Serang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Banten bersama Danantara di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin, menandatangani kesepakatan bersama untuk pembangunan infrastruktur Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Serang Raya.

Gubernur Banten, Andra Soni, melalui keterangannya di Serang, Senin, mengatakan penandatanganan kerja sama ini merupakan bagian dari upaya percepatan penanganan sampah perkotaan yang terintegrasi dalam program Indonesia ASRI (Aman Sehat Resik dan Indah) gagasan Presiden Prabowo Subianto.

"Alhamdulillah, hari ini menandatangani kesepakatan bersama dengan Danantara untuk pembangunan PSEL di masing-masing wilayah," katanya.

Andra menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh menjalankan perannya untuk memastikan pembangunan PSEL Serang Raya berjalan dengan baik. Ia berharap proyek tersebut dapat selesai tepat waktu sehingga manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat.

"Kami akan mengikuti arahan tahapan untuk terlaksananya pembangunan PSEL ini," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa langkah ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Fokus utama aturan tersebut adalah mempercepat penanganan sampah dalam kondisi darurat, yakni daerah dengan volume sampah harian yang melebihi angka 1.000 ton seperti di Bantargebang dan wilayah lainnya.

"Itu yang harus dipercepat menjadi energi yang bersih, listrik. Tanpa bau dan tanpa racun," tegasnya.

Zulkifli mengungkapkan, percepatan pembangunan infrastruktur PSEL secara nasional ditargetkan menyasar 25 lokasi di 62 kabupaten/kota. Ia turut mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah daerah dan Danantara dalam mewujudkan Indonesia ASRI.

Sebagai informasi, kesepakatan yang ditandatangani pada hari ini secara spesifik mencakup pembangunan PSEL di tujuh lokasi, yakni PSEL Serang Raya, Semarang Raya, Kabupaten Bekasi, Bogor Raya, Bogor Raya 2, Medan Raya, serta Lampung Raya.

Khusus untuk PSEL Serang Raya, fasilitas pengolahan sampah ramah lingkungan ini rencananya akan dipusatkan di Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Cilowong, Kota Serang.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Serang (ANTARA) - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten mengucapkan selamat dan apresiasi kepada Gubernur Banten Andra Soni atas anugerah yang diperoleh pada ajang Penganugerahan Paritrana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Award 2025.

"Semoga capaian ini semakin memotivasi untuk terus memperluas perlindungan bagi pekerja, demi terwujudnya kesejahteraan tenaga kerja di Provinsi Banten," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Septo Kalnadi di Serang, Senin.

Dengan mengusung tema “Bergerak Bersama Wujudkan Pekerja Indonesia Sejahtera”, ia mengatakan penghargaan itu menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Provinsi Banten dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja.

Penganugerahan itu dilaksanakan di Jakarta, Jumat (8/5), sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah yang berperan aktif dalam mendukung program jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Tentu berharap ke depan terus ditingkatkan perhatian dan perlindungan bagi pekerja di Banten," katanya.

Provinsi Banten meraih Paritrana Award 2025 pada kategori Pemerintah Provinsi (Pemprov) Terbaik untuk jaminan sosial ketenagakerjaan. Penghargaan tersebut juga diberikan untuk Kabupaten Tangerang dan Desa Panongan Kabupaten Tangerang.

Penghargaan tersebut diterima langsung Gubernur Banten Andra Soni bersama Bupati Tangerang dan Kepala Desa (Kades) Panongan, Kabupaten Tangerang, diserahkan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Muhaimin Iskandar pada kegiatan Penganugerahan Paritrana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Award Tahun 2025 di Plaza BP Jamsostek Jl Rasuna Said, Kuningan Jakarta, Jumat (8/5).

“Penghargaan ini terkait dengan jaminan sosial ketenagakerjaan yang ada di Provinsi Banten,” kata Andra.

Andra Soni mengatakan, saat ini jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Banten sudah mencakup 2,4 juta pekerja. Termasuk juga jaminan untuk pekerja rentan.

Menurut dia, Pemprov Banten menargetkan untuk berkontribusi dalam pencapaian target nasional, yaitu jaminan sosial ketenagakerjaan untuk 10 juta pekerja rentan.

“Alhamdulillah, Perda kita telah lahir untuk perlindungan kepada pekerja rentan. Insya Allah akan ada intervensi dari Pemprov Banten untuk pekerja-pekerja rentan,” katanya menegaskan.

Provinsi Banten memiliki Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Perda itu disahkan untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja informal, seperti nelayan, petani, dan buruh harian.

Sementara itu, dalam sambutannya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Muhaimin Iskandar mengatakan, potensi risiko perekonomian terus terjadi yang bakal menekan pekerja. Sehingga risiko terhadap pekerja juga ada.

“Melindungi pekerja kita hari ini artinya melindungi keberlanjutan perusahaan di masa mendatang,” kata Muhaimin Iskandar.

Menurut dia, jaminan sosial akan meningkatkan performa dunia usaha. Semakin baik perusahaan melindungi pekerjanya, akan semakin baik dipandang oleh investor.

Dalam kesempatan itu, juga diluncurkan Gerakan Perlindungan 10 juta Pekerja Rentan untuk pekerja informal. Gerakan ini menargetkan pada asisten rumah tangga, tukang ojek, pedagang kecil, buruh tani, serta nelayan. Adv

Pewarta: Bayu Kuncahyo
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Tentu kita mengapresiasi semuanya. Peringatan "May Day" tahun ini berjalan kondusif

Serang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengapresiasi semua pihak terutama kalangan buruh yang telah melangsungkan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 dengan aman, tertib dan kondusif.

"Tentu kita mengapresiasi semuanya. Peringatan "May Day" tahun ini berjalan kondusif," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, Septo Kalnadi di Serang, Minggu.

Ia mengatakan kondisi seperti ini sangat dibutuhkan dalam upaya menjaga stabilitas dan iklim perekonomian di daerah. Apalagi kegiatan hari buruh ini diisi dengan berbagai kegiatan positif yang memberi manfaat langsung baik untuk masyarakat, maupun buruh sendiri.

Septo mengatakan peringatan 'May Day' Tahun ini di wilayah Provinsi Banten dilaksanakan tersebar di masing-masing daerah dengan kegiatan yang beragam seperti Bhakti sosial, lomba mancing dan hiburan.

"Pada saat puncaknya tanggal 1 Mei, sebagian teman-teman buruh mengikuti puncak acara di Jakarta. Sebagian lainnya hari ini seperti di Kawasan Modern Cikande Kabupaten Serang," kata Septo.

Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni berkomitmen menyelesaikan persoalan percaloan rekrutmen tenaga kerja. Ia berjanji menindak tegas praktik tersebut karena sudah menjadi janji kepemimpinannya sebagai orang nomor satu di Banten.

"Percaloan itu adalah kejahatan. Kami bersama Bapak Kapolda Banten sepakat untuk bersama-sama akan menindak, siapapun yang terlibat,” kata Andra Soni saat menghadiri 'May Day' 2026 yang dilaksanakan oleh Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh (ASPSB) Kabupaten Serang di lapangan PT Samator, Kawasan Modern Cikande, Minggu (3/5).

Menurut Andra Soni, percaloan tenaga kerja menjadi tantangan khususnya dalam pembuktian. Tapi, praktik itu menjadi isu yang kerap muncul di tengah masyarakat. Makanya, ia meminta partisipasi seluruh pemangku kepentingan untuk ikut berperan melaporkan jika melihat praktik percaloan dalam rekrutmen tenaga kerja.

Andra Soni mengatakan bagi seluruh masyarakat, jika menemukan percaloan untuk segera melaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera dilakukan penindakan. Aduan dari masyarakat menjadi tanggung jawab bersama untuk ditindaklanjuti.

Oleh sebab itu, Andra Soni ingin semua pihak baik itu Polda Banten dan Forkopimda termasuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang untuk memberikan rasa keadilan kepada seluruh masyarakat Banten dalam memperoleh kesempatan kerja yang baik dan layak. Praktik percaloan harus dihentikan, meskipun praktiknya tidak berdiri sendiri diduga melibatkan banyak pihak.

Selain percaloan, Andra Soni juga berkomitmen untuk menindaklanjuti beberapa rekomendasi yang telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada saat peringatan puncak May Day di Jakarta. Rekomendasi itu sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

Di tempat yang sama, Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah juga mengapresiasi peringatan May Day ini dilaksanakan dengan kegiatan yang positif. Kondisi iklim industri dan tenaga kerja yang terjaga bisa menarik investasi datang dan meningkatkan serapan tenaga kerja.

“Kami sudah ada SK Satgas Pungli dan sudah ada beberapa kita tindak. Ke depan ini harus terus digalakkan untuk meminimalisir percaloan pada saat perekrutan tenaga kerja. Saya minta pengawasan kepada seluruh masyarakat,” katanya.

Kapolda Banten Irjen Pol Hengki yang hadir dalam peringatan 'May Day' tersebut menekankan pentingnya menjaga solidaritas dan kebersamaan antar seluruh elemen, baik pekerja, pengusaha, maupun pemerintah, sebagai fondasi terciptanya hubungan industrial yang harmonis.

"Melalui kegiatan ini, kita dapat melihat kuatnya semangat solidaritas, kebersamaan, dan persatuan di antara seluruh elemen. Sinergi yang terjalin dengan baik inilah yang menjadi fondasi penting dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis, berkeadilan, dan berkelanjutan,” katanya.

Ia mengapresiasi seluruh pihak yang telah menjaga situasi tetap aman dan kondusif selama peringatan May Day berlangsung. Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan kedewasaan bersama dalam menjaga stabilitas daerah.

Sementara itu, Ketua ASPSB Kabupaten Serang Asep Saefullah pada kesempatan itu menyampaikan bahwa, pihaknya meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk serius melakukan tindakan terhadap praktik percaloan dan pungli yang kerap terjadi pada saat rekrutmen tenaga kerja di sejumlah industri.

Praktik ini meresahkan dan sudah berlangsung cukup lama baik yang melibatkan pihak internal maupun eksternal.

Oleh karena itu, di momen May Day tersebut, ia meminta secara langsung kepada masing-masing kepala daerah untuk serius melakukan penindakan.

“Mereka ada di banyak sektor industri,” ujarnya dengan tegas Adv.

Pewarta: Bayu Kuncahyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Serang (ANTARA) - Sebanyak 240 perusahaan panitia pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan 78 perusahaan peduli HIV/AIDS mendapat penghargaan Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dan Penanganan Pencegahan HIV/AIDS di lingkungan kerja dari Gubernur Banten.

Penghargaan dengan kategori silver, emas dan platinum ini diserahkan Gubernur Banten Andra Soni kepada perwakilan perusahaan dalam kegiatan rangkaian bulan K3 yang dimulai sejak 12 Januari sampai dengan 12 Februari 2026.

“Ini bagian dari kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha dan pekerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Karena kita tahu dengan K3 terjamin produktivitas mereka, kita harapkan meningkat,” kata Kepala Dinas ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Banten Septo Kalnadi di Serang, Jumat.

Septo mengatakan, penghargaan tersebut diberikan oleh Gubernur Banten terhadap perusahaan atas komitmennya dalam melakukan pembinaan kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan perusahaan.

"Kategorinya tergantung hasil nilai yang diberikan dalam penilaian pembinaan K3," kata Septo.

Selain keselamatan, Septo juga menekankan pentingnya kesehatan kerja. Dengan kondisi lingkungan kerja yang sehat, maka para pekerja bisa dipastikan akan terhindari dari HIV/AIDS.

“Maka dari itu penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat,” kata Septo.

Sebelumnya, Gubernur Banten Andra Soni meminta para pelaku usaha yang beroperasi untuk memprioritaskan keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan keselamatan dan kesehatan yang terjamin, produktivitas kerja akan semakin meningkat.

Hal itu dikatakan Andra Soni saat memberikan penghargaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dan Penanganan Pencegahan HIV/AIDS di lingkungan kerja yang dilaksanakan di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Rabu (22/4).

Selain menyerahkan sejumlah penghargaan, pada kesempatan itu Gubernur Andra Soni juga menyerahkan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan atas kecelakaan kerja yang terjadi di beberapa perusahaan.

Santunan diserahkan kepada para ahli waris seperti Ibu Rohilah dari Kota Cilegon, Maemunah dari Kabupaten Tangerang dan Samsidi dari Kota Tangerang dengan nominal yang berbeda.

Menurut Andra Soni, keselamatan dan kesehatan kerja merupakan investasi jangka panjang setiap perusahaan. Maka dari itu, gubernur sekali lagi menekankan kedua hal itu harus benar-benar menjadi prioritas utama dan menjadi komitmen serta kesadaran kolektif bersama.

“Dengan diberikannya penghargaan P2K3 ini kepada ratusan perusahaan penerima, itu menunjukkan komitmen yang sudah dilakukan. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh perusahaan yang sudah peduli atas P2K3,” jelasnya.

Andra Soni juga menegaskan, Banten merupakan daerah tujuan investor untuk berinvestasi dalam berbagai bidang. Hal itu tentu harus diimbangi dengan produktivitas. Di sisi lain, perusahaan juga berkewajiban untuk memenuhi seluruh hak para pekerjanya.

“Mari bersama-sama kita wujudkan sehat, lingkungan kerja yang aman, produktif, dan berdaya saing, sebagai fondasi utama bagi keberlanjutan industri sekaligus pendorong kemajuan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Andra Soni. (Adv).

Pewarta: Bayu Kuncahyo
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bank BJB sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) mengambil peran aktif dalam pembangunan Provinsi Banten melalui kolaborasi strategis bersama pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan yang disepakati di Kota Tangerang Selatan, Selasa (21/4).

Melalui sinergi ini, bank bjb turut mendorong pertumbuhan ekonomi Banten yang inklusif dan berkelanjutan. Kegiatan dihadiri oleh Gubernur Banten Andra Soni, Wakil Ketua DPRD Banten Yudi Budi Wibowo, dan Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan Maria Teresa Suhardja. Turut hadir Plt. Direktur Utama bank bjb Ayi Subarna, Direktur Konsumer dan Ritel Nunung Suhartini, jajaran Pejabat Eksekutif bank bjb, serta Komisaris Perwakilan Bank Banten sekaligus Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Banten Rina Dewiyanti, bersama Direktur Utama dan Direktur Bisnis Bank Banten, Muhammad Busthami dan Slamet Riyadi.

Plt. Direktur Utama bank bjb, Ayi Subarna menyampaikan bahwa potensi ekonomi Banten yang terus berkembang membutuhkan dukungan ekosistem keuangan yang solid dan terintegrasi. Oleh karena itu, bank bjb membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan seluruh stakeholder, termasuk pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pelaku usaha, serta lembaga keuangan daerah.

"Sinergi menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan daerah. bank bjb siap berperan aktif sebagai mitra strategis bagi pemerintah daerah di Banten dalam menghadirkan solusi keuangan yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat," ujar Ayi.

Sebagai sesama BPD, bank bjb menyadari pentingnya memperkuat kolaborasi antarlembaga perbankan daerah dalam kerangka saling melengkapi. Hal ini dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip profesionalisme, tata kelola yang baik, serta menghormati struktur dan kemitraan strategis yang telah berjalan di masing-masing institusi.

Kolaborasi yang dibangun akan diarahkan terhadap penguatan sektor-sektor prioritas, seperti pembiayaan UMKM, pengembangan infrastruktur daerah, digitalisasi layanan keuangan, serta peningkatan inklusi keuangan masyarakat.

Pada saat bersamaan, bank bjb juga terus mendorong inovasi layanan berbasis digital guna mendukung efisiensi dan kemudahan akses bagi nasabah di wilayah Banten.

Bank bjb menyatakan berkomitmen mendukung berbagai program pemerintah daerah yang berorientasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk pengelolaan keuangan daerah, penyaluran kredit produktif, serta pemberdayaan ekonomi lokal.

Dengan semangat kolaborasi dan sinergi, bank bjb optimistis dapat berkontribusi lebih luas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Banten yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.

Sementara ini kita belum ada pengadaan terkait mobil listrik. Ini ada sekitar dua ribuan kendaraan dinas, yang di situ pasti memakan biaya perawatan dan sebagainya...,

Serang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Banten tengah mengevaluasi dan memetakan biaya perawatan sekitar dua ribu unit kendaraan dinas konvensional yang saat ini beroperasi, sebelum memutuskan beralih melakukan pengadaan kendaraan dinas berbasis listrik atau electric vehicle (EV).

Gubernur Banten, Andra Soni di Serang, Kamis mengatakan, langkah penundaan pembelian mobil dinas listrik bagi pejabat tersebut diambil seiring dengan kebijakan pengetatan anggaran dan optimalisasi efisiensi energi di lingkungan pemerintahan.

"Sementara ini kita belum ada pengadaan terkait mobil listrik. Ini ada sekitar dua ribuan kendaraan dinas, yang di situ pasti memakan biaya perawatan dan sebagainya. Nah, ini harus kita petakan terlebih dahulu," kata Andra.

Ia menjelaskan, anggaran pemerintah saat ini difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat, sembari Sekretaris Daerah (Sekda) dan jajaran mengimplementasikan langkah-langkah penghematan.

Meski menunda pengadaan, Andra menegaskan bahwa transformasi menuju kendaraan ramah lingkungan non-fosil merupakan sebuah keniscayaan. Namun, kajian peralihan ke kendaraan listrik justru akan lebih diutamakan untuk mengganti armada operasional kepentingan publik yang kondisinya sudah tua.

"Terus kendaraan-kendaraan untuk kepentingan publik, kayak bus contohnya atau truk-truk sampah yang usianya sudah puluhan tahun, nah itu mungkin yang kita kaji (untuk diganti ke listrik)," tuturnya.

Secara pribadi, Gubernur mengaku telah menggunakan mobil listrik dan merasakan efisiensinya secara ekonomi. Namun, ia memberikan catatan terkait perlunya perluasan ekosistem infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) guna menunjang durasi pengisian daya baterai yang lebih cepat.

Sembari merampungkan pemetaan kendaraan dinas, Pemprov Banten saat ini juga memberlakukan kebijakan penghematan bahan bakar minyak secara langsung melalui gerakan berangkat kerja bersama (carpooling).

"Contoh di hari Jumat itu mereka ngantor bareng, khusus untuk Eselon II semacam bikin gerakan saling jemput. Kita nanti akan evaluasi dalam satu bulan ini seberapa besar penghematan energi nya," jelas Andra.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

SERANG - Program sekolah gratis yang dijalankan Pemerintah Provinsi Banten menjadi faktor utama pendorong tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur Banten, Andra Soni yang mencapai 80,9 persen. Berdasarkan hasil survei yang dirilis Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Setia Budhi Rangkasbitung, realisasi program tersebut dinilai memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya dalam memperluas akses pendidikan dan menekan angka putus sekolah.

Pimpinan Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermiansyah menilai capaian tersebut tidak terlepas dari implementasi program-program prioritas pemerintah daerah. “Tingginya tingkat kepuasan ini sejalan dengan program yang sudah direalisasikan, salah satunya sekolah gratis yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Rifky, Rabu (18/3/2026).

Ia menjelaskan, pada tahun ajaran 2025/2026 program sekolah gratis telah menjangkau lebih dari 60 ribu hingga 76.645 siswa SMA, SMK, dan SKH swasta di Banten.

“Program ini mencakup ratusan sekolah swasta, dengan bantuan biaya pendidikan sekitar Rp150 ribu hingga Rp250 ribu per bulan yang disalurkan langsung,” katanya.

Menurut Rifky, ke depan cakupan program tersebut akan diperluas agar menjangkau lebih banyak peserta didik, termasuk di sekolah berbasis keagamaan. “Pemerintah provinsi berencana memperluas program ini ke Madrasah Aliyah swasta agar manfaatnya semakin merata,” ucapnya.

Ia juga menegaskan DPRD akan terus mengawal pelaksanaan program strategis pemerintah daerah. “Kami akan terus mendukung dan mengawasi agar program-program ini berjalan optimal untuk mewujudkan Banten yang lebih maju,” tegasnya.

Survei tersebut dilakukan melalui wawancara tatap muka terhadap 2.000 responden di delapan kabupaten/kota di Banten, dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat dan margin of error sebesar 2,2 persen.

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG — Wali Kota Tangerang Sachrudin mengatakan kesepakatan PT MRT Jakarta dengan sejumlah pengembang perumahan terkait studi potensi kontribusi MRT Lintas Timur–Barat Fase 2 (Kembangan–Balaraja) berpotensi mengurangi kemacetan di Provinsi DKI Jakarta dan Banten.

“Tentunya ini menjadi langkah besar bagi pemerintah daerah, khususnya Kota Tangerang dan Banten, dan kami optimistis kerja sama ini bisa memberikan dampak besar yang akan membawa kemajuan daerah yang lebih baik bagi Kota Tangerang, Banten, serta Jakarta,” kata Wali Kota Sachrudin usai menghadiri acara penandatanganan kesepakatan di Balai Kota Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, lanjut Sachrudin, juga berkomitmen memastikan proyek strategis nasional tersebut memberikan dampak positif yang maksimal bagi masyarakat.

“Diharapkan kerja sama yang bakal terjalin ini bisa mengurangi kemacetan, serta menjadi model kolaborasi win-win solution dalam penanganan banjir dan pengelolaan sumber daya air antardaerah. Sebab, ada juga penanganan banjir yang disepakati antara Banten dan Jakarta,” ujarnya.

Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan kerja sama tersebut memberikan efek berganda di berbagai sektor, seperti penanganan kemacetan serta penanggulangan banjir di wilayah Jakarta dan Banten.

“Ada Bendungan Polor yang berada di perbatasan Jakarta dan Banten, yang rencananya akan diperluas sehingga dapat menjadi infrastruktur pengendali banjir sekaligus sumber air bersih bagi warga sekitar,” katanya.

Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan apresiasi atas dimulainya kerja sama tersebut sebagai langkah strategis untuk menjawab persoalan mobilitas harian masyarakat di wilayah perbatasan Banten–Jakarta.

“Nota kesepahaman ini menjadi pembuka jalan bagi cita-cita bersama untuk menghadirkan transportasi massal yang terintegrasi,” ujar Andra Soni.

Menurutnya, kedekatan geografis dan tingginya pergerakan komuter dari Banten ke Jakarta menyebabkan tekanan lalu lintas di kedua wilayah terjadi secara bergantian pada jam sibuk.

“Sebagian besar warga Banten bekerja di Jakarta. Pada pagi hari kepadatan terjadi di Jakarta, sementara pada malam hari bergeser ke Banten. Ketergantungan pada kendaraan pribadi perlu dikurangi,” katanya.

Serang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Banten menyiapkan kebijakan moratorium pertambangan sebagai langkah pengendalian risiko bencana banjir, menyusul hasil evaluasi terhadap sejumlah kejadian banjir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa tahun terakhir.

Gubernur Banten Andra Soni mengakui aktivitas pertambangan, khususnya yang ilegal, menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan dan meningkatnya potensi banjir, termasuk banjir bandang.

“Jadi begini, beberapa kejadian banjir, beberapa kejadian di masa lalu di wilayah Banten, salah satunya banjir bandang, itu dampaknya salah satunya terkait pertambangan, terutama pertambangan ilegal,” kata Andra Soni kepada wartawan di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Kamis.

Sebagai respons atas kondisi tersebut, Pemprov Banten menyiapkan moratorium pertambangan yang dibarengi dengan penertiban dan penutupan tambang-tambang ilegal. Kebijakan ini diarahkan untuk menghentikan sementara penerbitan izin baru sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin yang telah ada.

“Tadi sudah kita perintahkan. Jadi izin-izin tersebut betul-betul dievaluasi, terutama yang sudah lama. Kemarin saya minta daftar, ada sekitar 200 sekian izin yang saat ini masih aktif di Provinsi Banten,” ujar Andra.

Ia menyebutkan, evaluasi perizinan dilakukan melalui koordinasi lintas organisasi perangkat daerah, melibatkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Selain fokus pada tambang ilegal, Andra menegaskan pengawasan juga diperketat terhadap pertambangan yang telah mengantongi izin resmi.

Pemerintah memastikan seluruh perusahaan tambang memenuhi kewajiban administratif, teknis, lingkungan, dan sosial sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Kemudian pertambangan yang legal pun harus kita monitoring, apakah pelaksanaannya sesuai, kewajiban-kewajibannya dipenuhi, dan sebagainya. Ini semua kita lakukan dalam rangka bagaimana kita menjaga alam kita dan keselamatan warga kita,” katanya.

Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten Ari James Faraddy menjelaskan, saat ini terdapat 241 izin pertambangan yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Banten. Jumlah tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pengendalian dan tata kelola sektor pertambangan.

“Kenapa ada moratorium karena izin yang sudah kita keluarkan ada 241 tambang sekarang se-Provinsi Banten. Kita akan melihat (tugas) satgas itu terkait dengan tata kelola tambangnya masing-masing,” kata Ari.

Menurut dia, dari total izin tersebut, 156 perusahaan tambang telah memasuki tahap operasi produksi. Satgas yang dibentuk pemerintah tidak hanya bertugas melakukan penindakan, tetapi juga pembinaan terhadap perusahaan tambang yang beroperasi secara legal.

“Yang keduanya kita membina tata kelola tambang yang sudah ada. Apakah sudah mengikuti ketentuan belum, terkait lingkungannya kita periksa dari empat aspek: kewilayahan, administrasi, teknik dan lingkungan, dan finansial terkait bayar pajak,” ujarnya.

Melalui kebijakan moratorium dan pengawasan terpadu tersebut, Pemprov Banten berharap aktivitas pertambangan dapat dikendalikan secara lebih ketat, kerusakan lingkungan dapat ditekan, dan keselamatan masyarakat dari risiko bencana hidrometeorologi dapat lebih terjamin.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Para gubernur dari 36 provinsi di Indonesia telah menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2026.

Sejumlah daerah menetapkan besaran UMK 2026 di atas Rp5 juta tahun depan.

Pada 2026, UMK Kota dan Kabupaten Bekasi menjadi yang pertama dan kedua tertinggi di Indonesia, dengan masing-masing mencapai Rp5.992.931,93 dan Rp5.938.885 per bulan.

Kemudian, UMK Kabupaten Karawang mengekor di urutan ketiga sebesar Rp5.886.852,34 per bulan. Nominalnya naik 5,12 persen dibandingkan tahun ini.

Di posisi keempat, UMP Jakarta 2026 ditetapkan sebesar Rp5.729.876 per bulan atau naik 6,17 persen dibandingkan 2025.

Kelima, di Depok, UMK 2026 ditetapkan Rp5.522.662 per sebulan, naik 6,29 persen ke Rp5.195.720,78per bulan.

Keenam, Gubernur Banten Andra Soni menetapkan UMK Cilegon 2026 naik 6,67 persen Rp5.469.922,59 per bulan. Besarannya merupakan yang tertinggi di Banten.

Ketujuh, Pemprov Jawa Barat (Jabar) menetapkan UMK Kota Bogor Rp5.437.203 per bulan, meningkat 6,05 persen dibandingkan tahun ini.

Kedelapan, UMK KotaTangerang 2026 sebesar Rp5.399.405,69 atau naik 6,5 persen. Kesembilan, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menetapkan UMK 2026 naik 5,5 persen menjadi Rp5.247.870,00 dari Rp4.974.392,42.

Kesepuluh, Kabupaten Tangerang, UMK 2026 ditetapkan sebesar Rp5.210.377,00, naik 6,31 persen

Besaran UMP/UMK tersebut mulai berlaku 1 Januari 2026 dan menjadi acuan untuk pemberi kerja.

Berikut daftar 10 daerah dengan UMP/UMK 2026 di atas Rp5 juta per bulan:

1. Kota Bekasi: Rp5.992.931,93 (naik 5,31 persen)2. Kabupaten Bekasi: Rp5.938.885 per bulan (naik 6,84 persen)3. Kabupaten Karawang Rp5.886.852,34 (naik 5,12 persen)4. Jakarta: Rp5.729.876 (naik 6,17 persen)5. Kota Depok: Rp5.522.662 (naik 6.29 persen)6. Kota Cilegon: Rp5.469.922,59 (naik 6,67 persen)7. Kota Bogor: Rp5.437.203 (naik 6,05 persen)8. Kota Tangerang: Rp5.399.405,69 (naik 6,5 persen)9. Kota Tangerang Selatan: Rp5.247.870 (naik 5,5 persen)10. Kabupaten Tangerang: Rp5.210.377 (naik 6,31 persen)

Sejumlah pemerintah daerah di wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) resmi menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2026.

Besaran UMK akan menjadi acuan upah terendah bagi pemberi kerja yang berlaku mulai 1 Januari 2026.

Tahun depan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menetapkan UMK Kota dan Kabupaten Bekasi masing-masing mencapai Rp5.992.931,93 dan Rp5.938.885 per bulan. UMK di kedua wilayah merupakan yang tertinggi di Jabodetabek.

Sementara, UMK Kota dan Kabupaten Bogor menjadi yang terendah.

Pemprov Jawa Barat (Jabar) menetapkan UMK Kota Bogor Rp5.437.203 per bulan dan UMK Kabupaten Bogor Rp5.161.769 per bulan.

Di Depok, UMK 2026 ditetapkan Rp5.522.662 per sebulan, naik 6,29 persen ke Rp5.195.720,78per bulan.

Selanjutnya, Gubernur Banten Andra Soni menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kota Tangerang 2026 sebesar Rp5.399.405,69 atau naik 6,5 persen dibandingkan tahun ini.

Di Kabupaten Tangerang, UMK 2026 ditetapkan sebesar Rp5.210.377,00, naik 6,31 persen

Adapun UMP Jakarta 2026 ditetapkan sebesar Rp5.729.876 per bulan. Besaran tersebut naik 6,17 persen dibandingkan tahun ini.

Berikut daftar UMK 2026 di wilayah Jabodetabek:

1. Jakarta: Rp5.729.876 (naik 6,17 persen)2. Kota Bogor: Rp5.437.203 (naik 6,05 persen)3. Kabupaten Bogor: Rp5.161.769 (naik 5,83 persen)4. Kota Depok: Rp5.522.662 (naik 6.29 persen)5. Kota Tangerang: Rp5.399.405,69 (naik 6,5 persen)6. Kabupaten Tangerang: Rp5.210.377,00 (naik 6,31 persen)7. Kota Bekasi: Rp5.992.931,93 (naik 5,31 persen)8. Kabupaten Bekasi: Rp5.938.885 per bulan (naik 6,84 persen)

Gubernur Banten Andra Soni menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Cilegon 2026 menjadi Rp5.469.922,59 atau naik 6,67 persen dari Rp5.128.084,48. Kenaikan mulai berlaku pada 1 Januari 2026.

Secara nominal, UMK Cilegon 2026 merupakan yang tertinggi di Provinsi Banten. Setelah itu, UMK KotaTangerang 2026 mengekorsebesar Rp5.399.405,69, naik 6,50 persen dari tahun ini.

Adapun UMK terendah di Provinsi Banten tercatat di Kabupaten Lebak sebesar Rp3.330.010,62 per bulan.

Sementara itu, Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Cilegon Tahun 2026 Sektor I ditetapkan sebesar Rp5.606.670,54, Sektor II sebesar Rp5.566.663,21, dan Sektor III sebesar Rp5.499.553,85.

Andra menegaskan kebijakan pengupahan ini diharapkan bisa menjaga keseimbangan antara perlindungan kesejahteraan pekerja dengan iklim usaha.

"Penetapan UMP dan UMSP serta UMK dan UMSK Tahun 2026 ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Banten untuk melindungi daya beli pekerja sekaligus menjaga iklim usaha dan investasi agar tetap kondusif," ujar Andra dalam keterangannya yang dikutip Antara, Rabu (24/12).

Selain UMK dan UMSK, Andra juga menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten Tahun 2026 menjadi Rp3.100.881,40 atau naik 6,74 persen dari Rp2.905.119,90.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 701 Tahun 2025 dan Nomor 702 Tahun 2025 tanggal 24 Desember 2025 mengacu formula dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia mengungkap penetapan upah minimum dilakukan melalui proses pembahasan transparan dan partisipatif bersama Dewan Pengupahan Provinsi Banten yang melibatkan pemerintah, serikat pekerja, asosiasi pengusaha, dan akademisi.

Berikut besaran UMK 2026 di Provinsi Banten:

- Kabupaten Pandeglang ditetapkan Rp3.360.078,06, naik 4,79 persen dari UMK 2025 sebesar Rp3.206.640,32- Kabupaten Lebak sebesar Rp3.330.010,62, naik 4,97 persen dari Rp3.172.384,39- Kabupaten Tangerang sebesar Rp5.210.377,00, naik 6,31 persen dari Rp4.901.117,00- Kabupaten Serang sebesar Rp5.178.521,19, naik 6,61 persen dari Rp4.857.353,01- Kota Tangerang sebesar Rp5.399.405,69, naik 6,50 persen dari Rp5.069.708,36- Kota Cilegon sebesar Rp5.469.922,59, naik 6,67 persen dari Rp5.128.084,48- Kota Serang sebesar Rp4.665.927,94, naik 5,61 persen dari Rp4.418.261,13- Kota Tangerang Selatan sebesar Rp5.247.870,00, naik 5,50 persen dari Rp4.974.392,42

Berikut rincian Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2026:

- Kabupaten Serang menetapkan UMSK Sektor I sebesar Rp5.345.521,19 dan Sektor II sebesar Rp5.290.521,19.- Kota Tangerang Selatan menetapkan UMSK Sektor I sebesar Rp5.297.813,00 dan Sektor II sebesar Rp5.272.842,00.- Kota Cilegon menetapkan UMSK Sektor I sebesar Rp5.606.670,54, Sektor II sebesar Rp5.566.663,21, dan Sektor III sebesar Rp5.499.553,85.- Kota Tangerang menetapkan UMSK Sektor I sebesar Rp5.777.364,08, Sektor II sebesar Rp5.561.387,86, Sektor III sebesar Rp5.480.396,77, Sektor IV sebesar Rp5.453.399,74, serta Sektor V sesuai kesepakatan.- Kabupaten Lebak menetapkan UMSK sebesar Rp3.487.636,85 yang merupakan UMSK perdana karena sebelumnya belum memiliki upah sektoral.- Kabupaten Tangerang menetapkan UMSK Sektor I yang dibagi menjadi Sub Sektor 1A sebesar Rp5.290.110,00 dan Sub Sektor 1B sebesar Rp5.263.540,00, Sektor II sebesar Rp5.225.909,00, serta Sektor III yang dibagi menjadi Sub Sektor 3A sebesar Rp5.242.278,00 dan Sub Sektor 3B berdasarkan kesepakatan bipartit antara pengusaha dan pekerja.