REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah mempercepat program perbaikan rumah tidak layak huni di wilayah perbatasan. Sebanyak 15.000 rumah ditargetkan rampung paling lambat September 2026.

Program ini menyasar 40 kawasan di 17 provinsi sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menilai pembangunan hunian layak menjadi simbol kehadiran negara di wilayah terluar.

Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, target penyelesaian dipercepat agar manfaat segera dirasakan masyarakat.

“September tahun ini kita harus selesaikan. Kalau boleh jangan sampai akhir tahun,” kata Maruarar dalam konferensi pers, Kamis (23/4/2026).

Menurut dia, pembangunan hunian di perbatasan menjadi bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kehadiran negara.

“Arahan Presiden Prabowo Subianto jelas, negara harus hadir di perbatasan. Kita ingin warga di sana merasa percaya diri, bermartabat, dan tidak sendirian,” kata Maruarar.

Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp8 triliun untuk program bedah rumah. Dana tersebut berasal dari sekitar 80 persen anggaran Kementerian Perumahan yang mencapai lebih dari Rp10 triliun.

Program ini menjadi bagian dari target nasional pembangunan 400.000 unit rumah pada 2026. Sebanyak 15.000 unit di antaranya difokuskan untuk kawasan perbatasan.

Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala BNPP Tito Karnavian mengatakan, program ini tidak hanya berdampak pada perbaikan fisik. Pembangunan hunian dinilai juga memperkuat nasionalisme dan mendorong ekonomi lokal.

“Saya mengingatkan ada efek ekonomi yang juga akan berputar di sana ya, dengan lapangan kerja tadi,” kata Tito.

Program ini difokuskan pada wilayah perbatasan strategis, termasuk kawasan yang berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Filipina. Pemerintah menargetkan pelaksanaan dimulai dalam satu hingga dua bulan ke depan.

Untuk memastikan ketepatan sasaran, pemerintah menggunakan data dari m Badan Pusat Statistik. Program ini berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.

Kepala BPS Amalia Adininggar mengatakan, backlog rumah tidak layak huni di kawasan perbatasan masih tinggi. “Data menunjukkan backlog rumah tidak layak huni di kawasan perbatasan sangat tinggi. Bahkan di salah satu kabupaten mencapai sekitar 85 persen,” kata Amalia.

Jakarta (ANTARA) - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai kebijakan biofuel, seperti biodiesel dan bioetanol, bisa menjadi jembatan transisi untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM), sebelum memasifkan penggunaan kendaraan listrik (EV).

“Biofuel bahkan menurut saya bisa menjadi bridging fuel sebelum ke EV,” ucap Kepala Center of Industry, Trade, and Investment INDEF Andry Satrio Nugroho dalam acara bertajuk Menuju Elektrifikasi Kendaraan Tanpa Bocor Anggaran di Jakarta, Kamis.

Andry menilai peran biofuel sebagai jembatan transisi energi dari BBM fosil akan terasa di wilayah-wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), yang belum tersentuh oleh infrastruktur pendukung kendaraan listrik.

Oleh karena itu, lanjut dia, sembari infrastruktur kendaraan listrik mulai dibangun, masyarakat bisa mengurangi ketergantungan mereka terhadap BBM fosil dengan cara beralih ke biofuel.

“Karena segmennya menurut saya juga berbeda. Di beberapa wilayah masih dibutuhkan (BBM), sembari kita bisa menunggu infrastruktur dari EV-nya tercipta di wilayah tersebut. Saya kira kita perlu mendorong itu (biofuel dan EV) berdampingan,” ucap Andry.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan kebijakan mandatori biodiesel 50 atau B50 akan diterapkan secara serentak untuk semua sektor yang dimulai pada 1 Juli 2026.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menyampaikan bahwa B50 masih dalam tahap uji jalan yang ditargetkan selesai pada Mei 2026 untuk sektor otomotif. Tahap uji jalan, tutur Eniya, telah berlangsung sejak 9 Desember 2025 terhadap 9 unit kendaraan.

Setelah dilakukan uji jalan, Kementerian ESDM akan melakukan pengecekan terhadap kondisi mesin.

Uji jalan dan pengecekan mesin untuk sektor otomotif ditargetkan selesai pada Juni 2026. Eniya menyampaikan hasil sementara uji B50 menunjukkan bahwa kualitas bahan bakar B50 telah memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2026

Kebijakan windfall tax atau pajak atas keuntungan luar biasa dinilai sebagai salah satu solusi strategis untuk memastikan distribusi manfaat sumber daya alam (SDA) lebih adil sekaligus menjaga stabilitas fiskal nasional.

Hal ini mengemuka dalam diskusi bertajuk “Reformasi Pajak Sumber Daya Alam: Kebijakan Windfall Tax untuk Indonesia” yang digelar Universitas Paramadina secara daring, Kamis (23/4/2026).

Ketua Program Studi Doktor Ilmu Manajemen dan Bisnis Universitas Paramadina, Ahmad Badawy Saluy, menegaskan negara memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional dalam memastikan keuntungan SDA tidak hanya dinikmati segelintir pihak.

“Negara harus hadir untuk memastikan keuntungan luar biasa ini hadir tidak hanya untuk segelintir pihak,” tegasnya.

Ia menambahkan, pengelolaan SDA bukan sekadar optimalisasi penerimaan negara, tetapi juga menyangkut keadilan distribusi dan keberlanjutan ekonomi. Karena itu, kebijakan fiskal dinilai perlu dirancang lebih inklusif untuk menjawab ketimpangan akibat konsentrasi keuntungan di sektor tertentu.

Sebagai keynote speaker, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Anggito Abimanyu, menyoroti tingginya risiko geopolitik global, termasuk eskalasi konflik antara Iran dan Amerika Serikat sejak Februari 2026.

“Risiko geopolitik masih tinggi, dan ketidakpastian global ini sangat memengaruhi dinamika harga komoditas, khususnya energi,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa lonjakan harga komoditas pernah terjadi, seperti pada 2008 ketika harga minyak dunia melampaui 100 dolar AS per barel dan mendorong penerimaan negara Indonesia.

“Pada 2008, berkat kenaikan harga minyak, penerimaan negara kita bahkan melampaui target hingga 10 persen,” jelasnya.

Menurutnya, momentum lonjakan harga harus direspons dengan kebijakan fiskal adaptif. Ia mencontohkan Meksiko yang mampu mengamankan pendapatan negara melalui strategi lindung nilai (hedging) minyak.

“Windfall tax bukanlah gagasan baru. Meksiko berhasil mengelola risiko harga minyak melalui strategi hedging menggunakan instrumen seperti put option,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Indonesia bersama sejumlah negara berkembang seperti Aljazair, Nigeria, Kazakhstan, dan Brasil juga menikmati windfall profit dari komoditas seperti batu bara, nikel, dan CPO. Namun tanpa kebijakan tepat, manfaatnya tidak optimal.

“Windfall tax dapat menjadi instrumen burden sharing untuk menjaga stabilitas ekonomi, terutama ketika beban subsidi energi meningkat,” tegasnya.

Sementara itu, akademisi Universitas Paramadina M. Rosyid Jazuli menyoroti tantangan kelembagaan dalam mengelola keuntungan luar biasa tersebut. Ia mengingatkan Indonesia pernah menikmati oil boom pada 1970-an, namun tidak berlanjut hingga kini.

“Dulu kita menikmati oil boom, tetapi sekarang windfall profit dari migas sudah tidak ada. Namun, kita memiliki sumber windfall baru dari CPO, nikel, dan batu bara,” ujarnya.

Ia menilai Indonesia masih menghadapi missing institution dalam pengelolaan windfall profit, termasuk belum optimalnya pembentukan sovereign wealth fund berbasis SDA.

“Kita belum memiliki lembaga yang secara khusus mengelola windfall profit, padahal kita punya banyak benchmarking dari negara lain,” jelasnya.

Ia juga menyinggung lemahnya tata kelola dan integritas dalam pengelolaan dana publik.

“Seringkali pengelola dana tidak memiliki kemampuan dan integritas yang memadai, bahkan terjerat praktik KKN. Kasus seperti Asabri dan Jiwasraya menjadi pelajaran penting,” tegasnya.

Menurutnya, keberhasilan negara seperti Norwegia dalam mengelola dana SDA bertumpu pada tata kelola yang kuat.

“Hal yang perlu diteladani adalah independensi, aturan fiskal yang ketat, diversifikasi investasi global, serta transparansi yang radikal. Tanpa komitmen politik yang kuat, semua desain kebijakan yang baik tidak akan pernah terwujud,” katanya.

Di sisi lain, Dr. Ariyo DP Irhamna menyoroti perubahan signifikan struktur penerimaan negara dari sektor SDA dalam 15 tahun terakhir. Kontribusi minyak bumi terhadap PNBP SDA menurun tajam, sementara sektor mineral dan batu bara meningkat pesat.

“Kontribusi minyak bumi terhadap PNBP SDA turun drastis dari 64 persen pada 2009 menjadi 34 persen pada 2024. Gas alam juga turun dari 24 persen menjadi 14 persen. Sebaliknya, sektor minerba melonjak dari 9,5 persen menjadi 51 persen pada 2025,” paparnya.

Ia menilai desain fiskal Indonesia belum mampu mengikuti perubahan tersebut.

“Desain fiskal kita masih menggunakan instrumen warisan era migas, sehingga tidak mampu menangkap windfall profit secara optimal,” tegasnya.

Ia mengusulkan reformasi jangka pendek melalui revisi kebijakan royalti progresif, serta reformasi jangka panjang berupa pajak rente progresif SDA.

“Pajak ini dirancang untuk menangkap economic rent, dengan tarif progresif saat boom dan nol saat bust, sehingga lebih adil dan adaptif terhadap siklus harga komoditas,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pembentukan Revenue Stabilization Fund untuk menjaga stabilitas fiskal jangka panjang.

Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, menilai gejolak harga komoditas merupakan fenomena berulang dalam perekonomian Indonesia.

“Kita telah berkali-kali menghadapi guncangan harga minyak global, dan dampaknya selalu signifikan terhadap perekonomian nasional,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa lonjakan harga energi berdampak langsung pada biaya produksi, subsidi, dan nilai tukar.

“Krisis harga minyak menekan ekonomi melalui peningkatan biaya energi, tekanan fiskal subsidi, dan pelemahan nilai tukar,” jelasnya.

Namun, ia melihat kondisi tersebut juga membuka peluang strategis bagi Indonesia.

“Sumber daya alam kita memiliki keunggulan karena biaya produksinya dalam rupiah, sementara ekspornya dalam dolar. Ini memberikan keuntungan besar yang harus dimanfaatkan,” tegasnya.

Ia menekankan kebijakan windfall tax perlu dirancang hati-hati agar tetap menjaga iklim usaha.

“Momentum ini harus diambil. Perusahaan harus terdorong untuk lebih efisien, sementara negara memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik,” pungkasnya.

IDXChannel - Reformasi pasar modal Indonesia dinilai bukan lagi sekadar respons terhadap tekanan global, melainkan kebutuhan struktural untuk memperkuat kredibilitas dan daya saing jangka panjang.

Dalam riset terbarunya, PT Henan Putihrai Asset Management (Henan Asset) menilai, langkah regulator Indonesia berupa peningkatan transparansi kepemilikan saham hingga penyesuaian batas minimum free float, merupakan pondasi penting untuk memperbaiki kualitas pasar.

Kebijakan tersebut tidak hanya ditujukan untuk memenuhi standar global, tetapi juga menjawab kebutuhan domestik yang semakin kompleks.

"Reformasi ini bukan sekadar penyesuaian teknis, melainkan upaya memperkuat struktur pasar agar lebih transparan, kredibel, dan berkelanjutan," tulis Henan Asset dalam risetnya, Kamis (23/4/2026).

Keputusan MSCI menunda rebalancing memang memberi ruang bernapas bagi pasar Indonesia, sekaligus menghindarkan risiko penurunan status ke frontier market dalam waktu dekat. Namun, di sisi lain, penundaan ini memperpanjang periode ketidakpastian bagi investor global.

Henan Asset melihat dinamika tersebut sebagai bagian dari proses yang tidak terhindarkan. Reformasi struktural, menurut mereka, hampir selalu diiringi volatilitas jangka pendek, terutama ketika menyangkut perubahan pada struktur kepemilikan dan komposisi indeks.

Pengalaman global menunjukkan pola serupa. Di India, misalnya, peninjauan ulang faktor free float oleh MSCI pada 2023 sempat menekan pasar saham secara signifikan. Namun, setelah investor mencerna bahwa langkah tersebut bertujuan meningkatkan tata kelola, pasar berangsur pulih dan bahkan mencatat penguatan dalam jangka menengah.

Sementara itu, Hong Kong menunjukkan pendekatan yang lebih bertahap melalui penguatan regulasi terkait kepemilikan publik dan transparansi beneficial ownership. Reformasi dilakukan secara konsisten dengan komunikasi yang jelas, sehingga mampu menjaga stabilitas pasar selama masa transisi.

Belajar dari dua pasar tersebut, Henan Asset menilai Indonesia berada di jalur yang tepat. Dengan basis investor domestik yang terus berkembang, mencapai sekitar 23 juta investor ritel, kebutuhan akan pasar yang transparan dan terpercaya menjadi semakin mendesak.

"Transformasi ini adalah bagian dari evolusi pasar yang tidak bisa dihindari. Justru di tengah tekanan jangka pendek, fondasi jangka panjang sedang dibangun," lanjut riset tersebut.

Dalam jangka pendek, risiko volatilitas masih membayangi, terutama terkait potensi penyesuaian bobot atau komposisi indeks oleh MSCI pada evaluasi berikutnya. Namun, Henan Asset menekankan bahwa penyesuaian tersebut seharusnya dipandang sebagai indikator bahwa reformasi berjalan efektif.

Indeks yang lebih mencerminkan kondisi pasar sesungguhnya dinilai akan mengurangi ketidakpastian bagi investor global, sekaligus meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai destinasi investasi jangka panjang.

Di tengah dinamika ini, peran pelaku industri, termasuk manajer investasi domestik, menjadi krusial. Mereka dituntut untuk lebih disiplin dalam mengelola risiko sekaligus jeli menangkap peluang yang muncul dari disrupsi jangka pendek.

Pada akhirnya, keberhasilan reformasi pasar modal Indonesia akan sangat ditentukan oleh konsistensi implementasi dan kepercayaan yang dibangun secara bertahap. Seperti tercermin dari pengalaman global, kepercayaan investor bukan sesuatu yang terbentuk dalam semalam, melainkan hasil dari fondasi yang kuat dan kebijakan yang tepat arah.

(Febrina Ratna Iskana)

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengatakan PT Kereta Api Indonesia (Persero) harus terus berinovasi agar bisa menjadi andalan bagi angkutan pariwisata.

Selain digunakan untuk berpergian menuju destinasi wisata, dia menilai kini masyarakat juga sudah menganggap bahwa perjalanan menggunakan kereta api adalah aktivitas wisata itu sendiri.

"Ini bukti bahwa kereta api bisa diandalkan dari sisi pariwisata," kata Bambang saat kunjungan kerja ke Stasiun Gambir, Jakarta, Kamis malam.

Dia menilai kereta api adalah moda transportasi super massal yang diinginkan oleh masyarakat agar tarifnya bisa lebih terjangkau sekaligus menghadirkan kenyamanan dan keamanan dalam perjalanan.

"Dan ini betul-betul diakomodir oleh moda transportasi kereta api ini. Terbukti sampai dengan sekarang ini termasuk zero incident," kata dia.

Terlebih lagi, menurut dia, kini angka jumlah turis mancanegara yang menggunakan transportasi kereta api jumlahnya hampir menyamai dengan turis yang menggunakan transportasi pesawat terbang, yakni sekitar 200 ribu orang.

Selain itu, dia pun meminta sektor transportasi lainnya mencontoh sistem dan pelayanan yang digunakan oleh PT KAI, khususnya soal penerapan face recognition atau pemindai wajah demi menjamin keamanan penumpang.

Menurut dia, terminal bus hingga bandara udara juga perlu menerapkan sistem face recognition. Selain menjamin identitas penumpang, menurut dia, sistem itu bisa mencegah kecurangan dalam pembelian tiket bagi penumpang.

"Jadi, mereka masih membeli tiket di atas kendaraan atau di atas bus sehingga tiket sering tidak diberikan, tiket sering harganya lebih mahal bisa sampai dua kali lipat yang saya temukan," kata anggota DPR yang membidangi urusan perindustrian, pariwisata hingga ekonomi kreatif itu.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) akan membagikan dividen tunai tahun buku 2025 sebesar USD123,90 juta atau sekira Rp2,14 triliun (mengacu kurs Rp17.277 per USD). Jumlah itu setara Rp49,44 per saham.

Sekadar informasi, PGEO membukukan pendapatan sebesar USD432,73 juta dan laba bersih sebesar USD137,67 juta sepanjang 2025. EBITDA meningkat 1,94 persen secara tahunan menjadi USD330,35 juta dengan margin 76,34 persen.

Capaian itu mencerminkan fundamental keuangan yang sehat sekaligus memperkuat posisiperseroan dalam mendukung ekspansi bisnis ke depan.

Performa keuangan yang positif merupakan cerminan keberhasilan strategi bisnis berkelanjutan PGEO. Untuk mengejar target kapasitas 1 gigawatt (GW) pada 2028 dan 1,8 GW pada 2034, perseroan kini tengah melakukan investasi strategis dengan fokus pada proyek-proyek quick win yang bertujuan meningkatkan kapasitas terpasang dan produksi panas bumi sekaligus memperkuat kinerja keuangan perseroan secara berkelanjutan.

Berikut jadwal pembagian dividen tunai PGEO tahun buku 2025:

- Tanggal Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 30 April 2026
- Tanggal Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 4 Mei 2026
- Tanggal Cum Dividen di Pasar Tunai: 5 Mei 2026
- Tanggal Ex Dividen di Pasar Tunai: 6 Mei 2026
- Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas dividen tunai: 5 Mei 2026
- Tanggal Pembayaran Dividen: 22 Mei 2026.

(Dhera Arizona)

Jakarta (ANTARA) - Platform jual beli (exchange) aset kripto Indodax menegaskan komitmennya untuk mendorong industri kripto Indonesia agar semakin tumbuh kuat dan sehat.

CEO Indodax William Sutanto di Jakarta, Kamis, mengatakan salah satu upaya mewujudkan komitmen tersebut yakni melakukan perluasan dan pengembangan pasar kripto di Bali.

"Bali memiliki peran penting dalam perjalanan awal perusahaan, sekaligus menjadi fondasi dalam membangun akses aset kripto bagi masyarakat Indonesia," kata dia dalam keterangannya.

Menurut dia, Bali adalah tempat cikal bakal lahirnya industri kripto di Indonesia dua belas tahun lalu, sekaligus epicentrum awal pertumbuhan inovasi kripto nasional.

Selain itu langkah tersebut, tambahnya, juga mencerminkan pertumbuhan bisnis yang terus berjalan serta kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas operasional guna menjawab perkembangan industri dan kebutuhan pengguna yang semakin luas.

Dia mengatakan dari Bali, ekosistem kripto mulai tumbuh, berkembang, dan terus bergerak hingga menjadi besar oleh karena itu pembukaan kantor di Pulau Dewata bukan hanya soal penambahan kapasitas, tetapi juga wujud komitmen untuk mendorong industri kripto Indonesia tumbuh semakin kuat dan sehat.

William menyampaikan, pertumbuhan industri kripto perlu diiringi dengan pemahaman yang baik dan mendalam dari masyarakat, guna memastikan proses adopsi di Indonesia tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga sehat dan teredukasi.

Menurut dia, Bali memiliki posisi strategis sebagai salah satu hub global dengan ekosistem kreatif dan digital yang dinamis, khususnya di industri kripto dan blockchain. Kawasan itu menjadi tempat berkembangnya berbagai komunitas, talenta, dan inovasi, serta secara konsisten menjadi tuan rumah pertemuan pelaku industri melalui agenda internasional seperti Coinfest Asia.

Oleh karena itu, ia mengatakan Indodax membuka ruang kolaborasi dan edukasi bagi komunitas kripto di Bali, guna mendorong pemahaman yang lebih komprehensif terhadap aset kripto dan teknologi blockchain.

Melalui pendekatan itu, Indodax menghadirkan ruang dialog yang lebih terbuka dengan pengguna sekaligus membangun kepercayaan publik melalui transparansi dan edukasi yang berkelanjutan, sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi di tengah dinamika pasar aset digital yang terus berkembang.

Langkah tersebut, tambahnya, bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan layanan yang aman dan terpercaya, sekaligus memperkuat kontribusi terhadap ekosistem digital Indonesia melalui pengembangan teknologi, peningkatan layanan, dan kolaborasi dengan berbagai pihak guna mendorong industri aset kripto yang tumbuh secara sehat, inklusif, dan berkelanjutan.

Pewarta: Subagyo
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Pertamina Patra Niaga bersama pemerintah terus memperkuat komitmen dalam memastikan penyaluran energi subsidi tepat sasaran. Upaya ini diwujudkan melalui kolaborasi strategis dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dan Korps Lalu Lintas Polri yang ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama pada Rabu (22/04).

Kerja sama ini menjadi kelanjutan sinergi dalam pemanfaatan data kendaraan bermotor sebagai basis pengaturan dan pengendalian distribusi BBM subsidi, khususnya Jenis BBM Tertentu (JBT) seperti Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) seperti Pertalite.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyebut kolaborasi lintas sektor ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola subsidi energi.

“Kolaborasi BPH Migas, Korlantas Polri, dan PT Pertamina Patra Niaga dalam pemanfaatan data kendaraan ini merupakan upaya nyata untuk mewujudkan penyaluran BBM subsidi yang tepat sasaran,” ujarnya.

Ia menegaskan, integrasi data tersebut memperkuat peran BPH Migas dalam pengaturan dan pengawasan distribusi BBM, sekaligus mendukung pengendalian konsumsi melalui sistem digital terintegrasi berbasis data kendaraan.

“Integrasi data satu pintu yang dikelola Korlantas Polri dan dimanfaatkan bersama ini menjadi fondasi penting dalam mendukung subsidi tepat sasaran, sekaligus meningkatkan transparansi, efisiensi layanan publik, dan pengawasan penyaluran BBM subsidi secara menyeluruh,” tambahnya.

Sinergi antara BPH Migas, Korlantas Polri, PT Pertamina Patra Niaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya dinilai menjadi kunci dalam memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat volume, serta dapat dikontrol melalui sistem terintegrasi.

Kepala Korlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryo Nugroho menyatakan dukungan penuh terhadap integrasi data tersebut. Ia berharap langkah ini dapat menyempurnakan kerja sama yang telah berjalan sehingga penyaluran BBM subsidi semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni menilai integrasi data kendaraan oleh Korlantas Polri dapat dimanfaatkan lintas sektor untuk menciptakan efisiensi pelayanan publik sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menyampaikan apresiasi atas sinergi antar lembaga tersebut dan menegaskan pentingnya kolaborasi dalam menjaga amanah subsidi energi.

“Subsidi bahan bakar minyak merupakan amanah negara yang harus dikelola secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Dalam hal ini, Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk terus memastikan bahwa penyaluran subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” ujar Mars Ega.

Ia menambahkan, kolaborasi ini diharapkan terus ditingkatkan melalui pengembangan sistem yang lebih adaptif, termasuk pemanfaatan teknologi digital guna meningkatkan akurasi dan mengurangi ketergantungan pada proses manual.

“Kami meyakini bahwa sinergi yang kuat antara Pertamina Patra Niaga, BPH Migas dan Korlantas Polri merupakan kunci dalam mewujudkan subsidi energi yang tepat sasaran, berkeadilan, dan berkelanjutan,” sebutnya.

Melalui penguatan kolaborasi ini, Pertamina Patra Niaga bersama Korlantas Polri dan BPH Migas berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas data dan sistem pengawasan, sehingga penyaluran BBM subsidi dapat berjalan lebih transparan, akurat, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat yang berhak.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono meminta kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk meningkatkan kapasitas angkutan logistik demi menaikkan pertumbuhan ekonomi.

Dia menilai saat ini kapasitas angkutan logistik jalur perkeretaapian masih sebesar 200 ribu TEUs (Twenty foot Equivalent Unit atau satuan setara kontainer). Sedangkan, kata dia, pemerintahan sebelumnya sudah menargetkan agar kapasitas angkutan logistik perkeretaapian bisa mencapai 1 juta TEUs.

"Nah ini yang perlu didesak lagi supaya angkutan logistik ini bisa diangkut dengan menggunakan rangkaian kereta api ini," kata Bambang saat kunjungan kerja ke Stasiun Gambir, Jakarta, Kamis malam.

Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat menjadi 8 persen. Dengan begitu, menurut dia, angkutan logistik harus diperkuat untuk menunjang aktivitas sektor industri.

Selain itu, dia menilai bahwa peningkatan kapasitas angkutan logistik dengan kereta api juga akan mengurangi aktivitas angkutan logistik di jalan raya. Artinya, kata dia, masyarakat yang berkendara akan lebih terjamin keselamatannya jika truk-truk besar berkurang di jalan raya.

"Jalan raya ini bisa lebih selamat, bisa lebih nyaman, jalan raya ini bisa lebih tidak rusak dan sebagainya karena bisa menggunakan transportasi kereta api," kata dia.

Untuk itu, dia mengatakan PT KAI perlu menyediakan seluruh infrastruktur angkutan logistik di setiap stasiun, termasuk depo-depo untuk mengangkut kontainer. Selain itu, akses menuju seluruh stasiun juga perlu diperlebar demi menunjang mobilitas logistik.

"Karena itu masih tanahnya KAI semua sehingga kalau dilebarkan aksesnya, itu untuk logistik kita luar biasa," kata anggota DPR yang membidangi urusan perindustrian, pariwisata hingga ekonomi kreatif itu.

Dengan peningkatan itu, dia mengharapkan aktivitas logistik untuk industri semakin lancar jika kapasitasnya memadai di sektor perkeretaapian.

"Itu akan terwujud kalau rangkaian keretanya bisa diusahakan semaksimal mungkin terealisasi memenuhi kebutuhan daripada industri yang ada di Indonesia," katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Ketidakpastian global mendorong sejumlah perbankan Tanah Air melakukan stress test, guna menguji ketahanan permodalan dan likuiditas.

Direktur PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) Subur Tan menyampaikan, perseroan telah melakukan stress test, sesuai anjuran dari regulator.

“Hasilnya saya rasa masih cukup membesarkan hati,” kata Subur dalam konferensi pers Paparan Kinerja Kuartal I/2026 secara daring, Kamis (23/4/2026).

Dari sisi permodalan, Subur mengungkapkan bahwa rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) BCA masih berada di kisaran 29%, jauh dari ketentuan minimal yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kualitas kredit perseroan juga masih terjaga, tecermin dari Non-Performing Loan (NPL) yang berada di posisi 1,8% pada kuartal I/2026. Dia meyakini, BCA mampu menjaga kinerja kredit dengan baik.

“Ada sedikit peningkatan di LAR, tapi saya rasa masih sangat terkontrol, dan cadangannya pun sangat memadai,” ujarnya.

Ditemui terpisah, Direktur Risk Management BTN Setiyo Wibowo sebelumnya menyebut bahwa stress test merupakan proses yang wajib dilakukan bank secara berkala.

BTN, kata dia, melakukan stress test setiap tiga bulan untuk melihat ketahanan bank dalam berbagai kondisi ekonomi.

“Itu sebagai salah satu aspek kehati-hatian kita, di mana kita melihat situasi ekonomi ke depan dalam kondisi apapun,” tutur Setiyo kepada Bisnis, dikutip pada Sabtu (18/4/2026).

Perseroan turut memitigasi risiko kredit macet di sektor konstruksi dengan memperketat seleksi debitur. Setiyo mengatakan, perseroan memprioritaskan calon debitur yang memiliki rekam jejak usaha yang memadai, kapasitas keuangan yang kuat, serta permodalan yang cukup, termasuk mempertimbangkan lokasi usaha.

JAKARTA, KOMPAS.com — PT Folago Global Nusantara Tbk (IRSX) memperluas langkah bisnisnya dengan mendorong atlet masuk ke ekonomi digital, melalui kerja sama dengan Forum KONI Kota Se-Indonesia (F-KONITA) guna mencetak hingga 2.000 kreator baru hingga akhir 2026.

Kolaborasi ini membuka peluang baru bagi atlet dan mantan atlet untuk mendapatkan sumber pendapatan di luar karier olahraga, sekaligus memperkuat posisi Folago di industri social commerce dan creator economy yang terus berkembang.

Direktur Utama Folago Global Nusantara Subioto Jingga mengatakan, langkah ini menjadi bagian dari strategi memperluas ekosistem kreator di dalam platform perusahaan.

“Kami melihat atlet memiliki potensi besar untuk berkembang di dunia digital,” ujar Subioto dalam keterangan pers, Kamis (23/4/2026).

“Melalui Folago Academy, kami ingin membantu mereka membangun personal brand sekaligus membuka peluang monetisasi yang berkelanjutan.”

Dorong Atlet Masuk Ekosistem Digital

Melalui program Folago Academy, perusahaan akan menyediakan pelatihan, mentoring, serta sistem pendukung untuk membantu atlet membangun personal branding dan menghasilkan konten digital yang dapat dimonetisasi.

Di sisi lain, F-KONITA berperan memfasilitasi akses serta mendorong partisipasi atlet dari berbagai kota di Indonesia agar dapat masuk ke dalam ekosistem tersebut.

Program ini menargetkan partisipasi hingga 2.000 kreator dalam dua tahun, dengan fokus pada peningkatan literasi digital, produksi konten, serta pemanfaatan platform seperti media sosial dan live commerce.

Langkah ini sejalan dengan tren global, di mana atlet mulai bertransformasi menjadi kreator dan influencer untuk memperluas sumber pendapatan serta memperkuat citra personal.

Untuk melihat seberapa besar potensi yang dibidik, perkembangan industri kreator di Indonesia sendiri menunjukkan lonjakan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Kreator Indonesia Jadi Mesin Ekonomi Baru

Kreator Indonesia diproyeksikan menyumbang dampak komersial sebesar 376 miliar dollar AS atau setara Rp 6.000 triliun bagi ekonomi digital pada 2030. Nilai ini meningkat sekitar 1,5 kali lipat dari kondisi saat ini dan menjadikan Indonesia sebagai pasar dengan dampak kreator terbesar di Asia Pasifik.

Proyeksi tersebut terungkap dalam studi “The Art & Science of Authenticity” hasil kolaborasi TikTok dan Accenture Song yang dirilis di Jakarta, Selasa (18/11/2025).

“Brand yang menang bukan hanya yang mengejar reach atau diskon, melainkan yang mampu mengubah autentisitas menjadi sistem pertumbuhan berkelanjutan,” ujar Managing Director Accenture Song Southeast Asia September Guo.

Pertumbuhan ini didorong fenomena “creator boom”, di mana jumlah kreator yang berhasil dimonetisasi melalui ekosistem TikTok, termasuk TikTok One, meningkat lebih dari 2.000 persen secara tahunan pada kuartal III 2025.

Perkembangan tersebut juga membuka peluang bagi kreator skala kecil atau everyday creators yang mengandalkan gaya konten autentik dan dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Riset yang sama menunjukkan, 55 persen konsumen lebih menyukai konten sederhana seperti live streaming atau behind-the-scenes karena dinilai lebih autentik. Bahkan, 70 persen responden menyebut livestreaming sebagai format paling nyata.

Konten autentik terbukti berdampak langsung pada perilaku konsumen. Sebanyak 81 persen masyarakat Indonesia mengaku tertarik membeli karena konten yang jujur dan relevan, sementara 87 persen mengambil aksi setelah menonton konten tersebut.

Perkuat Strategi Bisnis dan Monetisasi

Bagi investor, kerja sama ini mencerminkan upaya Folago dalam memperkuat sisi pasokan kreator (supply side) di dalam ekosistemnya.

Penambahan hingga 2.000 kreator dinilai berpotensi meningkatkan volume konten, distribusi kampanye brand, serta monetisasi melalui social commerce dan affiliate.

Atlet sebagai kreator juga menawarkan diferensiasi karena memiliki basis penggemar serta kredibilitas yang dapat meningkatkan engagement dan nilai komersial.

Melalui pembangunan pipeline kreator dari kalangan atlet, perusahaan berpeluang mendorong monetisasi jangka panjang melalui konten, engagement, hingga conversion dalam ekosistem digitalnya.

Kolaborasi ini sekaligus mempertegas langkah Folago dalam mengintegrasikan pengembangan talenta dengan monetisasi digital sebagai salah satu pendorong pertumbuhan bisnis ke depan.

Upaya mempercepat transisi menuju ekonomi hijau di kawasan ASEAN terus diperkuat melalui kolaborasi lintas negara dan sektor. Hal ini tercermin dalam penyelenggaraan seminar multinasional oleh Green Innovation Cooperation Center (GICC) bersama ASEAN-ROK Financial Cooperation Centre, BINUS University, dan Innobiz Association, dengan dukungan Kementerian Koperasi serta Kementerian UMKM Republik Indonesia.

Seminar yang digelar di BINUS University Bekasi ini mengangkat tema penguatan ekonomi hijau melalui pemanfaatan energi terbarukan dan pembiayaan berkelanjutan, khususnya bagi pelaku UMKM, koperasi, dan startup di kawasan ASEAN.

GICC sendiri merupakan inisiatif di bawah ASEIC (ASEM SMEs Eco-Innovation Center) yang berbasis di Korea Selatan, dengan fokus pada pengembangan inovasi ramah lingkungan serta peningkatan kapasitas UMKM di negara-negara mitra ASEM.

Acara ini menjadi wadah strategis yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, akademisi, industri, hingga organisasi internasional, untuk membahas langkah konkret dalam mendorong ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan.

Direktur GICC, Kim Heesoon, dalam sambutannya menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam membangun ekosistem ekonomi hijau di kawasan.

“Untuk membangun ekosistem ekonomi hijau yang berkelanjutan, kolaborasi lintas sektor sangat penting, dengan UMKM dan koperasi sebagai pilar utama ekonomi ASEAN,” ujarnya.

Sejumlah tokoh turut hadir dalam kegiatan ini, di antaranya Ketua ASEAN-ROK Financial Cooperation Centre Lee Young Jick, Vice President BINUS Higher Education George Wijaya Hadipoespito, serta perwakilan dari Kementerian UMKM dan Kementerian Koperasi Republik Indonesia.

Dalam sesi diskusi, para pembicara menyoroti berbagai tantangan dan peluang dalam penerapan ekonomi hijau di tingkat UMKM. Topik yang dibahas mencakup pemanfaatan teknologi energi terbarukan, penguatan akses terhadap pembiayaan berkelanjutan, hingga integrasi inovasi digital dalam transformasi bisnis.

Analis dekarbonisasi bisnis dari University of Oxford, Andi Darell Alhakim, menilai bahwa tantangan terbesar bagi UMKM bukan hanya keterbatasan solusi, melainkan titik awal untuk memulai perubahan.

“Bagi banyak UMKM, tantangan terbesar bukanlah kurangnya solusi, tetapi mengetahui dari mana harus memulai. Pada kenyataannya, langkah-langkah kecil dan praktis sudah dapat memberikan dampak yang berarti,” jelasnya.

Senada dengan itu, Lee Young Jick menekankan pentingnya integrasi antara berbagai faktor pendukung dalam mempercepat transisi hijau.

“Memperkuat keterkaitan antara teknologi, keuangan, dan kebijakan akan menjadi kunci untuk mempercepat keberhasilan transisi hijau di kawasan ASEAN,” katanya.

Selain sesi pemaparan materi, seminar ini juga menghadirkan talk show interaktif dan presentasi dari para ahli serta praktisi. Diskusi turut menyoroti peran universitas dalam mendorong inovasi UMKM, kebijakan pemerintah, pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), hingga strategi dekarbonisasi.

Tak hanya menjadi ruang pertukaran gagasan, kegiatan ini juga membuka peluang kemitraan strategis antara sektor publik dan swasta di tingkat regional. Melalui forum ini, GICC kembali menegaskan komitmennya dalam mendorong inovasi, memperkuat kolaborasi internasional, serta mendukung pengembangan ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan ASEAN.