Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menilai prospek eksporminyak sawit Indonesia ke Uni Eropa masih tetap terbuka meski kawasan tersebut bersiap menerapkan regulasi antideforestasi pada produk impor yang tertuang dalamEuropean Union Deforestation Regulation(EUDR).

Ketua Umum Gapki Eddy Martono mengatakan kebutuhan pasar Eropa terhadap minyak sawit Indonesia masih cukup besar sehingga prospek ekspor tetap terbuka meski regulasi baru segera diterapkan.

“Eropa membutuhkan minyak sawit Indonesia,” kata Eddy kepadaBisnis, Minggu (28/6/2026).

Data Kementerian Perdagangan (Kemendag) menunjukkan nilai ekspor minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa pada Januari–April 2026 mencapai US$1,51 miliar dengan volume 1,70 juta ton. Nilai ekspor tersebut meningkat 11,15%, sedangkan volumenya tumbuh 12,74% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menurut Eddy, meningkatnya ekspor minyak sawit ke Uni Eropa pada awal tahun ini didorong oleh permintaan yang memang sedang bertumbuh, terutama dari sektor industri.

Meski demikian, Eddy mengakui implementasi EUDR masih menyisakan tantangan bagi industri sawit nasional, terutama pada perkebunan rakyat. Menurutnya, hambatan utama terletak pada aspek legalitas lahan.

Dia menjelaskan bahwa perusahaan perkebunan sawit telah membatasi ekspansi menyusul pemberlakuan moratorium pada 2011. Pemerintah bahkan tidak lagi memberikan izin baru maupun pembukaan lahan bagi perusahaan melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019. Sementara itu, perkebunan sawit milik masyarakat belum memiliki aturan moratorium serupa.

“Hambatan untuk EUDR utamanya di sawit rakyat yaitu masalah legalitas. Kalau sawit perusahaan sudah ada moratorium sejak 2011, bahkan dengan Inpres No. 5 Tahun 2019 untuk perusahaan tidak ada izin baru dan pembukaan lahan, tetapi untuk masyarakat tidak ada aturan moratorium,” ujarnya.

Kendati demikian, Eddy optimistis ekspor minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa masih berpeluang meningkat apabila Indonesia mampu memenuhi ketentuan EUDR. Selain itu, penyelesaian perundinganIndonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement(IEU-CEPA) juga dinilai dapat menjadi pendorong peningkatan ekspor.

Di sisi lain, dia menilai pemerintah terus berupaya menyiapkan berbagai langkah agar ekspor minyak sawit Indonesia memenuhi standar yang dipersyaratkan dalam EUDR. “Pemerintah terus berusaha agar ekspor minyak sawit comply dengan EUDR,” tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana membangun Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) atau Financial Center untuk menjadikan Indonesia sebagai tujuan arus modal global.

Hal tersebut tercantum dalam Pasal 248A Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Ekonom sekaligus Kepala Pusat Makroekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menyatakan, Pusat Finansial Internasional Indonesia ditujukan untuk menarik investasi dan memperdalam pasar keuangan domestik.

"Namun pengalaman global menunjukkan keberhasilan pusat keuangan lebih ditentukan oleh kepastian hukum, kualitas regulasi, stabilitas makroekonomi, dan kemudahan berusaha dibanding pembangunan kawasan fisik," kata dia kepada Kompas.com, ditulis Minggu (28/6/2026).

Oleh karena itu, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi akan terbatas. "Jika reformasi kelembagaan tidak berjalan beriringan," imbuh dia.

Urgensi pembangunan Pusat Finansial Internasional Indonesia

Dosen dan Peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember Adhitya Wardhono menjelaskan, tujuan Pusat Finansial Internasional Indonesia untuk menjadikan Indonesia lebih kompetitif.

Hal tersebut berarti, Indonesia diharapkan menjadi pusat transaksi, pembiayaan, investasi, dan jasa keuangan regional. "Ini cukup urgen mengingat pasar keuangan Indonesia masih perlu diperdalam agar tidak terlalu bergantung pada perbankan dan pembiayaan domestik jangka pendek," ungkap dia.

Kendati demikian, ia berpandangan, efektivitas dari Pusat Finansial Internasional Indonesia perlu ditelusuri lebih lanjut.

Pusat finansial ini baru akan mendorong pertumbuhan ekonomi jika mampu menarik modal produktif dan terhubung dengan sektor riil. "Kalau hanya menjadi kawasan insentif pajak atau tempat arbitrase regulasi, dampaknya terhadap ekonomi bisa terbatas," ucap dia.

Menurut Adhitya, kebijakan ini cukup potensial tapi punya banyak risiko. "Kuncinya ada pada pada tata kelola, kepastian hukum, reputasi internasional, dan integrasinya dengan agenda pembangunan nasional," terang dia.

Indonesia butuh sumber pembiayaan jangka panjang

Ekonom sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas Syafruddin Karimi menjelaskan, pembangunan Pusat Finansial Internasional Indonesia bertujuan meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat keuangan internasional, mendorong pendalaman dan inovasi sektor keuangan, menarik pelaku usaha keuangan nasional dan global.

Selain itu, Pusat Finansial Internasional Indonesia juga bertujuan memfasilitasi pembiayaan sektor riil, proyek strategis, pembiayaan berkelanjutan, iklim, dan infrastruktur. "Urgensinya jelas, Indonesia membutuhkan sumber pembiayaan jangka panjang yang lebih dalam karena APBN dan perbankan tidak dapat memikul seluruh kebutuhan pembangunan," ucap dia.

Selain itu, pusat finansial internasional dapat membantu jika ia menarik dana global, memperkuat pasar derivatif, memperluas instrumen lindung nilai, mempercepat transaksi lintas negara, dan memberi kerangka hukum yang setara dengan standar internasional.

Meski begitu, efektivitasnya terhadap pertumbuhan ekonomi tidak otomatis.

Menurut dia, pusat finansial hanya akan mendorong pertumbuhan jika modal yang masuk mengalir ke sektor produktif, bukan hanya transaksi portofolio jangka pendek atau arbitrase pajak.

Dengan rupiah tertekan, yield Surat Berharga Negara (SBN) tinggi, dan Credit Default Swap (CDS) masih mahal, Indonesia harus membuktikan bahwa pusat finansial ini bukan sekadar kawasan berfasilitas khusus. "Melainkan ekosistem keuangan yang kredibel, diawasi ketat, dan terhubung dengan ekonomi riil," tutup dia.

Dalam salinan Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2026 tertulis Pusat Finansial Internasional Indonesia merupakan wilayah yang memiliki kemandirian keuangan dan administrasi serta kekhususan hukum tertentu yang mengadopsi, menginkorporasi, menerapkan dan menyesuaikan dengan standar internasional.

Kegiatan Pusat Finansial Internasional Indonesia mencakup kegiatan usaha sektor keuangan, kegiatan usaha penunjang sektor keuangan, dan kegiatan usaha sektor lainnya.

Nantinya, ketentuan mengenai penyelenggaraan Pusat Finansial Internasional Indonesia diatur secara khusus dengan Undang-Undang yang dibentuk paling lambat tiga bulan terhitung sejak peraturan tersebut diundangkan.

Financial center mampu tarik dana investasi lebih besar

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia selama ini masih mengandalkan skema investasi langsung (direct investment). Padahal, negara yang memiliki financial center mampu menghimpun dana investasi yang jauh lebih besar.

Bahkan nilainya mencapai berkali lipat dari realisasi investasi Indonesia pada 2025 yang sebesar Rp 1.931,2 triliun. “Kalau kita sekarang dengan tradisional investasi, kan 1 tahun kira-kira Rp 2.200 triliun untuk investasi. Bandingkan dengan negara Singapura, mereka bisa menarik investasi terkait dengan financial center mereka Rp 5.000 triliun. Ya Rp 5.000 triliun itu jadi dana masuk ke Singapura dulu baru disebar,” ujarnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (24/6/2026) malam.

Menurut Airlangga, Indonesia memiliki potensi investasi yang besar sehingga perlu memiliki pusat keuangan internasional yang mampu bersaing dengan pusat-pusat keuangan global.

Terlebih secara global, jumlah financial center yang menjadi tujuan arus modal internasional masih relatif terbatas, yaitu baru ada di Singapura, Dubai, Hong Kong, dan Amerika Serikat (AS).

“Potensi investasi di Indonesia kan besar. Dubai financial center juga yang kami bicara, mereka itu sekitar 800 billion dollar AS,” ucap dia.

Airlangga bilang, sampai saat ini pemerintah telah memetakan tiga titik lokasi di Bali yang bisa dijadikan financial center. Salah satu yang kerap disebut ialah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali. “Sementara di Bali, tapi di Bali bisa 2 atau 3 titik,” ungkapnya.

Pemerintah mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia untuk dimasukkan ke dalam evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI.

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, pembentukan Undang-Undang tersebut adalah amanat dari Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) terbaru.

"Bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa pemerintah bermaksud membentuk Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia," kata Edward dalam rapat bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Selasa (23/6/2026).

Edward menekankan, pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia dinilai penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Menurut dia, keberadaan pusat finansial internasional diharapkan dapat memperdalam dan mendiversifikasi perekonomian nasional melalui kontribusi yang lebih efektif dari sektor keuangan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

TASIKMALAYA - Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Karet Indonesia (DPP Apkarindo) menggelar Rembug Tani Jawa Barat di Koperasi Wangunwati, Desa Sukawangun, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Mengusung tema "Optimalisasi Produksi Kebun di Tengah Meningkatnya Harga Karet Nasional", kegiatan ini menjadi wadah konsolidasi petani, pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan dalam memperkuat sektor perkaretan nasional.

Acara dihadiri perwakilan PT Pupuk Kujang, PT Sintas Kurama, Dinas Perkebunan Kabupaten Ciamis, Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran, Ketua DPW Apkarindo Jawa Barat beserta jajaran, serta ratusan petani karet dari berbagai daerah di Jawa Barat.

Dalam sambutannya, Ketua DPP Apkarindo Irfan Ahmad Fauzi menyampaikan apresiasi kepada para petani karet yang tetap bertahan dan bekerja keras menjaga keberlanjutan komoditas karet di tengah berbagai tantangan.

"Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para petani karet di Provinsi Jawa Barat yang hingga hari ini tetap bertahan dan bekerja keras menjaga keberlanjutan komoditas karet. Di tengah berbagai tantangan, baik fluktuasi harga di pasar global maupun dinamika permintaan pasar, para petani tetap menunjukkan ketekunan, semangat, dan komitmen yang luar biasa," ujar Irfan Ahmad Fauzi, dikutip Minggu (28/6/2026).

Menurut Irfan, Rembug Tani merupakan forum strategis untuk memperkuat sinergi antar seluruh pemangku kepentingan sektor perkaretan. Mengingat lebih dari 80 persen kebun karet nasional dikelola oleh petani rakyat, maka penguatan sektor karet pada hakikatnya merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga keberlanjutan industri karet Indonesia.

"Rembug Petani Karet menjadi ruang silaturahmi sekaligus konsolidasi yang sangat penting. Melalui forum ini, petani, pemerintah, organisasi petani, dan mitra dapat berdiskusi secara terbuka serta merumuskan langkah bersama untuk memperkuat masa depan karet rakyat," tegasnya.

Irfan menegaskan, Apkarindo akan terus menjadi rumah perjuangan bagi petani karet Indonesia dengan memperjuangkan tata niaga yang lebih adil, transparan, dan berpihak kepada petani. Organisasi juga berkomitmen memperkuat posisi tawar petani dalam rantai perdagangan maupun penyusunan kebijakan.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPP Apkarindo juga menegaskan lima agenda prioritas organisasi, yaitu konsolidasi organisasi petani karet, penguatan ekonomi petani, peningkatan produktivitas kebun, advokasi dan kemitraan, serta hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas karet.

"Momentum Rembug Tani ini diharapkan melahirkan gagasan dan langkah bersama agar petani karet semakin kuat, terorganisir, dan memiliki masa depan yang lebih baik. Mari kita jadikan pertemuan ini sebagai awal penguatan gerakan petani karet Indonesia agar karet rakyat kembali menjadi sumber kesejahteraan bagi jutaan keluarga petani," pungkas Irfan.

Melalui penyelenggaraan Rembug Tani Jawa Barat, Apkarindo berharap lahir berbagai rekomendasi konkret untuk meningkatkan produktivitas kebun, memperkuat kelembagaan petani, serta mendorong kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, dunia usaha, dan petani demi kemajuan sektor perkaretan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai meningkatnya ketidakpastian ekonomi, baik akibat tekanan global maupun tantangan domestik, mendorong pelaku usaha memilih menahan ekspansi bisnis. Kondisi tersebut berpotensi menekan penciptaan lapangan kerja dan memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan dunia usaha saat ini menghadapi tekanan ekonomi yang lebih berat dibandingkan kuartal I/2026. Menurutnya, eskalasi ketegangan geopolitik telah memberikan dampak nyata terhadap pasar keuangan maupun kinerja sektor riil di Indonesia.

“Pelaku usaha prihatin dengan tekanan dan tantangan ekonomi yang ada saat ini, baik di tingkat nasional maupun internasional,” kata Shinta kepada Bisnis, Minggu (28/6/2026).

Selain itu, Shinta menilai pemerintah masih menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas makroekonomi, khususnya nilai tukar yang berdampak terhadap meningkatnya beban usaha.

Di sisi lain, proyeksi inflasi biaya hidup yang masih berada di kisaran batas atas target pemerintah turut membebani daya beli masyarakat.

Apindo juga menyoroti masih terbatasnya kepastian dan prediktabilitas kebijakan pemerintah, mulai dari tata kelola fiskal hingga berbagai kebijakan yang memengaruhi iklim usaha dan investasi. Alhasil, kondisi ini turut meningkatkan tekanan di pasar keuangan dan menambah beban dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Dunia Usaha Defensif

Menurutnya, secara keseluruhan kondisi saat ini belum mencerminkan iklim usaha dan investasi yang ideal bagi pelaku usaha maupun calon investor untuk melakukan ekspansi secara agresif, setidaknya dalam jangka pendek hingga menengah.

Shinta menilai dengan prospek pertumbuhan ekonomi sektor riil yang cenderung melambat, dunia usaha akan semakin bergantung pada efektivitas intervensi pemerintah, baik melalui stimulus pasar maupun kebijakan yang mampu meningkatkan produktivitas usaha, ekspor, dan investasi.

Akibatnya, pelaku usaha cenderung bersikap defensif dengan memprioritaskan keberlangsungan usaha dibandingkan memperluas bisnis.

“Karena outlook tersebut, pelaku usaha cenderung defensif atau lebih memilih berfokus pada mempertahankan kinerja usaha yang ada saat ini, bukan pada ekspansi,” ujarnya.

Kondisi tersebut juga berdampak terhadap penciptaan lapangan kerja karena perusahaan enggan mengambil risiko untuk menambah tenaga kerja. Dampaknya, pertumbuhan lapangan kerja diperkirakan stagnan bahkan cenderung menyusut sehingga pada akhirnya turut membebani kinerja pasar domestik dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Karena itu, Apindo meminta pemerintah memperkuat pengendalian risiko makroekonomi, terutama menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi, sekaligus meningkatkan kepastian dan prediktabilitas kebijakan yang memengaruhi iklim usaha.

Selain itu, pemerintah juga didorong memprioritaskan kebijakan yang mampu meningkatkan produktivitas usaha, ekspor, dan investasi tanpa mengorbankan daya beli masyarakat.

Kendati demikian, sambung dia, dunia usaha memahami tantangan ekonomi yang dihadapi pemerintah tidak mudah. Meski begitu, dia menilai pemerintah perlu tetap responsif, lincah, dan tepat waktu dalam merumuskan kebijakan untuk meredam tekanan eksternal sekaligus memulihkan kepercayaan pelaku usaha dan investor.

Shinta memperkirakan tekanan eksternal masih akan berlanjut dalam 2–3 bulan ke depan. Menurutnya, transparansi pemerintah, keterbukaan dialog dengan para pemangku kepentingan ekonomi, serta fleksibilitas dalam menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan peningkatan produktivitas dan penguatan pasar domestik menjadi faktor penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun.

“Transparansi, keterbukaan dialog, dan fleksibilitas ini akan jauh lebih berarti bagi pelaku usaha atau investor dalam menciptakan trust & confidence pelaku usaha untuk melakukan ekspansi usaha di Indonesia dlm jangka pendek-menengah meskipun tekanan-tekanan eksternal masih persisten,” tandasnya.

TEHERAN - Iran berhasil memproduksi perangkat keras militer yang lebih maju dan canggih selama perang agresi AS-Israel yang berlangsung selama 40 hari terakhir.

Juru Bicara Angkatan Darat Iran, Brigadir Jenderal Mohammad Akraminia, mengatakan dalam pernyataannya pada hari Minggu bahwa pada hari-hari terakhir perang, Angkatan Bersenjata Iran menggunakan drone baru yang tahap penelitiannya telah dimulai sebelumnya.

“Kami mampu mengoperasikannya tepat di tengah-tengah perang,” katanya, menambahkan, “Selain itu, kami mengoptimalkan rudal yang digunakan oleh Angkatan Bersenjata, baik Angkatan Darat maupun Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), dan memproduksinya dengan kualitas yang jauh lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa meskipun kami menggunakan perangkat keras yang sudah ada, kami tidak mengabaikan penelitian dan pengembangan.”

Melansir Press TV, juru bicara tersebut menyatakan bahwa Angkatan Darat secara serius mengejar rencana di dua bidang, yaitu produksi dalam negeri dan pembelian peralatan canggih dari negara-negara sahabat.

Mengomentari kemajuan terbaru angkatan bersenjata negara itu di bidang produksi berbagai macam senjata, juru bicara militer menyatakan, “Drone yang kami perkenalkan pada hari-hari terakhir perang jauh lebih canggih daripada generasi sebelumnya, seperti Arash-2. Kami akan segera memberi tahu bangsa Iran tentang kemampuannya. Kami akan menggunakan terobosan besar ini untuk membangun masa depan yang lebih aman dan lebih kuat.”

AS dan Israel melancarkan perang agresi kedua mereka terhadap Iran pada 28 Februari, dengan pembunuhan Pemimpin Revolusi Islam, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, dan beberapa komandan militer berpangkat tinggi.

Sebagai tanggapan, Angkatan Bersenjata Iran melakukan 100 gelombang serangan balasan selama 40 hari, menargetkan aset militer AS dan Israel, yang mengakibatkan kerusakan signifikan.

Pada 15 Juni, Washington dan Teheran mengumumkan kesepakatan yang dimediasi Pakistan yang bertujuan untuk menghentikan operasi militer di berbagai front, termasuk Lebanon, membuka kembali Selat Hormuz, dan mencabut blokade laut terhadap Iran.

JAKARTA - Sidang perdana praperadilan yang diajukan tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo ( Jokowi ), Roy Suryo , akan digelar besok. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan .

Gugatan praperadilan ini diajukan Roy pada Senin (22/6/2026) dengan nomor registrasi perkara 99/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL. "Hari dan tanggal sidang Senin, 29 Juni 2026. Jam sidang pukul 09.00 WIB," demikian keterangan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jaksel, dikutip Minggu (28/6/2026).

Dalam gugatannya, Roy mempersoalkan keabsahan upaya penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik kepolisian terhadap dirinya terkait perkara tersebut.

"Klasifikasi perkara: sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa penggeledahan," tulis keterangan tersebut.

Tergugat I dalam praperadilan ini ialah Pemerintah RI cq Kapolda Metro Jaya cq Dirreskrimum Polda Metro Jaya cq Kasubdit Kamneg cq Tim Penyidik, dan tergugat II ialah Pemerintah RI cq Jaksa Agung cq Jampidum pada Kejagung RI cq Kajati DKI Jakarta.

"Petitum permohonan: belum dapat ditampilkan," tulis SIPP PN Jaksel.

Roy Suryo dan Dokter Tifa ditangkap polisi pada Jumat (19/6/2026). Keduanya sempat menjalani perawatan di RS Polri hingga Senin (22/6/2026) dilimpahkan ke Kejari Jakarta Selatan.

Keduanya tidak ditahan kejaksaan. Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan mengungkapkan sejumlah alasan tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan Dokter Tifa.

"Bahwa berdasarkan pendapat dari tim Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan kuasa hukum dan keluarga para tersangka untuk tidak dilakukan penahanan, mempertimbangkan keluarga sebagai penjamin yang bersedia menerima risiko apabila tersangka tidak hadir dalam persidangan," kata Kajari Jakarta Selatan Marcelo Bellah kepada wartawan, Senin (22/6/2026).

JAKARTA - Menanggapi dinamika biaya transportasi harian yang kian mencekik, Chery Indonesia resmi membuat gebrakan baru di pasar otomotif Tanah Air.

Melalui inovasi bertajuk Chery Super Hybrid (CSH), pabrikan ini memperkenalkan lini kendaraan super efisien yang diklaim mampu menekan ongkos energi hingga Rp13 ribuan saja per hari untuk jarak tempuh 40 kilometer.

Menariknya, efisiensi ekstrem ini tetap menjamin daya jelajah maksimum kendaraan di lini CSH hingga melewati angka 1.200 kilometer.

Vice Country Director Chery Business Unit, Budi Darmawan Jantania, mengatakan bahwa Chery ingin menghadirkan solusi mobilitas yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini.

“Di tengah meningkatnya perhatian konsumen terhadap biaya mobilitas, Chery ingin berkontribusi dalam menghadirkan solusi efisiensi tanpa mengurangi kenyamanan dan fleksibilitas berkendara. Melalui pilihan lini kendaraan Chery Super Hybrid, kami menghadirkan manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti efisiensi energi terukur, pengalaman berkendara halus, serta daya jelajah lebih panjang” ujar Budi.



Inovasi Chery Super Hybrid hadir melalui beberapa model, yakni Tiggo C5 CSH, Tiggo Cross CSH, Tiggo 8 CSH, dan Tiggo 9 CSH. Teknologi tersebut menawarkan dua pendekatan elektrifikasi yang berbeda, yaitu konsep “Weekday EV, Weekend Hybrid” untuk model Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) dan konsep “Save Everyday” pada model Hybrid Electric Vehicle (HEV).

Budi mengatakan bahwa meningkatnya perhatian masyarakat terhadap biaya transportasi menjadi salah satu alasan perusahaan menghadirkan teknologi hybrid yang lebih efisien.

Berdasarkan simulasi perusahaan dengan asumsi tarif listrik rumah tangga Rp1.700 per kWh dan harga bahan bakar Rp16.250 per liter, biaya energi harian untuk perjalanan pulang-pergi commuter di weekday sejauh 40 kilometer diperkirakan hanya sekitar Rp13.878 pada Tiggo 8 CSH dan Rp13.073 untuk model Tiggo 9 CSH dengan penggunaan Full EV Mode.

Di sisi lain, bagi konsumen yang menerapkan konsep weekend hybrid mode, rute luar kota dengan jarak 240 kilometer diprediksi menghabiskan dana sekitar Rp159.513 jika menggunakan Tiggo 8 CSH. sementara Tiggo 9 CSH dengan optimasi pengisian daya baterai setiap120 km. Seluruh perjalanan akhir pekan tersebut sepenuhnya bisa mengandalkan tenaga listrik tanpa setetes pun bensin, sehingga pengeluaran energi menjadi sangat ekonomis di angka Rp78.462.

Selain efisien untuk penggunaan harian, kedua model tersebut juga menawarkan daya jelajah yang panjang. Dalam kondisi baterai dan tangki bahan bakar terisi penuh, kendaraan diklaim mampu menempuh jarak lebih dari 1.200 kilometer.

Untuk penggunaan rata-rata 1.200 kilometer per bulan, biaya energi Tiggo 8 CSH diperkirakan sekitar Rp568.909, sedangkan Tiggo 9 CSH sekitar Rp392.199. Angka tersebut jauh lebih rendah dibanding kendaraan bermesin bensin konvensional yang membutuhkan biaya operasional sekitar Rp1,39 juta per bulan.

Sementara itu, Tiggo Cross CSH sebagai model HEV menawarkan konsumsi bahan bakar sekitar 20 km per liter. Dengan efisiensi tersebut, biaya penggunaan kendaraan untuk perjalanan 40 kilometer per hari diperkirakan sekitar Rp32.500. Dalam penggunaan bulanan sejauh 1.200 kilometer, biaya bahan bakar berada di kisaran Rp975.000.

Tak hanya itu, Tiggo C5 CSH juga menawarkan efisiensi yang lebih tinggi dengan konsumsi bahan bakar mencapai 20,4 km per liter. Biaya operasional untuk perjalanan harian 40 kilometer diperkirakan hanya sekitar Rp31.863, dengan potensi penghematan hingga Rp441 ribu per bulan dibanding kendaraan bensin konvensional di kelas yang sama.

Palembang (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) memastikan seluruh data yang dikumpulkan dalam Sensus Ekonomi 2026 hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti di Palembang, Minggu, mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir memberikan data kepada petugas sensus, karena informasi yang dihimpun tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun pungutan lainnya.

Data yang akurat akan membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Data yang kami kumpulkan ini nanti akan memberikan manfaat yang luar biasa kepada masyarakat. Masyarakat akan terdata artinya mereka akan punya suara untuk kebijakan. Kalau masyarakat terdata mereka juga tidak akan terlewat untuk mendapatkan intervensi kebijakan dari pemerintah," katanya.

Sensus Ekonomi 2026 merupakan komitmen bersama antara BPS, pemerintah pusat, pemerintah daerah, petugas sensus, dan masyarakat untuk menghasilkan data ekonomi yang berkualitas sebagai dasar perencanaan pembangunan.

Untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026, BPS menerjunkan 7.588 petugas yang akan melakukan pendataan di 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan.

Hingga saat ini, pelaksanaan Sensus Ekonomi di Sumatera Selatan telah mencapai sekitar 20 persen, sedangkan secara nasional realisasinya mencapai sekitar 25 persen.

BPS juga mengimbau seluruh petugas menjalankan tugas secara profesional, sopan, dan sesuai standar pelatihan.

Masyarakat diharapkan menerima kedatangan petugas dengan baik karena pendataan tersebut semata-mata dilakukan untuk menghasilkan data statistik yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan keberhasilan Sensus Ekonomi memerlukan dukungan seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga tingkat desa, petugas sensus, dan masyarakat sebagai responden.

"Ada tiga komponen yang harus bekerja luar biasa. Satu pemerintah daerah sampai pemerintah desa, kedua petugas sensus itu sendiri, ketiga masyarakatnya. Kita ingin membangun yang tepat sasaran berdasarkan data, tidak bisa membangun hanya karena selera dan feeling (perasaan) saja," ujarnya.

Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebut kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin nasional mencapai sekitar 40 juta kiloliter (KL) per tahun.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah kini bersiap mengimplementasikan program bauran bioetanol E20. Di mana, pemerintah membutuhkan 4 juta KL etanol untuk dicampurkan ke dalam konsumsi bensin nasional tersebut, sebagaimana dilansir dari keterangan resmi Kementerian ESDM, Minggu (28/6).

Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

"Kebutuhan bensin kita itu kurang lebih 40 juta kiloliter, dan dari 40 juta kiloliter itu, kapasitas produksi kita itu hanya 14,3 juta kiloliter jadi impornya hampir 25 juta kiloliter," ujar Bahlil dalam acara Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) di Jakarta, Sabtu (27/6).

Bahlil menjelaskan begitu kilang Balikpapan diresmikan pada Januari 2026 maka produksi bertambah 5,5 juta kiloliter bensin, sehingga menyisakan impor bensin sekitar 20 juta kiloliter.

Meski tambahan kapasitas produksi dari Kilang Balikpapan akan menekan kebutuhan impor, pemerintah masih harus memenuhi kekurangan pasokan bensin sekitar 20 juta KL per tahun.

[Gambas:Youtube]

Untuk itu, pemerintah menyiapkan Program E20 yang mengombinasikan bensin dengan 20 persen etanol sebagai salah satu upaya mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar impor.

Menurut Bahlil, kebijakan tersebut dirancang dengan mengacu pada keberhasilan program biodiesel berbasis kelapa sawit yang berkembang dari B10 hingga B50 pada sektor solar. Pendekatan serupa akan diterapkan pada sektor bensin melalui pengembangan industri bioetanol dalam negeri.

"Untuk mengurangi impor yang tersisa 20 juta kiloliter maka kita akan menerapkan Program E20 yang idenya berangkat dari kesuksesan Program B10 hingga B50. Kita bikin etanol dengan bahan bakunya dari tebu, singkong dan jagung dengan total produksi yang diperlukan 4 juta kiloliter. Pemerintah akan menjadi off taker produksi etanol yang dihasilkan petani," ungkapnya.

Bahlil menjelaskan, kebutuhan etanol tersebut akan dipenuhi dari komoditas pertanian seperti tebu, singkong, dan jagung. Pemerintah juga akan berperan sebagai pembeli utama (off-taker) untuk menjamin penyerapan produksi etanol yang dihasilkan petani dan pelaku usaha di sektor hulu.

Selain mengurangi impor bensin, implementasi Program E20 juga diharapkan memberikan nilai tambah bagi sektor pertanian dan industri bioenergi nasional. Kebijakan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai target net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai penundaan kembali penerapan insentif pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) memberikan sinyal buruk terhadap iklim investasi di industri kendaraan listrik.

Pemerintah sempat menjanjikan insentif kendaraan listrik berlaku pada Juli 2026, namun kini kembali ditunda setidaknya hingga Agustus 2026.

Alasannya, skema insentif masih dalam tahap kajian.

Direktur Program Transformasi Sistem Energi IESR, Deon Arinaldo, menilai penundaan yang terjadi berulang kali menunjukkan ketidakpastian kebijakan pemerintah terhadap industri kendaraan listrik.

Adapun kebijakan mengenai kendaraan listrik diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

"Ketidakpastian insentif dan arah kebijakan kendaraan listrik memberikan keragu-raguan akan dukungan pemerintah Indonesia pada kendaraan listrik. Hal ini akan berdampak pada keyakinan investasi di industri kendaraan listrik dan ekosistemnya," ujar Deon dalam keterangannya, Minggu (28/6/2026).

Menurut Deon, berakhirnya insentif penjualan kendaraan listrik, khususnya motor listrik pada akhir 2024, telah berdampak terhadap penurunan tingkat adopsi kendaraan listrik.

IESR mencatat penjualan motor listrik turun 80 persen pada kuartal I-2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Penurunan itu mengindikasikan bahwa ketiadaan insentif telah mengurangi minat beli calon konsumen, sehingga memperlambat adopsi kendaraan listrik di Indonesia.

Kondisi tersebut akan berdampak pada keyakinan investasi di industri kendaraan listrik beserta ekosistemnya, yang dalam jangka panjang dapat menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Deon bilang, tren itu bisa terlihat dari keputusan investasi untuk kendaraan listrik, di mana beberapa sudah memutuskan relokasi ke negara tetangga. "Pada bulan Juni ini, ada indikasi dua pabrikan otomotif yang memutuskan beralih ke bisnis kendaraan listrik namun merelokasi fasilitasnya ke Vietnam, yang dianggap lebih mendukung bisnis kendaraan listrik," ungkapnya.

Menurut Deon, di tengah tekanan geopolitik global yang memengaruhi ketahanan energi Indonesia, percepatan adopsi kendaraan listrik seharusnya menjadi prioritas strategis.

Sebab, kendaraan listrik memiliki efisiensi energi yang lebih baik dibanding kendaraan konvensional, serta mengandalkan sumber energi yang sepenuhnya dapat bergantung dari dalam negeri.

Pemberian insentif dapat meningkatkan penggunaan kendaraan listrik, yang pada akhirnya bisa mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM) serta memperkuat ketahanan fiskal.

IESR pun mendorong pemerintah untuk segera menerapkan insentif bagi kendaraan listrik.

Namun berbeda dengan skema sebelumnya yang bersifat umum, insentif perlu dirancang berbasis kinerja (performance-based incentive). Misalnya, dengan mempertimbangkan jarak tempuh per pengisian daya, kapasitas baterai, serta tingkat efisiensi energi kendaraan.

"Pendekatan ini akan memastikan setiap rupiah insentif yang dikeluarkan pemerintah menghasilkan pengurangan konsumsi BBM dan emisi yang optimal. Penghematan konsumsi BBM dapat mencapai 1 liter per motor per hari," ucap Deon.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - PT Indo Artha Multitek memperluas penetrasi bisnis di sektor teknologi kesehatan dan transformasi digital dengan membidik ekosistem penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia. Langkah strategis ini diawali dengan memamerkan sejumlah inovasi mutakhir dalam ajang International Hajj and Umrah Expo di JHICC Senayan, Jakarta.

"Kami melihat pengelolaan haji ke depan harus semakin memanfaatkan teknologi informasi. Tanpa digitalisasi, akan sulit mengikuti perkembangan kebutuhan layanan yang semakin kompleks. Karena itu kami menghadirkan berbagai solusi, mulai dari teknologi kesehatan, sistem pelacakan jamaah (tracking), hingga pengelolaan data yang lebih efisien," ujar Direktur Utama Indo Artha Multitek di sela-sela pameran dikutip Minggu (28/6/2026).

Dia menilai kebutuhan digitalisasi layanan haji merupakan peluang pengembangan bisnis yang menjanjikan, sekaligus menjadi bentuk kontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi jamaah. Salah satu produk andalan yang siap dipasarkan adalah perangkat body analyzer berbasis teknologi Korea yang kini telah memasuki tahap produksi massal.

Perangkat tersebut berfungsi sebagai instrumen skrining kesehatan calon jamaah secara cepat sebelum keberangkatan. "Melalui alat ini, kondisi kesehatan calon jamaah dapat dideteksi lebih awal guna membantu proses persiapan ibadah," kata dia.

Selain untuk ekosistem haji, emiten teknologi ini juga memproyeksikan perluasan pasar perangkat tersebut ke berbagai sektor produktif lain, seperti fasilitas kesehatan, institusi pendidikan, pusat kebugaran, hingga area layanan publik seperti bandara.

Di samping memperkuat lini teknologi kesehatan, Indo Artha Multitek juga memperkenalkan inovasi sistem absensi dan identifikasi berbasis palm vein recognition atau pengenalan pola pembuluh darah telapak tangan. Teknologi ini diklaim menawarkan tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan pemindaian sidik jari maupun retina, sekaligus mempercepat proses verifikasi dengan kontak fisik yang minim. Perusahaan melihat potensi penerapan teknologi ini sangat luas, mulai dari pengelolaan data jamaah hingga manajemen kehadiran karyawan di perkantoran.

Untuk mendukung ekspansi pasar dan memastikan kepatuhan regulasi (compliance), manajemen memastikan seluruh produk yang dipasarkan telah mengantongi sertifikasi pengujian mutu dan memenuhi persyaratan perizinan resmi di Indonesia. Langkah ini menjadi modal kuat perusahaan dalam menjaga kepercayaan pasar dan pemangku kepentingan (stakeholders).

Strategi pemasaran perseroan juga diperkuat dengan pembentukan tim pemasar yang menguasai kemampuan multibahasa, meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Mandarin. Penguatan kapasitas sdm ini sengaja disiapkan untuk memperluas jangkauan penetrasi pasar perusahaan, baik di pasar domestik maupun untuk menangkap peluang di tingkat internasional.

Indo Artha Multitek menargetkan dapat masuk ke dalam rantai pasok ekosistem digital haji dan umrah nasional melalui kolaborasi dengan pemerintah serta biro perjalanan. Perusahaan optimistis inovasi ini mampu berkontribusi nyata dalam mendongkrak efisiensi operasi sekaligus meningkatkan aspek pelayanan, keamanan, dan kenyamanan bagi jutaan jamaah Indonesia setiap tahunnya.

Serang (ANTARA) - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menyatakan pihaknya menyiapkan afirmasi atau bantuan untuk mengembangkan objek desa wisata yang terintegrasi dengan kawasan pantai di Provinsi Banten.

Pernyataan tersebut disampaikan Yandri saat menghadiri acara puncak Exciting Banten Festival 2026 di Pantai Cibeureum 1, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang, Minggu.

"Kami punya program desa wisata, dan Insya Allah untuk desa-desa yang beririsan dengan kawasan wisata seperti Anyer, Cinangka, Padarincang, Mancak, Ciomas, sampai Pandeglang akan ada afirmasi bantuan dari Kemendes PDT," kata Yandri.

Menurut Yandri, langkah tersebut bertujuan agar para wisatawan yang datang tidak hanya menikmati keindahan garis pantai, tetapi juga memiliki beragam pilihan seperti wisata kuliner desa, pemandangan alam, hingga wisata budaya.

Apabila integrasi kawasan pesisir dan desa wisata ini berjalan maksimal, ia meyakini gerakan "Ayo ke Banten" atau "Ayo ke Desa" akan memberikan efek domino yang luar biasa bagi perekonomian masyarakat.

"Sehingga orang Jakarta tidak lagi semata-mata hanya ke Puncak atau Bali. Banten, mulai dari Anyer, Cinangka, hingga Carita di Pandeglang bisa menjadi destinasi menjanjikan karena wisatawan memiliki banyak pilihan agenda untuk stay (menginap) dua sampai tiga hari," jelasnya.

Namun, Mendes PDT menekankan bahwa keberhasilan tersebut membutuhkan komitmen kolaborasi dari seluruh pihak terkait standardisasi pelayanan. Hal itu mencakup keramahtamahan, kebersihan perhotelan, hingga kepastian harga, sehingga wisatawan mendapatkan kenyamanan yang prima.

Sementara itu, Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah, menyambut baik dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang untuk berkolaborasi memaksimalkan potensi pariwisata di wilayahnya.

Menindaklanjuti arahan terkait standardisasi pelayanan pariwisata, Zakiyah menuturkan bahwa Pemkab Serang dalam waktu dekat akan segera membahas pembentukan Peraturan Daerah (Perda) mengenai standardisasi tersebut.

"Sehingga pariwisata di wilayah Kabupaten Serang semakin baik, dan semakin dikangeni oleh para wisatawan. Harapannya mereka tidak hanya satu kali berkunjung, tapi bisa berkali-kali seperti halnya ketika berwisata ke Bali," ujar Zakiyah.

Sebagai informasi, ajang promosi wisata Exciting Banten Festival 2026 yang digelar Pemprov Banten pada 27–28 Juni 2026 ini turut melibatkan berbagai unsur. Kemeriahan acara didukung oleh kehadiran 40 stan produk unggulan ekonomi kreatif (ekraf) dan UMKM, serta 22 stan pelayanan publik dari berbagai instansi.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026