Bisnis.com, JAKARTA — Prospek global dalam dua hingga 10 tahun ke depan dinilai semakin bergejolak. Meski perhatian dunia saat ini tersedot pada ketegangan geoekonomi dan konflik antarnegara, risiko lingkungan tetap mendominasi peringkat ancaman dalam jangka panjang.

Hal tersebut tercermin dalam Global Risks Report 2026 yang dirilis oleh World Economic Forum (WEF). Managing Director WEF Saadia Zahidi mengatakan survei terhadap lebih dari 1.300 pakar menunjukkan gambaran global yang kian pesimistis.

“Untuk periode dua tahun ke depan, 50% pakar memperkirakan dunia akan berada dalam kondisi yang cukup bergejolak atau penuh badai,” ujar Zahidi dikutip dari wawancara Radio Davos di akun youtube World Economic Forum, Jumat (13/2/2026).

Sekitar 40% responden menilai situasi global akan tidak stabil namun masih dapat dikelola, sementara hanya sekitar 10% yang memperkirakan kondisi relatif stabil atau tenang.

Pandangan tersebut semakin suram dalam horizon 10 tahun. Tercatat, sebanyak 57% pakar menilai situasi akan penuh badai atau turbulen. Di sisi lain, responden yang memperkirakan kondisi stabil hanya sekitar 9%–10%.

Menurut Zahidi, memburuknya persepsi tersebut tidak terlepas dari berbagai risiko lintas kategori yakni sosial, ekonomi, teknologi, geopolitik, serta lingkungan yang terjadi secara bersamaan.

“Begitu banyak jenis risiko di lima kategori yang kami analisis terjadi pada saat yang sama,” ujarnya.

Laporan itu juga menyoroti dunia yang memasuki apa yang disebut sebagai potensi era kompetisi, seiring meningkatnya rivalitas antarnegara. “Tatanan multilateral yang selama ini mendorong kemajuan dunia mulai mengalami tekanan dan keretakan,” kata Zahidi.

Negara-negara besar maupun menengah kini semakin bersaing dalam hal sumber daya dan teknologi. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memperumit kerja sama global, termasuk dalam penanganan perubahan iklim dan degradasi lingkungan yang membutuhkan koordinasi lintas negara.

Konfrontasi Geoekonomi

Dalam jangka pendek, risiko yang paling menonjol adalah konfrontasi geoekonomi, terutama terkait kenaikan tarif dan kebijakan proteksionisme. “Tarif saat ini tetap lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, dan itulah mengapa risiko ini melonjak ke peringkat teratas,” ujar Zahidi.

Selain tarif, kekhawatiran juga mencakup pembatasan investasi dan arus investasi langsung asing (FDI), yang menjadi tumpuan pertumbuhan bagi banyak negara berkembang dan ekonomi kecil.

Meski demikian, Zahidi menekankan bahwa di tengah meningkatnya kompetisi, kerja sama ekonomi masih berlangsung di sejumlah kawasan, termasuk melalui perjanjian perdagangan regional. Pasar global juga dinilai relatif resilien.

Meski dalam horizon dua tahun risiko lingkungan turun peringkat karena dominasi isu geoekonomi, laporan tersebut menegaskan bahwa dalam horizon 10 tahun, risiko lingkungan kembali menduduki posisi teratas.

Cuaca ekstrem, hilangnya keanekaragaman hayati, serta potensi perubahan sistem bumi dinilai sebagai ancaman struktural dengan dampak sistemik terhadap stabilitas ekonomi global.

Dengan meningkatnya frekuensi bencana dan gangguan rantai pasok, risiko lingkungan tidak lagi sekadar isu keberlanjutan, melainkan telah menjadi risiko finansial dan operasional bagi dunia usaha.

“Tujuan dari inisiatif risiko ini adalah agar kita bisa mulai melakukan persiapan sejak sekarang, meningkatkan ketahanan, dan memperkuat kerja sama untuk memitigasi risiko tersebut,” tambah Zahidi.

Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Adat turut berpartisipasi menyuarakan kepentingan mereka dalam perhelatan konferensi iklim tahunan COP30 di Belem, Brasil. Salah satu yang paling mencolok adalah rombongan Kepala Masyarakat Adat yang melalui perjalanan jalur air selama berminggu-minggu dari kawasan gletser pegunungan Andes menuju pesisir tropis hutan Amazon di Negara Bagian Para, tuan rumah COP30.

Kehadiran mereka di COP membawa misi yang jelas. Masyarakat Adat menuntut posisi yang lebih besar dalam menentukan arah pengelolaan sumber daya alam, terutama pada aturan yang berdampak langsung pada ruang hidup mereka.

Selama bertahun-tahun, izin-izin aktivitas tambang dan pertanian monokultur telah merambah kawasan hutan yang bahkan belum terjamah. Kawasan Masyarakat Adat yang dikelola turun-temurun tak luput dari dampak aktivitas ekonomi ekspansif dan eksploitatif.

“Kami ingin mencapai hasil yang lebih dari sekadar memperoleh pendanaan atau uang. Kami ingin mencapai kesepakatan di mana tanah Masyarakat Adat tidak akan lagi dikorbankan,” kata Lucia Ixchiu, penduduk asli K'iche dari Guatemala yang juga merupakan satu dari 60 penumpang yang berlayar dari Andes ke Amazon.

“Hal itu adalah mimpi sekaligus cita-cita kami, tetapi kami menyadari akan ada banyak kepentingan yang kami hadapi,” tambahnya.

Laporan yang dirilis pekan lalu oleh Earth Insight dan Global Alliance of Territorial Communities mengungkap bahwa dari satu per tiga kawasan hutan Amazon yang dihuni Masyarakat Adat dan komunitas lokal, 17% di antaranya kini menghadapi gangguan dari aktivitas pengeboran minyak dan gas, pertambangan, dan konsesi penebangan hutan.

Sementara itu, Global Witness mencatat bahwa lebih dari 1.690 aktivis dan pembela lingkungan dibunuh atau hilang dalam kurun 2012–2024 di negara-negara hutan Amazon, Kongo, Indonesia, Meksiko dan Amerika Tengah.

“Tak semua bisa dijawab dengan uang, Ibu Pertiwi bukanlah sebuah bisnis. Ada cara lain untuk berhubungan dengan keanekaragaman hayati dan kehidupan di planet ini dan hal tersebut telah dipraktikkan oleh Masyarakat Adat selama lebih dari 12.000 tahun,” kata Ixchiu.

Perjalanan panjang Ixchiu dalam ekspedisi dari Andes ke Amazon terlihat dari peralihan signifikan pakaian yang mereka pakai. Ketika Ixchiu pertama kali bergabung, ia harus mengenakan beberapa lapis jaket tebal dan topi wol chullo untuk menahan dinginnya es gletser Andes.

Penampilannya kemudian berubah menjadi hanya blus ungu hitam berlengan pendek, seiring dengan cuaca yang makin hangat ketika ia tiba di Belem. Rombongan ekspedisi itu disambut suasana perayaan di tepi sungai. Mereka turut membawa sesajen berupa lilin, nyanyian, permen, biji-bijian, daun koka, dan janin llama dalam ekspedisi ini sebagai bagian dari ritual permohonan izin sekaligus penghormatan kepada para dewa sebelum memulai perjalanan.

Para penumpang flotila yang beberapa kali berganti perahu selama perjalanan merayakan kedatangan mereka dengan jamuan makan dan caipirinha. Ixchiu menjelaskan bahwa mereka memulai perjalanan dari hulu sungai yang bermuara ke Amazon untuk menyoroti ancaman yang dihadapi gletser pegunungan akibat perubahan iklim dan aktivitas ekstraksi sumber daya alam.

Pegunungan Andes merupakan rangkaian pegunungan terpanjang di dunia dan menyimpan lebih dari 99% gletser tropis di bumi. Hampir separuh air Sungai Amazon berasal dari kawasan Andes, yang telah kehilangan antara 30% hingga 50% es gletsernya sejak 1980-an, menurut UN World Water Development Report 2025.

Rombongan tersebut singgah di beberapa lokasi di Peru, Kolombia, dan Brasil untuk menyoroti tantangan yang dihadapi komunitas-komunitas di sepanjang wilayah Amazon. Di Coca, Ekuador, mereka menggelar prosesi “pemakaman bahan bakar fosil.”

Sementara itu di Manaus, Brasil, mereka menayangkan film pendek dan mengadakan lokakarya bagi masyarakat setempat. Mereka juga mengadakan sejumlah diskusi politik dan beberapa kali menunda perjalanan akibat kendala logistik serta perubahan kondisi sungai, sambil mengamati sampah dan polusi yang mereka temui.

Sepanjang perjalanan, mereka berganti perahu beberapa kali, tetapi akhirnya tiba dengan kapal kayu bertingkat tiga yang mereka juluki Yaku Mama atau “Ibu Air.” Meski ketegangan geopolitik global dan lambannya negosiasi di forum COP masih terasa, Ixchiu mengatakan bahwa semangat para pemuda adat yang menemaninya selama 30 hari perjalanan membuatnya optimistis terhadap masa depan.

“Saya melihat komitmen mereka dalam membela tanah dan wilayahnya. Inilah COP Amazon, karena kami ada di sini menuntut dan menempati ruang yang memang menjadi hak kami,” kata Ixchiu setibanya di Belem.

Jakarta, CNBC Indonesia - Tanda 'kiamat' sudah muncul di mana-mana akibat perubahan iklim yang ditandai pemanasan global. Fenomena mencairnya lapisan es sudah kerap digaungkan para ilmuwan di seluruh dunia.

Bukan cuma itu, penelitian Columbia University bersama dengan kolaborator di China dan AS beberapa saat lalu menunjukkan dampak serius perubahan iklim terhadap ketahanan pangan global, yang mengancam kehidupan manusia.

Pada 2023 lalu, dunia mencatat periode paling panas yang pernah ada. Suhunya 1,52 derajat Celcius lebih panas dari periode 1850-1900. Bahkan, musim panas di 2023 lebih hangat 2,07 derajat Celcius dibandingkan periode 1850-1900.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) turut menyorot soal fenomena perubahan iklim yang menjadi perhatian dunia. Debuti Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan menegaskan bahwa perubahan iklim merupakan ancaman nyata yang secara historis terbukti membentuk hingga meruntuhkan peradaban manusia.

Lebih lanjut, Ardhasena menekankan bahwa kemampuan sistem peringatan dini iklim saat ini sangat krusial untuk mencegah terulangnya gejolak sosial akibat bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor.

"Iklim memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan dan keberlangsungan peradaban. Peradaban manusia, khususnya Homo sapiens, berkembang di wilayah dengan suhu ideal 20-21 derajat Celcius dan akses air cukup," kata Ardhasena dalam Kuliah Praktisi bertajuk 'Perubahan Iklim Sebagai Ancaman Nyata: Catatan Sejarah Peradaban dan Pandangan Masa Depan' di Universitas Jember, Jawa Timur, dikutip Rabu (5/11/2025).

Di hadapan 100 peserta, Ardhasena menjelaskan bagaimana dinamika iklim ekstrem di masa lalu menjadi faktor pendorong runtuhnya peradaban besar seperti Maya dan Tiahuanaco. Ia juga mencontohkan erupsi Gunung Tambora yang memicu fenomena "Years Without Summer" dan mengguncang sistem sosial dan ekonomi manusia.

Di sisi lain, ia turut menyinggung sejumlah kejadian besar abad ke-20 yang berkorelasi dengan fenomena El Nino, seperti kelaparan di China (1957-1958), India (1972-1973), dan Ethiopia (1982-1983). Ia menjelaskan bahwa pada masa lalu belum ada kemampuan deteksi dini terhadap anomali iklim yang bisa memicu gejolak sosial.

"Namun pada El Niño 2015-2016 gejolak tersebut tidak lagi terjadi, salah satunya karena BMKG telah memiliki sistem informasi dan peringatan dini yang semakin matang," ia menjelaskan.

Dalam konteks sejarah sosial, Ardhasena mengutip pemikiran Abu Zaid Abdurrahman (1377 M) yang dikenal sebagai Bapak Sosiologi dan telah mengaitkan antara kekeringan, kelaparan, konflik sosial, migrasi, dan wabah penyakit.

Di sektor pertanian, Ardhasena mengakui adanya potensi penurunan produktivitas akibat kenaikan suhu dan kelembaban. Namun, ia memastikan upaya adaptasi terus dilakukan.

"BMKG terus bekerja sama dengan berbagai mitra pertanian untuk mendukung strategi adaptasi, seperti pengembangan varietas tanaman yang lebih tahan panas dan kekeringan," ia menjelaskan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkapkan, tanpa disadari permukaan tanah di sejumlah wilayah Indonesia mengalami penurunan hingga 10cm setiap tahunnya. Proses ini berlangsung perllahan, namun dampaknya bisa sangat serius. Bahkan, ada daerah yang tercatat mengalami penurunan lebih dari 1 meter hanya dalam delapan tahun terakhir.

Tapi, penyebabnya bukan gempa atau longsor yang langsung terasa seketika. Melainkan pengambilan air tanah berlebihan, tanah yang lunak, pemadatan alami sedimen, dan beban bangunan di atas tanah yang lunak.

Penurunan tanah ini pun disebut bisa jadi ancaman serius. Akibatnya di antaranya bisa memicu bangunan rusak, jalan amblas, dan rob yang semakin sering terjadi.

"Penurunan tanah merupakan ancaman serius, terutama di wilayah Pantai Utara Jawa seperti Jakarta, Pekalongan, dan Sayung, Demak," kata Periset Pusat Riset Geoinformatika BRIN Joko Widodo dalam unggahan di akun media sosial resmi BRIN, dikutip Jumat (10/10/2025).

"Jika tidak ditangani dengan langkah mitigasi dan adaptasi yang tepat, dampaknya bisa sangat merugikan mulai dari hilangnya wilayah daratan hingga terganggunya kehidupan masyarakat pesisir," tambahnya mengingatkan.

Dijelaskan, penurunan tanah atau land subsidence adalah turunnya permukaan bumi secara perlahan karena material di bawah tanah menyusut.

Penyebab utamanya yaitu pengambilan air tanah berlebihan, pemadatan alami sedimen dan beban bangunan di atas tanah yang lunak.

Kondisi Tanah di Jakarta-Pantura Mengkhawatirkan

Lalu bagaimana BRIN bisa mengetahui tanah telah mengetahui penurunan?

Ternyata, BRIN memanfaatkan teknologi Persistent Scatterer Interferometric Synthetic Aperture Radar (PS-InSAR) untuk mendapatkan data satelit radar yang mendeteksi pergerakan tanah secara presisi hingga skala milimeter per tahun.

Hasil pantauan BRIN, kondisi tanah di Jakarta cukup mengkhawatirkan.

"Di wilayah utara Jakarta, permukaan tanah mengalami penurunan sekitar 5-6 cm per tahun," tulis BRIN.

"Di Muara Baru, tanah sudah berada 2,4 meter di bawah permukaan laut saat pasang," lanjut BRIN.

Namun, sebut BRIN, tak hanya Jakarta, kota lain juga mengalami penurunan tanah ekstrem.

"Pekalongan mengalami penurunan tanah 10-19 cm per tahun, salah satu yang tertinggi di Pantura," tulis BRIN.

"BRIN menganalisis 45 citra radar dari 2014-2022. Sebanyak 60,9% wilayah kota menunjukkan penurunan signifikan. Beberapa titik bahkan sudah turun 1 meter dalam 8 tahun," beber BRIN.

BRIN menyebut penurunan tanah ini sebagai "pembunuh senyap" alias Silent Killer.

"Penurunan tanah terjadi diam-diam, tapi dampaknya besar seperti bangunan retak dan rusak, air laut makin jauh masuk ke daratan, serta rob puluhan kali lebih cepat dibanding kenaikan muka laut akibat iklim," jelas BRIN.

Ditambahkan, sebenarnya sudah ada kebijakan menyangkut hal ini. Tapi sayangnya belum tepat sasaran.

"DKI Jakarta punya Peraturan Gubernur No. 93/2021 tentang larangan pengambilan air tanah. Tapi hasil analisis PS-InSAR menunjukkan wilayah dengan penurunan tanah terparah, Jakarta Utara dan Jakarta Barat, belum masuk zona larangan," sebut BRIN.

BRIN pun merekomendasikan agar dilakukan pemantauan rutin dengan teknologi InSAR. Selain itu, pengambilan air tanah. Di saat bersamaan, dibutuhkan kesadaran publik.

Foto: Periset Pusat Riset Geoinformatika BRIN Joko Widodo. (Dok. BRIN) Periset Pusat Riset Geoinformatika BRIN Joko Widodo. (Dok. BRIN)