reuters juga mencatat bahwa perusahaan-perusahaan lain mulai memangkas tenaga kerja ketika belanja dan prioritas bergeser ke AI.

Di tengah situasi itu, muncul satu pertanyaan yang sangat penting bagi pebisnis maupun masyarakat umum: jika hampir semua orang kini bisa memakai AI, siapa yang benar-benar akan menjadi pemenang?Jawabannya bukan sesederhana mereka yang paling cepat membeli teknologi baru.

Di era ketika akses terhadap AI makin luas, keunggulan tidak lagi otomatis datang dari kepemilikan teknologi. Keunggulan justru bergeser kepada kemampuan mengubah teknologi yang sama menjadi nilai yang nyata.

Infrastruktur Umum

Selama bertahun-tahun, banyak perusahaan merasa unggul karena memiliki tim teknologi besar, kemampuan membangun produk digital lebih cepat, dan kapasitas inovasi yang sulit ditiru. Namun logika itu mulai berubah. AI menurunkan hambatan masuk secara drastis. Pekerjaan yang dulu membutuhkan tim besar, waktu panjang, dan biaya tinggi kini semakin bisa dilakukan oleh organisasi yang lebih kecil, bahkan oleh individu, karena model-model baru makin kuat dan makin mudah diakses. Itu sebabnya teknologi yang dulu terasa eksklusif perlahan menjadi lebih umum.

Di sinilah argumen klasik Nicholas G. Carr kembali terasa relevan. Dalam artikel terkenalnya di Harvard Business Review, ia berpendapat bahwa ketika suatu teknologi menjadi sangat penting sekaligus tersedia luas, teknologi itu cenderung berubah dari sumber diferensiasi menjadi infrastruktur umum. Artinya, teknologi tetap penting, tetapi tidak lagi otomatis menjadi pembeda strategis yang tahan lama. Yang dahulu dianggap keunggulan, lama-lama berubah menjadi syarat minimum untuk tetap ikut bermain.

Itulah yang kini sedang terjadi dengan AI. Menggunakan teknologi AI menjadi perlu, tetapi tidak cukup. Sama seperti internet, cloud, atau sistem enterprise pada zamannya, AI akan makin menjadi bagian normal dari operasi bisnis. Dalam kondisi seperti itu, perusahaan tidak bisa lagi sekadar bangga karena sudah “mengadopsi AI”. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: AI itu dipakai untuk apa, dipakai oleh siapa, dan menghasilkan nilai seperti apa bagi pelanggan, biaya, kecepatan, serta mutu keputusan.

Kapabilitas Dinamis

Karena itu, pemenang di era AI bukanlah mereka yang sekadar memakai teknologi, melainkan mereka yang mampu mengubah AI menjadi keputusan yang lebih baik, eksekusi yang lebih kuat, dan model bisnis yang lebih relevan. AI memang dapat membantu perusahaan membaca data lebih cepat, menyusun opsi, mengotomasi pekerjaan rutin, dan memangkas waktu proses. Namun AI tidak otomatis membuat organisasi disiplin, tidak otomatis membuat strategi tepat, dan tidak otomatis membuat pelanggan puas. Teknologi bisa memperkuat organisasi, tetapi tidak dengan sendirinya menggantikan kualitas manajemen.

Di titik ini, gagasan dynamic capabilities dari David J. Teece menjadi sangat penting. Teece menjelaskan bahwa perusahaan perlu memiliki kemampuan untuk sensing, seizing, and reconfiguring: merasakan perubahan, menangkap peluang, dan menata ulang sumber daya secara berkelanjutan agar tetap relevan dalam lingkungan yang berubah cepat.

Dalam bahasa yang lebih sederhana, perusahaan yang menang bukan yang hanya punya teknologi, tetapi yang paling cepat belajar, paling tepat merespons, dan paling berani menyesuaikan diri sebelum terlambat.

Itulah sebabnya AI seharusnya dipahami sebagai penguat, bukan pengganti. Ia memperkuat perusahaan yang sudah memiliki arah strategis, proses yang rapi, dan disiplin eksekusi. Sebaliknya, bila organisasi dasarnya kacau, AI hanya mempercepat kekacauan.

Organisasi yang tidak memahami pelanggan akan semakin cepat menghasilkan jawaban yang salah. Organisasi yang tidak punya prioritas yang jelas akan makin cepat mengerjakan hal yang keliru. Maka, nilai AI tidak lahir dari kecanggihannya semata, tetapi dari kemampuan organisasi mengaitkannya dengan operasi, strategi, dan kebutuhan pasar.

Semakin AI menjadi umum, semakin jelas bahwa pembeda utama justru kembali kepada manusia. Penelitian Erik Brynjolfsson, Danielle Li, dan Lindsey Raymond menunjukkan bahwa bantuan generative AI dapat meningkatkan produktivitas pekerja layanan pelanggan sekitar 14% rata-rata, dengan dampak lebih besar bagi pekerja yang lebih baru atau kurang berpengalaman. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa nilai AI muncul bukan saat manusia disingkirkan, melainkan saat manusia dibantu untuk bekerja lebih baik.

Artinya, di tengah gelombang AI, perusahaan tetap membutuhkan manusia yang mampu berpikir jernih, memahami pelanggan, membaca konteks, bekerja sama, dan menjaga nilai. AI bisa membantu membuat ringkasan, tetapi tidak otomatis menggantikan penilaian. AI bisa memberi rekomendasi, tetapi tidak otomatis menggantikan tanggung jawab. AI bisa mempercepat output, tetapi tidak otomatis menjamin arah yang benar. Di sinilah letak pembeda yang sesungguhnya: kualitas manusia yang mengarahkan teknologi itu.

Karena itu, ketika semua orang bisa memakai AI, pemenangnya bukan otomatis yang paling cepat mengadopsi tools terbaru. Pemenangnya adalah mereka yang membangun manusia yang tepat: orang-orang yang mau belajar, cepat beradaptasi, kuat dalam analisis, disiplin dalam eksekusi, dan matang dalam nilai.

Teknologi bisa dibeli. Model bisa diakses. Tetapi budaya kerja, kedewasaan berpikir, kepekaan membaca situasi, dan kejernihan kepemimpinan tidak bisa disalin semudah itu. Justru karena AI makin merata, kualitas manusia makin menentukan hasil akhirnya.

Pada akhirnya, era AI bukan menghapus pentingnya manusia, tetapi memperjelasnya. Ketika teknologi menjadi semakin umum, murah, dan tersedia di mana-mana, medan persaingan bergeser. Bukan lagi terutama soal siapa yang punya teknologi paling canggih, melainkan siapa yang punya manusia paling siap untuk mengarahkannya.

Saat semua bisa memakai AI, pemenangnya adalah mereka yang mampu mengubah teknologi yang sama menjadi keputusan yang lebih baik, layanan yang lebih bernilai, dan organisasi yang lebih tangguh.

PT PP (Persero) Tbk (PTPP) mencatat progres pembangunan Proyek Sekolah Rakyat di Provinsi Bengkulu sebesar 37,11% hingga 23 April 2026, melampaui target dengan deviasi positif 10,81%. Capaian tersebut diraih di tengah tantangan waktu pengerjaan yang ketat serta lokasi proyek yang tersebar dengan jarak tempuh cukup jauh.

Proyek bernilai Rp501,99 miliar itu dikerjakan bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia sebagai bagian dari program pemerintah untuk memperluas akses pendidikan yang merata dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.

Pekerjaan dimulai sejak 10 Desember 2025 dengan durasi kontrak 240 hari kalender. Perseroan menilai capaian progres di atas target mencerminkan efektivitas pelaksanaan proyek serta kemampuan perusahaan dalam menjalankan strategi konstruksi yang adaptif terhadap kondisi lapangan.

Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo mengatakan percepatan proyek merupakan hasil dari perencanaan matang dan koordinasi seluruh pihak yang terlibat.

“PTPP terus mengedepankan excellence dalam setiap pelaksanaan proyek. Kami berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan Sekolah Rakyat di Bengkulu tepat waktu dengan tetap menjaga kualitas dan keselamatan kerja, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ujar Joko dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Untuk menjaga produktivitas dan mutu pekerjaan, PTPP menerapkan sejumlah inovasi konstruksi guna mempercepat proses pembangunan tanpa mengurangi standar kualitas hasil pekerjaan.

Sekolah Rakyat Bengkulu dirancang menjadi fasilitas pendidikan yang representatif, modern, dan berkelanjutan bagi masyarakat setempat. Selain mendukung pemerataan pendidikan, proyek tersebut juga diharapkan memberi dampak ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja dan meningkatnya aktivitas usaha di sekitar lokasi pembangunan.

Perseroan menyebut keberhasilan progres di atas target menunjukkan kapabilitas perusahaan dalam mengelola proyek berskala besar, terutama dalam aspek pengendalian waktu, koordinasi lintas lokasi, serta penerapan keselamatan kerja.

Pembangunan Sekolah Rakyat juga sejalan dengan agenda nasional penguatan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas sektor pendidikan sebagai fondasi pertumbuhan jangka panjang.

PTPP menegaskan akan melanjutkan penyelesaian proyek sesuai jadwal, sekaligus memperkuat kontribusi perusahaan dalam pembangunan infrastruktur pendidikan nasional.

Bisnis.com, SURABAYA – Pusaran kasus tindak pidana korupsi pemerasan berkaitan dengan penerbitan perizinan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur kembali bergulir.

Terkini, sebanyak 19 staf atau pegawai dinas tersebut yang bekerja di bagian pertambangan telah mengembalikan dana hasil pungutan liar (pungli) penerbitan perizinan kepada aparat penegak hukum (APH) dengan total keseluruhan senilai Rp707 juta.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Wagiyo Santoso menjelaskan aliran dana yang diduga berasal dari tindakan pemerasan terkait penerbitan perizinan tersebut dibagi-bagikan kepada masing-masing pegawai Bidang Pertambangan Dinas ESDM Provinsi Jatim, baik yang berstatus kontrak atau honorer maupun aparatur sipil negara (ASN).

"Ada aliran uang [hasil] pungli perizinan yang secara rutin dibagikan kepada seluruh staf di bidang pertambangan atas petunjuk tersangka AM. Jadi, ada ketua kelompok perizinan. Total sekitar 19 orang ya," ungkap Wagiyo, Kamis (23/4/2026).

Ia juga mengungkapkan bahwa aliran dana hasil tindak pidana tersebut didistribusikan atas perintah tersangka Aris Mukiyono (AM) selaku kepala dinas dan Kabid Pertambangan, tersangka Oni Setiawan (OS).

Fakta tersebut diungkapkan usai penyidik Aspidsus Kejati Jatim menemukan catatan atau disposisi mengenai arahan pembagian uang hasil kejahatan tersebut yang dituliskan oleh AM kepada OS.

"Kita menemukan ya catatan pembagian keuangan dan tulisan disposisi pimpinan yang merupakan perintah yang tidak sah, yang didapat di ruang kepala dinas ESDM dan Kabid Pertambangan. Nah, itu yang kita temukan pada saat penggeledahan pada tanggal 20 April 2026," bebernya.

Selain disposisi pimpinan yang dianggap tidak bersifat sah tersebut, penyidik Aspidsus Kejati Jatim juga berhasil menemukan berbagai dokumen pengajuan perizinan oleh masyarakat yang secara sengaja ditahan oleh instansi terkait meskipun seluruh persyaratan yang diminta telah dipenuhi para pemohon.

"Kami juga menemukan beberapa dokumen berkas permohonan yang terindikasi sengaja dipisahkan atau disimpan atau ditahan, dan kemarin kita sudah jelaskan ke teman-teman bagaimana modus dari pemerasan maupun pungli ini bahwa syaratnya sudah lengkap, tapi izinnya tidak keluar. Sengaja ditahan," ujarnya.

Wagiyo membeberkan bahwa dana hasil tindak pidana korupsi tersebut secara rutin dibagi-bagikan oleh pejabat tinggi dinas terkait kepada segenap pegawai di bidang pertambangan setiap penghujung bulan dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Ia menjelaskan jumlah yang diterima masing-masing pegawai bervariasi sesuai dengan jabatan dan beban kerja masing-masing.

"Pembagian uang tersebut dilakukan secara rutin setiap bulan. Jadi, hasil pungli ini dibagikan secara rutin setiap bulan, di akhir bulan dalam kurun waktu kurang lebih dua tahun, dengan jumlah bervariasi antara Rp750 ribu sampai dengan Rp2,5 juta. Tergantung status, maksudnya pegawai, honor, jabatan ya, dan beban pekerjaannya yang dilakukan," paparnya.

Selanjutnya, sejumlah pegawai Bidang Pertambangan Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur yang memiliki itikad baik berusaha mengembalikan dana hasil distribusi yang berasal dari praktik pungutan liar tersebut kepada Korps Adhyaksa.

Nominal keseluruhan dana yang dikembalikan sampai hari ini telah mencapai Rp707 juta. Para pegawai yang telah menerima aliran dana tersebut juga masih berstatus sebagai saksi atas perkara tersebut walaupun sudah dikembalikan dan disita oleh APH.

"Dengan itikad baik, tanpa paksaan tentu kita himbau seluruh staf pada bidang pertambangan tersebut beramai-ramai secara bertahap mengembalikan uang hasil pungli hari ini secara bertahap mereka nanti ke kantor kita mengembalikan [aliran dana hasil pungli]. Kemudian telah kita lakukan penyitaan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Wagiyo juga menyatakan kepada seluruh pihak untuk tidak sesekali mencoba untuk memengaruhi para saksi dan tersangka maupun berusaha untuk menghilangkan barang bukti.

Ia menegaskan APH tidak segan-segan untuk menjerat sosok-sosok yang nekat merintangi proses penyidikan dengan Pasal 21 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 mengenai perintangan penyidikan (obstruction of justice).

"Jadi saya tekankan, menghimbau semua pihak untuk tidak coba-coba memengaruhi semua pihak sehingga penyidikan ini menjadi terhambat. Perbuatan merintangi, sengaja menyuruh tersangka atau saksi berbohong, ini diancam dengan pidana merintangi proses penyidikan," jelasnya.

Kejati Jatim juga mengimbau kepada segenap masyarakat yang merupakan pemohon perizinan pertambangan dan air tanah di Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur yang merasa terhambat dalam proses pengajuan hingga diperas serta bersedia untuk menjadi saksi dalam pengungkapan perkara tersebut dapat menghubungi saluran siaga (hotline) 081-277-874-343.

Saya rasa sudah tepat. Tapi memang kalau BI tidak melakukan ini, pelemahan rupiah akan semakin parah,

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky menilai kombinasi kebijakan Bank Indonesia (BI) sudah tepat untuk menahan agar rupiah tidak jatuh lebih dalam di tengah tekanan akibat belum meredanya konflik di Timur Tengah.

“Saya rasa sudah tepat. Tapi memang kalau BI tidak melakukan ini, pelemahan rupiah akan semakin parah,” kata Riefky saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Untuk diketahui, dalam menghadapi tekanan global, BI terus memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi, baik transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri maupun transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik.

Belum lama ini, BI menurunkan ambang batas (threshold) tunai beli valas terhadap rupiah yang berlaku mulai April 2026. Di sisi lain, BI juga memberi pengecualian atas larangan transaksi NDF jual valas terhadap rupiah di pasar luar negeri (offshore) bagi dealer utama PUVA tertentu guna mendukung stabilitas rupiah.

Terkait hal ini, Riefky memandang kebijakan penurunan threshold tunai beli valas dapat berdampak positif dalam mengarahkan permintaan dolar agar lebih berbasis kebutuhan riil.

Sementara pelonggaran transaksi NDF di offshore untuk dealer tertentu dinilai sebagai langkah yang lebih bersifat kepatuhan (compliance).

Dihubungi terpisah, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman memandang kombinasi kebijakan yang ditempuh bank sentral untuk menjaga rupiah sudah berada di jalur yang tepat.

Namun, ia mengingatkan bahwa langkah tersebut tidak lepas dari konsekuensi biaya yang cukup besar, terutama terhadap cadangan devisa yang mulai tergerus.

“Artinya, stabilisasi rupiah harus selektif dan tidak bisa hanya mengandalkan intervensi berkelanjutan,” kata dia.

Mengenai kebijakan penurunan threshold pembelian valas, Rizal menilai langkah tersebut tepat dalam menekan permintaan dolar yang bersifat precautionary.

“Kebijakan ini memberi sinyal bahwa permintaan valas harus berbasis kebutuhan riil, meski tetap perlu dijaga agar tidak mengganggu aktivitas impor dan pembayaran eksternal korporasi,” kata Rizal.

Sementara terkait pelonggaran NDF offshore untuk dealer tertentu, ia menilai kebijakan tersebut merupakan langkah taktis untuk mengurangi distorsi pasar offshore dan mendekatkan pembentukan harga ke pasar domestik.

Meski demikian, menurut Rizal, efektivitasnya terbatas apabila tidak disertai pengawasan ketat, karena berisiko bergeser menjadi kanal spekulasi, bukan murni lindung nilai.

Mengenai penguatan struktur bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang diupayakan bank sentral, ia memandang langkah ini cukup efektif sebagai instrumen antara untuk menarik inflow meski tidak bisa menjadi substitusi jangka panjang tanpa dukungan kredibilitas fiskal dan kebijakan.

Dalam kondisi inflasi terkendali, imbuh dia, kenaikan suku bunga acuan (BI-Rate) juga sebaiknya menjadi opsi terakhir karena berisiko menekan pertumbuhan.

Secara keseluruhan, ia memandang fundamental domestik relatif kuat, tetapi rupiah tetap rentan karena tekanan utama berasal dari faktor global dan kenaikan risk premium.

“Ini menunjukkan bahwa stabilitas rupiah saat ini lebih ditentukan oleh sentimen eksternal daripada kekuatan domestik semata,” kata Rizal.

Nilai tukar rupiah pada perdagangan hari ini atau Jumat (24/4) ditutup pada level Rp17.229 per dolar AS, menguat 57 poin atau 0,33 persen dari penutupan sebelumnya di level Rp17.286 per dolar AS.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan perubahan saham konstituen Indeks LQ45, IDX30, dan IDX80 yang berlaku mulai 4 Mei 2026 hingga 31 Juli 2026.

Berdasarkan pengumuman BEI, saham terafiliasi Prajogo Pangestu PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) masuk Indeks LQ45. Selain itu, ada juga saham terafiliasi konglomerat seperti PT Darma Henwa Tbk. (DEWA), PT Surya Essa Perkasa Tbk. (ESSA), PT Hartadinata Abadi Tbk. (HRTA), dan PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI).

Sementara itu, PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) milik Prajogo Pangestu keluar dari konstituen LQ45, setelah masuk selama 3 bulan. Selain BREN, saham lain yang keluar dari Indeks LQ45 terbaru adalah PT Ciputra Development Tbk. (CTRA), PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA), PT Medikaloka Hermina Tbk. (HEAL), dan PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL).

Pada Indeks IDX30, saham PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk. (ADMR) masuk menjadi konstituen baru menggantikan saham PT Indosat Tbk. (ISAT).

Sementara itu, pada indeks IDX80 saham-saham seperti BKSL, CBDK, DEWA, GGRM, TPIA masuk, sedangkan saham BREN, BTPS, DSSA, MTEL, NCKL keluar dari indeks.

Berikut adalah daftar Saham Penghuni Indeks Utama Hasil Evaluasi BEI:

Hasil Rebalancing LQ45

Masuk: CUAN, DEWA, ESSA, HRTA, WIFI

Keluar: BREN, CTRA, DSSA, HEAL, NCKL

1. AADI
2. ADMR
3. ADRO
4. AKRA
5. AMMN
6. AMRT
7. ANTM
8. ASII
9. BBCA
10. BBNI
11. BBRI
12. BBTN
13. BMRI
14. BRPT
15. BUMI
16. CPIN
17. CUAN
18. DEWA
19. EMTK
20. ESSA
21. EXCL
22. GOTO
23. HRTA
24. ICBP
25. INCO
26. INDF
27. INKP
28. ISAT
29. ITMG
30. JPFA
31. KLBF
32. MAPI
33. MBMA
34. MDKA
35. MEDC
36. PGAS
37. PGEO
38. PTBA
39. SCMA
40. SMGR
41. TLKM
42. TOWR
43. UNTR
44. UNVR
45. WIFI

Hasil Rebalancing IDX30

Masuk: ADMR

Keluar: ISAT

1. AADI
2. ADRO
3. ADMR
4. AMRT
5. ANTM
6. ASII
7. BBCA
8. BBNI
9. BBRI
10. BMRI
11. BRPT
12. BUMI
13. CPIN
14. EMTK
15. GOTO
16. ICBP
17. INCO
18. INDF
19. INKP
20. JPFA
21. KLBF
22. MBMA
23. MDKA
24. MEDC
25. PGAS
26. PGEO
27. PTBA
28. TLKM
29. UNTR
30. UNVR

Hasil Rebalancing IDX80

Masuk: BKSL, CBDK, DEWA, GGRM, TPIA

Keluar: BREN, BTPS, DSSA, NCKL, MTEL

KRITERIA INDEKS

Langkah PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menyesuaikan kriteria evaluasi indeks IDX30, LQ45, dan IDX80 dengan memasukkan aspek High Shareholding Concentration (HSC) saham dinilai membawa dampak positif bagi kualitas pasar modal Indonesia

Senior Equity Research Analyst Simpan Asset Management Genandy Miharja mengatakan secara jangka pendek hal ini akan meningkatkan kualitas dari indeks acuan tersebut dengan saham yang likuid sesuai pasar dan berfundamental baik.

Dalam jangka menengah, kebijakan ini diyakini akan mendorong emiten untuk berbenah, terutama dalam meningkatkan porsi saham beredar di publik (free float) agar tetap memenuhi kriteria indeks. Keberadaan saham dalam indeks dinilai penting karena berpotensi menarik passive inflow sekaligus meningkatkan kepercayaan investor.

“Tentunya dengan penyesuaian indeks ini berdampak baik bagi emiten karena akan mendapatkan passive inflow dan mendapatkan kepercayaan dari investor,” ujarnya, Rabu (22/4/2026).

Genandy juga menyoroti sejumlah perkembangan positif sinkronisasi kebijakan BEI dan MSCI seperti peningkatan batas kepemilikan saham, penambahan kategori investor hingga puluhan sub kategori, serta dorongan kenaikan free float secara bertahap hingga minimal 15%.

Meski demikian, ia menilai masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, termasuk isu demutualisasi bursa dan penguatan tata kelola. Menurutnya, momentum penyesuaian ini dapat menjadi titik balik untuk menarik lebih banyak investor asing dan memperkuat nilai tukar rupiah, seperti yang pernah terjadi di Hong Kong.

“Sebagai Manajer Investasi, kami melihat ini sebagai short term pain, tetapi untuk long term gain. Peningkatan kredibilitas pasar adalah hal yang sangat dibutuhkan,” tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memperkuat fundamental domestik dan menjaga disiplin kebijakan dengan menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Bappenas, Eka Chandra Buana, menyampaikan bahwa dinamika global, termasuk tensi geopolitik dan volatilitas pasar keuangan, menjadi tantangan yang tidak bisa dihindari. Namun, pemerintah telah menyiapkan langkah antisipatif yang terukur.

“Memang ini semua sangat tergantung pada asumsi, seperti berapa lama konflik berlangsung. Tapi kita sudah punya ancang-ancang dan persiapan untuk menghadapi berbagai skenario,” ujar Eka dikutip dari keterangannya.

Eka Chandra memaparkan bahwa dampak geopolitik berisiko berdampak pada perekonomian Indonesia melalui transmisi peningkatan laju inflasi, depresiasi nilai tukar, peningkatan kebutuhan anggaran untuk subsidi energi, hingga tekanan pada target laju pertumbuhan ekonomi.

Meski demikian, pemerintah menegaskan tidak akan mengorbankan disiplin fiskal. Eka menekankan bahwa tidak ada rencana untuk memperlebar defisit anggaran, yang tetap dijaga dalam batas aman.

“Sampai saat ini tidak ada niat untuk memperlebar defisit. Justru yang kita dorong adalah bagaimana belanja menjadi lebih produktif dan berdaya ungkit bagi ekonomi nasional,” tegasnya.

Dalam jangka menengah, pemerintah tetap mempertahankan target pertumbuhan ekonomi hingga 8% pada 2029, sebagaimana tercantum dalam RPJMN. Target tersebut tidak diturunkan, meskipun tekanan global meningkat.

Dia menambahkan bahwa pendekatan pemerintah tidak semata berfokus pada program jangka pendek, tetapi juga pembangunan ekosistem ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Menurut dia, dari sisi fundamental, kondisi ekonomi Indonesia saat ini dinilai masih solid. Konsumsi rumah tangga tetap terjaga, sektor perbankan stabil dengan rasio kredit bermasalah (NPL) sekitar 2,17% dan pertumbuhan kredit 9,4% (yoy), serta likuiditas yang memadai.

Di sisi eksternal, cadangan devisa tercatat sebesar US$148,2 miliar atau setara 6 bulan impor, sementara transaksi berjalan tetap terkendali di kisaran 0,1% terhadap PDB.

Selain itu, sektor riil dan fiskal juga menunjukkan ketahanan, dengan defisit APBN yang tetap rendah sekitar 0,93% terhadap PDB serta dukungan dari pertumbuhan industri dan ekspor manufaktur. Ekonomi digital turut menjadi motor baru dengan pertumbuhan transaksi yang signifikan.

“Fundamental kita kuat. Indikator-indikator ekonomi menunjukkan kinerja yang positif, dan ini menjadi modal utama kita,” ujar Eka.

Pemerintah juga mengakui masih terdapat ruang perbaikan. Evaluasi terhadap program-program unggulan terus dilakukan guna memastikan seluruh kebijakan berjalan efektif.

Untuk merespons kondisi global, pemerintah menyiapkan kombinasi kebijakan jangka pendek dan menengah. Dalam jangka pendek, fokus diarahkan pada percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN), optimalisasi belanja negara, serta efisiensi operasional.

Sementara itu, dalam jangka menengah, pemerintah mendorong diversifikasi energi, percepatan transisi energi, serta penguatan struktur industri domestik.

“Langkah-langkah ini kita siapkan agar ekonomi tetap resilient, baik dalam jangka pendek maupun menengah,” ujar Eka.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 4.163 peserta Program Magang Nasional tahap pertama mengundurkan diri.

Program berlangsung selama enam bulan. Periode dimulai 20 Oktober 2025 hingga 24 April 2026.

Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemenaker Anwar Sanusi menyebut jumlah peserta berkurang selama program berjalan.

“Dalam perjalanannya, jumlah peserta aktif mengalami pengurangan,” kata Anwar dalam acara penutupan Program Magang Nasional Batch I yang disiarkan melalui YouTube Kemenaker, Kamis (24/4/2026).

Peserta batch 1A tercatat 14.952 lulusan perguruan tinggi. Batch 1B sebanyak 1.160 orang. Total peserta mencapai 16.112 orang.

Jumlah tersebut kemudian menyusut menjadi 11.949 peserta aktif.

“Hal ini merupakan bagian dari dinamika program di mana terdapat peserta yang mengundurkan diri dengan berbagai alasan,” ujar Anwar.

Sebagian peserta keluar karena telah diterima bekerja. Proses lamaran sudah dilakukan sebelum mengikuti program magang.

“Salah satunya adalah mereka diterima dalam satu sebagai karyawan tetap di salah satu perusahaan,” tutur Anwar.

Banyak Direkrut Perusahaan

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut sebagian peserta magang direkrut perusahaan.

Data monitoring Kemenaker menunjukkan angka rekrutmen berkisar 20 persen hingga 30 persen.

“Ada yang sudah merekrut, ya, 20 persen dari yang magang, ada yang sudah 30 persen, dan ini sekarang sedang kita data,” kata Yassierli.

Perusahaan menilai kinerja peserta magang cukup baik. Respons yang diterima cenderung positif.

Sebagian perusahaan belum merekrut karena kondisi internal.

“Kami ingin rekrut, tapi sayang kita belum bisa merekrut saat ini karena ada kondisi, ya, internal perusahaan,” ujar Yassierli mengutip pelaku usaha.

Peserta magang di instansi pemerintah harus mengikuti jalur Calon Pegawai Negeri Sipil.

Proses rekrutmen mengikuti jadwal dan kuota dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

“Mengikuti tanggal dari Kementerian PAN RB kapan ini dibuka dan berapa kuotanya,” kata Yassierli.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bukan cerminan memburuknya kondisi ekonomi domestik.

Pernyataan itu disampaikan menyusul kurs rupiah yang sempat menyentuh level Rp17.300 per dolar AS pada Kamis (23/4).

"Untuk saya sih (pelemahan rupiah) ini bukan tanda pemburukan, dipicu oleh memburuknya ekonomi domestik. Dibanding negara lain, kita masih kuat bahkan dibanding Malaysia, Thailand dan lain-lain masih kuat, cuma gerakan nilai tukarnya beda kan," ujar Purbaya di Jakarta, Jumat (24/4).

Purbaya menjelaskan tekanan terhadap rupiah lebih dipengaruhi faktor global serta sentimen pasar yang membentuk ekspektasi negatif terhadap perekonomian Indonesia.

"Ini kan juga terjadi noise yang seolah menggambarkan ekonomi kita sedang menuju keterpurukan dalam beberapa bulan ke depan. Mereka bilang kan tiga bulan waktu itu kan, berarti dua bulan lagi, Juni, Juli, tetapi keadaannya nggak seperti itu," jelasnya.

Ia memastikan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan pemerintah akan terus memperbaiki berbagai kendala struktural.

"Yang jelas fondasi ekonomi kita tidak berubah, bahkan akan semakin cepat karena kita akan semakin serius perbaiki kendala-kendala di perekonomian," imbuhnya.

Lebih lanjut, Purbaya menyerahkan langkah stabilisasi nilai tukar kepada Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.

"Kita serahkan ini ke pengelola-pengelolanya, regulatornya yang kita anggap mampu untuk mengendalikan," katanya.

Ia juga membantah spekulasi bahwa pelemahan rupiah dilakukan secara sengaja untuk kepentingan tertentu.

"Saya bilang nggak begitu. Ini kita jalankan sesuai dengan fundamental yang ada. Tetapi dalam jangka pendek kan ada negatif sentimen ketika itu. Ekspektasi negatif terbentuk karena banyak yang bilang kita akan jatuh, rupiah akan menuju level yang lebih lemah lagi," pungkas Purbaya.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA, KOMPAS.com — Emiten farmasi PT Phapros Tbk (PEHA) mencatat kenaikan laba bersih pada kuartal I 2026, didorong pertumbuhan penjualan dan efisiensi biaya di tengah tekanan global.

Kinerja ini melanjutkan tren positif sepanjang 2025, di mana perusahaan berhasil membalikkan kondisi keuangan dari rugi menjadi profit.

“Berbagai langkah strategis tersebut berhasil menjaga profitabilitas berkelanjutan,” ujar Plt Direktur Utama PT Phapros Tbk Ida Rahmi Kurniasih, melalui keterangan pers, Jumat (24/4/2026).

“Setelah berhasil membalikkan kondisi dari rugi pada 2024 menjadi profit pada 2025, kami terus berupaya untuk menjaga profitabilitas perusahaan,” lanjutnya.

Pada tiga bulan pertama 2026, laba bersih Phapros tercatat sebesar Rp 761,49 juta. Angka ini naik 112,86 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang masih mencatatkan kerugian Rp 5,92 miliar.

Kinerja tersebut ditopang oleh kenaikan penjualan sebesar 10,17 persen menjadi Rp 221,09 miliar dari sebelumnya Rp 200,67 miliar pada kuartal I 2025. Sementara itu, beban pokok penjualan hanya naik 5,04 persen, lebih rendah dari pertumbuhan penjualan.

Kondisi ini mendorong laba kotor meningkat 16,59 persen menjadi Rp 103,96 miliar, dibandingkan Rp 89,17 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Di sisi lain, beban usaha pada Januari hingga Maret 2026 juga relatif terkendali dengan kenaikan 7,35 persen secara tahunan.

Ida menambahkan, perusahaan terus mengoptimalkan seluruh kanal penjualan serta menjaga ketersediaan produk sambil melakukan efisiensi biaya.

“Menyikapi dampak geopolitik yang menyebabkan kenaikan harga bahan dan biaya, kami sudah melakukan mitigasi risiko dengan kontrak pembelian sejak awal tahun dan terus memantau perkembangan agar tetap adaptif,” ujarnya.

“Tujuannya agar target penjualan, biaya dan laba bersih hingga akhir tahun sesuai RKAP bisa diamankan,” tambah dia.

Selain itu, arus kas perusahaan juga menunjukkan perbaikan signifikan. Per 31 Maret 2026, arus kas tercatat positif Rp 37,2 miliar, berbalik dari posisi minus Rp 19,6 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Saldo kas akhir periode juga meningkat 165 persen dibandingkan akhir Maret 2025.

Penjualan OGB jadi penopang utama

Pertumbuhan penjualan Phapros salah satunya ditopang oleh segmen obat generik bermerek (OGB).

Penjualan OGB pada kuartal I 2026 melonjak 59 persen menjadi Rp 128,70 miliar, dari Rp 80,88 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Kontribusi ini berasal dari produk seperti obat anti tuberkulosis untuk dewasa dan anak serta tablet tambah darah, yang menjadi bagian dari program pemerintah terkait penanganan tuberkulosis, anemia, dan stunting.

Jejak panjang industri farmasi nasional

Sebagai perusahaan farmasi yang berdiri sejak 21 Juni 1954, Phapros memiliki pengalaman panjang dalam industri kesehatan di Indonesia.

Mayoritas saham perusahaan sebesar 56,77 persen dimiliki oleh PT Kimia Farma Tbk, sementara sisanya dimiliki oleh publik.

Perusahaan ini telah mengantongi berbagai sertifikasi, mulai dari CPOB sejak 1990 hingga sejumlah sertifikasi ISO dan sistem jaminan halal. Saat ini, Phapros memproduksi lebih dari 200 item obat, termasuk produk unggulan seperti Antimo yang menjadi pemimpin pasar di kategorinya.

IDXChannel - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menunjuk pejabat sementara untuk mengisi dua posisi direktur jenderal di Kementerian Keuangan yang sebelumnya dijabat Febrio Nathan Kacaribu dan Luky Alfirman.

Adapun Purbaya memilih Sudarto sebagai sebagai Pelasana Harian (Plh) Dirjen Anggaran, menggantikan posisi Luky Alfirman. Sebelumnya, Sudarto menjabat Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara di Kemenkeu.

Berikutnya, Ferry Ardianto ditunjuksebagai Plh. Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskalmenggantikan posisi Febrio Nathan Kacaribu. Ferry sebelumnya menjabat Direktur Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Keduanya, mulai aktif bekerja sejak 21 April 2026.

"Pak Darto PhD. Dia lama di (bagian) anggaran. Pak Ferry itu di Jepang ambil gelar Master-nya, Doctor-nya di Colorado Economics. Jadi itu orang-orang kuat di Departemen Keuangan. Emang saatnya dinaikkan. Sudah cukup lama di sini (Kemenkeu)," kata Purbaya saat jumpa pers di gedung BPPK, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Purbaya mengisyaratkan isu miring soal ketahanan fiskal beberapa waktu lalu muncul dari internal Kemenkeu, mulai dari sisa anggaran yang hanya cukup sekian waktu. Dia tak menampik, keputusan mencopot Febrio dan Luky tidak terlepas dari isu tersebut, meski tidak beririsan langsung.

"Iya dan tidak (penyebab pencopotan dua dirjen). Iya ada sedikit, tapi tidak itu saja (penyebab pencopotan). Ada yang lain-lain," kata Purbaya menjawab isu pencopotan dua mantan dirjen tersebut.

Dia juga mengatakan adanya isu keterbatasan dirinya dalam kecapakan bahasa asing, yang diumbar pihak tertentu dari internal Kemenkeu. Purbaya juga mengaku diisukan bakal menghalangi arus investasi di dalam negeri.

"Informasi yang keluar bahwa Menteri Keuangannya tertutup nggak bisa bahasa Inggris dan kalau bisa jangan dibawa ketemu investor karena dia akan mengacaukan. Itu dari internal (Kemenkeu)," kata Purbaya.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA —Pemerintah mulai mengkaji ulang harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng rakyat Minyakita seiring pelebaran selisih antara harga resmi dan harga di pasar. Evaluasi ini dilakukan setelah HET MinyaKita bertahan lebih dari tiga tahun di tengah tekanan biaya produksi dan distribusi yang terus meningkat.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pemerintah belum akan mengubah harga dalam waktu dekat karena masih menunggu hasil perhitungan lintas lembaga.

“Ini Minyakita memang lama tidak ada penyesuaian. Tadi Mendag [Budi Santoso] mengusulkan penyesuaian tetapi saya minta dihitung dulu, minta BPKP [Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan] dan beberapa instansi terkait untuk menghitung bareng-bareng nanti baru kita rapat secara khusus. Jadi Minyakita tidak ada perubahan harga,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Dia menjelaskan, Minyakita pada awalnya merupakan transformasi dari minyak goreng curah yang dikemas untuk meningkatkan higienitas distribusi, terutama di pasar tradisional. Namun, kenaikan harga belakangan ini dipengaruhi oleh lonjakan permintaan akibat penyaluran bantuan pangan yang menyerap pasokan dalam jumlah besar, sehingga ketersediaan di pasar tradisional menyusut.

“Kenapa naik? Itu karena ada bantuan pangan selama 2 bulan. 33 juta [keluarga penerima manfaat] x 2 bulan x 2 liter pakai minyak itu [Minyakita],” jelasnya.

Program bantuan pangan tersebut tercatat menyalurkan sekitar 2 liter Minyakita per bulan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama dua bulan. Untuk mengurangi tekanan terhadap pasokan, pemerintah berencana menyesuaikan skema bantuan ke depan dengan memungkinkan penggunaan berbagai merek minyak goreng dengan harga yang disepakati bersama produsen.

Senada, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengakui bahwa HET saat ini sebesar Rp15.700 per liter sudah tidak lagi sepenuhnya mencerminkan kondisi biaya terkini. Meski demikian, dia menegaskan bahwa keputusan penyesuaian masih dalam tahap kajian.

“Kita lihat kan itu udah lama kan. Tahun berapa itu? Sudah 3 tahun lebih ya, Rp15.700 [per liter]. Kan semua harus disesuaikan,” kata Budi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan menyampaikan evaluasi HET akan mempertimbangkan berbagai faktor utama, mulai dari harga minyak sawit mentah (CPO), biaya kemasan, hingga distribusi. Dia menjelaskan penyesuaian HET Minyakita bersifat fleksibel mengikuti dinamika harga bahan baku, termasuk CPO.

Berdasarkan laman resmi Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendag, harga Minyakita mengalami tren berfluktuasi dalam satu bulan terakhir. Pada Kamis (23/4/2026), harga Minyakita dibanderol Rp15.899 per liter, atau turun 0,17% dibandingkan Rabu (22/4/2026) di level Rp15.926 per liter.

Harga Kian Melebar

Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) mengakui ketimpangan antara HET dan harga riil di pasar untuk Minyakita kian melebar. Di tengah tekanan biaya produksi dan distribusi, harga di tingkat konsumen bahkan telah melampaui Rp20.000 per liter, jauh di atas HET yang dipatok Rp15.700 per liter.

Sekretaris Jenderal DPP Ikappi Reynaldi Sarijowan mengatakan dalam satu bulan terakhir Minyakita semakin sulit ditemukan dengan harga sesuai HET.

“Bahkan hari ini [Kamis, 23 April 2026] saja Minyakita itu sudah sangat langka kita dapatkan dengan harga Rp15.700 [per liter]. Kalaupun ada, minyakita itu sudah di angka Rp20.000–21.000 [per liter]. Untuk Jabodetabek, kami sudah cek kurang lebih di kisaran Rp20.000 [per liter], rata-rata,” kata Reynaldi kepadaBisnis, Kamis (23/4/2026).

Reynaldi menyebut harga Minyakita di pasar yang saat ini sudah terlanjur tinggi membuat pedagang tidak dapat lagi mengikuti HET. Pasalnya, harga pembelian dari distributor telah berada di atas batas yang ditetapkan, sehingga jika dipaksakan menjual sesuai HET justru akan memberatkan dan merugikan pedagang.

Selain itu, Reynaldi menilai kelancaran distribusi masih berpotensi mengalami kendala akibat penyaluran bantuan pangan (banpang), meski dampaknya tidak terlalu luas.

Atas kondisi ini, Ikappi menilai, ketidaksesuaian antara HET dan harga pasar Minyakita juga berdampak pada volume penjualan di pasar tradisional. Untuk itu, pelaku pasar mengusulkan agar produsen dapat menyalurkan langsung Minyakita ke pasar tradisional untuk memastikan pasokan melimpah dan harga lebih stabil.

Saat ini, Ikappi tengah menjalin komunikasi dan koordinasi intensif dengan berbagai pihak yang ditugasi pemerintah dalam pendistribusian Minyakita, khususnya melalui BUMN Pangan. Koordinasi tersebut dilakukan bersama ID Food serta Perum Bulog untuk memastikan kelancaran pasokan minyak goreng rakyat di pasar.

Di sisi lain, Ikappi juga mendorong adanya alternatif produk Minyakita dengan harga terjangkau agar ketergantungan terhadap satu jenis minyak goreng dapat dikurangi, seiring adanya rencana penyesuaian HET Minyakita

Dia mengusulkan agar pemerintah bersama ID Food dan BUMN Pangan lainnya menghadirkan opsi pengganti selain Minyakita yang tetap terjangkau, tetapi memiliki kualitas yang lebih baik.

“Ini juga harus ada alternatif yang perlu kita dorong agar kita nggak melulu mengonsumsi Minyakita yang hari ini justru sulit didapatkan untuk harga eceran tertingginya,” ujarnya.

Tak Sekadar Revisi

Pengamat dari Center of Reform on Economics Eliza Mardian menilai masalah utama kebijakan HET terletak pada rigiditas penyesuaiannya yang tidak mampu mengikuti dinamika biaya di lapangan.

Menurutnya, harga yang ditetapkan secara administratif membutuhkan waktu untuk disesuaikan, sedangkan biaya seperti ongkos angkut, upah tenaga kerja, kemasan, dan distribusi antarwilayah terus meningkat. Akibatnya, selisih antara harga resmi dan harga pasar terus melebar.

Di samping itu, dia mengatakan kondisi serupa juga terjadi pada berbagai komoditas bersubsidi lain, di mana harga pasar cenderung berada di atas HET karena pedagang perlu menjaga margin usaha. Akibatnya, konsumen tetap membeli di atas HET, sementara secara administratif harga masih dianggap terkendali.

Menurutnya, kenaikan biaya logistik, tenaga kerja, kemasan, hingga distribusi antarwilayah membuat harga riil pasar bergerak lebih cepat dibandingkan penyesuaian administratif oleh pemerintah. Akibatnya, selisih antara harga resmi dan harga pasar terus melebar.

“Jadi urgensi penyesuaian HET harus segera, tetapi solusi yang tepat bukan sekadar menaikkan HET saja,” kata Eliza kepadaBisnis.

Core menilai pemerintah tidak tidak cukup hanya dengan menaikkan HET Minyakita, melainkan perlu dibarengi pembenahan sistem distribusi yang sesuai dengan struktur pasar domestik. Upaya tersebut antara lain dengan memperkuat peran Bulog, mengintegrasikan warung kecil dalam rantai pasok resmi, serta meningkatkan efisiensi logistik nasional agar kebijakan pangan lebih mencerminkan kondisi riil di lapangan

Lebih lanjut, Eliza menyampaikan bahwa tekanan biaya tidak hanya berasal dari sisi produksi, melainkan juga dari distribusi yang belum efisien. Meski pasokan secara nasional mencukupi, distribusi yang mahal dapat membuat barang tetap sulit dijangkau masyarakat.

Dalam kondisi ini, pelaku usaha cenderung menyesuaikan margin sehingga distribusi Minyakita berpotensi berkurang atau beralih ke produk non-subsidi. Akibatnya, peningkatan pasokan saja tidak cukup menyelesaikan masalah, karena jika barang tidak sampai ke konsumen dengan harga wajar, masyarakat tetap akan kesulitan memperoleh Minyakita.

“Kenaikan HET tentu akan memberi tekanan terhadap inflasi pangan dalam jangka pendek karena minyak goreng merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Tetap perlu penyesuaian HET yang moderat bisa lebih sehat dibanding mempertahankan harga murah semu,” tuturnya.

Meski begitu, Eliza memandang penyesuaian HET Minyakita perlu diiringi perlindungan bagi kelompok rentan melalui instrumen seperti operasi pasar, bantuan pangan, serta penguatan distribusi agar tidak menekan daya beli masyarakat menengah bawah.

Menurutnya, langkah penyesuaian juga harus dibarengi integrasi warung-warung kecil ke dalam sistem distribusi resmi dengan mekanisme yang sederhana serta pemberian insentif berupa akses pasokan langsung dan margin yang lebih sehat.

Selain itu, dia mendorong agar distribusi Minyakita lebih banyak melibatkan Perum Bulog yang memiliki jaringan gudang nasional dan pengalaman dalam operasi pasar. Dia menilai integrasi distribusi minyak goreng dengan operasi pasar beras juga dapat meningkatkan efisiensi.

Lebih jauh, pemerintah perlu membenahi sistem logistik nasional secara struktural, termasuk memperkuat moda distribusi yang lebih efisien seperti kereta logistik.

“Jadi solusi terbaik bukan sekadar revisi harga, tetapi reformasi distribusi agar harga murah benar-benar sampai ke masyarakat,” tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Ketegangan geopolitik dan ketidakpastian arah kebijakan moneter global belum mereda dalam beberapa waktu terakhir. Di tengah situasi ini, pasar kripto justru menunjukkan ketahanan yang ditopang oleh arus dana institusional.

Harga Bitcoin kembali menguat mendekati 79.500 dolar AS pada Rabu (22/4), setelah sempat terkoreksi ke kisaran 74.000 dolar AS di awal pekan (20/4). Penguatan dipicu arus masuk dana institusional yang tetap solid, tercermin dari akumulasi pada produk spot Bitcoin ETF sekitar 250,22 juta dolar AS sepanjang pekan dengan total mencapai 57,95 miliar dolar AS.

Kenaikan terjadi saat ketegangan meningkat setelah Iran menolak melanjutkan negosiasi dengan Amerika Serikat. Situasi ini menegaskan pergerakan Bitcoin tidak hanya dipengaruhi sentimen risiko global, tetapi juga kekuatan permintaan jangka panjang.

Vice President Indodax Antony Kusuma mengatakan, penguatan Bitcoin mencerminkan perubahan struktur pasar yang semakin didorong investor institusional. Menurut dia, pergerakan Bitcoin saat ini tidak hanya dipengaruhi oleh sentimen jangka pendek, tetapi juga oleh permintaan yang semakin konsisten dari investor institusional, yang terlihat dari arus masuk melalui produk spot ETF.

“Di tengah ketidakpastian global, kondisi ini justru dimanfaatkan oleh sebagian investor sebagai momentum akumulasi. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menopang harga, meskipun volatilitas jangka pendek tetap perlu diantisipasi,” kata Antony, Jumat (24/4/2026).

Selain itu, dinamika kebijakan moneter Federel Reserve (The Fed) turut memengaruhi pasar. Ketidakpastian arah suku bunga di tengah inflasi yang belum stabil membuat pelaku pasar cenderung berhati-hati terhadap aset berisiko, termasuk kripto, dalam jangka pendek.

Di sisi lain, aktivitas pasar derivatif juga mendorong harga melalui fenomena short squeeze. Banyak posisi jual yang terpaksa ditutup saat harga naik, sehingga meningkatkan permintaan dalam waktu singkat dan mempercepat penguatan harga.

Antony menilai, kombinasi faktor geopolitik, makroekonomi, dan teknikal membuat struktur pasar kripto semakin kompleks. “Bagi kami di Indodax melihat kondisi ini sebagai bagian dari dinamika pasar yang perlu disikapi secara bijak. Sehingga, kami mengimbau agar setiap keputusan investasi tetap didasarkan pada pemahaman yang matang serta pengelolaan risiko yang terukur,” kata Antony.