Kementerian ESDM memutuskan untuk menunda mengumumkan hasil kajian mengenai dugaan tambang ilegal yang menyebabkan banjir hingga longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral (Dirjen Gakkum ESDM) Rilke Jeffri Huwae mengatakan pihaknya sudah melakukan kajian. Hanya saja, ada beberapa hal yang menyebabkan hasilnya belum bisa diumumkan.

"Sudah. Kita sudah kaji, tapi kita belum bisa menyampaikan produk itu untuk kemudian menjadi bahan perbincangan di publik," ujarnya ditemui di BPH Migas, Senin (16/12).

Menurutnya, saat ini pemerintah tengah fokus dalam penyelamatan korban bencana banjir di tiga provinsi tersebut. Ia tak ingin apabila dirilis saat ini, fokus masyarakat akan teralihkan dari aksi kemanusiaan.

"Kita sudah buat kajian, tetapi itu bagian dari penegakan hukum dan kita mendahulukan hal-hal yang terkait dengan penyelesaian kemanusiaan dulu," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyebutkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sudah beberapa kali turun ke lapangan. Ia menyadari penegakan hukum sangat penting dan wajib dilakukan, hanya saja untuk saat ini penyelamatan jiwa manusia dinilai paling utama.

"Penegakan hukum itu penting dan wajib dilakukan, tetapi melihat momentumnya dulu. Sebagai bangsa kita selesaikan dulu masalah kemanusiaan," terangnya.

Jeffri menilai bukan waktu yang tepat untuk saling menyalahkan di saat seperti ini. Ia pun berharap masyarakat bisa mengerti keputusan pemerintah tersebut.

"Ya kalau kemudian kita di dalam persoalan bangsa ini masalah-masalah kemanusiaan belum kita selesaikan terus kita cari siapa yang paling bersalah dan sebagainya, saya kira itu baik tapi itu bukan keputusan yang terbaik," pungkasnya.

IDXChannel - Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengungkap kondisi distribusi BBM dan LPG di sejumlah wilayah Sumatera yang terdampak banjir bandang dan longsor.

Secara umum, lanjutnya, pasokan energi dinilai relatif aman, meskipun masih terdapat kendala di beberapa daerah.

Untuk wilayah Sumatera Barat (Sumbar), pasokan dan distribusi BBM serta LPG berada dalam kondisi cukup terkendali. Namun, di Sumatera Utara (Sumut), distribusi LPG masih belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah terdampak.

"Kalau Sumbar relatif insyaallah jauh lebih baik. Kalau di Sumut, itu persoalannya sekarang tinggal LPG," ungkapnya saat menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta pada Senin (15/12/2025).

Ia menjelaskan, kendala utama distribusi LPG di Sumut disebabkan oleh akses jalan yang belum sepenuhnya pulih akibat bencana. Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya pun menambah armada kapal guna mempercepat mobilisasi LPG melalui jalur laut.

"LPG yang masih butuh atensi besar, karena sebagian jalan belum (pulih), maka kita menambah kapal dalam rangka memobilisasi LPG dari laut," lanjut Bahlil.

Sementara itu, kondisi di Aceh dinilai lebih menantang. Bahlil mengungkapkan, setidaknya terdapat tiga kabupaten yang membutuhkan upaya ekstra karena akses darat masih terputus.

"Kemudian kalau Aceh, jujur saya katakan di tiga kabupaten itu memang membutuhkan effort yang sangat luar biasa karena akses darat belum bisa," sebutnya.

Dalam kondisi tersebut, distribusi BBM dan LPG ke wilayah terdampak Aceh dilakukan melalui berbagai cara, termasuk jalur udara dan alternatif lain.

"Kami masih drop dengan Pertamina pakai heli, pakai pesawat Hercules, ada jalan-jalan tikus juga kami pakai, kemudian rakit juga kita lakukan. Apapun yang bisa kita dorong untuk bisa melakukan percepatan, kita maksimalkan potensi yang ada," kata dia.

(Febrina Ratna Iskana)

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa realisasi subsidi dan kompensasi listrik untuk masyarakat mencapai sekitar Rp210 triliun.

"Dari total subsidi listrik antara subsidi dan kompensasi untuk 37 golongan, sebanyak 24 golongan menerima subsidi dan 13 golongan menerima kompensasi. Totalnya kurang lebih sekitar Rp 210 triliun untuk subsidi dan kompensasi listrik pada 2025," ujar Bahlil dalam Rapat Terbatas di Istana Negara, Jakarta, dikutip Selasa (16/12/2025).

Jumlah tersebut, lanjut Bahlil, sudah termasuk alokasi sekitar Rp 12 triliun untuk pembayaran diskon tarif listrik yang menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi 2025 pada Maret, April, dan Mei. "Sebagaimana yang sudah diputuskan oleh Bapak Menko Perekonomian waktu itu," katanya.

Bahlil memastikan, anggaran subsidi dan kompensasi listrik tersebut masih sejalan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah ditetapkan dalam Nota Keuangan pada 17 Agustus lalu. "Ini masih on the track. Belum ada perubahan atau penambahan anggaran, masih sesuai dengan batasan APBN," tegasnya.

Selain subsidi listrik, Bahlil juga melaporkan perkembangan pasokan listrik di wilayah terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Untuk wilayah Banda Aceh, pasokan listrik saat ini telah mencapai rata-rata 60 megawatt (MW) dari total kebutuhan sekitar 110 MW. "Artinya, masih ada kekurangan sekitar 50 MW," ujarnya.

Ia menjelaskan, pemulihan pasokan listrik masih bergantung pada percepatan penyelesaian jaringan gardu induk yang saat ini progresnya telah mencapai sekitar 80–90 persen. Bahlil menargetkan seluruh pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dalam beberapa hari ke depan.

"Jika gardu induk sudah rampung, aliran listrik dari sistem Arun–Bireuen bisa kembali masuk secara normal. Dengan begitu, transmisi kelistrikan jalur Sumatera akan kembali terkoneksi sepenuhnya dengan sistem kelistrikan Aceh," tutupnya.

IDXChannel - Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengklaim Indonesia akan mulai menghentikan impor solar pada 2026. Hal ini dimungkinkan seiring beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan yang dijadwalkan mulai berjalan pada 2026.

Bahlil menjelaskan RDMP Balikpapan akan menambah kapasitas produksi solar nasional lebih dari 100 ribu barel per hari. Dengan tambahan tersebut, produksi solar dalam negeri dinilai sudah mampu memenuhi kebutuhan konsumsi nasional.

"Sekalipun belum kita dorong ke B50, itu kita sudah surplus untuk solar. Jadi mulai tahun depan Indonesia tidak lagi melakukan impor solar, karena antara konsumsi dan produksi kita sudah cukup," kata Bahlil saat menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan pemerintah tengah mengkaji pemanfaatan surplus solar apabila program biodiesel B50 didorong penuh. Surplus tersebut diperkirakan mencapai sekitar 4 juta ton dan dapat dikonversi menjadi produk bahan bakar pesawat atau avtur.

"Kalau memang kita mau dorong ke B50, maka jumlah solar yang surplus kurang lebih sekitar 4 juta ton itu kita akan konversi untuk membuat produk avtur. Sehingga di 2026, insyaallah solar kita sudah clear, avturnya juga bisa kita produksi dalam negeri," kata dia.

Untuk komoditas bensin, Bahlil mengakui Indonesia masih akan bergantung pada impor. Oleh karena itu, pemerintah mendorong percepatan program etanol sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan impor BBM.

"Sementara untuk bensin, kita masih tetap impor, dan karena itu kami menyarankan agar program etanol itu bisa kita jalankan dan bisa kita produksi 2027," ujarnya.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel-Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) dalam kondisi aman menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

Kepastian tersebut disampaikan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia usai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025). Dalam pertemuan itu, Bahlil melaporkan kondisi terkini stok energi nasional.

Menurut Bahlil, stok BBM dan LPG nasional saat ini masih berada dalam batas aman sesuai standar minimum nasional. Untuk BBM, ketahanan stok rata-rata nasional dinilai masih mampu memenuhi kebutuhan dalam beberapa pekan ke depan.

“Untuk bensin itu 18 hari. Kemudian baik yang RON 90 itu yang subsidi, 18 hari. Bensin RON 92 itu 22 hari. RON 95, 28 hari. Kemudian solar kita sekarang rata-rata di 15 sampai 17 hari,” katanya.

Sementara itu, ketersediaan LPG juga dipastikan aman dengan ketahanan stok sekitar 14 hari. Seluruh angka tersebut masih berada dalam koridor standar minimum yang telah ditetapkan pemerintah.

“Jadi ini semua masih dalam koridor stok standar minimum nasional. Jadi kalau kita untuk Nataru, insyaallah aman. Sekalipun kita kena di persoalan di bencana,” ujarnya.

(Rahmat Fiansyah)

Bisnis.com, JAKARTA — Swasembada energi menjadi salah satu agenda besar yang dibidik oleh Presiden Prabowo Subianto pada masa pemerintahannya. Dengan sumber daya alam yang melimpah, pemerintah optimistis Indonesia mampu menggapai asa swasembada energi.

Sejalan dengan itu, capaian demi capaian juga berhasil ditorehkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mulai dari subsektor minyak dan gas bumi (migas); mineral dan batu bara (minerba); hingga energi baru dan terbarukan (EBT) yang seluruhnya berambisi untuk mewujudkan ketahanan energi.

Dalam acara 40 BIG Conference 2025 bertajuk "Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi" di Jakarta, Senin (8/12/2025), Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan sejumlah gebrakan untuk mewujudkan swasembada energi di tengah gejolak geopolitik global.

“Dan insyaallah di tahun 2025 ini, lifting kita bisa kita melampaui daripada target APBN. Ini insyaallah tercapai,” kata Bahlil.

Bahlil mengungkapkan bahwa upaya menggenjot lifting minyak menjadi fokus utama Otoritas Energi itu. Adapun target lifting minyak pada tahun ini mencapai 605.000 barel per hari (bph) dan bakal terus ditingkatkan menjadi 1 juta bph pada 2029.

Untuk mencapai target itu, Bahlil mengatakan pihaknya mengubah skema lelang wilayah kerja (WK) minyak dan gas bumi (migas) dari sebelumnya bertahap menjadi serentak mulai tahun ini.

Oleh karena itu, dia mengatakan lebih dari 70 WK migas siap dijajakan mulai tahun ini. “Tadi saya katakan bahwa untuk kita menaikkan lifting kita, itu kita harus melakukan eksplorasi. Ada 70 cekungan kita akan tenderkan,” tutur Bahlil.

Selain itu, pihaknya juga meminta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang telah melakukan rencana pengembangan (plan of development/POD) segera melakukan konstruksi. Jika tidak, Bahlil tak segan membatalkan proyek.

Di samping itu, pihaknya juga bakal mengoptimalkan sumur tua (idle). Bahlil membuka kesempatan kepada PT Pertamina (Persero) dan usahanya untuk menggandeng KKKS lain dalam menggarap sumur idle tersebut.

Data Kementerian ESDM sendiri mencatat saat ini terdapat 2.500 sumur idle yang bakal direaktivasi dengan skema kemitraan itu dilakukan mulai tahun ini.

Adapun, mengacu pada data Kementerian ESDM, produksi minyak bumi pada periode Januari—Oktober 2025 mencapai 605.500 bph, melampaui target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar 605.000 bph.

Untuk kali pertamanya sejak 2008, lifting minyak bumi Indonesia berhasil mencapai target, bahkan melebihi.

Capaian lain yang ditorehkan oleh sektor ESDM adalah setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Hingga November 2025, Kementerian ESDM mencatat realisasi PNBP telah mencapai Rp210,90 triliun

Besaran capaian tersebut tercatat 82,87% dari target PNBP sektor ESDM yang termaktub di dalam APBN 2025 sebesar Rp254,49 triliun.

Kendati harga komoditas tambang menunjukkan tren penurunan di pasar internasional, subsektor mineral dan batu bara berhasil menyumbang PNBP tertinggi, yakni senilai Rp114,55 triliun; disusul oleh subsektor migas (Rp85,89 triliun); subsektor panas bumi (Rp1,78 triliun); dan subsektor lainnya dengan akumulasi sebesar Rp8,68 triliun.

Pengembangan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) pun tak luput…

Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT)

Adapun, sebagai bentuk keseriusan komitmen Indonesia terhadap Kesepakatan Paris, pengembangan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) pun tak luput dari perhatian para pemangku kepentingan.

Bauran EBT pada campuran energi nasional telah mencapai 16,23% pada perhitungan sementara pada semester I/2025.

Angka tersebut menunjukkan peningkatan hampir 2% apabila dibandingkan dengan bauran EBT pada 2024 yang berada di angka 14,68%.

Pada Mei 2025, pemerintah meluncurkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034; sebuah RUPTL yang dinobatkan sebagai RUPTL paling hijau.

Pemerintah berencana untuk menambah pembangkit listrik dengan total kapasitas mencapai 69,5 GW yang terdiri atas pembangkit EBT dengan kapasitas 42,6 GW (61% dari total kapasitas); storage dengan kapasitas sebesar 10,3 GW (15% dari total kapasitas); serta pembangkit bertenaga fosil sebesar 16,6 GW (24% dari total kapasitas).

Tak berhenti di kelistrikan, pemerintah juga berhasil menerapkan mandatori B40 atau program campuran bahan bakar biodiesel sebanyak 40%.

Sejak diterapkan pada Januari—September 2025, realisasi B40 mencapai 10,57 juta kiloliter (kl) dengan nilai penghematan devisa negara sebesar Rp93,43 triliun.

Penghematan devisa dapat tercapai, sebab penerapan B40 mengurangi impor solar. Oleh karenanya, Bahlil menargetkan penerapan B50 pada semester II/2026 yang akan bermuara kepada berhentinya impor minyak solar.

Menurut Bahlil, penerapan mandatory B50 ke depannya juga dapat menjadi substitusi konsumsi solar hingga 20 juta kl. Kementerian ESDM memprediksi konsumsi solar tahun depan tembus 40,2 juta kl.

Dengan demikian, implementasi B50 pada semester II/2026 dapat mengalihkan hampir setengah dari kebutuhan solar. “Yang berikutnya adalah kita dorong, tahun depan kita nggak lagi impor solar. Karena kita dorong ke B50,” kata Bahlil.

Di sisi lain, pemerintah juga senantiasa memberi ruang bagi masyarakat untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi.

Dalam sektor ESDM, ruang tersebut dibuka seluas-luasnya melalui Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

“Kita tidak hanya membangun ketahanan energi, tetapi juga memastikan pengelolaan sumber daya alam yang inklusif, berkeadilan, dan berpihak kepada generasi mendatang,” ujar Bahlil.

Permen ESDM 14/2025 memberi ruang bagi badan usaha milik daerah (BUMD), koperasi, atau usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mengelola sumur minyak rakyat dan menjual hasilnya kepada Pertamina atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) seharga 80% dari harga minyak mentah Indonesia (ICP).

Kemudian, UU 2 Tahun 2025 juga memberi ruang bagi BUMD, koperasi, UMKM, dan ormas keagamaan untuk mengelola tambang minerba.

Pemerintah berharap, melalui kedua regulasi tersebut masyarakat dapat turut mengelola sumber daya alam yang berada di sekitar mereka. Tiada lain dengan tujuan selain meningkatkan kesejahteraan, baik potensi tersebut merupakan pertambangan mineral dan batu bara (minerba), maupun sumur minyak rakyat. (Antara)

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memastikan, ketersediaan BBM dan LPG dalam kondisi aman menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2025/2026 . Kepastian tersebut disampaikan Bahlil saat menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta pada Senin (15/12/2025).

Bahlil menjelaskan, stok BBM dan LPG nasional saat ini masih berada dalam batas aman sesuai standar minimum nasional. Untuk BBM, stok rata-rata nasional tercatat cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam beberapa pekan ke depan.

Pertamina Patra Niaga Regional JBB Siap Amankan Pasokan BBM Nataru



"Untuk bensin itu 18 hari. Kemudian baik yang RON 90 itu yang subsidi, 18 hari. Bensin RON 92 itu 22 hari. RON 95, 28 hari. Kemudian solar kita sekarang rata-rata di 15 sampai 17 hari," ungkapnya.

Sementara itu ketersediaan LPG juga dipastikan aman dengan ketahanan stok sekitar 14 hari. Menurutnya, seluruh angka tersebut masih berada dalam koridor standar minimum yang ditetapkan pemerintah.

Setelah BP-AKR dan Vivo, Pertamina Kini Pasok BBM 100 Ribu Barel ke Shell



"Jadi ini semua masih dalam koridor stok standar minimum nasional. Jadi kalau kita untuk Nataru, insyaallah aman. Sekalipun kita kena di persoalan di bencana," tegas Bahlil.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai progres perbaikan kerusakan di lokasi bencana saat ini, termasuk ketersediaan stok bahan bakar minyak dan LPG (liquefied petroleum gas).

"Semua masih dalam koridor stok standar minimum nasional. Jadi, kalau kita untuk Nataru, insyaallah aman Bapak, sekalipun kita kena persoalan di bencana," ucap Bahlil dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Dalam penanganan pascabencana, Bahlil melaporkan pemulihan pasokan listrik di sejumlah wilayah yang terdampak bencana.

Dia menjelaskan pemulihan listrik di Sumatera Utara telah mencapai 99,9 persen, tersisa sekitar 50 desa di empat kabupaten yang belum teraliri listrik.

"Ternyata itu bukan karena persoalan banjir saja, tapi memang jaringan listrik kita yang belum ada di sana," kata Bahlil.

Pada kesempatan itu, Bahlil menegaskan bahwa penyaluran listrik tidak dapat dipaksakan sebelum kondisi dinyatakan aman guna mencegah risiko kecelakaan dan menjaga keselamatan masyarakat.

"Kami laporkan bahwa belum bisa teraliri semua ke desa-desa yang ada karena sebagian desa-desa yang infrastrukturnya masih parah, jalan yang nggak bisa kita masuk, itu pada tegangan rendah, itu tiang-tiangnya jatuh dan ada sebagian desa yang memang masih banjir, masih ada air. Kalau ini kita paksakan untuk dialiri listrik, itu akan berdampak pada kecelakaan di masyarakat," kata Bahlil menjelaskan.

Selain itu, Bahlil juga menyampaikan progres terkait mobilisasi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG di daerah terdampak bencana Sumatra.

Menurut Bahlil, pemerintah terus berupaya memaksimalkan penyaluran BBM dan LPG agar sampai ke seluruh wilayah terdampak.

"Kemudian kalau Aceh, Bapak Presiden, jujur saya katakan di tiga kabupaten itu memang membutuhkan effort yang sangat luar biasa karena akses darat belum bisa. Jadi, kami masih drop dengan Pertamina pakai heli, pakai pesawat Hercules," ucap Bahlil.

"Ada jalan-jalan tikus juga kami pakai, kemudian rakit juga kita lakukan. Apa pun yang bisa kita dorong untuk bisa melakukan percepatan, kita maksimalkan potensinya yang ada," ujarnya menambahkan.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkap alasan layanan listrik di wilayah terdampak banjir di Aceh belum pulih.

Ia menyebut salah satu alasannya adalah infrastruktur yang masih rusak hingga sebagian desa yang masih terendam banjir.

"Karena sebagian desa yang infrastrukturnya masih parah, jalan yang enggak bisa kita masuk, itu pada tegangan rendah itu tiang-tiangnya jatuh. Dan ada sebagian desa yang memang masih banjir, masih ada air," ujar Bahlil dalam Sidang Kabinet Paripurna, Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12).

Ia mengatakan dengan kondisi tersebut, apabila listrik dipaksakan menyala justru berpotensi mencelakakan warga.

Pada saat yang sama, Bahlil juga melaporkan gardu induk di sana sudah hampir rampung, dengan tahap telah mencapai 80 hingga 90 persen.

Ia pun menargetkan hal itu rampung pada pekan ini, paling lambat pada Rabu atau Kamis.

"Kalau ini jadi maka aliran listrik dari Arun, Bireum, itu baru bisa masuk secara normal dan transmisi untuk jalur Sumatera itu sudah bisa connect," ujar dia.

BNPB melaporkan sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih terdampak banjir bandang dan longsor dengan akses darat yang terbatas.

Hingga Senin (15/12), jumlah korban meninggal dunia tercatat 1.030 jiwa, sementara korban hilang berjumlah 206 orang.

Jumlah pengungsi mencapai 608.940 orang, dengan Aceh menjadi provinsi dengan pengungsi terbanyak.

Pemerintah Aceh juga telah meminta keterlibatan UNDP dan UNICEF untuk mendukung penanganan pascabencana dan proses pemulihan infrastruktur di wilayah terdampak.

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menegaskan, bakal menjatuhi denda kepada para pelanggar penambangan di kawasan hutan . Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 391.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Tarif Denda Administratif Pelanggaran Kegiatan Usaha Pertambangan di Kawasan Hutan untuk Komoditas Nikel, Bauksit, Timah, dan Batubara.

Bahlil menjelaskan, bahwa besaran tarif denda administratif ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan dengan sanksi administrasi tertinggi dikenakan untuk pelanggaran pertambangan Nikel, yaitu mencapai Rp6,5 miliar per hektare (ha).

Sementara itu komoditas Bauksit dikenakan denda sebesar Rp1,7 miliar per ha, komoditas Timah sebesar Rp1,2 miliar per ha, dan Batubara sebesar Rp354 juta per ha.Bahlil Bakal Jatuhi Denda Rp6,5 Miliar Bagi Pelanggar Penambangan di Kawasan Hutan



"Kalau seandainya kita mendapatkan dalam evaluasi mereka melanggar, tidak tertib, Maka tidak segan-segan kita akan melakukan tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku," tegasnya dalam keterangan resmi, Minggu (14/12/2025).

Menurut Bahlil, penetapan tarif denda ini merupakan instrumen penegakan hukum yang bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemanfaatan sumber daya alam, sekaligus menanggulangi kerugian negara dan dampak lingkungan.

Ia menyebut seluruh penagihan denda administratif ini akan ditagih oleh Satgas PKH dan dicatat sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada sektor energi dan sumber daya mineral. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan menjadi dasar bagi langkah penindakan oleh Satgas terhadap pelanggaran di lapangan.

Satgas PKH Tagih Denda 71 Perusahaan yang Jadikan Hutan untuk Lahan Sawit dan Tambang, Jumlahnya Segini!



"Saya yakinkan sekali lagi, untuk di pertambangan kalau ada yang menjalankan tidak sesuai dengan aturan dan standar pertambangan Saya tidak segan-segan untuk mencabut," tandasnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan, Kementerian ESDM terus berupaya membantu masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Pulau Sumatra.

Sejak kunjungan lapangan awal Desember lalu, berbagai bantuan kemanusiaan serta langkah pemulihan pasokan dan infrastruktur energi dilakukan secara bertahap di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Terbaru di Sumatra Utara, komitmen bantuan untuk warga Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan juga mulai terealisasi. Hingga Sabtu (13/12), sebanyak 100 tenda telah tiba dan diserahkan kepada pemerintah daerah setempat untuk segera didistribusikan.

Sementara itu, 156 tenda lainnya masih dalam perjalanan dari Bandara Minangkabau menuju Batang Toru. Keterlambatan pengiriman disebabkan antrean kargo udara serta medan distribusi yang sulit.

"Untuk di Sumatra Utara, Kementerian ESDM mengirimkan bantuan berupa Genset sebanyak 10 unit, matras angin 77 buah, starlink 5 unit, jet cleaner 10 unit, gergaji mesin 9 unit, lampu emergency sebanyak 3 box, dan tenda sebanyak 256 set," kata Ketua Tim ESDM Siaga Bencana Rudy Sufahriadi di Jakarta, Sabtu (13/12).

Secara operasional, pemulihan infrastruktur energi di Sumatra Utara hampir sepenuhnya rampung. Seluruh 406 SPBU, 383 agen LPG, dan 46 SPBE telah kembali beroperasi, sementara pasokan listrik sudah menjangkau hampir seluruh pelanggan.

Sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi masyarakat, pemerintah juga menindaklanjuti kebijakan penghapusan utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi debitur terdampak bencana di Aceh dan Sumatra Utara.

Kebijakan ini disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto saat kunjungannya ke Aceh pada Minggu (7/12), dengan sasaran utama petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro yang terdampak langsung.

Sementara itu di Aceh, Menteri ESDM segara meminta Tim ESDM Siaga Bencana untuk mendirikan dan mengoperasikan posko dapur umum di Kabupaten Bireuen sejak Rabu (3/12). Posko ini berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pangan ribuan pengungsi dan warga terdampak bencana.

Seiring pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pasokan listrik di Aceh terus dipercepat. Progres pemulihan transmisi Brandan-Langsa telah mencapai sekitar 85 persen dan ditargetkan dapat tersambung kembali dengan sistem kelistrikan Sumatra Utara pada 17 Desember mendatang.

"Pemulihan listrik di Aceh ini menjadi perhatian utama Kementerian ESDM. Berbagai upaya dilakukan untuk mengembalikan pasokan listrik sebagaimana mestinya. Penyambungan transmisi dengan sistem Sumut sedang dilakukan, ditambah dengan pemasangan PLTD untuk mendukung pasokan listrik," ujar Rudy.

Untuk memperkuat sistem kelistrikan Banda Aceh, Kementerian ESDM juga memasang Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dengan total kapasitas 50 MW.Pada Sabtu (13/12), tambahan mesin 5 MW di PLTD Leung Bata telah berhasil masuk ke sistem 20 kV Aceh, sementara 5 MW sisanya dijadwalkan beroperasi pada 14 Desember. PLTD Krueng Raya berkapasitas 15 MW ditargetkan beroperasi pada 23 Desember.

Adapun PLTD Ulee Kareng berkapasitas 25 MW masih dalam tahap pembebasan lahan dan pengiriman mesin, dengan target commissioning pada 30 Januari 2026.

Di sisi lain, pasokan BBM dan LPG tetap menjadi prioritas, khususnya untuk wilayah yang masih terisolasi. Distribusi dilakukan melalui strategi multimoda, memanfaatkan jalur darat, laut, dan udara.

Di Aceh, ketahanan stok BBM jenis bensin tercatat aman hingga 30 jam dan solar 33 jam. Sebanyak 141 dari 156 SPBU telah kembali beroperasi, sementara agen LPG yang aktif mencapai 118 dari 133 agen. Titik yang belum beroperasi umumnya berada di wilayah dengan banjir parah atau akses yang belum dapat dilalui.

"Meskipun ada kendala aspek safety untuk pengangkutan LPG via pesawat, kami tidak menyerah. Suplai LPG untuk wilayah utara Aceh kini kami topang menggunakan kapal dari Terminal LPG Arun serta pengiriman tabung lewat jalur darat pantai barat," ujar Rudy Jumat (12/12) kemarin.

Sementara itu di Sumatra Barat, janji bantuan juga telah ditunaikan. Satu unit genset dikirimkan ke Masjid Suhada di Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, sehingga warga dapat kembali melaksanakan Sholat Jumat dengan nyaman pada Jumat (5/12). Secara keseluruhan, sebanyak 35 genset disalurkan untuk warga Kecamatan Palembayan.

PLN turut mempercepat pemulihan jaringan listrik dengan memasang tiang listrik tegangan rendah, bahkan hingga malam hari, demi mengembalikan pasokan listrik secara normal. Untuk sektor energi, seluruh 147 SPBU, 172 agen LPG, dan 14 SPBE di Sumatra Barat telah kembali berfungsi normal.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantu masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Pulau Sumatra dengan melakukan pengiriman tenda dan melakukan pemulihan infrastruktur energi.

Sejak kunjungan lapangan awal Desember lalu, berbagai bantuan kemanusiaan serta langkah pemulihan pasokan dan infrastruktur energi dilakukan secara bertahap di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Terbaru di Sumatra Utara, komitmen bantuan untuk warga Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan juga mulai terealisasi. Hingga Sabtu (13/12), sebanyak 100 tenda telah tiba dan diserahkan kepada pemerintah daerah setempat untuk segera didistribusikan.

Sementara itu, 156 tenda lainnya masih dalam perjalanan dari Bandara Minangkabau menuju Batang Toru. Keterlambatan pengiriman disebabkan antrean kargo udara serta medan distribusi yang sulit."Untuk di Sumatra Utara, Kementerian ESDM mengirimkan bantuan berupa Genset sebanyak 10 unit, matras angin 77 buah, starlink 5 unit, jet cleaner 10 unit, gergaji mesin 9 unit, lampu emergency sebanyak 3 box, dan tenda sebanyak 256 set," jelas Ketua Tim ESDM Siaga Bencana Rudy Sufahriadi di Jakarta, Sabtu (13/12).

Secara operasional, pemulihan infrastruktur energi di Sumatra Utara hampir sepenuhnya rampung. Seluruh 406 SPBU, 383 agen LPG, dan 46 SPBE telah kembali beroperasi, sementara pasokan listrik sudah menjangkau hampir seluruh pelanggan.

Sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi masyarakat, pemerintah juga menindaklanjuti kebijakan penghapusan utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi debitur terdampak bencana di Aceh dan Sumatra Utara.

Kebijakan ini disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto saat kunjungannya ke Aceh pada Minggu (7/12), dengan sasaran utama petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro yang terdampak langsung.

Sementara itu di Aceh, Menteri ESDM segara meminta Tim ESDM Siaga Bencana untuk mendirikan dan mengoperasikan posko dapur umum di Kabupaten Bireuen sejak Rabu (3/12). Posko ini berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pangan ribuan pengungsi dan warga terdampak bencana.

Seiring pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pasokan listrik di Aceh terus dipercepat. Progres pemulihan transmisi Brandan-Langsa telah mencapai sekitar 85 persen dan ditargetkan dapat tersambung kembali dengan sistem kelistrikan Sumatra Utara pada 17 Desember mendatang.

"Pemulihan listrik di Aceh ini menjadi perhatian utama Kementerian ESDM. Berbagai upaya dilakukan untuk mengembalikan pasokan listrik sebagaimana mestinya. Penyambungan transmisi dengan sistem Sumut sedang dilakukan, ditambah dengan pemasangan PLTD untuk mendukung pasokan listrik," ujar Rudy.

Untuk memperkuat sistem kelistrikan Banda Aceh, ESDM juga memasang Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dengan total kapasitas 50 MW. Pada Sabtu (13/12), tambahan mesin 5 MW di PLTD Leung Bata telah berhasil masuk ke sistem 20 kV Aceh, sementara 5 MW sisanya dijadwalkan beroperasi pada 14 Desember.

PLTD Krueng Raya berkapasitas 15 MW ditargetkan beroperasi pada 23 Desember. Adapun PLTD Ulee Kareng berkapasitas 25 MW masih dalam tahap pembebasan lahan dan pengiriman mesin, dengan target commissioning pada 30 Januari 2026.

Di sisi lain, pasokan BBM dan LPG tetap menjadi prioritas, khususnya untuk wilayah yang masih terisolasi. Distribusi dilakukan melalui strategi multimoda, memanfaatkan jalur darat, laut, dan udara. Di Aceh, ketahanan stok BBM jenis bensin tercatat aman hingga 30 jam dan solar 33 jam.

Sebanyak 141 dari 156 SPBU telah kembali beroperasi, sementara agen LPG yang aktif mencapai 118 dari 133 agen. Titik yang belum beroperasi umumnya berada di wilayah dengan banjir parah atau akses yang belum dapat dilalui.

"Meskipun ada kendala aspek safety untuk pengangkutan LPG via pesawat, kami tidak menyerah. Suplai LPG untuk wilayah utara Aceh kini kami topang menggunakan kapal dari Terminal LPG Arun serta pengiriman tabung lewat jalur darat pantai barat," ujar Rudy Jumat (12/12) kemarin.

Sementara itu di Sumatra Barat, janji bantuan juga telah ditunaikan. Satu unit genset dikirimkan ke Masjid Suhada di Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, sehingga warga dapat kembali melaksanakan Sholat Jumat dengan nyaman pada Jumat (5/12). Secara keseluruhan, sebanyak 35 genset disalurkan untuk warga Kecamatan Palembayan.

PLN turut mempercepat pemulihan jaringan listrik dengan memasang tiang listrik tegangan rendah, bahkan hingga malam hari, demi mengembalikan pasokan listrik secara normal. Untuk sektor energi, seluruh 147 SPBU, 172 agen LPG, dan 14 SPBE di Sumatra Barat telah kembali berfungsi normal.