Bisnis.com, JAKARTA — Lemahnya jaminan keamanan pangan berisiko menimbulkan kerugian ekonomi hingga Rp30 triliun per tahun di Indonesia, seiring dengan dampak berantai terhadap kesehatan, produktivitas, hingga aktivitas usaha.

Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan Nani Hendiarti mengatakan bahwa kerugian akibat persoalan keamanan pangan mencapai US$110 miliar per tahun atau sekitar Rp1.760 triliun secara global.

Kerugian tersebut mencakup biaya kesehatan, hilangnya produktivitas, serta dampak ekonomi lain yang banyak terjadi di negara berpendapatan menengah ke bawah. Sementara di Indonesia, dampaknya tidak kalah signifikan.

“Kalau kita lihat Indonesia secara makro, ini juga cukup besar, 20 sampai 30 triliun per tahun,” ujarnya dalam Food Summit di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Kerugian tersebut tecermin dari berbagai aspek, mulai dari penurunan produktivitas tenaga kerja hingga terganggunya aktivitas ekonomi.

Kasus pangan yang tidak aman juga berdampak langsung pada pelaku usaha, termasuk penutupan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penolakan ekspor, hingga penurunan sektor pariwisata.

Selain itu, gangguan pada program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menimbulkan risiko kerugian akibat terhentinya manfaat yang seharusnya diterima masyarakat.

Dari sisi kesehatan, dampaknya lebih luas. Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan bahwa penyakit akibat pangan dapat mencapai 1,6 juta kasus per hari secara global, dengan lebih dari 200 jenis penyakit yang ditimbulkan.

Di Indonesia, kerugian dari sisi kesehatan diperkirakan mencapai Rp30 triliun per tahun, dengan kelompok rentan seperti anak di bawah lima tahun menjadi yang paling terdampak.

Nani mengatakan pemerintah merespons kondisi ini dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2026 tentang keamanan pangan sebagai turunan dari Undang-Undang Pangan.

Regulasi tersebut mengatur pembagian kewenangan lintas kementerian dan lembaga, mulai dari BPOM untuk pangan olahan, pemerintah daerah untuk industri rumah tangga, Kementerian Kesehatan untuk pangan siap saji, hingga Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Badan Pangan Nasional untuk pangan segar.

Nani menegaskan koordinasi menjadi kunci utama dalam implementasi kebijakan tersebut.

“Dampaknya bukan hanya ke kesehatan, tapi ke ekonomi juga,” ujarnya.

Keamanan pangan juga menjadi aspek krusial dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis yang melibatkan sedikitnya 18 kementerian dan lembaga.

Pemerintah menekankan peningkatan kualitas tata kelola, termasuk jaminan keamanan dan mutu gizi pangan, agar manfaat program dapat optimal dan tidak menimbulkan risiko baru.

Tanpa penguatan sistem keamanan pangan, potensi kerugian ekonomi dinilai akan terus berulang dan membebani perekonomian nasional.

DIY - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Daycare Little Aresha, Yogyakarta diduga lebih tersistematis. Pola tersebut terdeteksi selama KPAI melakukan pendampingan terhadap kasus ini.

"Saya melihat kasus DC (Daycare) ini agak berbeda dengan DC bermasalah di Depok atau Pekanbaru karena ini jauh lebih tersistematis," ujar Komisioner KPAI Diyah Puspitarini, Minggu (26/4/2026).

Diyah menambahkan praktik pengikatan terhadap anak di Daycare tersebut seolah merupakan SOP lantaran dilakukan pada jam-jam tertentu. Ia menduga ada instruksi langsung terhadap pengasuh anak yang bekerja di sana.

"Artinya seolah ada SOP bahwa anak-anak pada jam tertentu mendapatkan perlakuan kaki atau tangan diikat dan orang tua tidak boleh melihat langsung, serta dilakukan masif oleh pengasuh maka seolah sudah ada instruksi demikian," katanya.

Oleh karenanya, Diyah meminta agar aparat penegak hukum untuk menelusuri garis perintah ini. Apalagi menurutnya, praktik seperti ini diduga sudah terjadi berulang. "Maka perlu ditelusuri sampai pada pimpinan dan pemilik yayasan, karena kejadian ini sudah agak lama, berulang dan intens," tegas dia.

Lihat video: Dari 103 Anak di Daycare, 53 Positif Alami Kekerasan di Daycare Little Aresha



Seiring terungkapnya kasus ini, KPAI juga meminta agar Daycare itu ditutup secara permanen. Hal ini diperkuat dengan dugaan aktivitas Daycare itu yang tidak memiliki izin. "Tentu saja KPAI berharap agar Daycare ini ditutup permanen," ucapnya.

Sekadar informasi, sebuah daycare bernama Little Aresha Jogja diduga telah melakukan kekerasan terhadap anak. Hal itu terungkap setelah polisi melakukan pengerebekan pada Jumat, 24 April 2026.

Penggerebekan itu dilakukan setelah adanya laporan tindak kekerasan terhadap anak di daycare tersebut. Sejumlah orang tua juga mengaku anak mereka mengalami lebam setelah dititipkan di lokasi tersebut.

Berdasarkan data sementara dari aparat penegak hukum, jumlah anak yang terdata di fasilitas tersebut mencapai 103 anak, dengan sekitar 53 anak diduga mengalami kekerasan fisik maupun perlakuan tidak manusiawi.

DIY - Sebanyak 53 anak menjadi korban kekerasan di Daycare Little Aresha Jogja. Terkait peristiwa tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY memberikan pendampingan psikologis bagi anak-anak teresbut.

Kepala DP3AP2 DIY Erlina Sumardi, mengatakan pihaknya telah memberikan pendampingan psikososial kepada anak-anak korban serta dukungan kepada keluarga melalui layanan terpadu. Erlina menyebut langkah tersebut dilakukan untuk membantu pemulihan kondisi psikologis korban.

“Sebagai bagian dari upaya perlindungan, DP3AP2 DIY bersama DP3AP2KB Kota Yogyakarta, KPAI Kota Yogyakarta, serta Forum Perlindungan Korban Kekerasan DIY telah dan akan terus melakukan pendampingan psikososial bagi anak-anak korban dan dukungan kepada keluarga melalui layanan terpadu,” ujarnya, Minggu (26/4/2026).

Selain itu, DP3AP2 DIY juga mendukung proses penegakan hukum yang tengah berjalan. “Kami mendorong dan mengawal proses penegakan hukum bekerja sama dengan LPSK Perwakilan DIY agar seluruh pihak yang terlibat dalam dugaan pelanggaran ini diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

Di sisi lain, evaluasi terhadap sistem pengawasan dan perizinan lembaga pengasuhan anak juga dilakukan untuk mencegah kejadian serupa terulang. “Melakukan evaluasi bersama terhadap sistem pengawasan dan perizinan lembaga pengasuhan anak, termasuk daycare, guna memastikan terpenuhinya standar perlindungan anak,” jelasnya.

Lihat video: Dari 103 Anak di Daycare, 53 Positif Alami Kekerasan di Daycare Little Aresha



Erlina turut mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan kekerasan terhadap anak. “Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kewaspadaan dan tidak ragu melaporkan apabila menemukan atau mencurigai adanya praktik kekerasan terhadap anak di lingkungan sekitar,” tandasnya.

Diketahui, Polresta Yogyakarta mencatat sebanyak 53 anak terverifikasi mengalami kekerasan fisik dan verbal di Daycare Little Aresha, Kota Yogyakarta, dari total 103 anak yang pernah dititipkan.

Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Rizky Adrian mengatakan, korban didominasi bayi hingga balita dengan rentang usia sangat rentan, mulai 0–3 bulan hingga di bawah 2 tahun. Dugaan kekerasan ini telah berlangsung lama, mengingat masa kerja pengasuh yang sudah lebih dari satu tahun, dan saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan maraton terhadap para terlapor.

Selain kekerasan, kondisi penampungan anak juga dinilai tidak layak. Dalam temuan polisi, tiga kamar berukuran sekitar 3x3 meter diisi hingga 20 anak per kamar.

“Jadi ada tiga kamar ukuran sekitar 3x3 meter persegi, tetapi diisi 20 anak untuk satu kamar. Ini sudah mengarah pada tindakan diskriminatif. Anak-anak ditelantarkan begitu saja, ada yang diikat kakinya, tangannya, bahkan ada yang muntah namun dibiarkan tanpa ada upaya pembersihan,” ujar Kompol Rizky Adrian.

Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, ditemukan berbagai luka pada tubuh korban, seperti kulit melepuh, bekas cubitan, cakaran, luka di punggung, hingga luka di bagian bibir. Mayoritas anak juga terkonfirmasi menderita pneumonia atau infeksi paru-paru.

Bisnis.com, JAKARTA — Kasus balita berusia 1,5 tahun yang mengalami hipotermia saat diajak mendaki Gunung Ungaran menjadi perhatian publik setelah viral di media sosial.

Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mengingatkan bahwa anak, terutama balita, sangat rentan mengalami penurunan suhu tubuh sehingga faktor keselamatan harus menjadi prioritas dalam aktivitas luar ruang.

Video kejadian tersebut diunggah oleh akun Instagram @kabaruangaran yang memperlihatkan kondisi balita yang mengalami penurunan suhu tubuh. Dalam keterangan unggahannya, disebutkan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Semarang melakukan penanganan darurat pada Sabtu (11/4/2026).

Kronologi kejadian bermula ketika satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak mendaki hingga mencapai puncak Bondolan. Namun, hujan yang turun di lokasi membuat suhu tubuh balita menurun hingga mengalami gejala hipotermia.

Tim SAR gabungan yang berada di lokasi langsung memberikan penanganan awal berupa penghangatan dan perlindungan dari cuaca. Setelah kondisinya mulai stabil, balita tersebut dievakuasi ke Basecamp Perantunan untuk penanganan lanjutan.

Korban berhasil dievakuasi dalam kondisi sadar dan kemudian diserahkan kepada pihak keluarga. Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati saat mengajak anak dalam aktivitas berisiko tinggi.

Menanggapi kejadian tersebut, IDAI menyebut bahwa anak, khususnya balita, memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap perubahan suhu lingkungan. Kondisi ini membuat mereka lebih mudah mengalami hipotermia dibandingkan orang dewasa.

Selain itu, dokter anak juga mengingatkan bahwa anak bukanlah “dewasa kecil” sehingga tidak bisa disamakan dalam hal ketahanan fisik. Orang tua perlu memahami keterbatasan tubuh anak sebelum memutuskan aktivitas di alam terbuka.

Ketua Pengurus Pusat IDAI, dr. Piprim Basarah Yanuarso, menekankan bahwa keselamatan anak harus menjadi prioritas utama. Dia menjelaskan bahwa balita sangat mudah kehilangan panas tubuh, terutama dalam kondisi hujan dan lingkungan dingin seperti pegunungan.

“Dari sisi anak itu kan kita pertama safety first ya. Anak-anak itu, apalagi usia satu setengah tahun, sangat mudah kehilangan panas dibanding dewasa, apalagi kalau naik gunung jaraknya jauh, ada potensi hujan, dan evakuasinya lama, ini harus dipikirkan sebelumnya,” ujarnya saat ditemui di Hotel Sangri-La, Jakarta Pusat, Senin (13/4/2026).

Menurutnya, membawa balita ke medan ekstrim seperti gunung tidak direkomendasikan karena berisiko tinggi. Dia menyarankan agar orang tua memilih aktivitas yang lebih ringan dan aman jika ingin mengenalkan anak pada alam.

“Lebih aman kalau mengajak batita atau balita ke alam itu jangan yang ekstrem seperti gunung tinggi, mungkin sekadar hiking ringan, yang mudah diakses untuk evakuasi dan cuacanya tidak ekstrem,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Unit Kerja Koordinasi Emergensi dan Terapi Intensif Anak IDAI, dr. Yogi Prawira, menambahkan bahwa tubuh anak memiliki mekanisme berbeda dari orang dewasa. Anak lebih cepat kehilangan cairan dan panas tubuh, sehingga perlu perhatian ekstra selama beraktivitas di luar ruangan.

“Anak itu bukan dewasa kecil, jadi jangan diasumsikan sama tahan dengan orang tua. Anak lebih mudah kehilangan cairan dan panas, apalagi saat bernapas frekuensinya lebih tinggi,” katanya.

Dia juga menekankan pentingnya kesiapan orang tua dalam menghadapi kondisi darurat. Penanganan awal seperti menjaga tubuh tetap hangat hingga metode skin to skin bisa dilakukan sebelum mendapatkan bantuan medis.

“Kalau kondisi emergensi seperti hipotermia, bisa dilakukan skin to skin, jadi kulit ditempelkan langsung agar membantu menghangatkan, pastikan juga pakaian dalam kondisi kering,” tambahnya.

IDAI juga memberikan tips dan anjuran yang perlu diperhatikan orang tua saat mengajak anak ke alam terbuka. Berikut tips dan anjurannya:

- Hindari membawa balita ke aktivitas ekstrim seperti pendakian gunung tinggi.
- Pilih kegiatan ringan seperti hiking dengan jalur aman dan mudah dijangkau.
- Perhatikan kondisi cuaca dan hindari hujan lebat atau suhu ekstrem.
- Gunakan pakaian berlapis dan lapisan luar yang tahan air.
- Pastikan anak tetap hangat, kering, dan tidak kedinginan.
- Penuhi kebutuhan cairan anak untuk mencegah dehidrasi.
- Kenalkan alam secara bertahap, mulai dari aktivitas ringan.
- Siapkan penanganan darurat sederhana seperti metode skin to skin.

Bisnis.com, JAKARTA— Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengungkapkan peran aktif orang tua menjadi faktor penting dalam keberhasilan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

Regulasi tersebut diterbitkan untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan kondusif bagi anak di tengah meningkatnya paparan risiko kejahatan daring.

Meutya menekankan keterlibatan kuat orang tua, khususnya para ibu, dalam pengasuhan digital sangat dibutuhkan untuk mengawasi dan melindungi anak-anak dari berbagai kejahatan di ruang digital. Anak-anak dinilai menjadi kelompok yang sangat rentan, termasuk terhadap penipuan daring.

“Aturan ini dibuat agar ekosistem digital lebih sehat, tetapi pelaksanaannya sangat bergantung pada keterlibatan orang tua di rumah, dengan peran penting para ibu dalam pendampingan anak,” kata Meutya dalam keterangannya pada Kamis (15/1/2026).

Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), sebanyak 22% pengguna internet di Indonesia pernah mengalami penipuan daring. Dengan hampir 50% pengguna internet nasional merupakan anak di bawah 18 tahun, potensi anak-anak menjadi korban kejahatan digital dinilai sangat besar.

Di sisi lain, data Safer Internet Center menunjukkan sebanyak 46% anak usia 8–17 tahun pernah mengalami penipuan daring. Meutya menilai data tersebut menegaskan bahwa anak-anak merupakan kelompok yang sangat rentan di ruang digital.

“Kita tidak mungkin membiarkan anak masuk ke hutan sendirian hanya karena terlihat indah, karena selalu ada potensi bahaya di dalamnya,” kata Meutya.

Adapun, PP TUNAS mengatur tanggung jawab platform digital dalam melindungi anak, mulai dari pengelolaan akun anak, pembatasan fitur berisiko, hingga kewajiban penerapan sistem pengawasan yang lebih ketat.

Regulasi ini dirancang agar pelindungan anak tidak hanya bergantung pada kesadaran keluarga, tetapi juga menjadi tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik. Kendati demikian, Meutya menegaskan pendampingan orang tua tetap menjadi benteng utama dalam pelindungan anak.

“Kita ingin perempuan-perempuan yang aktif di ranah digital itu berdaya. Berdaya untuk memperkuat ekonomi keluarga, meningkatkan edukasi, sekaligus melindungi anak-anaknya di ruang digital,” tegasnya.

Dia mengingatkan risiko digital tidak hanya berupa penipuan, tetapi juga mencakup child grooming, perundungan, dan berbagai bentuk kejahatan lainnya. Oleh karena itu, peran ibu dalam mendampingi serta mengawasi aktivitas digital anak dinilai sangat krusial.

Meutya pun mengajak komunitas perempuan untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyosialisasikan PP TUNAS serta memperkuat literasi digital secara berkelanjutan.

“Kekuatan ibu-ibu dan komunitas perempuan adalah benteng terkuat untuk melindungi anak-anak dan menurunkan kejahatan di ruang digital,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkap capaian terbaru Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam pidatonya di Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (BI) Tahun 2025 di Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Kepala negara menyampaikan bahwa program unggulan pemerintah tersebut telah menjangkau puluhan juta warga, terutama anak-anak dan kelompok rentan.

“Saudara-saudara saya terima kasih kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), kita sudah mencapai hari ini lebih dari 44 juta penerima manfaat diberikan Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak-anak kita di seluruh Indonesia, ibu-ibu hamil, anak-anak usia dini setiap hari menerima makan,” ujar Prabowo.

Menurut Presiden, hingga saat ini pemerintah telah memproduksi dan mendistribusikan lebih dari 2 miliar porsi makanan kepada para penerima manfaat.

Dia menilai pencapaian tersebut sebagai langkah besar dalam meningkatkan kesehatan dan gizi masyarakat.

“Sudah 2 miliar porsi makanan kami produksi dan kami sudah sampaikan ke penerima manfaat. Saya kira ini prestasi yang cukup membanggakan,” tambahnya.

Prabowo juga menyampaikan apresiasinya kepada jajaran kementerian yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut.

Dia menegaskan bahwa keberhasilan MBG merupakan hasil kerja bersama antarlembaga yang bahu-membahu memastikan distribusi berjalan merata.

“Saya kira terima kasih kepada menteri-menteri yang lain,” tandas Prabowo.