JAKARTA, KOMPAS.com – Akses terhadap layanan keuangan formal masih menjadi tantangan bagi sebagian masyarakat Indonesia.

Di tengah kebutuhan pendanaan yang terus meningkat, masih terdapat kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem keuangan formal sehingga memiliki keterbatasan dalam memperoleh akses kredit.

Kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya ruang untuk memperluas inklusi keuangan guna mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

PIXABAY/FIRMBEE Ilustrasi pinjaman online atau pinjol, pinjaman daring.

Merujuk pada Whitepaper Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) bersama Mandala Consulting berjudul Mendorong Perluasan Akses Kredit melalui Kolaborasi Bertanggung Jawab antara Bank dan Pindar, akses terhadap layanan keuangan formal masih menjadi tantangan bagi sebagian masyarakat Indonesia.

Data Bank Dunia menunjukkan terdapat sekitar 48 persen penduduk dewasa Indonesia yang masih berada dalam kategori underbanked.

Sementara itu, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat tingkat inklusi keuangan perbankan baru mencapai sekitar 70 persen pada 2025.

Artinya, masih terdapat sekitar 30 persen masyarakat dewasa Indonesia yang belum terlayani secara optimal oleh layanan keuangan formal atau financially excluded.

Direktur Utama PT Indonesia Fintopia Technology (Easycash), Nucky Poedjiardjo mengatakan, perluasan akses keuangan yang inklusif akan menjadi salah satu fokus utama perusahaan.

Menurut dia, kehadiran layanan keuangan digital, termasuk pinjaman daring (pindar), dapat menjadi salah satu solusi untuk menjembatani kesenjangan akses kredit sekaligus mendukung agenda percepatan inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

SHUTTERSTOCK/KASPARS GRINVALDS Ilustrasi fintech peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol). Pinjol berganti nama menjadi pindar. Pinjaman daring (pindar). Pinjaman daring resmi OJK September 2025.

Nucky menyebut, di tengah masih besarnya kebutuhan akses kredit, perluasan akses pendanaan harus berjalan beriringan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

"Oleh karena itu, Easycash berkomitmen untuk terus memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen sebagai fondasi dalam menghadirkan akses pendanaan yang luas bagi masyarakat,” kata Nucky dalam siaran pers RUPST EasyCash, ditulis pada Senin (22/6/2026).

Penyaluran pendanaan terus bertumbuh

Fokus perusahaan dalam memperluas akses pendanaan tercermin dari penyaluran pembiayaan yang terus bertumbuh dari tahun ke tahun.

Sejak didirikan pada 2017, Easycash sebagai platform pinjaman daring atau pindar yang berizin dan diawasi oleh OJK telah menyalurkan pendanaan kepada lebih dari 10 juta penerima dana (borrower).

Adapun total nilai akumulasi pinjaman yang telah disalurkan mencapai Rp 96,67 triliun.

Perusahaan menyebutkan, perluasan akses pendanaan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau layanan keuangan formal, termasuk kelompok unbanked dan underbanked.

Perkuat tata kelola dan manajemen risiko

Sejalan dengan upaya memperluas akses pendanaan kepada masyarakat, Easycash juga terus memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagai landasan utama dalam menjalankan operasional perusahaan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan fungsi pengawasan, penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal, penguatan fungsi kepatuhan, audit internal dan eksternal, serta peningkatan transparansi dalam pengelolaan perusahaan.

Langkah tersebut dilakukan sejalan dengan implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 40 Tahun 2024.

FREEPIK/VECTORJUICE Ilustrasi pinjaman online, pinjol, pinjaman daring.

Nucky mengungkapkan, penerapan tata kelola yang baik tidak hanya bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga untuk membangun perusahaan yang sehat, dapat diandalkan dalam memperluas akses kredit masyarakat, serta mampu memberikan perlindungan bagi konsumen.

"Kami meyakini bahwa tata kelola yang kuat akan memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan, sekaligus menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan,” tutur Nucky.

Ke depan, Easycash akan terus berfokus pada perluasan akses pendanaan bagi masyarakat, khususnya segmen unbanked dan underbanked.

Di saat yang sama, perusahaan juga berkomitmen mendorong peningkatan literasi keuangan agar masyarakat semakin bijak dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan layanan keuangan digital melalui berbagai program edukasi, seperti MOJANG (Modul Bijak Keuangan) dan platform edukasi ChatPindar.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto mendorong perluasan akses kredit murah bagi masyarakat kecil, khususnya pelaku usaha ultra mikro. Salah satu langkah yang disiapkan pemerintah adalah penguatan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih yang mulai dioperasikan di berbagai daerah.

Dalam agenda peresmian operasional 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur, akhir pekan lalu (16/5/2026), Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa koperasi akan menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong industrialisasi sekaligus memperkuat ekonomi di tingkat desa.

Menurut Prabowo, keberadaan Kopdes Merah Putih dirancang untuk menjadi penggerak ekonomi rakyat yang lebih terstruktur dan berdaya saing.

“Jadi ini semua akan mendukung industrialisasi melalui Koperasi Merah Putih,” ujar Prabowo.

Selain penguatan koperasi, pemerintah juga tengah menyiapkan skema pembiayaan dengan bunga rendah yang ditujukan bagi masyarakat kecil, termasuk pelaku usaha ultra mikro.

“Juga kita salurkan nanti kredit-kredit murah untuk rakyat. Kredit murah untuk rakyat,” katanya.

Tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, koperasi tersebut ke depan juga akan diperluas perannya dengan menghadirkan layanan keuangan langsung di tingkat desa untuk mempermudah akses pembiayaan masyarakat.

“Nanti akan ada gerai lembaga keuangan di koperasi ini,” ujar Prabowo.

Sebelumnya, Prabowo menyampaikan bahwa sekitar 80.000 Kopdes yang akan dibangun ditargetkan dapat menjadi kanal utama penyaluran kredit murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dengan bunga yang diupayakan turun hingga 6%.

Dorongan untuk menekan suku bunga kredit, khususnya di sektor ultra mikro melalui Kopdes, berangkat dari masih lebarnya kesenjangan akses pembiayaan antara pelaku usaha kecil dan besar.

Ia menyoroti adanya disparitas signifikan dalam beban bunga pinjaman yang ditanggung masing-masing kelompok pelaku usaha.

“Masa pengusaha besar dapat 9%, emak-emak di kampung-kampung dapat 24%? Enggak benar itu. Kita ubah!” tegas Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah memberikan instruksi kepada Menteri Keuangan serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk menurunkan tingkat bunga pada program pembiayaan ultra mikro, termasuk PNM Mekaar.

“Dari yang sebelumnya 24%, 22%, saya perintahkan harus turun di bawah 10%,” ujar Presiden.

Efektivitas Program Dipertanyakan

Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI, Teuku Riefky, menilai skema penyaluran kredit murah melalui Kopdes Merah Putih belum tentu efektif. Menurutnya, koperasi desa belum memiliki kapasitas dan pengalaman yang memadai dalam penyaluran kredit.

“Saya rasa tidak efektif. Kondisinya KDMP tidak memiliki kapasitas dalam penyaluran kredit dan kompetensi. Beda halnya dengan bank atau lembaga penyalur kredit yang memiliki pengalaman,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (18/5/2026). Ia juga menyoroti risiko tata kelola yang dapat meningkatkan potensi kredit macet.

Sementara itu, ekonom Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet, menilai skema kredit murah tetap memiliki dampak positif, seperti meringankan cicilan pelaku usaha ultra mikro, meningkatkan arus kas usaha, serta membuka peluang ekspansi usaha kecil.

Dari sisi makro, akses pembiayaan yang lebih murah juga dinilai dapat meningkatkan konsumsi dan produktivitas ekonomi desa karena perputaran uang menjadi lebih aktif di tingkat lokal.

Namun, ia menekankan bahwa efektivitas kebijakan tidak bisa hanya bertumpu pada penurunan suku bunga. Pengalaman program kredit sebelumnya menunjukkan bahwa tantangan utama justru berada pada kapasitas usaha dan pendampingan.

Program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), misalnya, masih menghadapi persoalan kredit bermasalah akibat rendahnya literasi keuangan, minimnya pencatatan usaha, dan penggunaan dana yang belum optimal.

Yusuf menilai Kopdes Merah Putih perlu menjadi bagian dari ekosistem ekonomi desa yang lebih luas, bukan sekadar lembaga penyalur kredit. Integrasi dengan distribusi pupuk bersubsidi, akses pemasaran produk lokal, pendampingan usaha, hingga digitalisasi transaksi dinilai penting untuk keberlanjutan program.

Tantangan lain juga berada pada aspek tata kelola di tingkat desa. Keterbatasan kemampuan pengurus koperasi dalam manajemen risiko, pencatatan keuangan, dan analisis kelayakan kredit dapat meningkatkan risiko kredit macet atau non-performing loan (NPL).

Selain itu, skema yang melibatkan dana desa sebagai bagian dari penjaminan pinjaman perlu dijalankan dengan hati-hati untuk menghindari distorsi fiskal.

Risiko moral hazard juga menjadi perhatian, di mana sebagian peminjam berpotensi kurang disiplin dalam pembayaran karena menganggap kredit akan ditoleransi jika terjadi gagal bayar.

Dari sisi regulasi, pengawasan dan sistem audit yang kuat dinilai krusial. Tanpa mekanisme monitoring berbasis data serta pelatihan berkelanjutan, penyaluran kredit berisiko menimbulkan beban baru bagi pemerintah maupun perbankan negara.

Dalam kondisi tertentu, distribusi kredit yang tidak transparan juga dapat membuka peluang praktik rente di tingkat lokal.

“Karena itu, keberhasilan Kopdes Merah Putih akan sangat ditentukan oleh kualitas kelembagaannya,” ujar Yusuf.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Honest Financial Technologies (Honest Card) meluncurkan fitur pembayaran QRIS MPM (Merchant Presented Mode) dalam penggunaan kartu kredit untuk transaksi sehari-hari.

Director of Operations Honest Panji Puntadewa menegaskan peluncuran itu adalah misi Honest Card untuk menghadirkan akses kredit yang lebih mudah dijangkau, lebih transparan, dan relevan bagi sektor-sektor masyarakat yang saat ini masih mengalami kesulitan.

“Nah, dan saya rasa juga kita semua aware bahwa saat ini QRIS adalah salah satu metode pembayaran yang sudah sangat luas dipakai di Indonesia,” katanya dalam Media Gathering Launching Honest QRIS di Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Panji turut menekankan bahwa inovasi QRIS ini tidak dimaksudkan untuk mengubah cara masyarakat bertransaksi, karena QRIS sudah awam dan sangat umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

“Dengan Honest meluncurkan fitur QRIS ini, berarti ada pilihan, tambahan pilihan bagi masyarakat saat bertransaksi menggunakan QRIS. Salah satu misi Honest lain adalah bagaimana bisa mendukung pembentukan pola untuk kredit yang sehat, yang bertanggung jawab, yang aman,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Co-Founder Honest dan President Commissioner Will Ongkowidjaja berharap dengan Honest QRIS MPM, pengguna tetap scan QRIS yang sama, tetapi sumber dananya berasal dari limit kartu kredit, bukan saldo tabungan.

Will melanjutkan, dengan memanfaatkan jangkauan luas lebih dari 43,06 juta merchant QRIS di seluruh Indonesia, limit kartu kredit Honest kini dapat digunakan di lebih banyak titik transaksi. Mulai dari pusat perbelanjaan hingga pelaku UMKM di berbagai pelosok negeri.

“Selain memperluas penerimaan, Honest QRIS MPM juga memberikan nilai tambah dalam pengelolaan keuangan pengguna. Seluruh transaksi QRIS tercatat dalam satu tagihan bulanan yang transparan,” katanya.

Dengan demikian, imbuhnya, fitur anyar ini dapat memudahkan pengguna memantau dan mengelola pengeluaran harian tanpa harus tersebar di berbagai rekening atau e-wallet.

“Melalui Honest QRIS MPM, kami ingin membantu pengguna mengelola pengeluaran sehari-hari dengan lebih terstruktur dan terkontrol,” jelas Will.

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas ekspansi bisnis dengan menyasar ekosistem koperasi pasar melalui kemitraan strategis dengan Induk Koperasi Pedagang Pasar (Inkoppas).

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, menyampaikan bahwa kolaborasi tersebut bertujuan mendorong digitalisasi koperasi dan pedagang pasar, sekaligus memperluas inklusi keuangan di sektor pasar tradisional.

Sejumlah program telah disiapkan mulai dari layanan perbankan digital, digitalisasi retribusi pasar, hingga penyaluran pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pedagang anggota koperasi.

Selain itu, BTN membuka peluang penyaluran pembiayaan lain, termasuk kredit produktif bagi pedagang pasar.

Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan akses permodalan dan mendorong pertumbuhan ekonomi UMKM berbasis pasar tradisional.

"Melalui kolaborasi dengan Inkoppas, BTN tidak hanya menghadirkan layanan transaksi digital, tetapi juga membuka akses pembiayaan bagi pedagang anggota koperasi agar kapasitas usaha mereka meningkat secara berkelanjutan," kata Nixon.

Sementara itu, Ketua Umum Inkoppas, Yudianto Tri mengatakan bahwa digitalisasi dan akses pembiayaan kini menjadi kebutuhan utama pedagang pasar di tengah transformasi ekonomi digital.

Melalui kemitraan ini, Inkoppas berharap anggota koperasi dan pedagang pasar mendapatkan akses layanan keuangan yang lebih luas, mulai dari pembayaran digital, pengelolaan transaksi, hingga pembiayaan usaha.

Kerja sama BTN dan Inkoppas juga mencakup digitalisasi pengelolaan pasar di antaranya digitalisasi retribusi dan integrasi sistem pembayaran agar transaksi lebih transparan, efisien, serta terdokumentasi dengan baik.

Rekam jejak transaksi digital tersebut dinilai penting karena dapat menjadi dasar bagi lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan secara lebih terukur kepada pedagang.

Inisiatif yang disiapkan meliputi pemasangan QRIS Bale Merchant dan mesin EDC untuk memudahkan pembayaran. Selain itu, akan dibuka Bale Agen di koperasi maupun pengelola pasar guna memperluas layanan perbankan.

BTN juga menyiapkan layanan community apps bagi anggota koperasi dan pedagang pasar, yang diharapkan dapat menunjang aktivitas usaha sekaligus memperkuat ekosistem keuangan berbasis komunitas.

Melalui kerja sama ini, BTN dan Inkoppas akan terus mengeksplorasi berbagai peluang pengembangan, mulai dari digitalisasi koperasi hingga penyediaan layanan keuangan yang lebih komprehensif.

Menurut kedua belah pihak, sinergi ini diharapkan mampu mempercepat transformasi pasar tradisional sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi jutaan pedagang di Indonesia.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Perbankan nasional dinilai bisa menggandeng platform peer-to-peer (P2P) lending untuk memperluas akses pembiayaan dengan biaya efisien dengan tetap menggunakan tata kelola dan manajemen risiko yang kuat.

Ketua Bidang Pengembangan Produk Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas), Michellina Laksmi Triwardhany, mengatakan kolaborasi ini memungkinkan bank menjangkau nasabah baru dengan lebih cepat dan efisien, tanpa harus membangun seluruh infrastruktur dari awal.

“Ada keunggulan dari P2P lending yang bisa dikombinasikan dengan kemampuan bank supaya bank bisa memberikan pembiayaan produktif. Dengan menggunakan kemampuan P2P lending, bank bisa leverage dan perluas aksesnya,” ujar Michellina atau yang akrab dipanggil Dhany dalam keterangannya, dikutip Rabu (15/4/2026).

Menurutnya, P2P lending dapat lebih mudah menjangkau segmen mikro atau ultramikro yang sering kesulitan mengakses pembiayaan dari bank. Kerja sama ini juga membuka peluang diversifikasi portofolio, penguatan ekosistem, hingga pembagian risiko.

Adapun, kolaborasi tersebut memerlukan standar kemitraan yang jelas sebagai acuan bersama karena setiap bank memiliki risk appetite dan pendekatan bisnis masing-masing. Standar tersebut, lanjutnya, menjadi fondasi agar kolaborasi berjalan sehat dan berkelanjutan.

Berdasarkan data White Paper Perbanas dan Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech), rasio kredit terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain di kawasan.

Pada periode 2024–2025, rasio kredit Indonesia tercatat sekitar 36,4%, jauh di bawah rata-rata negara berpendapatan menengah atas di Asia Timur dan Pasifik yang mencapai 74,46%.

Dhany menilai kondisi ini menunjukkan masih besarnya ruang ekspansi pembiayaan formal, terutama bagi segmen underbanked dan pelaku usaha skala kecil yang belum sepenuhnya terlayani bank.

Di sisi lain, industri P2P lending mencatat pertumbuhan paling cepat dalam beberapa tahun terakhir, dengan laju pertumbuhan tahunan sekitar 34% pada periode 2019–2024.

Dhany menyebut model kolaborasi bank dan P2P lending kini semakin berkembang, seperti joint financing, channeling, hingga banking-as-a-service. Dari sisi produk, kolaborasi juga mencakup white label lending dan ecosystem lending, seperti pembiayaan invoice, supply chain financing, BNPL, dan payday loan.

Menurutnya, variasi model tersebut memungkinkan bank tetap berada dalam kerangka kehati-hatian, sekaligus memperluas jangkauan pembiayaan ke sektor-sektor produktif yang membutuhkan proses lebih cepat dan fleksibel.

“Kalau dijalankan dengan tata kelola yang kuat, kolaborasi ini bisa menjadi akselerator inklusi keuangan sekaligus tetap menjaga kualitas aset perbankan,” kata Dhany.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestate Indonesia (REI) mengungkap penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi akan terakselerasi seiring keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melonggarkan ambang batas Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI), Joko Suranto menyatakan kebijakan baru ini menjadi angin segar untuk mengejar target kuota FLPP yang telah ditingkatkan dari 220.000 unit menjadi 350.000 unit tahun ini.

Selama ini, tambah Joko, catatan merah pada SLIK akibat tunggakan kecil menjadi penghambat utama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam mengakses pembiayaan hunian bersubsidi.

"Hampir 80% MBR yang mengajukan KPR subsidi terhambat di SLIK, mayoritas menyangkut paylater atau pinjaman online," kata Joko dalam keterangan resmi, Selasa (14/4/2026).

Joko menyebut hambatan tersebut telah menjadi keluhan anggota REI sejak 1,5 tahun terakhir. Namun, baru di era kepemimpinan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi keputusan tersebut tercapai.

Dalam kesepakatan terbaru, OJK menetapkan ambang batas catatan SLIK yang menjadi pertimbangan bank berada di atas Rp1 juta. Artinya, tunggakan di bawah nominal tersebut tidak lagi menjegal akses kredit rakyat.

“Masalah SLIK akibat paylater dan pinjaman online di bawah Rp1 juta akan diakomodir untuk dapat mengakses kredit perumahan,” kata CEO Buana Kassiti Group tersebut.

Selain ambang batas, OJK mempercepat pembaruan status pelunasan pinjaman dalam SLIK menjadi maksimal tiga hari kerja. Kebijakan ini dijadwalkan mulai berlaku efektif pada akhir Juni 2026.

Langkah strategis lainnya adalah pemberian akses data SLIK kepada BP Tapera. OJK juga menegaskan bahwa data tersebut tidak secara otomatis menjadi penentu mutlak diterima atau ditolaknya permohonan kredit.

REI menilai kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan nyata pemerintah, khususnya Kementerian PKP, dalam menuntaskan hambatan birokrasi demi menyukseskan program pembangunan 3 juta rumah.

"Ini akan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat yang selama ini terkendala SLIK untuk memiliki rumah subsidi melalui skema FLPP, sekaligus memberi harapan target kuota 350 ribu unit bisa tercapai," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestate Indonesia (REI) mengungkap penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi akan terakselerasi seiring keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melonggarkan ambang batas Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI), Joko Suranto menyatakan kebijakan baru ini menjadi angin segar untuk mengejar target kuota FLPP yang telah ditingkatkan dari 220.000 unit menjadi 350.000 unit tahun ini.

Selama ini, tambah Joko, catatan merah pada SLIK akibat tunggakan kecil menjadi penghambat utama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam mengakses pembiayaan hunian bersubsidi.

"Hampir 80% MBR yang mengajukan KPR subsidi terhambat di SLIK, mayoritas menyangkut paylater atau pinjaman online," kata Joko dalam keterangan resmi, Selasa (14/4/2026).

Joko menyebut hambatan tersebut telah menjadi keluhan anggota REI sejak 1,5 tahun terakhir. Namun, baru di era kepemimpinan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi keputusan tersebut tercapai.

Dalam kesepakatan terbaru, OJK menetapkan ambang batas catatan SLIK yang menjadi pertimbangan bank berada di atas Rp1 juta. Artinya, tunggakan di bawah nominal tersebut tidak lagi menjegal akses kredit rakyat.

“Masalah SLIK akibat paylater dan pinjaman online di bawah Rp1 juta akan diakomodir untuk dapat mengakses kredit perumahan,” kata CEO Buana Kassiti Group tersebut.

Selain ambang batas, OJK mempercepat pembaruan status pelunasan pinjaman dalam SLIK menjadi maksimal tiga hari kerja. Kebijakan ini dijadwalkan mulai berlaku efektif pada akhir Juni 2026.

Langkah strategis lainnya adalah pemberian akses data SLIK kepada BP Tapera. OJK juga menegaskan bahwa data tersebut tidak secara otomatis menjadi penentu mutlak diterima atau ditolaknya permohonan kredit.

REI menilai kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan nyata pemerintah, khususnya Kementerian PKP, dalam menuntaskan hambatan birokrasi demi menyukseskan program pembangunan 3 juta rumah.

"Ini akan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat yang selama ini terkendala SLIK untuk memiliki rumah subsidi melalui skema FLPP, sekaligus memberi harapan target kuota 350 ribu unit bisa tercapai," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Upaya pemerintah mempercepat program pembangunan tiga juta rumah terus didorong melalui penguatan kebijakan di sektor jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya untuk mendukung program tersebut, antara lain melalui penyesuaian kebijakan pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) serta penguatan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan, dukungan tersebut merupakan bagian dari upaya mempercepat realisasi program prioritas nasional di sektor perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

ANTARA/HO-OJK Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi

Dalam pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait di Kantor OJK, Jakarta, Senin (13/4/2026), Friderica menegaskan bahwa lembaganya telah menyiapkan sejumlah kebijakan strategis.

“OJK sangat mendukung program prioritas pembangunan perumahan tiga juta rumah tersebut,” ujar Friderica.

Penyempurnaan SLIK untuk mempermudah akses pembiayaan

Salah satu kebijakan utama yang diputuskan dalam Rapat Dewan Komisioner OJK adalah perubahan cakupan informasi yang ditampilkan dalam SLIK.

Ke depan, data yang tercatat hanya akan mencakup kredit atau pembiayaan dengan nominal di atas Rp 1 juta, baik berdasarkan plafon maupun baki debet setiap debitur.

“Dalam Rapat Dewan Komisioner kemarin, kami memutuskan bahwa dalam laporan SLIK, informasi yang akan ditampilkan adalah kredit dengan nominal di atas Rp 1 juta, baik berdasarkan akumulasi catatan kredit debitur maupun baki debetnya,” kata Friderica.

KOMPAS.com/SAKINA RAKHMA DIAH SETIAWAN OJK melakukan penyesuaian kebijakan pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) serta penguatan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Langkah ini dinilai penting untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya calon debitur dengan akses kredit kecil, agar tidak terkendala oleh catatan pinjaman bernilai sangat rendah.

Dengan demikian, proses analisis kredit diharapkan menjadi lebih proporsional.

Selain itu, OJK juga mempercepat proses pembaruan data pelunasan pinjaman dalam SLIK. Status pelunasan kini ditargetkan dapat diperbarui paling lambat tiga hari kerja setelah pinjaman dilunasi.

“Ketika seseorang telah melunasi pinjamannya, maksimal dalam tiga hari status pelunasan tersebut sudah muncul dalam SLIK yang akan diimplementasikan paling lambat akhir Juni 2026. Hal ini penting untuk membantu rekan-rekan pengembang mempercepat proses pembiayaan perumahan,” ujar Friderica.

Percepatan pembaruan data ini diharapkan dapat mengurangi hambatan administratif yang selama ini kerap dihadapi masyarakat saat mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), terutama ketika data pelunasan belum tercatat secara real-time.

Akses data SLIK untuk BP Tapera

Untuk memperkuat dukungan terhadap program pembiayaan perumahan, OJK juga memberikan akses kepada BP Tapera terhadap data SLIK sesuai ketentuan yang berlaku.

Kebijakan ini ditujukan untuk mempercepat proses verifikasi dan penyaluran pembiayaan perumahan yang menjadi tugas BP Tapera.

Dengan adanya akses tersebut, proses penilaian kelayakan debitur dapat dilakukan lebih efisien, sehingga diharapkan mempercepat realisasi pembiayaan rumah bagi masyarakat.

Penegasan KPR Bersubsidi sebagai program prioritas

Selain penguatan pada sistem informasi, OJK juga akan menerbitkan penegasan terkait pengakuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi sebagai bagian dari program prioritas pemerintah.

Dok. Shutterstock Ilustrasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Penegasan tersebut akan dikeluarkan melalui Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun. Kebijakan ini dinilai memiliki implikasi penting terhadap aspek penjaminan dalam pembiayaan perumahan.

Dengan adanya penegasan tersebut, diharapkan dukungan sektor penjaminan dan asuransi terhadap KPR bersubsidi dapat semakin optimal, sehingga risiko pembiayaan dapat dikelola dengan lebih baik.

Pembentukan Satuan Tugas Percepatan

Dalam rangka memperkuat koordinasi lintas sektor, OJK bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga akan membentuk Satuan Tugas Percepatan Program 3 Juta Rumah.

Satgas ini akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari OJK, kementerian terkait, BP Tapera, asosiasi pengembang, hingga pemangku kepentingan lainnya.

Pembentukan satgas tersebut bertujuan untuk mempercepat penyelesaian berbagai kendala yang muncul dalam implementasi program, khususnya yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan.

Dengan adanya koordinasi yang lebih terstruktur, hambatan dalam proses pembiayaan, penjaminan, maupun penyaluran kredit diharapkan dapat diatasi lebih cepat.

SLIK bukan penentu mutlak persetujuan kredit

OJK juga menegaskan, data dalam SLIK tidak secara otomatis menentukan diterima atau ditolaknya pengajuan kredit atau pembiayaan oleh lembaga jasa keuangan.

SLIK, menurut OJK, merupakan catatan informasi yang digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam analisis kredit, bukan sebagai satu-satunya faktor penentu.

Penegasan ini penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa catatan dalam SLIK tidak bersifat mengunci peluang mendapatkan kredit.

PIXABAY/OLEKSANDR PIDVALNYI Ilustrasi Kredit Program Perumahan (KPP) atau dulu dikenal dengan KUR Perumahan.

Sebelumnya, OJK juga telah menegaskan melalui Surat OJK Nomor S-2/D.03/2025 bahwa SLIK bersifat netral dan bukan merupakan daftar hitam.

Dalam surat tersebut, OJK menyatakan tidak terdapat ketentuan yang melarang pemberian kredit atau pembiayaan kepada debitur yang memiliki kualitas kredit selain lancar.

Hal ini termasuk dalam kondisi penggabungan dengan fasilitas kredit lain, khususnya untuk kredit bernilai kecil.

Dengan demikian, peluang masyarakat untuk tetap memperoleh pembiayaan tetap terbuka, sepanjang lembaga keuangan menilai debitur memenuhi kriteria berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Peran bank dan kualitas data

Meski demikian, keputusan akhir pemberian kredit tetap berada di tangan masing-masing bank atau lembaga pembiayaan. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian serta mitigasi risiko.

OJK juga terus mendorong perbankan untuk meningkatkan kualitas data dalam SLIK, termasuk melalui pembaruan data secara berkala.

Kualitas data yang baik dinilai menjadi kunci dalam menciptakan sistem pembiayaan yang sehat dan akurat, sehingga dapat mendukung perluasan akses kredit tanpa mengabaikan aspek risiko.

Apa dampaknya bagi masyarakat?

Bagi masyarakat, khususnya kelompok MBR, berbagai kebijakan ini berpotensi memberikan kemudahan dalam mengakses pembiayaan perumahan.

Perubahan batas minimum pencatatan kredit di SLIK dapat membantu mengurangi hambatan akibat riwayat pinjaman kecil. Sementara itu, percepatan pembaruan data pelunasan memungkinkan proses pengajuan KPR berjalan lebih cepat.

SHUTTERSTOCK/PIC SNIPE Ilustrasi kredit pemilikan rumah (KPR), pembiayaan perumahan.

Di sisi lain, penegasan bahwa SLIK bukan daftar hitam juga membuka ruang bagi masyarakat yang sebelumnya memiliki catatan kredit kurang lancar untuk tetap memperoleh pembiayaan, selama dinilai layak oleh bank.

Kombinasi kebijakan ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan, sekaligus mendukung percepatan realisasi program tiga juta rumah.

Dukungan berkelanjutan

OJK menegaskan bahwa berbagai langkah tersebut merupakan bagian dari dukungan berkelanjutan terhadap program pemerintah di sektor perumahan.

“OJK akan terus mendukung dan mendorong berbagai langkah yang dapat dilakukan untuk mempercepat pencapaian program 3 juta rumah tersebut. Ini adalah salah satu bentuk dukungan kami,” tutup Friderica.

Melalui penguatan kebijakan, peningkatan kualitas data, serta sinergi lintas sektor, OJK berharap ekosistem pembiayaan perumahan dapat semakin efisien dan inklusif, sehingga target pembangunan rumah bagi masyarakat dapat tercapai sesuai rencana.

Bisnis.com, JAKARTA — Tekanan ekonomi di kawasan Asia Tenggara kian terasa di tingkat rumah tangga. Di sejumlah negara, masyarakat kini semakin bergantung pada utang bukan untuk investasi, melainkan sekadar memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

Dari Phnom Penh hingga Bangkok, narasi pertumbuhan ekonomi kawasan bergeser. Jika sebelumnya bertumpu pada ekspor dan investasi, kini banyak rumah tangga justru berjuang mempertahankan daya beli melalui pinjaman.

Dilansir DW, para analis menilai kondisi ini merupakan dampak akumulatif dari kemudahan akses kredit selama bertahun-tahun, pertumbuhan upah yang stagnan, serta terbatasnya layanan publik.

Situasi tersebut mendorong jutaan keluarga masuk dalam kondisi finansial yang rentan, sekaligus meningkatkan risiko terhadap stabilitas ekonomi yang lebih luas.

Kamboja menjadi salah satu titik paling terdampak. Rasio utang swasta terhadap produk domestik bruto (PDB) melonjak tajam dari 24,2% pada 2010 menjadi 134,5% pada 2023, yang menjadi salah satu kenaikan tercepat di kawasan.

Lonjakan ini kini berhadapan dengan tekanan tambahan, mulai dari pelemahan sektor properti hingga hambatan perdagangan global.

Sementara itu, Thailand mencatat rasio utang rumah tangga mencapai 86,8% dari PDB pada 2025, menjadikannya salah satu yang tertinggi di Asia.

Di Malaysia, rasio serupa telah menyentuh 84,3%, dengan mayoritas pinjaman berasal dari sektor perumahan dan kendaraan. Adapun Myanmar juga menghadapi tekanan utang kronis, terutama di tengah ketidakstabilan ekonomi domestik.

Meski demikian, kualitas kredit di beberapa negara masih relatif terjaga. Data Bank Negara Malaysia menunjukkan rasio kredit bermasalah tetap rendah, menandakan sebagian besar debitur masih mampu memenuhi kewajiban pembayaran.

Beralih dari Investasi ke Bertahan Hidup

Antonios Roumpakis, Profesor Madya di Hong Kong Metropolitan University mengungkapkan fenomena yang mengkhawatirkan dari perubahan tujuan berutang.

"Jika sebelumnya kredit digunakan untuk membangun aset, kini banyak rumah tangga menggunakannya untuk menutup kebutuhan harian," ungkapnya, dilansir DW.

Di Thailand, misalnya, sebagian besar kredit bermasalah berasal dari kartu kredit dan pinjaman konsumtif. Bahkan, banyak rumah tangga mengalokasikan lebih dari separuh pendapatan bulanan hanya untuk membayar cicilan.

Tekanan ini diperparah oleh ketidakpastian global, termasuk kebijakan tarif dagang hingga konflik geopolitik yang mendorong kenaikan biaya hidup.

Di sisi lain, ekspansi lembaga mikrofinansial turut berkontribusi terhadap lonjakan utang, terutama di negara berkembang. Di Kamboja, jutaan rumah tangga tercatat memiliki pinjaman mikro dengan nilai total yang sangat besar.

Pinjaman tersebut kerap digunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti biaya kesehatan. Studi menunjukkan sebagian masyarakat bahkan terpaksa berutang demi mengakses layanan medis, memperdalam kerentanan ekonomi.

Kondisi ini berpotensi memicu lingkaran utang yang sulit diputus. Dalam banyak kasus, keluarga harus menjual aset atau mencari pekerjaan berisiko tinggi demi melunasi pinjaman.

Situasi semakin memburuk setelah kembalinya ratusan ribu pekerja migran ke Kamboja akibat ketegangan kawasan. Penurunan remitansi juga mempersempit sumber pendapatan rumah tangga, sehingga memperbesar tekanan utang.

Dari Masalah Rumah Tangga ke Risiko Sistemik

Analis memperingatkan bahwa persoalan utang rumah tangga dapat berkembang menjadi risiko sistem keuangan. Konsumsi yang melemah, seperti terjadi di Thailand, bahkan mendorong pemerintah meluncurkan berbagai stimulus untuk menjaga pertumbuhan.

Di Kamboja, otoritas mulai menyiapkan mekanisme penanganan kredit bermasalah melalui pembentukan lembaga khusus pengelola aset. Langkah ini mencerminkan meningkatnya urgensi dalam merespons tekanan di sektor keuangan.

Ke depan, solusi yang dibutuhkan dinilai tidak sederhana. Selain penguatan regulasi perbankan dan pengawasan terhadap lembaga pembiayaan, reformasi struktural juga diperlukan agar masyarakat dapat mengakses layanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan, tanpa harus bergantung pada utang.

Tanpa pembenahan menyeluruh, lonjakan utang rumah tangga berisiko menjadi beban jangka panjang yang menahan laju pertumbuhan ekonomi kawasan.

JAKARTA, KOMPAS.com — Akses pembiayaan formal masih menjadi tantangan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan di Indonesia.

Di tengah kondisi tersebut, kolaborasi antara perbankan dan platform pinjaman daring (pindar) alias pinjaman online (pinjol) atau fintech peer-to-peer (P2P) lending dinilai memiliki potensi besar untuk memperluas akses kredit, terutama bagi segmen masyarakat yang belum sepenuhnya terlayani sistem keuangan formal.

Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) bersama Mandala Consulting meluncurkan white paper berjudul Mendorong Perluasan Akses Kredit melalui Kolaborasi Bertanggung Jawab antara Bank dan Pindar, yang mengkaji kesenjangan akses kredit formal sekaligus peluang sinergi antara perbankan dan industri fintech lending.

FREEPIK/VECTORJUICE Ilustrasi pinjaman online, pinjol, pinjaman daring.

White paper tersebut disusun melalui forum presentasi temuan studi dan diskusi panel yang melibatkan regulator, institusi perbankan, asosiasi industri, ekonom, sektor asuransi, serta ekosistem Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA).

Sekretaris Jenderal AFTECH, Firlie Ganinduto, mengatakan stagnasi akses kredit di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan mencerminkan keterbatasan sistem pembiayaan formal dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama segmen underbanked.

“White paper ini menegaskan bahwa perluasan akses kredit di Indonesia tidak dapat bergantung pada satu kanal pembiayaan saja," kata Firlie.

Menurut dia, kolaborasi yang bertanggung jawab antara perbankan dan pindar menjadi kunci penting untuk membuka pintu perluasan pembiayaan dan menjangkau segmen masyarakat yang selama ini belum terlayani secara optimal, dengan tetap menjunjung prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang kuat.

Peran bank sebagai sumber pendanaan pindar meningkat

SHUTTERSTOCK/NATALI_MIS Ilustrasi fintech peer to peer lending. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan batas atas pembiayaan produktif oleh penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending meningkat menjadi Rp 5 miliar.

White paper tersebut juga menyoroti tren meningkatnya kemitraan antara perbankan dan pindar dalam beberapa tahun terakhir.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan peran bank sebagai sumber pendanaan utama bagi pindar meningkat signifikan, dari Rp 4,5 triliun pada 2021 menjadi Rp 46,1 triliun pada 2024.

Firlie menyebut perkembangan ini mencerminkan peningkatan kepercayaan perbankan terhadap model bisnis pindar, sekaligus menegaskan pentingnya kerangka kolaborasi yang lebih terstruktur dan berorientasi jangka panjang.

“Perkembangan ini mencerminkan peningkatan kepercayaan perbankan terhadap model bisnis pindar, sekaligus menegaskan urgensi kerangka kolaborasi yang lebih terstruktur, bertanggung jawab, dan berorientasi jangka panjang,” tutur Firlie.

Dari sisi regulator, Deputi Komisioner Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PMVL) OJK, Jasmi, menyatakan OJK menyambut baik inisiatif yang mendorong kolaborasi perbankan dan industri pindar secara inklusif dan bertanggung jawab.

Menurut dia, sinergi tersebut perlu tetap mengedepankan tata kelola, manajemen risiko, kemanfaatan, serta perlindungan konsumen.

Sinergi lintas lembaga keuangan ini diharapkan dapat memperluas akses alternatif pembiayaan kepada masyarakat, khususnya UMKM yang selama ini menghadapi keterbatasan akses kredit formal.

Direktur Ekonomi Syariah dan Badan Usaha Milik Negara Kementerian PPN/Bappenas, Rosy Wediawaty, juga menyampaikan perluasan akses pembiayaan memiliki peran strategis dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Ia menilai optimalisasi berbagai kanal pembiayaan, termasuk melalui kolaborasi antara lembaga keuangan konvensional dan inovatif, dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

"Terutama bagi sektor produktif dan pelaku usaha yang masih mengalami keterbatasan akses kredit formal," sebut dia.

SHUTTERSTOCK/JUICY FOTO Ilustrasi kredit, kredit perbankan. Bank optimistis kredit dan likuiditas tetap tumbuh hingga akhir tahun.

Tantangan inklusi keuangan masih besar

CEO Mandala Consulting, Manggala Putra Santosa, mengatakan peningkatan rasio kredit merupakan faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara melalui penguatan konsumsi, investasi, dan produktivitas.

Namun, tantangan akses kredit di Indonesia masih besar, terutama karena banyak masyarakat belum sepenuhnya terintegrasi ke sistem keuangan formal.

Data Bank Dunia menunjukkan sekitar 48 persen penduduk dewasa Indonesia masih berstatus underbanked.

Sementara itu, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK mencatat inklusi keuangan perbankan baru mencapai sekitar 70 persen pada 2025, yang berarti masih terdapat sekitar 30 persen orang dewasa di Indonesia yang belum sepenuhnya terlayani layanan keuangan formal.

Selain itu, rasio kredit terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia juga masih relatif rendah.

Data Bank Dunia menunjukkan rasio tersebut berada di kisaran 36,4 persen pada periode 2024–2025, jauh di bawah rata-rata negara berpendapatan menengah atas di kawasan yang mencapai 74,46 persen, maupun negara berpendapatan menengah bawah sebesar 62,72 persen.

Menurut Manggala, kesenjangan tersebut dipengaruhi berbagai faktor, termasuk ketatnya persyaratan kredit formal dan luasnya segmen masyarakat produktif yang belum terlayani lembaga keuangan konvensional.

“Jadi ini bukan semata persoalan kemampuan ekonomi, melainkan keterbatasan sistem penilaian risiko konvensional yang belum sepenuhnya dirancang untuk membaca profil mereka," ujar dia.

Manggala menyatakan, Indonesia memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, namun belum sepenuhnya tergarap.

Ia mengibaratkan, pipanya sudah terpasang dan konektivitas sudah tersedia, namun pembiayaan formal belum sepenuhnya mengalir.

PIXABAY/PIYAPONG SAYDAUNG Ilustrasi pinjaman online, pinjol.

"Dengan demikian tantangan utamanya terletak pada aspek kepercayaan, data, dan dokumentasi. Di sinilah pindar memiliki fleksibilitas operasional dan kecepatan untuk merangkul mereka,” ungkap Manggala.

Pindar menjadi kanal pembiayaan dengan pertumbuhan tercepat

Studi dalam white paper juga menunjukkan adanya pergeseran kanal pembiayaan di Indonesia seiring meningkatnya penetrasi internet yang telah mencapai sekitar 75 persen.

Meski perbankan masih menjadi penyedia kredit utama dengan nilai pinjaman terbesar, pindar menjadi kanal pembiayaan dengan pertumbuhan tercepat, mencatat pertumbuhan tahunan sekitar 34 persen pada periode 2019–2024.

Pertumbuhan ini didorong kemampuan pindar membuka akses pembiayaan bagi segmen yang sebelumnya sulit dijangkau perbankan.

Selain itu, pindar memanfaatkan inovasi digital, termasuk underwriting berbasis teknologi, penggunaan data alternatif untuk credit scoring, serta proses pengajuan yang lebih cepat dan fleksibel.

Seiring perkembangan industri, tingkat kepercayaan institusi keuangan terhadap pindar juga meningkat.

Studi menemukan bank secara bertahap menjadi penyedia likuiditas utama bagi industri pindar, dengan porsi pendanaan dari perbankan meningkat dari 15 persen atau sekitar Rp 1,5 triliun pada Januari 2021 menjadi 71 persen atau Rp 46,6 triliun pada Januari 2025.

Selain itu, studi Cambridge Center for Alternative Finance (2022) menunjukkan lebih dari 50 persen peminjam pindar meningkatkan penggunaan rekening tabungan setelah menggunakan layanan tersebut.

Lebih dari 35 persen peminjam juga mengajukan pinjaman bank setelah menyelesaikan pinjaman di platform pindar.

Temuan serupa juga tercermin dalam survei Mandala Consulting, yang menunjukkan hampir 50 persen responden mengajukan pinjaman bank setelah melunasi kewajiban pinjaman dari pindar.

SHUTTERSTOCK/ESB PROFESSIONAL Ilustrasi bank digital

Sejumlah bank digital kemudian memanfaatkan peluang tersebut dengan menawarkan produk lanjutan seperti kartu kredit dan pinjaman kepada peminjam yang telah memiliki rekam jejak pembayaran yang baik.

Tata kelola dan kepatuhan jadi faktor kunci keberhasilan kolaborasi

Kepala Departemen P2P Lending AFTECH sekaligus Direktur Utama Easycash, Nucky Poedjiardjo, mengatakan percepatan peran pindar dalam ekosistem pembiayaan perlu diimbangi dengan kesiapan tata kelola dan kepatuhan yang sesuai standar perbankan.

“Kami percaya platform pindar yang kredibel sudah memiliki kesiapan untuk mengimbangi standar perbankan. Sebenarnya saat ini sudah banyak contoh platform pindar dengan tata kelola yang baik dan dapat menjadi acuan bagi industri," ucap Nucky.

Dia mengungkapkan, temuan riset AFTECH bersama Mandala Consulting juga menunjukkan bahwa beberapa bank internasional di Indonesia aktif bekerja sama dengan pindar.

"Artinya, pindar di Indonesia sudah memiliki tata kelola dan kapabilitas yang dipercaya oleh perbankan, bahkan di level internasional,” tutur Nucky.

Ia menambahkan, kemitraan antara bank dan pindar memiliki potensi besar dalam memperluas akses pembiayaan masyarakat, terutama karena model ini dapat membantu menjembatani kesenjangan akses kredit.

Mengacu pada riset Dana Moneter Internasional (IMF), penyaluran kredit baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dapat meningkatkan produktivitas, memperkuat konsumsi, dan memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Tentunya, kolaborasi bank dan pindar tidak akan menyelesaikan seluruh persoalan kredit. Namun, hal ini membuka ruang pembiayaan baru yang selama ini belum tergarap," papar Nucky.

Dia menyebut, pindar dapat berperan sebagai sandbox bagi peminjam yang baik, dan menjadi ruang awal membangun rekam jejak kredit sebelum masuk ke sistem perbankan.

"Jika tata kelolanya terus diperkuat, sinergi ini dapat menjadi salah satu batu loncatan penting menuju inklusi keuangan yang lebih merata dan ekonomi yang lebih tangguh,” kata Nucky.

Kolaborasi antara bank digital dan industri kreatif menegaskan bahwa masa depan ekonomi kreatif tidak hanya ditentukan oleh ide besar, tetapi juga oleh infrastruktur digital yang mampu memperkuat ekosistemnya,

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Amar Indonesia Tbk atau Amar Bank melihat prospek positif atau peluang yang besar pada pembiayaan industri film, terutama di tengah maraknya tren produksi bersama (co-production) di dalam negeri.

Amar Bank melihat bahwa peran bank digital dapat berkembang lebih jauh dari sekadar penyedia pendanaan. Bank digital dapat menjadi mitra strategis bagi para sineas dalam mengelola keuangan secara lebih cerdas dan terukur.

“Kolaborasi antara bank digital dan industri kreatif menegaskan bahwa masa depan ekonomi kreatif tidak hanya ditentukan oleh ide besar, tetapi juga oleh infrastruktur digital yang mampu memperkuat ekosistemnya,” kata SVP MSME Amar Bank Josua Sloane dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Pendanaan film di Indonesia semakin beragam mulai dari investor swasta, crowdfunding, sponsor dari brand, hingga program hibah pemerintah yang membuka peluang lebih luas bagi sineas lokal.

Namun, peluang besar ini juga menuntut pengelolaan yang lebih profesional. Produser tidak hanya fokus pada sisi kreatif, tapi juga harus memastikan keuangan dan distribusi dikelola dengan efisien dan transparan.

Permasalahan pendanaan masih menjadi tantangan besar bagi industri film. Proses meyakinkan investor sering memakan waktu, sementara dana yang terkumpul kerap belum cukup menutup seluruh kebutuhan produksi.

Ketidakpastian pengembalian investasi juga membuat akses pendanaan semakin terbatas. Padahal biaya lokasi, peralatan, kostum, dan kru pada tahap pra-produksi sudah harus disiapkan. Sehingga, pendanaan dinilai menjadi mekanisme terbaik bagi para pembuat film.

Adapun belakangan ini, banyak rumah produksi menggandeng mitra lokal maupun internasional demi memperluas pasar dan memperkuat daya saing.

Sepanjang 2025, delapan dari sepuluh film terlaris di Indonesia lahir dari kolaborasi lintas studio seperti “Jumbo”, “Sore: Istri dari Masa Depan”, dan “Qodrat 2”, hingga “Rangga dan Cinta”.

Kolaborasi produksi ini dinilai membuka peluang menarik bagi perbankan. Dengan menyediakan pembiayaan fleksibel dan risiko yang lebih terukur, bank digital bisa mendukung kualitas film tetap terjaga sekaligus menghadirkan solusi finansial yang mempermudah pengelolaan keuangan sepanjang proses pembuatan film.

Josua menyampaikan, Amar Bank sendiri ingin menghadirkan solusi yang memudahkan rumah produksi dalam mengelola keuangan bersama mitra co-production mereka.

Menurutnya, ini bukan hanya soal pendanaan, tetapi juga tentang membangun sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan kolaboratif.

Hal ini memungkinkan para pembuat film, produser, dan investor bekerja sama dengan tingkat kepercayaan dan efisiensi yang lebih tinggi.

Dengan pendekatan digital, Amar Bank menyediakan akses pendanaan bagi pelaku usaha kreatif, termasuk industri film, sesuai dengan kebutuhan mereka hingga Rp5 miliar.

Dukungan ini, sebut Amar Bank, diharapkan dapat mendorong lebih banyak ide, inovasi, dan karya lahir dari ekosistem kreatif Indonesia.

Produser film “Pangku” Gita Fara menegaskan pentingnya portofolio keuangan yang sehat dan terkelola baik yang dapat membuka akses terhadap pembiayaan lebih luas.

“Kami melihat potensi besar jika bank digital bisa hadir lebih dekat dengan dunia film,” kata Gita.

Menurutnya, banyak produser masih menghadapi tantangan dalam mengelola keuangan di tahap produksi, sehingga akses pendanaan dari investor menjadi lebih terbatas.

Padahal, dengan dukungan teknologi finansial yang tepat, Gitra mengatakan bahwa proses pendanaan dan pelaporan bisa jauh lebih cepat dan transparan.

Adapun film “Pangku”, yang saat ini tengah tayang di bioskop, sebelumnya berhasil meraih penghargaan White Light Post-Production Awards di JAFF Market 2024 serta memenangkan HAF Goes to Cannes Program, yang membawanya ke Festival Film Cannes 2025.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com — Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) dan Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) menegaskan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara perbankan dan perusahaan teknologi finansial (fintech) untuk memperluas akses kredit nasional.

Dorongan ini muncul seiring stagnasi rasio kredit terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang berada di kisaran 30 persen selama satu dekade terakhir.

Selain itu, gap pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih lebar, yakni mencapai sekitar 234 miliar dolar AS.

FREEPIK/PCH.VECTOR Ilustrasi kredit, fintech, pinjaman daring.

Sinergi bank dan fintech untuk tingkatkan intermediasi

Sekretaris Jenderal Perbanas yang juga Komisaris Bank Jago, Anika Faisal, menilai peningkatan rasio kredit nasional hanya dapat dicapai melalui penguatan intermediasi dan kolaborasi antar pelaku industri jasa keuangan.

Ia menekankan, kerja sama bank dan fintech merupakan langkah strategis untuk memperluas jangkauan kredit, terutama di wilayah luar Jawa dan sektor-sektor prioritas yang belum terlayani optimal.

“Adanya simbiosis antara kedua sektor ini mampu meningkatkan jangkauan pelayanan sekaligus memperluas pilihan produk kredit bagi berbagai segmen masyarakat,” ujar Anika dalam siaran pers, dikutip pada Sabtu (15/11/2025).

Namun demikian, ia mengingatkan kolaborasi ini tetap harus diimbangi dengan regulasi perlindungan konsumen yang kuat serta penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan inovasi yang bertanggung jawab.

Menurutnya, kegiatan bersama seperti yang digelar AFTECH dan Perbanas penting untuk menyelaraskan pandangan dan memperkuat standar tata kelola sebagai dasar kerja sama jangka panjang.

SHUTTERSTOCK/AZMI PAMUNGKAS Ilustrasi kredit, kredit UMKM.

Masih ada ruang lebar untuk akses kredit digital

Ketua Departemen Perbankan AFTECH sekaligus EVP Head of Digital Economy CIMB Niaga, Dedy Sahat, menyampaikan ruang peningkatan akses kredit masih sangat besar.

Survei AFTECH bersama Mandala Consulting menunjukkan masih terdapat 4,5 persen populasi yang unbanked atau belum memiliki akun bank, serta 36 persen yang underbanked atau belum mendapatkan akses kredit.

“Tentunya ini adalah tantangan yang tidak bisa langsung dijawab dengan satu solusi saja. Bank tetap memegang peran penting, namun sektor digital juga muncul sebagai solusi dengan pertumbuhan tercepat saat ini, seperti pemberian akses kredit melalui perusahaan fintech seperti platform pinjaman daring (pindar),” ujar Dedy.

Ia menambahkan, forum diskusi AFTECH dan Perbanas yang merupakan bagian dari Bulan Fintech Nasional (BFN) menjadi wadah untuk memperkuat kepercayaan lintas sektor dan mendorong inovasi keuangan yang lebih inklusif.

OJK beri dukungan terhadap penguatan kolaborasi

Dukungan terhadap upaya ini juga disampaikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Deputi Komisioner Pengawas Bank Swasta OJK, Indarto Budiwitono, menyatakan pihaknya mendukung penuh forum diskusi yang digelar AFTECH dan Perbanas.

“OJK mendukung penuh kegiatan hari ini dan berharap kegiatan ini dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi perkembangan industri fintech ke depannya,” ungkapnya.

Pendanaan dari perbankan ke pindar terus tumbuh

Ketua Departemen P2P Lending AFTECH dan Direktur Utama Easycash, Nucky Poedjiardjo, menilai kemitraan antara perbankan dan platform pinjaman daring terus berkembang dan menjadi fondasi penting perluasan akses kredit nasional.

PIXABAY/FIRMBEE Ilustrasi pinjaman online atau pinjol, pinjaman daring.

Menurutnya, meningkatnya kebutuhan pembiayaan masyarakat dan kemampuan fintech menjangkau segmen yang belum dilayani bank mendorong kolaborasi kedua sektor semakin kuat.

“Kontribusi pendanaan perbankan terhadap industri pindar terus menunjukkan pertumbuhan yang kuat. Berdasarkan catatan OJK per Juli 2025, outstanding pendanaan dari lender perbankan meningkat 40,09 persen secara tahunan (yoy), mencapai Rp54,10 triliun atau sekitar 63,9 persen dari total pendanaan industri,” jelas Nucky.

Ia menegaskan, keberlanjutan kolaborasi membutuhkan keselarasan ekspektasi antara bank dan fintech.

Tantangan yang muncul bukan hanya pada peningkatan kapasitas pendanaan, melainkan bagaimana perbankan dapat menemukan platform yang memiliki rekam jejak kepatuhan kuat, serta bagaimana fintech dapat membangun hubungan jangka panjang dengan pemberi dana institusional.

Terkait hal tersebut, Nucky menyebut bahwa aspek tata kelola dan reputasi industri merupakan faktor risiko utama dalam kerja sama antara bank dan penyelenggara pinjaman daring.

“Easycash memiliki komitmen untuk senantiasa menjaga standar tata kelola yang tinggi, memastikan integritas operasional, dan transparansi untuk membangun kepercayaan perbankan serta menciptakan kolaborasi yang berkelanjutan,” tutur dia.