Google dilaporkan membatasi penggunaan model kecerdasan buatan (AI) Gemini oleh Meta setelah perusahaan induk Facebook, Instagram, dan WhatsApp itu meminta kapasitas komputasi yang lebih besar daripada yang dapat disediakan Google.

Laporan Financial Times yang dikutip Reuters menyebut Google telah memberi tahu Meta pada Maret, bahwa perusahaan tidak dapat memenuhi seluruh kapasitas Gemini yang ingin dibeli Meta. Keterbatasan itu dilaporkan mengganggu dan menunda sejumlah proyek AI internal Meta.

Media industri Mobile World Live melaporkan pembatasan itu masih berlaku hingga saat ini. Menurut sumber Financial Times, Meta menjadi pelanggan yang paling terdampak karena permintaannya terhadap kapasitas komputasi AI jauh lebih besar dibandingkan klien Google lainnya.

Perkembangan ini menjadi salah satu indikasi paling jelas bahwa industri AI mulai menghadapi keterbatasan infrastruktur, meskipun perusahaan teknologi telah menggelontorkan miliaran dolar untuk chip, pusat data, dan pasokan listrik.

Reuters mencatat bahwa lonjakan kebutuhan komputasi untuk melatih dan menjalankan model AI kini melampaui kecepatan pembangunan infrastruktur baru. Akibatnya, bahkan perusahaan teknologi terbesar di dunia pun mulai menghadapi kelangkaan kapasitas komputasi.

Dikutip dari Mobile World Live, Meta menggunakan Gemini untuk berbagai kebutuhan, mulai dari otomatisasi keamanan, layanan pelanggan, alat periklanan hingga sejumlah alur kerja pemrograman internal. Namun setelah aksesnya dibatasi, perusahaan mulai mengurangi ketergantungan terhadap model eksternal dan beralih ke model internal bernama Muse Spark.

Laporan Financial Times yang dirangkum Reuters juga menyebut Meta mendorong karyawannya menggunakan token AI secara lebih efisien. Token merupakan satuan yang digunakan untuk mengukur konsumsi model AI, sehingga penghematan penggunaan token dapat menekan kebutuhan komputasi sekaligus biaya operasional.

Meski Meta menjadi pihak yang paling terdampak, pembatasan kapasitas tidak hanya dirasakan satu perusahaan. Financial Times melaporkan sejumlah pelanggan Google lainnya juga mengalami kendala serupa, meski dalam skala yang lebih kecil.

Situasi ini menunjukkan bahwa persaingan AI tidak lagi hanya ditentukan oleh kualitas model atau jumlah talenta yang direkrut, tetapi juga oleh kemampuan memperoleh akses terhadap infrastruktur komputasi dalam jumlah besar.

Untuk mengatasi kekurangan kapasitas tersebut, Google disebut terus menambah pasokan komputasi. Mobile World Live melaporkan perusahaan itu baru menandatangani kesepakatan senilai sekitar US$ 920 juta per bulan untuk menyewa kapasitas komputasi dari perusahaan milik Elon Musk, SpaceX.

Langkah serupa juga dilakukan perusahaan AI lainnya. Menurut Mobile World Live, Anthropic pada Mei meneken perjanjian kapasitas komputasi dengan SpaceX sekitar US$ 1,25 miliar per bulan. Kesepakatan-kesepakatan ini menunjukkan bahwa akses terhadap infrastruktur AI kini menjadi komoditas strategis yang semakin langka.

Di sisi lain, Meta terus meningkatkan investasi AI dalam upayanya mengembangkan teknologi superintelligence. Namun berbeda dengan Google yang memiliki bisnis cloud publik besar, Meta masih mengandalkan kombinasi infrastruktur internal dan layanan pihak ketiga untuk menjalankan sebagian beban kerja AI-nya.

Kondisi ini memperlihatkan paradoks baru dalam industri AI. Di tengah perlombaan investasi bernilai ratusan miliar dolar untuk membangun model yang semakin canggih, kapasitas komputasi justru menjadi sumber daya yang semakin terbatas. Bahkan perusahaan sebesar Meta dan Google kini harus berebut akses terhadap infrastruktur yang dibutuhkan untuk menopang ambisi AI mereka.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan saldo Jaminan Hari Tua (JHT) dengan nominal di bawah Rp50 juta tidak dikenakan pajak alias 0 persen. Namun, harus memenuhi syarat yang ditetapkan.

Pengenaan tarif pajak 0 persen untuk pencairan JHT di bawah Rp50 juta dan saldo di atas Rp50 juta dikenakan tarif pajak final sebesar 5 persen ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16 Tahun 2010.

"Untuk penghasilan sampai dengan Rp50 juta, tarifnya 0 dan persifat final. Di atas 50 juta baru kena 5 persen dan bersifat final," ujar Penyuluh Pajak Ahli Madya Eddy Triono dalam Media Briefing di Kantor Pusat DJP, Selasa (30/6).

Namun, relaksasi atau insentif PPh 0 persen ini hanya berlaku dengan syarat yakni dicairkan dalam kurun waktu dua tahun kalender sejak masa pencairan pertama kali di masa pensiun. Apabila lebih, maka akan dikenakan tarif pajak progresif PPh Pasal 21.

"Ini kayak hukuman, Anda nyairin JHT dikasih waktu 2 tahun sejak pensiun, selewat itu fasilitas tidak bermanfaat lagi, tidak berlaku lagi, maka kembali ke pengaturan awal," jelasnya.

Sementara itu, untuk penarikan JHT oleh pekerja saat masih aktif bekerja, mekanisme perpajakannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tarif PPh Orang Pribadi yang berlaku.

Hal ini dimaksudkan untuk mendorong peserta JHT agar tidak menarik lebih awal sehingga peserta mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari program JHT.

Saat ini, tarif pajak OP PPh 21 dibagi menjadi 5 lapisan berdasarkan kategori Penghasilan Kena Pajak (PKP). Besarannya 5 persen hingga 35 persen.

Rinciannya:

-Lapisan 1: Rp0-Rp60 juta kena tarif 5 persen-Lapisan 2: Rp60 juta-Rp250 juta kena tarif 15 persen-Lapisan 3: Rp250 juta-Rp500 juta kena tarif 25 persen-Lapisan 4: Rp500 juta-Rp5 miliar kena tarif 30 persen-Lapisan 5: di atas Rp5 miliar kena tarif 35 persen.

Manado (ANTARA) - Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengatakan pihaknya menggunakan teknologi AI (kecerdasan buatan) untuk membantu percepatan proses data dan efisiensi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang saat ini berlangsung serentak di seluruh Indonesia.

“Sensus Ekonomi 2026 ini memiliki kesulitan yang cukup tinggi, mulai dari wilayah sensus hingga menyangkut jutaan pelaku usaha, sehingga penggunaan AI sangat membantu dalam pemrosesan data agar lebih cepat dan akurat, yang biasanya memakan waktu cukup lama. AI juga dapat membantu secara signifikan akurasi datanya serta mampu mendeteksi anomali, duplikasi dan kesalahan input,” kata Sonny dalam sambutannya pada pencanangan Sensus Ekonomi 2026 Sulawesi Utara di kantor gubernuran di Manado, Selasa.

Namun demikian, Sonny juga memastikan bahwa kerahasiaan dan keamanan data responden terjaga dengan baik mengingat verifikasi semua data tetap akan dilakukan secara berjenjang oleh pegawai organik BPS.

Terlebih lagi, jaringan dan server dimiliki sendiri oleh BPS. Sensus Ekonomi 2026 berlangsung selama 2,5 bulan mulai dari 15 Juni sampai 31 Agustus 2026.

Pada kesempatan tersebut, Sonny mengatakan bahwa sensus ekonomi merupakan agenda rutin negara yang dilakukan 10 tahun sekali, di mana setiap sepuluh tahun tersebut terjadi perubahan yang signifikan dalam pembangunan suatu negara.

Sensus Ekonomi berlangsung secara rutin sejak tahun 1986, hingga tahun 2026, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

"Sensus ekonomi ibarat melakukan 'medical check-up'.' Bisa saja kita merasa tubuh sehat, mungkin juga merasa kok ada yang tidak enak di badan kita. Dan kita baru bisa tahu apa penyebab badan kita tidak enak," ujarnya.

Sonny menegaskan bahwa data 'medical check-up' tidak akan diberikan kepada orang lain, sehingga betul-betul data Sensus Ekonomi 2026 yang dikumpulkan tersebut digunakan untuk kepentingan statistik dan nanti data statistiknya, data agregatnya, akan digunakan untuk kepentingan pembangunan yang ada di seluruh daerah di Indonesia.

Sonny juga mengapresiasi capaian kinerja Sulawesi Utara yang biasa dikenal dengan Bumi Nyiur Melambai, karena menyimpan kekayaan dan potensi ekonomi yang luar biasa.

"Jadi nanti Pak Gubernur akan dapat data gambaran utuh tentang ekonomi yang ada di Sulawesi Utara ini. Mulai dari laut dan darat, semuanya luar biasa. Bila dilihat dari data, pertumbuhan ekonominya Sulawesi Utara melampaui rata-rata nasional yang diiringi dengan tingkat kemiskinan yang terus menurun, mencapai 6,62 persen," katanya menambahkan.

Pada 2025, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara mencapai 5,66 persen.
Sulut juga secara statistik, menjadi provinsi terbaik pertama di kawasan Sulawesi dalam penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting, sehingga capaian tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus mengatakan pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Sulawesi Utara akan sangat berarti bagi pemerintah daerah.

Oleh karena itu, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di provinsi ujung utara tersebut.

Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, katanya, semoga dilaksanakan dengan lancar, tidak ada kendala selama proses di lapangan. Sulawesi Utara memiliki 382 pulau yang tersebar, termasuk tiga kabupaten kepulauan, dan akan didata oleh 2.401 petugas lapangan.

"Saya yakin BPS, dengan pengalaman saat melakukan Sensus Penduduk dan Sensus Pertanian, dan pada Sensus Ekonomi kali ini tentunya bisa tetap berjalan dengan baik. Apalagi didukung dengan tim lapangan yang mencapai dua ribu lebih," ujarnya.

Gubernur berharap data BPS secepat mungkin selesai sehingga bisa menjadi standar pemerintah daerah untuk melakukan program-program pada tahun 2027.

Pewarta: Karel Alexander Polakitan
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten pengelola jaringan Guardian dan IKEA, PT DFI Retail Nusantara Tbk. (HERO) menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga pertumbuhan bisnis sepanjang 2026.

Perseroan akan mempercepat ekspansi jaringan Guardian melalui skema lisensi dan waralaba, sekaligus memperkuat kanal digital IKEA di tengah tantangan daya beli dan ketidakpastian ekonomi.

President Director DFI Retail Nusantara Hadrianus Wahyu Trikusumo mengatakan belum dapat memberikan proyeksi kinerja keuangan secara rinci untuk sepanjang 2026.

Namun, perseroan memastikan realisasi bisnis hingga kuartal I/2026 serta pencapaian Guardian dan IKEA pada paruh pertama tahun ini masih berada di jalur yang sesuai dengan target internal.

"Full year kami belum bisa memberikan prediksi. Namun sejauh ini hasil kuartal I dan pencapaian Guardian maupun IKEA hingga Mei masih baik dan on track sesuai target yang telah kami tetapkan," ujarnya dalam Public Expose yang dikutip, Selasa (30/6/2026).

Hadrianus memaparkan untuk Guardian, perseroan tengah mempersiapkan ekspansi melalui model waralaba. Namun, karena proses sertifikasi waralaba masih berlangsung, perusahaan untuk sementara menggunakan skema lisensi bisnis sebagai langkah awal memperluas jaringan toko.

Selain melalui lisensi, HERO juga tetap melanjutkan pembukaan gerai Guardian milik sendiri dengan menyasar pusat-pusat perbelanjaan baru di lokasi strategis yang sesuai dengan kriteria perseroan.

Head of Finance Guardian Indonesia Melia Asmita mengatakan strategi pertumbuhan Guardian pada tahun ini berfokus pada peningkatan aksesibilitas dan kepercayaan pelanggan.

Pihaknya berencana memperbanyak peluncuran produk kecantikan lokal dari pelaku UMKM. Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas pilihan produk sekaligus mendekatkan merek-merek lokal kepada konsumen.

"Kami berkomitmen untuk menghadirkan solusi kesehatan dan kecantikan yang semakin mudah dijangkau melalui ekosistem omnichannel yang kuat, produk-produk terpercaya, serta berbagai inisiatif yang mendukung gaya hidup sehat," jelasnya.

Sementara itu, strategi yang diterapkan perseroan untuk pertumbuhan kinerja IKEA berbeda.

Hadrianus memilih mengoptimalkan kanal digital dibandingkan membuka toko fisik baru. Dia menilai ukuran gerai IKEA yang besar membutuhkan investasi dan biaya operasional yang tinggi sehingga perusahaan lebih memprioritaskan peningkatan produktivitas toko yang telah beroperasi.

"Store IKEA ukurannya besar sehingga biaya operasionalnya juga besar. Karena itu kami fokus meningkatkan performa toko yang ada, sedangkan ekspansi lebih diarahkan ke kanal online," ujarnya.

Untuk lini bisnis IKEA, perusahaan telah menyiapkan tiga fokus utama pada semester II/2026.

Pertama, melanjutkan investasi pada infrastruktur dan peningkatan pengalaman pelanggan yang telah dimulai sejak tahun lalu.

Kedua, mengincar segmen konsumen dengan nilai transaksi tinggi. Di tengah tren pelemahan daya beli secara global, perusahaan melihat masih terdapat peluang dari pelanggan yang melakukan pembelian dalam nominal besar meski frekuensi transaksi cenderung menurun.

"Secara keseluruhan basket size memang mengalami penurunan. Namun masih ada pelanggan yang melakukan pembelian dengan nilai cukup tinggi dan itu akan menjadi target kami ke depan," katanya.

Ketiga, mempercepat pengembangan bisnis IKEA for Business, yakni divisi yang melayani kebutuhan pelanggan korporasi seperti apartemen, pengembang perumahan, hingga perkantoran.

Menurutnya permintaan dari segmen business to business (B2B) menunjukkan pertumbuhan yang kuat dalam dua tahun terakhir dan dinilai masih memiliki prospek yang menjanjikan.

"IKEA for Business menjadi salah satu area yang pertumbuhannya cukup baik. Ke depan kami akan terus mengembangkan segmen ini karena peluangnya masih sangat besar," ujarnya.

Menilik kinerja keuangan HERO pada kuartal I/2026, perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp1,4 triliun atau tumbuh 16% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1,21 triliun. Sementara itu, per kuartal I/2026, HERO membukukan laba bersih senilai Rp87 miliar. Naik bila dibandingkan dengan periode yang sama pada 2025 sebesar Rp27,1 miliar.

Meski demikian, HERO juga mengakui kondisi ekonomi saat ini masih memberikan tekanan terhadap industri ritel, terutama akibat kenaikan harga sejumlah bahan baku yang berdampak pada biaya operasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Microsoft memastikan data pelanggan tidak digunakan untuk melatih model kecerdasan buatan (AI).

Senior Cloud and AI Platform GTM Microsoft ASEAN Fiki Setiyono mengatakan perusahaan memastikan data pelanggan tidak dikirim untuk melatih ulang (retraining) reasoning model yang digunakan Microsoft.

“Karena kan di Microsoft kami punya several reasoning models, tapi yang salah satu frontier models-nya Microsoft, misalnya contohnya Azure Open AI, tidak dikirim untuk melatih ulang,” kata Fiki dalam acaraMedia Work Trend Index 2026 Indonesia Media Briefing, Selasa (30/6/2026).

Fiki menjelaskan hal itu berarti data pelanggan Microsoft tidak dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan reasoning model. Menurutnya, secara teknis Microsoft telah membangun mekanisme yang dapat dibuktikan untuk memastikan hal tersebut.

Di sisi lain, Fiki mengatakan meningkatnya perhatian terhadap keamanan dan pengelolaan data justru menunjukkan bahwa kebutuhan industri terhadap AI kini bergerak menuju konsepsovereign AI. Menurutnya, tren tersebut bukan merupakan kemunduran, melainkan bukti adopsi AI telah berkembang semakin matang sehingga isusovereign AImenjadi semakin relevan.

Fiki menambahkan bagi Microsoft,sovereign AIkini bukan lagi sekadar konsep. Perusahaan, kata dia, mendukung implementasisovereign AImelalui dua prinsip utama. Prinsip pertama adalah memastikan ketersediaan infrastruktur AI.

“Jadi contohnya di keberadaan data center-nya Microsoft di Indonesia sudah ada infrastruktur berbasis AI, VM, GPU yang bisa di-utilize. Itu prinsip pertama bagaimana Microsoft ingin mendemokratisasi keberadaan infrastruktur mendukung sovereign,” kata Fiki.

Prinsip kedua adalah mendemokratisasi akses terhadap model AI. Fiki mengatakan Microsoft tidak membatasi pengguna hanya pada satu model AI, melainkan menyediakan beragam pilihan model.

Dia mencontohkan Microsoft baru saja meluncurkanAnthropic General Availabilitydi Microsoft Foundry. Selain model dari OpenAI, platform tersebut juga menyediakan model lain seperti DeepSeek dan Kimi.

Secara keseluruhan, Microsoft Foundry kini memiliki sekitar 11.000 model AI yang dapat digunakan pelanggan.

“Sehingga ini harapannya tadi bisa menjawab bagaimana akurasi, security, privacy, dilihat dari ketersediaan teknologi dan juga prinsip-prinsip yang Microsoft pegang,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) telah menyelesaikan audit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2025. Meski kembali memeroleh status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), auditor negara masih menyoroti transformasi BUMN pasca Undang-Undang (UU) No.1/2025 dan program pemerintah yang belum tepat sasaran.

LKPP 2025 diserahkan oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun kepada Ketua DPR Puan Maharani pada Rapat Paripurna DPR ke-22 Masa Persidangan V, Selasa (30/6/2026).

Proses audit tahunan ini diawali dengan penyerahan LKPP 2025 yang belum diaudit (unaudited) kepada BPK 31 Maret 2026. Selang sekitar dua bulan, hasil pemeriksaanya telah diserahkan secara administratif kepada DPR pada 26 Mei 2026.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPP tahun 2025, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. Opini tersebut didukung oleh opini WTP atas 97 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara," terang Isma di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Di sisi lain, Badan Pangan Nasional (Bapanas) memeroleh opini Wajar dengan Pengecualian. Meski demikian, opini yang berbeda dengan keseluruhan laporan keuangan kementerian/lembaga serta Bendahara Umum Negara (BUN) tidak berdampak material terhadap kewajaran LKPP 2025 secara keseluruhan.

Isma lalu menyampaikan bahwa pemeriksaan LKPP ini menyoroti sejumlah area yang dinilai masih memerlukan penguatan dan perbaikan secara berkelanjutan. Hal krusial yang pertama adalah menyangkut transformasi kelembagaan BUMN seiring dengan UU No.1/2025 dan UU No.16/2025.

"Perubahan regulasi ini membawa konsekuensi signifikan yang menuntut penguatan kerangka tata kelola dan mekanisme akuntabilitas yang memadai, agar tetap selaras dengan prinsip transparansi, kehati-hatian, serta pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab," lanjutnya.

Kedua, terkait dengan peningkatan ketepatan sasaran berbagai program pemerintah. BPK menilai masih diperlukan penguatan, pengembangan, dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN.

"DTSEN diharapkan menjadi basis utama dalam meningkatkan kualitas perencanaan hingga evaluasi program pemerintah, khususnya program kesejahteraan sosial dan subsidi masyarakat, agar dapat diterima secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu," terangnya.

Terakhir, Isma berpesan bahwa pemerintah dituntut untuk mengelola APBN dengan tingkat kecermatan yang lebih tinggi seiring dengan naiknya kebutuhan belanja. Sebab, hal ini memicu ruang fiskal negara semakin terbatas.

"Sebab keberhasilan pembangunan bangsa ini tidak lagi diukur dari seberapa besar anggaran yang mampu kita serap, melainkan dari seberapa berkualitas tata kelolanya dan seberapa nyata dampaknya bagi kehidupan masyarakat," ujarnya.

Adapun pada pekan lalu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sempat mengungkap defisit APBN akhir 2025 versi LKPP mengecil dari estimasi 2,93% terhadap PDB (Rp695,1 triliun). Berdasarkan laporan yang sudah diaudit, defisit APBN ternyata berada di level 2,81% terhadap PDB.

"Untuk 2025 kami bisa tekan di bawah 3% di 2,81% [terhadap PDB]. Sebelumnya kami umumkan 2,9%, ternyata lebih bagus daripada 2,9% ke 2,81%," terangnya pada rapat kerja dengan Komite IV DPD, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Gadai Mas Nusantara melihat persaingan industri pergadaian ke depan akan semakin kompetitif, seiring bertambahnya pelaku usaha yang berkembang secara nasional.

Coporate Secretary & Legal Gadai Mas Nusantara, Evi Mayanti Situmorang menilai kondisi itu menjadi momentum positif bagi industri untuk terus mendorong inovasi, meningkatkan kualitas layanan, serta memperluas akses pembiayaan kepada masyarakat.

Untuk terus dapat memperkuat daya saing, lanjut Evi, perusahaan fokus pada peningkatan kualitas layanan, penguatan tata kelola perusahaan, dan pemanfaatan teknologi guna meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan pengalaman terbaik bagi nasabah.

“Selain itu, perusahaan juga terus memperluas jaringan layanan secara bertahap dan memperkuat manajemen risiko agar pertumbuhan usaha dapat berjalan sehat, berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan pasar,” katanya, Senin (29/6/2026).

Kendati begitu, Gadai Mas Nusantara memperkirakan pada tahun ini industri pergadaian menghadapi sejumlah tantangan seperti persaingan usaha yang semakin kompetitif, fluktuasi harga emas yang dipengaruhi kondisi ekonomi global, serta perubahan kebutuhan dan perilaku nasabah yang semakin mengutamakan kemudahan layanan.

“Untuk menghadapinya, perusahaan terus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan usaha, kualitas pembiayaan, penerapan prinsip kehati-hatian serta peningkatan kualitas layanan agar tetap tumbuh secara sehat dan berkelanjutan,” tegas Evi.

Oleh karena itu, dia berpendapat ke depannya daya saing perusahaan tidak hanya ditentukan oleh skala usaha, tetapi juga oleh kualitas layanan, tata kelola yang baik dan kemampuan memahami kebutuhan nasabah.

Untuk diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan persetujuan perubahan lingkup wilayah usaha dari tingkat provinsi menjadi tingkat nasional kepada dua perusahaan pergadaian, yaitu PT Gadai Sakti Jakarta dan PT Gadai Mas Nusantara.

Perluasan lingkup wilayah usaha ini dapat meningkatkan kapasitas usaha kedua perusahaan, memperluas jangkauan layanan pergadaian yang legal dan terdaftar, serta memberikan akses pembiayaan yang lebih luas kepada masyarakat di berbagai daerah.

Sebagai informasi, OJK mencatat penyaluran pinjaman industri pergadaian meningkat sebesar 56,80% (year on year/YoY) menjadi Rp157,20 triliun pada April 2026. Proporsi penyaluran pinjaman terbesar adalah PT Pegadaian konvensional yaitu Rp130,24 triliun atau 82,85% dari total penyaluran pinjaman industri Pergadaian.

Belanja terkait iklim mencapai sekitar 3 persen dari APBN, dengan rata-rata pengeluaran tahunan lebih dari Rp70 triliun

Jakarta (ANTARA) - Plt Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Herman Saheruddin mengungkapkan rata-rata pengeluaran pemerintah untuk mengatasi permasalahan iklim mencapai Rp73,5 triliun per tahun selama periode 2018-2024.

“Belanja terkait iklim mencapai sekitar 3 persen dari APBN, dengan rata-rata pengeluaran tahunan lebih dari Rp70 triliun,” ujar Herman Saheruddin dalam Maybank Indonesia Sustainable Finance Forum 2026 di Jakarta, Selasa.

Ia menuturkan nominal tersebut mencerminkan komitmen kuat pemerintah untuk mengatasi permasalahan iklim. Namun, hal tersebut juga menunjukkan masih besarnya kesenjangan pembiayaan terkait iklim.

Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Indonesia membutuhkan Rp794 triliun hingga Rp800 triliun per tahun untuk mencapai target nol emisi (Net Zero Emission/NZE) pada 2060.

“Oleh karena itu, belanja publik tidak boleh dipandang sebagai solusi akhir, melainkan sebagai katalis yang mendorong partisipasi lebih besar dari sektor swasta,” katanya.

Herman menyatakan pemerintah memposisikan APBN bukan sebagai sumber utama pembiayaan iklim, tapi sebagai katalis yang mengurangi risiko investasi, memperkuat kepercayaan investor, dan mendorong partisipasi yang jauh lebih besar dari sektor swasta.

Pihaknya pun meyakini bahwa pembangunan berkelanjutan hanya akan berhasil apabila pemerintah dan para pelaku pasar mampu membangun kerja sama yang solid untuk mengatasi permasalahan iklim.

Hal tersebut karena diperlukan ekosistem pembiayaan yang komprehensif, terdiversifikasi, dan kolaboratif untuk merealisasikan target iklim Indonesia.

“Karena itu, Indonesia telah mengembangkan arsitektur pembiayaan iklim yang menggabungkan sumber daya dari sektor publik dan swasta, serta dari mitra domestik maupun internasional,” ucap Herman.

Ia menuturkan dari sisi pembiayaan publik, pembiayaan iklim didukung melalui APBN, belanja pemerintah daerah, insentif fiskal, dan instrumen pembiayaan inovatif seperti Green Sukuk (sukuk hijau), SDG Bonds, Blue Bonds (obligasi biru), serta Disaster Pooling Fund (dana bersama penanggulangan bencana).

Selain itu, pemerintah juga terus mendorong peningkatan dukungan dari sektor perbankan, pasar modal, pasar karbon, filantropi, investasi korporasi, blended finance (bauran pembiayaan), serta kerja sama internasional melalui bank pembangunan multilateral, mitra bilateral, dan lembaga keuangan internasional.

“Setiap sumber pembiayaan harus saling melengkapi agar aksi iklim dapat dilaksanakan pada skala kecepatan yang dibutuhkan,” tutur Herman.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Maybank Group berkomitmen menyalurkan pembiayaan berkelanjutan sebesar US$73 miliar atau setara Rp1.303,48 triliun (kurs Jisdor Rp17.856) di seluruh kawasan Asean pada 2030.

Presiden & CEO Maybank dan Presiden Komisaris Maybank Indonesia Dato’ Sri Khairussaleh Ramli menyampaikan, hingga 2025, Maybank Group telah memobilisasi pembiayaan berkelanjutan senilai sekitar US$43 miliar. Realisasi itu melampaui komitmen awal perseroan serta menunjukkan semakin kuatnya momentum transisi di kawasan.

“Melalui strategi baru kami, M25+ ROA30, kami meningkatkan ambisi kami lebih jauh lagi. Pada 2030, Maybank berkomitmen memobilisasi pembiayaan berkelanjutan sebesar US$73 miliar di seluruh kawasan,” kata Dato dalam sambutannya pada Maybank Indonesia Sustainable Finance Forum 2026, Selasa (30/6/2026).

Dia mengatakan, komitmen ini mencerminkan keyakinan Maybank Group bahwa keberlanjutan bukanlah agenda yang berdiri sendiri. Menurutnya, keberlanjutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya grup dalam menciptakan nilai jangka panjang, melalui dukungan terhadap kemajuan ekonomi, penguatan ketahanan bisnis, serta pemberian dampak nyata bagi masyarakat yang dilayani oleh Maybank Group di seluruh kawasan Asean.

Lebih lanjut, Dato menegaskan bahwa fokus Maybank Group tidak hanya terbatas pada proyek-proyek yang telah ramah lingkungan. Perseroan juga mendukung sektor-sektor yang masih membutuhkan proses transisi.

“Kami bekerja sama dengan para nasabah di sektor-sektor beremisi tinggi dan sulit dikurangi emisinya (hard-to-abate sectors), membantu mereka meningkatkan efisiensi, mengadopsi teknologi yang lebih bersih, serta menyusun jalur transisi yang kredibel,” tuturnya.

Di samping terus memperkuat agenda lingkungan dan tata kelola, Dato menyebut bahwa perseroan tetap berkomitmen mendorong agenda sosial dalam kerangka Environmental, Social, dan Governance (ESG).

Maybank Group menetapkan dampak sosial sebagai salah satu pembeda utama, dengan tujuan melayani nasabah, masyarakat, dan perekonomian di Asean maupun di luar kawasan.

Melalui berbagai inisiatif dampak sosial Maybank, Dato mengungkapkan bahwa pihaknya telah meningkatkan kualitas hidup sekitar 1,5 juta orang, sekaligus memobilisasi investasi berdampak sosial senilai sekitar US$7 miliar pada 2025.

“Fokus kami adalah meningkatkan kualitas hidup serta mewujudkan masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi semua,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Puan Maharani memberikan tanggapan terkait safari politik yang dilakukan oleh mantan Presiden ke-7 Joko Widodo.

Puan menjelaskan, safari politik adalah hak bagi semua warga negara Indonesia.

"Safari politik, hak semua warga negara untuk bisa melakukan kunjungan ke mana saja," katanya, dikutip Selasa (30/6/2026).

Kendati demikian, dia mengajak agar seluruh pihak menjaga kondusifitas di tengah dinamika global saat ini.

"Namun dalam situasi global yang sekarang sedang tidak menentu, alangkah baiknya jika kita sama-sama bisa menjaga situasi untuk bisa tetap kondusif," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi), menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Kota Bandar Lampung, Lampung, Sabtu (27/6/2026). Kehadiran Jokowi disambut antusias oleh kader PSI, relawan, dan masyarakat yang memadati lokasi kegiatan.

Setibanya di lokasi, Jokowi menyempatkan diri menyapa para relawan dan warga yang telah menunggu.

Kedatangan Jokowi ke Bandar Lampung bertujuan memberikan arahan kebangsaan dalam forum Rakorda DPD PSI. Dalam kesempatan itu, dia menyampaikan berbagai pandangan mengenai pentingnya menjaga persatuan, memperkuat semangat kebangsaan, serta mendorong partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam mendukung pembangunan nasional.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, Indonesia berisiko kehilangan para penjaga pengetahuan tradisional yang selama ini menjadi roh utama batik Nusantara

Kudus (ANTARA) - Perajin batik yang tergabung Asosiasi Perajin dan Pengusaha Batik Indonesia (APPBI) menggelar pameran "Seni Batik Puspa Nuswantara" di Jakarta pada 8-12 Juli 2026 sebagai upaya memperkuat pasar batik nasional di tengah maraknya tekstil bermotif batik dan produk tiruan batik.

"Pameran akan digelar International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta, mengusung tema 'Rupa Makna Tambal Nusantara' ini. Hadir sebagai ruang promosi, edukasi, apresiasi, dan konsolidasi bagi perajin, pengusaha batik, komunitas budaya, akademisi, media, pemerintah, serta masyarakat luas untuk bersama-sama menjaga keberlanjutan batik asli Indonesia," kata Ketua Umum APPBI Komarudin Kudiya melalui rilis yang diterima di Kudus, Selasa.

Ia mengungkapkan pameran tersebut diselenggarakan di tengah tantangan besar yang sedang dihadapi dunia perbatikan nasional.

Karena di balik setiap helai batik terdapat proses panjang yang melibatkan keterampilan, ketekunan, rasa, serta pengetahuan tradisional para perajin, mulai dari penciptaan motif, pencantingan, pewarnaan, hingga penyelesaian akhir, kini menghadapi menghadapi tekanan serius akibat membanjirnya tekstil bercorak batik, kain bermotif batik, dan produk tiruan batik yang diproduksi secara massal dengan teknologi cetak modern.

Produk-produk tersebut, kata dia, sering dipasarkan dengan harga murah dan menggunakan istilah "batik" tanpa penjelasan yang benar mengenai proses pembuatannya. Kondisi ini membuat masyarakat semakin sulit membedakan antara batik tulis, batik cap, batik kombinasi, dan tekstil bermotif batik.

Fenomena tersebut menimbulkan dampak langsung bagi para perajin batik tradisional. Karena perajin mengalami penurunan pesanan, berkurangnya produksi, melemahnya pendapatan, bahkan sebagian mulai meninggalkan profesi membatik karena tidak mampu bersaing dengan produk tekstil bercorak batik yang diproduksi secara industri.

"Jika kondisi ini terus dibiarkan, Indonesia berisiko kehilangan para penjaga pengetahuan tradisional yang selama ini menjadi roh utama batik Nusantara. Untuk itulah, APPBI menghadirkan pagelaran 'Seni Batik Puspa Nuswantara 2026' sebagai ikhtiar nyata untuk membangkitkan kesadaran publik, memperkuat ekonomi perajin, serta menegaskan pentingnya keberpihakan terhadap batik asli Indonesia," ujarnya.

Tema "Rupa Makna Tambal Nusantara" dipilih, kata dia, sebagai simbol keberagaman, kekuatan, dan harapan. "Rupa" merepresentasikan kekayaan visual batik dari berbagai daerah, "makna" menegaskan nilai filosofi di balik setiap motif, sedangkan "tambal" menjadi metafora kebersamaan untuk merajut kembali kekuatan perajin batik Nusantara.

Sebagai pagelaran seni dan budaya, Puspa Nuswantara 2026 akan menghadirkan sejumlah agenda penting. Di antaranya, menampilkan batik koleksi dari Pakualaman Yogyakarta sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan batik keraton dan kekayaan estetika batik klasik yang memiliki nilai sejarah, simbolik, dan budaya yang tinggi.

Berbagai motif batik khas Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, koleksi Muria Batik Kudus juga ikut dalam pameran tersebut. Termasuk dari Kabupaten Pati, batik Lasem Kabupaten Rembang, serta dari Semarang, Jateng.

Nantinya juga ada peluncuran batik Puspawicitra karya GKBRAA Paku Alam X, sebagai bagian dari semangat Puspa Nuswantara dalam mempertemukan tradisi, penciptaan, dan keberlanjutan batik sebagai warisan budaya yang terus hidup dan berkembang.

Puspa Nuswantara 2026 juga akan menghadirkan Bedah Buku "Batik Tiga Negeri" karya Komarudin Kudiya dan Afif Syakur. Agenda ini menjadi upaya memperkuat literasi batik nasional, khususnya dalam memahami perjalanan, karakter, dan makna Batik Tiga Negeri sebagai salah satu warisan batik yang kaya narasi lintas daerah, warna, dan tradisi.

Selain itu, ada lelang batik, pertunjukan fesyen, diskusi dari komunitas cinta berkain Indonesia, pasar batik rakyat, serta penampilan karya fesyen dari perguruan tinggi swasta di Jakarta dan Bandung.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Telkomsel Enterprise melalui platform periklanan digital TADEX meluncurkan Telkomsel AdTech Solution (TAS) bertepatan dengan peringatan lima tahun perjalanan TADEX. Solusi ini dirancang untuk membantu pelaku industri periklanan memahami audiens secara lebih akurat serta mengoptimalkan kampanye digital yang lebih relevan dan terukur.

Peluncuran solusi tersebut dilakukan di tengah meningkatnya tantangan industri periklanan digital. Perilaku pelanggan yang kini berinteraksi melalui berbagai platform, mulai dari media sosial, aplikasi, hingga layanan digital lainnya, membuat pelaku industri membutuhkan teknologi yang mampu memberikan gambaran audiens secara lebih menyeluruh.

VP Digital Advertising, Wholesale, and Interconnect Telkomsel, Arief Pradetya mengatakan, “Ke depan, kami melihat kebutuhan industri semakin berkembang ke arah strategi yang lebih berkelanjutan, di mana pemanfaatan teknologi dan insight menjadi kunci dalam menghasilkan campaign yang relevan dan berdampak. Melalui solusi ini, kami ingin membantu pelaku industri beradaptasi dengan perubahan perilaku pelanggan sekaligus meningkatkan efektivitas bisnis secara lebih konsisten.”

TAS menghadirkan kemampuan audience intelligence yang memungkinkan advertiser menjangkau audiens yang lebih relevan sekaligus meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran. Solusi ini juga terintegrasi dengan ekosistem TADEX sehingga proses aktivasi iklan dapat dilakukan secara lebih sederhana dan efisien.

Solusi untuk Advertiser dan Publisher

Melalui solusi ini:

1. Advertiser memperoleh kemampuan untuk menjangkau audiens yang lebih relevan dan meningkatkan efektivitas campaign.
2. Proses aktivasi menjadi lebih sederhana dan efisien melalui pengalaman yang terintegrasi.
3. Publisher mendapatkan peluang untuk meningkatkan nilai inventory dan memperluas potensi monetisasi.

Dengan tetap mengedepankan privasi, keamanan data, dan tata kelola yang bertanggung jawab, solusi ini mendukung terciptanya ekosistem periklanan digital yang lebih terpercaya dan berkelanjutan.

Perkuat Ekosistem Periklanan Digital

Hadirnya solusi ini memperkuat peran TADEX sebagai platform iklan programmatic lokal yang terus berkembang. Fokusnya bukan hanya pada teknologi, tetapi bagaimana membantu pelaku industri bekerja lebih efektif dan mendapatkan hasil yang lebih nyata.

Sejalan dengan komitmen Melayani Sepenuh Hati, Telkomsel terus menghadirkan solusi yang relevan dan membantu bisnis bekerja lebih efektif sekaligus mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan di ekosistem digital Indonesia. Ke depan, Telkomsel akan terus memperluas kapabilitas solusi digital advertising melalui pemanfaatan teknologi, audience intelligence, dan kolaborasi lintas industri untuk menghadirkan solusi yang semakin relevan, tepercaya, dan memberikan nilai tambah bagi advertiser maupun publisher.