Bisnis.com, TANGERANG SELATAN — Emiten logistik PT Jasa Berdikari Logistics Tbk. (LAJU) mulai beralih menggunakan truk listrik di tengah tingginya biaya solar nonsubsidi dan keterbatasan pasokan BBM di sejumlah wilayah luar Pulau Jawa.

Direktur Utama LAJU James Budiarto Tjandrakesuma mengatakan kelangkaan solar subsidi masih menjadi persoalan utama operasional logistik, terutama di kawasan Timur Indonesia. Padahal, Kalimantan dan Sulawesi merupakan wilayah operasional utama perseroan yang dinilai memiliki potensi pertumbuhan logistik cukup besar.

“Logistik di daerah Indonesia Timur itu mengalami kesulitan. Harganya ada, barangnya [solar subsidi] ada, tetapi harus antre dua hari. Itu pun kalau tidak kehabisan,” ujarnya dalam konferensi pers di BSD, Senin (25/5/2026).

James menjelaskan antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar kerap membuat sopir harus menunggu berhari-hari. Dalam beberapa kasus, stok solar subsidi habis saat giliran pengisian tiba.

Kondisi itu memaksa perusahaan menggunakan Dexlite atau Pertamina Dex yang harganya jauh lebih mahal dibandingkan solar subsidi. Akibatnya, kontribusi biaya bahan bakar terhadap total biaya operasional meningkat dari sekitar 30% menjadi hampir 50%.

James mengemukakan kondisi tersebut mendorong perusahaan untuk mempercepat transisi ke penggunaan kendaraan listrik untuk menjaga efisiensi operasional jangka panjang.

“Ini membuat kami berpikir. Bagaimana ya solusinya? Sementara untuk daerah yang berkembang begitu itu kan opportunity untuk logistik,” jelasnya.

Selain mengurangi ketergantungan terhadap pasokan BBM, langkah itu juga dinilai dapat menjaga tarif logistik agar tidak terus naik mengikuti harga bahan bakar konvensional.

Pihaknya pun telah menandatangani rencana pengadaan 500 unit truk listrik untuk jangka waktu lima tahun ke depan. Pengadaan tahap awal dilakukan untuk 150 unit yang rencananya akan beroperasi pada tahun ini, khusus untuk wilayah Sulawesi.

“Kami utamakan pertama untuk di Palu dan diikuti Kendari dan wilayah lainnya di Sulawesi, yang Kalimantan mungkin menyusul,” lanjutnya.

James turut berharap percepatan penggunaan kendaraan listrik di sektor logistik dapat menekan harga truk listrik di masa mendatang.

Untuk memenuhi target pengadaan 500 unit, perseroan memperkirakan kebutuhan investasi mencapai Rp400 miliar hingga Rp450 miliar.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) telah memberikan pembiayaan awal senilai Rp120 miliar untuk mendukung pengadaan tahap pertama.

Adapun, truk listrik yang digunakan berasal dari Indomobil JAC tipe JAC UrbanMover N90. Kendaraan tersebut merupakan truk ringan listrik dengan gross vehicle weight (GVW) 9 ton dan kapasitas baterai 106,95 kWh.

Truk tersebut juga dilengkapi sistem pengereman udara (air brake system), fitur keselamatan electronic stability control (ESC) dan hill start assist (HSA), serta opsi electric power take-off (e-PTO) untuk berbagai kebutuhan karoseri, termasuk refrigerated box dan compactor.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali menilai didepaknya empat saham domestik dari indeks ternama FTSE Russell sebagai konsekuensi jangka pendek atas upaya reformasi yang belakangan gencar dilakukan BEI bersama regulator.

Pjs. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik, menilai risiko yang mungkin timbul dari rebalancing FTSE adalah keluarnya arus dana asing dari pasar RI. Hanya saja, upaya yang telah dilakukan regulator belakangan, diklaim bakal membawa dampak jangka panjang bagi pasar modal.

”Memang kami pahami itu sebagai konsekuensi jangka pendek dari upaya reformasi yang kita lakukan bersama-sama di pasar modal Indonesia. [Arus keluar dana asing] untuk jangka pendek mungkin ya, tapi yang kami lakukan selama ini tentu adalah untuk kebaikan jangka menengah dan panjang dari pasar modal kita,” katanya saat ditemui wartawan di BEI, Senin (25/5/2026).

Menurut Jeffrey, investor yang memiliki horizon investasi secara jangka panjang akan diuntungkan dari upaya reformasi pasar modal oleh OJK dan SRO.

Meskipun begitu, BEI tidak tinggal diam. Jeffrey menerangkan bahwa pihaknya saat ini tengah memilah-milih perusahaan yang memiliki potensi untuk masuk ke indeks ternama di global, seperti MSCI hingga FTSE.

Upaya itu, disebut tengah disiapkan dalam internal BEI untuk dalam jangka waktu yang singkat bakal mengajak diskusi emiten tercatat, dalam rangka kembali duduk dalam jajaran saham indeks global.

”Kami lihat yang kapitalisasi pasarnya itu ada di rentang yang harusnya bisa masuk [indeks global], tingkat likuiditasnya cukup baik, itu nanti kami ajak diskusi. Tentu kami akan mengikuti ketentuan yang secara terbuka disampaikan oleh global index provider,” katanya.

Adapun, berdasarkan pengumuman resmi FTSE, dikutip Sabtu (23/5/2026), aksi bersih-bersih dilakukan terhadap sejumlah saham Indonesia dalam tinjauan kuartalan periode Juni 2026.

Dalam dokumen review yang dirilis FTSE Russell, DSSA masuk daftar exclusion dengan alasan failed high shareholding concentration.FTSE juga menerapkan mekanisme teknis ekstrem berupa penghapusan konstituen pada harga nol atau price of zero.

Keputusan tersebut mempertegas ketatnya evaluasi FTSE terhadap aspek free float dan kualitas perdagangan saham emiten di pasar modal Indonesia. Selain DSSA, FTSE juga mengeluarkan sejumlah saham dari kategori Micro Cap.

Saham tersebut antara lain PT Daaz Bara Lestari Tbk.(DAAZ) dikeluarkan dari indeks karena gagal memenuhi ketentuan minimum free float atau failed minimum free float requirement. Sementara itu, PT Hillcon Tbk. (HILL) dan PT Mulia Industrindo Tbk. (MLIA) sama-sama didepak lantaran gagal memenuhi surveillance stocks screen.

FTSE Russell menyatakan daftar hasil review kuartalan tersebut masih berpotensi mengalami perubahan hingga penutupan perdagangan 5 Juni 2026. Adapun, perubahan akan efektif berlaku mulai 8 Juni 2026 dan dianggap final kecuali terdapat kondisi luar biasa sesuai kebijakan FTSE Russell.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR bersiap melakukan revisi Undang-Undang (UU) No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.

Adapun, UU Keuangan Negara mengatur batasan defisit APBN sebesar 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Revisi UU tersebut pun memunculkan isu penghapusan aturan defisit fiskal tersebut.

Kendati demikian, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menepis kekhawatiran bahwa revisi UU Keuangan Negara akan menyentuh pelonggaran atau penghapusan batas atas defisit APBN 3% terhadap PDB tersebut.

"Soal membicarakan [apakah revisi akan mengubah batasan defisit APBN 3% terhadap PDB], kita belum mengarah ke situasi seperti itu," tegas Misbakhun di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Menurutnya, urgensi utama revisi UU Keuangan Negara saat ini adalah untuk merespons ketidakharmonisan hukum usai disahkannya Undang-Undang No. 16/2025 tentang BUMN yang menjadi landasan pembentukan Danantara.

Misbakhun menjelaskan, kehadiran regulasi baru tersebut mengubah postur penguasaan aset negara. Kementerian Keuangan tidak lagi dimandatkan oleh undang-undang sebagai pemegang saham BUMN, yang memicu benturan hukum dengan UU BUMN.

"Sementara, ada undang-undang yang lain yang masih mengatakan bahwa Menteri Keuangan adalah pemegang saham dari BUMN tersebut, yaitu di Undang-Undang Perbendaharaan Negara," paparnya.

Oleh sebab itu, parlemen akan melakukan sinkronisasi aturan melalui skema omnibus law. Setidaknya terdapat empat payung hukum yang akan diharmonisasikan secara serentak, yakni UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, UU Kekayaan Negara yang Dipisahkan, dan UU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Terkait masuknya UU PNBP dalam radar revisi, Misbakhun menyoroti perlunya penyesuaian status dividen BUMN. Selama ini, dividen perusahaan pelat merah tercatat sebagai penerimaan negara bukan pajak dan menjadi komponen vital dalam siklus APBN.

"Inilah yang harus diselesaikan, sehingga jangan sampai kemudian undang-undangnya itu tidak secara keseluruhan terharmonisasikan dengan baik," tambahnya.

Parlemen menargetkan proses revisi aturan tersebut dapat dimulai dalam waktu dekat, mengingatkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) yang saat ini diproses Komisi XI DPR dalam proses finalisasi.

Misbakhun menekankan, revisi UU Keuangan Negara ditargetkan harus tuntas sebelum APBN Tahun Anggaran 2027 resmi berlaku pada 1 Januari 2027. Terlebih, saat ini DPR dan Pemerintah baru saja memulai tahap pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk tahun depan.

"UU Keuangan Negara karena akan dipakai untuk APBN 2027, ya kita harus menyelesaikan segera, sebelum APBN 2027 berlaku, karena APBN berlaku mulai 1 Januari 2027," ungkap legislator dari Fraksi Partai Golkar itu.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah memutus akses atau memblokir situs web Polymarket di www.polymarket.com.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, mengatakan aktivitas seperti Polymarket mengandung unsur taruhan uang dan spekulasi atas suatu peristiwa yang hasilnya belum pasti sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

“Pemerintah tidak akan memberikan ruang bagi segala bentuk judi online di Indonesia,” kata Alexander dalam keterangan dikutip pada Senin (25/5/2026).

Dia menyebut platform yang memfasilitasi taruhan berbasis uang atas suatu hasil atau kejadian tertentu tetap dikategorikan sebagai judi online, meskipun dikemas dalam bentuk prediction market dan menggunakan teknologi blockchain maupun aset kripto.

Alexander menambahkan Komdigi tengah menelusuri seluruh akun media sosial yang terafiliasi dengan Polymarket untuk dilakukan pembatasan dan pemblokiran akses seara komprehensif di berbagai platform.

Menurutnya, langkah tegas pemutusan akses tersebut juga sejalan dengan kebijakan di sejumlah negara lain. Singapura, Brasil, dan India telah melakukan pemblokiran resmi terhadap Polymarket. Sementara itu, Taiwan, Thailand, China, dan Jepang juga menerapkan pembatasan akses sesuai ketentuan hukum nasional masing-masing karena platform prediction market dinilai menyerupai praktik perjudian online.

Selain melakukan pemblokiran, Komdigi juga mengimbau masyarakat untuk tidak mengakses maupun terlibat dalam aktivitas spekulasi berbasis taruhan digital, termasuk yang menggunakan instrumen aset kripto, karena berpotensi menimbulkan kerugian finansial serta melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

“Komdigi terus memperkuat pengawasan ruang digital serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan terkait guna memastikan ekosistem digital nasional tetap aman, sehat, dan produktif bagi masyarakat,” ungkapnya.

Sebelumnya, Komdigi mengungkap telah melakukan pemutusan akses terhadap sekitar 3,45 juta situs judi online sepanjang 20 Oktober 2024 hingga 16 Mei 2025.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), nilai perputaran dana judi online pada 2025 mencapai Rp286 triliun. Angka tersebut turun sekitar 30% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp400 triliun.

“Komdigi juga sudah mengajukan permohonan pemblokiran rekening bank terkait judi online ke OJK sebanyak 25.214 untuk sepanjang tahun 2025 dan untuk 2026 sedang kami kompilasi juga,” kata Meutya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi I, Senin (18/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah meyakini bahwa perekonomian Indonesia saat ini tidak menunjukkan krisis, karena tiga tanda-tanda masih belum terlihat.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyatakan bahwa tidak ada satu pun dari tiga indikator pemicu krisis yang tampak di Indonesia, terutama apabila merujuk pada data-data pengamatan terkini.

"Tiga sumber krisis itu tidak ada di dalam data-data yang kita amati saat ini," jelas Juda dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Dia memaparkan tiga tanda-tanda krisis ekonomi berdasarkan pengalaman historis. Pertama, krisis yang bersumber dari pelebaran defisit fiskal atau debt crisis.

Juda mengambil contoh krisis fiskal yang melanda kawasan Amerika Latin pada dekade 1980-an. Pada masa itu, defisit fiskal negara-negara tersebut membengkak hingga pemerintah kehilangan kepercayaan dari investor, yang berujung pada gagalnya penerbitan obligasi untuk menutup pembiayaan.

Menurutnya, kondisi tersebut bertolak belakang dengan situasi Indonesia saat ini. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terkelola di bawah batas yang ditetap undang-undang yaitu 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Pembiayaan fiskal kita masih sangat dipercaya oleh investor, baik domestik maupun asing. Ini kelihatan dari yield-nya [imbal hasilnya]. Kalau investor tidak percaya pada fiskal kita, maka yield akan melonjak. Sekarang ini [yield] berada di sekitar 6,5% hingga 6,7%, tidak jauh beda dengan sebelum terjadinya [tekanan], tidak ada peningkatan signifikan," katanya.

Sebagai catatan, yield sempat berada di level 5,9% pada lahir tahun lalu. Pada akhir April 2026, yield SBN tenor 10 tahun sudah menembus 6,7%.

Kedua, krisis yang dipicu oleh pelebaran defisit neraca pembayaran (BoP), seperti yang dialami Indonesia pada krisis finansial Asia 1997-1998. Pada periode tersebut, banyak perusahaan domestik menarik pinjaman luar negeri secara masif melalui berbagai instrumen tanpa pengawasan yang memadai.

Kondisi itu diperparah oleh terjadinya sudden stop atau penghentian aliran modal asing secara tiba-tiba yang disusul oleh pelemahan nilai tukar Rupiah. Akibatnya, banyak korporasi kolaps akibat gagal bayar utang valas.

"Saat ini, kalau kita lihat angka-angka neraca pembayaran kita, posisinya relatif sehat dan balance [seimbang]. Jadi, dari sisi krisis neraca pembayaran, tidak ada tanda-tanda itu," kata Juda.

Adapun, Bank Indonesia mencatat neraca pembayaran Indonesia defisit US$9,1 miliar pada kuartal I/2026. Realisasi tersebut memburuk apabila dibandingkan periode sebelumnya (kuartal IV/2025), yang masih mencatat surplus neraca pembayaran di level US$6,1 miliar.

Bahkan, jika coba ditarik data historis lebih lama, maka defisit neraca pembayaran sebesar US$9,1 miliar itu menjadi yang terburuk dalam catatan BI yang dipublikasikan untuk publik sejak kuartal IV/2005.

Ketiga, krisis dari sistem keuangan akibat penyaluran kredit yang terlampau agresif (massive lending) sehingga memicu penggelembungan nilai aset atau bubble, seperti di sektor properti. Pecahnya gelembung ini (bubble burst) pernah memicu krisis sistem perbankan berskala global pada 2008 yang bermula dari Amerika Serikat.

Juda melihat bahwa indikasi ke arah overheating maupun pembentukan bubble di berbagai sektor di Indonesia sama sekali tidak terlihat. Stabilitas sistem keuangan dan perbankan domestik tetap berada pada jalur yang pruden dan terukur.

Oleh sebab itu, pemerintah meyakini ketahanan ekonomi nasional masih memiliki ruang yang cukup aman untuk menghadapi dinamika global ke depan.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Perindustrian terus mendorong peningkatan daya saing industri kecil dan menengah (IKM) melalui penguatan akses pasar dan kemitraan dengan sektor ritel modern. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA) Kemenperin dengan PT Daya Intiguna Yasa Tbk atau MR.DIY di Jakarta, Senin (18/5).

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan kerja sama itu menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat ekosistem industri nasional, terutama bagi pelaku IKM agar semakin kompetitif di pasar domestik maupun internasional.

“Melalui kerja sama ini, kami ingin menghadirkan ekosistem pemasaran yang lebih kuat agar produk IKM Indonesia semakin kompetitif, memiliki akses distribusi yang lebih luas, dan mampu menjangkau pasar yang lebih besar,” kata Agus dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (22/5).

Menurut Agus, sektor manufaktur nasional masih menunjukkan kinerja positif meski menghadapi tekanan ekonomi global. Pada triwulan I 2026, industri pengolahan tumbuh 5,04 persen dengan kontribusi sebesar 19,07 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

“Capaian tersebut menunjukkan bahwa sektor industri manufaktur tetap menjadi penopang utama perekonomian nasional,” ujarnya.

Selain itu, optimisme pelaku industri juga dinilai tetap terjaga. Hal tersebut tercermin dari Indeks Kepercayaan Industri (IKI) April 2026 yang berada di level ekspansif sebesar 51,75.

Agus menilai kondisi global seperti ketegangan geopolitik dan krisis energi dunia yang berdampak pada biaya logistik serta bahan baku membuat penguatan pasar domestik menjadi semakin penting.

“Kondisi ini menunjukkan pentingnya memperkuat pasar domestik dan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri sebagai fondasi utama memperkuat daya saing industri nasional, khususnya sektor IKM,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga pangan tercatat mengalami kenaikan secara rata-rata nasional menjelang Hari Raya Iduladha yang akan jatuh pada Rabu, 27 Mei 2026. Kenaikan harga terjadi pada komoditas cabai, minyak goreng, bawang merah, hingga daging sapi.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Bank Indonesia, Senin (25/5/2026), harga beras kualitas bawah I mengalami kenaikan 0,34% menjadi Rp14.600 per kg, sedangkan harga beras kualitas bawah II turun 0,69% menjadi Rp14.450 per kg.

Sementara itu, harga beras kualitas medium pada hari ini tercatat tetap atau tidak mengalami kenaikan. Harga beras kualitas super I juga tidak mengalami kenaikan atau tetap, sedangkan harga beras kualitas super II turun 0,29% menjadi Rp16.900 per kg.

Kenaikan harga yang signifikan terjadi pada komoditas cabai. Harga cabai merah besar naik 21.83% menjadi Rp67.250 per kg. Kemudian, harga cabai merah keriting harganya melonjak jadi Rp65.400 atau naik 23,86%.

Harga cabai rawit hijau naik 7,65% menjadi Rp57.000 per kg dan harga cabai rawit merah naik 9,55% menjadi Rp78.600 per kg.

Harga daging sapi juga tercatat naik menjelang Hari Raya Iduladha. Untuk daging sapi kualitas I harganya menembus Rp149.250 per kg, sedangkan daging sapi kualitas 2 harganya Rp140.150 per kg.

Harga bawang merah juga melambung menjelang Iduladha yakni menembus Rp50.350 per kg atau naik 6%, sedangkan harga bawang putih turun tipis 0,52% menjadi Rp38.350 per kg.

Daftar harga pangan hari ini, Senin 25 Mei 2026:

1. Bawang Merah Ukuran Sedang Rp50.350 per kg, naik 6%
2. Bawang Putih Ukuran Sedang Rp38.850 per kg, turun 0,52%
3. Beras Kualitas Bawah I Rp14.600 per kg, naik 0,34%
4. Beras Kualitas Bawah II Rp14.450 per kg, turun 0,69%
5. Beras Kualitas Medium I Rp16.150 per kg, harga tetap
6. Beras Kualitas Medium II Rp16.000 per kg, harga tetap
7. Beras Kualitas Super I Rp17.400 per kg, harga tetap
8. Beras Kualitas Super II Rp16.900 per kg, turun 0,29%
9. Cabai Merah Besar Rp67.250 per kg, naik 21.83%
10. Cabai Merah Keriting Rp65.400 per kg, naik 23,86%
11. Cabai Rawit Hijau Rp57.000 per kg, naik 7,65%
12. Cabai Rawit Merah Rp 78.600 per kg, naik 9,55%
13. Daging Ayam Ras Segar Rp38.950 per kg, naik 0,78%
14. Daging Sapi Kualitas 1 Rp149.250 per kg, naik 0,88%
15. Daging Sapi Kualitas 2 Rp140.150 per kg, naik 0,57%
16. Gula Pasir Kualitas Premium Rp20.250 naik 0,25%
17. Gula Pasir Lokal Rp19.100 per kg, turun 0,26%
18. Minyak Goreng Curah Rp20.650 per kg, naik 0,49%
19. Minyak Goreng Kemasan Bermerek 1 Rp23.950 per kg, naik 0,21%
20. Minyak Goreng Kemasan Bermerek 2 Rp23.150 per kg, naik 0,43%
21. Telur Ayam Ras Segar Rp30.500 per kg, turun 0,33%

Warta Ekonomi, Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong pengembangan pasar modal, obligasi daerah, dan ekonomi hijau sebagai sumber pembiayaan baru guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan pembiayaan pembangunan Indonesia.

Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Indonesia membutuhkan pembiayaan sekitar Rp8.600 triliun untuk menopang target pertumbuhan ekonomi nasional. Kebutuhan tersebut dinilai harus diimbangi dengan diversifikasi sumber pendanaan.

“Ini tidak bisa hanya didukung oleh sektor-sektor yang selama ini kita lihat sangat membantu seperti perbankan dan lain-lain. Tapi harus muncul sumber-sumber pembiayaan baru, salah satunya misalnya pasar modal,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi saat ditemui dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah Tahun 2026 di Balai Kartini, Senin (25/5/2026).

Menurut Friderica, pasar modal dan obligasi daerah menjadi instrumen penting yang perlu diperkuat untuk mendukung pembangunan. Selain itu, pengembangan ekonomi hijau dan bursa karbon juga dinilai memiliki potensi besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.

“Ini juga semua ada nilai ekonomi yang bisa kita dorong bersama,” ujarnya.

Di sisi lain, pengembangan keuangan digital juga dinilai penting untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Ia menilai percepatan pembangunan tidak dapat dilepaskan dari dukungan sistem keuangan digital yang aman dan terintegrasi.

“Rasanya di saat ini tidak akan mungkin kita melakukan pembangunan yang optimal tanpa didukung oleh keuangan digital di sektor keuangan,” katanya.

Ke depan, OJK akan terus mendorong pengembangan sektor jasa keuangan syariah, terutama di daerah yang memiliki potensi ekonomi syariah besar seperti Sumatra Barat, serta memperkuat literasi keuangan di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

Saat ini, kata Friderica, program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) telah berjalan di 40 kabupaten dan kota di Indonesia. Program tersebut difokuskan untuk mendukung sektor prioritas nasional seperti agrikultur, ekonomi kreatif, dan pariwisata.

“Ke depan melalui kantor-kantor OJK di daerah, program pengembangan ekonomi daerah ini akan terus di-scale upsehingga pembiayaan bisa semakin produktif dan memberikan nilai tambah terhadap perekonomian daerah secara berkelanjutan,” ujar Friderica.

Ia optimistis penguatan ekonomi daerah dapat menjadi fondasi utama dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah tantangan global.

“Justru inilah saat kita membuktikan bahwa kekuatan Indonesia salah satunya adalah dari kekuatan ekonomi di daerahnya,” ucapnya.

Depok: Program Studi Hubungan Masyarakat Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia kembali menghadirkan Vokasi Humas Festival (VokHumFest) 2026 sebagai bentuk pengabdian masyarakat bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kegiatan berlangsung sejak Februari dan acara puncak diselenggarakan pada 21 Mei 2026 di Vokasi UI. Rangkaian VokHumFest terdiri dari pendampingan 18 UMKM untuk pengembangan program Digital Public Relations, rangkaian workshop dan seminar edukasi pengembangan bisnis berkelanjutan, serta bazar kreatif.

Acara puncak dibuka oleh Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, Wakil Direktur Bidang Pendidikan, Penelitian dan Kemahasiswaan Vokasi UI, Dr. Badrul Munir, S.T., M.Eng.Sc., serta Ketua Prodi Hubungan Masyarakat Vokasi UI, Mareta Maulidiyanti, S.Sos., M.M.

Sebagai bentuk pengabdian masyarakat Program Studi Humas Vokasi UI, VokHumFest 2026 menjadi wujud nyata komitmen UI dalam mendukung perkembangan UMKM di Indonesia, sejalan dengan visi universitas untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Acara puncak menghadirkan talkshow, workshop, dan bazar gratis bagi 18 pelaku UMKM yang telah mendapatkan pendampingan selama empat bulan dari mahasiswa melalui pengembangan promosi bisnis di berbagai kanal media sosial maupun konvensional dengan pendekatan kehumasan digital.

“Pada booth hari ini saya melihat hasil karya mahasiswa untuk membantu promosi UMKM dan saya telah melihat sendiri bagaimana dampak yang dirasakan oleh UMKM yang berkolaborasi dengan adik-adik mahasiswa, revenue-nya naik. Itu suatu hal yang menurut saya sangat luar biasa. Ke depan, Vokasi UI dan Kota Depok harus berkolaborasi untuk menghasilkan program komprehensif untuk mendukung UMKM naik kelas. Harapannya, sinergi Kota Depok dan Vokasi UI terus berkembang sehingga program UMKM Naik Kelas semakin komprehensif,” ujar Chandra Rahmansyah.

Sebagai puncak kegiatan, VokHumFest menggelar talkshow bertajuk “Ignite Insight: From Zero to Market Hero” dengan narasumber Debi Widianti, Marketing Manager Customer Healthcare & Wellness PT Combiphar, dan Eva Margawaty, Founder Bilik Ayu. Keduanya mengupas bagaimana strategi branding dan marketing bisnis dibangun agar mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan pasar.

Mareta Maulidiyanti, S.Sos., M.M., selaku Ketua Program Studi Hubungan Masyarakat, menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan merupakan hasil integrasi mata kuliah dan pengabdian masyarakat, di mana mahasiswa ditantang melakukan pendampingan promosi dengan pendekatan kehumasan digital.

Program ini menerapkan Service Learning Model, yakni pembelajaran di kelas yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

“Rangkaian kegiatan dimulai sejak Februari hingga Mei 2026. Mahasiswa memproduksi berbagai materi kehumasan digital seperti konten media sosial, website, video profil, katalog, brosur, hingga artikel berita untuk meningkatkan persepsi positif masyarakat terhadap merek 18 UMKM mitra,” ujar Mareta.

Salah satu pelaku UMKM binaan, Evanti Tungga Dewi, pemilik usaha Es Buah QRing, menyampaikan apresiasi kepada VokHumFest 2026 dan mahasiswa Humas Vokasi UI yang telah membantu pengembangan bisnis UMKM di era digital.

Menurutnya, program tersebut tidak hanya membantu promosi usaha, tetapi juga memberi ruang bagi UMKM untuk berjualan langsung dan memperkenalkan produk kepada masyarakat.

“Alhamdulillah, setelah ikut program ini, followers bertambah, engagement naik, algoritma juga meningkat, dan pastinya omzet ikut naik. Semoga program VokHumFest terus ada dan semakin banyak UMKM lokal yang bisa merasakan manfaatnya,” ujar Evanti.

(SAW)

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi pengusaha UMKM di e-commerce, mulai dari kenaikan biaya seller hingga indikasi market abuse atau penyalahgunaan pasar.

Isu tersebut dibahas dalam pertemuan bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid di Jakarta, Kamis (21/5/2026). Pertemuan ini bertujuan memperkuat perlindungan ekosistem UMKM di platform marketplace dan perdagangan digital.

“Ekosistem e-commerce ini harus berkeadilan. Yang paling penting, pengusaha UMKM harus dijaga. Jika ada salah satu pihak mengambil langkah tanpa berbicara dengan pihak lain, saya pikir itu sudah bergeser ke arah yang tidak berkeadilan,” ucap Maman, dikutip dari siaran pers Kementerian UMKM, Senin (25/5).

Menurut Menteri Maman, Kementerian UMKM hadir untuk memastikan pengusaha UMKM tetap terlindungi dan mampu bertahan di tengah dinamika ekonomi global saat ini dengan pendekatan yang proporsional dan objektif.

“Semua pihak harus memahami apa yang sedang kami lakukan, dan ini merupakan perintah langsung dari Presiden. Presiden Prabowo menegaskan kepada kami agar wajib memberikan pelindungan dan pemberdayaan kepada UMKM,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan kesiapan Kemenkomdigi dalam mendukung penegakan aturan terkait pelindungan UMKM di ruang digital yang tengah disiapkan oleh Kementerian UMKM.

“Jika ditemukan adanya pelanggaran terhadap peraturan pelindungan UMKM di ranah digital, Kemenkomdigi siap bertindak karena hal tersebut memang menjadi tugas kami,” kata Meutya.

Ia juga mengingatkan para aplikator dan platform digital agar mulai menyesuaikan diri dengan regulasi baru yang disiapkan pemerintah demi terciptanya ekosistem digital yang lebih sehat, adil, dan berkelanjutan bagi pengusaha UMKM.

“Mulai saat ini aplikator harus memahami bahwa akan ada aturan baru yang sedang dipersiapkan oleh Kementerian UMKM. Karena itu kami berharap seluruh aplikator dapat segera beradaptasi dan mengikuti aturan tersebut,” katanya.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, menegaskan kondisi ekonomi nasional saat ini jauh dari situasi krisis. Hal itu disampaikan saat memaparkan indikator-indikator ekonomi terkini yang dinilai masih menunjukkan fundamental kuat.

Juda memaparkan sampai dengan April 2026, pendapatan negara mencapai Rp918 triliun atau tumbuh 13,3%. Di mana pajak sendiri itu tumbuh 16,1%. Sementara belanja negara tumbuh 34,3%.

Di tengah belanja yang cukup tinggi, kata Juda, defisit juga masih terkendali di 0,64% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Posisi defisit ini mengalami penurunan Maret sebelumnya yang mencapai 0,92%.

"Kalau ngelihat angka-angka tadi jauh dari situasi krisis," kata Juda dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah, di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Menurut Juda, pengalaman berbagai negara menunjukkan krisis ekonomi umumnya bersumber dari tiga faktor utama, yakni krisis fiskal, krisis neraca pembayaran, dan krisis sistem keuangan. Namun hingga saat ini, ketiga indikator tersebut belum terlihat dalam perekonomian Indonesia.

Ia mencontohkan krisis fiskal yang pernah melanda negara-negara Amerika Latin pada 1980-an akibat defisit anggaran yang membengkak dan hilangnya kepercayaan investor terhadap pemerintah.

"Di Indonesia sekarang ini, defisit relatif terbatas, masih dijaga di bawah 3% dan pembiayaan fiskal kita masih sangat dipercaya oleh investor,: kata Juda.

Kepercayaan investor tersebut, lanjut dia, tercermin dari imbal hasil (yield) surat utang pemerintah yang masih stabil di kisaran 6,5–6,7% dan belum menunjukkan lonjakan signifikan.

Selain itu, Juda menilai kondisi neraca pembayaran Indonesia juga masih sehat dan seimbang. Berbeda dengan krisis 1997–1998, saat banyak perusahaan bergantung pada utang luar negeri sehingga rentan ketika terjadi pelemahan nilai tukar dan penghentian arus modal mendadak (sudden stop).

“Saat ini kalau kita lihat angka-angka neraca pembayaran kita relatif sehat dan relatif balanced,” katanya.

Dari sisi sistem keuangan, Juda juga memastikan belum terdapat indikasi terbentuknya gelembung ekonomi (bubble) seperti yang memicu krisis global 2008 di Amerika Serikat, terutama di sektor properti dan pembiayaan.

“Tanda-tanda itu tidak ada juga di kita. Jadi tiga sumber krisis itu tidak ada di dalam data-data yang kita amati sampai dengan hari ini,” tutur Juda.

Bisnis.com, JAKARTA — Profitabilitas lini asuransi kredit dinilai masih memiliki prospek yang baik. Hal ini karena didukung oleh pertumbuhan pembiayaan dan kebutuhan proteksi kredit.

Sebab demikian, untuk tetap menjaga rasio klaim dalam level yang ideal, pengamat asuransi Wahyudin Rahman membeberkan setidaknya ada empat cara yang bisa dilakukan perusahaan.

“Strategi yang perlu dilakukan antara lain memperkuat underwriting berbasis kualitas debitur, meningkatkan pemanfaatan data analytics dan credit scoring,” tuturnya, dikutip pada Senin (25/5/2026).

Kemudian, dua cara lainnya adalah dengan melakukan diversifikasi sektor dan portofolio, serta memperketat monitoring melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Meski begitu, Wahyudin tidak menampik tantangan yang perlu diwaspadai industri asuransi umum adalah potensi kenaikan NPL pada BPR dan Fintech, perlambatan ekonomi, volatilitas suku bunga, moral hazard, serta persaingan tarif yang masih terjadi.

Perlu diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat rasio klaim asuransi kredit pada industri asuransi umum dan reasuransi gabungan (konvensional dan syariah) sebesar 97,00% pada kuartal I/2026. Angka tersebut menunjukkan perbaikan dibandingkan posisi Februari 2026 yang mencapai 108,40%.

Wahyudin berpendapat bahwa penurunan rasio klaim asuransi kredit itu karena mayoritas membaiknya kualitas kredit debitur, pengetatan underwriting, seleksi risiko yang lebih hati-hati, serta peningkatan monitoring portofolio seiring juga dampak dari POJK 20/2023.

“Selain itu, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas pembayaran pada beberapa sektor usaha turut membantu menekan frekuensi klaim. Namun demikian, kondisi ini masih perlu diuji dalam jangka menengah karena tekanan ekonomi global-geopolitk dan potensi perlambatan domestik,” tegasnya.

Sependapat, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menilai penurunan rasio klaim ke 97% pada Maret 2026 mencerminkan perbaikan secara bulanan. Namun, angka itu tetap perlu dicermati karena rasio klaim masih tergolong tinggi. Artinya, hampir seluruh pendapatan premi pada lini ini masih terserap untuk pembayaran klaim.

“Jadi, perbaikan ini belum bisa langsung disimpulkan sebagai perbaikan fundamental, tetapi merupakan sinyal awal yang perlu dikonfirmasi melalui tren beberapa bulan atau kuartal berikutnya,” sebut Ketua Umum AAUI Budi Herawan kepada Bisnis, Rabu (20/5/2026).