Jakarta: PT Freeport Indonesia (PTFI) menyetorkan bagian keuntungan bersih perusahaan tahun 2025 kepada pemerintah pusat dan daerah pada 8 April 2026 lalu.

Sebanyak Rp4,8 triliun sebagai tambahan dari yang sudah disetorkan sepanjang tahun 2025, sehingga total setoran kepada negara mencapai Rp75 triliun.

Dari total setoran Rp75 triliun tersebut, termasuk dividen kepada MIND ID sebagai pemegang saham Pemerintah Indonesia sebesar Rp16,9 triliun dan bagian pemerintah daerah sebesar Rp13,48 triliun yang terdiri dari Rp10,6 triliun dibayarkan tahun 2025 dan Rp2,88 triliun yang merupakan pembagian keuntungan bersih perusahaan tahun 2025.

“Perusahaan senantiasa mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan kewajibannya kepada negara dan daerah dengan harapan agar dapat dimanfaatkan untuk sebesarbesarnya kepentingan rakyat di daerah masing-masing,” kata Presiden Direktur PTFI Tony Wenas dalam keterangan tertulis, Jumat, 8 Mei 2026.

Adapun rincian pembagian Rp4,8 triliun bagian keuntungan bersih perusahaan sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat: Rp1,92 triliun.
2. Provinsi Papua Tengah: Rp720,5 miliar.
3. Kabupaten Mimika: Rp1,2 triliun.
4. Kabupaten lain di Provinsi Papua Tengah: Rp960,4 miliar. Adapun kabupaten tersebut adalah Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Intan Jaya. Setiap kabupaten menerima Rp137,2 miliar.

Tony menambahkan bahwa nilai ini dapat terus meningkat seiring dengan harga komoditas mineral yang masih relatif tinggi.

“Saat ini operasional PTFI masih dalam tahap pemulihan setelah insiden tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC), dengan tingkat produksi baru mencapai sekitar 40 hingga 50 persen. Perusahaan menargetkan dapat kembali mencapai kapasitas penuh pada awal tahun 2028,” jelas Tony.

Selain kontribusi langsung kepada negara, PTFI terus memberikan manfaat berkelanjutan kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional melalui berbagai program investasi sosial.

Sepanjang 2025, nilai investasi sosial perusahaan mencapai Rp2 triliun dan akan terus berlanjut sekitar USD100 juta atau setara Rp1,7 triliun per tahun hingga tahun 2041.

“Keberhasilan PTFI sebagai perusahaan adalah ketika masyarakat di sekitar wilayah operasional turut meningkat taraf hidup dan kesejahteraannya. Kami percaya tidak ada perusahaan yang berhasil di tengah masyarakat yang gagal. Karena itu, kami akan terus tumbuh dan berkembang bersama masyarakat hingga selesainya operasi penambangan,” ucap Tony.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan penyaluran gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN) senilai Rp55 triliun untuk menjadi salah satu stimulus ekonomi kuartal II/2026.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah akan kembali memacu belanja pemerintah pada kuartal II/2026 lantaran basis kuartal II/2025 yang masih rendah. Untuk itu, belanja pemerintah dalam bentuk pencairan gaji ke-13 ASN ini diharapkan bisa menopang pertumbuhan April-Juni 2026.

"Kuartal I/2026 kemarin belanja pemerintah menjadi penopang dan ini juga akan menjadi penopang di kuartal II, terutama juga kami menjaga daya beli daripada masyarakat dan gaji ASN ke-13. Itu diharapkan bisa diberikan di bulan Juni, nah itu juga salah satu penopang," terangnya pada konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta (5/5/2026).

Pemerintah juga menyebut tengah mempertimbangkan sejumlah insentif untuk kuartal II/2026, salah satunya untuk kendaraan listrik. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga membahas rencana pemberian insentif ini, Selasa (5/5/2026).

"Ini akan kami laporkan kepada Bapak Presiden," ujar Airlangga.

Optimalisasi APBN sebagai motor pertumbuhan ekonomi ke depannya juga diharapkan berasal dari bantuan pangan April-Juni untuk 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM), belanja subsidi dan kompensasi 2026 Rp356,8 triliun, serta revitalisasi sekolah maupun satuan pendidikan Rp13,4 triliun.

Selain itu, implementasi program 3 Juta Rumah melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Rp37,1 triliun, bantuan stimulan perumahan swadaya Rp8,9 triliun, serta kredit program perumahan dengan plafon kredit Rp34,8 triliun.

"Akselerasi program EBT ini diharapkan bisa melakukan penghematan terhadap pembelian solar sebesar Rp48 triliun," lanjut Airlangga.

Dari sisi kebijakan, pemerintah juga menggulirkan sejumlah elkasasi seperti penurun bea masuk impor LPG dari 5% ke 0% serta untuk bahan baku plastik menjadi 0% selama enam bulan.

Pemerintah juga telah mengumumkan perubahan regulasi berupa kemudahan ipor, penyesuaian pertimbangan teknis (pertek), peninjauan kembali penerapan standar nasional Indonesia (SNI) dan SLA terutama bahan baku impor, standarisais biaya konsultasi teknis perizinan bangunan gedung dan sertifikai laik fungsi, serta kemudahan pengurusan kesesuaian kegiatan pemanfaatan OSS di Kementerian Investasi/BKPM.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyiapkan penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp5 triliun untuk memperkuat infrastruktur logistik pangan, khususnya pembangunan gudang milik Perum Bulog.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2026 (Perpres 14/2026) tentang Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional. Beleid tersebut ditetapkan pada 11 Maret 2026.

Kepala Negara RI menyatakan penyediaan infrastruktur pascapanen menjadi langkah strategis untuk mewujudkan Asta Cita kedua, yakni mendorong kemandirian melalui swasembada pangan.

Upaya ini diarahkan untuk menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan melalui penguatan cadangan pangan pemerintah, sekaligus mengurangi ketergantungan pada sewa gudang serta mendorong pemerataan infrastruktur pascapanen di seluruh wilayah.

Dalam Pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa pendanaan kegiatan infrastruktur pascapanen (IPP) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui PMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan negara.

“Dalam rangka percepatan pelaksanaan penyediaan IPP, Perum Bulog menggunakan dana investasi pemerintah nonpermanen untuk pengadaan Cadangan Jagung Pemerintah tahun 2025 paling tinggi sebesar Rp5 triliun yang harus dikembalikan oleh Perum Bulog setelah mendapatkan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),” demikian bunyi Pasal 20 ayat (2), seperti dikutip pada Minggu (19/4/2026).

Berdasarkan Pasal 3, penguatan IPP mencakup sarana dan prasarana pengadaan, pengelolaan, penyaluran, hingga pelayanan. Fasilitas pengadaan difokuskan pada kegiatan awal seperti pengeringan padi dan jagung, penggilingan padi, serta pengolahan beras beserta turunannya.

Sementara itu, sarana pengelolaan diarahkan untuk penyimpanan berbagai komoditas pangan, mulai dari biji-bijian, hortikultura, hingga daging, yang dilengkapi dengan sistem mekanisasi dan otomatisasi, baik dalam bentuk gudang khusus maupun multifungsi.

Selain itu, sarana penyaluran ditujukan untuk mengatur arus distribusi, memperlancar akses, dan memastikan pemerataan pasokan pangan secara nasional. Kemudian, sarana pelayanan berfungsi sebagai pendukung operasional dan teknis guna memastikan seluruh sistem infrastruktur pangan dapat berjalan secara optimal.

Lebih lanjut, penyediaan IPP dilakukan melalui renovasi/revitalisasi, pembangunan prasarana, penambahan sarana, dan/atau pembelian.

Beleid tersebut juga mengatur pemilihan penyedia jasa konsultan dalam proyek infrastruktur pangan yang mencakup konsultan perencana, pengawas, manajemen proyek, hingga manajemen konstruksi.

Dalam hal ini, proses pemilihan penyedia jasa konsultan dapat dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung berdasarkan keputusan direksi dengan mengutamakan BUMN atau anak usahanya sesuai bidang usaha.

Namun jika tidak dilakukan kepada BUMN, penunjukan langsung dapat diberikan kepada konsultan yang memiliki kinerja minimal baik dan berpengalaman bekerja sama dengan Perum Bulog.

Selain itu, BUMN maupun anak usahanya dapat menjalankan proyek secara mandiri atau melalui kerja sama operasi dengan pihak lain, dengan tetap memprioritaskan penggunaan penyedia jasa lokal.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. (AADI) menyiapkan dana hingga Rp5 triliun untuk aksi pembelian kembali saham, meski rencana buyback pada 2025 belum dijalankan hingga awal 2026.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Kamis (16/4/2026), rencana tersebut kembali diajukan perseroan untuk memperoleh persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 22 Mei 2026. Jika disetujui, pelaksanaan buyback dapat dimulai sehari setelahnya dan berlangsung hingga 12 bulan ke depan.

Langkah ini muncul di tengah belum terealisasinya program pembelian kembali saham periode 2025 yang saat itu sebesar Rp4 triliun. Perseroan mencatat tidak ada pelaksanaan buyback sejak 23 Mei 2025 hingga 31 Maret 2026, meskipun telah mengantongi restu pemegang saham sebelumnya.

Manajemen menyebutkan, aksi korporasi ini bertujuan menjaga likuiditas perdagangan saham sekaligus mendorong harga saham agar mencerminkan nilai fundamental perseroan. Selain itu, buyback diharapkan meningkatkan kepercayaan investor dan memberikan tingkat pengembalian yang optimal bagi pemegang saham.

Perseroan memastikan pelaksanaan buyback tidak akan mengganggu kondisi keuangan. Dana yang digunakan seluruhnya berasal dari kas internal, dengan dukungan saldo laba dan arus kas yang dinilai memadai.

Secara proforma, aksi ini diperkirakan akan meningkatkan laba per saham. Dengan asumsi penggunaan dana maksimal Rp5 triliun, laba per saham dasar naik dari 0,09762 menjadi 0,10401, meski total aset dan ekuitas akan tergerus masing-masing sekitar US$292 juta.

Perseroan juga menegaskan jumlah saham yang dibeli kembali tidak akan melampaui 10% dari modal ditempatkan dan tidak mengurangi kekayaan bersih di bawah batas minimum yang dipersyaratkan regulasi.

Dalam pelaksanaannya, buyback akan dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia di pasar reguler dengan menunjuk satu perusahaan efek. Harga pembelian ditetapkan tidak lebih tinggi dari harga transaksi sebelumnya, sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Selasa (14/4/2026), AADI berencana menjual 720,38 juta saham di Kestrel Coal Group Pty Ltd.

Nilai dari rencana transaksi ini yaitu sebesar US$1,85 miliar untuk upfront cash consideration atau pembayaran tunai awal, dan maksimum US$550 juta untuk contingent cash consideration atau pembayaran tambahan.

Sekretaris Perusahaan AADI Ray Aryaputra menjelaskan berdasarkan sale and purchase agreement (SPA), Adaro Capital Limited (ACL) akan menjual seluruh saham Kestrel milik ACL sejumlah 720,38 juta saham (720.385.220) biasa yang telah disetor penuh dalam modal Kestrel atau setara dengan 47,99% dan waran milik ACL.

“Penyelesaian rencana transaksi akan dilaksanakan setelah dipenuhinya seluruh persyaratan pendahuluan sebagaimana disepakati oleh para pihak dalam SPA,” tulis Ray, Selasa (14/4/2026).

Adapun total nilai rencana transaksi terdiri atas upfront cash consideration sebesar US$1,85 miliar yang akan dibayarkan pada saat penyelesaian transaksi dan tunduk pada penyesuaian berdasarkan syarat dan ketentuan dalam SPA.

Lalu contingent cash consideration sebesar maksimum total hingga US$550 juta, yang akan dibayarkan tahunan selama periode lima tahun sejak tanggal penyelesaian transaksi.

Pembayaran ini memiliki ketentuan untuk setiap tahun, pembayaran hanya dilakukan apabila rata-rata harga harian yang dipublikasikan untuk indeks Platts Premium Low Vol Hard Cooking Coal FOB Australia (PLVHA00) dalam tahun penilaian melebihi batasan tertentu.

Ray menuturkan nilai rencana transaksi yang akan diperoleh ACL akan dihitung berdasarkan proporsi kepemilikan ACL di Kestrel.

“Tujuan rencana transaksi adalah untuk mendukung pelaksanaan strategi bisnis dan investasi perseroan,” kata Ray.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA—Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menandatangani prasasti peresmian proyek Hunian Warisan Bangsa (HWB) Purwakarta, yang digarap oleh Grup PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK). Proyek ini memiliki nilai investasi sekitar Rp1,5 triliun.

Proyek HWB Purwakarta dimulai pada Juli 2025, memperoleh seluruh perizinan pada Oktober 2025, dan resmi diluncurkan pada Maret 2026 dengan konsep pre-selling (indent). Sejak peluncuran, proyek ini telah mencatat penjualan lebih dari 1.500 unit dalam waktu singkat.

HWB Purwakarta menghadirkan hunian satu kamar tidur dimulai dari Rp98 juta dan dua kamar tidur dari Rp115 juta. Harga tersebut di bawah harga pasar rumah bersubsidi, yang umumnya berada di atas Rp160 juta.

Hunian ini berada dalam kawasan terencana dengan infrastruktur lengkap dan konsep komunitas yang terpadu. Skema pembiayaan juga dirancang sangat ringan, dengan cicilan sekitar Rp500.000 per bulan. Bahkan, untuk unit satu kamar, tersedia program cicilan awal hanya sekitar Rp170.000 per bulan selama 15 bulan pertama.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan hunian berkualitas dengan harga terjangkau adalah kunci untuk membuka akses kepemilikan rumah bagi masyarakat luas.

“Ini adalah terobosan yang sangat penting. Ini bukan hanya tentang rumah, tetapi tentang masa depan dan martabat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (15/4/2026).

Dalam kunjungannya ke HWB Purwakarta pada Selasa (14/4/2026), turut hadir Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dan Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein (Om Zein). Kunjungan ini merupakan bagian dari implementasi program nasional Presiden dalam penyediaan 3 juta rumah, yang bertujuan membuka akses kepemilikan rumah bagi masyarakat luas, sekaligus meningkatkan kualitas hidup.

Komisaris PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR), sekaligus perwakilan LPCK, Ketut Budi Wijaya menyampaikan proyek HWB Purwakarta dapat berkontribusi dalam menghadirkan solusi perumahan yang nyata bagi masyarakat.

“Ini adalah contoh nyata bagaimana kolaborasi dan pemberdayaan dapat menghasilkan dampak besar,” ujarnya.

Dari sisi lokasi, Purwakarta merupakan salah satu kawasan industri paling strategis di Jawa Barat dan Indonesia, dengan lebih dari 6.000 pabrik yang beroperasi di sekitarnya. Lokasinya yang berada di antara Jakarta dan Bandung, serta didukung jaringan tol dan logistik yang kuat, menjadikannya pusat pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.

Proyek ini memiliki nilai investasi sekitar Rp1,5 triliun. Pembangunan yang telah dimulai akan menciptakan lebih dari 3.000 lapangan kerja pada Juli–Agustus 2026.

Selain itu, lebih dari 95% material dan kontrak berasal dari dalam Provinsi Jawa Barat, dengan mayoritas bahan bangunan diperoleh dari wilayah sekitar. Lebih dari 80% tenaga kerja berasal dari kabupaten dan provinsi setempat.

“Hal ini menciptakan efek pengganda ekonomi yang kuat, meningkatkan aktivitas usaha lokal, serta memperkuat perekonomian daerah,” paparnya.

Di tengah tekanan global akibat konflik, krisis energi, dan inflasi, proyek seperti ini menjadi investasi yang bersifat anti-inflasi dan anti-siklus, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kepercayaan.

Proyek ini dikembangkan oleh HWB Group bersama Lippo Cikarang sebagai bagian dari program pemberdayaan pengembang lokal, yaitu Iwang Prejadi, yang fokus membangun rumah bersubsidi. Kolaborasi ini menunjukkan bagaimana sinergi antara pengembang besar dan pengusaha lokal dapat menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Intel Corporation menjalin kemitraan dengan perusahaan milik Elon Musk, yakni SpaceX, xAI, dan Tesla untuk mengembangkan fasilitas produksi chip kecerdasan artifisial (AI) di Texas, Amerika Serikat.

Proyek ambisius yang dinamakan Terafab ini menelan nilai investasi sebesar US$25 miliar atau setara Rp425 triliun. Fokus utama kerja sama ini adalah membangun perangkat keras khusus yang diperlukan untuk memproduksi semikonduktor secara massal secara domestik.

Dalam kesepakatan tersebut, Intel berperan dalam merancang, memfabrikasi, hingga melakukan pengemasan chip berperforma ultra-tinggi. Kontribusi ini dinilai krusial untuk mengejar target kapasitas produksi daya komputasi yang sangat besar bagi ekosistem AI milik Musk.

Manajemen Intel mengonfirmasi bahwa fasilitas ini ditargetkan mampu menghasilkan daya komputasi hingga 1 terawatt (TW) per tahun setelah beroperasi penuh. Angka ini sama dengan ambisi jangka panjang Musk untuk mendukung infrastruktur pusat data dan robotika masa depan.

Kemitraan ini memberikan sentimen positif bagi emiten semikonduktor asal AS tersebut. Saham Intel terpantau menguat sekitar 3% ke level US$52,28 pada penutupan perdagangan Selasa (7/4/2026) setelah rincian kerja sama ini terungkap ke publik.

CEO Intel Lip-Bu Tan menyatakan bahwa kolaborasi ini merupakan jawaban atas kebutuhan mendesak dalam industri manufaktur semikonduktor saat ini. Inovasi pada level fabrikasi sangat menentukan efisiensi teknologi di masa depan, tambahnya.

“Terafab merepresentasikan perubahan langkah dalam bagaimana logika silikon, memori, dan pengemasan akan dibangun di masa depan,” tulis Tan dalam unggahan resminya di platform X dilansir dari CNET, Rabu (8/4/2026).

Teknologi semikonduktor yang dihasilkan Terafab nantinya akan menjadi jantung dari berbagai lini produk Elon Musk. Hal ini mencakup pengembangan mobil otonom Tesla, robot humanoid, hingga infrastruktur pusat data AI berskala besar.

Kehadiran Terafab di Texas juga dipandang sebagai upaya strategis untuk mengurangi dominasi Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Hingga saat ini, TSMC masih menguasai 90% pangsa pasar produksi chip canggih secara global.

Bagi Intel, bergabungnya mereka sebagai mitra utama Terafab menjadi angin segar di tengah tantangan pembangunan fasilitas fabrikasi mandiri mereka. Intel dilaporkan mengalami kendala operasional pada proyek dua pabrik di Ohio One Campus.

Meskipun menerima subsidi pemerintah yang signifikan, pembangunan di Ohio mengalami penundaan jadwal. Fabrikasi pertama yang semula ditargetkan mulai beroperasi pada 2025 kini diperkirakan baru rampung pada 2030 dan mulai beroperasi pada 2031.

Sejauh ini, total belanja modal yang telah dikeluarkan Intel untuk fasilitas di Ohio telah mencapai Rp88,9 triliun. Selain di Ohio, Intel juga tengah berupaya membangun dua pabrik di Arizona untuk bersaing dengan 70 produsen semikonduktor lainnya di wilayah tersebut.

Kemitraan dengan Musk dipandang sebagai strategi Intel untuk mengamankan pelanggan utama bagi unit bisnis foundry mereka. Intel berusaha merebut kembali posisi pemimpin pasar setelah tertinggal dari rival seperti Nvidia dan AMD yang mengadopsi model bisnis fabless.

Kendati demikian, sejumlah analis pasar modal mengingatkan adanya risiko terkait realisasi target waktu proyek ini. Rekam jejak Elon Musk dalam mengumumkan proyek ambisius sering kali menghadapi tantangan pada tahap implementasi yang memerlukan waktu lebih lama dari jadwal semula.

Bisnis.com, JAKARTA – Dana asing kabur dari pasar modal Indonesia dengan nilai mencapai Rp45 triliun sepanjang Maret 2026. Aksi jual tersebut terjadi di pasar saham dan surat berharga negara (SBN) di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi memaparkan bahwa di pasar saham terdapat net sell asing senilai Rp23,34 triliun secara month to month (MtM).

"Dengan tercatat lonjakan jual oleh investor asing yang disebabkan adanya transaksi di pasar negosiasi pada sejumlah saham di bursa efek," ujarnya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Maret 2026, Senin (6/4/2026).

Sementara di pasar obligasi, investor non-resident tercatat membukukan net sell di pasar SBN sebesar Rp21,80 triliun secara MtM.

Hengkangnya asing tersebut turut menekan indeks harga saham gabungan (IHSG) bulan Maret 2026 yang terpangkas 14,42% MtM, sementara Indonesia Composite Bond Index (ICBI) turun 2,03% MtM.

Di pasar reksa dana, nilai aktiva bersih (NAB) di bulan Maret 2026 turun 2,51% MtM, namun menguat 3,02% secara year to date (YtD). Hasan menjelaskan terjaganya NAB reksa dana tersebut didorong oleh adanya net subscription sebesar Rp29,12 triliun secara YtD.

Hasan melanjutkan, meski asing hengkang investor domestik terpantau masih cukup solid. Jumlah investor pasar modal Tanah Air pada bulan Maret 2026 bertambah 1,78 juta investor baru, sehingga totalnya menjadi 24,74 juta, atau tumbuh 21,51% secara YtD.

"Pasar modal dalam negeri terus menjalankan peran pentingnya sebagai sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha. Hingga akhir Maret 2026 secara year to date nilai fundraising di korporasi di pasar modal telah mencapai angka Rp51,96 triliun," tandasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menjelaskan bahwa kondisi pasar modal domestik saat ini tak lepas dari dampak negatif perang Timur Tengah yang sedang bergejolak.

Wanita yang akrab disapa Kiki tersebut menjelaskan bahwa dampak eskalasi Timur Tengah ke sektor keuangan Tanah Air dapat terjadi melalui tiga kanal utama, yaitu financial market channel, kenaikan harga energi dan direct channel di dalam perdagangan, serta kanal ketiga melalui eksposur investasi.

Untuk mengurangi dampak negatif tersebut, OJK mendorong lembaga jasa keuangan untuk melakukan asesmen lanjutan secara forward looking dan memperkuat langkah antisipatif termasuk melalui penguatan manajemen risiko serta menjaga kecukupan likuiditas dan permodalan. Kiki mengatakan OJK juga berkoordinasi dengan BEI untuk terus memantau dinamika pasar modal dan mengambil langkah yang diperlukan.

"Kami menilai sejumlah kebijakan untuk menjaga stabilitas pasar saham masih tetap relevan, yaitu buyback saham tanpa rapat umum pemegang saham, penundaan implementasi pembiayaan transaksi short selling, kebijakan trading halt, dan juga batasan auto rejection. Pada 13 Maret 2026, OJK dan BEI telah menetapkan pemberlakuan kembali kebijakan-kebijakan tersebut," ujarnya.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto telah merampungkan kunjungannya ke Jepang dan Korea Selatan. Hasil dari kunjungan tersebut, Indonesia mendapatkan komitmen investasi dari kedua negara sebesar Rp575 triliun.

Prabowo telah menjalankan kunjungan resmi ke Jepang dengan bertemu Kaisar Jepang Naruhito serta Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dari Senin (30/3/2026) hingga Selasa (31/3/2026). Kemudian, Prabowo melanjutkan kunjungan kenegaraan ke Korea Selatan dan bertemu dengan Presiden Republik Korea Lee Jae Myung pada Rabu (1/4/2026).

Prabowo telah kembali ke Indonesia. Pesawat kepresidenan yang membawa Prabowo dan rombongan mendarat di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta pada Rabu (1/4/2026) sekitar pukul 23.55 WIB.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa kunjungan resmi Presiden Prabowo ke Jepang dan kunjungan kenegaraan ke Korea Selatan menghasilkan capaian konkret berupa komitmen kerja sama bisnis dengan nilai yang sangat signifikan.

Teddy menjelaskan bahwa total nilai kesepakatan bisnis yang berhasil dihimpun dari kedua negara mencapai US$33,89 miliar atau setara dengan Rp575 triliun.

“Dari Jepang tercatat komitmen bisnis sebesar US$23,63 miliar atau setara Rp401,7 triliun, sementara dari Republik Korea mencapai US$10,26 miliar atau setara Rp174 triliun. Sehingga total keseluruhan mencapai US$33,89 miliar atau sekitar Rp575 triliun,” ujar Teddy dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (2/4/2026).

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan tingginya kepercayaan investor global terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia, khususnya dalam mendorong hilirisasi industri, penguatan ketahanan energi, serta pembangunan sektor strategis nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menjelaskan bahwa dengan Jepang, Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) terkait investasi dengan nilai US$23,63 miliar.

Sejumlah sektor disasar antara lain energi dan transisi energi, minyak dan gas terutama untuk proyek Masela, industri dan hilirisasi, keuangan, hingga investasi kelembagaan melalui JETRO dan Kadin.

Adapun, dengan Korea Selatan terdapat 10 MoU yang ditandatangani dengan nilai komitmen investasi US$10,26 miliar. Kerja sama investasi itu menyasar sektor energi dan green transition, tenaga surya, carbon capture and storage (CCS), renewable energy, serta industri dan manufaktur, baik baja, baterai, hingga transportasi ramah lingkungan.

Selain itu, investasi juga menyasar sektor digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Lalu, properti dan infrastruktur termasuk pengembangan di Bumi Serpong Damai (BSD).

Terdapat pula kerjasama bisnis dan asosiasi antara Kadin serta KCCI, terutama untuk mendorong komitmen bisnis. Lalu, investasi juga terkait dengan pasok baterai, serta investasi manufaktur teknologi. Investasi perusahaan Korea Selatan seperti POSCO pun dilanjutkan.

Kemudian, terdapat pula tawaran dari Lotte Chemical yang mengundang Danantara untuk masuk sebagai investor.

"Ini sebuah angka yang sangat signifikan karena Indonesia dalam situasi geopolitik yang tidak menentu ini masih menjadi daya tarik bagi para investor," kata Airlangga usai menghadiri forum 'Indonesia-Korea Partnership for Resilient Growth' pada Rabu (1/4/2026).

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani juga menjelaskan bahwa di tengah gejolak geopolitik yang panas, minat investasi dari Jepang dan Korea Selatan ke Indonesia masih tinggi. Menurutnya, Jepang merupakan investor nomor 5 terbesar di Indonesia. Lalu, Korea Selatan menempati urutan 7 sebagai investor terbesar.

"Kalau kita lihat juga investasinya juga meningkat secara average itu Korea setiap tahunnya sekitar 14%, Jepang juga sekitar 8-9% setiap tahunnya," ujar Rosan.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) memperkirakan sebagian penerimaan pajak Maret 2026 bakal bergeser ke satu bulan setelahnya sebagai konsekuensi dari perpanjangan periode pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) untuk orang pribadi.

Untuk diketahui, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto telah memutuskan penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang menyampaikan SPT tahunan PPh tahun 2025, membayarkan PPh pasal 29, maupun melunasi kurang bayar pajak di atas 31 Maret 2026 sampai dengan 30 April 2026.

"Yang pasti ada pergeseran penerimaan juga ke April gitu ya mungkin sekitar Rp5 triliun lah yang akan geser sampai April. Kami sudah laporkan juga kepada Pak Menteri [Purbaya Yudhi Sadewa]," terang Bimo kepada wartawan di Aula Mezzanine, Gedung Kemenkeu, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Menurut Bimo, jumlah SPT yang sudah masuk ke DJP sampai dengan data terbaru yakni 9,1 juta SPT dari WP OP maupun WP Badan. Artinya, otoritas pajak masih mengejar sisa sekitar 6 juta SPT untuk mencapai target 15 juta SPT.

Secara terperinci, sisa 6 juta SPT itu mayoritas dari WP OP sebanyak 5 juta SPT. Selain itu, masih ada 1 juta SPT dari WP Badan yang masih memiliki waktu untuk disampaikan paling lambat 30 April 2026.

Untuk diketahui, relaksasi penghapusan sanksi administrasi bagi pelaporan SPT pajak tahunan WP OP di atas 31 Maret 2026 itu tertuang pada keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-55/PJ/2026 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan dalam Rangka Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025.

Aturan anyar itu berlaku untuk pembayaran PPh pasal 21 tahun pajak 2025 dan penyampaian SPT PPh tahun pajak 2025. WP OP yang membayar PPh 29 dan menyampaikan SPT tahunan 2025 setelah 31 Maret sampai dengan 30 April 2026 diberikan penghapusan sanksi administratif berupa denda maupun bunga.

Relaksasi itu juga berlaku untuk pelunasan atas kekurangan pembayaran dan/atau penyetoran PPh pasal 29 atas SPT tahun pajak 2025 yang diberikan perpanjangan waktu penyampaian SPT.

"Dalam hal terhadap sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam angka 2 telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menghapuskan sanksi administratif dimaksud secara jabatan," terang Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti melalui siaran pers, Jumat (27/3/2026).

Adapun sampai dengan 28 Februari 2026, Kemenkeu mencatat realisasi penerimaan pajak sebesar Rp245,1 triliun atau 10,4% dari target sepanjang tahun Rp2.357,7 triliun. Penerimaan pajak itu tumbuh di atas 30% (yoy) apabila dibandingkan Februari 2025 lalu yakni Rp188 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menyiapkan uang tunai sekitar Rp25 triliun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama libur Idulfitri 1447 H/2026M.

Direktur Operations BRI Hakim Putratama menyampaikan persediaan kas yang mencapai Rp25 triliun itu bersumber dari Saldo Ratas BRI sebesar Rp19,7 triliun dan tambahan kebutuhan kas selama libur layanan Idulfitri selama tujuh hari yang sebesar Rp5,3 triliun.

“Persediaan kas kita siapkan Rp25 triliun,” kata Hakim dalam agenda Iftar Sahabat Pers BRI di Jakarta Pusat, Selasa (10/3/2026).

Dibandingkan tahun lalu, Hakim mengakui bahwa total uang tunai yang disiapkan perseroan pada libur Lebaran tahun ini jauh lebih rendah dibandingkan momentum Idulfitri 2025.

Bukan tanpa alasan. Hakim mengatakan, langkah ini merupakan salah satu upaya perseroan untuk mengurangi jumlah penggunaan uang tunai dan pada saat yang sama meningkatkan digital literasi para nasabahnya.

Kendati begitu, Hakim meyakini uang tunai yang disiapkan perseroan cukup untuk mendukung penggunaan uang tunai selama musim libur Lebaran 2026.

“Tapi jangan khawatir, itu sudah dianalisa seoptimal mungkin bahwa kecukupan Rp25 triliun itu akan lebih dari cukup untuk mendukung penggunaan kas nanti nasabah yang mau mudik atau belanja,” jelasnya.

Selain menyiapkan uang tunai, perseroan juga memperkuat layanan digital bank dengan menyiagakan 19.657 ATM dan CRM, 284.670 EDC, 1,2 juta lebih BRILink Agen, hingga 4,6 juta lebih titik QRIS.

Hakim juga memastikan bahwa perseroan akan menjaga capacity dan reliability mesin dan sistem minimal 99%, menyediakan tambahan teknisi dan stok sparepart, hingga daily monitoring dan complaint handling selama periode libur Lebaran 2026.

Perseroan juga memastikan layanan contact BRI selama 24 jam baik melalui Sabrina 08121214, Nasabah Reguler 1500017, hingga layanan bebas pulsa dan pusat bantuan.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan sedang uji coba New RBC untuk perusahaan asuransi dan reasuransi yang memiliki ekuitas di atas Rp5 triliun.

Menanggapi uji coba itu, PT Asuransi Asei Indonesia menilai langkah OJK adalah langkah strategis yang dapat mendorong kerangka pengawasan solvabilitas industri asuransi Indonesia menjadi lebih risk-sensitive dan forward looking.

Menurut Direktur Utama Asuransi Asei Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe, selama ini kerangka RBC yang digunakan relatif sederhana dan lebih banyak menilai kecukupan modal secara agregat.

“Sementara itu, New RBC dirancang untuk mengukur kebutuhan modal berdasarkan profil risiko yang lebih granular, termasuk risiko pasar, risiko kredit, risiko underwriting, hingga risiko operasional,” tuturnya kepada Bisnis, dikutip pada Senin (9/3/2026).

Dody menyebut ada empat alasan yang membuat uji coba New RBC dilakukan kepada perusahaan asuransi dan reasuransi yang memiliki ekuitas di atas Rp5 triliun.

Pertama, karena kesiapan infrastruktur dan tata kelola. Perusahaan besar umumnya memiliki sistem manajemen risiko yang lebih matang, kapasitas aktuaria yang lebih kuat, dan infrastruktur teknologi yang lebih siap untuk melakukan modelling risiko.

“Kedua, mengurangi risiko gangguan sistemik. Karena dengan memulai pada kelompok perusahaan besar, regulator dapat menguji metodologi, mengidentifikasi kelemahan kerangka perhitungan, dan menyempurnakan regulasi sebelum diterapkan ke seluruh industri,” jelasnya.

Dody melanjutkan, alasan ketiga adalah perusahaan besar memiliki pangsa pasar signifikan, biasanya dengan modal di atas Rp5 triliun menguasai porsi premi yang besar di industri.

“Dengan demikian, hasil uji coba dari kelompok ini sudah cukup merepresentasikan dinamika risiko utama industri,” sebutnya.

Adapun, alasan keempat tidak lepas dari pendekatan bertahap atau phased implementation, yang merupakan praktik umum dalam reformasi regulasi keuangan.

“Supaya regulator mendapatkan feedback teknis dari industri, perusahaan memiliki waktu untuk beradaptasi, dan stabilitas industri tetap terjaga,” ucap Dody.

Lebih lanjut, secara keseluruhan dia menilai langkah uji coba ini penting dilakukan karena industri asuransi menghadapi perubahan risiko yang semakin kompleks.

Risiko-risiko itu mencakup volatilitas pasar keuangan, perubahan iklim yang memicu risiko bencana, risiko geopolitik global yang berdampak pada bisnis perdagangan dan logistik, digitalisasi yang meningkatkan eksposur risiko operasional dan siber.

“Oleh karena itu, pilot project New RBC ini dapat menjadi fase transisi menuju rezim solvabilitas yang lebih modern, sejalan dengan praktik internasional seperti Solvency II di Eropa atau Risk-Based Capital frameworks di beberapa negara Asia,” pungkasnya.

Sependapat, Praktisi asuransi Arman Jufri berpandangan uji coba New RBC ini bertujuan baik untuk ketahanan modal dan risiko yang ditanggung perusahaan asuransi dan reasuransi.

“Dalam bisnis asuransi modern, RBC merupakan instrumen untuk menjaga solvabilitas perusahaan asuransi dan perlindungan atau proteksi pada tertanggung,” katanya.

Dia mengingatkan, untuk penerapannya nanti harus diiringi dengan tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini karena tantangan menerapkan New RBC adalah keberanian dalam underwriting, sehingga berkaitan erat dengan tenaga kerja yang profesional dan mumpuni.

“Adapun, uji coba pertama kali difokuskan pada perusahaan yang bermodal Rp5 triliun sebab pada merekalah harapan tertumpu. Akan tetapi, harus diingat meski modal besar, tanpa keberanian menerapkan proper underwriting akan sia-sia juga,” ucapnya.

Sebagai informasi, saat ini OJK masih melakukan kajian komprehensif terkait penyesuaian kerangka RBC dengan melibatkan konsultan independen, benchmarking internasional, dan koordinasi dengan stakeholders.

Kajian tersebut, lanjutnya, mencakup kuantitas impact study dan juga evaluasi kualitatif untuk memastikan kerangka RBC yang diperbarui lebih risk sensitive dan selaras dengan praktik internasional dan relevan dengan perkembangan standar akuntansi serta profil risiko di industri asuransi.

“Penyesuaian ketentuan RBC ditargetkan akan difinalisasi pada tahun 2026 ini. Namun, implementasinya itu secara bertahap mulai 2027 dan tentunya kita akan melakukan uji coba terlebih dahulu kepada industri,” tegasnya.

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT BFI Finance Indonesia Tbk catatkan pertumbuhan kinerja pada tahun 2025 meskipun industri pembiayaan tengah menghadapi dinamika pasar yang terguncang karena penurunan daya beli.

Sepanjang 2025, total aset BFI Finance tercatat sebesar Rp25,5 triliun atau meningkat 1,4% dibandingkan 2024. Adapun peningkatan ini didorong oleh kenaikan piutang yang dikelola sebesar 8,9% secara year on year menjadi Rp26,3 triliun.

Di tengah kondisi pasar yang penuh ketidakpastian, perusahaan juga membukukan pembiayaan baru sebesar Rp21,9 triliun pada 2025, atau meningkat 9,3% dibandingkan periode sepanjang 2024.

Presiden Direktur BFI Finance Sutadi mengatakan bahwa perusahaan berupaya menjaga ketahanan bisnis melalui penguatan kualitas portofolio serta penyesuaian strategi di berbagai lini produk.

“Kami dapat membuktikan resiliensi bisnis dengan permodalan yang solid, likuiditas yang memadai, serta profil risiko yang manageable. Tentunya ini semua berkat kemampuan dalam menerapkan prinsip agility yang diiringi dengan kerja keras seluruh tim, semangat berkolaborasi yang strategis, serta kepercayaan dari konsumen, investor, dan berbagai pemangku kepentingan terkait,” ujar Sutadi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (8/3/2026).

Dari sisi kinerja keuangan, BFI Finance mencatat total pendapatan sebesar Rp6,7 triliun sepanjang 2025, meningkat 6,5% dibandingkan 2024. Perusahaan juga membukukan laba sebesar Rp1,581 triliun atau tumbuh 1,0% secara tahunan.

Sementara itu, rasio keuangan perusahaan menunjukkan kinerja yang relatif stabil. Return on Asset (ROA) tercatat sebesar 7,9% dan Return on Equity (ROE) sebesar 14,8%. Adapun gearing ratio berada pada level 1,3 kali.

Tidak hanya menjaga pertumbuhan bisnis, perusahaan juga tetap memberikan nilai bagi pemegang saham. Pada 2025, BFI Finance menuntaskan pembagian dividen sebesar Rp902 miliar untuk tahun buku 2024.

Perusahaan juga membagikan dividen tunai interim tahun buku 2025 pada 18 Desember sebesar Rp35 per saham atau setara Rp520 miliar.