JAKARTA, KOMPAS.com – Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) hingga 5,75 persen diperkirakan akan menahan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026.

Meski demikian, sejumlah ekonom menilai ekonomi nasional masih mampu tumbuh di kisaran 5 persen karena ditopang konsumsi domestik, belanja pemerintah, dan investasi.

Chief Economist PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Myrdal Gunarto memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini berada di level 5,17 persen.

Angka tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan proyeksi sebelumnya sebesar 5,22 persen ketika BI Rate masih berada di level 5,50 persen.

"Prospek perekonomian Indonesia diperkirakan tetap terjaga dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,17 persen pada tahun 2026 dan inflasi sebesar 3,09 persen," ujar Myrdal, Jumat (19/6/2026).

Menurut dia, inflasi diperkirakan masih berada dalam rentang sasaran bank sentral sehingga stabilitas harga tetap terjaga meski kebijakan moneter diperketat.

Myrdal menilai dampak kenaikan suku bunga akan lebih terasa pada sektor perbankan. Pertumbuhan kredit diperkirakan menjadi lebih moderat seiring meningkatnya biaya dana dan bunga pinjaman.

Ia memperkirakan pertumbuhan kredit perbankan pada 2026 berada di bawah 9 persen.

Namun, sejumlah sektor dinilai masih memiliki prospek pembiayaan yang kuat, antara lain ketahanan pangan, transportasi, konstruksi, industri makanan dan minuman, energi, industri besi dan baja, kelapa sawit, serta properti residensial.

Konsumsi dan investasi berpotensi melambat

Sementara itu, Chief Economist BSI Banjaran Surya Indrastomo mengatakan kenaikan BI Rate sebesar 100 basis poin sepanjang semester I 2026 berpotensi membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lebih moderat.

Menurut dia, dampak kebijakan tersebut akan terlihat melalui meningkatnya biaya dana, penyesuaian bunga kredit, serta sikap rumah tangga dan pelaku usaha yang lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan konsumsi maupun investasi.

Meski demikian, Banjaran menilai ekonomi nasional masih memiliki penopang yang cukup kuat. Konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, dan kebijakan makroprudensial yang mendukung pertumbuhan diyakini dapat menjaga aktivitas ekonomi.

"Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia belum mengarah pada perlambatan tajam, tetapi momentum pertumbuhannya cenderung lebih tertahan," kata Banjaran.

Ia mengingatkan sejumlah risiko yang perlu diwaspadai ke depan, terutama jika suku bunga tinggi bertahan lebih lama dari perkiraan, tekanan terhadap nilai tukar rupiah belum mereda, dan pertumbuhan kredit mulai melambat.

Menurut Banjaran, kombinasi faktor tersebut dapat menekan konsumsi masyarakat, investasi swasta, hingga ekspansi dunia usaha yang selama ini menjadi motor pertumbuhan ekonomi.

Pandangan serupa juga disampaikan Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal.

Sebelum keputusan BI diumumkan, Faisal menilai ruang kenaikan suku bunga semakin terbatas karena berpotensi menahan penyaluran kredit ke sektor riil dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

"Kalau dinaikkan lagi, pertimbangannya akan ada dampaknya terhadap pertumbuhan atau transmisi ke dalam bentuk penyaluran kredit ke sektor riil yang akan tertahan," ujar Faisal.

Ekonom LPEM FEB UI Teuku Riefky juga sebelumnya menilai Bank Indonesia perlu mengevaluasi dampak kebijakan pengetatan moneter yang telah dilakukan sejak Mei 2026.

Menurut dia, kenaikan suku bunga sebesar 75 basis poin secara kumulatif, intervensi di pasar valuta asing, serta kenaikan imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) telah menjadi respons yang memadai untuk meredam tekanan terhadap rupiah.

Di sisi lain, Riefky mengingatkan bahwa suku bunga yang lebih tinggi berpotensi meningkatkan biaya pembiayaan dunia usaha dan menahan investasi.

BI optimistis pertumbuhan ekonomi tetap terjaga

Di tengah kekhawatiran perlambatan ekonomi, Bank Indonesia menegaskan prospek pertumbuhan ekonomi nasional masih tetap terjaga.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan permintaan domestik masih menjadi penopang utama perekonomian, terutama melalui konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, dan investasi.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga didukung permintaan domestik," ujar Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Kamis (18/6/2026).

Bank Indonesia mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 di kisaran 4,9 persen hingga 5,7 persen.

Menurut Perry, konsumsi rumah tangga masih didukung tingkat keyakinan konsumen yang kuat.

Sementara itu, konsumsi pemerintah meningkat seiring percepatan pelaksanaan berbagai program prioritas, termasuk pencairan gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN) dan penyaluran bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

Dari sisi investasi, aktivitas dunia usaha masih menunjukkan tren positif. Hal itu tercermin dari Purchasing Managers' Index (PMI) yang tetap berada di zona ekspansi, terutama ditopang pembangunan berbagai proyek pemerintah.

Selain itu, ekspor juga dinilai masih berpeluang menopang pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan tingginya harga sejumlah komoditas global meski pertumbuhan ekonomi dunia melambat.

"Kinerja ekspor perlu terus didorong agar dapat memanfaatkan tingginya harga komoditas dunia di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi global," kata Perry.

Dalam RDG Juni 2026, BI memutuskan menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75 persen. Selain itu, suku bunga Deposit Facility naik menjadi 4,75 persen dan suku bunga Lending Facility menjadi 6,50 persen.

Menurut BI, langkah tersebut ditempuh untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tingginya ketidakpastian global sekaligus memastikan inflasi tetap berada dalam sasaran pemerintah sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Berpotensi Tertahan, Imbas Suku Bunga Tinggi dan Kompas.com dengan judul BI Rate Naik ke 5,75 Persen, Perry Warjiyo: Pertumbuhan Ekonomi Nasional Masih Terjaga

Jakarta (ANTARA) - Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi melihat penguatan pelayanan publik serta percepatan transformasi energi bersih sebagai langkah penting yang dapat semakin memperkuat reputasi Pertamina di tingkat kawasan maupun global.

Pernyataan tersebut ia sampaikan seiring masuknya Pertamina dalam daftar Fortune Southeast Asia 500 Tahun 2026.

“Posisi ini menjadi branding penting bagi Pertamina dalam konteks reputasi internasional. Bagaimana pun, Pertamina adalah perusahaan minyak global, sehingga masuk dalam Fortune Southeast Asia 500 Tahun 2026 memiliki nilai yang sangat strategis,” kata Tulus dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu.

Tulus kembali menegaskan pengakuan internasional tersebut jangan membuat Pertamina terlena atas usaha yang sudah dilakukan selama ini. Ia mengingatkan capaian ini sudah seharusnya menjadi pendorong bagi Pertamina untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Status perusahaan kelas dunia itu harus diwujudkan dalam pelayanan yang dirasakan langsung oleh konsumen di dalam negeri,” ujarnya.

Terkait pelayanan selama ini, Tulus menilai secara umum Pertamina telah mampu menjaga keandalan distribusi energi.

Menurut Tulus, peningkatan kualitas pelayanan menjadi kunci agar reputasi Pertamina semakin baik di tengah sorotan publik, termasuk setelah penyesuaian harga BBM yang dilakukan belum lama ini.

Selain memastikan ketersediaan energi, perusahaan juga perlu memperkuat komitmennya terhadap agenda keberlanjutan dan transisi energi.

“Dalam isu transisi energi untuk memitigasi perubahan iklim global, Pertamina perlu memanfaatkan momentum pengakuan internasional ini untuk memperkuat perannya sebagai korporasi energi yang berkomitmen pada pengembangan green energy,” ucap dia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor, mengkonfirmasi aturan tentang penggunaan pekerja alih daya atau outsourcing sedang direvisi menjadi hanya empat bidang.

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya yang diteken Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli.

Afriansyah mengatakan, revisi itu bergulir setelah Kemnaker berdiskusi dengan Penasehat Khusus Presiden bidang Buruh dan Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.

“Benar (sedang direvisi), hasil diskusi sama Pak Said,” kata Afriansyah saat dihubungi Kompas.com, Minggu (21/6/2026).

Dalam Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 itu disebutkan, outsourcing dibatasi pada 6 bidang pekerjaan yakni, layanan kebersihan, penyediaan makanan dan minuman, pengamanan.

Kemudian, penyediaan pengemudi dan angkutan pekerja, layanan penunjang operasional serta pekerjaan penunjang di sektor pertambangan, perminyakan, gas dan kelistrikan.

Namun, aturan tersebut dikritik dari banyak pihak, termasuk Said Iqbal ketika ia belum ditunjuk menjadi Penasehat Presiden.

Afriansyah menyebut, dalam pembahasan revisi Permenaker Nomor 7 Tahun 2026, pemerintah bakal menghapus kelistrikan dan pertambangan dari daftar bidang kerja yang boleh menggunakan tenaga outsourcing.

“Point alih daya kelistrikan dan pertambangan direvisi,” ujar Afriansyah.

Dengan demikian, kata dia, pemerintah tidak menghapus Permenakar Nomor 7 Tahun 2026 melainkan memperbaiki materi aturan tersebut.

Menurutnya, revisi dilakukan dengan mempertimbangkan masukan dari serikat pekerja dan pengusaha yang ditampung dalam Rapat Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas).

“Jadi tidak dihapus sama sekali,” tutur Afriansyah.

Di luar itu, pemerintah dan DPR RI juga tengah membahas Rancangan Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan.

Undang-undang baru itu bakal membatasi outsourcing di sejumlah bidang.

“Ada driver, tenaga kebersihan, catering dan satpam/security,” ujar Afriansyah.

Sebelumnya, Menaker Yassierli menyatakan pihaknya siap merevisi Permenaker NOmor 7 Tahun 2026.

Yassierli mengaku pihaknya berkenan meninjau ulang aturan tersebut jika memang terdapat banyak masukan dari masyarakat.

“Kami dari pemerintah kita melihat ya kalau memang kemudian ada aspirasi untuk meninjau kembali, ya kita akan siap untuk meninjau kembali. Tunggu saja,” kata Yassierli saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Adapun Said Iqbal mendatangi Kemnaker beberapa hari usai dilantik menjadi Penasehat Khusus Presiden.

Ia meminta, bidang pekerjaan yang dibolehkan menggunakan pekerja alih daya dikurangi menjadi 4 bidang.

Keempat bidang pekerjaan tersebut adalah keamanan, sopir, katering, dan kebersihan.

“Pekerjaan penunjang untuk cleaning service, kebersihan mungkin itu bisa digunakan pekerja alih daya,” kata Said di Kemnaker, Kamis (11/6/2026).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyoroti pentingnya pendekatan stick and carrot (hukuman dan penghargaan), sebagai upaya mengubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Stickberfungsi sebagai penegakan hukum berupa denda atau sanksi sosial, sedangkan carrot berfungsi sebagai insentif atau hadiah untuk memotivasi supaya masyarakat antusias dalam memilah/menyetor sampah.

“Karena open dumping sudah gak boleh. Jadi nanti seperti Bantar Gebang itu gak boleh lagi. Sehingga, sampah itu di tiap tempat harus selesai. Kalau open dumping masih seperti sekarang tentu akan kena penalti, ada undang-undang sekarang. Jadi, memang harus ada stick and carrot, harus kita paksa,” ujar Menko Zulhas.

Dalam wawancara cegat seusai Apel Siaga Jaga Jakarta Pilah Sampah di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu, Menko Zulhas mengingatkan bahwa sampah yang menumpuk memberikan dampak yang luar biasa, di antaranya dapat merusak lingkungan, menimbulkan polusi udara, hingga kandungan mikroplastiknya dapat menyebabkan kanker.

“Sampah itu dampaknya luar biasa, merusak lingkungan, menimbulkan polusi, belum kalau mikroplastik kan bisa menimbulkan kanker,” ujar Menko Zulhas.

Dalam kesempatan ini, dia mengungkapkan bahwa beberapa daerah di Indonesia telah siap meluncurkan mesin insinerator sampah, yang mana nantinya ditargetkan juga diimplementasikan di perkantoran dan rumah tangga.

Dalam kesempatan sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa Provinsi DKI Jakarta akan memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS), yaitu di Bantar Gebang, Tanjungan, dan Sunter.

Adapun, hadirnya proyek PLTS sebagaimana Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, serta Instruksi Gubernur (InGub) DKI Jakarta Nomor 5 tahun 2026.

“Maka, sampah di Jakarta yang 9.000 ton per hari, mudah-mudahan di tahun depan sudah akan tertangani dengan baik,” ujar Pramono.

Apabila sesuai rencana, Ia menargetkan tahun 2029 pengambilan sampah akan dilakukan dari Bantar Gebang yang saat ini volumenya mencapai 55 juta ton dengan ketinggian mencapai 60 meter.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut, pihak yang melakukan praktek penumpukan sampah (open dumping) seperti di Bantar Gebang bakal mendapatkan penalti.

Zulhas mengatakan, praktek open dumping tidak akan pernah bisa menyelesaikan persoalan sampah.

“Open dumping sudah enggak boleh. Jadi nanti seperti Bantar Gebang akan ditutup, enggak boleh lagi,” kata Zulhas saat menghadiri Apel Siaga Jaga Jakarta Pilah Sampah di kawasan Monas, Jakarta, Minggu (21/6/2026).

Oleh karena itu, menurut Zulhas, gerakan memilah sampah menjadi salah satu jawaban atas persoalan lingkungan tersebut.

Politikus Partai Amanat nasional (PAN) itu mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang mendorong warganya untuk memilah sampah mulai dari tingkat RT dan RW.

“Kalau kita bisa memilah, maka dengan cepat lainnya urusan bisa kita selesaikan,” ujar Zulhas.

Di luar itu, pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara juga tengah membangun proyek Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di Bantar Gebang.

Tidak hanya di Jakarta, pemerintah juga akan membangun proyek PSEL di berbagai kota lain, termasuk di Pulau Sumatera.

“Insyaallah 2028 (persoalan sampah) Jakarta selesai melalui insinerator Bantar Gebang,” ujar Zulhas.

Zulhas menyebut, pemerintah telah melarang praktek open dumping sebagaimana saat ini dilakukan di Bantar Gebang.

Jika praktek itu tetap dilakukan pihak terkait bakal mendapatkan penalti.

“Kalau open dumping masih seperti sekarang, tentu akan kena penalti, ada undang-undang sekarang,” tutur Zulhas.

Adapun pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melarang open dumping. Pemerintah daerah harus menghentikan open dumping paling lambat 1 Agustus 2026.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, mengatakan Jakarta bakal memiliki tiga pembangkit listrik tenaga sampah yang terletak di Bantar Gebang (Bekasi), Tanjungan (Jakarta Utara), dan Sunter (Jakarta Utara).

Di luar itu, proyek Refuse Derived Fuel (RDF) atau pengolahan sampah menjadi energi padat di Rorotan dan Bantar Gebang tetap akan dilanjutkan.

“Neraca sampah di Jakarta yang 9.000 per hari mudah-mudahan di tahun depan Bapak Menko sudah akan tertangani dengan baik,” kata Pramono.

Menurutnya, jika kelima proyek itu berjalan, pada 2029 sampah yang menumpuk di Bantar Gebang bakal mulai diambil untuk diolah menjadi energi.

“Mungkin bahkan kalau semuanya berjalan sesuai dengan rencana, kemungkinan di tahun 2029 pengambilan sampah sudah mulai harus mengambil dari Bantar Gebang sendiri yang sekarang sudah hampir ada 55 juta ton sampah yang ketinggiannya 60 meter,” tutur Pramono.

Sampah Open Dumping dan Bahayanya

Open dumping adalah metode pembuangan sampah di mana sampah hanya ditumpuk atau dihamparkan begitu saja di area terbuka tanpa ada proses pengolahan, pemilahan, maupun pelapisan tanah. Sampah dibiarkan membusuk secara alami sampai area tersebut penuh.

Metode ini sangat tidak disarankan dan sudah dilarang pemerintah melalui UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah karena sangat berbahaya bagi lingkungan.

Praktik open dumping (membuang sampah terbuka di lahan tanpa pengolahan) sangat berbahaya karena memicu pencemaran air tanah akibat cairan lindi beracun, pelepasan gas metana penyebab pemanasan global, dan menjadi sarang penyakit yang mengancam kesehatan masyarakat.

Bantar Gebang Melepas Emisi Gas Metana Terbesar Kedua di Dunia

TPST Bantargebang di Bekasi menjadi sorotan tajam setelah menyandang status sebagai penyumbang emisi gas metana CH? terbesar kedua di dunia setelah Campo de Mayo di Argentina.

Berdasarkan laporan UCLA Emmett Institute, kawasan ini melepaskan sekitar 6,3 metrik ton metana per jam ke atmosfer akibat tumpukan ribuan ton sampah dari Jakarta.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN untuk segera mengambil langkah mitigasi yang terukur dan komprehensif agar pemadaman bergilir yang terjadi selama beberapa waktu belakangan tidak kembali terjadi.

Bahlil mengatakan, PLN perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional dan memastikan seluruh proses berjalan secara optimal. Menurut dia, langkah mitigasi yang tepat menjadi kunci agar gangguan serupa tidak kembali dirasakan masyarakat.

"Saya mendengar informasi ada beberapa daerah terjadi pemadaman bergilir. Saya minta PLN untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur, komprensif untuk memberikan kenyamanan bagi pelanggan dengan tidak adalagi pemadaman. Dengan kata lain segera atasi masalah teknis ini, karena masalah teknis semuanya ini kewenangan dan kendalinya memang ada di PLN," kata Bahlil dikutip dari keterangan resmi, Minggu (21/6/2026).

Bahlil juga menyampaikan dirinya telah berkomunikasi langsung dengan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo untuk mendorong langkah-langkah yang lebih cepat dan terukur demi memastikan sistem kelistrikan kembali normal.

Di sisi lain, Bahlil membantah anggapan bahwa pemadaman terjadi karena kurangnya pasokan bahan bakar di sejumlah pembangkit. Bahlil menjelaskan kebutuhan batu bara PLN mencapai sekitar 154 juta ton per tahun.

Dari jumlah tersebut, pemerintah telah menugaskan perusahaan batu bara nasional menyediakan pasokan sekitar 180 juta ton hingga 190 juta ton.

"Total kebutuhan batubara PLN itu 154 juta. Dari 154 juta itu Dirjen Minerba sudah memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan batubara nasional itu sebesar 180 sampai 190 juta yang sudah dikontrakan 134 juta ton. Artinya tinggal sekitar 18 juta kan? Di mananya ada kekurangan," katanya.

Bahlil menilai persoalan utama berada pada aspek teknis distribusi dan pengelolaan logistik internal PLN, bukan pada ketersediaan pasokan batu bara yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

Lebih lanjut, Bahlil juga telah meninta PLN untuk segera menuntaskan persoalan teknis yang menyebabkan pemadaman serta memperkuat sistem pengawasan dan mitigasi operasional.

Sebelumnya, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa imbas gangguan teknis dan masalah pasokan batu bara ke pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

"Kami atas nama PT PLN ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya karena Pulau Jawa mengalami pemadaman bergilir," ujar Darmawan dalam video konferensi pers yang dirilis PLN.

Darmawan menyebut, saat ini, sistem kelistrikan di Pulau Jawa menghadapi tantangan gangguan teknis dari dua operasi pembangkit listrik besar yang dimiliki dan dioperasikan oleh produsen listrik swasta (independent power producer/IPP). Kedua PLTU tersebut tidak dapat memasok listrik untuk sistem kelistrikan di Jawa.

KOMPAS.com - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengakui bahwa kekhawatiran terhadap potensi krisis ekonomi global menjadi salah satu alasan dirinya menyetujui kesepakatan damai sementara dengan Iran.

Pengakuan itu dinilai mengungkap kelemahan posisi AS menjelang dimulainya putaran baru negosiasi dengan Teheran di Swiss.

Dilansir dari Bloomberg, Minggu (21/6/2026), Trump mengatakan dirinya tidak ingin melihat perekonomian dunia mengalami krisis akibat konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah.

Pernyataan tersebut muncul setelah AS dan Iran menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) yang membuka kembali Selat Hormuz serta memulai proses pelonggaran sanksi terhadap ekspor minyak Iran ke pasar internasional.

Dampaknya langsung terasa di pasar keuangan. Harga minyak dunia turun, sementara pasar saham AS menguat.

"Saya tidak ingin melihat bencana ekonomi terjadi. Jika konflik ini terus berlanjut, hal itu bisa saja terjadi," kata Trump dalam konferensi pers di Evian, Perancis, Kamis (18/6/2026).

Namun, pernyataan tersebut dinilai mengungkap salah satu titik lemah AS menjelang dimulainya pembicaraan baru dengan Iran di Swiss pada Minggu (21/6/2026).

Berdasarkan kesepakatan sementara itu, kedua negara memiliki waktu 60 hari untuk membahas pembatasan program nuklir Iran sekaligus kemungkinan pemberian keringanan ekonomi bagi Teheran.

Iran Dinilai Punya Posisi Tawar Lebih Kuat

Sejumlah analis menilai Iran kini mengetahui bahwa Trump kemungkinan enggan kembali menempuh jalur militer karena berisiko memicu gejolak ekonomi baru.

Kondisi itu berpotensi mengurangi tekanan terhadap Iran untuk segera mencapai kesepakatan.

Bahkan sebelum perundingan dimulai, Iran pada Sabtu (20/6/2026) kembali mengumumkan penutupan Selat Hormuz sebagai respons terhadap meningkatnya ketegangan antara Israel dan Lebanon.

Tekanan terhadap AS juga diperkirakan meningkat apabila konflik regional berlangsung lebih lama.

Bloomberg melaporkan bahwa konflik berkepanjangan berpotensi memicu perlambatan ekonomi global terdalam dalam empat dekade terakhir.

Di dalam negeri, perang dengan Iran juga tidak mendapat dukungan luas dari publik AS.

Survei Universitas Maryland menunjukkan 56 persen warga AS menilai konflik tersebut lebih banyak merugikan kepentingan Amerika dibandingkan memberikan manfaat.

Menjelang pemilu paruh waktu yang akan digelar pada November 2026, sejumlah anggota Partai Republik mulai menyuarakan kekhawatiran. Bahkan DPR AS yang dikuasai Partai Republik sebelumnya telah memberikan suara untuk menghentikan perang dengan Iran.

"Jika melihat keseluruhan 14 poin dalam nota kesepahaman tersebut, Teheran berada dalam posisi negosiasi yang kuat ketika kedua pihak mulai membahas isu nuklir," kata Chris Kennedy, pemimpin riset economic statecraft di Bloomberg Economics dan mantan pejabat Departemen Luar Negeri AS.

Kritik terhadap Konsesi AS

Sejumlah pihak menilai kesepakatan sementara itu lebih menguntungkan Iran dibandingkan AS.

Analisis Bloomberg Economics terhadap 14 poin kesepakatan menemukan bahwa 10 poin memberikan keuntungan bagi Iran, hanya satu poin yang secara jelas menguntungkan AS, sementara tiga poin lainnya bersifat netral.

Dalam nota tersebut, AS disebut akan memberikan pengecualian sanksi agar Iran dapat segera melanjutkan ekspor minyaknya.

Kesepakatan itu juga membuka peluang penghapusan seluruh program sanksi selama proses negosiasi 60 hari berlangsung.

Selain itu, Iran akan memperoleh program pembangunan senilai 300 miliar dollar AS untuk membantu proses rekonstruksi pascakonflik.

Kebijakan tersebut memicu kritik dari sejumlah legislator Partai Republik.

Di sisi lain, konsesi utama dari Iran dinilai relatif terbatas, yakni kembali menegaskan komitmennya untuk tidak mengembangkan senjata nuklir.

Komitmen serupa sebenarnya telah tercantum dalam perjanjian nuklir Iran tahun 2015.

AS memang memperoleh keuntungan berupa dibukanya kembali Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang sebelumnya sempat ditutup dan memicu lonjakan harga energi global.

Namun, sejumlah pengamat menilai keuntungan tersebut tidak terlalu signifikan karena jalur tersebut pada dasarnya sudah terbuka sebelum konflik pecah.

Negosiasi Bisa Berlangsung Berbulan-bulan

Kesepakatan itu juga menyebut masa negosiasi selama 60 hari dapat diperpanjang.

Ketentuan tersebut membuka kemungkinan perundingan berlangsung selama berbulan-bulan, bahkan lebih lama.

Menurut Miad Maleki, mantan pejabat sanksi Departemen Keuangan AS yang kini menjadi peneliti senior di Foundation for Defense of Democracies, skenario itu lebih menguntungkan Iran dibandingkan AS.

"Anda tidak akan menukar program nuklir dengan keringanan sanksi yang sebenarnya sudah Anda terima. AS masih bisa meningkatkan tekanan militer, tetapi mereka telah menghilangkan pengaruh ekonomi yang justru paling dibutuhkan saat ini," kata Maleki.

Sementara itu, Wakil Presiden AS, JD Vance menyatakan program nuklir Iran pada dasarnya telah dihancurkan dan memberi sinyal bahwa Washington tidak terlalu bergantung pada keberhasilan perundingan untuk mencapai terobosan baru.

"Iran sudah melemah, program nuklir mereka telah dihancurkan, dan ekonominya berada dalam kondisi sulit. Jika mereka mengubah perilakunya, hal-hal besar bisa terjadi bagi Iran dan bagi perang ini. Jika tidak, itu bukan masalah bagi kami," ujar Vance.

Meski demikian, sejumlah analis menilai konsesi ekonomi yang telah diberikan Washington sebelum negosiasi dimulai membuat posisi AS menjadi lebih sulit dalam upaya memperoleh kesepakatan yang lebih menguntungkan pada tahap berikutnya.

Jakarta (ANTARA) - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) menggarap peluang pertumbuhan pembangunan dan renovasi rumah di kawasan permukiman padat perkotaan melalui penguatan layanan beton siap pakai skala kecil.

Corporate Secretary SIG Vita Mahreyni mengatakan kebutuhan pembangunan hunian, renovasi rumah, dan pengembangan properti di kawasan perkotaan membuka peluang bisnis baru bagi perusahaan di segmen ritel bahan bangunan.

“Sebagai pemain utama di industri bahan bangunan, SIG terus menghadirkan solusi inovatif untuk menjawab kebutuhan pembangunan yang semakin beragam,” kata Vita dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, pertumbuhan kawasan penyangga perkotaan, kebutuhan hunian baru, serta tren renovasi properti eksisting mendorong peningkatan permintaan beton siap pakai skala kecil dan menengah.

SIG melalui unit bisnis PT Solusi Bangun Beton mengembangkan layanan MiniMix, armada truk pengantar beton berukuran kecil untuk menjangkau area permukiman padat dengan akses jalan terbatas yang tidak dapat dilalui truk mixer konvensional.

Armada pengantar memiliki dimensi lebar 2,2 meter, tinggi 3,2 meter, dan panjang 6,4 meter.

Vita mengatakan layanan tersebut memungkinkan beton siap pakai menjangkau proyek pembangunan dan renovasi rumah di kawasan perkotaan yang membutuhkan efisiensi dan kepraktisan.

Saat ini, PT Solusi Bangun Beton mengoperasikan 42 armada yang melayani Jakarta, Bandung, Cianjur, Yogyakarta, Surabaya, dan sekitarnya.

Operasional layanan tersebut didukung 30 batching plant yang tersebar di Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Perseroan optimistis layanan tersebut dapat menjangkau lebih banyak pelanggan sekaligus mengoptimalkan peluang pertumbuhan bisnis beton siap pakai secara berkelanjutan.

Sebelumnya, SIG mencatat pertumbuhan laba bersih sebesar 380 persen menjadi Rp46 miliar dari Rp10 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Secara kumulatif hingga Mei 2026 (year-to-date/YTD), perseroan mengantongi laba bersih Rp152 miliar setelah pada periode yang sama tahun lalu masih membukukan kerugian.

Perbaikan kinerja tersebut berkaitan dengan transformasi model bisnis yang dijalankan perusahaan termasuk efisiensi operasional, optimalisasi proses bisnis, penguatan fundamental perusahaan, serta peningkatan profitabilitas dan daya saing.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

WASHINGTON, KOMPAS.com - Iran kembali mengumumkan penutupan Selat Hormuz pada Sabtu (20/6/2026) dan memperingatkan kapal-kapal agar menjauhi jalur pelayaran strategis tersebut.

Namun, Amerika Serikat (AS) membantah klaim itu dan menegaskan bahwa lalu lintas di perairan tersebut masih berjalan normal.

Dilansir dari CNBC, perkembangan terbaru ini terjadi ketika Wakil Presiden AS JD Vance bertolak ke Swiss untuk melanjutkan perundingan dengan Iran yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu (21/6/2026).

Ketegangan kembali meningkat hanya beberapa hari setelah Teheran dan Washington mencapai kesepakatan sementara untuk mengakhiri permusuhan di kawasan Timur Tengah.

Pengumuman penutupan Selat Hormuz disampaikan militer Iran dan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) saat delegasi Iran bersiap menuju Swiss untuk mengikuti pembicaraan teknis dengan pejabat AS.

Menurut laporan Associated Press (AP), komando militer gabungan Iran menyatakan langkah tersebut diambil sebagai respons atas berlanjutnya operasi militer Israel di Lebanon.

Teheran juga menuding AS tidak menunjukkan itikad baik serta gagal memenuhi komitmennya dalam kerangka gencatan senjata yang telah disepakati.

Televisi pemerintah Iran menyebut bahwa "langkah-langkah berikutnya telah disiapkan" apabila tindakan yang mereka sebut sebagai agresi terus berlanjut.

AS Tegaskan Selat Hormuz Tetap Terbuka

Di tengah klaim Iran tersebut, militer AS menegaskan bahwa Selat Hormuz tidak ditutup dan lalu lintas pelayaran tetap berlangsung.

Juru bicara Komando Pusat AS (CENTCOM), Kapten Angkatan Laut Tim Hawkins, mengatakan Iran tidak memiliki kendali atas jalur pelayaran internasional tersebut.

"Iran tidak mengendalikan Selat Hormuz. Lalu lintas kapal terus berjalan dan pasukan AS memantau situasi untuk memastikan kondisi itu tetap berlangsung," kata Hawkins kepada Reuters.

Presiden AS Donald Trump juga mengindikasikan pemerintahannya menganggap Selat Hormuz masih terbuka untuk aktivitas pelayaran.

Dalam unggahan di Truth Social pada Sabtu malam, Trump menyatakan tidak akan ada pungutan biaya bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz selama 60 hari masa gencatan senjata.

Menurut Trump, biaya baru dapat diberlakukan oleh AS apabila kesepakatan sementara gagal diubah menjadi perjanjian final dalam waktu 60 hari.

"Tidak akan ada tarif di Selat Hormuz selama 60 hari masa gencatan senjata, dan tidak akan ada tarif setelah periode itu berakhir kecuali diberlakukan oleh Amerika Serikat apabila kesepakatan tidak diselesaikan," tulis Trump.

Serangan di Lebanon Picu Ketegangan

Klaim penutupan Selat Hormuz muncul setelah serangan Israel di wilayah selatan Lebanon pada Sabtu.

AP melaporkan sedikitnya 16 orang tewas, termasuk dua anak-anak, berdasarkan keterangan otoritas Lebanon.

Kantor berita pemerintah Lebanon, National News Agency, menyebut tujuh orang masih terjebak di bawah reruntuhan bangunan di Nabatiyeh dan sejumlah desa sekitarnya setelah serangan tersebut.

Perkembangan tersebut terjadi menjelang perundingan di Swiss untuk melanjutkan implementasi kesepakatan sementara AS-Iran yang dicapai pada Rabu (17/6/2026).

Nota kesepahaman yang telah ditandatangani sebelumnya mencakup penghentian segera aksi militer Israel di Lebanon serta pembukaan penuh Selat Hormuz tanpa pungutan biaya dari Iran selama sedikitnya 60 hari.

JD Vance dan Delegasi Iran Bertemu di Swiss

JD Vance berangkat ke Swiss pada Sabtu malam untuk melanjutkan negosiasi dengan delegasi Iran. Perundingan itu juga melibatkan mediator dari Pakistan dan Qatar.

Sebelum menaiki pesawat, Vance mengatakan dirinya berharap pembicaraan dapat menghasilkan kemajuan terkait isu nuklir Iran dan gencatan senjata di Lebanon.

"Terlepas dari berbagai pemberitaan, situasi sebenarnya mulai membaik di sana (Lebanon) dan ketegangan sedikit mereda," kata Vance.

Ia menambahkan bahwa AS akan terus mengelola proses tersebut agar Israel dan Lebanon tetap berada dalam kondisi aman.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Swiss mengumumkan melalui media sosial X bahwa delegasi Iran telah tiba di negara tersebut.

Dalam wawancara dengan Fox News, Vance juga menyampaikan optimisme terhadap proses negosiasi meski Iran kembali mengancam menutup Selat Hormuz.

Menurut dia, menantu Trump, Jared Kushner, bersama utusan khusus AS Steve Witkoff yang berada di Swiss tengah menyelesaikan rincian teknis kesepakatan.

"Pembicaraan berjalan dengan baik," ujar Vance.

Ia juga menyebut lalu lintas kapal tanker minyak meningkat tajam setelah tercapainya kesepakatan gencatan senjata.

"Kemarin kami berhasil mengalirkan 16 juta barel minyak melalui Selat Hormuz. Itu merupakan rekor bahkan dibandingkan periode sebelum konflik dimulai," kata Vance.

Selain itu, negosiator kedua pihak juga berfokus pada pengamanan stok uranium yang telah diperkaya milik Iran agar Teheran tidak dapat dengan mudah membangun kembali program nuklirnya.

Vance menegaskan AS masih memiliki pengaruh ekonomi yang besar apabila Iran gagal mematuhi isi kesepakatan yang sedang dinegosiasikan.

SEJAK Piala Dunia FIFA 2026 resmi bergulir pada 12 Juni lalu di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, gelombang euforia menonton bareng atau nobar merebak di Tanah Air.

Bersamaan dengan itu, muncul pula kebingungan yang sama di mana banyak pelaku usaha yang sudah membayar lisensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 10 juta kepada TVRI merasa heran ketika kemudian tetap ditagih Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setempat.

Sebagian mengira lisensi dari TVRI sudah menyelesaikan semua kewajiban, sebagian lain malah enggan menggelar nobar karena mengira dirinya akan dikenai pungutan berlapis yang memberatkan.

Keduanya sama-sama keliru, karena PNBP dan PBJT sebenarnya adalah dua hal yang berbeda secara hukum, berbeda pemungut, dan berbeda objek.

Pemahaman akan perbedaan ini akan membuat pelaku usaha lebih tenang menghitung kewajibannya.

Ada tiga kesalahpahaman yang paling sering beredar di masyarakat terkait dua pungutan ini.

Pertama, banyak anggapan bahwa nobar yang sudah berlisensi resmi otomatis bebas dari pajak daerah.

Padahal lisensi hak siar dari TVRI sama sekali tidak menggantikan kewajiban PBJT yang melekat pada penjualan makanan, minuman, atau tiket tontonan di lokasi nobar.

Kedua, banyak yang mengira PNBP sebesar Rp10 juta itu dianggap pungutan negara yang mirip dengan pajak.

Padahal, sejatinya ia adalah biaya lisensi hak siar atau broadcast right, bukan pungutan pajak dalam pengertian Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Ketiga, banyak yang berpikir usaha kecil otomatis bebas dari pungutan apa pun.

Padahal yang sesungguhnya menentukan gratis atau tidaknya sebuah lisensi bukan semata ukuran tempat, melainkan status komersial atau nonkomersial kegiatan tersebut.

Mari kita luruskan dari sisi PNBP terlebih dahulu.

TVRI, sebagai Lembaga Penyiaran Publik pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 di Indonesia, mewajibkan setiap penyelenggara nobar di ruang publik, baik komersial maupun nonkomersial, untuk mendaftar lewat platform Bola Gembira dan mendapatkan kode QR sebagai bukti legalitas penayangan.

Untuk kategori komersial, TVRI mengenakan tarif lisensi berjenjang berdasarkan kapasitas lokasi, berlaku sebagai satu paket untuk seluruh 104 pertandingan selama turnamen, mulai babak penyisihan grup hingga partai final pada 20 Juli 2026.

Tarif itu dimulai dari Rp 10 juta untuk lokasi berkapasitas sampai dengan 50 orang, naik bertahap menjadi Rp 15 juta untuk kapasitas 51 hingga 100 orang, terus meningkat hingga mencapai Rp 150 juta untuk lokasi yang sanggup menampung 10.001 sampai 50.000 penonton.

Seluruh dana ini disetorkan ke kas negara sebagai PNBP yang dikelola Kementerian Keuangan, sebagaimana diatur dalam kerangka Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Secara konsep, PNBP adalah imbalan atas jasa, izin, atau pemanfaatan hak yang diberikan oleh instansi pemerintah, bukan pungutan atas penghasilan maupun konsumsi sebagaimana layaknya pajak.

Karena sifatnya yang berbeda inilah, membayar PNBP sama sekali tidak menghapus kewajiban pajak daerah yang melekat pada aktivitas bisnis di lokasi nobar tersebut.

Di sinilah PBJT masuk sebagai pungutan yang sepenuhnya berdiri sendiri, terlepas dari urusan lisensi hak siar.

PBJT diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang sejak awal 2025 secara resmi menggantikan rezim lama Pajak Hiburan dan Pajak Restoran berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2009.

Pasal 58 undang-undang ini menetapkan tarif PBJT atas dua objek yang berkaitan dengan kegiatan nobar, yaitu jasa kesenian dan hiburan serta makanan dan minuman, paling tinggi sebesar 10 persen dari jumlah yang dibayar konsumen.

Pajak ini dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota melalui Bapenda setempat, dengan besaran pasti yang ditetapkan lewat Peraturan Daerah masing-masing wilayah.

Di DKI Jakarta misalnya, ketentuan ini dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, dengan tarif PBJT jasa kesenian dan hiburan umum ditetapkan 10 persen, berlaku efektif sejak 5 Januari 2025.

Bagi sebuah kafe yang menggelar nobar, ada dua kemungkinan yang menjadi objek PBJT.

Jika kafe tersebut menjual makanan dan minuman selama acara berlangsung, omzet penjualannya menjadi objek PBJT atas Makanan dan Minuman.

Sedangkan jika kafe juga menarik tiket masuk khusus untuk menonton secara terpisah dari penjualan makanan, itu masuk kategori PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan sebagai bentuk tontonan yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu.

Keduanya sama-sama bermuara ke kas daerah, bukan kas negara pusat seperti PNBP, dan keduanya sama sekali tidak terkait dengan biaya lisensi yang sudah dibayarkan ke TVRI.

Bahkan seandainya sebuah kafe tidak menggelar nobar sekalipun, kewajiban PBJT atas penjualan makanan dan minumannya tetap berjalan seperti hari-hari biasa; nobar hanya menambah omzet yang menjadi dasar perhitungannya.

Sebagai gambaran sederhana, bayangkan sebuah kafe berkapasitas 50 orang yang selama sebulan periode turnamen berhasil membukukan tambahan omzet makanan dan minuman sebesar Rp 15 juta berkat kerumunan penonton nobar.

Kafe tersebut akan membayar PNBP sebesar Rp 10 juta sebagai lisensi hak siar yang berlaku untuk seluruh pertandingan, sekaligus PBJT sebesar maksimal 10 persen dari tambahan omzet itu, atau sekitar Rp 1,5 juta, yang disetorkan ke Bapenda.

Dua pungutan ini berjalan paralel, tidak saling menggantikan, dan mengalir ke dua kas yang berbeda.

Satu ke negara sebagai biaya lisensi, satu lagi ke daerah sebagai pajak atas konsumsi.

Memahami keduanya bersifat independen adalah kunci agar pelaku usaha tidak kaget ketika tagihan kedua datang setelah merasa sudah lunas lewat TVRI.

Anggapan bahwa kapasitas di bawah 50 orang otomatis gratis dari PNBP sebenarnya juga kurang tepat, karena kapasitas hingga 50 orang justru merupakan tingkatan tarif terendah dalam tabel lisensi komersial, yaitu Rp 10 juta, bukan kategori bebas biaya.

Yang sesungguhnya menentukan gratis atau tidaknya sebuah lisensi bukan ukuran tempat, melainkan status komersial atau nonkomersial dari kegiatan itu sendiri.

TVRI membedakan nobar menjadi dua kelompok besar.

Kelompok pertama adalah kegiatan murni nonkomersial, seperti nobar di rumah pribadi, balai RT atau RW, lapangan kampung, atau acara komunitas yang tidak menjual tiket, tidak menggandeng sponsor, dan tidak mengambil keuntungan ekonomi dari kerumunan penonton.

Kelompok ini tidak dipungut biaya lisensi sama sekali, meski tetap dianjurkan mendaftar untuk kepentingan pendataan keramaian.

Kelompok kedua adalah kegiatan dengan unsur komersial, seperti kafe, restoran, hotel, warung kopi, hingga pusat perbelanjaan yang menggunakan tayangan pertandingan sebagai daya tarik untuk menjaring pelanggan dan transaksi.

Kelompok inilah yang otomatis masuk kategori berbayar sesuai tabel kapasitas, berapa pun jumlah penontonnya.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.2.7/4657/SJ tertanggal 14 Juni 2026 turut menegaskan arah kebijakan ini, dengan mendorong pemerintah daerah memfasilitasi titik-titik nobar nonkomersial secara resmi, sekaligus mewajibkan pelibatan pelaku usaha mikro kecil dalam nobar berkapasitas besar di atas 500 orang tanpa memungut biaya sewa tempat kepada mereka.

Semangat kebijakan ini jelas ingin mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah ikut menikmati keramaian Piala Dunia tanpa terbebani biaya tambahan, bukan menjebak usaha kecil dengan pungutan berlapis.

Konsekuensinya, PBJT pun mengikuti logika yang sama. Selama tidak ada transaksi jual-beli, baik penjualan makanan-minuman maupun penjualan tiket, tidak ada dasar pengenaan pajak yang bisa dipungut sehingga nobar komunitas yang benar-benar gratis juga otomatis bebas dari PBJT.

Pada akhirnya, PNBP dan PBJT bukan dua nama lain untuk satu hal yang sama.

PNBP adalah harga lisensi hak siar yang dikelola pemerintah pusat, sifatnya bukan pajak, dan besarannya mengikuti tabel kapasitas tempat.

PBJT adalah pajak daerah atas konsumsi makanan-minuman atau jasa hiburan, dengan tarif maksimal 10 persen, yang dipungut terus-menerus oleh Bapenda terlepas dari ada-tidaknya lisensi dari TVRI.

Pengusaha perlu memahami bahwa kedua pungutan ini berjalan sendiri-sendiri.

Bagi usaha mikro yang benar-benar nonkomersial, kabar baiknya jelas: selama tidak menjual tiket dan tidak menggandeng sponsor, lisensi nobar tetap bisa didapatkan tanpa biaya sepeser pun, dan PBJT pun otomatis tidak dikenakan karena memang tidak ada transaksi yang dipungut.

JAKARTA, KOMPAS.com – Harga emas Antam hari ini, Minggu (21/6/2026), di Pegadaian kembali melemah dibandingkan perdagangan sehari sebelumnya.

Berdasarkan laman resmi Galeri 24 Pegadaian, harga emas Antam hari ini untuk ukuran 1 gram berada di level Rp 2.775.000. Angka tersebut turun Rp 5.000 dibandingkan harga pada Sabtu (20/6/2026) yang berada di posisi Rp 2.780.000 per gram.

Harga buyback emas Antam 1 gram juga turun menjadi Rp 2.477.000, atau berkurang Rp 5.000 dibandingkan sehari sebelumnya yang berada di level Rp 2.482.000.

Untuk ukuran lebih kecil, harga emas Antam 0,5 gram dibanderol Rp 1.440.000 dengan harga buyback Rp 1.238.000.

Sementara itu, harga emas Antam ukuran 2 gram berada di level Rp 5.488.000 dengan harga buyback Rp 4.954.000. Adapun ukuran 3 gram dipatok Rp 8.205.000 dengan harga buyback Rp 7.432.000.

Pada kategori menengah, harga emas Antam ukuran 5 gram tercatat Rp 13.640.000 dengan harga buyback Rp 12.386.000. Sementara ukuran 10 gram dibanderol Rp 27.222.000 dengan harga buyback Rp 24.773.000.

Harga emas per gram yang dipasarkan Pegadaian tersebut melanjutkan tren pelemahan seiring turunnya harga jual maupun harga buyback pada seluruh ukuran.

Harga emas Antam hari ini di Pegadaian

Berikut perincian harga emas Antam hari ini, Minggu (21/6/2026), di Pegadaian:

Harga emas Antam di Pegadaian

• Emas Antam 0,5 gram: Rp 1.440.000
• Emas Antam 1 gram: Rp 2.775.000
• Emas Antam 2 gram: Rp 5.488.000
• Emas Antam 3 gram: Rp 8.205.000
• Emas Antam 5 gram: Rp 13.640.000
• Emas Antam 10 gram: Rp 27.222.000
• Emas Antam 25 gram: Rp 67.925.000
• Emas Antam 50 gram: Rp 135.767.000
• Emas Antam 100 gram: Rp 271.453.000

Harga buyback emas Antam di Pegadaian

• Emas Antam 0,5 gram: Rp 1.238.000
• Emas Antam 1 gram: Rp 2.477.000
• Emas Antam 2 gram: Rp 4.954.000
• Emas Antam 3 gram: Rp 7.432.000
• Emas Antam 5 gram: Rp 12.386.000
• Emas Antam 10 gram: Rp 24.773.000
• Emas Antam 25 gram: Rp 61.630.000
• Emas Antam 50 gram: Rp 123.260.000
• Emas Antam 100 gram: Rp 246.520.000

Harga emas dunia berbalik menguat pada perdagangan Kamis (11/6/2026) setelah Amerika Serikat (AS) melancarkan serangan baru ke Iran. Aksi militer tersebut memperburuk ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan kembali mengguncang pasar keuangan global.

Harga emas dunia

Di pasar global, harga emas dunia kembali melemah pada perdagangan Jumat (19/6/2026) dan menyentuh level terendah sejak 11 Juni.

Berdasarkan data Trading Economics, harga emas berada di level 4.151,74 dollar AS per ons, turun 58,26 dollar AS atau 1,38 persen dalam sehari.

Secara bulanan, harga emas dunia masih terkoreksi sebesar 8,52 persen. Namun, dalam setahun terakhir, logam mulia ini masih mencatat kenaikan sebesar 23,23 persen.

Pelemahan harga emas terjadi seiring menguatnya dollar AS dan meningkatnya ekspektasi pasar terhadap kebijakan moneter yang lebih ketat di Amerika Serikat.

Dollar AS menguat ke level tertinggi dalam satu tahun setelah Federal Reserve (The Fed) mempertahankan suku bunga acuannya, tetapi memberikan sinyal yang lebih hawkish terkait arah kebijakan ke depan.

Sebanyak sembilan dari 19 pembuat kebijakan The Fed kini memperkirakan setidaknya satu kali kenaikan suku bunga hingga akhir tahun. Sementara itu, pasar memperkirakan peluang sekitar 70 persen untuk kenaikan suku bunga pada September mendatang.

Sentimen negatif terhadap emas juga datang dari revisi proyeksi harga oleh Goldman Sachs. Bank investasi tersebut menurunkan target harga emas akhir tahun menjadi 4.900 dollar AS per ons dari sebelumnya 5.400 dollar AS per ons.

Penurunan harga emas terjadi meski ketidakpastian geopolitik masih berlangsung. Swiss mengumumkan bahwa pembicaraan yang direncanakan antara Amerika Serikat dan Iran tidak akan berlangsung pada Jumat, sehingga ketegangan di kawasan Timur Tengah masih menjadi perhatian pelaku pasar.

JAKARTA, KOMPAS.com – Harga emas Antam sepekan terakhir bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melemah setelah sempat menguat pada awal pekan.

Berdasarkan laman resmi Logam Mulia, pada Senin (15/6/2026), harga emas Antam ukuran 1 gram naik Rp 18.000 per gram dari Rp 2.711.000 menjadi Rp 2.729.000 per gram.

Harga buyback emas Antam juga menguat Rp 46.000 per gram dari Rp 2.454.000 menjadi Rp 2.500.000 per gram.

Memasuki Selasa (16/6/2026), harga emas batangan Antam di Logam Mulia tidak mengalami perubahan. Harga emas Antam tetap berada di level Rp 2.729.000 per gram.

Sementara itu, harga buyback emas Antam juga bertahan di Rp 2.500.000 per gram.

Pada Rabu (17/6/2026), harga emas kembali menguat. Harga emas Antam naik Rp 4.000 per gram dari Rp 2.729.000 menjadi Rp 2.733.000 per gram.

Harga buyback emas Antam turut naik Rp 14.000 per gram dari Rp 2.500.000 menjadi Rp 2.514.000 per gram.

Kamis (18/6/2026), harga emas berbalik arah dan mengalami koreksi cukup dalam. Harga emas Antam anjlok Rp 30.000 per gram dari Rp 2.733.000 menjadi Rp 2.703.000 per gram.

Sementara harga buyback emas Antam melemah Rp 39.000 per gram dari Rp 2.514.000 menjadi Rp 2.475.000 per gram.

Pada Jumat (19/6/2026), tekanan terhadap harga emas kembali berlanjut. Harga emas Antam merosot Rp 30.000 per gram dari Rp 2.703.000 menjadi Rp 2.673.000 per gram.

Di sisi lain, harga buyback emas Antam juga anjlok Rp 67.000 per gram dari Rp 2.475.000 menjadi Rp 2.408.000 per gram.

Memasuki akhir pekan, Sabtu (20/6/2026), harga emas Antam masih melemah. Harga emas Antam turun Rp 5.000 per gram dari Rp 2.673.000 menjadi Rp 2.668.000 per gram.

Sementara itu, harga buyback emas Antam turun Rp 7.000 per gram dari Rp 2.408.000 menjadi Rp 2.401.000 per gram.

Secara keseluruhan, harga emas Antam sepekan ini turun Rp 61.000 per gram, dari Rp 2.729.000 pada Senin (15/6/2026) menjadi Rp 2.668.000 pada Sabtu (20/6/2026).

Sementara itu, harga buyback emas Antam turun Rp 99.000 per gram, dari Rp 2.500.000 menjadi Rp 2.401.000 per gram dalam periode yang sama.

Penurunan harian terbesar terjadi pada Kamis (18/6/2026) dan Jumat (19/6/2026) saat harga emas masing-masing turun Rp 30.000 per gram. Adapun kenaikan harian tertinggi terjadi pada Senin (15/6/2026) dengan penguatan Rp 18.000 per gram.

Buyback merupakan harga yang diterima pemilik emas ketika menjual kembali emas Antam ke Logam Mulia.

Ilustrasi harga emas Antam hari ini

Harga emas Antam hari ini

Berikut daftar harga emas Antam di Logam Mulia per Minggu (21/6/2026) dari ukuran terkecil hingga terbesar:

• Emas Antam 0,5 gram: Rp 1.386.500
• Emas Antam 1 gram: Rp 2.673.000
• Emas Antam 2 gram: Rp 5.286.000
• Emas Antam 3 gram: Rp 7.904.000
• Emas Antam 5 gram: Rp 13.140.000
• Emas Antam 10 gram: Rp 26.225.000
• Emas Antam 25 gram: Rp 65.437.000
• Emas Antam 50 gram: Rp 130.795.000
• Emas Antam 100 gram: Rp 261.512.000
• Emas Antam 250 gram: Rp 653.515.000
• Emas Antam 500 gram: Rp 1.306.820.000
• Emas Antam 1.000 gram (1 kg): Rp 2.613.600.000

Sebagai catatan, harga emas dipengaruhi berbagai faktor, antara lain pergerakan harga emas global, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, kebijakan suku bunga bank sentral, kondisi geopolitik, serta dinamika permintaan dan penawaran di pasar.