Bisnis.com, SAMARINDA — Badan Akses dan Informasi Digital (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) buka suara terkait persoalan akses internet yang lambat di Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

Pelaksana Tugas Direktur Infrastruktur (BAKTI) Komdigi Darien Aldiano mengatakan, kapasitas layanan BTS Bohe Silian yang hanya sebesar 8 Mbps menjadi akar permasalahan yang membuat koneksi di kawasan wisata tersebut terasa berat, khususnya saat digunakan secara bersamaan oleh banyak pengguna.

Darien menjelaskan, persoalan ini bukan hanya terjadi di Maratua, melainkan menjadi tantangan yang dihadapi banyak wilayah di Indonesia.

Menurutnya, masyarakat awam kerap menilai keberadaan menara BTS sebagai jaminan sinyal kencang, padahal yang menjadi penentu sesungguhnya adalah jaringan di balik menara tersebut.

"Kalau kita hitung, internet atau layanan seluler yang dioperasionalkan oleh BAKTI di Bohe Silian itu 8 Mbps. Satu orang saja buka YouTube itu bisa menyedot 1 sampai 2 Mbps, jadi betul kalau dipakai delapan orang berbarengan, dengan hanya 8 Mbps, pasti lemot," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (14/6/2026).

Dia menambahkan, lonjakan kebutuhan data saat ini jauh berbeda dibandingkan 1 dekade lalu. Pada era 2012—2013, ponsel masih mengandalkan teknologi 2G dengan kecepatan 256-512 Kbps yang cukup untuk kebutuhan telepon dan SMS.

Namun, perkembangan aplikasi, internet, hingga kecerdasan buatan (AI) berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan pembangunan infrastruktur sehingga terjadi kesenjangan yang signifikan.

Darien menegaskan, layanan yang disediakan BAKTI memang dikhususkan untuk daerah yang secara komersial belum layak digarap operator seluler seperti Telkomsel.

Dia mengibaratkan layanan tersebut layaknya bantuan langsung tunai (BLT) yang hanya mencakup kebutuhan paling mendasar, bukan kebutuhan ideal.

"Layanan dasar yang kami sediakan itu untuk kebutuhan primer, yaitu komunikasi. Seperti BLT, tidak mungkin diberikan setara UMR. Tapi kami senantiasa berencana untuk meningkatkan kualitasnya," katanya.

Lebih jauh, dia mengungkapkan bahwa kunci utama penyelesaian masalah ini adalah masuknya jaringan fiber optik ke Maratua, yang hingga kini belum terealisasi.

Berdasarkan pengecekan sistem internal Komdigi, jaringan kabel optik terakhir baru menjangkau Tanjung Batu dan belum menyentuh wilayah kepulauan tersebut.

Darien menjelaskan, penggelaran kabel laut membutuhkan biaya besar, waktu lama, dan risiko tinggi seperti putus akibat jangkar kapal.

Sebagai alternatif, teknologi microwave dengan kapasitas hingga 2 Gbps dapat menjadi solusi jangka menengah. Namun, penerapannya memerlukan koordinasi lintas pihak dengan operator seluler mengingat tingginya tingkat penggunaan di wilayah pariwisata tersebut.

Dia juga membantah adanya perlakuan khusus berupa peningkatan kecepatan internet saat ada kunjungan pejabat ke Maratua.

Darien memastikan BTS BAKTI tetap dioperasikan sesuai standar minimum 8 Mbps dan kondisi akses internet di lokasi tersebut telah dikonfirmasi oleh pihak Pos TNI AL setempat tidak mengalami kendala berarti.

Adapun, dia menuturkan, persoalan kesenjangan infrastruktur digital ini sebagai pekerjaan rumah bersama yang harus dituntaskan melalui sinergi pemerintah pusat, daerah, dan operator seluler.

Sebagai contoh, penyediaan jalur ducting oleh pemerintah daerah dapat mempermudah operator menggelar kabel tanpa harus berkali-kali melakukan penggalian yang membebani biaya investasi.

"BAKTI sedang menyusun roadmap untuk mengelaborasikan pembangunan, mana yang menjadi tanggung jawab provider dan mana yang menjadi tanggung jawab pemerintah," pungkasnya.

Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mampu membangun gedung-gedung tinggi dan infrastruktur megah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menjaga sumber kehidupannya sendiri.

Jakarta (ANTARA) - Di tengah berbagai pencapaian yang patut disyukuri dalam sektor pangan nasional, ada satu isu penting yang layak direnungkan bersama terkait kecukupan ruang untuk menanam pangan bagi generasi yang akan datang di Indonesia.

Pertanyaan itu muncul dalam sebuah diskusi para sesepuh Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat di Bandung belum lama ini. Perbincangan yang awalnya berlangsung ringan berubah menjadi refleksi mendalam tentang masa depan sawah Indonesia.

Keresahan yang mengemuka bukan semata-mata soal produksi beras hari ini, melainkan tentang keberlangsungan lahan pertanian yang selama ini menjadi fondasi ketahanan pangan nasional.

Kekhawatiran tersebut terasa semakin relevan ketika pemerintah tengah berupaya mempertahankan capaian swasembada beras yang berhasil diraih pada 2025.

Berbagai program peningkatan produksi terus dilakukan, termasuk rencana pencetakan sawah baru di Merauke, Papua, dan Kalimantan Tengah.

Namun, muncul pertanyaan mendasar tentang apakah membuka sawah baru akan cukup jika pada saat yang sama sawah-sawah produktif yang sudah ada terus berkurang?

Dalam sejarah pembangunan pertanian Indonesia, gagasan tentang perlindungan sawah sebenarnya bukan hal baru.

Saat penyusunan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, muncul perdebatan menarik mengenai nama regulasi tersebut.

Sebagian pihak mengusulkan istilah "Undang-Undang Sawah Abadi" karena dianggap lebih menggambarkan semangat perlindungan lahan pertanian.

Pada akhirnya dipilih nama yang lebih formal, tapi esensinya tetap sama, yaitu menjaga keberlangsungan lahan pertanian agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Semangat lahirnya undang-undang tersebut berangkat dari kenyataan yang sulit dipungkiri. Di berbagai daerah, terutama sentra produksi pangan, alih fungsi lahan pertanian berlangsung semakin cepat.

Sawah yang dahulu menghasilkan padi berubah menjadi kawasan perumahan, pusat bisnis, kawasan industri, hingga berbagai proyek infrastruktur.

Penyediaan Pangan

Pembangunan tentu penting. Jalan tol mempercepat konektivitas. Pelabuhan dan bandara meningkatkan daya saing ekonomi. Kawasan industri membuka lapangan kerja baru.

Namun, pembangunan yang baik seharusnya tidak mengorbankan fondasi kehidupan yang paling mendasar, yaitu kemampuan bangsa menyediakan pangan bagi rakyatnya sendiri.

Yang lebih memprihatinkan, persoalan yang terjadi bukan hanya alih fungsi lahan. Bersamaan dengan itu berlangsung pula alih kepemilikan lahan pertanian dari petani kepada pihak-pihak yang tidak lagi menggantungkan hidup dari sektor pertanian.

Lahan sawah berubah menjadi instrumen investasi. Banyak petani yang menjual tanahnya karena tekanan ekonomi, kebutuhan keluarga, atau tergiur nilai jual yang tinggi.

Dalam jangka pendek, transaksi tersebut mungkin memberikan keuntungan finansial. Namun dalam jangka panjang, kehilangan lahan berarti kehilangan kemampuan untuk memproduksi pangan. Ketika lahan sudah berubah menjadi bangunan permanen, hampir mustahil mengembalikannya menjadi sawah yang produktif.

Persoalan ini sesungguhnya bukan hanya masalah petani. Ini adalah persoalan seluruh bangsa. Setiap butir nasi yang tersaji di meja makan memiliki hubungan langsung dengan keberadaan sawah yang terus terjaga.

Ketika luas sawah menyusut, maka ruang produksi pangan ikut menyempit. Pada titik tertentu, kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri akan menghadapi tantangan yang semakin besar.

Karena itu, gagasan tentang "sawah abadi" sebetulnya bukan sekadar slogan atau romantisme agraria. Gagasan ini merupakan bentuk tanggung jawab antargenerasi.

Sebuah kesadaran bahwa lahan pertanian bukan hanya aset ekonomi hari ini, melainkan warisan yang harus dijaga untuk anak cucu di masa depan.

Indonesia patut bersyukur karena dalam beberapa tahun terakhir kondisi pangan menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Indonesia masih mencatat surplus beras. Bahkan cadangan beras pemerintah telah melampaui lima juta ton, sebuah capaian yang menjadi rekor baru sejak kemerdekaan.
Prestasi tersebut layak diapresiasi.

Namun keberhasilan hari ini tidak boleh membuat bangsa ini lengah terhadap ancaman yang sedang tumbuh secara perlahan. Ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh jumlah produksi saat ini, melainkan juga oleh kemampuan menjaga sumber produksi untuk puluhan tahun mendatang.

Perlindungan Lahan

Dalam konteks itulah perlindungan lahan sawah menjadi sangat penting. Program pencetakan sawah baru tentu perlu didukung sebagai bagian dari upaya memperkuat produksi pangan nasional.

Namun perlindungan terhadap sawah yang sudah ada harus menjadi prioritas yang sama pentingnya. Menambah lahan baru sambil membiarkan sawah produktif hilang ibarat mengisi air ke dalam ember yang bocor.

Indonesia membutuhkan keberanian untuk menempatkan lahan pertanian sebagai aset strategis nasional. Penegakan tata ruang harus dilakukan secara konsisten.

Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan bahwa kawasan pertanian yang telah ditetapkan benar-benar terlindungi dari tekanan perubahan fungsi yang tidak terkendali.

Regulasi yang sudah ada harus diterapkan secara tegas dan tidak mudah dikompromikan oleh kepentingan jangka pendek.

Lebih dari itu, masyarakat juga perlu membangun kesadaran baru bahwa sawah bukan sekadar hamparan tanah yang menunggu nilai jual tertinggi.

Sawah adalah ruang kehidupan. Di sana terdapat kerja keras petani, tradisi yang diwariskan turun-temurun, serta harapan agar bangsa ini tetap mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya.

Di banyak negara, ketahanan pangan kini menjadi isu strategis yang semakin penting. Perubahan iklim, ketidakpastian geopolitik, dan gangguan rantai pasok global mengingatkan bahwa pangan tidak bisa selalu bergantung pada pasar internasional.

Ketika negara-negara penghasil pangan membatasi ekspor demi kebutuhan domestik, setiap bangsa harus mampu mengandalkan kekuatan produksinya sendiri.

Indonesia memiliki modal besar untuk itu. Tanah yang subur, iklim yang mendukung, dan jutaan petani yang selama ini menjadi penjaga pangan bangsa. Namun modal tersebut hanya akan berarti jika ruang pertanian tetap tersedia dan terlindungi.

Pada akhirnya, perdebatan mengenai sawah abadi bukanlah perdebatan tentang masa lalu. Ini adalah percakapan tentang masa depan. Tentang pilihan yang harus dibuat hari ini demi memastikan generasi mendatang tidak mewarisi krisis pangan yang sebenarnya dapat dicegah sejak sekarang.

Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mampu membangun gedung-gedung tinggi dan infrastruktur megah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menjaga sumber kehidupannya sendiri.

Dan bagi Indonesia, salah satu sumber kehidupan itu bernama sawah. Menjaganya bukan sekadar urusan pertanian, melainkan bentuk tanggung jawab kepada masa depan bangsa.

*) Entang Sastraatmadja adalah Anggota Dewan Pakar DPN HKTI.

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Jepang dalam 80 tahun terakhir menjadi negeri antiperang (pasifis) setelah kalah dalam Perang Dunia II. Namun kini Jepang memilih menjadi negara militeristik.

Laporan The Japan Times, 21 April 2026 menyebutkan bahwa Diet (Parlemen) Jepang mengubah Konstitusi Anti-Perang dengan mengizinkan ekspor senjata.

Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi aktif dalam upaya memasarkan senjata ke negara tetangga sekaligus membentuk kerja sama mengadang kemajuan ekonomi China di kawasan. Takaichi menyebut isu Taiwan sebagai bagian kepentingan keamanan Jepang.

Takaichi menjual kapal perang ke Australia yakni fregat siluman (stealth) Mogami, menghibahkan armada kapal perusak (destroyer) Kelas Abukuma ke Filipina, dan merencanakan hal serupa yakni hibah kapal perusak kelas Asagiri ke Indonesia.

Dalam pertemuan di Tokyo pada 5 Juni 2026, Menteri Pertahanan (Menhan) Jepang Shinjiro Koizumi dan Menhan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin secara khusus membahas hibah kapal perang dan berbagai senjata dari Jepang.

Masalahnya, sebagian besar komponen industri senjata yang berasal dari unsur logam tanah jarang kadar berat, yang pasokan kebutuhan dunianya dikendalikan oleh China. Jepang, tidak kehilangan akal, sejak tahun 2011, negara ini menanam modal di Perusahaan Lynas, Australia, yang memproduksi logam tanah jarang kadar berat untuk spesifikasi senjata.

Laporan dari jogmec.go.jp pada 30 Maret 2011 menyebutkan bahwa Sojitz dan JOGMEC (Japan Oil, Gas, and Metals National Corporation) sepakat menanamkan modal di Lynas untuk memasok logam tanah jarang Jepang. Korporasi Sojitz dan JOGMEC menanam modal USD250 juta dan mendapat alokasi minimum 8.500 ton logam tanah jarang dari Lynas. Jumlah tersebut setara 30 persen seluruh kebutuhan Jepang. Mitsubishi melalui Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) juga mengakuisis saham di Lynas tahun 2011, sebagaimana dilaporkan The Australian.

MUFG terhubung dengan Mitsubishi Heavy Industries (MHI) yang membuat kapal perang modern seperti fregat Kelas Mogami. The Australian pada 26 Februari 2026 melaporkan bahwa MHI membangun tiga fregat di Jepang dan tiga unit di Australia yang akan diserahkan ke pembeli; Angkatan Laut Australia.

Untuk memasok magnet dan komponen berbasis logam tanah jarang, MHI mengandalkan pasokan dari Lynas. Menurut laporan tradingview.com pada 7 Januari 2026, karena larangan ekspor logam tanah jarang dari China ke industri senjata Jepang, pemasok di luar China menangguk keuntungan.

Saham Lynas Rare Earth Lt di Australia naik 16 persen, sedangkan perusahaan Jepang; Toyo Engineering Corp, naik 20 persen karena dinilai berhasil mengembangkan teknologi menambang logam tanah jarang dari dasar laut.

Bahaya Radio Aktif

Pasokan kebutuhan produksi senjata dan industri Jepang tersebut memicu persoalan lain yakni masalah kesehatan dan keselamatan warga terutama di Negara Bagian Pahang, Malaysia. Bahaya kesehatan itu dipicu oleh limbah radio aktif dari produksi logam tanah jarang yang berasal dari Pabrik Lynas Rare Earth Malaysia, di Gebeng Industrial Park, yang sudah lebih dari dua dasawarsa didemo warga.

Sebelum berdiri, warga setempat sudah menggelar unjuk rasa karena ketakutan pada paparan radio aktif. Selanjutnya setelah beroperasi pada November 2012, berbagai elemen warga rutin menuntut penutupan Lynas Rare Earth di China-Malaysia Industrial Park, Gebeng.

Dalam fase produksi tahap satu, logam tanah jarang selalu menghasilkan limbah radio aktif yang berbahaya bagi masyarakat. Hal itu sudah pernah terjadi di Malaysia pada dekade 1980-an.

Channel News Asia (CNA) dalam tayangan 5 November 2023 berjudul "Kota Malaysia Masih Dihantui Polusi Radioaktif" menceritakan sisa limbah radio aktif Mitsubishi Chemicals di Bukit Merah, Negara Bagian Ipoh, Malaysia, yang ditutup tahun 1984.

Limbah radio aktif di Bukit Merah itu merupakan sisa produksi logam tanah jarang yang dilakukan korporasi Mitsubishi Chemicals di tahun 1980-an. Bukit dan danau besar bekas penambangan dan penyimpanan limbah menimbulkan kecemasan warga hingga kini.

“Polusi radio aktif di Bukit Merah mengakibatkan anak lahir cacat dan aneka gangguan kesehatan. Ini menjadi kekhawatiran kami akan terulang di daerah kami di Pahang,” kata Tan Bun Tit (78), aktivis lingkungan hidup di Kuantan, Negara Bagian Pahang.

Menurut Tan yang dihubungi dari Jakarta, paparan radio aktif dalam jangka panjang bisa memicu kanker; anak lahir cacat dengan kepala lunak (jelly fish head) dan masalah lainnya.

Paparan radio aktif jangka panjang memang membahayakan manusia. Semisal bekal lokasi uji coba bom nukir Amerika Serikat di Kepulauan Marshall yang berakhir tahun 1956, sampai hari ini mengakibatkan 80 persen penduduk setempat terjangkit aneka jenis kanker.

Ditanya kenapa tidak banyak pemberitaan soal ancaman radio aktif di Kuantan, Tan mengatakan media massa di Malaysia dibungkam dan bisnis tersebut melibatkan orang-orang penting.

Limbah radio aktif Lynas di Malaysia disimpan di tempat terbuka, terkena embusan angin dan terpaan hujan. Menurut Tan, Lynas di Australia membuat kubah khusus untuk menanam limbah radio aktif secara aman.

Pemerintah Malaysia, dalam perpanjangan izin operasional Lynas Rare Earth Maret 2026, menyatakan bahwa Lynas harus menghentikan limbah radio aktif pada tahun 2031. Dalam laporan The Edge Malaysia, Menteri Sains, Teknologi, dan Inovasi (MOSTI) Datuk Chang Lih Kang, dalam sesi Parlemen menegaskan bahwa Lynas akan beroperasi sesuai aturan penanganan material radio aktif.

Namun kelompok pegiat lingkungan Malaysia masih menuntut Lynas dan Pemerintah Malaysia agar limbah tersebut dibawa kembali ke Australia karena di sana terdapat tempat penyimpanan limbah radio aktif yang layak.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah anggota Kabinet Merah Putih ke kediamannya di Jalan Kertanegara , Jakarta Selatan, Minggu (14/6/2026). Apa yang dibahas dalam pertemuan pada hari libur tersebut?

Pertemuan dihadiri antara lain oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani , Menteri ESDM Bahlil Lahadalia , Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Seskab Teddy mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo menerima laporan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BPI Danantara terkait hasil kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat dan sejumlah negara di Eropa dan Asia.

"Laporan tersebut menunjukkan fakta dan data valid meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia, yang tercermin dari tingginya minat dan masuknya investasi ke berbagai sektor strategis nasional," tulis Seskab Teddy lewat akun media sosial Instagram Sekretariat Kabinet.

Presiden Prabowo, kata Seskab, juga memerintahkan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani agar data positif tersebut disampaikan kepada publik secara terbuka pada besok siang, Senin (15/6/2026) di Istana Merdeka.

"Sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan informasi yang utuh dan berbasis fakta kepada masyarakat," pungkas Teddy.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mendorong perluasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik di Jawa Timur seiring tingginya minat investasi yang masuk ke kawasan tersebut.

Hingga kuartal I-2026, KEK Gresik telah mencatatkan investasi kumulatif sebesar Rp 113,4 triliun.

Dengan realisasi ini, KEK Gresik dinilai membutuhkan ruang pengembangan baru untuk mengakomodasi ekspansi pelaku usaha.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Sekretaris Dewan Nasional KEK, Susiwijono Moegiarso mengatakan, pemerintah mendukung penuh rencana perluasan KEK Gresik seiring tingginya minat investasi dan kebutuhan pengembangan kawasan yang terus meningkat.

"Pemerintah mendukung penuh perluasan KEK Gresik, agar peluang dan potensi investasi yang ada dapat segera direalisasikan dan dikonversi menjadi aktivitas ekonomi dan lapangan kerja," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (14/6/2026).

Sejak ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2021, KEK Gresik berkembang menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Timur.

Dari total investasi kumulatif Rp 113,4 triliun hingga kuartal I-2026, sebesar Rp 108,2 triliun merupakan investasi yang terealisasi setelah kawasan tersebut berstatus KEK atau meningkat lebih dari 1.900 persen dibandingkan sebelum penetapan.

Dari sisi ketenagakerjaan, kawasan ini juga telah menyerap 45.860 tenaga kerja.

Lebih dari 44.000 di antaranya merupakan lapangan kerja yang tercipta setelah KEK Gresik resmi beroperasi.

Susiwijono menuturkan, rencana perluasan KEK ini semakin menegaskan peran KEK sebagai instrumen strategis dalam mendorong investasi, industrialisasi, dan penciptaan lapangan kerja.

Menurut dia, tingginya kebutuhan pengembangan kawasan mencerminkan masih besarnya kepercayaan investor untuk menanamkan modal dan mengembangkan usaha di Indonesia, khususnya di KEK Gresik sebagai kawasan industri terintegrasi.

Untuk mempercepat realisasi ekspansi tersebut, pemerintah akan terus melakukan sinkronisasi kebijakan dan koordinasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pengelola kawasan.

"Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh aspek perencanaan, tata ruang, dan perizinan dapat berjalan selaras sehingga proses perluasan KEK Gresik dapat terealisasi secara optimal dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat," pungkasnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA – Harga Bitcoin (BTC) saat ini diperdagangkan di level kisaran US$63.692 atau telah terpangkas lebih dari 50% dari harga tertingginya yang dicapai pada Oktober 2025. Saat ini, pergerakan BTC belum menunjukkan tren bullish yang kuat. Namun, dalam jangka panjang peluang rebound dinilai masih terbuka lebar.

Analis Tokocrypto Fyqieh Fachrur menjelaskan bahwa proyeksi pergerakan harga Bitcoin pada 2026–2027 masih sangat dipengaruhi oleh kombinasi faktor makroekonomi, teknikal, arus dana institusional, dan siklus halving.

"Secara teknikal, area US$60.000 menjadi support penting, sementara resistance utama berada di kisaran US$72.000 hingga US$75.000. Jika BTC mampu bertahan di atas support tersebut, peluang rebound tetap terbuka. Namun, jika turun konsisten di bawah US$60.000, tekanan jual bisa berlanjut ke area yang lebih rendah," kata Fyqieh kepada Bisnis, dikutip Minggu (14/6/2026).

Menilik kombinasi sentimen yang menyertai BTC, Fyqieh menjelaskan bahwa dari sisi makro kondisi 2026 ini belum sepenuhnya mendukung aset berisiko seperti Bitcoin. Perlambatan pertumbuhan ekonomi global yang diproyeksikan sejumlah lembaga dunia hingga eskalasi geopolitik menurutnya bisa membuat investor cenderung lebih berhati-hati, terutama jika inflasi kembali naik dan bank sentral menahan suku bunga lebih lama.

Menurutnya, kebijakan The Fed menjadi faktor penting karena Bitcoin sangat sensitif terhadap suku bunga dan likuiditas global. Proyeksi The Fed menunjukkan federal funds rate berpotensi turun bertahap hingga 2027, sementara inflasi PCE juga diproyeksikan melandai. Jika skenario ini terjadi, menurutnya, 2027 bisa menjadi fase yang lebih positif bagi aset berisiko karena likuiditas mulai longgar dan risk appetite investor kembali meningkat.

"Namun, dalam jangka pendek, tekanan masih datang dari arus keluar ETF Bitcoin spot. Pada awal Juni 2026, CoinShares mencatat produk investasi aset digital mengalami outflow sekitar US$1,67 miliar dalam 1 minggu, sementara ETF Bitcoin spot AS juga mencatat outflow sekitar US$4,4 miliar dalam 13 sesi perdagangan," kata dia.

Fyqieh melihat 2026 sebagai fase konsolidasi Bitcoin dan tekanan dalam jangka pendek tidak berarti akan terus terjadi dalam rentang yang lama mengingat Bitcoin sempat rebound ke atas US$63.000 setelah muncul indikasi inflow ETF kembali dan aktivitas investor besar meningkat.

Proyeksinya, tahun ini akan terjadi fase konsolidasi dan pencarian level bottom, disusul tren akumulasi, sampai akhirnya peluang rebound terjadi pada 2027, walau sifatnya masih bersyarat.

Menurutnya, faktor yang perlu diperhatikan adalah kemampuan BTC bertahan di atas US$60.000, perubahan ETF outflow menjadi inflow berkelanjutan, penurunan suku bunga The Fed, membaiknya likuiditas global, dan meningkatnya minat institusional.

"Jika faktor-faktor ini terpenuhi, BTC berpeluang kembali menuju area US$80.000 sampai US$120.000. Namun, jika tekanan makro tetap kuat dan arus dana institusi masih keluar, rebound 2027 bisa tertunda atau berjalan lebih lemah," tegasnya.

Strategi Investasi

Fyqieh menyarankan agar strategi investasi Bitcoin pada 2026–2027 sebaiknya dilakukan secara bertahap dan berbasis manajemen risiko, bukan dengan pendekatan agresif dalam satu waktu.

Menurutnya, koreksi tajam yang terjadi tahun ini memang bisa menjadi peluang akumulasi, tetapi belum otomatis menjadi sinyal bahwa tren bullish sudah kembali. Bagi investor jangka panjang, dia menyarankan pendekatan dengan melakukan akumulasi bertahap atau dollar cost averaging, terutama ketika harga mendekati area support kuat dan sentimen pasar sedang lemah.

Pendekatan tersebut dapat membantu mengurangi risiko salah timing karena Bitcoin masih sangat dipengaruhi oleh arah suku bunga The Fed, inflasi, arus ETF, dan kondisi likuiditas global. Dia menegaskan, akumulasi juga sebaiknya tetap selektif.

"Jika BTC mampu bertahan di atas US$60.000, ETF outflow mulai berubah menjadi inflow, dan The Fed mulai lebih dovish, maka koreksi tahun ini bisa dilihat sebagai fase bottoming atau akumulasi sebelum potensi rebound pada 2027. Sebaliknya, jika BTC turun konsisten di bawah US$60.000, arus dana institusional masih keluar, dan kondisi makro tetap ketat, maka risiko penurunan lanjutan masih terbuka," ujarnya.

Saran dia adalah dengan melakukan pendekatan yang lebih sehat, yaitu dengan membagi modal ke beberapa tahap, menjaga porsi investasi sesuai profil risiko, dan menunggu konfirmasi dari teknikal maupun makro.

"Untuk investor konservatif, akumulasi bisa dilakukan setelah BTC menunjukkan pemulihan di atas resistance utama. Untuk investor agresif, area koreksi dapat dimanfaatkan secara bertahap, selama tetap disiplin pada batas risiko," pungkasnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual aset investasi Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA - Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2026 dipastikan digelar di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, pada 20-23 Juni 2026. Dalam agenda tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga turut diundang.

"Munas dan Konferensi Besar akan dimulai tanggal 20 Juni dan berakhir pada 23 Juni, insyaallah. Pembukaannya di Pondok Pesantren Ploso," ungkap Ketua Organizing Committee (OC) Munas dan Konbes NU 2026, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Minggu (14/6/2026).

Gus Ipul mengatakan penutupan Munas dan Konbes akan dilaksanakan di Bangkalan, Madura. "Sementara penutupannya, insyaallah direncanakan di Bangkalan, Madura. Namun, ini masih berupa rencana dan belum menjadi keputusan," ucapnya.

Gus Ipul memastikan panitia juga mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri Munas dan Konbes NU 2026. Rencana tersebut mengikuti tradisi penyelenggaraan Munas dan Konbes pada periode-periode sebelumnya yang turut dihadiri kepala negara.

Meski demikian, kepastian kehadiran Presiden Prabowo masih menunggu penyesuaian agenda dan kesediaan dari pihak terkait. "Kalau melihat Munas dan Konbes sebelumnya, kita memang selalu mengundang Presiden. Waktunya tentu menyesuaikan dengan kesediaan dan agenda yang dimiliki presiden," ujar Gus Ipul.

Gus Ipul juga mengatakan panitia saat ini terus melakukan konsolidasi guna memastikan seluruh kebutuhan penyelenggaraan telah dipersiapkan dengan baik. Berbagai unsur kepengurusan NU di tingkat pusat maupun daerah akan dilibatkan dalam rapat koordinasi yang dijadwalkan berlangsung pekan depan.

Lihat video: Gus Yahya Singgung Hujan Pagi Ini dan Dinamika di PBNU: Tak Kalah Lebatnya



“Panitia terus melakukan konsolidasi. Minggu depan kami akan menggelar rapat lengkap di Pondok Pesantren Ploso, baik dari jajaran PBNU, PWNU, maupun PCNU setempat. Ini untuk memastikan seluruh perencanaan sudah tuntas dan semuanya siap menyambut kehadiran para peserta Munas dan Konferensi Besar,” katanya.

Panitia juga masih membahas tema yang akan diusung dalam Munas dan Konbes NU 2026. Salah satu usulan yang mengemuka ialah "Menata Jam’iyah, Menguatkan Jamaah, dan Menuntun Peradaban".

Menurut Gus Ipul, tema tersebut masih berupa usulan panitia dan belum menjadi keputusan resmi organisasi. “Terkait tema, masih berupa usulan-usulan. Kami mengusulkan Menata Jam’iyah, Menguatkan Jamaah, dan Menuntun Peradaban,” katanya.

Gus Ipul menjelaskan, usulan tersebut akan disampaikan kepada Ketua Umum PBNU dan Rais Aam PBNU untuk mendapatkan pertimbangan sebelum ditetapkan sebagai tema resmi. "Itu baru berupa usulan. Selebihnya akan diteruskan kepada Ketua Umum dan Rais Aam," jelasnya.

Munas dan Konbes NU 2026 diperkirakan akan dihadiri lebih dari 500 peserta dan peninjau dari berbagai wilayah di Indonesia. Selain membahas berbagai isu keagamaan dan keorganisasian, agenda tersebut juga menjadi momentum konsolidasi Nahdlatul Ulama dalam memperkuat peran jam’iyah dan jamaah di tengah berbagai tantangan kebangsaan dan peradaban yang terus berkembang.

BANDUNG - Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, menegaskan pentingnya politik yang hadir di tengah masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan, dan kerja-kerja kemanusiaan. Partai politik tidak boleh hanya hadir menjelang pemilu.

Pesan tersebut menjadi semangat utama dalam gelaran PKB Jabar Fest dan Inagurasi DPAC PKB se-Jawa Barat yang berlangsung di Youth Centre Arcamanik, Bandung, Minggu (14/6/2026).

Di hadapan sekitar 11.000 pengurus DPAC PKB se-Jawa Barat yang hadir secara daring dan luring, Gus Muhaimin menyampaikan optimisme besar terhadap peran generasi muda dalam menentukan masa depan bangsa.

“Luar biasa. Saya bersyukur, 11.000 anak-anak muda ini siap menggantikan kami semua untuk memimpin republik ini dengan baik,” ujarnya.

Gus Muhaimin menegaskan harapan agar para Ketua DPAC menjadi pemimpin masa depan bukanlah sekadar slogan. Menurutnya, Indonesia tengah menghadapi kekosongan figur kepemimpinan yang berkualitas dalam dua dekade terakhir.

Karena itu, Gus Muhaimin berharap kader-kader muda PKB, khususnya para Ketua DPAC, mampu mengisi kekosongan kepemimpinan tersebut dengan menghadirkan keteladanan, integritas, dan kerja nyata di tengah masyarakat.

“Kita tidak sedang mencari kepemimpinan pencitraan. Yang kita cari adalah kepemimpinan yang benar-benar bekerja dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” tegasnya.

Menko Pemberdayaan Masyarakat itu juga menekankan partai politik tidak boleh hanya hadir menjelang pemilu. Kehadiran partai harus dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat menghadapi persoalan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan berbagai tantangan sosial lainnya.

Lihat video: BREAKING NEWS Presiden Prabowo Hadiri Hari Lahir ke-27 PKB



“PKB harus menjadi partai yang hadir dalam kehidupan masyarakat. Partai tidak boleh hanya hadir saat pemilu, tetapi harus hadir ketika rakyat membutuhkan pertolongan, membutuhkan solusi, dan membutuhkan harapan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPW PKB Jawa Barat, Syaiful Huda, mengatakan PKB Jabar Fest merupakan bagian dari upaya memperkuat hubungan partai dengan masyarakat sekaligus meneguhkan tradisi pengabdian yang selama ini menjadi karakter PKB.

Menurut Huda, konsolidasi organisasi harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui kerja-kerja sosial, kemanusiaan, dan pemberdayaan.

“PKB ingin memastikan bahwa kerja politik berjalan seiring dengan kerja sosial dan kerja kemanusiaan. Karena itu, konsolidasi organisasi harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Huda.

Gus Muhaimin hadir didampingi sang istri Rustini Muhaimin, Waketum DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal dan Faisol Riza, Bendum DPP PKB Bambang Susanto, Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa Nihayatul Wafiroh, sejumlah Ketua DPW PKB, serta Anggota DPR RI dan DPRD Fraksi PKB.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), operator layanan penyeberangan nasional, menyiapkan penguatan layanan sekaligus memberikan diskon tarif tiket di sejumlah lintasan penyeberangan menjelang periode libur sekolah yang diperkirakan meningkatkan mobilitas masyarakat.

Penguatan dilakukan melalui optimalisasi armada, peningkatan kualitas layanan, serta penguatan aspek keselamatan, terutama di lintasan strategis Merak-Bakauheni. Langkah tersebut ditempuh untuk menjaga kelancaran perjalanan di tengah potensi peningkatan jumlah kendaraan dan penumpang selama musim liburan.

"Kami telah melakukan berbagai persiapan secara menyeluruh untuk memastikan layanan penyeberangan selama periode libur sekolah berjalan aman, lancar, dan nyaman," ujar Direktur Utama ASDP Heru Widodo, melalui keterangan pers, Minggu (14/6/2026).

"Keselamatan merupakan prioritas utama yang menjadi landasan dalam setiap aspek operasional perusahaan. Karena itu, kami memastikan seluruh armada, fasilitas, dan personel berada dalam kondisi siap melayani masyarakat secara optimal," lanjutnya.

Untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat, ASDP mengoptimalkan kesiapan armada dan pelabuhan, memperkuat kesiapan personel operasional dan layanan pelanggan, meningkatkan kualitas informasi perjalanan, mempercepat penanganan keluhan, serta mempererat koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

Di sisi layanan, perusahaan juga menyiapkan berbagai fasilitas pendukung di pelabuhan, mulai dari ruang tunggu berpendingin udara, charging station, kursi pijat, fasilitas ibadah, hingga tenant makanan dan minuman.

Diskon Tarif Penyeberangan

Selain memperkuat kesiapan operasional, ASDP turut mendukung program stimulus ekonomi pemerintah melalui pemberian diskon tarif jasa pelabuhan sebesar 100 persen atau setara rata-rata 21,9 persen dari total tarif tiket penyeberangan.

Corporate Secretary ASDP Windy Andale menjelaskan, program tersebut berlaku bagi penumpang pejalan kaki, kendaraan Golongan II, dan kendaraan Golongan IVA pada tujuh lintasan penyeberangan, termasuk Merak-Bakauheni untuk layanan reguler maupun ekspres.

"Pembelian tiket dengan tarif diskon telah dibuka sejak 6 Juni 2026 untuk periode perjalanan 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Masyarakat dapat memperoleh informasi lebih lanjut melalui kanal resmi ASDP, termasuk akun Instagram @asdp191," jelas Windy.

Berikut tarif diskon lintasan Merak-Bakauheni:

Layanan Ekspres

- Penumpang: dari Rp 84.800 menjadi Rp 44.000
- Golongan II: dari Rp 129.677 menjadi Rp 83.616
- Golongan IVA: dari Rp 749.128 menjadi Rp 550.937

Layanan Reguler

- Penumpang: dari Rp 22.700 menjadi Rp 18.100
- Golongan II: dari Rp 62.100 menjadi Rp 46.400
- Golongan IVA: dari Rp 481.800 menjadi Rp 431.200

Keselamatan dan Pemesanan Digital

Di saat yang sama, ASDP juga mendukung pelaksanaan uji petik kelaiklautan kapal yang dilakukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan bersama Marine Inspector KSOP Kelas I Banten di Pelabuhan Merak pada 10-12 Juni 2026.

KMP Legundi menjadi salah satu armada yang menjalani pemeriksaan guna memastikan kesiapan layanan selama periode Angkutan Libur Sekolah 2026.

"Kami mendukung penuh pelaksanaan uji petik kelaiklautan kapal. Keselamatan merupakan fondasi utama penyelenggaraan layanan penyeberangan," tegas Windy.

"Seluruh rekomendasi yang diberikan akan kami tindak lanjuti secara cepat sesuai ketentuan yang berlaku," lanjutnya.

ASDP juga mengoptimalkan platform digital Ferizy sebagai kanal resmi pemesanan tiket penyeberangan. Masyarakat diimbau merencanakan perjalanan sejak dini, membeli tiket lebih awal, serta memastikan kesesuaian data identitas dan dokumen kendaraan saat melakukan pemesanan.

"Kami mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan lebih awal agar memperoleh jadwal keberangkatan yang sesuai kebutuhan," kata Windy.

"Pastikan seluruh data yang diinput saat pemesanan tiket telah sesuai dengan identitas diri dan dokumen kendaraan yang berlaku sehingga proses perjalanan dapat berlangsung lebih lancar," tambahnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

IDXChannel - PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI) membagikan dividen tunai Rp29,4 miliar untuk tahun buku 2025.

Setiap pemegang saham ASRI berhak mendapatkan dividen Rp1,5 per saham sebagaimana disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada 10 Juni 2026.

Nilai dividen tersebut setara 9,4 persen dari laba bersih yang didapat diatribusikan kepada entitas induk Rp313,18 miliar.

Sementara itu, saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya mencapai Rp8,97 miliar dengan total ekuitas Rp11,67 triliun

Dividen ini akan mengalir ke rekening pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) atau recording date pada 23 Juni 2026.

Berikut jadwal pembagian dividen tunai ASRI:

• Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 18 Juni 2026
• Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 19 Juni 2026
• Cum Dividen di Pasar Tunai: 23 Juni 2026
• Ex Dividen di Pasar Tunai: 24 Juni 2026
• Daftar Pemegang Saham (DPS) atau recording date: 23 Juni 2026
• Pembayaran Dividen: 10 Juli 2026

(DESI ANGRIANI)

BEIRUT - Militer Israel mengatakan tiga drone, yang diduga diluncurkan oleh kelompok pejuang Hizbullah dari Lebanon, menghantam Israel utara dalam insiden terpisah pada hari Minggu, tanpa menimbulkan korban jiwa.

“Dua dampak dari target udara yang mencurigakan di wilayah Israel diidentifikasi di dekat perbatasan Israel-Lebanon. Tidak ada laporan cedera,” kata militer dalam pernyataan awal, dilansir Al Arabiya.

Kemudian dalam pernyataan terpisah, militer mengatakan bahwa "pesawat musuh" lainnya telah menyusup ke wilayah Israel utara.

Setelah serangan tersebut, dua menteri sayap kanan Israel menyerukan serangan balasan di pinggiran selatan Beirut, benteng Hizbullah yang dikenal sebagai Dahiyeh.



“Penembakan di komunitas utara adalah ujian Doktrin Dahiyeh yang telah dideklarasikan oleh perdana menteri. Saya menyerukan kepadanya untuk menerapkannya secara tegas dan mantap, dan untuk menghancurkan bangunan di Dahiyeh,” kata Menteri Keuangan Bezalel Smotrich di X.

“Untuk setiap drone -- sebuah rudal; untuk setiap pelanggaran -- tembakan; untuk setiap UAV -- Dahiyeh harus gemetar,” tulis Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir di X.

Israel kemudian mengatakan pada hari itu bahwa militernya menyerang target Hizbullah di pinggiran selatan Beirut setelah kelompok tersebut menembak ke wilayah Israel.

Para pejabat Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, sebelumnya telah memperingatkan bahwa Israel akan menyerang pinggiran selatan Beirut jika kelompok Hizbullah yang didukung Iran menargetkan komunitas Israel utara, sebuah posisi yang menurut mereka didukung oleh Washington.

Sementara itu, militer mengeluarkan peringatan evakuasi besar-besaran bagi penduduk 29 desa di Lebanon selatan menjelang serangan di sana, meskipun ada gencatan senjata yang dimaksudkan untuk menghentikan perang dengan Hizbullah.

Sementara itu, Israel mengatakan militernya menyerang target Hizbullah di pinggiran selatan Beirut pada hari Minggu setelah kelompok bersenjata yang bersekutu dengan Iran itu menembak ke wilayah Israel, dan kantor berita negara Lebanon mengatakan dua orang tewas.

Militer Israel sebelumnya mengatakan bahwa Hizbullah telah meluncurkan tiga proyektil ke arah komunitas di Israel utara, menyebutnya sebagai pelanggaran gencatan senjata yang terang-terangan.

“IDF kini telah menyerang target teroris organisasi teroris Hizbullah di lingkungan Dahiyeh di Beirut, sebagai tanggapan atas penembakan Hizbullah ke wilayah Israel,” kata pernyataan bersama Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Katz.

Setidaknya dua orang tewas dan empat lainnya terluka dalam serangan itu, yang menargetkan sebuah apartemen di pinggiran selatan Beirut, lapor kantor berita negara NNA.

Sumber keamanan Lebanon mengatakan serangan itu tampaknya merupakan serangan yang ditargetkan dengan dua rudal. Militer Israel mengatakan telah melakukan serangan "tepat" terhadap pusat komando Hizbullah.

Tidak ada komentar langsung dari Hizbullah mengenai pernyataan Israel, tetapi kelompok itu mengatakan telah meluncurkan rudal dan drone ke arah pasukan Israel di Lebanon selatan.

Pekan lalu, serangan Israel di pinggiran selatan memicu baku tembak antara Israel dan Iran yang mengancam akan menggagalkan kesepakatan AS-Iran yang akan mengakhiri perang yang lebih luas.

Washington dan Teheran tampaknya hampir mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari tiga bulan yang mengganggu pasokan energi dan mengguncang ekonomi global, dengan para pemimpin AS dan Pakistan memperkirakan kesepakatan itu dapat ditandatangani pada hari Minggu.

Iran telah lama menjadikan penghentian pertempuran di Lebanon sebagai syarat untuk setiap kesepakatan yang lebih luas dengan Amerika Serikat.

“Israel tidak akan mentolerir penembakan ke wilayahnya,” kata Netanyahu dalam sebuah unggahan di X setelah serangan itu.

Militer Israel telah mengeluarkan peringatan evakuasi skala besar pada hari Minggu sebelumnya untuk penduduk setidaknya 30 kota dan desa di Lebanon selatan.

Pasukan Israel telah menduduki sebagian besar wilayah Lebanon selatan, dan Israel mengatakan pihaknya berupaya membongkar infrastruktur Hizbullah di perbatasannya.

Pertempuran dengan kelompok yang didukung Iran belum berhenti di wilayah tersebut meskipun pemerintah Lebanon mengadakan pembicaraan gencatan senjata dengan Israel di Washington.

Dalam negosiasi tersebut, Israel mengatakan bahwa gencatan senjata dengan Israel harus menjamin berakhirnya semua permusuhan, termasuk di Lebanon selatan dan penarikan pasukan Israel.

Awal bulan ini, Israel mengatakan pertempuran di Lebanon selatan akan berlanjut dan memperingatkan warga Lebanon agar tidak kembali ke selatan.

Hezbollah memasuki perang dengan menembaki Israel pada 2 Maret, dua hari setelah Amerika Serikat dan Israel memulai serangan udara terhadap Iran.

Israel mengatakan akan membalas dengan keras dan sejak itu telah melakukan serangan udara yang telah menewaskan ribuan orang di Lebanon dan menyebabkan lebih dari satu juta orang mengungsi.

JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Permukiman (PKP) tengah menghitung ulang harga rumah subsidi imbas kenaikan beban konstruksi . Namun hal ini belum akan dilaksanakan dalam waktu dekat karena perlu pertimbangan lebih jauh baik dari sisi suplai atau pengembang, maupun demand dalam hal ini pembeli rumah.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati mengatakan, saat ini pihaknya tengah membicarakan wacana penyesuaian harga subsidi kepada para ketua asosiasi di sektor perumahan.

"Kita saat ini bersama para Ketum sedang membicarakan, diskusikan. Karena kan tadi kita tahu memang ada kenaikan harga konstruksi," ujarnya saat ditemui di Kawasan Menteng, Minggu (14/6/2026).

Sri memastikan, wacana kenaikan harga rumah subsidi ini akan memperhitungkan daya serap pasar, dalam hal ini masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sehingga target Presiden Prabowo dalam program 3 juta rumah bisa terlaksana dengan baik.

"Tapi kan kalau kami pemerintah tentu harus memperhatikan MBR-nya, gimana nih, sampai berapa nih dia bisa punya kemampuan menyicil kalau ada kenaikan," tambahnya.

Bangun Rumah Subsidi di Meikarta, Danantara Tinjau Lahan Milik Lippo Group



Selain daya serap pasar, ia menegaskan, bahwa kualitas dari pada rumah subsidi juga menjadi pertimbangan lain dari pemerintah, kalaupun mengalami kenaikan harga.

"Terus kalau ada kenaikan kualitasnya gimana. Tentu kualitas juga harus bagus itu, jadi perbankannya gimana gitu. Jadi saat ini masih kita diskusikan (wacana kenaikan rumah subsidi)," lanjutnya.

Sekedar informasi, kenaikan harga bahan baku global, biaya energi, dan biaya distribusi membuat harga material bangunan terus terdorong naik. Seperti besi beton dan baja ringan, semen, pasir dan batu split, keramik dan granit, serta kabel listrik berbahan tembaga.

Selain faktor material, kenaikan beban upah para pekerja konstruksi juga menjadi komponen tambahan pembentuk harga jual rumah, baik subdisi maupun komersil.