JAKARTA, KOMPAS.com - Penumpang Gocar yang membatalkan pesanannya terkena cancellantion fee sebesar Rp 3.000. Fee tersebut bisa direfund, tentu saja ada syaratnya.

Dalam penjelasan resminya, Gojek Indonesia sudah memberlakukan aturan ini di Bali, Surabaya, Jogja, Medan, Bandung, Malang, dan Makassar secara bertahap sejak 3 Februari 2026.

"Gojek menerapkan kebijakan biaya pembatalan sebesar Rp 3.000 untuk seluruh layanan Gocar, selain Gocar Instant dan Gocar Rental, mulai 3 Februari secara bertahap di kota-kota tertentu," tulis pihak Gojek Indonesia yang diterima Kompas.com, Minggu (28/6/2026).

Biaya pembatalan tersebut akan dikenakan kepada pelanggan dengan beberapa kondisi.

1. Pertama, pelanggan membatalkan pesanan saat mitra pengemudi atau driver telah tiba di titik penjemputan.
2. Kedua, pelanggan membatalkan pesanan saat driver sudah berjalan lebih dari 1 kilometer (km) menuju titik jemput, atau waktu sudah berlalu 7 menit sejak pelanggan mendapatkan driver dan driver sudah bergerak menuju titik pelanggan.
3. Ketiga, ketika pembatalan pesanan dilakukan oleh driver setelah menunggu penumpang di titik penjemputan selama 10 menit atau lebih.

"Biaya pembatalan akan 100 persen dibayarkan kepada mitra driver sebagai bentuk kompensasi dari waktu tunggu atau pun proses penjemputan yang sudah dilakukan," jelas Gojek Indonesia.

Pembayaran cancellation fee akan dilakukan secara nontunai melalui Gopay, kartu debit/kredit, atau dompet digital (e-wallet).

Jika pelanggan memilih metode pembayaran tunai, maka sistem akan mencatat biaya pembatalan yang harus dilunasi sebelum dapat melakukan pemesanan berikutnya.

Pelanggan Bisa Ajukan Banding dan Refund

Gojek mengatakan, pelanggan bisa tidak dikenakan cancellation fee jika pembatalan pesanan dilakukan oleh driver di luar ketentuan yang ditetapkan.

Selain itu, biaya pembatalan tidak dikenakan jika driver tiba di titik penjemputan yang tidak sesuai dengan lokasi pada aplikasi.

Gojek juga memberikan kesempatan kepada pelanggan mengajukan banding jika cancellation fee yang dikenakan dirasa tak sesuai ketentuan.

Jika ingin mengajukan banding, maka pelanggan bisa memilih fitur "Bantuan & Laporan" di aplikasi.

Selanjutnya, ajukan permintaan pengembalian dana dalam 24 jam, sertakan detail yang relevan, misalnya "driver tidak berada di lokasi sekitar saya".

Tim Gojek akan menginvestigasi dan segera mengembalikan dana pelanggan apabila pengajuan diputuskan valid.

Pada transaksi nontunai, dana akan dikembalikan ke metode pembayaran pilihan pelanggan.

Untuk pembayaran tunai, biaya akan dipotong dari outstanding balance (saldo tagihan yang masih terutang). Artinya, dana refund akan digunakan untuk mengurangi utang tersebut.

Namun, jika tidak ada outstanding balance yang perlu dipotong, maka dana akan dikembalikan ke akun Gopay pelanggan.

Adapun untuk menghindari penyalahgunaan sistem, Gojek menetapkan bahwa pelanggan hanya dapat mengajukan pengembalian dana maksimal 2 kali per minggu.

"Biaya pembatalan tidak dapat memengaruhi penilaian yang diberikan dari driver kepada anda (pelanggan)," ungkap Gojek Indonesia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan, dibutuhkan 4 juta kiloliter (KL) etanol untuk mendukung implementasi program E20, yakni pencampuran 20 persen etanol pada bensin.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, kebutuhan tersebut dihitung berdasarkan konsumsi bensin nasional yang mencapai sekitar 40 juta KL per tahun.

"Kebutuhan bensin kita itu kurang lebih sekitar 40 juta KL, dan dari 40 juta KL itu, kapasitas produksi kita itu hanya 14,3 juta KL jadi impornya hampir 25 juta KL," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (28/6/2026).

Namun, seiring beroperasinya Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, kapasitas produksi nasional bertambah sekitar 5,5 juta KL per tahun.

Alhasil, kebutuhan impor bensin RI kini menyusut menjadi sekitar 20 juta KL per tahun.

Kendati kebutuhan impor bensin sudah berkurang, namun pemerintah perlu terus menekan ketergantungan terhadap impor bahan bakar.

Maka dari itu, disiapkan program E20, yang mengombinasikan bensin dengan etanol dari bahan baku pertanian. "Untuk mengurangi impor yang tersisa 20 juta KL maka kita akan menerapkan program E20, yang idenya berangkat dari kesuksesan program B10 hingga B50. Kita bikin etanol dengan bahan bakunya dari tebu, singkong dan jagung dengan total produksi yang diperlukan 4 juta KL," ucap Bahlil.

Ia memastikan pemerintah bakal bertindak sebagai pembeli utama (off-taker) untuk menjamin penyerapan produksi etanol yang dihasilkan petani maupun pelaku usaha di sektor hulu.

Menurut Bahlil, skema tersebut tidak hanya bertujuan mengurangi ketergantungan pada impor bensin, tetapi juga membuka pasar bagi hasil produksi petani serta mendorong berkembangnya industri bioetanol di dalam negeri.

Sebelumnya, ia sempat mengungkapkan bahwa kebijakan E20 ditargetkan mulai diterapkan pada 2028.

Kebijakan itu diperkirakan bakal menekan impor bensin hingga 4 juta KL per tahun.

Bahlil menyatakan, pemerintah akan terus mendorong pengurangan impor BBM, termasuk melalui pengembangan energi alternatif berbasis nabati.

Program E20 pun terinspirasi keberhasilan mandatori biodiesel yang saat ini sudah mencapai B40, dan akan berkembang menjadi B50 pada Juli 2026, alias campuran 50 persen fatty acid methyl ester (FAME) berbasis minyak sawit dengan solar.

"Sekalipun lifting kita katakanlah enggak mencukupi, kita harus konversi dia untuk bauran energi dengan energi nabati. Kalau B50 (campuran solar dengan minyak sawit) bisa memenuhi kebutuhan solar kita, kenapa bensin tidak?," ucapnya dalam diskusi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) di Aryaduta, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Menurutnya, kebijakan penggunaan bensin bercampur etanol bukanlah hal baru, sebab sejumlah negara sudah lebih dahulu menerapkannya, seperti Amerika Serikat dan Brasil.

Bahlil bilang, penerapan campuran etanol ini bertujuan mengurangi impor BBM sehingga kebutuhan devisa untuk membeli bahan bakar dari luar negeri dapat ditekan. "Ini terjadi di Amerika, di Brasil, dan beberapa negara lain. Tujuannya apa? Agar kita bisa mengurangi impor kita. Agar devisa kita itu tidak keluar," ucap dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) tengah menyusun peta jalan riset nasional yang akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga 2045. Dokumen tersebut diharapkan dapat mengarahkan riset nasional sekaligus menjadi panduan bagi strategi industrialisasi jangka panjang.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Arif Satria, mengatakan BRIN terus berkolaborasi dengan Kemendiktisaintek untuk mempersiapkan riset-riset unggulan yang mampu mendukung agenda pembangunan nasional.

"BRIN selalu bersama-sama dengan Kemendiktisaintek untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa men-support," ujar Arif usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (28/6/2026).

Menurut Arif, peta jalan riset tersebut direncanakan akan diluncurkan di Surabaya dalam waktu dekat. Dokumen itu akan menjadi rujukan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan agenda riset nasional.

"Insyaallah akan kami luncurkan di Surabaya nanti. Peta jalan riset ini yang akan diluncurkan di Surabaya nanti menjadi acuan untuk riset Indonesia hingga 2045," katanya.

Ia menjelaskan penyusunan peta jalan riset merupakan hasil kolaborasi antara BRIN dan Kemendiktisaintek yang bertujuan memastikan seluruh riset strategis di Indonesia berjalan dalam satu arah yang terintegrasi.

Menurut Arif, keberadaan peta jalan tersebut penting agar para peneliti memiliki panduan yang jelas mengenai prioritas riset nasional di masa mendatang.

"Kerja sama antara Kemendiktisaintek dengan BRIN merupakan langkah yang sangat bagus sehingga riset strategis yang akan dilakukan oleh para peneliti di Indonesia ini bisa mengacu pada arah yang sudah kita buat," ujarnya.

Lebih jauh, Arif menuturkan bahwa peta jalan riset tidak hanya berfungsi sebagai panduan bagi kegiatan penelitian, tetapi juga memberikan proyeksi mengenai perkembangan teknologi masa depan.

Dengan demikian, arah industrialisasi Indonesia ke depan dapat disusun berdasarkan data dan proyeksi perkembangan teknologi, bukan semata-mata berdasarkan pertimbangan konvensional.

"Arah riset ini sekaligus bisa memberikan pandangan teknologi apa ke depan yang akan dikembangkan sehingga itu sekaligus menjadi panduan arah industrialisasi kita ke depan," kata Arif.

Ia menambahkan pendekatan berbasis proyeksi teknologi menjadi penting agar industri nasional tetap relevan dan mampu bertahan menghadapi perubahan global yang semakin cepat.

"Industrialisasi kita ke depan tidak didasarkan pada sekadar common sense, tetapi didasarkan pada data proyeksi teknologi apa yang berkembang sehingga industri kita juga akan survive dan relevan terhadap kebutuhan-kebutuhan," tandas Arif.

JAKARTA - Wakil Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi bersama Gubernur Sumatera Barat , Mahyeldi Ansharullah mencanangkan, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 Provinsi Sumatera Barat, di kawasan Car Free Day (CFD), halaman Kantor Gubernur Sumatera Barat, Minggu (28/6/2026).

Pemilihan lokasi pencanangan di kawasan CFD bertujuan untuk menjaring perhatian masyarakat lebih luas lagi terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Dikemas dalam acara olah raga bersama dan bagi-bagi doorprize menarik.

Dalam sambutannya, Sonny menegaskan Sensus Ekonomi 2026 bukan untuk pajak. Hal ini menjawab hoax dan kekhawatiran masyarakat, yang enggan memberikan data yang benar saat pencatatan.

“Data yang dikumpulkan BPS digunakan untuk kepentingan statistik dan perencanaan pembangunan, bukan untuk penetapan pajak individu” tegas Sonny.

BPS Canangkan Sensus Ekonomi 2026 di Kalimantan Timur: Perkuat Kompas Pembangunan Daerah



Lebih lanjut, Sonny mengatakan, data pribadi pelaku usaha, nama usaha, identitas pemilik, dan keterangan rinci responden tidak akan disajikan satu per satu. BPS hanya menyajikan data secara agregat dalam bentuk jumlah, persentase, sektor, skala usaha, dan wilayah.

Hal itu juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, bahwa kerahasiaan data responden wajib dijamin, baik oleh penyelenggara statistik maupun oleh petugas statistik.

“Data yang terkumpul membantu pemerintah mengetahui jumlah usaha, lokasi, skala, sektor, dan kebutuhan pelaku usaha secara lebih tepat. Sehingga program seperti pelatihan, legalitas usaha, akses pembiayaan, digitalisasi, pembangunan infrastruktur pasar, dan pengembangan UMKM dapat diarahkan kepada wilayah serta kelompok usaha yang benar-benar membutuhkan” papar Sonny.

Data BPS menyebutkan, terdapat sekitar 715 ribu pelaku usaha di Sumatera Barat. Sebagian besar berada di Kota Padang, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Dan Kabupaten Pesisir Selatan. Dari jumlah tersebut, sekitar 708 ribu merupakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM).

Sumbar Sambut SE2026

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi turut mengimbau masyarakat agar memberikan data yang benar dan lengkap kepada petugas Sensus Ekonomi 2026, sebagai wujud tanggung jawab warga negara terhadap pembangunan negara.

Potensi Sensus Ekonomi Melahirkan Ribuan Keputusan

“Data yang dihasilkan nantinya akan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat dunia usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga berbagai permasalahan yang kita hadapi dapat segera kita identifikasi dan diharapkan bisa diselesaikan pada tahun ini juga” kata Mahyeldi.

BPS Provinsi Sumbar menerjunkan 5.480 petugas sensus yang akan bekerja hingga akhir Agustus 2026. Para petugas sensus akan mendapat perlindungan asuransi ketenagakerjaan, demi kelancaran mereka bekerja.

Manfaat SE2026

Sensus Ekonomi 2026 memiliki berbagai manfaat, baik untuk Pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat luas. Bagi Pemerintah, SE2026 bermanfaat menghadirkan data terkini sebagai landasan perencanaan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran, serta sebagai bahan evaluasi atas berbagai kebijakan sebelumnya.

Bagi pelaku usaha dan sektor bisnis, SE2026 menghadirkan data pasar terkini dan tren industri, serta peluang dan tantangan untuk evaluasi strategi bisnis, investasi dan pengembangan usaha.

SE2026 juga bermanfaat bagi akademisi dan peneliti, karena akan menghadirkan data terkini dan lengkap untuk mendukung penelitian ekonomi sosial, serta penentuan arah kebijakan public yang berbasis data.

Sedangkan bagi masyarakat luas, akan menerima manfaat dari kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran, berdasar data SE2026.

Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyatakan melalui Festival Penyu Mampie diharapkan mampu mendorong penguatan sektor pariwisata berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya saing destinasi wisata berbasis kearifan lokal.

"Pelaksanaan Festival Penyu Mampie ini sebagai instrumen edukasi pelestarian lingkungan sekaligus penguat daya saing sektor wisata bahari daerah," kata Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf) Provinsi Sulbar Bau Akram Dai, di Polewali Mandar, Minggu.

Bau Akram menyampaikan itu, pada rangkaian pelaksanaan Festival Penyu Mampie, yang dilaksanakan di Desa Galeso, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar.

Festival Penyu Mampie yang berlangsung mulai 24 hingga 28 Juni 2026 itu mengangkat tema 'Menjaga Jejak, Mewariskan Samudra'.

Bau Akram berharap, Festival Penyu Mampie tidak berhenti sebagai agenda seremonial tahunan semata, melainkan mampu berevolusi menjadi sebuah gerakan kolektif yang berkelanjutan.

"Festival Penyu Mampie harus ditransformasikan menjadi sebuah gerakan kolektif yang berkelanjutan. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat kesadaran ekologis masyarakat sekaligus menumbuhkan budaya konservasi yang memberikan manfaat jangka panjang," ujar Bau Akram.

Bau Akram menegaskan pentingnya keselarasan pengembangan pariwisata dan pelestarian lingkungan.

"Pariwisata dan pelestarian lingkungan kini tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan menjadi dua kutub yang saling menguatkan dalam paradigma pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism), demi menjaga keseimbangan ekologis sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal," jelasnya.

Bau Akram optimistis, kolaborasi yang terbangun akan semakin memperkuat posisi Sulbar sebagai destinasi pariwisata unggulan yang mengintegrasikan pelestarian lingkungan dengan pengembangan ekonomi kreatif secara berkelanjutan.

Pemprov Sulbar lanjut dia, menyampaikan apresiasi kepada Komunitas Sahabat Penyu Mampie, Pemkab Polewali Mandar, juga kepada Kementerian Pariwisata atas dukungan Dana Tugas Pembantuan tahun anggaran 2026.

Sementara, Founder Sahabat Penyu Muhammad Yusri mengatakan, tema Festival Penyu Mampie tahun ini mengandung pesan agar masyarakat tidak hanya menjaga jejak langkah dalam upaya pelestarian lingkungan, tetapi juga mewariskan laut yang sehat dan lestari kepada generasi mendatang.

Festival Penyu Mampie kata dia, bukan sekadar perayaan tahunan, tetapi menjadi gerakan bersama untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem pesisir dan laut.

"Harapan kami, semangat ini terus tumbuh sehingga Mampie dapat dikenal sebagai destinasi wisata konservasi yang membanggakan Sulbar," kata Yusri.

Kegiatan Festival Penyu sendiri dikemas dalam berbagai kegiatan edukasi dan hiburan, juga kegiatan konservasi, aksi bersih pantai, penanaman pohon, susur Sungai Teluk Mampie dan pameran UMKM.

Antusiasme warga terlihat sejak hari pertama hingga penutupan kegiatan.

Masyarakat Mampie mengaku senang karena festival tahunan tersebut kembali digelar setelah menjadi agenda yang selalu dinantikan. Selain menjadi hiburan, festival juga memberikan dampak positif bagi pelaku usaha lokal melalui meningkatnya kunjungan wisatawan dan aktivitas UMKM.

Pewarta: Amirullah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk. (Zurich) mencatat jumlah pemegang polis muda di rentang usia 25–40 tahun mencapai lebih dari 3,29 juta atau tumbuh 10% secara tahunan.

Direktur Zurich Indonesia Tini Nurianto mengatakan nasabah pada kelompok usia tersebut cenderung memilih produk perlindungan yang mendukung mobilitas dan aktivitas sehari-hari, seperti asuransi kendaraan bermotor roda dua, asuransi kecelakaan diri, serta asuransi kendaraan roda empat.

“Pertumbuhan ini turut memberikan andil dalam peningkatan kontribusi kanal digital, dengan perolehan premi bruto (Gross Written Premium/GWP) yang tumbuh lebih dari 7% secara tahunan pada Mei 2026,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (28/6/2026).

Untuk menjangkau segmen tersebut, Zurich berpartisipasi dalam Semasa Piknik 2026 yang berlangsung di Taman Lapangan Banteng, Jakarta, pada 26–28 Juni 2026. Festival kreatif dan bazar urban itu dimanfaatkan perseroan untuk memperkenalkan produk perlindungan kepada masyarakat, khususnya generasi muda.

“Melalui Semasa Piknik 2026, kami ingin menghadirkan perlindungan dengan cara yang lebih relevan dan mudah diterima oleh masyarakat, khususnya generasi muda,” kata Tini.

Dalam kegiatan tersebut, Zurich menyediakan perlindungan Asuransi Kecelakaan Diri (Personal Accident/PA) secara gratis bagi tenant dan peserta aktivitas tertentu selama acara berlangsung.

Manfaat perlindungan meliputi santunan meninggal dunia dan cacat tetap akibat kecelakaan hingga Rp50 juta, serta penggantian biaya pengobatan akibat kecelakaan hingga Rp5 juta.

Menurut Tini, keikutsertaan Zurich dalam Semasa Piknik 2026 juga sejalan dengan upaya mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan UMKM lokal.

“Dengan menjadi bagian dari ekosistem ini, kami berharap dapat mendukung para pelaku usaha kreatif agar dapat berkarya dengan lebih percaya diri, sekaligus memperluas literasi asuransi di tengah masyarakat,” tegasnya.

Ke depan, Zurich berkomitmen menghadirkan berbagai inisiatif yang menggabungkan edukasi perlindungan dengan pengalaman langsung agar semakin banyak masyarakat memahami pentingnya proteksi dan manfaatnya.

BERN, KOMPAS.com — Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Bern, Swiss, membangun ekosistem layanan digital atau Smart Embassy Service Ecosystem untuk meningkatkan pelayanan bagi warga negara Indonesia (WNI) di Swiss dan Liechtenstein. Transformasi ini dilakukan seiring bertambahnya jumlah WNI di Swiss yang berdasarkan data resmi State Secretariat for Migration (SEM) mencapai 2.685 orang per 31 Maret 2026.

Data KBRI Bern juga mencatat jumlah WNI yang melakukan registrasi mencapai 2.782 orang per Januari 2026. Namun, KBRI menggunakan data SEM sebagai acuan karena mencatat WNI yang memiliki izin tinggal aktif di Swiss.

"WNI kita itu sebanyak 2.685, ini data terbaru. Tapi memang menurut catatan lapor diri itu lebih banyak, 2.782. Tapi yang jadi pegangan adalah yang dari SEM," ujar Koordinator Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Swiss Purnowidodo kepada delegasi jurnalis Kompas Gramedia (KG) Grup, termasuk Kompas.com di Bern, Swiss, Jumat (26/6/2026).

"Karena kalau lapor diri itu kadang-kadang lapor diri pas masuk, tapi pulangnya enggak lapor diri," lanjutnya.

Berdasarkan data KBRI Bern, jumlah WNI di Swiss meningkat dari 2.250 orang pada 2021 menjadi 2.685 orang pada Maret 2026, atau tumbuh 19,3 persen dalam periode tersebut dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 3,8 persen per tahun.

Sebagian besar WNI di Swiss merupakan pemegang izin tinggal B sebanyak 1.665 orang atau 62,0 persen, disusul izin tinggal permanen C sebanyak 690 orang atau 25,7 persen, izin tinggal jangka pendek L sebanyak 212 orang atau 7,9 persen, izin lintas batas F sebanyak 80 orang atau 3,0 persen, serta kategori izin lainnya sebanyak 38 orang atau 1,4 persen.

Dilihat dari persebarannya, komunitas WNI terbesar berada di Zurich sebanyak 809 orang atau 30,1 persen, disusul Kanton (Provinsi) Vaud atau Lausanne 412 orang (15,3 persen), Jenewa 371 orang (13,8 persen), Bern 246 orang (9,2 persen), Basel-Stadt 167 orang (6,2 persen), dan kanton lainnya 680 orang (25,4 persen).

Menurut profil umum KBRI Bern, komunitas Indonesia di Swiss didominasi kalangan profesional dan tenaga ahli, akademisi, peneliti, mahasiswa, pegawai organisasi internasional, tenaga kesehatan, pelaku usaha dan UMKM, serta keluarga hasil perkawinan Indonesia-Swiss.

Purnowidodo mengatakan, secara umum permasalahan WNI di Swiss tidak tergolong berat karena mayoritas mematuhi hukum. Namun, lebih dari 50 persen layanan kekonsuleran yang ditangani berkaitan dengan kehilangan paspor.

"Bukan berarti Swiss itu negara yang tidak aman, tetapi kecerobohan kita juga kadang-kadang mengundang permasalahan buat kita," katanya.

Inovasi Layanan Digital, dari BINA hingga SIGAP

Untuk menjawab tingginya kebutuhan informasi masyarakat di tengah keterbatasan jumlah staf, KBRI Bern membangun Smart Embassy Service Ecosystem yang mengintegrasikan layanan digital, akses informasi, hingga pembayaran dalam satu ekosistem.

Salah satu inovasinya adalah BINA (Bern Intelligent Assistant), chatbot berbasis kecerdasan buatan (AI) yang memberikan layanan informasi selama 24 jam sehari dan tujuh hari seminggu melalui WhatsApp.

"Kita buat BINA, Bern Intelligent Assistant. Itu AI chatbot layanan 24 jam seminggu untuk melengkapi hotline yang memang sudah ada," ujar Purnowidodo.

"Cukup beberapa klik di nomor WhatsApp, mereka dapat semua informasi yang mereka butuhkan," lanjutnya.

Melalui layanan tersebut, WNI yang kehilangan paspor dapat mengetahui dokumen yang harus disiapkan, mengirimkan persyaratan melalui surat elektronik, hingga membuat janji kedatangan ke KBRI.

Selain BINA, KBRI Bern menghadirkan PINTAR (Pusat Informasi Terpadu Akses RI) berupa kios layar sentuh yang mengintegrasikan informasi kekonsuleran, keimigrasian, perdagangan, investasi, pariwisata, hingga layanan lapor diri dalam satu titik pelayanan.

KBRI Bern juga menjalankan SIGAP (Sistem Gerak Cepat Pelayanan Kekonsuleran) melalui layanan jemput bola ke berbagai kota di Swiss. Menurut Purnowidodo, layanan tersebut ditujukan bagi WNI yang tinggal jauh dari Bern maupun mereka yang sudah lanjut usia dan tidak lagi mudah bepergian.

"Kita yang datangin, selain untuk menjemput bola dan juga bagaimana KBRI bisa hadir di tengah-tengah mereka mengayomi masyarakat," ujarnya.

Di sisi pembayaran, KBRI Bern menerapkan TEPAT (Transaksi Elektronik Pembayaran yang Akurat dan Transparan) berupa sistem pembayaran digital, real time, dan cashless.

"Jangan dilihat bahwa inovasi itu harus yang high tech. Tapi kita membuat inovasi itu hal-hal yang memang dibutuhkan oleh masyarakat kita di sini," kata Purnowidodo.

Inovasi Akses Informasi: Media Sosial hingga Podcast

Koordinator Fungsi Penerangan, Sosial, dan Budaya KBRI Swiss Dahlia Kusuma Dewi mengatakan inovasi tersebut dibuat untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperluas akses pelayanan publik.

"Tujuannya juga adalah untuk memberikan kemudahan akses sebenarnya kepada masyarakat, baik itu kemudahan tidak hanya akses tetapi juga pelayanan," ujar Dahlia.

Menurut dia, media sosial menjadi salah satu kanal utama penyampaian informasi kepada masyarakat. Jumlah pengikut Instagram KBRI Bern meningkat dari 6.883 pada September 2025 menjadi sekitar 14.400 pada awal Juni 2026.

KBRI Bern juga menyiapkan podcast INSIS (Indonesia Swiss Stories) yang melibatkan warga Swiss dan warga asing peserta program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) sebagai pembawa acara.

"Harapannya adalah dengan menjadi host ini langsung kawan-kawan pelajar BIPA mendapatkan informasi dari kami mengenai hal-hal yang ingin mereka ketahui," kata Dahlia.

Selain pelayanan kepada masyarakat, KBRI Bern juga membangun sistem administrasi internal SIAP (Sistem Inovasi untuk Pelayanan Perkantoran) yang mendukung proses pengajuan cuti, lembur, peminjaman kendaraan dinas, hingga pengelolaan arsip secara digital dan paperless.

"Harapannya adalah kita bisa juga membangun integritas dari staf-staf KBRI itu sendiri, profesionalitasnya, integritasnya," ujar Dahlia.

Purnowidodo mengatakan, berbagai inovasi tersebut turut mendorong peningkatan penilaian masyarakat terhadap pelayanan KBRI Bern. Skor Google Review KBRI Bern naik dari 3,8 menjadi 4,2 dalam satu tahun terakhir.

Selain itu, KBRI Bern secara berkala juga melakukan survei kepuasan masyarakat, survei persepsi antikorupsi, survei pelayanan kekonsuleran dan keimigrasian, serta survei citra Indonesia.

Dahlia menjelaskan, hasil survei menunjukkan sektor pariwisata memperoleh penilaian sekitar 4,3 dari skala 5. Sementara aspek good governance serta ekonomi dan perdagangan masih berada di kisaran 3,5 hingga 3,6.

Menurut dia, persepsi masyarakat Swiss terhadap Indonesia tidak terlepas dari pemberitaan media yang mereka konsumsi. Karena itu, KBRI Bern terus memperbanyak penyebaran informasi positif melalui media sosial, kegiatan budaya, resepsi diplomatik, podcast, hingga kerja sama dengan media lokal.

Dalam promosi pariwisata, Dahlia mengatakan wisatawan Swiss umumnya membutuhkan informasi yang jelas mengenai akses menuju destinasi serta kepastian biaya perjalanan.

"Orang Swiss ini tipikalnya adalah mereka ingin tahu kalau saya mau ke Labuan Bajo berapa sih budget yang harus saya siapkan," ujarnya.

Sementara itu, untuk layanan visa, KBRI Bern menerapkan standar waktu penyelesaian selama lima hari kerja. Selain melalui KBRI, pengajuan visa juga dapat dilakukan melalui e-visa maupun visa on arrival, dengan masa berlaku visa on arrival selama 30 hari.

Adapun untuk paspor elektronik, KBRI Bern menyatakan belum memperoleh akses pencetakan e-paspor dari Direktorat Jenderal Imigrasi, meski kebutuhan masyarakat dinilai semakin tinggi seiring mobilitas WNI di kawasan Schengen.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menjadi inisiatif penting, sekaligus langkah pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pengelolaan sumber daya alam.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan, landasan utama dari pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ekspor tersebut merupakan jawaban atas transaksi miliaran dollar Amerika Serikat yang merugikan negara selama bertahun-tahun.

DSI dibentuk sebagai respons atas kebocoran devisa hasil ekspor (DHE) yang selama ini menekan potensi penerimaan secara signifikan.

Pemerintah meyakini, optimalisasi kas negara hanya dapat dicapai melalui pengawasan terhadap seluruh transaksi perdagangan komoditas utama di pasar internasional.

Dony menyatakan, terdapat fakta yang harus diakui mengenai aktivitas perdagangan yang menghambat optimalisasi kontribusi sektor industri terhadap kas negara, terutama melalui praktik-praktik manipulasi harga jual ke perusahaan afiliasi serta pelaporan transaksi di bawah nilai aktual yang seharusnya dibayarkan kepada otoritas pajak nasional.

“Yang penting idenya kita sepakat dulu bahwa selama ini ada fakta yang terjadi terkait transfer pricing dan under invoicing," ujar Dony dalam keterangannya, dikutip Minggu (28/6/2026).

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyebut under invoicing, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor mencapai 343 miliar dollar AS selama 22 tahun terakhir.

DSI ditargetkan mampu menutup kebocoran penerimaan negara dan menyelamatkan potensi devisa.

Badan tersebut, Dony bilang, secara resmi ditunjuk untuk menjadi perantara tunggal perdagangan komoditas nasional yang strategis.

Dalam menjalankan mandat tersebut, manajemen DSI menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekosistem usaha yang telah berjalan selama ini di Indonesia.

Dia menjelaskan, kebijakan itu diterapkan secara terukur dan penuh kehati-hatian demi menjamin stabilitas perekonomian.

Dengan begitu masa transisi pun dilakukan dalam berbagai tahap.

Dari awal Juni hingga Desember 2026, fokus utama DSI diarahkan sepenuhnya pada penegakan kepatuhan transaksi tanpa mengubah struktur kemitraan yang sudah berjalan sah secara hukum.

Dia mengatakan, kontrak yang telah disepakati oleh pelaku usaha sebelumnya akan tetap berlaku sepenuhnya.

"Kita menyesuaikan dengan situasi. Tidak ada satu negara, apalagi negara kita tentu tidak ingin dengan membuat ini kemudian pendapatannya jadi turun, ekosistemnya jadi hancur. Kita tidak mungkin melakukan itu," ucap dia.

Lebih lanjut, Dony menepis kekhawatiran mengenai potensi monopoli yang dapat merusak harga komoditas strategis nasional seperti kelapa sawit, batu bara, dan ferroalloy. DSI memfungsikan diri sebagai instrumen pengawas harga ekspor, sehingga nilai komoditas tetap terjaga pada level optimal yang menguntungkan negara serta pelaku industri.

Ia menyadari pembenahan yang dilakukan DSI memicu tantangan berupa resistensi maupun pembentukan opini publik dari pihak-pihak tertentu.

Namun Dony berpandangan, lahirnya DSI berfokus pada pengembalian aset kepada negara untuk kepentingan rakyat banyak.

Untuk menjaga akuntabilitas program kerja, DSI telah menjadwalkan proses evaluasi operasional secara berkala setiap tiga bulan sekali.

Langkah peninjauan ini dirancang untuk memantau efektivitas kebijakan serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan target peningkatan pendapatan negara.

Dalam kesempatan berbeda, Direktur PT Pradiksi Gunatama Tbk (PGUN) Tamlikho menyatakan, perseroan tidak melihat adanya risiko hukum yang material, termasuk risiko wanprestasi kontrak atas kebijakan DSI.

Bahkan pihaknya bersedia mematuhi kebijakan pemerintah. Keberadaan BUMN Ekspor itu pun dipandang tidak memberikan dampak pada kegiatan operasional perseroan pada sektor sawit.

"Perseroan akan tetap memonitor perkembangan kebijakan pemerintah serta melakukan penyesuaian apabila diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku," kata dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, Kompas.com - Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah sedang merampingkan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN, Dony Oskaria berjanji tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Dari 1.000 lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal 300-lah ya," kata Prabowo dalam acara penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu (28/6/2026).

Prabowo mengatakan, selama ini pemerintah menggaji para direktur utama dan komisaris dari BUMN yang tidak memberikan keuntungan.

Prabowo memberi waktu agar proses efisiensi BUMN ini selesai dalam waktu 2 tahun. Da ingin BUMN-BUMN yang ada lebih efisien dan lebih transparan.

Mengenai perampingan jumlah BUMN ini, Prabowo bukan cuma sekali mengemukakannya. Pada acara Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026), dia juga mengemukakan hal yang sama.

Saat itu, Prabowo mengaku pemerintah telah menutup sekitar 240 BUMN yang dinilai tidak sehat secara bisnis.

Janji Tak Ada PHK

Chief Operating Officer (COO) Danantara yang juga Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN, Dony Oskaria, memastikan proses perampingan BUMN tidak akan diikuti dengan PHK.

Seluruh pegawai akan tetap dipertahankan dan menjadi bagian dari perusahaan hasil konsolidasi.

"Pastinya Bapak Presiden tidak ingin ada PHK," ujar Dony.

Menurut dia, biaya pegawai BUMN masih jauh lebih kecil dibandingkan potensi penghematan yang diperoleh dari proses restrukturisasi.

"Kita hitung, biaya tenaga kerja setahun cuma Rp 2 triliun sampai Rp 3 triliun. Kalau begitu saya ambil saja semua karyawannya, saya masih hemat Rp 47 triliun," ucapnya.

Dony menyebut seluruh karyawan akan menjadi bagian dari perusahaan-perusahaan hasil konsolidasi.

"Kita tidak mau juga menzalimi karyawan karena itu bukan salah mereka," ucapnya menegaskan.

Penghematan dari Perampingan BUMN

Dony menjelaskan, Danantara sedang merampingkan sekitar 1.077 perusahaan BUMN menjadi sekitar 200 hingga 300 perusahaan yang ditargetkan rampung pada 2026.

Dia menyebut sekitar 52 persen BUMN masih mengalami kerugian dengan total mencapai Rp 20 triliun.

Program konsolidasi BUMN, kata Dony, berpotensi menghasilkan penghematan langsung hingga sekitar Rp 50 triliun setiap tahun.

Penghematan itu berasal dari penghapusan transaksi berlapis antara perusahaan induk, anak usaha, hingga perusahaan di bawahnya yang selama ini dinilai menimbulkan inefisiensi.

Dony mencontohkan, penggabungan sejumlah subholding di Pertamina telah menghasilkan efisiensi sekitar 600-700 juta dolar AS.

Langkah serupa juga akan diterapkan di kelompok usaha BUMN lainnya sebagai bagian dari transformasi perusahaan negara agar lebih ramping, sehat, efisien, dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan perguruan tinggi harus menjadi ruang bagi pertukaran gagasan, perdebatan intelektual, serta pengembangan sains dan teknologi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Minggu (28/6/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa perbedaan pandangan di lingkungan akademik merupakan hal yang wajar dan justru menjadi ciri utama kehidupan kampus.

"Kita berbeda pandangan tidak ada masalah. Universitas adalah tempat di mana gagasan-gagasan diadu, adu gagasan, adu pandangan, adu filosofi, adu inovasi," ujar Prabowo.

Menurut dia, kebebasan akademik atau academicfreedom harus dijaga sebagai fondasi utama dalam dunia pendidikan tinggi. Namun, kebebasan tersebut perlu diarahkan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi yang berdampak bagi masyarakat luas.

"Kampus punya academic freedom, kebebasan akademis, bukan kebebasan yang lain-lain," katanya.

Prabowo juga mengingatkan bahwa perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, pada dasarnya memperoleh dukungan dari negara yang bersumber dari uang rakyat. Karena itu, hasil riset dan inovasi di kampus harus dikembalikan untuk kepentingan publik.

Dia menilai kampus perlu lebih aktif menggeluti sains dan teknologi guna menjawab berbagai tantangan pembangunan nasional.

"Biarlah kampus aktif menggeluti sains dan teknologi untuk memberi manfaat kepada rakyat yang membiayai kampus-kampus itu," ujarnya.

Presiden menambahkan bahwa sektor swasta juga memiliki peran penting dalam pembangunan pendidikan nasional. Meski demikian, swasta turut menikmati berbagai bentuk dukungan pemerintah, mulai dari subsidi energi hingga berbagai kebijakan fiskal lainnya.

"Swasta berperan sangat penting, tapi swasta pun menikmati uang rakyat dari subsidi listrik, subsidi BBM, dengan segala upaya yang kita lakukan. Jadi saudara, ini adalah bernegara," kata Prabowo.

Pada kesempatan tersebut, Prabowo mengapresiasi peserta sarasehan yang telah mengikuti rangkaian kegiatan secara tekun. Ia mengaku telah menerima berbagai usulan dan pertanyaan dari peserta dan berjanji akan mempelajarinya lebih lanjut.

"Saya terima daftar usulan dan daftar pertanyaan yang tadi disampaikan cukup banyak. Saya janji satu-satu akan saya perhatikan," ujar Prabowo.

Jakarta (ANTARA) - Pameran Sawit Indonesia Expo and Conference (SIEXPO) 2026 siap mendukung penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta koperasi petani sawit di tengah tantangan industri sawit akibat dinamika ekonomi global.

Ketua Pelaksana SIEXPO 2026 Qayuum Amri mengatakan SIEXPO yang akan digelar pada 6 - 8 Agustus 2026 di Ska Co-Ex Pekanbaru, Riau tersebut akan lebih banyak melibatkan UMKM, koperasi petani, pesantren, hingga perguruan tinggi selain dari kalangan industri hulu hingga hilir sawit.

"Tahun ini, meski ada guncangan di industri sawit maupun ekonomi global, antusiasme pelaku industri tetap tinggi. Tidak hanya perusahaan besar, tetapi juga UMKM dan koperasi ikut berpartisipasi," kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

SIEXPO yang kali ini memasuki tahun ke empat, lanjutnya menjadi salah satu pameran industri sawit yang secara konsisten membuka ruang bagi pelaku usaha kecil yang mana tahun ini, sekitar 20 booth disiapkan khusus bagi UMKM dan koperasi.

"Biasanya pameran hanya diikuti korporasi besar atau manufaktur besar. Kami justru sejak awal melibatkan UMKM, koperasi petani, perguruan tinggi, hingga sekolah-sekolah sawit. Kami ingin memperkuat ekosistem sawit secara menyeluruh," ujarnya.

Ia mengatakan semangat tersebut sejalan dengan tagline SIEXPO, yakni "Yang Kecil Ditingkatkan, Yang Menengah Diperbesar, dan Yang Besar Dijaga."

Qayuum menyatakan mengusung tema "Kolaborasi, Inovasi, dan Resiliensi Industri Sawit", SIEXPO 2026 diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam mendorong pengembangan industri sawit nasional.

Kolaborasi antarpemangku kepentingan, tambahnya, akan melahirkan inovasi, termasuk pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk meningkatkan produktivitas sektor perkebunan dan pengolahan sawit.

Ia menambahkan, konsep resiliensi dipilih karena industri sawit terbukti memiliki daya tahan tinggi menghadapi berbagai krisis ekonomi.

"Sawit tetap bertahan saat krisis moneter 1998 maupun pandemi Covid-19. Industri ini tetap menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia," ujarnya.

Penyelenggara menargetkan jumlah pengunjung mencapai 8.000 orang, meningkat dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya yang mencatat sekitar 6.000 pengunjung.

Menurut Qayuum, penyelenggaraan SIEXPO selama ini juga mampu menciptakan nilai ekonomi melalui transaksi bisnis yang terjadi selama maupun setelah pameran.

Sementara itu, Direktur Marketing Sawit Indonesia, Yasin Permana, menambahkan jumlah peserta pameran tahun ini meningkat menjadi 184 booth, dibandingkan sekitar 150 booth pada tahun lalu.

Ratusan peserta tersebut akan menampilkan beragam solusi bagi industri sawit, mulai dari produsen AI, alat berat, pupuk, bioproduk, teknologi pabrik kelapa sawit, oleochemical, benih sawit, drone, digitalisasi, logistik, kendaraan Listrik, hingga perangkat keselamatan kerja.

Pewarta: Subagyo
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Andrea Pignataro dikenal sebagai salah satu miliarder di Italia, sekaligus orang terkaya ke-46 di dunia menurut laman resmi Forbes. 

Sosok satu ini dikenal sebagai miliarder misterius sekaligus pengusaha di sektor keuangan. Forbes mencatat kekayaan ahli matematika asal Italia tersebut mencapai US$41,1 miliar atau setara Rp734,1 triliun (kurs Rp17.860) per Minggu (28/6).

Pignataro merupakan pendiri dan CEO dari ION Group, sebuah perusahaan raksasa yang bergerak di bidang penyediaan perangkat lunak (software), data finansial, serta analisis pasar untuk sektor keuangan global berbasis di London.

Meskipun namanya mungkin jarang terdengar di kalangan awam dibandingkan dengan tokoh teknologi lain, Pignataro merupakan salah satu sosok paling berpengaruh di pusat ekosistem keuangan dunia.

Pignataro lahir dan tumbuh besar di Bologna, Italia. Ia memiliki latar belakang akademis yang sangat kuat di bidang kuantitatif, serta meraih gelar Sarjana Ekonomi dari University of Bologna. Selanjuntya, ia pindah ke Inggris untuk menyelesaikan gelar PhD (Doktor) dalam bidang Matematika dari Imperial College London.

Pada 1994, ia memulai karier profesionalnya di London sebagai bond trader (pedagang obligasi) di Salomon Brothers, sebuah bank investasi terkemuka asal Amerika Serikat (AS) pada masa itu (kemudian diakuisisi Citigroup).

[Gambas:Youtube]

Selama menjadi trader, Pignataro mengamati adanya inefisiensi besar dalam proses operasional transaksi keuangan yang masih bersifat manual. Pengamatan inilah yang memicu ide untuk mendirikan perusahaan perangkat lunak sendiri.

Kemudian pada 1998, saat masih bekerja di Salomon Brothers, Pignataro menginisiasi sebuah usaha patungan (joint venture) dengan perusahaan software asal Pisa, Toscana-Italia bernama List Holding untuk mengembangkan sistem perdagangan obligasi pemerintah secara digital.

Pada 1999, Pignataro memutuskan untuk keluar dari Salomon Brothers dan fokus membangun ION Group secara independen.

Di bawah kepemimpinannya, ION Group bertransformasi menjadi penyedia infrastruktur data finansial dan software perdagangan elektronik masif, sejajar dengan raksasa seperti Bloomberg dan LSEG (London Stock Exchange Group).

Bisnis ION Group sendiri terbagi menjadi lima divisi utama, yakni pasar, analitik, perbankan inti, korporasi, dan informasi kredit. 

ION Group menggurita lewat berbagai strategi akuisisi bernilai miliaran dolar AS dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan data keuangan krusial, seperti Dealogic, Fidessa, Cedacri, Prelios, dan Cerved. Teknologi yang dikembangkan ION kini mampu mengelola infrastruktur penting, termasuk memproses transaksi harian di berbagai bank besar dan manajer aset dunia.

Kini, Pignataro sukses masuk jajaran orang terkaya di dunia. Bahkan, tahun ini kekayaan bersihnya melesat berkisar US$36,5 miliar hingga US$42,8 miliar. Lonjakan ini bahkan sempat membuatnya menyalip keluarga Ferrero (pemilik Nutella) untuk bertengger di posisi puncak sebagai orang terkaya di Italia.

Meski begitu, ia dikenal sebagai sosok yang menutup diri dan jarang terekspos. Meskipun menutup diri dari publisitas bisnis, Pignataro cukup menarik perhatian publik dengan investasi personalnya.

Pria kelahiran 10 Juni 1970 tersebut diketahui memiliki koleksi hotel dan vila mewah di Pulau Canouan, sebuah wilayah eksklusif di Saint Vincent and the Grenadines (Karibia). Ia juga dikabarkan berinvestasi sebanyak 2 miliar euro pada proyek pembangunan Ellinikon, yakni mega-proyek pembangunan kembali kawasan bekas Bandara Internasional Hellenikon di Athena, Yunani.