#30 tag 24jam
Industri Penjaminan Didorong Jadi Pilar Pembiayaan Produktif
industri penjaminan memiliki peran strategis dalam memperluas akses kredit. [378] url asal
#asippindo #industri-penjaminan #indonesia-guarantee-summit-2026 #ojk #umkm #akses-pembiayaan #sistem-keuangan-nasional #penjaminan-kredit #kredit-usaha-rakyat #stabilitas-keuangan #pembiayaan-produkti
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Penguatan industri penjaminan dinilai semakin penting di tengah kebutuhan pembiayaan sektor produktif dan UMKM yang terus meningkat. Sebab, industri penjaminan memiliki peran strategis dalam memperluas akses kredit, menjaga kualitas intermediasi keuangan, sekaligus menopang stabilitas sistem keuangan nasional.
Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) menilai industri penjaminan perlu diperkuat melalui tata kelola yang lebih sehat, prudent, dan terintegrasi agar mampu menjawab tantangan pembiayaan nasional di tengah dinamika ekonomi global.
Ketua Asippindo Ivan Soeparno mengatakan, industri penjaminan saat ini memiliki posisi yang semakin strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, terutama melalui perluasan akses pembiayaan UMKM dan sektor produktif.
“Penjaminan bukan sekadar pelengkap administrasi kredit. Penjaminan adalah mekanisme berbagi risiko yang membantu mempertemukan kebutuhan pelaku usaha, terutama UMKM dan koperasi, dengan prinsip kehati-hatian lembaga keuangan,” ujar Ivan dalam Indonesia Guarantee Summit (IGS) 2026 di Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Menurut Ivan, di tengah tekanan ekonomi global dan dinamika sektor keuangan, industri penjaminan dituntut tumbuh lebih sehat, transparan, dan kompetitif agar mampu menjaga kualitas pembiayaan nasional.
Ia menilai pemurnian industri penjaminan perlu dipahami sebagai momentum memperkuat arah industri, termasuk memperjelas model bisnis, memperkuat tata kelola, dan meningkatkan mitigasi risiko.
Dia menambahkan, penguatan industri penjaminan membutuhkan harmonisasi kebijakan yang semakin selaras dengan sektor jasa keuangan lain, khususnya pada produk yang memiliki irisan dengan industri asuransi.
“Dengan regulasi yang proporsional dan sesuai karakteristik bisnis penjaminan, industri penjaminan, asuransi, perbankan, dan lembaga keuangan lain dapat saling melengkapi dalam memperkuat akses pembiayaan dan stabilitas sistem keuangan nasional,” ujarnya.
Asippindo menilai penguatan industri penjaminan penting karena sektor ini berkontribusi menjaga intermediasi keuangan, memperluas pembiayaan UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, Asippindo bersama regulator juga terus mendorong penguatan ekosistem industri melalui peningkatan tata kelola, transformasi digital, pengembangan SDM, hingga penguatan skema penjaminan ulang nasional.
Dalam keynote speech Indonesia Guarantee Summit 2026, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang diwakili Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan mengatakan, penguatan industri penjaminan menjadi bagian penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional.
Menurut Ferry, sektor UMKM saat ini berkontribusi sekitar 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menyerap 97 persen tenaga kerja, serta mencakup sekitar 60 persen investasi nasional. Namun, masih banyak UMKM yang feasible tetapi belum sepenuhnya bankable sehingga membutuhkan dukungan industri penjaminan untuk memperluas akses kredit formal.
Asippindo: Batas Bawah Imbal Jasa Penjaminan Bisa Cegah Perang Tarif
Asippindo mendukung OJK tetapkan batas bawah imbal jasa penjaminan untuk cegah perang tarif dan jaga stabilitas industri penjaminan. [306] url asal
#asippindo #batas-bawah-imbal-jasa #imbal-jasa-penjaminan #ojk #industri-penjaminan #perang-tarif #stabilitas-industri #iklim-usaha-sehat #kualitas-layanan-penjaminan #formula-penetapan-ijp #risiko-ker
(Bisnis.Com - Finansial) 18/11/25 12:42
v/41731/
Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) menilai rencana Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menetapkan batas bawah imbal jasa penjaminan (IJP) adalah cara regulator untuk meningkatkan stabilitas industri penjaminan.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asippindo Agus Supriadi berpendapat hal tersebut dilakukan agar iklim usaha yang sehat dan kompetitif bisa terjaga.
“Penetapan batas bawah IJP tersebut diperkirakan dapat membantu mencegah perang tarif yang tidak sehat dan meningkatkan kualitas layanan penjaminan,” katanya kepadaBisnis, Senin (17/11/2025).
Sebab demikian, pria yang juga merupakan Direktur Utama Jamkrida Jakarta ini menegaskan Asippindo mendukung rencana OJK tersebut, mengingat perkiraannya akan dapat menstabilkan industri.
Agus meneruskan, hingga kini formula penetapan batas bawah IJP belum dibicarakan secara khusus di asosiasinya. Namun, dia yakin regulator akan mempertimbangkan berbagai faktor dalam menetapkan batas bawah IJP seperti biaya operasional, risiko, dan kebutuhan pasar.
“Asippindo mungkin meminta OJK untuk mempertimbangkan dan mengkaji secara serius terkait dampak kebijakan ini terhadap industri penjaminan dan memastikan bahwa kebijakan ini tidak menghambat pertumbuhan industri,” jelasnya.
Lebih jauh, dia menyoroti fenomena perang tarif IJP mungkin saja terjadi meskipun sebenarnya tidak tampak muncul di permukaan. Dia menilai perang tarif IJP yang terjadi dan dibiarkan mungkin saja dapat menggerus kesehatan perusahaan penjaminan
“Ini karena dapat menyebabkan penurunan pendapatan dan meningkatkan risiko kerugian. Penetapan batas bawah IJP mungkin juga untuk mencegah fenomena ini,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengungkapkan pihaknya bersama asosiasi akan menetapkan batas bawah IJP.
Semula, dia menyebut POJK 11 Tahun 2025 tidak mewajibkan perusahaan penjaminan menggunakan jasa aktuaria. Namun, jasa ini dinilai penting untuk menetapkan harga IJP.
Berdasarkan catatannya, sebagian besar Jamkrida belum menggunakan jasa aktuaria karena pertimbangan biaya dan skala bisnis, sedangkan perusahaan dengan kapasitas besar sudah menerapkannya.
“Ke depannya, OJK bersama asosiasi akan menetapkan batas bawah IJP guna menjaga iklim usaha yang sehat dan kompetitif,” kata Ogi dałam lembar jawaban RDK September 2025.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)