Bisnis.com, JAKARTA — Emiten otomotif PT Astra International Tbk. (ASII) resmi mereposisi strategi bisnis perusahaan menjelang usia yang ke-70 tahun.

Emiten konglomerasi ini memutuskan untuk memusatkan fokus dan sumber dayanya pada tiga lini bisnis utama yang selama ini menjadi mesin pertumbuhan dan menyumbang hingga 90% terhadap laba bersih grup.

Ketiga lini bisnis utama tersebut adalah sektor otomotif, jasa keuangan, serta alat berat dan solusi pertambangan. Strategi baru ini diambil berdasarkan hasil tinjauan strategis menyeluruh korporasi pada Senin (25/5/2026).

Presiden Direktur Astra, Rudy, mengungkapkan bahwa diversifikasi bisnis secara historis telah memberikan nilai tambah yang besar bagi perseroan.

Namun, seiring dengan dinamika pasar yang terus berkembang, Astra memilih untuk mempertajam strategi alokasi modal dan memperkuat portofolio inti grup.

“Astra mereposisi strateginya dengan memberikan fokus pada portofolio bisnis utama yang selama ini memiliki kinerja yang kuat, yaitu otomotif, jasa keuangan, dan alat berat & solusi pertambangan,” ucap Rudy dalam keterangan tertulisnya pada Senin (25/5/2026).

Menurutnya, strategi tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas portofolio bisnis dan meningkatkan efisiensi modal yang menghasilkan pertumbuhan laba.

Dalam cetak biru strategi barunya, manajemen Astra memaparkan rencana pengembangan komprehensif untuk ketiga lini bisnis utama tersebut.

Di sektor otomotif, Astra berencana tidak lagi sekadar mengandalkan penjualan kendaraan baru. Perseroan bakal mengoptimalkan seluruh ekosistem otomotif luas yang telah dibangun selama berdekade-dekade.

Strategi itu mencakup integrasi pasar kendaraan baru dan bekas, penguatan bisnis suku cadang, hingga peningkatan layanan purnajual. Langkah tersebut didukung oleh jaringan pelanggan di seluruh Indonesia untuk mempertahankan dominasi Astra sebagai pemain utama di industri otomotif nasional.

Pada sektor keuangan, ASII berfokus mengoptimalkan potensi ekosistem internal melalui penyediaan produk dan layanan pembiayaan yang terintegrasi untuk menyasar berbagai segmen pelanggan, baik ritel maupun korporasi.

Sementara itu, melalui lini bisnis alat berat dan solusi pertambangan, Astra berfokus memperkuat ekosistem rantai pasok pertambangan. Perseroan akan membidik pengembangan sumber pertumbuhan baru atau diversifikasi komoditas demi meningkatkan daya saing dan penciptaan nilai jangka panjang.

Di luar ketiga sektor inti tersebut, Astra akan menerapkan strategi pengembangan yang lebih terarah dengan menekankan keselarasan kapabilitas serta membangun kemitraan strategis dengan pihak eksternal.

Perusahaan juga menegaskan akan lebih disiplin dalam mengalokasikan modal, termasuk untuk belanja modal pemeliharaan, pembagian dividen yang konsisten, serta opsi melakukan pembelian kembali saham pada tingkat valuasi yang tepat.

Sebagai catatan, strategi penyaringan fokus bisnis ini didukung oleh modal kinerja yang solid. Dalam sepuluh tahun terakhir (2015-2025), laba bersih Astra melesat lebih dari dua kali lipat, dari Rp15 triliun menjadi Rp33 triliun.

Setali tiga uang, pembagian dividen ke pemegang saham juga melonjak 245% dari Rp113 per saham pada 2015 menjadi Rp390 per saham pada 2025.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Nindya Karya (Persero) terus mendorong pengerjaan proyek pembangunan tambak garam di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang bakal menjadi pusat produksi garam nasional.

Proyek yang menjadi bagian dari Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) tersebut merupakan milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang bertujuan memperkuat swasembada garam nasional.

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka bersama Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP A. Koswara, didampingi Direktur Utama Nindya Karya Firmansyah pun meninjau langsung pengerjaan proyek tersebut pada Jumat (22/5/2026) lalu.

Dalam kunjungannya, Gibran menyoroti tingginya kebutuhan garam nasional yang mencapai sekitar 5 juta ton per tahun, sementara produksi dalam negeri masih belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan tersebut.

Maka dari itu, tambak yang tengah digarap perusahaan infrastruktur pelat merah tersebut, diharapkan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan garam nasional.

"Ini kan kebutuhan garam kita per tahun itu 5 juta ton. Kita belum bisa memenuhi itu, makanya proyek yang ada di sini sangat penting sekali untuk bisa memenuhi kebutuhan garam di dalam negeri," ujar Gibran dikutip dalam keterangannya, Senin (25/5/2026).

Tambak garam di Rote Ndao dirancang memiliki kapasitas produksi mencapai ratusan ribu ton per tahun dengan sistem pengelolaan terintegrasi guna meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi.

Selain mendukung industri garam nasional, proyek ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, baik sebagai petani garam maupun tenaga pelaksana proyek.

"Sebagai pelaksana konstruksi, Nindya Karya berkomitmen terus mendukung program pemerintah melalui pembangunan infrastruktur yang mampu meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat daya saing industri di Tanah Air," ungkap Manajemen Nindya Karya.

Berdasarkan data KKP, terdapat 10 zona sentra industri garam di Rote Ndao yang telah dipetakan dengan luas total 13.697 hektar. Tambak ini diperkirakan mampu memproduksi 400.000 ton garam per tahun.

Adapun dari 10 zona itu pemerintah hanya mengembangkan zona 1 seluas 1.025 hektar dan zona 2 seluas 899,54 hektar.

Sehingga sebanyak 11.776 hektar lainnya yang terbagi dalam 8 zona akan melibatkan investor, termasuk korporasi yang memang membutuhkan garam dalam jumlah besar untuk produksi mereka.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Sejumlah negara di dunia masih sangat bergantung pada sumber daya alam sebagai penopang utama perekonomiannya. Meski menjanjikan kekayaan besar, ketergantungan tinggi terhadap komoditas ini juga menyimpan risiko terhadap stabilitas ekonomi jangka panjang.

"Negara yang terlalu bergantung pada sumber daya alam cenderung rentan terhadap fluktuasi harga global dan sering kali mengabaikan pengembangan sektor ekonomi lainnya," demikian hasil kajian berbagai lembaga internasional dikutip dari Star Insider, Senin (12/5/2026).

Secara global, sumber daya alam seperti minyak, gas, mineral, hingga produk pertanian telah menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi di banyak negara. Namun, ketergantungan yang berlebihan sering kali membuat ekonomi mudah terguncang akibat perubahan harga komoditas dunia, bahkan berpotensi memicu konflik dan praktik korupsi.

Dalam daftar negara dengan ketergantungan terbesar terhadap sumber daya alam terhadap produk domestik bruto (PDB), Libya menempati posisi teratas dengan kontribusi mencapai 61,03%. Negara ini memiliki cadangan minyak terbesar di Afrika, meski ketidakstabilan politik kerap mengganggu produksi.

Posisi kedua ditempati Iraq dengan 43,45%, yang ditopang oleh cadangan minyak besar dan biaya produksi yang relatif murah. Sementara Timor-Leste berada di peringkat ketiga dengan 34,73%, yang sangat bergantung pada minyak dan gas lepas pantai sebagai sumber pendapatan utama negara.

Selanjutnya, Iran mencatat ketergantungan sebesar 30,45%, meski menghadapi sanksi internasional. Qatar berada di posisi berikutnya dengan 27,29%, memanfaatkan cadangan gas alam besar untuk mendorong kemakmuran nasional.

Di peringkat keenam, Saudi Arabia mencatat kontribusi 25,57% dari sektor sumber daya alam, didominasi minyak bumi. Sementara Algeria berada di posisi ketujuh dengan 22,59%, sebagai pemasok gas alam utama ke Eropa.

Adapun Rusia menempati posisi kedelapan dengan 18,51%, didukung cadangan gas, minyak, dan mineral yang melimpah. United Arab Emirates berada di peringkat kesembilan dengan 17,63%, meski telah mulai melakukan diversifikasi ekonomi.

Sementara itu, Chile melengkapi daftar 10 besar dengan 16,9%, didorong oleh dominasi produksi tembaga dan cadangan lithium yang penting bagi industri kendaraan listrik global.

Ketergantungan tinggi terhadap sumber daya alam memberikan peluang sekaligus tantangan bagi negara-negara tersebut. Diversifikasi ekonomi dinilai menjadi kunci penting untuk menjaga ketahanan ekonomi di tengah dinamika pasar global.

strategi ini diharapkan dapat memperkuat kualitas portofolio bisnis dan meningkatkan efisiensi modal yang menghasilkan pertumbuhan laba serta nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan

Jakarta (ANTARA) - PT Astra International Tbk (Astra) mereposisi strategi bisnis dengan memperkuat fokus pada tiga bisnis utama, yakni otomotif, jasa keuangan, serta alat berat dan solusi pertambangan untuk mendorong pertumbuhan dan penciptaan nilai jangka panjang.

Presiden Direktur Astra Rudy mengatakan langkah tersebut dilakukan seiring perubahan dinamika pasar dan hasil tinjauan strategis perusahaan menjelang perjalanan tujuh dekade Astra.

“Secara keseluruhan, strategi ini diharapkan dapat memperkuat kualitas portofolio bisnis dan meningkatkan efisiensi modal yang menghasilkan pertumbuhan laba serta nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan,” kata Rudy dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Menurut dia, ketiga bisnis utama tersebut selama ini menjadi kontributor terbesar terhadap kinerja perusahaan dengan porsi sekitar 90 persen terhadap laba Astra.

Rudy mengatakan bisnis otomotif akan terus diperkuat melalui pengembangan seluruh ekosistem, mulai dari penjualan kendaraan baru dan bekas, suku cadang, layanan purna jual, hingga jaringan pelanggan di berbagai wilayah Indonesia.

Sementara itu, bisnis jasa keuangan akan difokuskan pada optimalisasi potensi ekosistem melalui berbagai produk dan layanan untuk beragam segmen pelanggan.

Adapun pada bisnis alat berat dan solusi pertambangan, Astra akan memperkuat ekosistem rantai pasok pertambangan serta mengembangkan sumber pertumbuhan baru.

Selain tiga bisnis utama tersebut, Astra juga akan menjalankan strategi pengembangan portofolio bisnis lainnya dengan menekankan keselarasan strategis dan kemitraan jangka panjang.

Perusahaan memperkuat disiplin dalam alokasi modal melalui belanja modal pemeliharaan, investasi bernilai tambah, pembayaran dividen yang konsisten, serta pelaksanaan pembelian kembali saham (share buyback) pada tingkat valuasi yang tepat.

Berdasarkan paparan data perseroan, selama periode 2015 hingga 2025, laba bersih Astra meningkat lebih dari dua kali lipat dari Rp15 triliun menjadi Rp33 triliun atau tumbuh 126 persen.

Pada periode yang sama, dividen kepada pemegang saham meningkat 245 persen dari Rp113 per saham menjadi Rp390 per saham.

Dalam aspek sumber daya manusia, Astra menyebut terus memperkuat pengembangan karyawan melalui penciptaan lingkungan kerja yang berkelanjutan.

Perusahaan saat ini didukung lebih dari 190 ribu karyawan serta ratusan ribu karyawan dari mitra Astra.

Di bidang sosial, Astra terus menjalankan program Desa Sejahtera Astra yang mencakup sektor kesehatan, pendidikan, kewirausahaan, dan lingkungan.

Saat ini terdapat lebih dari 1.500 Desa Sejahtera Astra di 35 provinsi dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Pekerja perempuan di perkebunan teh menghadapi beban ganda. Sebelum subuh mereka mengurus rumah tangga, lalu seharian bekerja memetik teh di lapangan

Bandung (ANTARA) - Kolaborasi multipihak yang diusung oleh CARE Indonesia di perkebunan teh jadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan pekerja perempuan di perkebunan, serta mendongkrak daya saing komoditas itu di pasar global.

Pasalnya, kata Ketua Dewan Teh Indonesia Iriana Ekasari, di Bandung, Senin, industri teh Indonesia kini tidak lagi bisa sekadar mengandalkan adu kualitas rasa di panggung lelang internasional, karena pasar global, mulai menggeser parameter premium mereka pada aspek pemenuhan hak-hak pekerja perempuan dan keberlanjutan lingkungan.

Komoditas legendaris asal Jawa Barat yang sempat merajai pasar Eropa, Mesir, hingga Rusia sejak awal era 1900-an ini, kini didorong untuk mengadopsi narasi baru berbasis pemenuhan Sustainable Development Goals (SDGs).

"Dunia sudah berubah. Isu kesetaraan gender dan pemberdayaan remaja menjadi penentu utama konsumen global dalam memilih produk teh saat ini. Hak-hak pekerja tidak lagi dipandang sebagai cost atau biaya operasional oleh perusahaan, melainkan sebagai revenue atau sumber pendapatan baru melalui label produk khusus perempuan," ujar Iriana di sela diskusi publik bertajuk 'Kolaborasi Multipihak dalam rangka mewujudkan perkebunan teh yang Inklusif, produktif, dan berkelanjutan' di Kantor PTPN 1 Regional 2 Bandung.

Menurut Iriana, dengan menyematkan narasi bahwa teh tersebut diproduksi dari hasil kepedulian terhadap pekerja petik perempuan yang selama ini memikul beban ganda (double burden), diyakini harga jual teh di pasar internasional mampu melesat melampaui harga standar lelang.

Kolaborasi multipihak itu sendiri dilaksanakan oleh CARE Indonesia lewat Community Development Forum (CDF) di kawasan perkebunan Desa Banjarsari, Desa Margaluyu, dan Desa Indragiri, di Kabupaten Bandung, berkolaborasi dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 1 Regional 2 dan perusahaan swasta PT Kabepe Chakra.

CEO CARE Indonesia Dr Abdul Wahib Situmorang menjelaskan CDF yang dimulai sejak tahun 2023 ini hadir sebagai ruang bersama yang mempertemukan pekerja, komunitas, manajemen perkebunan, pemerintah desa, hingga kelompok perlindungan masyarakat.

Hingga kini, CDF turut memperkuat mekanisme perlindungan perempuan dan anak di desa melalui Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (SAPPANA), forum dialog, serta jalur pengaduan yang lebih mudah diakses.

Selain itu, penguatan kapasitas masyarakat termasuk kelompok perempuan dijalankan melalui CDF tersebut mulai dari kepemimpinan, komunikasi, kesetaraan gender, pengurangan risiko bencana, hingga pengembangan alternatif mata pencaharian dan pencegahan kekerasan berbasis gender.

Abdul menambahkan perubahan paling penting dari program ini adalah tumbuhnya ruang aman dan kepercayaan diri masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan, baik lingkup pekerjaan bagi pekerja pemetik teh dan di lingkungan masyarakat. Keterlibatan perempuan kini mulai aktif berpendapat, memimpin forum, hingga mendorong solusi bagi komunitasnya sendiri.

"Program ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam partisipasi komunitas, sebanyak 1.812 orang terlibat langsung dalam CDF di tiga wilayah perkebunan yang juga ada di tiga desa. Sebanyak 91,7 persen anggota komunitas merasa memiliki peran aktif dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kesejahteraan mereka. Selain itu, perempuan kini memegang 145 posisi dalam struktur CDF, termasuk 34 posisi kepemimpinan," ucapnya.

Abdul turut menjelaskan, CDF yang terbentuk di tiga desa juga mendorong lahirnya berbagai inisiatif komunitas yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Melalui pengembangan tiga Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Perkebunan Malabar, Perkebunan Pasir Malang dan Perkebunan Nagara Kanaan dengan jenis usaha bervariasi, seperti usaha Warung Teh, penjualan gas elpiji, penjualan pupuk, lemon kering, kopi, jamur, serta pengolahan sayur dan buah.

Pengembangan usaha ini ada karena melihat potensi sumber daya yang ada dan kebutuhan masyarakat setempat. Melalui berbagai usaha yang dikelola, tiga CDF tersebut berhasil mendapatkan omzet sebesar Rp75,6 juta per tahun hingga November 2025.

Abdul menambahkan, CDF ini kini menyentuh 1.000 pekerja perempuan di tiga desa perkebunan yang paling membutuhkan.

"Pekerja perempuan di perkebunan teh menghadapi beban ganda. Sebelum subuh mereka mengurus rumah tangga, lalu seharian bekerja memetik teh di lapangan. Melalui CDF, mereka dilatih kepemimpinan, mitigasi bencana, hingga kesetaraan gender, sehingga kini mereka berani menyuarakan haknya ke manajemen perusahaan," ucap Abdul.

Dampak langsung program ini diakui oleh Kepala Desa Indragiri, Kecamatan Rancabali, Agus Margono. Dari total 4.000 warganya, sekitar 60 persen merupakan pekerja perempuan kebun teh.

"Awalnya sulit mengubah pola pikir karena keterbatasan waktu kerja pekerja. Namun kini anggotanya sudah mencapai 80 orang, di mana 70 di antaranya perempuan. Bahkan dari rahim CDF ini lahir SAPPANA di tingkat desa," kata Agus.

Dukungan dan komitmen

Dengan fakta di lapangan bahwa perkebunan teh di Kabupaten Bandung yang tersebar luas seperti di Pangalengan, Rancabali, Ciwidey, Pasirjambu, hingga Kertasari, dengan mayoritas pekerjanya adalah perempuan, dan kini ada pergeseran tren global, perlu ada dukungan kuat agar inisiasi ini berkelanjutan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bandung Marlan mengungkapkan Pemkab Bandung menyiapkan intervensi modal melalui dana bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan sebagai langkah konkret.

"Tahun ini kami gulirkan Rp20 miliar, dan ditargetkan mencapai Rp100 miliar dalam tiga tahun ke depan. Setiap pekerja atau Kelompok Usaha Bersama (Kube) bisa mengakses pinjaman modal hingga Rp10 juta per orang," kata Marlan.

Tidak hanya modal, Pemkab Bandung melalui Dekranasda juga telah mengunci jalur distribusi hilir dengan jaringan ritel modern seperti Bandung Kunafe untuk memasarkan produk-produk UMKM berbasis komunitas perkebunan ini.

"Tahun lalu kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bandung menembus 13 juta orang. Ini pasar yang luar biasa. Kita akan intervensi juga perbaikan pemukiman pekerja, rutilahu, hingga sanitasinya agar inline dengan standar global," ucapnya.

Adapun pihak manajemen perkebunan, baik plat merah maupun swasta, mengakui ketergantungan industri ini terhadap tenaga kerja perempuan sangat tinggi, khususnya pada sektor pemetikan yang krusial menjaga kualitas daun teh.

Kepala Bagian SDM dan Sekretariat PTPN 1 Regional 2, Dedi Kusramdani, menyebutkan bahwa sekitar 60 persen pemetik di wilayah kerjanya adalah perempuan.

"Menghargai dan menyentuh aspek kesejahteraan serta keamanan kerja kaum wanita secara otomatis mendongkrak produktivitas dan kualitas petik perusahaan. Kami berharap program ini direplikasi ke wilayah perkebunan lain seperti Subang, Cianjur, dan Bogor," ujar Dedi.

Setali tiga uang, Compliance Manager PT Kabepe Chakra, Muhammad Ridwan, menyatakan dari total 280 pekerja lapangan dan pabrik, sebanyak 40 persen di antaranya merupakan perempuan. Pihaknya berkomitmen memperkuat kelembagaan CDF secara mandiri guna memperluas kepesertaan pekerja lainnya.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Jasa Raharja bersama BPJS Ketenagakerjaan mengintegrasikan aplikasi penjaminan untuk mempercepat layanan korban kecelakaan lalu lintas dalam hubungan kerja melalui koordinasi data yang lebih efektif dan terintegrasi.

Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin mengatakan kolaborasi itu dilakukan melalui peluncuran integrasi aplikasi Penjaminan Kecelakaan Kerja dan Kecelakaan Lalu Lintas bersama BPJS Ketenagakerjaan.

"Langkah ini menjadi bagian dari penguatan pelayanan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan lalu lintas dalam hubungan kerja," kata Awaluddin dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Peluncuran integrasi layanan tersebut dilakukan Direktur Utama PT Jasa Raharja Muhammad Awaluddin bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat disaksikan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Muttaqien di RS Primaya Karawang, Jawa Barat.

Integrasi aplikasi itu menjadi bagian dari transformasi digital pelayanan publik yang dilakukan Jasa Raharja untuk menghadirkan proses penjaminan yang lebih cepat, terkoordinasi, dan memberikan kepastian pelayanan bagi masyarakat.

Melalui aplikasi yang saling terhubung, proses Coordination of Benefit (CoB) atau koordinasi penjaminan antara Jasa Raharja dan BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan secara lebih efektif sehingga mempercepat pelayanan kepada korban dan mempermudah proses administrasi di fasilitas kesehatan.

Awaluddin, mengatakan kolaborasi tersebut merupakan wujud nyata integrasi perlindungan negara bagi masyarakat melalui sinergi dua lembaga yang sama-sama mendapat amanat untuk memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat.

Menurutnya hal itu merupakan bentuk integrasi perlindungan negara yang bertujuan menghadirkan layanan yang lebih cepat, tepat, presisi, dan akurat bagi masyarakat, khususnya pekerja yang mengalami kecelakaan lalu lintas dalam hubungan kerja.

"Integrasi aplikasi ini juga memperkuat ekosistem Aplikasi Jaminan Sosial Nasional melalui layanan yang semakin seamless dan terkoordinasi,” ujar Awaluddin.

Ia menambahkan integrasi tersebut akan mendorong efisiensi pelayanan antarinstansi sekaligus mengoptimalkan mekanisme Coordination of Benefit sehingga proses penjaminan dapat berjalan lebih efektif tanpa tumpang tindih layanan.

Dia berharap inovasi itu tidak berhenti pada integrasi yang diluncurkan hari ini. Namun ke depan bersama BPJS Ketenagakerjaan akan terus mengembangkan berbagai inovasi layanan untuk memastikan perlindungan dasar bagi masyarakat dan pekerja

"Agar semakin mudah diakses, cepat, dan memberikan manfaat yang nyata,” tambahnya.

Menurut Awaluddin, upaya peningkatan keselamatan transportasi bagi pekerja tidak dapat dilakukan oleh satu pihak, melainkan memerlukan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, kepolisian, dunia usaha, fasilitas kesehatan, dan masyarakat.

Karena itu, selain memperkuat layanan pascakecelakaan, Jasa Raharja dan BPJS Ketenagakerjaan juga berkomitmen memperluas program edukasi keselamatan berkendara sebagai bagian dari upaya menekan angka kecelakaan dan fatalitas di jalan raya.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat menegaskan perlindungan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya mencakup risiko saat pekerja menjalankan aktivitas di tempat kerja, tetapi juga melindungi pekerja dalam perjalanan berangkat kerja maupun perjalanan pulang ke rumah.

Menurutnya integrasi itu menjadi langkah penting guna memastikan para pekerja terlindungi secara seamless lewat kemudahan pertukaran informasi dan data antara BPJS Ketenagakerjaan dan Jasa Raharja.

"Ini bukti negara hadir memberikan perlindungan terbaik bagi para pekerja Indonesia,” ujar Saiful.

BPJS Ketenagakerjaan mencatat kecelakaan lalu lintas masih menjadi salah satu penyumbang terbesar kasus kecelakaan kerja di Indonesia. Sepanjang tahun 2025, dari sekitar 318 ribu kasus kecelakaan kerja yang tercatat, sekitar 28 persen atau lebih dari 87 ribu kasus terjadi di lalu lintas.

Sebagian besar kasus tersebut terjadi dalam perjalanan berangkat kerja, perjalanan pulang kerja, maupun aktivitas pekerjaan yang menggunakan sarana transportasi.

Sejalan dengan hal tersebut, Anggota Dewan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (DJSN) Muttaqien yang juga hadir dalam kegiatan ini mengapresiasi sinergi antara kedua institusi dalam menghadirkan layanan lebih baik dan efisien.

"Aplikasi ini tentu kami harapkan berjalan lebih baik dan memastikan semua layanan tercipta dengan lebih baik dan lebih efisien kedepannya," ujar Muttaqien.

Melalui integrasi aplikasi itu, kedua lembaga juga memperkuat integrasi data dan koordinasi pelayanan agar proses administrasi penjaminan menjadi lebih efisien, akurat, dan transparan, termasuk memberikan kemudahan bagi Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) dalam proses pelayanan kepada peserta.

Kegiatan peluncuran tersebut juga dirangkaikan dengan edukasi dan kampanye safety riding sebagai bagian dari penguatan budaya keselamatan berkendara dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pekerja terhadap pentingnya keselamatan berlalu lintas, mengingat kecelakaan di jalan raya masih menjadi salah satu risiko utama yang dihadapi pekerja Indonesia.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia masih menunggu hasil investigasi Amerika Serikat (AS) untuk memastikan kelanjutan kebijakan perjanjian tarif dagang Arrangement on Reciprocal Trade (ART), yang telah diteken oleh pemerintah kedua negara pada 19 Februari 2026.

Menteri Perdagangan Budi Santoso di Jakarta, Senin, menjelaskan saat ini AS tengah melakukan investigasi berdasarkan Pasal 301 Undang-Undang Perdagangan tahun 1974 (Trade Act of 1974) terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia, terutama yang memiliki surplus perdagangan.

Ia mengatakan sebelumnya kebijakan terkait ART sempat dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS, sehingga saat ini hanya diberlakukan tarif sementara sebesar 10 persen dalam periode terbatas sekitar 150 hari.

Menurut Budi, kepastian kebijakan setelah periode tersebut menjadi perhatian pemerintah Indonesia, mengingat besarnya nilai perdagangan dengan AS.

“Pertanyaannya nanti setelah 150 hari bagaimana,” katanya.

Budi menyebutkan terdapat dua isu utama yang menjadi fokus dalam investigasi tersebut, yakni biaya tenaga kerjadan kelebihan kapasitas manufaktur.

Namun, ia memastikan Indonesia telah menyelesaikan kedua isu tersebut dalam proses klarifikasi dengan otoritas AS.

Lebih lanjut, Mendag berharap keberadaan ART dapat memberikan perlakuan yang lebih baik bagi Indonesia dibandingkan negara lain dalam mengakses pasar AS.

Ia menambahkan sejumlah negara juga tengah berupaya menjalin kesepakatan serupa dengan AS, sehingga Indonesia perlu memanfaatkan momentum yang ada.

“Banyak negara lain seperti Thailand pun sekarang mengejar ingin segera menandatangani ART. Kita sudah (menandatangani) ART. Harapan kami ketika dengan ART itu akan diperlakukan berbeda, artinya diperlakukan lebih baik,” kata Budi.

Pasar AS memiliki peran penting bagi ekspor Indonesia, dengan nilai ekspor mencapai sekitar 30,9 miliar dolar AS pada 2025 dan surplus 18,11 miliar dolar AS.

Ia menyampaikan pemerintah berharap kepastian kebijakan ART dapat membuka peluang lebih luas bagi produk manufaktur Indonesia seperti alas kaki, pakaian jadi, dan elektronik untuk masuk ke pasar AS.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2026

Sentralisasi penjualan (komoditas ekspor) ini bukan untuk merugikan para pengusaha

Jakarta (ANTARA) - Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Dony Oskaria menegaskan sentralisasi penjualan ekspor sumber daya alam melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) tidak ditujukan untuk merugikan pelaku usaha.

Ia mengatakan kebijakan tersebut diarahkan untuk memastikan kewajaran harga ekspor dan volume komoditas agar tidak terjadi praktik under-invoicing maupun transfer pricing.

“Sentralisasi penjualan (komoditas ekspor) ini bukan untuk merugikan para pengusaha,” kata Dony di Jakarta, Senin.

Menurut dia, pelaku usaha yang menjalankan bisnis secara normal tidak akan mengalami perbedaan mendasar karena tetap dapat mengekspor komoditasnya melalui mekanisme yang ditetapkan.

Dony menjelaskan pelaku usaha yang sebelumnya menjual komoditas keluar negeri pada harga tertentu tetap dapat menjual dengan harga yang sama, namun melalui mekanisme pemantauan kewajaran harga.

“Tadinya dia jual harga X keluar, sekarang dia jual ke kita juga harga X. Tugas kita memastikan bahwa harga itu benar sebagai pemerintah yang mewakili rakyat Indonesia,” ujarnya.

Ia mengatakan kewajaran harga penting karena akan memengaruhi pajak dan penerimaan negara yang pada akhirnya kembali kepada masyarakat.

Dony menyebut pemerintah hingga Desember akan memonitor kewajaran harga dan volume ekspor sebelum penjualan disentralisasikan.

Menurut dia, langkah tersebut diperlukan karena pemerintah melihat adanya kekhawatiran terhadap praktik under-invoicing dan transfer pricing dalam ekspor sumber daya alam.

“Karena under-invoicing ini menyebabkan pendapatan negara menjadi berkurang. Yang kedua adanya proses transfer pricing,” ucap dia.

Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pengantar Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 di DPR pada 20 Mei 2026 menyebutkan bahwa praktik under-invoicing ekspor sumber daya alam selama 34 tahun telah menyebabkan potensi kehilangan negara sekitar 908 miliar dolar AS atau setara sekitar Rp15.400 triliun.

Dony kemudian menjelaskan kebijakan tersebut berangkat dari pandangan bahwa kekayaan alam Indonesia harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Namun demikian, ia juga menyampaikan bahwa implementasi kebijakan tersebut tetap perlu diawasi agar sesuai dengan tujuan awal.

Ia menambahkan struktur kepemilikan DSI terdiri atas 99 persen BPI Danantara dan 1 persen Badan Pengatur Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), dengan saham Seri A Dwiwarna tetap memiliki kuasa khusus sebagaimana berlaku pada BUMN lainnya.

Terkait kesiapan DSI, ia menyatakan perusahaan tersebut harus siap dari sisi operasional, termasuk logistik dan administrasi.

“Ya pasti harus siap, masa enggak siap. Jangan pesimis,” ucap Dony.

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan pembentukan DSI sebagai entitas yang akan mengawasi dan mengelola transaksi ekspor komoditas sumber daya alam strategis seperti minyak sawit mentah (CPO), batu bara, dan fero alloy.

Dalam tahap awal, eksportir diwajibkan melaporkan volume, nilai, dan harga transaksi ekspor kepada DSI mulai Juni hingga Desember 2026 sebelum mekanisme sentralisasi penuh dijalankan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kawasan pantai selatan Lombok kian dilirik sebagai destinasi baru investasi properti dan hospitality seiring meningkatnya kunjungan wisatawan dan pembangunan infrastruktur. Sejumlah pengembang mulai menggarap proyek terintegrasi untuk memanfaatkan potensi pertumbuhan tersebut.

"Struktur ini kami rancang agar investor dapat melihat langsung perkembangan proyek dan memiliki visibilitas yang jelas terhadap aset yang mereka miliki," ujar pendiri MOJO Developments, Gorka seperti dikutip, Senin (25/5/2026).

Lombok dalam beberapa tahun terakhir semakin menonjol sebagai kawasan dengan prospek pertumbuhan properti di Indonesia. Hal ini mendorong pengembang seperti MOJO Developments untuk memperluas investasi di sektor resort dan villa di kawasan Kuta Mandalika dan sekitarnya.

MOJO mengusung model bisnis terintegrasi yang mencakup pembangunan, pengelolaan, hingga distribusi hasil investasi. Pendekatan ini memungkinkan investor tidak hanya memiliki aset properti, tetapi juga memperoleh pendapatan dari operasional hospitality yang dikelola secara profesional.

Saat ini, perusahaan mengelola delapan proyek dalam berbagai tahap pengembangan. Salah satu proyek utama, Rimba, telah terjual habis dan dijadwalkan rampung pada Mei 2026. Sementara proyek lain seperti The Swell, Sora, dan The Retreat masih dalam tahap pemasaran, serta Zaya dan Casa Brava dalam proses konstruksi.

Distribusi proyek tersebar di sejumlah lokasi strategis di Lombok Selatan, termasuk kawasan sekitar sirkuit Mandalika dan perbukitan Kuta. Strategi ini dilakukan untuk menjangkau berbagai segmen wisatawan sekaligus memperluas portofolio bisnis perusahaan.

Setelah tahap pembangunan selesai, unit properti akan dikelola oleh tim operator untuk menghasilkan pendapatan sewa bagi investor. Model ini dinilai sejalan dengan tren global managed residence yang telah berkembang di destinasi wisata seperti Phuket dan Maladewa.

Dari sisi pasar, Lombok didukung oleh peningkatan jumlah wisatawan, pengembangan infrastruktur, serta keberadaan kawasan ekonomi khusus Mandalika. Akses penerbangan langsung dari berbagai kota internasional juga turut memperkuat permintaan terhadap akomodasi wisata.

Meski demikian, investasi di kawasan berkembang tetap menghadapi tantangan seperti regulasi dan likuiditas aset. Karena itu, pengelolaan operasional yang efektif dinilai menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan investasi.

Melalui berbagai faktor pendukung tersebut, Lombok dinilai memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang, terutama bagi investor yang mencari peluang di sektor properti dan hospitality terintegrasi.

Saat ini sistem kelistrikan Aceh belum stabil, yang berdampak pada jaringan distribusi ke pelanggan di sejumlah daerah padam

Banda Aceh (ANTARA) - PLN Unit Induk Distribusi (UID) Aceh menyatakan sejumlah wilayah di Aceh mengalami pemadaman menyusul pemulihan sistem kelistrikan di wilayah Sub Sistem Aceh saat ini belum stabil.

"Saat ini sistem kelistrikan Aceh belum stabil, yang berdampak pada jaringan distribusi ke pelanggan di sejumlah daerah padam," kata Manajer Komunikasi & TJSL PLN UID Aceh, Lukman Hakim di Banda Aceh, Senin malam.

Ia menjelaskan sebagai langkah penanganan cepat, saat ini PLN terus mengoptimalkan penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) untuk membantu menopang beban kelistrikan.

"​Kami berkomitmen untuk melakukan upaya semaksimal mungkin dengan menerjunkan tim siaga yang dikerahkan 24 jam penuh di lapangan agar sistem kelistrikan dapat segera pulih sepenuhnya," katanya.

Menurut dia, untuk penormalan akan dilakukan secara bertahap seiring dengan pulihnya sistem kelistrikan sub wilayah Aceh secara keseluruhan.

Pihaknya juga menyampaikan ​permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang pelanggan alami atas gangguan tersebut.

Pewarta: M Ifdhal
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir meminta Perum Bulog untuk mempercepat dan memperluas distribusi minyak goreng ke kawasan Indonesia timur demi menjaga pasokan dan stabilitas harga.

Tomsi menegaskan kebijakan tersebut adalah langkah pemerintah dalam menjaga pemerataan harga serta menjamin ketersediaan kebutuhan pokok, khususnya di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan distribusi lebih kompleks.

"Dari Bulog tadi juga kami minta untuk penyaluran minyak gorengnya dipercepat, diperbanyak, dan Indonesia timur ya, khususnya Papua, walaupun itu kita sama-sama memahami transportasinya sulit, tetapi tetap harus dimaksimalkan," kata Tomsi dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Hal tersebut disampaikan Tomsi Tohir saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2026 di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Jakarta.

Tomsi menjelaskan berdasarkan pemetaan distribusi saat ini, kawasan Indonesia timur yang mencakup Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua telah memperoleh alokasi minyak goreng MinyaKita sebanyak 6.115 kiloliter. Namun, realisasi penyalurannya baru sekitar 65 persen atau setara 4.025 kiloliter.

Oleh karena itu, ia meminta proses pengadaan dan distribusi dari pihak pemasok terus dipercepat agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal di berbagai daerah.

Ia menambahkan bahwa tingginya ongkos logistik akibat kondisi geografis wilayah kepulauan kerap memicu kenaikan harga di atas harga eceran tertinggi (HET).

Oleh sebab itu, forum pengendalian inflasi harus lebih fokus membahas wilayah-wilayah dengan lonjakan harga yang signifikan agar solusi dapat segera diterapkan secara tepat sasaran.

"Oleh sebab itu, seluruh paparan narasumber ya kami minta untuk fokus dan bisa dipercepat sehingga nantinya ada waktu untuk daerah-daerah yang kita nilai kenaikannya cukup ekstrem untuk kita bisa tanyakan," ujarnya.

Tomsi berharap forum evaluasi mingguan pengendalian inflasi yang berlangsung beberapa kali ini dapat terus dioptimalkan sebagai ruang koordinasi yang lebih efektif. Hal ini terutama dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan akar persoalan inflasi secara spesifik.

"Sehingga dari pengalaman-pengalaman tersebut, kita perlu mengefektifkan waktu di mana hal-hal yang pokok, penting atau yang naik atau yang menjadikan hal-hal yang akan menyebabkan kenaikan yang kita prediksi di masa depan akan menyebabkan harga-harga itu naik, itu saja yang kita bahas," tuturnya.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Honda Prospect Motor (HPM) menghadirkan pameran bertajuk Honda Culture at Vault di Vault Automotive Museum, Jakarta Selatan, pada 26–31 Mei 2026. Pameran yang dibuka gratis untuk umum itu menampilkan perjalanan kultur Honda melalui model-model ikonik, sejarah engineering, hingga pengaruh komunitas dan motorsport terhadap perkembangan merek asal Jepang tersebut.

Berbeda dari pameran otomotif konvensional yang berfokus pada peluncuran produk baru, Honda Culture at Vault mencoba memperlihatkan bagaimana mobil Honda berkembang menjadi bagian dari budaya otomotif lintas generasi.

Pengunjung diajak menelusuri perjalanan berbagai model Honda yang lahir dari latar budaya berbeda, mulai kultur motorsport, street racing dan modifikasi, hingga pengaruh city pop Jepang era 1980-an. Pameran ini juga menampilkan bagaimana kultur Honda tumbuh di Indonesia melalui komunitas dan penggunaan sehari-hari.

Area pameran dibagi dalam dua tema utama. Lantai pertama mengusung tema Culture of Performance yang menampilkan sejumlah model performa legendaris Honda seperti Honda Prelude lintas generasi, Honda Integra, Honda S2000, Honda Civic Type R FL5 milik Honda Racing Indonesia, hingga Honda NSX.

Melalui koleksi tersebut, Honda mencoba memperlihatkan filosofi performa yang selama ini menjadi ciri khas merek tersebut, yakni kombinasi antara presisi engineering dan keterlibatan emosional pengemudi saat berkendara.

Sementara itu, lantai kedua mengangkat tema Culture of Engineering yang menampilkan perjalanan inovasi Honda dari masa ke masa. Beberapa model yang dipamerkan antara lain Honda T360, Honda Civic CVCC, Honda City Cabriolet, serta Honda CR-Z Mugen RZ.

Deretan mobil itu dilengkapi model yang memiliki kedekatan kuat dengan pasar Indonesia seperti Honda Civic Estilo, Honda Jazz, dan Honda Brio dari tim Honda Racing Indonesia.

Tidak hanya mobil, Honda juga memamerkan sepeda motor klasik Honda CB750 dan Honda CB450 sebagai bagian dari sejarah engineering perusahaan.

Communication Strategy Sub-Division Head PT Honda Prospect Motor Yulian Karfili mengatakan setiap mobil Honda memiliki cerita dan hubungan emosional tersendiri dengan penggunanya.

“Melalui Honda Culture at Vault, kami ingin menunjukkan bahwa kultur Honda tidak dibangun oleh mobil saja, tetapi juga oleh orang-orang yang merancang, mengendarai, merawat, hingga mewariskannya ke generasi berikutnya,” kata Yulian.

Selama pameran berlangsung, pengunjung juga dapat mengikuti sejumlah kegiatan seperti tur museum, pengalaman suara mesin berbagai model Honda, sesi test drive, hingga program kolaborasi bersama komunitas dan kreator otomotif.