April Group hujan protes. Sederet organisasi masyarakat sipil di bidang lingkungan menyebut perusahaan pulp dan kertas milik konglomerat Sukanto Tanoto itu mengingkari komitmen penghentian deforestasi.

Pasalnya, April mengumumkan bahwa grup memundurkan batas waktu (cut-off date) deforestasi dan konversi hutan dari 2015 menjadi 31 Desember 2020. Konsekuensinya, kayu yang berasal dari kawasan hutan yang dibuka sebelum akhir 2020 dapat masuk ke rantai pasok April selama memenuhi syarat ketertelusuran alias asal muasal.

Organisasi masyarat sipil yang terdiri dari Auriga, Greenpeace, Environmental Paper Network, Rainforest Action Network, Save Our Borneo, Earthsight, dan Link-AR Borneo menduga revisi kebijakan tersebut untuk menciptakan celah bagi masuknya dua pemasok baru yang terkait kasus deforestasi besar di dalam negeri.

“Setelah kehilangan pasokan akibat banjir di Sumatra, April mengaktifkan perusahaan pelaku deforestasi terbesar di Indonesia, yang mempunyai rekam jejak berkonflik dengan masyarakat serta menghancurkan habitat satwa langka dan dilindungi”, kata Juru Kampanye Auriga Nusantara Vicky Soerjono dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (25/6).

April Umumkan Revisi Batas Waktu Deforestasi dan Dua Pemasok Baru

Dalam pengumuman di situs resminya pada 28 Mei, perusahaan yang berbasis di Riau itu menyatakan tengah meninjau dan memperbarui kebijakan keberlanjutannya. Kebijakan terbaru akan memuat perubahan cut-off date deforestasi dan konversi hutan menjadi 31 Desember 2020.

“Dalam praktiknya, perubahan ini berarti April akan menerima pasokan kayu yang memenuhi ketentuan dalam Kebijakan Sumber Pasokan Kayu dan Serat perusahaan dari areal yang dikonversi atau di-deforestasi sebelum 31 Desember 2020,” tulis perusahaan.

April beralasan perubahan cut-off date dilakukan untuk menyelaraskan dengan berbagai standar internasional. European Union Deforestation Regulation (EUDR), Accountability Framework Initiative (AFI), dan Forest Stewardship Council (FSC) sama-sama menggunakan 31 Desember 2020 sebagai batas waktu deforestasi dan konversi hutan.

“EUDR, AFI, dan FSC telah berkonvergensi pada batas waktu 31 Desember 2020 untuk deforestasi dan konversi hutan. Sejumlah produsen, lembaga keuangan, dan pelanggan juga telah menerapkan standar yang sama,” tulis perusahaan.

Dalam pengumuman yang sama, April mengungkapkan telah menunjuk PT Industrial Forest Plantation (IFP) dan PT Mayawana Persada (MP) sebagai pemasok serat kayu baru. Kedua perusahaan ini masuk dalam laporan gabungan organisasi masyarakat sipil di bidang lingkungan terkait aktivitas pembukaan hutan masif.

April tidak menampik rekam jejak kedua perusahaan tersebut. “Kami menyadari bahwa pemasok tambahan dari pasar terbuka ini dalam beberapa tahun terakhir menjadi sorotan pihak eksternal terkait deforestasi dalam skala besar,” tulis perusahaan.

Menurut April, kerja sama dengan kedua perusahaan diperlukan untuk mengatasi gangguan serius terhadap pasokan kayu setelah pemerintah mencabut izin operasional sejumlah pemasok sebelumnya.

Pada Januari 2026, pemerintah mencabut izin usaha 28 perusahaan, termasuk empat mitra jangka panjang yang memasok serat kayu ke pabrik April. Kebijakan tersebut diambil pemerintah setelah terjadinya banjir dan longsor besar di Sumatra.

April menyatakan baik IFP maupun MP telah mengadopsi kebijakan yang memuat komitmen eksplisit untuk tidak melakukan deforestasi. "April tengah bekerja sama dengan keduanya untuk memperkuat kapasitas dan implementasi komitmen keberlanjutan," demikian tertulis.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memperkuat dukungan bagi sektor usaha mikro dan kecil melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 yang memberikan kepastian insentif perpajakan sekaligus mendorong peningkatan tata kelola usaha.

Regulasi baru tersebut memastikan wajib pajak orang pribadi dan perusahaan perseorangan dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar tetap dapat menikmati tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% tanpa batas waktu.

Kebijakan itu dinilai menjadi stimulus bagi pengembangan usaha kecil karena memberikan kepastian fiskal di tengah upaya pemerintah mempercepat transformasi dan daya saing UMKM.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Setya Permana menegaskan aturan tersebut justru memperkuat keberpihakan pemerintah kepada pelaku usaha skala mikro dan kecil, bukan menambah beban baru.

"Melalui PP 20 Tahun 2026, pemerintah semakin menegaskan keberpihakannya kepada UMKM, khususnya usaha mikro dan kecil. Wajib pajak orang pribadi dan perusahaan perseorangan yang omzetnya di bawah Rp4,8 miliar tetap dapat memanfaatkan tarif PPh Final 0,5 persen tanpa batas waktu," ujar Temmy lewat rilisnya, Kamis (25/6/2026).

Selain mempertahankan tarif PPh Final 0,5%, pemerintah juga tetap memberikan fasilitas tarif pajak 0% bagi pelaku usaha dengan omzet tahunan hingga Rp500 juta. Skema tersebut diharapkan memberi ruang lebih besar bagi UMKM untuk memperluas skala usaha, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat posisi bersaing di pasar.

Di sisi lain, pemerintah mengarahkan kebijakan perpajakan agar turut mendorong perbaikan tata kelola bisnis. Salah satunya melalui penguatan budaya pencatatan dan pembukuan keuangan di kalangan pelaku UMKM.

"Kami ingin mendorong pengusaha UMKM memiliki pembukuan yang semakin baik. Selain memudahkan akses pembiayaan, pembukuan juga menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur proses UMKM naik kelas," katanya.

Untuk mendukung upaya tersebut, Kementerian UMKM tengah mengembangkan fitur pencatatan keuangan sederhana yang akan diintegrasikan ke dalam Superapps SAPA UMKM.

Fitur tersebut ditujukan untuk membantu pelaku usaha menyusun laporan keuangan secara praktis dan lebih terstruktur sehingga memudahkan proses pengembangan usaha maupun akses pembiayaan.

Sementara itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Inge Diana Rismawati mengatakan PP Nomor 20 Tahun 2026 dirancang agar insentif perpajakan lebih tepat sasaran.

Menurut Inge, evaluasi pemerintah menunjukkan masih terdapat badan usaha yang telah berkembang namun tetap memanfaatkan fasilitas PPh Final 0,5%. Oleh karena itu, penyesuaian dilakukan agar insentif difokuskan kepada pelaku usaha yang memang masih berada pada kategori mikro dan kecil.

Dia menambahkan, mekanisme perpajakan untuk badan usaha tetap mempertimbangkan kondisi riil perusahaan karena pengenaan pajak didasarkan pada laba yang diperoleh. Dengan demikian, perusahaan yang masih membukukan kerugian tidak dikenakan kewajiban membayar Pajak Penghasilan Badan.

Pemerintah juga mempertahankan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% bagi badan usaha dengan omzet tertentu agar beban fiskal tetap proporsional dan tidak mengganggu keberlanjutan usaha.

"Kebijakan ini bukan untuk memberatkan UMKM, tetapi memastikan insentif perpajakan diberikan kepada pihak yang tepat. Pemerintah tetap memberikan kemudahan kepada usaha mikro dan kecil, sekaligus mendorong tata kelola usaha yang lebih baik," ujarnya.

Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen, Aceh, mengatakan jembatan yang rusak akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor pada 2025 seperti Jembatan Ulee Jalan- Suak Kecamatan Peusangan akan dibangun kembali oleh pemerintah.

“Saat ini jembatan tersebut sedang proses penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan setelah penyusunan DED selesai, akan dilakukan perencanaan anggaran oleh pihak Provinsi Aceh,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bireuen Fadhli saat dihubungi dari Banda Aceh, Kamis.

Ia menjelaskan ruas jalan, tebing sungai, dan jembatan akan tetap dibangun kembali oleh pemerintah yang saat ini perencanaan telah masuk dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP).

“Pembangunan fasilitas yang rusak akibat bencana itu mengusung prinsip pembangunan kembali yang lebih baik, lebih aman, dan berkelanjutan agar wilayah terdampak memiliki ketangguhan yang lebih tinggi terhadap potensi risiko bencana di masa depan,” katanya.

Ia menambahkan terkait pembangunan jembatan tersebut pihaknya terus membangun koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Aceh sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memastikan seluruh fasilitas yang rusak dibangun kembali dengan baik

“Akses jembatan tersebut tentu sangat membantu masyarakat dan menjadi jalur ekonomi bagi warga sekitar,” katanya.

Ia menambahkan seluruh daerah terdampak bencana akan dibangun kembali oleh pemerintah secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Juru Bicara Pemkab Bireuen Muhajir Juli mengatakan banjir dan tanah longsor pada akhir November 2025 itu mengakibatkan 13 jembatan runtuh, terdiri atas delapan jembatan rangka baja, dan lima jembatan gantung.

Lebih rinci ia menyebutkan satu unit jembatan rangka baja berada di bawah kewenangan provinsi, yaitu jembatan rangka baja Peusangan Selatan yang membentang antara Desa Ule Jalan-Desa Suwak.

Kemudian jembatan rangka baja di Teupin Mane, Kecamatan Juli, serta jembatan rangka baja Krueng Tingkeum di Kecamatan Kutablang, merupakan kewenangan Pusat.

Adapun jembatan rangka di Alue Limeng, Kecamatan Jeumpa, jembatan rangka baja Awee Geutah, Peusangan Siblah Krueng, jembatan rangka baja Pante Lhong Kecamatan Peusangan, Jembatan rangka baja Krueng Tingkeum, dan di Mon Keulayu, Kecamatan Kutablang, merupakan kewenangan Pemerintah kabupaten Bireuen.

Selanjutnya jembatan gantung di Pante Peusangan, Bivak, Simpang Mulia, Balee Panah, dan Pante Baro, seluruhnya di Kecamatan Juli.

Pewarta: M Ifdhal
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Masyarakat harus tahu bahwa sebetulnya untuk barang-barang nonsubsidi pun, pemerintah melakukan intervensi

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menyatakan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi tetap mendapatkan intervensi dari pemerintah, meskipun penetapan harganya disesuaikan dengan mekanisme pasar.

Ia menuturkan Pertamina mengungkapkan bahwa modal untuk satu liter Pertamax RON 92 mencapai 1,1 dolar AS, atau sekitar Rp19 ribu. Namun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta Pertamina untuk menjual dengan harga Rp16.250 di sebagian besar wilayah.

“Artinya apa? Sebetulnya untuk harga-harga nonsubsidi pun, ini Pertamina juga tidak dibiarkan menjual full (sepenuhnya sesuai) dengan harga (berdasarkan rumus) ekonomi. Artinya apa? Masyarakat harus tahu bahwa sebetulnya untuk barang-barang nonsubsidi pun, pemerintah (melakukan) intervensi,” ujar Bambang Patijaya di Jakarta, Kamis.

Sementara itu, terkait BBM bersubsidi, ia memastikan pasokan komoditas tersebut aman hingga akhir tahun. Ia juga menyatakan bahwa pasokan Liquefied Petroleum Gas (LPG) nasional saat ini terjaga di atas 12 hari.

Ia menilai kemampuan pemerintah mendiversifikasi rantai pasok komoditas minyak dan gas (migas) dari sejumlah produsen global menjadi faktor kunci pemulihan stabilitas pasokan energi domestik di tengah situasi geopolitik yang sempat memanas di Timur Tengah.

Bambang menuturkan hal tersebut tidak terlepas dari kebijakan antisipatif pemerintah yang berupaya menjalin kerja sama pengadaan komoditas migas dengan sejumlah negara.

Ia pun menyoroti pengakuan internasional terhadap upaya pemerintah menjaga ketahanan energi nasional, salah satunya rilis J.P. Morgan pada Maret lalu yang menetapkan Indonesia sebagai negara nomor dua dengan tingkat ketahanan energi terbaik dari total 52 negara yang dievaluasi oleh lembaga jasa keuangan tersebut.

“Ini bukan suatu rilis yang sekadar menyenangkan hati, tetapi juga menggambarkan bagaimana effort (upaya) Indonesia di dalam mengatasi semua ini.," katanya.

Bambang pun mengapresiasi komitmen pemerintah untuk merealisasikan transisi energi berkelanjutan dengan meningkatkan bauran bahan bakar nabati.

Program Biodiesel B40 akan dioptimalkan menjadi B50 mulai 1 Juli 2026 untuk memperkuat kemandirian sektor energi nasional.

“Ini juga luar biasa, tidak ada satu negara di dunia pun yang hari ini melaksanakan (bauran antara solar dan minyak nabati hingga 50 persen) itu,” ucapnya.

Pertamina Patra Niaga mengumumkan kenaikan harga produk bahan bakar minyak jenis Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni 2026.

Menurut siaran pers perusahaan yang diterima di Jakarta pada Selasa (9/6), mulai 10 Juni 2026 harga bahan bakar nonsubsidi Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menargetkan Soekarno Hatta masuk dalam 10 besar bandara terbaik di dunia pada 2029.

AHY menyampaikan bahwa hal tersebut sebagai bagian dalam peningkatan daya saing, yang diukur dari kualitas layanan bandara.

“Semangat kami menjadikan Bandara Soekarno Hatta sebagai top ten, 10 bandara terbaik di dunia pada 2029 dan itu harus diikuti dengan penguatan aksesibilitasnya,” kata AHY dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan di kantor Kemenko IPK, Kamis (25/6/2026).

Menurutnya, dari tahun ke tahun telah terjadi peningkatan kualitas dan peningkatan ranking dibandingkan sejumlah bandara internasional negara-negara sahabat.

AHY optimistis hal tersebut dapat dicapai. Melihat peringkat Soekarno Hatta pada 2022, kala itu masih di posisi 51.

Kemudian pada 2026, Skytrax mengerek naik peringkat bandara di Tangerang tersebut ke posisi 22 dari 25 pada tahun sebelumnya atau naik tiga peringkat.

“Ini bukan sesuatu yang terlalu jauh dari jangkauan kita,” pungkasnya.

Adapun saat ini, peringkat pertama bandara terbaik dunia versi Skytrax 2026 masih diduduki oleh Changi Airport di Singapura.

Kemudian Incheon International Airport di Korea Selatan, Tokyo International Airport di Haneda, Hongkong International Airport, dan Narita International Airport.

Lebih lanjut, posisi keenam diduduki oleh Paris Charles De Gaulle Airport, diikuti oleh Rome Fiumicino Airport, Istanbul Airport, Munich Airport, dan Vancouver International Airport.

AHY menyampaikan dalam paparannya, berkaca dari Bandara Narita, customer care & hospitality menjadi kunci utama yang membentuk bandara di Jepang tersebut masuk dalam Top 5 bandara terbaik.

Selain itu, pilihan retail dan tempat makan yang bervariasi, zona tempat duduk yang nyaman beraneka macam dan berkelas, aksesibilitas, dan konektivitas antarterminal yang seamless mendorong Skytrax mengerek naik peringkat Narita.

Untuk itu, AHY turut mendorong PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) agar meningkatkan infrastruktur bandara, tak hanya sebatas di Soekarno Hatta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penerapan prinsip Business Judgment Rule (perlindungan hukum bagi direksi yang mengambil keputusan bisnis secara profesional, dengan itikad baik, dan sesuai kewenangannya) dinilai menjadi elemen penting dalam memperkuat tata kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Dalam Round Table Discussion (RTD) yang diselenggarakan Nagara Institute bersama Akbar Faizal Uncensored (AFU) dengan tema “Re-designBUMN Via Danantara dan Jebakan Hukum: Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris?”, Peneliti Nagara Institute, Satya Arinanto, menjelaskan, perlindungan hukum melalui Business Judgment Rule bertujuan mencegah kriminalisasi terhadap keputusan bisnis yang diambil manajemen perusahaan.

Menurutnya, perlindungan tersebut didukung tiga landasan hukum utama:

1. Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
2. UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT)
3. UU Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Sebenarnya, tujuan utama konsep Business Judgment Rule adalah melindungi direksi dari pertanggungjawaban atas keputusan bisnis yang diambil," kata Satya Arinanto dalam keterangannya, Kamis (25/5/2026).

"Direksi tidak dapat disalahkan selama keputusannya tidak melibatkan unsur kecurangan, benturan kepentingan, ataupun tindakan melawan hukum,” lanjut dia.

Dia mengatakan, regulasi terbaru dalam UU Nomor 16 Tahun 2025 memperkuat paradigma pengelolaan aset berdasarkan prinsip perseroan terbatas murni. Kepastian itu menegaskan posisi kekayaan perusahaan sebagai aset yang terpisah secara resmi dari domain keuangan negara Indonesia.

“Meskipun kekayaan dipisahkan, pengawasan serta pemeriksaan terhadap perusahaan tetap dilakukan sebagai bagian dari pengelolaan aset milik negara," ujarnya.

"Direksi yang salah memang harus dikriminalisasi karena triliunan rupiah uang sudah menguap akibat korupsi, tapi justru tidak ada tindakan apa-apa,” tambah dia.

Dalam kesempatan tersebut, Eks Direktur Utama (Dirut) PT Merpati Nusantara Airlines, Hotasi Nababan menyoroti adanya benturan nyata antara dua rezim hukum berbeda.

Dia bilang, ketakutan aturan seringkali membuat para pengelola merasa bimbang ketika hendak melahirkan berbagai inisiatif pengembangan usaha komersial.

“Kita hidup di dua rezim berbeda dan tidak bisa bercampur seperti halnya minyak dengan air dalam satu wadah," ujar Hotasi.

"Satu perak saja uang dari APBN masuk, otomatis menjadi domain keuangan negara yang berhak diaudit pihak BPK,” tambah dia.

Oleh karenanya, Hotasi meminta BPI Danantara harus memberikan payung hukum kokoh demi mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen.

Perlindungan itu sangat mendesak agar para profesional mempunyai keberanian tinggi dalam mengeksekusi berbagai rencana investasi strategis secara optimal.

“Selama konstruksi hukum masih seperti sekarang, maka setengah kaki pengelola perusahaan negara memang sudah berada di dalam penjara. Jadi, bedakan antara tindakan korupsi dan tidak perform agar para direksi mau mengambil risiko demi menggerakkan ekonomi secara riil,” jelasnya.

Sementara itu, Program Manager Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Easter Kaban mengingatkan bahwa pembentukan BPI Danantara sebagai lembaga superholding baru wajib mengedepankan prinsip akuntabilitas publik.

Dia bilang, transformasi tata kelola investasi modern berkelas dunia harus mampu mengeliminasi segala bentuk praktik buruk manajemen masa lalu.

“Kita sedang bicara tentang entitas baru, sebuah superholding yang mau meniru Temasek Holding milik negara tetangga Singapura," jelas Lalola.

"Kita harus berhati-hati dan mengawal ketat proses ini agar lembaga baru tersebut tidak berubah menjadi kasus seperti 1MDB milik Malaysia,” ucapnya.

Lalola menyampaikan, penerapan Business Judgment Rule hanya dapat berjalan efektif apabila seluruh potensi konflik kepentingan terkelola secara transparan.

Dia bilang, sinkronisasi regulasi material mutlak adanya, sehingga instrumen hukum tak disalahgunakan untuk mengkriminalisasi keputusan murni manajemen perusahaan.

“Kita semua harus memahami secara jernih bahwa terjadinya suatu kerugian negara itu tidak sama dengan sebuah tindakan korupsi. Business Judgment Rule tentu menjadi cara terbaik meminimalisir agresivitas dari penerapan UU Tipikor di lapangan,” ungkap dia.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Nagara Institute Akbar Faizal. Dia menegaskan bahwa restrukturisasi ribuan BUMN merupakan langkah berani Presiden Prabowo Subianto demi kemakmuran bersama.

Penataan ulang sistem korporasi negara itu menjadi momentum krusial untuk menempatkan figur profesional terbaik pada struktur kepemimpinan baru.

“Rencana besar BPI Danantara tetap bertanggung jawab mencari tahu keuntungannya. Maka, kami coba memberikan pesan keras kepada pengelola agar memilih orang yang tepat demi mengelola aset negara,” ujar dia.

Akbar yakin kerja sama yang solid antara pengawas independen dan institusi pemerintah mampu melahirkan sistem investasi nasional yang sangat kredibel. Dia berharap, BPI Danantara akan membawa lompatan besar bagi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat di masa depan.

“Forum diskusi dibangun untuk menghadirkan kapasitas terbaik dalam merekam pemikiran objektif dari seluruh masyarakat. Kami berharap penegakan hukum berjalan adil tanpa nuansa politis agar transformasi ekonomi ini berhasil memakmurkan kita semua bersama,” tegas dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

TANGSEL - PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelayanan Syariah (CPS) Pondok Aren bersinergi dengan komunitas sosial Sahabat Berbagi Tangsel menyelenggarakan santunan bagi anak yatim, piatu, dan kaum dhuafa, Sabtu (23/5/2026). Kegiatan ini bagian komitmen perusahaan menjalankan tanggung jawab sosial serta mengimplementasikan pilar Environmental, Social, and Governance (ESG).

Acara ini sekaligus guna menyemarakkan rangkaian perayaan Milad ke-6 Sahabat Berbagi Tangsel dengan mengusung tema Merajut Ukhuwah, Tebarkan Kebaikan, Raih Keberkahan. Aksi kepedulian ini diisi dengan penyerahan paket sembako yang dikemas menggunakan wadah ramah lingkungan serta pemberian santunan berupa dana tunai. Langkah ini ditujukan meringankan pemenuhan kebutuhan pokok sekaligus memberikan kebahagiaan bagi puluhan anak yatim dan keluarga dhuafa penerima manfaat yang hadir dalam momentum milad tersebut.

Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) CPS Pondok Aren, Cepi Kurnia Nugraha mengatakan, kolaborasi ini merupakan bagian dari tanggung jawab moral perusahaan terhadap lingkungan sekitar. "Kegiatan kolaboratif ini merupakan manifestasi nyata dari kepedulian PT Pegadaian terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasional kami, khususnya di Pondok Aren,” katanya.

Melalui program santunan ini, PT Pegadaian berharap tidak hanya dapat meringankan beban ekonomi saudara-saudara kita yang membutuhkan, namun juga mempererat jalinan silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah. ”Kerja sama dengan Sahabat Berbagi Tangsel dalam momentum hari jadi mereka yang ke-6 ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bantuan tersalurkan secara tepat sasaran, berkah, dan berdampak langsung," ujarnya.

Sebagai perusahaan BUMN yang berkelanjutan, PT Pegadaian terus memperluas cakupan program kemitraan dan bina lingkungan yang menyentuh akar rumput. Keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan ini menjadi bukti nyata bahwa pertumbuhan bisnis perusahaan selalu berjalan selaras dengan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

Hal senada juga ditegaskan oleh Pemimpin Wilayah PT Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah IX Jakarta 2, Maryono, yang menyoroti integrasi nilai keberlanjutan global ke dalam aksi korporasi regional. Pegadaian secara nasional, khususnya di Wilayah IX Jakarta 2, terus berkomitmen mengintegrasikan pilar-pilar ESG ke dalam setiap lini aktivitas bisnis dan sosial kemasyarakatan.

Kegiatan santunan bersama Sahabat Berbagi Tangsel ini merupakan representasi dari penguatan Pilar Sosial ESG, di mana kehadiran Pegadaian harus mampu memberikan nilai tambah (value creation) dan menjadi solusi nyata atas problem sosial di tengah masyarakat. ”Kami mengapresiasi sinergi ini dan berharap nilai-nilai kebaikan ini dapat terus ditebarkan secara konsisten demi mewujudkan kemandirian masyarakat yang inklusif," terangnya. Tradisi Lebaran Anak Yatim di Hari Asyura, Dari Mana Asalnya?

Melalui program kemitraan inklusif ini, PT Pegadaian secara konkret merealisasikan aspek social (kemasyarakatan) dalam kerangka ESG. Program ini berfokus pada pengentasan kesenjangan sosial ekonomi melalui investasi sosial langsung (social investment) kepada kelompok masyarakat rentan (anak yatim, piatu, dan dhuafa). Di samping itu, penyaluran bantuan ini mengedepankan asas transparansi dan kemitraan lokal yang setara guna mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) nomor 1 (Tanpa Kemiskinan) dan nomor 10 (Berkurangnya Kesenjangan).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pariwisata (Kemenpar) kembali mendorong penerapan kebijakan bebas visa kunjungan (BVK) untuk memperkuat daya saing pariwisata Tanah Air di tengah kompetisi global dalam menarik wisatawan mancanegara (wisman).

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri menyampaikan bahwa usulan tersebut menjadi bentuk upaya memperkuat aksesibilitas, kemudahan perjalanan, dan daya tarik Indonesia sebagai destinasi wisata internasional.

“Kemudahan masuk menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi keputusan wisatawan dalam memilih destinasi, terutama ketika negara-negara pesaing di kawasan juga terus memperkuat kebijakan fasilitasi perjalanan,” kata Widiyanti dalam keterangan resmi Kemenpar, Kamis (25/6/2026).

Menurutnya, Indonesia perlu melihat BVK dalam kerangka yang lebih luas, yakni sebagai kebijakan yang dapat berdampak langsung terhadap kunjungan wisatawan, belanja wisatawan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi masyarakat.

Pihaknya menilai bebas visa kunjungan sebagai instrumen daya saing, instrumen pertumbuhan dan instrumen penciptaan lapangan kerja pariwisata.

Kemenpar lantas menukil penerapan kebijakan BVK di masa lampau. Pada 2016, Indonesia pernah memberikan fasilitas bebas visa kunjungan kepada 169 negara.

Menilik kajian World Travel & Tourism Council (WTTC) bersama Oxford Economics, kebijakan tersebut dinilai menjadi salah satu studi kasus yang berhasil, dengan kontribusi terhadap peningkatan permintaan wisatawan mancanegara sebesar 24%, serta mendukung terciptanya sekitar 400.000 lapangan kerja.

“Berdasarkan penyempurnaan perhitungan dengan menggunakan realisasi kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2018, dampak BVK terhadap peningkatan permintaan wisatawan mancanegara diperkirakan lebih tinggi, yakni mencapai 32,4%,” lanjutnya.

Dengan demikian, angka ini disebut menunjukkan bahwa kebijakan fasilitasi perjalanan memiliki korelasi kuat terhadap pertumbuhan kunjungan wisatawan.

Kemenpar lantas menyebut bahwa jumlah negara yang memperoleh fasilitas bebas visa ke Indonesia saat ini masih relatif lebih terbatas dibandingkan beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Menurutnya, kebijakan visa harus dirumuskan secara cermat, sembari memastikan bahwa Indonesia tetap kompetitif sebagai destinasi pariwisata dunia.

“Karena itu, Kementerian Pariwisata berharap sinergi lintas kementerian dan lembaga dapat terus diperkuat untuk mencari formulasi terbaik terkait kebijakan BVK. Formulasi tersebut diharapkan tetap menjaga aspek kehati-hatian dan kepentingan nasional, sekaligus mampu meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di pasar global,” pungkasnya.

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menyampaikan bahwa Danau Rawa Pening tengah dilirik oleh investor untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata air unggulan.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi di Semarang, Kamis, menyatakan mendukung pengembangan wisata air di kawasan Rawa Pening di Kabupaten Semarang untuk memperkuat aglomerasi Pariwisata Borobudur-Kopeng-Rawa Pening.

"Borobudur, Kopeng, Rawapening ini menjadi satu aglomerasi yang akan kita kembangkan. Namun memang harus dikoordinasikan dengan berbagai pihak, karena Rawapening juga kawasan konservasi," katanya.

Hal itu ia sampaikan saat menerima audiensi Bupati Semarang, Ketua DPRD Kota Salatiga, serta perwakilan calon investor dalam negeri yakni PT Pandawa Sapto Dewi Pesisir.

Perseroan itu merupakan investor asal Cilacap yang berminat ikut mengembangkan destinasi wisata di daerah Ambarawa, Kabupaten Semarang, yang sarat legenda.

Luthfi menyambut baik minat investasi untuk pengembangan destinasi wisata tersebut, namun mewanti-wanti agar tetap memperhatikan fungsi konservasi dan melalukan koordinasi lintas sektor.

Bupati Semarang Ngesti Nugraha mengatakan calon investor tersebut berencana mengembangkan destinasi wisata di kawasan Rawa Pening, mulai dari rumah makan apung, vila, keramba, hingga permainan air.

"Harapannya, Rawa Pening menjadi salah satu destinasi unggulan di Jawa Tengah," katanya.

Sementara itu, Direktur PT Pandawa Sapto Dewi Pesisir Miskun mengatakan perusahaannya melihat potensi besar Rawa Pening untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis perairan.

Ia mengatakan bahwa Gubernur Jateng meminta agar proses pengembangan dapat segera direalisasikan.

"Beliau tadi menyampaikan supaya secepatnya disegerakan, jangan terlalu lama," katanya.

Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jateng Hanung Triyono mengatakan pengembangan Rawa Pening harus dilakukan secara hati-hati karena kawasan tersebut juga berfungsi sebagai kawasan konservasi.

Menurut dia, pihaknya akan berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk menentukan zonasi kawasan yang dapat dimanfaatkan sebagai destinasi wisata maupun yang harus dipertahankan sebagai kawasan konservasi.

Selain itu, di Rawa Pening juga akan masuk investasi terkait sistem pengelolaan air dari Shiga, Jepang sehingga aspek pariwisata, konservasi, dan pengelolaan air dapat berjalan beriringan.

"Mudah-mudahan tahun ini bisa kita lihat site plan-nya. Karena Rawa Pening ini kewenangan Kementerian PU, tapi tetap kita bisa masuk," katanya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Sekarang lagi diuji coba tahap ketiga. Insyaallah, doain, Juli ini atau Agustus sudah bisa kami selesaikan

Tuban, Jawa Timur (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan uji coba tabung Compressed Natural Gas (CNG) ukuran 3 kilogram bisa selesai pada kisaran Juli–Agustus 2026.

“Sekarang lagi diuji coba tahap ketiga. Insyaallah, doain, Juli ini atau Agustus sudah bisa kami selesaikan,” ujar Bahlil setelah meresmikan Mini LNG Plant PT Sumber Aneka Gas di Tuban, Jawa Timur, Kamis.

CNG bukan teknologi baru karena telah digunakan di sektor perhotelan, restoran, kafe (horeka), hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, pemanfaatannya selama ini masih terbatas pada tabung berkapasitas besar di atas 10 hingga 20 kilogram.

Saat ini, Indonesia melakukan uji coba tabung CNG berkapasitas 3 kilogram di China dan Indonesia.

Uji coba ini dilakukan untuk mengembangkan tabung CNG berukuran kecil setara LPG 3 kilogram.

Menurut dia, tantangan utama dalam uji coba adalah aspek teknis karena tekanan gas CNG sekitar 200 hingga 250 bar, lebih kuat apabila dibandingkan dengan LPG yang tekanannya berada di kisaran 5–10 bar.

“Kalau itu (uji coba tabung) selesai, baru kami bisa dorong secara massal untuk beberapa tempat yang bisa kami lakukan,” kata Bahlil.

Ia mengatakan pemerintah terus mengkaji penggunaan CNG sebagai alternatif pengganti LPG tabung 3 kilogram guna mengurangi ketergantungan impor energi. Oleh karena itu, uji coba terus dilakukan.

Bahlil mengatakan rata-rata konsumsi LPG Indonesia adalah sebesar lebih dari 8,5 juta MT per tahun. Akan tetapi, produksi LPG nasional masih berada di angka 1,91 juta MT saja, sehingga sekitar 7,47 juta MT harus dipenuhi melalui impor.

CNG memiliki keunggulan karena seluruh bahan bakunya tersedia di dalam negeri, termasuk sumber gas alam yang melimpah. Pemerintah juga menemukan cadangan gas baru di Kalimantan Timur yang berpotensi dialokasikan untuk kebutuhan domestik.

Oleh karena itu, Bahlil berupaya mempercepat adopsi CNG sebagai alternatif LPG untuk mewujudkan kemandirian dan kedaulatan energi.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PT Asabri (Persero) kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bertajuk Aksi Sehat ASABRI (ASA) untuk Indonesia. Program yang diikuti 70 peserta itu digelar di lingkungan Sespim Lemdiklat Polri, Lembang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

"Kegiatan ini diselenggarakan sebagai wujud komitmen ASABRI dalam meningkatkan kepedulian dan kesadaran terhadap pentingnya pencegahan HPV, khususnya di lingkungan Sespim Lemdiklat Polri. Program ini menjadi bagian dari upaya nyata dalam memberikan proteksi dini bagi perempuan-perempuan tangguh di lingkungan Polri," kata Kepala Kantor Cabang Asabri Bandung, Agus Sujarwo dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026).

Program tersebut menjadi bagian dari dukungan Asabri terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya penguatan pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui program Aksi Sehat ASABRI, perusahaan memberikan edukasi kesehatan sekaligus vaksinasi Human Papillomavirus (HPV) sebanyak tiga dosis lengkap sesuai standar medis. Langkah tersebut ditujukan untuk memitigasi risiko penyakit akibat infeksi HPV, termasuk kanker serviks.

Pelaksanaan vaksinasi HPV itu merupakan kelanjutan dari tahapan screening kesehatan yang sebelumnya telah dilakukan kepada peserta. Peserta yang memenuhi kriteria medis kemudian mendapatkan vaksinasi sebagai bentuk perlindungan kesehatan preventif dan promotif.

Salah satu peserta vaksinasi, Briptu Silvia Rahmawati, mengapresiasi program tersebut karena dinilai membantu perempuan memperoleh akses perlindungan kesehatan secara gratis.

"Kami mengucapkan terima kasih atas program Aksi Sehat Asabri yang telah memfasilitasi kami untuk mendapatkan vaksinasi HPV secara gratis. Semoga program ini menjadi langkah awal bagi kami untuk semakin menjaga kesehatan dan dapat diperluas manfaatnya kepada seluruh perempuan di Indonesia," ujar Silvia.

Selain vaksinasi, kegiatan itu juga diisi dengan edukasi mengenai layanan Asabri, penyuluhan kesehatan terkait manfaat vaksinasi HPV dan pencegahan kanker serviks bersama PT Bio Farma (Persero), serta sosialisasi produk dan layanan perbankan dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

Sekretaris Perusahaan PT Asabri, Okki Jatnika mengatakan program TJSL Aksi Sehat Asabri merupakan bagian dari kontribusi perusahaan dalam mendukung pembangunan kesehatan nasional dan peningkatan kualitas hidup peserta ASABRI. Menurut dia, kolaborasi bersama Polri tersebut juga mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan kehidupan sehat dan sejahtera.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) resmi menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) UMKM Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan dan Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Regulasi ini menjadi landasan hukum sekaligus acuan bagi platform e-commerce atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam membangun kemitraan yang adil, transparan, dan setara dengan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang berjualan secara daring di seluruh Indonesia.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana mengatakan regulasi tersebut merupakan langkah nyata pemerintah untuk memperkuat pelindungan terhadap pengusaha UMK di ekosistem perdagangan digital sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal.

“Melalui aturan ini, setiap platform e-commerce diwajibkan mencantumkan secara jelas seluruh jenis biaya yang dibebankan kepada pengusaha UMK dalam perjanjian kemitraan,” katanya melalui rilisnya, Kamis (25/6/2026).

Informasi tersebut harus memuat besaran biaya, mekanisme perhitungan, serta tata cara pembayaran secara berkala dan transparan. Dengan demikian, setiap perubahan komponen biaya tidak lagi dapat ditetapkan secara sepihak oleh platform, melainkan harus berdasarkan kesepakatan bersama dengan mitra UMK.

"Dengan penerapan perjanjian kemitraan yang mengatur secara jelas seluruh biaya yang disepakati dan dikenakan kepada pengusaha UMK, mereka memiliki kepastian dalam menjalankan usahanya,” ujar Temmy.

Dia berharap permasalahan kenaikan biaya secara sepihak yang terjadi secara tiba-tiba dan terlalu sering ke depan tidak akan terulang.

Untuk menjamin transparansi, platform e-commerce juga diwajibkan menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana perubahan biaya paling lambat 90 hari kalender sebelum kebijakan tersebut diberlakukan.

Apabila dalam kurun waktu tersebut pengusaha UMK merasa keberatan terhadap perubahan yang diusulkan, mereka berhak mengajukan permohonan fasilitasi negosiasi kepada Menteri UMKM melalui aplikasi SAPA UMKM. Hasil fasilitasi tersebut selanjutnya dituangkan dalam amandemen perjanjian kemitraan yang mengikat kedua belah pihak.

"Jika dalam kurun waktu tersebut pengusaha UMK merasa keberatan, mereka berhak mengajukan permohonan fasilitasi negosiasi kepada Menteri UMKM melalui aplikasi resmi SAPA UMKM. Hasil fasilitasi negosiasi tersebut nantinya akan dituangkan ke dalam amandemen perjanjian dan bersifat mengikat bagi kedua belah pihak," katanya.

Selain memperkuat aspek pelindungan hukum, Permen UMKM Nomor 3 Tahun 2026 juga menghadirkan stimulus untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri melalui insentif promosi dan pemasaran.

Dalam regulasi tersebut, platform e-commerce kategori non-UMK diwajibkan memberikan potongan biaya layanan sedikitnya 50 persen atas setiap transaksi yang diperoleh pengusaha UMK terverifikasi yang hanya menjual Produk Dalam Negeri. Fasilitas ini dapat diajukan langsung oleh pelaku usaha melalui platform layanan terpadu SAPA UMKM.

"Kita menyadari UMK menghadapi persaingan yang semakin ketat, termasuk akibat maraknya produk impor di e-commerce. Untuk menjaga daya saing produk lokal, kami menyiapkan skema insentif berupa potongan biaya layanan minimal 50 persen. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu UMK mempertahankan marjin usaha yang sehat sekaligus memastikan produk mereka tetap kompetitif di pasar digital," ujar Temmy.

Sesuai ketentuan penutup, regulasi ini memberikan masa transisi paling lama enam bulan guna mempersiapkan implementasi teknis sistem insentif.

Kendati demikian, Kementerian UMKM menegaskan komitmennya untuk mempercepat proses integrasi data dan verifikasi bersama seluruh penyelenggara platform digital.

"Kami tidak akan menunggu hingga batas waktu enam bulan berakhir. Begitu persiapan teknis selesai dan infrastruktur sistem siap, insentif potongan biaya layanan ini akan langsung dapat dimanfaatkan oleh pengusaha UMK. Saat ini kami terus bekerja secara intensif bersama manajemen platform e-commerce agar kebijakan ini dapat segera direalisasikan," katanya.

Kementerian UMKM berharap Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026 menjadi tonggak penting dalam menciptakan ekosistem perdagangan digital yang lebih sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Regulasi ini juga diharapkan mampu memperkuat posisi produk dalam negeri di pasar digital sekaligus menegaskan kehadiran negara dalam memberikan kepastian usaha, perlindungan, dan kesempatan yang lebih besar bagi pengusaha UMK untuk tumbuh dan naik kelas di era ekonomi digital.