JAKARTA, KOMPAS.com - PT Blue Bird Tbk (BIRD) mengatakan, kemungkinan adanya kenaikan harga minyak dunia yang berpotensi membuat harga BBM naik pasti akan berpengaruh ke operasional perusahaan.

Chief Executive Officer PT Blue Bird Tbk Adrianto (Andre) Djokosoetono mengatakan, yang paling penting untuk perusahaan adalah ketersediaan BBM di dalam negeri.

"Ya pasti berpengaruh, tapi gini, buat Bluebird sudah sering berubah harga BBM. Jadi yang penting BBM itu ada bukan harga naik atau tetap," kata dia dalam Media Iftar Gathering Bluebird Group, Senin (9/6/2026).

Ia menambahkan, risiko paling besar untuk bisnis transportasi adalah ketika tidak tersedia BBM.

"Bukan kalau BBM harga mahal," imbuh dia.

Andre mengungkapkan, selama harga BBM naik, pihaknya akan melakukan penyesuaian dan bisnis tetap berjalan.

"Itu presedennya sudah ada, pengalaman sebelumnya sudah berkali-kali kita alami dan selalu seperti itu," ucap dia.

Ia menegaskan, tidak ada kenaikan harga BBM yang tidak diikuti dengan kenaikan tarif dan penyesuaian di seluruh lini bisnis.

Adapun, hal ini dinilai akan sangat bergantung pada cara pemerintah menaikkan harga BBM agar tidak membuat masyarakat tertekan.

"Kan tergantung harga dan suplai," tutup dia.

Sebagai informasi, memanasnya konflik di Timur Tengah memicu kekhawatiran terhadap kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, pemerintah masih memantau perkembangan situasi sebelum menentukan langkah kebijakan.

Pemerintah membuka kemungkinan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi jika lonjakan harga minyak dunia terus berlanjut.

Purbaya menjelaskan, pemerintah telah melakukan simulasi terhadap sejumlah skenario kenaikan harga minyak.

Hasil perhitungan menunjukkan defisit anggaran berpotensi meningkat jika harga minyak melonjak.

“Kalau harga minyak naik ke 92 dollar AS per barrel apa dampaknya ke defisit? Kalau tidak melakukan apa-apa, defisit kita naik ke 3,6 sampai 3,7 persen dari PDB,” kata Purbaya dalam buka bersama wartawan di Kementerian Keuangan, Jumat (6/3/2026).

Pemerintah mempertimbangkan beberapa langkah untuk menahan tekanan terhadap APBN. Salah satu opsi berupa penyesuaian belanja negara.

Pemerintah juga membuka kemungkinan berbagi beban dengan masyarakat melalui penyesuaian harga BBM subsidi.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum berencana melakukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2026, meski nilai tukar rupiah hingga harga minyak dunia sudah melampaui asumsi makro APBN 2026.

Purbaya menjelaskan tidak bisa mengambil keputusan berdasarkan perkembangan sementara. Dia meminta waktu melihat perkembangan lebih lanjut sebelum mempertimbangkan APBN-P 2026.

"Nanti kalau setelah bulan, sebulan semuanya berubah, kita akan evaluasi," ujar Purbaya saat ditemui di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Senin (9/3/2026).

Terkait harga minyak mentah Brent yang meroket hingga 23,9% menjadi US$116,1 per barel pada Senin (9/3/2026) pukul 12.55 waktu Singapura, dia menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan gejolak sementara.

Bendahara negara mengakui bahwa APBN 2026 mematok asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) sebesar US$70 per barel.

Hanya saja, Purbaya mengingatkan bahwa asumsi tersebut merupakan perhitungan setahun penuh, sehingga tidak bisa disamakan dengan lonjakan harga minyak mentah dunia saat ini yang naik harga akibat serangan Israel ke kilang milik Iran.

"Kita lihat kondisi APBN kita seperti apa. Yang jelas, kita coba absorb shock [menyerap guncangan] semaksimal mungkin," katanya.

Purbaya meminta masyarakat tidak panik karena pemerintah tidak akan terlambat ambil keputusan. Dia mengatakan bahwa pemerintah sudah beberapa kali pernah menghadapi kenaikan harga minyak dunia.

"Kita udah ngalamin harga minyak tinggi berapa kali, kan banyak. Enggak hancur negaranya, kan? Kenapa? Karena kebijakannya pas," katanya.

Sementara terkait kurs rupiah yang sempat bergejolak menembus batas psikologis Rp17.000 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Senin (9/3/2026), Purbaya menuding karena sejumlah pernyataan ekonom yang bernada negatif.

Purbaya membantah spekulasi sejumlah pihak yang menyamakan kondisi tekanan pasar keuangan saat ini dengan krisis moneter 1998. Dia meyakini fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih solid.

"Rupiah 17.000, IHSG anjlok, karena sebagian teman-teman ekonom bilang, katanya kita sudah resesi, seperti 1998 lagi dan itulah, daya beli sudah hancur. Tidak seperti itu. Ekonomi sedang ekspansi. Daya beli kita jaga mati-matian dan boro-boro krisis," ucap Purbaya di Jakarta, Senin (9/3/2026).

Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu merujuk pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025 yang mencapai 5,39% atau tertinggi dalam beberapa tahun belakangan. Dia pun merasa kekhawatiran bahwa Indonesia sedang menuju jurang perlambatan ekonomi kurang tepat.

"Jangankan krisis. Resesi aja belum. Melambatnya aja belum. Kita masih ekspansi, masih akselerasi. Itu yang kita jaga terus dalam beberapa minggu ke depan," tambahnya.

Adapun, asumsi makro APBN 2026 menetapkan kurs rupiah di level Rp16.500 per dolar AS. Sementara itu, berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka melemah 76 poin atau 0,45% ke posisi Rp17.001 per dolar AS pada Senin (9/3/2026) pagi. Meski kemudian sedikit membaik, yang mana rupiah ditutup di level Rp16.949 per dolar AS pada akhir perdagangan.

Pelemahan ini menjadi sejarah kelam baru. Level tersebut melampaui rekor terburuk saat puncak kepanikan pandemi Covid-19 pada Maret 2020 yang berada di kisaran Rp16.600–Rp16.700 per dolar AS, serta mengalahkan rekor intraday krisis moneter Juni 1998 yang sempat menyentuh Rp16.800 per dolar AS.

Meski angka-angka tersebut memicu trauma sejarah, Purbaya meyakinkan bahwa pemerintah saat ini memiliki instrumen dan pengalaman yang jauh lebih mumpuni dibandingkan dekade-dekade sebelumnya. Otoritas fiskal, katanya, telah memetakan akar masalah dari krisis 1998 agar kesalahan serupa tidak terulang.

"Kita sudah tahu krisis 1998 apa penyebabnya. Kita terapkan [mitigasinya] di 2008-2009. Ketika global jatuh, kita tumbuh bagus kan. 2020, kita jaga juga ekonominya dengan kebijakan yang pas," jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa pemerintah tetap akan memenuhi kewajiban pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung alias Whoosh.

Menurut Purbaya apapun halangannya yang ada termasuk tengah ada risiko tekanan bagi APBN akibat kenaikan harga minyak mentah dunia.

"Ya enggak apa-apa, kan enggak gede-gede amat," kata Purbaya usai sidak di Pasar Tanah Abang pada Senin (9/3/2026).

Namun ia belum mengungkapkan seberapa besar bebang utang proyek pembangunan Woosh yang akan ditanggung APBN. Termasuk beban utang proyek keseluruhannya.

Ia hanya menegaskan bahwa isu utang proyek belum ada lanjutan pembahasannya hingga kini di pemerintah.

"Nanti kita lihat ya gimananya. Tapi belum (belum ada pembahasan)," jelas Purbaya.

Seperti yang telah lama diperkirakan berbagai kalangan, beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh kini menjadi beban berat bagi pihak yang menanggung utang.

Selama proses pembangunan, KCJB yang semula digadang-gadang sebagai kerja sama murni antarperusahaan (business to business) itu akhirnya harus mengandalkan dana APBN untuk menyelamatkan keberlanjutannya.

Sejak awal, banyak pihak menilai proyek ini berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari bagi BUMN yang dilibatkan. Mereka menyoroti perencanaan keuangan yang dinilai terlalu optimistis serta pembengkakan biaya yang terus terjadi selama masa konstruksi.

Kini, meski proyek tersebut telah beroperasi selama dua tahun, masalah baru muncul. Yakni PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) harus mencicil utang pokok dan bunga ke pihak China.

Berdasarkan pemberitaan Kompas.com, jumlah investasi pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung menembus sekitar 7,27 miliar dollar AS atau Rp 120,38 triliun (kurs Rp 16.500).

Dari total investasi tersebut, sekitar 75 persen dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB), dengan bunga sebesar 2 persen per tahun.

Utang pembangunan Whoosh dilakukan dengan skema bunga tetap (fixed) selama 40 tahun pertama. Bunga utang KCJB ini jauh lebih tinggi dari proposal Jepang yang menawarkan 0,1 persen per tahun.

Selain itu, total utang tersebut belum menghitung tambahan penarikan pinjaman baru oleh KCIC karena adanya pembengkakan biaya (cost overrun) yang mencapai 1,2 miliar dollar AS, bunga utang tambahan ini juga lebih tinggi, yakni di atas 3 persen per tahun.

Sebagian besar pembiayaan proyek Whoosh memang ditopang dari pinjaman CDB, ditambah penyertaan modal pemerintah lewat APBN, serta kontribusi ekuitas konsorsium BUMN Indonesia dan perusahaan China sesuai porsi sahamnya masing-masing di KCIC.

Lebih dari separuh biaya untuk menutup cost overrun berasal dari tambahan utang CDB. Sisanya berasal dari patungan modal BUMN Indonesia dan pihak China yang menggarap proyek ini.

Cost overrun itu ditanggung oleh kedua belah pihak, di mana 60 persen ditanggung oleh konsorsium Indonesia dan 40 persen ditanggung oleh konsorsium China.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

MBG nggak kami potong anggarannya, tapi kami pastikan yang dibelanjakan betul-betul efektif dan efisien

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan penyesuaian anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya akan dilakukan terhadap belanja non-produktif, sedangkan belanja untuk makanan tak akan diganggu.

“MBG nggak akan dipotong, kecuali yang nggak produktif,” kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Bendahara Negara itu mengatakan, pihaknya akan terus memantau realisasi belanja Program MBG secara berkala.

Namun, kebijakan yang akan dia ambil nantinya bukan memotong anggaran, melainkan memastikan anggaran dibelanjakan dengan efektif dan efisien.

“MBG nggak kami potong anggarannya, tapi kami pastikan yang dibelanjakan betul-betul efektif dan efisien,” tuturnya.

Sebelumnya, Purbaya mengatakan salah satu opsi yang tersedia untuk meredam dampak lonjakan harga minyak dunia adalah realokasi belanja negara.

Sejumlah anggaran program yang memiliki tingkat urgensi rendah bisa digeser untuk memenuhi kebutuhan kesehatan fiskal.

Dia mencontohkan program yang masih memiliki ruang realokasi anggaran adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Pergeseran anggaran tidak terjadi pada fungsi inti program dalam penyediaan makanan, melainkan pada kegiatan pendukung, seperti penyediaan kendaraan bermotor bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“MBG programnya bagus, tapi kami ingin cegah kalau ada belanja yang tidak terlalu mendukung langsung makanan, misalnya beli motor,” jelas Menkeu dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (7/3).

Realokasi belanja juga menjadi salah satu rekomendasi Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira. Bhima berpendapat dalam situasi saat ini, realokasi belanja menjadi jalan yang lebih baik alih-alih menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi untuk mengurangi tekanan fiskal.

Dia pun menyarankan agar pemerintah menyesuaikan belanja tiga program, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan food estate.

Khusus terkait MBG, menurut Bhima, sorotan dari lembaga pemeringkat global Fitch Ratings dan Moody’s Investors Service (Moody’s) bisa menjadi justifikasi untuk memangkas anggaran program tersebut.

Sebagai catatan, harga minyak mentah jenis Brent mencapai 118 dolar AS per barel untuk kali pertamanya sejak 17 Juni 2022, sebagaimana yang diberitakan oleh Sputnik.

Harga tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan rata-rata harga minyak pada Januari 2026, di mana jenis Brent (ICE) sebesar 64 dolar AS per barel, dan US WTI berada di angka 57,87 dolar AS per barel.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jangan menaikkan harga BBM, masyarakat belum siap. Sebaiknya segera lakukan realokasi anggaran

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyarankan pemerintah untuk merealokasi anggaran belanja sejumlah program untuk menghadapi tekanan tingginya harga minyak akibat konflik Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Menurut Bhima, opsi tersebut menjadi jalan yang lebih baik alih-alih menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi untuk mengurangi tekanan fiskal.

“Jangan menaikkan harga BBM, masyarakat belum siap. Sebaiknya segera lakukan realokasi anggaran,” kata Bhima saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

Jika harga minyak menembus angka 120 dolar AS per barel, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 diperkirakan bisa melebar hingga 3,6 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) akibat beban tambahan Rp340 triliun.

Bila konflik berlanjut lebih dari satu bulan dan pemerintah tidak menambah subsidi energi serta kompensasi ke PT Pertamina (Persero), kata Bhima, maka kenaikan harga BBM menjadi opsi berikutnya.

Sementara, bila BBM naik, inflasi pangan berpotensi melambung dan menurunkan konsumsi kelas menengah ke bawah.

Dengan ruang fiskal yang terbatas, Bhima menyarankan agar pemerintah menyesuaikan belanja tiga program, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan food estate.

Khusus terkait MBG, menurut Bhima, sorotan dari lembaga pemeringkat global Fitch Ratings dan Moody’s Investors Service (Moody’s) bisa menjadi justifikasi untuk memangkas anggaran program tersebut.

Di sisi lain, Bhima berpendapat pemerintah perlu segera membahas penyesuaian APBN dengan DPR. Hal ini untuk meredam dampak volatilitas harga minyak terhadap ruang fiskal.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi waktu satu bulan untuk mengevaluasi potensi penyesuaian APBN.

Untuk sejauh ini, Purbaya berpendapat rerata perkembangan harga minyak masih di bawah kapasitas maksimal APBN.

Dia juga belum berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi di tengah kenaikan harga minyak dunia. Menurutnya, anggaran fiskal masih cukup untuk menampung gejolak saat ini.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Tunjangan Hari Raya atau THR bagi para pekerja dinilai belum cukup untuk mendongkrak daya beli masyarakat . Ini lantaran kondisi ekonomi terkini berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena Ramadan dan Idulfitri 1447 H berlangsung bersamaan dengan meningkatnya tekanan ekonomi global.

Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Abdul Manap Pulungan mengatakan, konflik yang melibatkan AS-Israel dan Iran yang sedang berlangsung turut memengaruhi stabilitas ekonomi domestik, terutama melalui pelemahan nilai tukar rupiah yang dapat memicu kenaikan inflasi.

"Ini memang kita agak berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, bahwa ketika kita menghadapi Ramadan dan Idulfitri, justru pada saat sekarang juga terjadi tekanan di ekonomi global. Ini akan mempengaruhi nilai tukar rupiah, lagi-lagi nanti akan mempengaruhi inflasi kita," kata Abdul Manap dalam paparannya, Senin (9/3/2026).

Banyak Ekonom Sebut RI Sudah Resesi, Purbaya: Daya Beli Masih Ada, Kita Jauh dari Krisis



Menurutnya, inflasi yang berasal dari berbagai sumber seperti kenaikan harga pangan, energi, serta depresiasi nilai tukar rupiah akan mendorong meningkatnya inflasi impor dan berdampak pada inflasi secara keseluruhan.

Terangnya tambahan THR yang diterima masyarakat kemungkinan besar hanya berfungsi sebagai penahan agar daya beli tidak turun lebih dalam, bukan menjadi pendorong konsumsi yang signifikan.

"Hipotesisnya, apakah tambahan THR yang kita dapatkan tadi itu dapat mendorong daya beli atau memang hanya untuk menahan agar inflasi tidak menggerus daya beli selama situasi domestik maupun global yang belum membaik?” ujarnya.

Abdul menjelaskan, tekanan inflasi yang datang dari sisi pasokan maupun permintaan membuat ruang untuk memaksimalkan dampak THR terhadap konsumsi masyarakat menjadi semakin terbatas.

Fantastis! Pemerintah Prediksi Angka THR Swasta Tembus Rp124 Triliun



Ia juga menyoroti perkembangan sejumlah indikator makroekonomi hingga Februari 2026. Inflasi tercatat berada di kisaran 4,76%, sementara nilai tukar rupiah mendekati Rp17.000 per dolar AS. Di sisi lain, tingkat imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) berada di kisaran 6,39% dan harga minyak dunia melambung tinggi.

Menurut Abdul, kenaikan harga minyak dunia bukan kabar baik bagi Indonesia yang saat ini merupakan negara pengimpor minyak. Kondisi tersebut berpotensi memberikan tekanan tambahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kalau situasi seperti ini, ini akan berat bagi kita karena di APBN Februari sudah Rp135 triliun. Ini angka yang sangat tinggi, yang sangat membebani ekonomi selama 2026," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menilai konflik global juga berdampak pada pelemahan rupiah yang berpotensi meningkatkan inflasi impor. Di sisi lain, inflasi dalam negeri sebenarnya sudah mulai meningkat bahkan sebelum konflik tersebut terjadi, terutama dari kenaikan harga bahan makanan.

Dengan kondisi tersebut, Abdul menilai tambahan likuiditas dari THR hanya akan menahan penurunan daya beli agar tidak semakin tajam di tengah tekanan inflasi yang meningkat.

"Kita lihat apakah THR ini berkontribusi terhadap peningkatan daya beli di tengah inflasi yang meningkat. Saya pikir tidak seperti itu karena bisa jadi THR ini hanya berguna untuk melindungi agar daya beli tidak signifikan turun ketika kenaikan inflasi cukup besar," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, meski harga minyak dunia sempat melampaui level US$100 per barel pada Senin (9/3/2026).

Purbaya mengaku bahwa kas negara saat ini masih memiliki ruang yang cukup untuk menahan gejolak harga energi global, sehingga daya beli masyarakat tetap terlindungi.

"Sampai sekarang belum ada kebijakan untuk mengubah subsidi BBM, dalam pengertian, menaikkan harga BBM. Karena kita lihat seperti apa kondisinya," ungkap Purbaya saat ditemui oleh awak media, Senin (9/3/2026).

Bendahara negara menjelaskan bahwa otoritas fiskal tidak ingin mengambil keputusan yang tergesa-gesa di tengah volatilitas pasar yang baru terjadi sesaat. Kendati demikian, dia memastikan pemerintah akan terus memantau pergerakan harga komoditas energi tersebut secara saksama.

Jika eskalasi harga minyak dunia terus berlanjut dan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maka evaluasi menyeluruh akan segera dilakukan.

"Nanti kalau setelah sebulan semuanya berubah, kita akan evaluasi," tambahnya.

Lebih jauh, Purbaya menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam merumuskan kebijakan energi, mengingat dampaknya yang sangat luas terhadap perekonomian riil dan laju inflasi. Pemerintah, lanjutnya, tengah mengkaji efektivitas penyaluran subsidi di lapangan.

"Banyak juga masyarakat yang membayar dengan harga subsidi. Jadi, kita lihat apakah itu bagus atau jelek ke ekonomi. Tapi sekarang belum saatnya ambil keputusan, karena uangnya [anggaran] masih cukup," tutup Purbaya.

Sebagai informasi, melansir Bloomberg, pada Senin (9/3/2026) pukul 12.55 waktu Singapura, harga minyak mentah Brent meroket hingga 23,9% menjadi US$116,1 per barel pada pembukaan perdagangan. Jenis West Texas Intermediate (WTI) juga melambung hingga 25,2% ke level US$116,1 per barel.

Lonjakan ini membawa risiko bagi kas negara. Berdasarkan analisis sensitivitas APBN 2026 terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro, Kemenkeu mencatat setiap kenaikan harga patokan minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) sebesar US$1 per barel berpotensi menambah defisit anggaran hingga Rp6,8 triliun.

Adapun, APBN 2026 mematok asumsi ICP di level US$70 per barel. Artinya, jika tren lonjakan harga minyak global ini bertahan maka selisih asumsi dan realisasi ICP berisiko membebani ruang fiskal pemerintah tahun ini.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai lonjakan harga minyak mentah dunia yang menembus US$100 per barel masih terlalu dini untuk dijadikan dasar perubahan kebijakan pemerintah, terutama yang terkait dengan BBM bersubsidi.

Harga minyak mentah acuan jenis Brent tercatat melonjak 12,63 persen ke level US$104 per barel.

Menurut Purbaya, kenaikan tersebut baru terjadi dalam waktu singkat.

Sementara, pemerintah menghitung asumsi harga minyak dalam APBN berdasarkan rata-rata dalam satu tahun penuh.

"Kan baru satu hari, hitungan kita kan setahun penuh," ujar Purbaya di Pasar Tanah Abang Blok A, Jakarta Pusat, Senin (9/3).

Ia menegaskan lonjakan sesaat belum tentu mencerminkan tren tahunan karena harga minyak masih bisa kembali turun.

"Asumsi kita setahun penuh. Kalau sekarang US$100 (per barel), habis itu jatuh ke US$50 (per barel), bisa sama dengan yang kemarin. Jadi jangan terlalu cepat-cepat adjust ini, adjust itu," ujarnya.

Purbaya memastikan pemerintah akan terus memantau perkembangan harga minyak dunia sebelum memutuskan kebijakan baru.

Menurut dia, pemerintah akan melihat perkembangan dalam satu bulan ke depan untuk menilai arah pergerakan harga minyak dunia.

"Kita lihat kondisi seperti apa. Nanti setelah sebulan kita prediksi, harga minyak seperti apa, sehingga kita bisa ngambil kebijakan yang pas," ucap Purbaya.

Ia menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) siap berfungsi sebagai shock absorber untuk meredam gejolak harga minyak dunia.

Ia mengatakan, sekarang ekonomi Indonesia masih ekspansi. Purbaya mengaku belum melihat gangguan dari aktivitas ekonomi dalam negeri gara-gara harga yang naik tinggi akibat kenaikan harga minyak dunia.

Ia pun meminta agar jangan cepat-cepat memastikan atau menyimpulkan harga minyak dunia akan dibanderol US$100 terus menerus.

Purbaya mengatakan ada sejumlah prediksi yang bahkan menyebut harga minyak bisa mencapai US$150 per barel.

"Kita monitor dari waktu ke waktu dan saya enggak akan terlambat mengambil keputusan kalau diperlukan," ucap Purbaya.

Sejauh ini, Purbaya memastikan pemerintah belum memiliki rencana untuk mengubah kebijakan subsidi BBM yang akan berdampak pada kenaikan harga Pertalite dan Solar.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom mengingatkan risiko jika harga bahan bakar minyak (BBM) naik seiring melonjaknya harga minyak global imbas konflik di Timur Tengah.

Adapun harga minyak global sudah menembus level di atas US$100 per barel. Padahal, asumsi harga minyak atau Indonesian Crude Price (ICP) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 berada di level US$70 per barel.

Ekonom Senior di Center of Reform on Economics Indonesia, Muhammad Ishak Razak mengatakan setiap kenaikan harga minyak US$1 per barel secara bersih memperlebar defisit APBN sekitar Rp6,8 triliun.

Menurutnya, jika harga minyak global bertahan di level US$100–US$110 per barel, tekanan tambahan terhadap APBN bisa menembus Rp204 triliun hingga Rp272 triliun. Kondisi ini berpotensi mendorong defisit melampaui batas aman 3% dari produk domestik bruto (PDB).

“Untuk opsi kebijakan, menaikkan harga BBM bersubsidi saat ini sangat berisiko mengingat inflasi Februari 2026 sudah di 4,76%, jauh di atas target,” ujar Ishak kepada Bisnis, Senin (9/3/2026).

Dia berpendapat pilihan yang lebih realistis dalam jangka pendek adalah melakukan rekalkulasi asumsi APBN, melakukan efisiensi belanja nonprioritas, serta merelokasi sebagian anggaran program makan bergizi gratis (MBG) ke buffer subsidi energi.

Ishak menilai hingga saat ini opsi menghapus subsidi belum menjadi prioritas. Langkah tersebut sebaiknya menjadi opsi terakhir jika ruang fiskal benar-benar sudah habis.

Penghapusan subsidi juga perlu dilakukan dengan sangat hati-hati karena harus disertai paket kompensasi sosial yang tepat sasaran.

“Yang terpenting, saat ini tidak perlu tergesa-gesa mengambil pilihan terakhir karena pemerintah berpotensi masuk ke dalam jebakan backfire fiscal. Pencabutan subsidi yang tidak dieksekusi dengan baik justru bisa memperburuk kondisi APBN dari sisi penerimaan, bukan hanya pengeluaran,” tutur Ishak.

Dia menjelaskan ketika daya beli masyarakat tergerus akibat kenaikan BBM yang tidak diimbangi kompensasi tepat sasaran, kondisi tersebut akan menekan pertumbuhan ekonomi.

“Belum lagi dampak sosial berupa peningkatan kemiskinan dan pengangguran yang juga akan mendorong kenaikan biaya penanganan sosial seperti bantuan sosial,” katanya.

Utak-atik APBN

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira mengingatkan langkah menaikkan harga BBM di dalam negeri sebaiknya dihindari karena masyarakat dinilai belum siap.

Sebaliknya, pemerintah perlu segera melakukan realokasi anggaran terhadap tiga program, yaitu MBG, koperasi desa merah putih, dan food estate.

“Ruang fiskal sudah sangat terbatas, dengan ekspektasi defisit bisa mencapai 3,6%. Peringatan dari lembaga pemeringkat utang seperti Moody's dan Fitch Ratings terkait MBG juga bisa dijadikan justifikasi untuk melakukan penyesuaian anggaran program tersebut. APBN Perubahan perlu segera dibahas di DPR,” kata Bhima.

Dia mengingatkan agar realokasi APBN Perubahan dilakukan secepatnya, mengingat asumsi makro dalam APBN 2026 dinilai sudah tidak relevan.

“Asumsi ICP di APBN berada di US$70 per barel. Sekarang dengan harga minyak, khususnya Brent, di atas US$110 per barel, subsidi energi tidak akan mampu bertahan. Pasti jebol,” kata Bhima.

Jangan cepat menyimpulkan harga akan 100 dolar AS terus. Kami akan lakukan asesmen dari waktu ke waktu. Hitungan berubah terus sesuai keadaan, sekarang belum 100 dolar AS kan rata-ratanya. Masih di bawah itu, jadi tenang dulu,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi waktu satu bulan untuk mengevaluasi potensi penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat harga minyak dunia yang melonjak.

“Saya akan evaluasi selama satu bulan ke depan apa yang terjadi dan kami akan lakukan penyesuaian seperlunya,” kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Diberitakan oleh Sputnik, harga minyak mentah jenis Brent mencapai 118 dolar AS per barel untuk kali pertamanya sejak 17 Juni 2022.

Harga tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan rata-rata harga minyak pada Januari 2026, di mana jenis Brent (ICE) sebesar 64 dolar AS per barel, dan US WTI berada di angka 57,87 dolar AS per barel.

Lonjakan harga minyak dunia dipicu oleh eskalasi perang antara Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran.

Purbaya memastikan akan terus memantau perkembangan harga minyak dan mengambil keputusan yang diperlukan pada waktu yang tepat.

Untuk sejauh ini, Purbaya berpendapat rerata perkembangan harga minyak masih di bawah kapasitas maksimal APBN.

“Jangan cepat menyimpulkan harga akan 100 dolar AS terus. Kami akan lakukan asesmen dari waktu ke waktu. Hitungan berubah terus sesuai keadaan, sekarang belum 100 dolar AS kan rata-ratanya. Masih di bawah itu, jadi tenang dulu,” jelas Menkeu.

“Kami monitor dari waktu ke waktu dan saya nggak akan terlambat mengambil keputusan kalau diperlukan,” ujarnya menambahkan.

Purbaya pun menilai dampak lonjakan harga minyak dunia belum memberikan dampak yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi domestik. Menurutnya, perekonomian nasional masih menunjukkan kinerja yang ekspansif.

“Yang jelas kami cukup pintar. Penyesuaian yang dilakukan tidak akan mengganggu momentum pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.

Sebagai catatan, analisis sensitivitas APBN 2026 terhadap perubahan asumsi dasar makroekonomi menghitung setiap kenaikan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) sebesar 1 dolar AS per barel berpotensi menambah defisit anggaran hingga Rp6,8 triliun.

Adapun dalam APBN 2026, asumsi ICP berada pada level 70 dolar AS per barel.

Perhitungan Kementerian Keuangan menunjukkan defisit APBN bisa mencapai 3,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) bila harga minyak bertahan pada level 92 dolar AS per barel sepanjang tahun dan tidak ada intervensi dari pemerintah.

Tetapi, Purbaya memastikan bakal mengambil langkah mitigasi agar tekanan harga minyak dunia tidak memperlebar defisit APBN.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan mewaspadai lonjakan harga minyak dunia yang sempat melampaui level US$100 per barel akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.

Purbaya menyatakan pemerintah akan terus mengawal dampak lonjakan harga minyak dunia terhadap postur APBN 2026. Otoritas fiskal, sambungnya, akan berupaya untuk menyerap guncangan agar tidak merusak fundamental fiskal.

"Hitungan kita kan setahun penuh. Rata-rata setahun berapa? Kalau rata-rata setahun US$100 [per barel], berarti kan naik terus ke atas. Jadi, kita lihat kondisi APBN kita seperti apa. Yang jelas, kita coba absorb shock [menyerap guncangan] semaksimal mungkin," ujarnya saat ditemui Pasar Tanah Abang, Jakarta, Senin (9/3/2026).

Bendahara negara menyatakan akan lakukan evaluasi komprehensif dalam waktu dekat untuk merespons fluktuasi pasar energi global. Dia juga memastikan bahwa langkah-langkah fiskal yang akan diambil nantinya tidak akan mengorbankan tren pemulihan ekonomi nasional.

Purbaya menilai, geliat ekonomi domestik saat ini masih berada pada fase ekspansi seperti yang terlihat dari pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2025 yang mencapai 5,39%. Menurutnya, lonjakan harga energi yang baru terjadi belum berpengaruh ke domestik.

"Saya belum melihat gangguan dari aktivitas ekonomi dalam negeri gara-gara harga yang naik tinggi, tapi kan baru sebentar. Tapi yang jelas, kita akan pastikan momentum pertumbuhan ekonomi tidak terganggu," kata Purbaya.

Oleh karena itu, dia meminta berbagai pihak untuk tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa harga minyak akan terus bertahan di level US$100 atau bahkan menyentuh US$150 per barel yang dinilai dapat membuat APBN jebol.

Purbaya meminta masyarakat tidak panik karena pemerintah tidak akan terlambat ambil keputusan. Dia mengatakan bahwa pemerintah sudah beberapa kali pernah menghadapi kenaikan harga minyak dunia. "Kita udah ngalamin harga minyak tinggi berapa kali, kan banyak. Enggak hancur negaranya, kan? Kenapa? Karena kebijakannya pas," katanya.

Sebagai informasi, melansir Bloomberg, pada Senin (9/3/2026) pukul 12.55 waktu Singapura, harga minyak mentah Brent meroket hingga 23,9% menjadi US$116,1 per barel pada pembukaan perdagangan. Jenis West Texas Intermediate (WTI) juga melambung hingga 25,2% ke level US$116,1 per barel.

Lonjakan ini membawa risiko bagi kas negara. Berdasarkan analisis sensitivitas APBN 2026 terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro, Kemenkeu mencatat setiap kenaikan harga patokan minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) sebesar US$1 per barel berpotensi menambah defisit anggaran hingga Rp6,8 triliun.

Adapun, APBN 2026 mematok asumsi ICP di level US$70 per barel. Artinya, jika tren lonjakan harga minyak global ini bertahan maka selisih asumsi dan realisasi ICP berisiko membebani ruang fiskal pemerintah tahun ini.

KOMPAS.com - Tunjangan Hari Raya (THR) bagi PNS 2026 mulai dicairkan oleh Pemerintah semenjak 26 Februari 2026.

Pencairan THR 2026 dilakukan secara bertahap yang menyasar anggota PNS, PPPK, prajurit TNI, Polri, dan para pensiunan masing-masing instansi.

Dengan anggaran tahun 2026 sebesar Rp 55 triliun, pemerintah mengalokasikannya untuk tiga bagian, yakni :

• Rp 22,2 triliun dialokasikan untuk 2,4 juta ASN pusat, termasuk TNI dan Polri
• Rp 20,2 triliun diperuntukkan bagi 4,3 juta ASN daerah
• Rp 12,7 triliun disiapkan untuk 3,8 juta pensiunan

Tentu saja ada besaran komponen selain gaji pokok yang diikutsertakan dengan THR PNS 2026. Pemerintah bakal memberikan tunjangan keluarga, jabatan, pangan, dan kinerja yang diberikan 100 persen.

"Komponen yang dibayarkan 100 persen penuh, meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan/kinerja sesuai regulasi yang berlaku," papar Menteri Koordintaor Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dikutip dari Kompas.com, Selasa (3/3/2026).

THR PNS 2026 berbeda dengan Gaji ke-13 yang bakal disalurkan pada Juni 2026.

THR PNS 2026 tak kena pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tak mengenakanPjak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) bagi THR PNS 2026 karena adanya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024, THR bagi ASN, TNI, dan Polri tidak dikenakan potongan pajak karena PPh ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah.

Menurut Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawati, pemerintah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menanggung pajak PNS.

"THR bagi ASN, TNI dan Polri bukan tidak kena potongan pajak, sebenarnya tetap dikenakan Pajak Penghasilan, tapi karena sumbernya berasal dari APBN maka seluruh PPh tersebut ditanggung pemerintah (DTP)," jelas Inge dikutip dari Kompas.com.

Defisit APBN meningkat

Padahal saat ini defisit APBN mencapai Rp 135,7 triliun setara dengan 0,5 persen terhadap nilai dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Dibanding tahun lalu, defisit meningkat signifikan, padahal Februari 2025 hanya di angka Rp 30,7 triliun. Untuk itulah Purbaya ingin menggenjot pajak di awal tahun 2026 ini.

"Pengumpulan pajak di dua bulan pertama 2026 ini tumbuh 30 persen. Kita akan pastikan itu akan stabil terus ke depan," jelasnya.

Di samping itu, tekanan fiskal ke APBN makin besar imbas kenaikan harga minyak dunia akibat perang Israel-AS Vs Iran. Hal ini membuat Purbaya ingin memangkas beberapa pos anggaran.

Artikel ini pernah tayang di Kompas.com dengan judul "THR PNS, PPPK, hingga Pensiunan 2026 Cair, Ini Besaran Komponennya" dan "Defisit APBN Tembus Rp 135,7 Triliun pada Februari 2026"

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang