Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan masih menghadapi tekanan pada perdagangan Jumat (22/5/2026) setelah anjlok 3,54% ke level 6.094,91 pada penutupan perdagangan Kamis (21/5/2026).

Tim riset Phintraco Sekuritas menilai minimnya katalis positif serta derasnya sentimen negatif domestik dan global berpotensi membuat pergerakan IHSG kembali volatil pada perdagangan besok. Bahkan, IHSG diprediksi berpeluang menguji level psikologis 6.000 apabila aksi jual asing dan tekanan pada saham-saham big caps masih berlanjut.

“Jika tekanan jual berlanjut, diperkirakan IHSG berpotensi menguji level psikologis di 6.000. Support kuat berikutnya di level 5.882,” tulis tim riset, Kamis (21/5/2026).

Pada perdagangan hari ini, seluruh sektor ditutup di zona merah dengan tekanan terbesar berasal dari sektor energi yang ambles 6,91%. Pelemahan dipicu penurunan harga minyak mentah global serta kebijakan Menteri ESDM yang meminta seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) migas menyerahkan hak partisipasi 10% kepada pemerintah daerah.

Selain itu, pasar juga merespons negatif kebijakan pemerintah terkait ekspor CPO dan batu bara melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia. Kebijakan tersebut memunculkan kekhawatiran investor terhadap potensi perubahan mekanisme ekspor komoditas strategis.

Tekanan terhadap IHSG semakin besar setelah kenaikan BI Rate turut membebani saham-saham perbankan dan memperkuat sentimen risk off di pasar domestik. Isu margin call yang dikaitkan dengan saham PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) juga ikut memperburuk psikologis investor.

Di pasar mata uang, rupiah ditutup melemah 0,07% ke level Rp17.667 per dolar AS, mencerminkan masih tingginya tekanan terhadap aset-aset domestik.

Secara teknikal, tim analis menilai IHSG telah menutup gap di area 6.092. Namun, posisi tersebut dinilai masih rawan jika tekanan jual belum mereda.

Dengan demikian IHSG berpotensi melanjutkan pelemahan dan menguji area support psikologis 6.000 pada perdagangan besok. Jika level tersebut ditembus, support kuat berikutnya berada di kisaran 5.882.

Investor disarankan mencermati pergerakan rupiah, arus dana asing, perkembangan kebijakan pemerintah terkait sektor komoditas, serta sentimen global yang masih menjadi penentu utama arah pergerakan IHSG dalam jangka pendek.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengingatkan ancaman ruang digital pada anak adalah sebuah kenyataan, bukan lagi potensi. Di tengah meningkatnya penetrasi internet pada kelompok usia muda di Indonesia, anak perlu perlindungan yang lebih baik.

Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Muhammad Ihsan Mengatakan transformasi digital tidak lagi dapat dihindari.

“Sebenarnya teknologi digital ini bersifat netral, anak bisa mengakses informasi luas, dan mengembangkan kreativitas, kemudian mendukung pembelajaran, namun disisi lain ada dampak negatifnya,” Ujar Ihsan dalam acara Bisnis Indonesia Forum, Rabu (20/5/2026).

Namun, dibalik peluang tersebut, ihsan juga menjelaskan terdapat risiko serius yang membutuhkan kebijakan yang lebih terstruktur dan terarah. Data yang dipaparkan oleh Ihsan, anak indonesia ternyata memiliki intensitas penggunaan internet yang sangat tinggi. sekitar 80% anak-anak di indonesia mengakses internet setiap hari dengan rata-rata penggunaan harian mencapai sekitar tujuh jam.

Menurutnya, lonjakan ini tidak lepas dari percepatan digitalisasi yang terjadi sejak pandemi COVID-19, ketika pembelajaran jarak jauh membuat internet menjadi kebutuhan utama. Kondisi tersebut kemudian berlanjut hingga saat ini dan membentuk pola ketergantungan baru terhadap perangkat digital.

“Tetapi tantangannya adalah bagaimana mengelolanya agar tetap memberikan dampak positif,” ujarnya.

Di sisi lain, Ihsan menggarisbawahi meningkatnya risiko yang dihadapi anak di ruang digital. Berdasarkan survei pengalaman hidup anak dan remaja, ditemukan sebagian anak pernah mengalami kekerasan seksual non-kontak di ruang digital.

Bentuk kekerasan tersebut mencakup pemaksaan untuk melihat konten seksual, keterlibatan dalam produksi konten bermuatan seksual, hingga permintaan pengiriman gambar atau video tidak senonoh.

Selain itu, risiko lain yang turut mengemuka meliputi grooming, cyber grooming, eksploitasi seksual daring, penyalahgunaan data pribadi, hingga paparan konten berbahaya.

“Ancaman di ruang digital bukan lagi potensi, tetapi sudah menjadi kenyataan yang dialami anak,” kata Ihsan.

Dalam pendekatan kebijakan terbaru PP Tunas, pemerintah juga menyoroti pentingnya evaluasi risiko pada platform digital. Terdapat tujuh aspek utama yang digunakan untuk menilai tingkat risiko sebuah layanan terhadap anak, di antaranya potensi kontak dengan orang asing, keamanan data pribadi, risiko adiksi, dampak kesehatan mental dan fisik, serta potensi kekerasan digital.

Dalam kerangka kebijakan nasional, pemerintah telah menerbitkan dua regulasi utama pada tahun 2025.

Pertama adalah PP Tunas, yang menitikberatkan pada akuntabilitas penyelenggara sistem elektronik (PSE). Regulasi ini mewajibkan platform digital untuk merancang produk, layanan, dan fitur yang ramah anak sejak tahap awal pengembangan.

Kedua adalah PRP 87 Tahun 2025, yang mengatur peta jalan perlindungan anak di ruang digital melalui penguatan koordinasi antar kementerian dan lembaga.

Kedua regulasi tersebut disebut saling melengkapi, dengan PP Tunas berfokus pada tanggung jawab industri, sementara PRP 87 menekankan orkestrasi kebijakan lintas sektor. (Nur Amalina)

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kinerja solid Bank Pembangunan Daerah (BPD) di tengah persaingan industri perbankan nasional. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, memaparkan pertumbuhan aset BPD melaju positif hingga menyentuh angka Rp1.036,51 triliun per Maret 2026, atau naik 3,20 persen secara tahunan (year-on-yearyoy).

Kondisi ini diperkuat oleh ketahanan permodalan yang terjaga dengan rasio CAR di level 26,19 persen. Dari sisi intermediasi, penyaluran kredit BPD terus merangkak naik dari posisi Rp562,85 triliun pada Desember 2022 menjadi Rp656,87 triliun di Maret 2026, yang mencerminkan pertumbuhan tahunan sebesar 1,59 persen.

Geliat ekspansi kredit ini disokong oleh penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh 4,74 persen yoy menjadi Rp782,04 triliun.

Kesehatan industri tetap terjaga dengan kualitas pembiayaan yang terkendali, tercermin dari rasio Non-Performing Loan (NPL) Gross sebesar 3,26 persen dan NPL Net sebesar 1,27 persen. Kondisi ini mencerminkan ekspansi bisnis tetap kuat di tengah dinamika ekonomi global berkat pendekatan yang lebih disiplin.

Manajemen risiko juga kian diperketat melalui prinsip kehati-hatian, pemantauan intensif pasca-penyaluran kredit, serta penyediaan cadangan cadangan kerugian yang memadai sesuai regulasi demi menjamin mutu aset.

“OJK akan senantiasa melaksanakan upaya untuk memajukan industri BPD, di antaranya melalui pelaksanaan Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) 2024-2027 yang mencakup berbagai aspek pendukung sebagai panduan bagi BPD untuk merealisasikan visi BPD yang resilien, kontributif, dan kompetitif," kata Dian dalam keterangan resmi, Kamis (21/5/2026).

Dian menjelaskan soal peta jalan penguatan periode 2024-2027 tersebut bertumpu pada empat pilar utama guna mengoptimalkan peran BPD, yakni penguatan struktur dan keunggulan kompetitif, akselerasi transformasi digital, penguatan kontribusi dalam ekonomi regional maupun nasional, serta penajaman aspek perizinan, pengaturan, dan pengawasan.

Melalui arah kebijakan dalam roadmap ini, BPD diproyeksikan tumbuh secara sehat dan memberikan sumbangsih nyata dalam pembangunan serta pemerataan ekonomi daerah yang berkelanjutan, yang pada akhirnya memacu perekonomian nasional secara agregat.

Sejak dirilis pada 2024, Roadmap BPD 2024-2027 mulai membuahkan hasil positif bagi pengembangan industri, terutama dalam mendongkrak daya saing melalui kebijakan konsolidasi dan pemenuhan Modal Inti Minimum (MIM). Langkah ini bertujuan memperkokoh struktur permodalan perbankan di tanah air.

Kebijakan tersebut dinilai OJK efektif menuntun pemenuhan modal inti, di mana jumlah BPD dengan modal inti di bawah Rp3 triliun yang semula sebanyak 18 bank pada 2019, kini hanya tersisa 10 BPD di akhir 2024, yang seluruhnya telah masuk dalam skema Kelompok Usaha Bank (KUB).

(NIA DEVIYANA)

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan dalam tiga tahun terakhir kecelakaan di perlintasan sebidang tercatat sebanyak 1.058 kejadian. Mayoritas karena tidak adanya pengawasan.

Menurut Dudy, meski jumlahnya cukup banyak tapi kalau dilihat secara rinci per tahun terjadi penurunan. Pada 2024 tercatat 337 kejadian, turun menjadi 291 kecelakaan pada 2025, dan per 1 Mei 2026 tercatat sebanyak 102 kejadian.

"Data kecelakaan pelintasan sebidang dari 3 tahun terakhir tercatat 1.058 kejadian kecelakaan di pelintasan sebidang, namun demikian apabila dibandingkan tahun sebelumnya pada 2025 dan 2026 terlihat adanya tren penurunan jumlah kecelakaan," kata Dudy dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI, Kamis (21/5).

Data yang menurun ini, kata Dudy menunjukkan perbaikan yang sudah dilakukan pemerintah. Kendati, dengan kejadian kecelakaan maut yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4), pemerintah akan makin meningkatkan pengawasan.

"Ini menunjukkan bahwa berbagai langkah peningkatan keselamatan mulai mendapatkan dan memberikan dampak positif, meskipun upaya perbaikan masih harus terus diperkuat," katanya.

Lebih lanjut, Dudy menyebutkan mayoritas kecelakaan atau 80 persennya terjadi karena perlintasan tidak dijaga. Porsinya 55 persen kecelakaan sepeda motor dan 45 persen kecelakaan mobil.

[Gambas:Youtube]

Oleh sebab itu, Dudy mengatakan seluruh perkerja di perkeretaapian perlu mematuhi grafik perjalanan kereta (gapeka) dengan baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2016.

"Gapeka merupakan pedoman utama pengaturan perjalanan kereta api yang mengatur waktu, jarak, kecepatan, persilangan, hingga posisi perjalanan kereta secara terintegrasi, sehingga disiplin terhadap gapeka menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga headway dan keselamatan operasional kereta api," pungkasnya.

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah akan memberikan penjelasan secara transparan kepada pelaku usaha mengenai mekanisme aturan baru ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) sebelum kebijakan tersebut diterapkan pada 1 Juni 2026.

Airlangga mengatakan langkah tersebut dilakukan agar pelaku usaha memahami mekanisme aturan baru dengan jelas sekaligus meredakan kekhawatiran di kalangan dunia usaha.

"Nanti akan ada penjelasan kepada para investor, sehingga sebelum 1 Juni nanti para pelaku sudah bisa mengetahui," kata Airlangga ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (21/5/2026).

Aturan baru tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor SDA yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (20/5/2026).

Melalui aturan tersebut, pemerintah berupaya memperkuat kontrol dan pengawasan terhadap ekspor serta devisa hasil ekspor (DHE) komoditas SDA strategis sekaligus menutup celah praktik kecurangan ekspor.

Berdasarkan beleid tersebut, ekspor tiga komoditas strategis, yakni batu bara, minyak kelapa sawit, dan paduan besi, wajib dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk pemerintah sebagai eksportir tunggal. Selanjutnya, hasil penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN kepada pelaku usaha terkait.

Airlangga mengatakan pemerintah akan mulai menerapkan aturan tersebut pada 1 Juni 2026 sebagai tahap awal implementasi atau masa transisi, yang direncanakan berlangsung selama tiga bulan hingga 31 Agustus 2026.

Pada tahap tersebut, transaksi ekspor masih akan dilakukan langsung oleh perusahaan dengan pembeli, namun dokumentasi ekspor akan dilakukan oleh BUMN ekspor, yakni PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Setelah itu, mulai 1 September 2026, pemerintah akan memasuki tahap kedua implementasi, di mana seluruh proses transaksi ekspor, mulai dari kontrak hingga pembayaran, akan dilakukan sepenuhnya oleh DSI.

Airlangga berharap masa transisi tersebut tidak mengganggu aktivitas dunia usaha. Ia juga mengatakan pemerintah akan terus menyempurnakan mekanisme ekspor baru selama periode transisi berlangsung.

"Jadi tidak perlu khawatir, karena seluruhnya ekspor masih dilakukan oleh perusahaan di sektor existing. Dan dalam ekspor itu langsung ada pelaporan kepada Danantara, sehingga dalam tiga bulan nanti kita fine tune sistemnya," ujarnya.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menambah layer tarif cukai rokok diharapkan tak menimbulkan persoalan baru dalam tata kelola Cukai Hasil Tembakau (CHT).

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai bahwa asumsi dasar rencana kebijakan tersebut perlu diuji lebih dalam, khususnya terkait perilaku pelaku peredaran rokok ilegal yang selama ini beroperasi di luar sistem.

Dia mengasumsikan pelaku pengedar rokok ilegal akan masuk ke sistem jika tarif cukai dibuat lebih rendah.

Menurutnya selama risiko ditangkap rendah, insentif untuk memilih rokok ilegal tetap ada meskipun ada opsi legal yang lebih murah.

"Jadi ini bukan soal tarif saja, tapi soal penegakan hukum dan kurangnya efek jera, yang justru tidak berubah," kata Yusuf Rendy Manilet, Kamis (21/5/2026).

Lebih lanjut, Yusuf mengingatkan adanya risiko ilusi penerimaan yang dapat muncul dari kebijakan ini. Dalam jangka pendek, penerimaan negara mungkin terlihat meningkat, namun secara struktural justru berisiko melemah.

"Ini berisiko menciptakan ilusi penerimaan. Di awal mungkin terlihat ada tambahan setoran dari pelaku yang masuk," lanjutnya.

Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino mengaku hingga kini belum mendapatkan penjelasan rinci terkait desain layer baru yang diwacanakan pemerintah.

"Kami malah belum tahu akan seperti apa layer baru yang diajukan untuk mengakomodir rokok ilegal," katanya.

Namun menurutnya, fokus utama pemerintah seharusnya tetap pada pemberantasan rokok ilegal, bukan membuka skema baru yang justru berpotensi dimanfaatkan pihak tertentu.

Namun, Harris mengingatkan bahwa implementasi kebijakan tersebut tidak sesederhana yang dibayangkan.

"Ide itu mungkin menambah penerimaan CHT, tapi yang harus disadari adalah moral hazard-nya," katanya.

Menurut dia ancaman praktik jual beli pita cukai murah antarprodusen kecil juga akan menjadi tantangan ke-depannya. Oleh karena itu, menurut Harris, risiko moral hazard seperti ini harus dipikirkan matang sebelum pemerintah memutuskan menambah layer tarif baru.

Ia juga mempertanyakan efektivitas penambahan lapisan tarif apabila pada akhirnya tidak benar-benar menekan peredaran rokok ilegal dan justru menambah kompleksitas pengawasan di lapangan.

"Jadi tidak akan mereduksi yang ilegal, dong. Kalau menurut saya jangan tambah layer kalau moral hazard-nya seperti itu," kata dia.

Sebelumnya Menkeu Purbaya mengatakan layer baru tarif cukai rokok disiapkan untuk menyaring produsen yang selama ini beroperasi secara ilegal agar masuk ke dalam sistem resmi pemerintah.

Purbaya menargetkan pembahasan dengan DPR terkait dengan rencana penambahan lapisan CHT rampung pada Mei 2026.

IDXChannel - Pemerintah membuka peluang investasi melalui penawaran lelang sejumlah Wilayah Kerja (WK) minyak dan gas yang tersebar untuk percepatan eksplorasi dan pengembangan sumber daya alam tersebut. Langkah ini akan mendukung target produksi nasional sebesar 900 ribu hingga 1 juta barel minyak per hari pada 2029.

"Ini saya buka secara umum, siapa saja boleh (ikut). Tidak perlu nego-nego di belakang meja. Yang penting kalian punya teknologi, kalian punya uang, kalian punya keseriusan. Silahkan mengelola hasil yang ada untuk kebaikan rakyat bangsa dan negara," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam keterangan resmi, Kamis (21/5/2026).

Bahlil mendorong para pengusaha migas di daerah dapat menggarap porsi kesempatan proyek yang sama sebagai kontraktor di wilayahnya, selama memiliki kompetensi dan kemampuan di bidang migas.

"Agar pengusaha-pengusaha daerah itu harus dikolaborasikan, jangan kontraktor orang Jakarta semua. Jadikanlah orang daerah itu menjadi tuan di negerinya sendiri selama (mereka) profesional," ujarnya.

Bahlil juga menekankan vitalnya kolaborasi antara Kementerian ESDM, SKK Migas, dan para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) agar seluruh kesepakatan dapat dijalankan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, sehingga proyek bisa selesai tepat waktu dan mendukung peningkatan produksi migas nasional.

"Saya minta jangan lagi diperlambat investor di KKKS. Di hulu migas ini resikonya besar, jangan dipersulit, harus dipermudah. Tapi kalau pengusahanya sudah kita bantu, sudah sesuai aturan, tapi dia dalam implementasinya masih aneh-aneh, artinya perlu diluruskan," kata dia.

Perlu diketahui, hingga Mei 2026, Kementerian ESDM telah mengidentifikasi 118 WK Migas potensial. Rinciannya meliputi 43 wilayah yang masih dalam tahap studi bersama, 50 wilayah potensial pada tahap penawaran studi dan akuisisi data baru, serta 25 wilayah yang telah ditandatangani, termasuk 8 WK hasil lelang 2025 yang penandatanganan kontraknya disaksikan langsung oleh Menteri ESDM.

Adapun kedelapan WK tersebut dimulai dari kawasan Gagah, Bintuni, Karunia, Drawa, Jalu, Southwest Andaman, Barong, dan Nawasena.

Rinciannya adalah di WK Gagah, yang berlokasi di onshore Sumatera Selatan. Wilayah ini memiliki potensi sumber daya 173 juta barel minyak dan 1,1 Trillion Cubic Feet (Triliun Kaki Kubik atau TCF) gas, dengan nilai komitmen pasti USD4,25 juta dan bonus tanda tangan USD300 ribu.

Kedua, ada WK Bintuni, yang berlokasi di onshore dan offshore Papua Barat. Potensi sumber dayanya mencapai 2,1 TCF gas, dengan nilai komitmen pasti USD16,55 juta dan bonus tanda tangan USD1,25 juta.

Ketiga, ada WK Karunia, yang berlokasi di onshore dan offshore Sumatera Utara dan Riau. Potensi sumber dayanya sebesar 82 juta barel minyak dan 0,13 TCF gas, dengan nilai komitmen pasti USD9,9 juta dan bonus tanda tangan USD300 ribu.

Keempat, ada WK Drawa, yang berlokasi di offshore Papua Barat dan Papua Barat Daya. Potensi sumber dayanya 0,36 TCF gas, dengan total nilai komitmen pasti USD6,45 juta dan bonus tanda tangan USD200 ribu.

Kelima, ada WK Jalu, yang berlokasi di offshore Laut Andaman. Potensi sumber dayanya sebesar 2,9 TCF gas, dengan total nilai komitmen pasti USD6,6 juta dan bonus tanda tangan USD300 ribu.

Keenam, ada WK Southwest Andaman, yang berlokasi di offshore Laut Andaman. Wilayah ini memiliki sumber daya potensial 3 TCF gas, dengan total nilai komitmen pasti USD8,2 juta dan bonus tanda tangan USD300 ribu.

Ketujuh, ada WK Barong, yang berlokasi di offshore Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Potensi sumber dayanya 2,9 TCF gas, dengan total nilai komitmen pasti USD2,5 juta dan bonus tanda tangan USD200 ribu.

Kedelapan, ada WK Nawasena, yang berlokasi di onshore dan offshore Jawa Timur. Wilayah ini memiliki potensi sumber daya 1,3 TCF gas, dengan total nilai komitmen pasti USD3,5 juta dan bonus tanda tangan USD300 ribu.

Secara keseluruhan, delapan WK tersebut memiliki total nilai komitmen pasti sebesar USD57,95 juta dan total bonus tanda tangan USD3,15 juta, dengan perkiraan sumber daya mencapai 255 juta barel minyak dan 13,79 TCF gas.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, PADANG - Sejumlah santri asal Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) Kapau, Kabupaten Agam, Sumatra Barat, mampu melakukan inovasi yang bernilai ekonomi dengan mengubah sampah jadi uang.

Para santri MTI Kapau mendapat bimbingan langsung dari FMIPA Universitas Andalas dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sumatra Barat, dan didukung oleh PT Semen Padang melalui kegiatan Workshop Pengolahan Sampah Organik dengan Budidaya Maggot Black Soldier Fly (BSF).

Wakil Dekan FMIPA Universitas Andalas Admi Nazra menyampaikan pentingnya sinergi antara akademisi, pemerintah, dan dunia usaha dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

"Persoalan sampah organik menjadi tantangan yang harus dijawab dengan pendekatan ilmiah dan partisipatif. Karena itu, edukasi mengenai budidaya maggot BSF dinilai menjadi salah satu solusi yang relevan untuk diterapkan di tengah masyarakat, termasuk di lingkungan pesantren," ucap Admi Nazra dalam keterangan resmi, Kamis (21/5/2026).

Dalam sesi praktik, lanjutnya, peserta diperlihatkan secara langsung proses budidaya maggot BSF, mulai dari pengenalan media, pengelolaan limbah organik, hingga teknik pemeliharaan larva agar menghasilkan manfaat yang optimal.

"Antusiasme peserta terlihat tinggi saat mengikuti demonstrasi pengolahan sampah organik menjadi media pakan maggot," ujarnya.

Selain aspek lingkungan, peserta juga mendapat pemahaman mengenai potensi ekonomi dari budidaya maggot.

Dengan pengelolaan yang tepat, budidaya ini dinilai mampu menjadi peluang usaha baru bagi masyarakat karena hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan peternakan maupun pertanian organik.

Melalui kolaborasi antara PT Semen Padang, FMIPA Universitas Andalas, dan DLH Provinsi Sumatra Barat, kegiatan tersebut diharapkan mampu melahirkan agen-agen perubahan di tengah masyarakat, yang tidak hanya memahami pentingnya pengelolaan sampah, namun juga meningkatkan ekonomi secara mandiri dan berkelanjutan.

Dia mengatakan, sinergi antara dunia pendidikan, pemerintah, dan industri ini sekaligus menjadi gambaran nyata bagaimana pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan melalui langkah sederhana, namun berdampak luas bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat di Sumatra Barat.

"Jadi kegiatan yang dilaksanakan ini dalam rangka menyambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 itu merupakan bagian dari program pengabdian kepada masyarakat dengan sasaran Pondok Pesantren MTI Kapau," katanya.

Para peserta dari lingkungan pesantren tampak antusias mengikuti setiap sesi pemaparan dan praktik lapangan. Mereka diperkenalkan dengan konsep pengelolaan sampah organik yang tidak lagi dipandang sebagai limbah semata, melainkan sebagai sumber daya yang dapat diolah menjadi produk bernilai guna.

Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang Win Bernadino menegaskan bahwa dukungan perusahaan terhadap kegiatan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam mendukung pelestarian lingkungan hidup.

Menurutnya, PT Semen Padang terus mendorong program-program keberlanjutan yang memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Dukungan terhadap edukasi pengelolaan sampah organik dan budidaya maggot BSF menjadi salah satu bentuk kontribusi perusahaan dalam membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya menjaga lingkungan.

"Dukungan terhadap kegiatan ini merupakan wujud tanggung jawab perusahaan dalam melestarikan lingkungan sekaligus mendukung terciptanya masyarakat yang lebih peduli terhadap pengelolaan sampah secara berkelanjutan," katanya.

Selain itu, Kepala Unit CSR PT Semen Padang Harnes menambahkan, bahwa PT Semen Padang mendukung penuh kegiatan edukatif yang berdampak langsung bagi masyarakat dan lingkungan.

Dia berharap ilmu dan praktik yang diperoleh peserta selama workshop dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

"Harapannya, peserta dapat mengaplikasikan materi yang diperoleh dengan baik sehingga budidaya maggot BSF ini benar-benar bisa dimanfaatkan, baik untuk pengurangan sampah organik maupun untuk memberikan nilai tambah ekonomi," ujarnya.

Dia menambahkan bahwa pengelolaan sampah organik berbasis budidaya maggot merupakan salah satu pendekatan yang efektif dalam mendukung lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

Selain mampu mengurai limbah rumah tangga dan sisa makanan secara cepat, maggot BSF juga memiliki nilai ekonomi karena dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan bahan pupuk organik.

Kepala DLH Provinsi Sumatra Barat Tasliatul Fuaddi mengatakan, edukasi melalui workshop seperti ini merupakan langkah konkret untuk membangun budaya sadar lingkungan sejak dini.

Menurutnya upaya pengelolaan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen, termasuk perguruan tinggi, dunia industri, dan masyarakat.

"Jadi di momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini, kami jadikan sebagai pengingat penting bahwa isu lingkungan harus menjadi perhatian bersama," tutupnya.

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan perkembangan pembangunan rumah susun bersubsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang sudah sesuai lini waktu proyek.

Jika tidak ada halangan teknis dan pendanaan, sebagian unit rusun tersebut bisa mulai akad pada 2026 ini.

"Ya sudah cukup banyak progresnya, karena kami berencana di tahun ini sudah dimulai ada akad. Akad itu artinya rakyat sudah bisa memesan, sudah bisa mulai membeli rumah susun subsidi yang ada di Meikarta," kata Ara dalam jumpa pers di kantor pusat Bank Syariah Indonesia (BSI) Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Adapun progres proyek rusun ini sudah dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Kepala negara mengetahui bahwa akan berdiri rusun berkapasitas 141 ribu unit di atas tanah 30 ribu hektare, hasil hibah dari Lippo Group.

"Harapannya nanti banyak sekali masyarakat yang mungkin bisa berbahagia memanfaatkan rumah susun subsidi di sana. Apalagi itu kawasan industri, dan pasti banyak sekali buruhnya," kata dia.

Kementerian PKP memulai tahapan land clearing pembangunan rusun subsidi untuk rakyat di kawasan Meikarta pada akhir Januari 2026. Proyek ini digadang-gadang solusi atas keterbatasan lahan hunian di kawasan industri dengan jumlah penduduk yang terus meningkat.

Adapun lokasi pertama dibangun di atas lahan seluas 10 hektare, yang akan didirikan 18 tower setinggi 32 lantai. Setiap tower direncanakan memiliki sekitar 2.300 unit, sehingga pada tahap awal akan tersedia sekitar 47.000 unit, dan secara keseluruhan ditargetkan mencapai 141.000 unit rusun subsidi.

Pembangunan rusun subsidi Meikarta akan dilakukan dalam sejumlah tahapan, dimulai dengan land clearing, dilanjutkan pemasangan tiang pancang pada 8 Maret 2026, pembangunan struktur ke atas pada 17 Agustus 2026, hingga serah terima kunci yang dilakukan setelahnya secara keseluruhan dalam dua tahun mendatang atau 2028.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, SEMARANG — Koalisi Save Our Surroundings (SOS) yang terdiri dari Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Seknas FITRA, dan Indonesia Corruption Watch (ICW) menolak adanya rencana penambahan lapisan atau layer cukai hasil tembakau yang digagas oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Masyarakat sipil menilai bahwa kebijakan tersebut berisiko menguntungkan kepentingan industri rokok ilegal dan memperburuk tata kelola fiskal pemerintah.

Penolakan tersebut disampaikan di tengah proses pengusutan dugaan kasus suap rokok ilegal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan petinggi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Koalisi masyarakat sipil menilai penambahan layer cukai mencerminkan kebijakan yang tidak transparan serta rentan terhadap konflik kepentingan.

Health Economist Research Associate CISDI Zulfiqar Firdaus mengatakan bahwa struktur cukai rokok saat ini sudah terlalu kompleks dan berlapis.

Berdasarkan studi CISDI, pemerintah dinilai seharusnya bisa mengombinasikan kenaikan tarif cukai dengan penyederhanaan lapisan cukai agar manfaat fiskal dan perlindungan kesehatan masyarakat dapat berjalan optimal.

"Simulasi kami menunjukkan skenario terbaik adalah pengurangan lapisan cukai hasil tembakau dari 8 menjadi 6, diiringi dengan kenaikan tarif Sigaret Kretek Tangan sebesar 20% dan Sigaret Kretek Mesin sebesar 10%," tutur Zulfiqar, dikutip Kamis (21/5/2026).

Lebih lanjut, Zulfiqar menyebut bahwa kebijakan tersebut berpotensi menambah penerimaan negara hingga Rp63 triliun dalam 2 tahun, sekaligus menurunkan prevalensi merokok dan mencegah ratusan ribu kematian dini akibat rokok.

Menurut Zulfiqar, penambahan lapisan cukai justru akan membuka ruang bagi peredaran rokok murah, baik dari produsen ilegal maupun legal.

"Kementerian Keuangan seharusnya memilih penyederhanaan lapisan cukai. Kebijakan cukai harus kembali pada tujuannya, yakni untuk melindungi kesehatan publik dan menciptakan keadilan fiskal," tambah Zulfiqar.

Sementara itu, Peneliti Seknas FITRA Gunardi Ridwan menilai bahwa kebijakan tersebut berkaitan dengan sempitnya ruang fiskal pemerintah.

Gunardi menyebut bahwa cukai yang semestinya menjadi instrumen pengendalian konsumsi kini bergeser menjadi alat penyesuaian fiskal yang mengakomodasi pasar ilegal.
Gunardi turut menyoroti praktik downtrading atau peralihan konsumsi ke rokok yang lebih murah. Gunardi mengungkap bahwa kondisi ini akan membuat target penerimaan cukai hasil tembakau tidak tercapai.

"Bahkan ketika tidak ada kenaikan tarif, penerimaan turun dari Rp216 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp211 triliun pada tahun lalu," ungkap Gunardi.

Di sisi lain, peneliti ICW Seira Tamara menilai bahwa penambahan layer cukai tidak menyentuh akar persoalan, yakni mengenai lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.

Seira menyebut bahwa kebijakan tersebut justru berpotensi untuk membuka celah korupsi baru melalui manipulasi klarifikasi tarif cukai.
"Ketika pelaku industri, termasuk yang terkait dengan rokok ilegal, diduga memiliki pengaruh dalam perumusan kebijakan, maka kita menghadapi situasi state capture yang mengaburkan batas antara kepentingan publik dan kepentingan bisnis," kata Seira.

Koalisi SOS pun mendesak pemerintah Indonesia untuk segera menghentikan pembahasan terkait penambahan layer cukai rokok dan mendorong reformasi kebijakan cukai hasil tembakau melalui penyederhanaan lapisan serta penguatan penegakan hukum secara transparan.

JAKARTA, iNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyiapkan insentif bagi emiten yang meningkatkan porsi saham publik atau free float hingga 40 persen. Adapun, stimulus yang akan diberikan berupa pengurangan pajak.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi mengatakan, hal ini merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam agenda transformasi integritas pasar modal yang tengah dijalankan. 

"Pak Menteri Keuangan sudah menjanjikan dukungan insentif dari kebijakan fiskal pun akan diberikan," kata Hasan dalam acara MNC Forum ke-82 di Jakarta Concert Hall iNews Tower, Kamis (21/5/2026). 

Hasan menambahkan, bentuk insentif fiskal yang akan diberikan berupa pengurangan tiering atau sistem pelapisan tarif pajak (progresif) yang dikenakan pada sebuah perusahaan tercatat. 

"Insentif yang sudah terpikir dan dicatat adalah misalnya tiering untuk pemberian besaran pengurangan pajak bagi emiten yang mau memberikan porsi free float diatas 40 persen. Itu sudah sepakati untuk kita lakukan," tuturnya.

Dia menjelaskan, langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dan OJK untuk memperdalam likuiditas pasar sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar modal domestik.

Baca Juga

OJK Klaim Reformasi Pasar Saham Buahkan Hasil, Kepercayaan Investor Meningkat

Hasan menyebut, isu free float menjadi perhatian serius investor global dalam beberapa waktu terakhir. Sebab, sejumlah saham yang tercatat memiliki free float tinggi ternyata dinilai tidak sepenuhnya tersedia untuk diperdagangkan di pasar.

Baca Juga

OJK Pastikan Status RI di MSCI Tetap Emerging Market, Tak Turun Kelas

Karena itu, OJK melakukan reformasi transparansi data kepemilikan saham, termasuk memperluas klasifikasi investor dan membuka pengungkapan kepemilikan saham hingga batas 1 persen.

"Kami ingin memastikan market kita tidak shallow dari aspek distribusi kepemilikan saham. Jadi reformasi ini bukan sekadar memenuhi tuntutan global, tetapi membangun pasar yang lebih sehat dan kredibel," ujarnya.

Selain insentif fiskal, OJK bersama pemerintah juga terus menyiapkan berbagai langkah penguatan pasar modal, termasuk memperluas basis investor institusi domestik seperti dana pensiun dan asuransi untuk masuk lebih besar ke instrumen saham.

Hasan menegaskan, reformasi integritas pasar modal akan terus dijalankan agar pasar modal Indonesia memiliki fondasi yang lebih kuat, transparan, dan kompetitif di tingkat global.

Editor: Aditya Pratama

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan pemerintah bersama PT Kereta Api Indonesia dan para pemangku kepentingan lainnya menutup 172 perlintasan sebidang tidak resmi sebagai langkah meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api.

"Sebagai langkah menertibkan perlintasan sebidang, kami bersama dengan kereta api dan juga stakeholder lainnya itu sudah mulai menutup untuk 172 lintasan sebidang yang tidak resmi," kata Menhub saat ditemui seusai menghadiri rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis.

Penutupan perlintasan sebidang ilegal tersebut menjadi bagian dari upaya penertiban jalur perlintasan yang dinilai berisiko terhadap keselamatan pengguna jalan maupun operasional perkeretaapian di berbagai daerah.

Selain melakukan penutupan, Kementerian Perhubungan juga menyiapkan program peningkatan keselamatan pada perlintasan sebidang yang hingga kini belum dilengkapi fasilitas pengamanan memadai.

Dia menyebutkan hingga saat ini terdapat 3.674 perlintasan sebidang di seluruh Indonesia, terdiri dari 2.771 perlintasan terdaftar, 903 perlintasan tidak terdaftar.

Dari keseluruhan data perlintasan tersebut terdapat 1.810 perlintasan sebidang yang tidak dijaga, terdiri dari 907 lokasi terdaftar namun tidak dijaga, 903 lokasi tidak terdaftar.

"Kondisi ini menjadi tantangan serius karena perlintasan yang tidak dijaga memiliki tingkat risiko kecelakaan yang jauh lebih tinggi," ucap Dudy.

Kemudian berdasarkan evaluasi terdapat 172 perlintasan yang direkomendasikan untuk ditutup karena lebar jalan kurang dari 2 meter dan 1.638 lokasi prioritas yang perlu dilakukan peningkatan keselamatan.

"Peningkatan tersebut meliputi penyediaan petugas penjaga, bangunan pos jaga, fasilitas pendukung dan alat komunikasi serta perlengkapan keselamatan lainnya," beber Dudy.

Pemerintah menargetkan pembangunan sarana pengamanan pada ribuan perlintasan tersebut dapat dilaksanakan secepat mungkin agar keselamatan perjalanan kereta dan pengguna jalan semakin terjamin.

Untuk mendukung program tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp800 miliar yang akan digunakan untuk pembangunan fasilitas keselamatan pada perlintasan sebidang di berbagai wilayah.

Kementerian itu juga mencatat data kecelakaan perlintasan sebidang dalam periode tiga tahun terakhir tercatat 1.058 kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang.

Namun demikian, apabila dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun 2025 dan 2026 terlihat adanya tren penurunan jumlah kecelakaan.

Jumlah kejadian menurun dari 337 pada tahun 2024 menjadi 291 kejadian pada tahun 2025 dan 102 kejadian hingga 1 Mei 2026. Hal itu menunjukkan berbagai langkah peningkatan keselamatan mulai memberikan dampak positif. Namun upaya perbaikan masih harus terus diperkuat.

"Mayoritas kecelakaan terjadi pada perlintasan yang tidak terjaga dengan proporsi mencapai sekitar 80 persen, terdiri dari sepeda motor sebesar 55 persen, mobil sebesar 45 persen," kata Dudy.

Menurut Menhub, peningkatan keselamatan perlintasan tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga membutuhkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas di sekitar jalur kereta api.

Karena itu, Kementerian Perhubungan akan terus mengedukasi masyarakat agar mematuhi rambu-rambu dan tidak menerobos perlintasan ketika kereta api akan melintas, mengingat kereta tidak dapat berhenti secara mendadak.

Menhub juga berharap seluruh pihak mendukung program pemasangan palang pintu dan pengamanan perlintasan sebidang serta tidak menghambat langkah pemerintah dalam memperkuat keselamatan transportasi perkeretaapian nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026