Kemnaker mendesain ulang alur layanan BLK agar lebih berfokus pada kebutuhan pencari kerja

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengembangkan fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai inkubator bisnis, klinik produktivitas, dan pusat pengembangan talenta untuk menjawab kebutuhan dunia kerja.

“BLK tidak hanya sekadar menjadi tempat pelatihan, tetapi juga dikembangkan sebagai Talent and Innovation Hub, klinik produktivitas, serta inkubator bisnis,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Transformasi tersebut, lanjut Yassierli, menjadi bagian dari langkah strategis Kemnaker dalam mengoptimalkan BLK sebagai pusat pelatihan vokasi yang adaptif, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan industri, baik domestik maupun internasional, pada tahun 2026.

“Fokus Kemnaker adalah memastikan lulusan BLK dapat langsung terserap di dunia kerja atau mampu merintis usaha secara mandiri,” ujarnya.

Lebih lanjut, Menaker turut memaparkan strategi ketenagakerjaan Indonesia periode 2025–2029 yang berfokus pada penguatan link and match antara vokasi dan industri dan optimalisasi BLK.

Selain itu, perlindungan pekerja informal, penyediaan pekerjaan layak dan inklusif, serta penguatan regulasi ketenagakerjaan, termasuk regulasi platform digital dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Ia mengatakan, untuk mempercepat transformasi tersebut, pengelolaan BLK kini diarahkan menggunakan pendekatan user journey approach atau alur pencari kerja.

Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan pencari kerja memperoleh layanan yang tepat sasaran, mulai dari proses pendaftaran, pelatihan, hingga penempatan kerja.

“Kemnaker mendesain ulang alur layanan BLK agar lebih berfokus pada kebutuhan pencari kerja. Pelatihan tidak lagi hanya berorientasi pada materi di kelas, tetapi juga mengedepankan metode Project-Based Learning (PBL) dan program magang langsung di industri,” kata Menaker.

Lebih lanjut, BLK juga akan memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha dan industri, perguruan tinggi, serta komunitas sebagai bagian dari penguatan ekosistem pelatihan vokasi dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Dalam pengelolaannya, BLK akan memanfaatkan data berbasis teknologi informasi untuk memetakan kebutuhan pasar kerja secara lebih presisi, memastikan pelatihan tepat sasaran, serta mempermudah evaluasi dampak program pelatihan.

“Dengan sinergi data, kolaborasi yang kuat, dan pendekatan humas yang proaktif, kami yakin BLK akan menjadi motor penggerak SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Yassierli.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Untuk BLK tempatnya di Kampung Kekupu, di belakang Depok Maharaja. Tahun ini kita mulai penyusunan Feasibility study (studi kelayakan) dan Detail Engineering Design (DED),

Depok (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok Jawa Barat menyiapkan bangunan Balai Latihan Kerja (BLK) yang berfokus pada pengembangan keterampilan industri kreatif dan digital.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Depok, Dadang Wihana, Senin mengatakan, lokasi pembangunan BLK direncanakan berada di Kampung Kekupu, Sawangan.

“Untuk BLK tempatnya di Kampung Kekupu, di belakang Depok Maharaja. Tahun ini kita mulai penyusunanFeasibility study(studi kelayakan)danDetail Engineering Design (DED),” ujarnya.

Ia menyebutkan, luas lahan yang disiapkan sekitar 4.000 meter persegi. Namun, untuk kebutuhan anggaran masih menunggu hasil penyusunan terlebih dahulu.

“Anggarannya nanti setelah DED disusun baru kelihatan,” jelasnya.

Dadang menargetkan, pembangunan fisik BLK dapat dimulai pada 2027 dan rampung paling lambat 2028.

“Insya Allah tahun depan atau 2027 bisa mulai pembangunan, paling lambat 2028,” katanya.

Sementara menunggu pembangunan, program pelatihan akan mulai dijalankan melalui fasilitas sementara.

“Embrionya saat ini kita mulai di lantai 7 gedung parkir kawasan Balai Kota Depok,” ungkapnya.

Program tersebut juga akan dikembangkan melalui kolaborasi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Menurut Dadang, BLK Depok tidak akan berbentuk seperti balai latihan kerja pada umumnya yang dilengkapi asrama.

“Jadi kita bukan BLK yang seperti ada tempat inap dan lain-lain, tetapi sebagai simpul atau hub,” jelasnya.

BLK ini nantinya akan terhubung dan berkolaborasi dengan balai latihan kerja lain yang sudah ada, termasuk yang dikelola Kementerian Ketenagakerjaan.

Selain itu, BLK juga akan menjadi pusat persiapan tenaga kerja, termasuk bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri melalui program Depok Maju Go Global (DMGG).

Ke depan, BLK Depok akan difokuskan pada pengembangan industri kreatif dan digital, menyesuaikan dengan potensi ekonomi daerah.

“Di Depok nanti lebih banyak ke industri kreatif,” ujarnya.

Berdasarkan data, sektor ekonomi kreatif unggulan di Kota Depok meliputi, kuliner, fashion, riya (craft), media art (aplikasi, game, robotik, dan lainnya).

“Yang paling dominan itu kuliner. Karena tren makan minum saat ini meningkat cukup tinggi,” jelasnya.

Dengan konsep tersebut, BLK Depok diharapkan mampu menjadi pusat pengembangan talenta kreatif yang adaptif terhadap perkembangan zaman, sekaligus mendorong daya saing tenaga kerja di tingkat nasional hingga global.

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Tanjungpinang (ANTARA) - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau (Disnakertrans Kepri) mengandalkan Balai Latihan Kerja (BLK) guna menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang tergolong tinggi di daerah tersebut.

Kepala Disnakertrans Kepri Diky Wijaya mengatakan per November 2025, kondisi TPT mencapai 6,35 persen atau sebanyak 65 ribu orang. Batam masih menjadi penyumbang pengangguran terbesar, karena tingginya pencari kerja asal luar daerah.

"BLK jadi salah satu strategi utama pemerintah menurunkan angka pengangguran, dengan cara meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar sesuai kebutuhan pasar," kata Diky di Tanjungpinang, Kepri, Jumat.

Diky menyebut ada tiga BLK yang dioperasikan Disnakertrans Kepri, tersebar di Kota Tanjungpinang, Kota Batam dan Kabupaten Karimun.

Menurutnya, BLK Tanjungpinang jadi yang paling efektif karena memiliki lima ruang kelas pelatihan, lalu ruang praktik hingga asrama.

"Dalam setahun, kita bisa melatih 300 peserta, mulai dari pelatihan mengelas, barista sampai menjahit," ungkapnya.

Diky menyampaikan para peserta pelatihan BLK mayoritas siswa SMA/SMK yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Mereka dibekali keterampilan khusus seperti mengelas, mengingat kebutuhan pasar kerja kawasan industri yang tinggi di Kepri, khususnya Batam.

"99 persen lulusan BLK terserap pasar kerja, karena program pelatihan yang diberikan pemerintah memang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja di Kepri," demikian Diky.

Sementara itu, Kepala BPS Kepri Toto Haryanto menyampaikan TPT melandai ke angka 6,35 persen pada November 2025, atau turun tipis 0,10 persen poin dari Agustus 2025. Perbaikan penyerapan tenaga kerja ini terjadi di tengah tantangan pasar kerja yang masih dinamis.

"TPT 6,35 persen, artinya dari setiap 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar enam sampai tujuh orang yang masih menganggur," ujar Toto.

Kelompok TPT di Kepri didominasi penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja namun tengah mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, atau baru akan mulai bekerja.

Toto menambahkan TPT di wilayah perkotaan mencatatkan perbaikan dengan penurunan TPT sebesar 0,15 persen poin menjadi 6,55 persen. Sebaliknya, wilayah perdesaan justru mengalami kenaikan angka pengangguran sebesar 0,33 persen poin menjadi 3,89 persen.

Pewarta: Ogen
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kota Padang (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyiapkan program khusus berupa Balai Latihan Kerja Komunitas untuk mempercepat pemulihan dan penanganan dampak bencana di Provinsi Sumatera Barat.

"Alhamdulillah kita bisa langsung secure beberapa program khusus untuk dampak bencana Sumatera Barat yakni pembangunan Balai Latihan Kerja Komunitas," kata Menteri Ketenagakerjaan Prof Yassierli di Kota Padang, Kamis.

Dalam program itu Kemenaker menyiapkan lima paket atau mendirikan lima titik balai latihan kerja berkapasitas dua lantai dengan nilai mencapai Rp4,25 miliar. Balai itu nantinya akan fokus pada pelatihan kemampuan teknologi informasi.

"Jadi, kita akan bangun Balai Latihan Kerja Komunitas yang dilengkapi dengan komputer dan peralatan pendukung termasuk instruktur," kata dia.

Menaker menjelaskan fokus pelatihan teknologi dan informasi dikarenakan pada saat ini tren konten kreator dan afiliator di sosial media cukup menjanjikan. Kemenaker melihat hal ini sebagai peluang besar untuk dimanfaatkan masyarakat lewat pelatihan yang diberikan.

Dalam kunjungan kerjanya ke Ranah Minang, Prof Yassierli menyebutkan Kemenaker juga menyiapkan pelatihan vokasi yang tersertifikasi minimal 5.000 orang. Selanjutnya, program tenaga kerja mandiri, pelatihan kewirausahaan minimal untuk 100 orang. Program padat karya sebanyak 20 paket dimana satu paket bernilai Rp100 juta.

"Tadi secara simbolis program ini sudah diterima oleh lima orang yang terdampak bencana dengan total bantuan Rp30,3 miliar untuk tahap pertama," sebut dia.

Prof Yassierli mengatakan bantuan-bantuan yang disalurkan Kemenaker tidak hanya berasal dari kementerian terkait namun juga sumbangan dari para donatur yang disampaikan melalui kanal Kemenaker Peduli.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli meminta agar peserta pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) memiliki akses ke dunia kerja melalui jejaring.

Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menilai BLK tidak boleh berhenti pada proses pelatihan dan penerbitan sertifikat semata, tapi juga harus aktif membantu para peserta menembus peluang kerja nyata.

“Kita harus berupaya semaksimal mungkin menjadikan fungsi BLK ini, sebagaimana fungsi BLK milik Kemnaker antara lain sebagai pusat pelatihan vokasi, pusat inovasi, pusat kewirausahaan, dan pusat pengembangan produktivitas,” kata Menaker.

Oleh Karena itu, lanjutnya, BLK perlu mengambil peran lebih luas, bukan hanya “mengajar”, tetapi juga menyiapkan jalan masuk ke dunia kerja agar keterampilan yang dipelajari tidak berhenti di ruang kelas.

“Kalau kita sudah memposisikan BLK seperti empat fungsi itu, artinya kita sudah melangkah di jalur yang tepat,” ujar dia.

Lebih lanjut Yassierli menyampaikan, praktik integrasi pelatihan dan penempatan telah diterapkan pada BLK Kemnaker.

Ia menyebut tingkat penempatan lulusan BLK Kemnaker mencapai 70 persen, yang didorong dengan memperkuat hubungan antara proses pelatihan dan kebutuhan pasar kerja.

Model tersebut, lanjut Menaker, bisa diterapkan juga di BLK milik pemerintah daerah agar manfaat pelatihan benar-benar dirasakan masyarakat.

Selain itu, ia juga menekankan peran Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), termasuk fungsi pengantar kerja, untuk ikut mengawal lulusan pelatihan dan memastikan mereka tidak berjalan sendiri setelah pelatihan selesai.

“Jadi 70 persen yang dilatih kita fasilitasi sampai kita hantarkan sampai ke tempat kerja. Makanya di dinas (ketenagakerjaan) ada fungsi pengantar kerja, mereka yang harus mengawal. Balai juga harus punya kolaborasi network jejaring dengan industri,” kata Yassierli.

Sementara itu, Menaker juga menjelaskan pelatihan berbasis kompetensi (PBK) di daerah, seperti di BLK Lahat, Sumatera Selatan, turut didorong melalui pelatihan dari dana hibah APBN sebanyak tujuh paket.

Ia berharap hibah ini dioptimalkan untuk memperkuat kapasitas pelatihan di BLK di daerah sekaligus menjadi pijakan untuk pengembangan program berikutnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pemerintah menyiapkan transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) agar pelatihannya makin relevan dengan kebutuhan industri, lebih mudah diakses, buka kesempatan kerja serta wirausaha lebih luas.

“Transformasi itu mencakup penguatan BLK sebagai klinik produktivitas, talent and innovation hub (TIH), serta inkubator bisnis,” kata Menaker Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Menurut Yassierli, transformasi BLK ditujukan agar manfaat pelatihan lebih terasa bagi publik dimana keterampilan yang dipelajari lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berubah, sekaligus memperluas peluang masyarakat untuk bekerja maupun berusaha.

Untuk mengimplementasikan transformasi tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan berkolaborasi dengan kalangan akademisi agar kompetensi SDM selaras dengan kebutuhan industri terkini.

“Kami akan mengajak dunia kampus untuk menjadikan BLK sebagai klinik produktivitas untuk memenuhi kebutuhan industri dalam dan luar negeri. Misalnya dengan pelatihan di bidang green jobs, smart creative IT skills, dan smart operation,” ujar Menaker.

Ia menjelaskan, sinergi dengan akademisi juga akan dilakukan untuk memperkuat transformasi fungsi BLK sebagai pelaksanaan TIH, pusat pelatihan bagi penyandang disabilitas, serta pusat peningkatan produktivitas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Lebih jauh, Yassierli menilai penguatan fungsi ini diperlukan agar BLK bukan hanya tempat pelatihan, tetapi juga ruang peningkatan kompetensi yang lebih inklusif dan berdampak.

Selain pelatihan, Kemnaker juga menyiapkan peran BLK sebagai inkubator bisnis (wirausaha).

“Kemnaker sedang menyiapkan BLK sebagai inkubator bisnis. Yang mau mulai wirausaha akan dicarikan ide bisnisnya apa, siapa kompetitornya, model bisnisnya, strategi pengembangan bisnisnya, dan pemasarannya,” kata Yassierli.

Menaker mengatakan selama ini BLK menghadapi sejumlah tantangan yang perlu dibenahi agar dampaknya lebih besar bagi masyarakat, antara lain jumlah penerima manfaat, efisiensi biaya, sistem jaminan kualitas pelatihan, kebaruan kurikulum, transparansi rekrutmen, serta pelacakan data lulusan atau alumni.

“Optimalisasi BLK ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas BLK yang saat ini dinilai perlu ditingkatkan agar lebih efisien dalam menjawab tantangan pengangguran,” ujar Yassierli.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa lulusan pelatihan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP/BLK) tidak boleh berhenti setelah menerima sertifikat namun harus bekerja atau dapat mengikuti program Perluasan Kesempatan Kerja.

Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan target akhir dari lulusan BLK harus jelas, yaitu bekerja lewat jalur penempatan atau berwirausaha melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (PKK) seperti Tenaga Kerja Mandiri (TKM).

“Yang harus kita kejar bukan sekadar berapa orang dilatih, tapi berapa yang benar-benar bekerja setelah dilatih ataupun mereka yang dapat wirausaha,” kata Menaker.

Menurut dia, ukuran sukses balai pelatihan tidak lagi sekadar banyaknya kegiatan atau tebalnya laporan.

Ia mengatakan bahwa yang dinilai adalah hasil nyata yang bisa dirasakan masyarakat, terutama pada penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja.

Oleh karena itu, Yassierli meminta setiap program pelatihan vokasi didukung data yang akurat dan bisa ditelusuri, mulai dari identitas peserta hingga status pascapelatihan, seperti apakah para peserta BPVP atau BKL terserap kerja atau langsung merintis usaha.

Ia mengatakan pendekatan berbasis data tersebut penting agar program pemerintah benar-benar tepat sasaran dan mudah dievaluasi.

Di sisi lain, Yassierli menyoroti kapasitas BPVP Kemnaker yang saat ini baru mampu melatih sekitar 70 ribu orang per tahun, atau sekitar 1 persen dari total pengangguran nasional.

Kondisi itu menjadi alasan Kemnaker menyiapkan transformasi balai agar lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

Transformasi itu mencakup penguatan balai sebagai pusat pelatihan vokasi, talent and innovation hub, pusat pelatihan dan penempatan penyandang disabilitas, hingga pusat referensi peningkatan produktivitas usaha kecil dan menengah.

“Tujuan utamanya membangun kembali marwah dan kebanggaan Kemnaker melalui kinerja yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar dia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Binalavotas Kemnaker Darmawansyah mengatakan rapat koordinasi menjadi momentum menyinkronkan program prioritas lintas unit, mulai dari pelatihan vokasi, penempatan tenaga kerja, hingga perluasan kesempatan kerja.

“Sinkronisasi dilakukan pada aspek waktu, mekanisme, hingga standar operasional prosedur (SOP) agar program ini selaras dan mudah dimonitor,” kata Darmawansyah.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meninjau proses pemeriksaan barang impor di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak dan Kantor Balai Laboratorium Bea dan Cukai (KBLBC) Kelas II Surabaya.

Dalam kunjungan itu, Menkeu memantau proses pemeriksaan barang secara langsung dengan mencocokkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan fisik barang.

“Saya melihat langsung proses pemeriksaan kontainer, hasilnya bagus,” kata Purbaya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Purbaya juga memeriksa pengoperasian kontainer scanner yang baru digunakan sekitar dua minggu lalu. “Meskipun belum sempurna, saya yakin alat ini akan semakin meningkatkan dan mempercepat kemampuan pegawai Bea dan Cukai dalam melakukan pemeriksaan barang,” tambahnya.

Lewat pemantauan ini, Menkeu ingin memastikan pelaksanaan prosedur pemeriksaan berjalan sesuai ketentuan untuk mendukung kelancaran arus logistik nasional.

Sementara itu, kunjungan di KBLBC Kelas II Surabaya berfokus pada peninjauan fasilitas laboratorium.

Menkeu menyatakan KBLBC Kelas II Surabaya merupakan salah satu unit pendukung teknis yang memegang peran penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bea dan Cukai.

Dalam konteks itu, KBLBC mempunyai tugas melaksanakan pengujian barang secara laboratoris dan/atau identifikasi barang, serta pengembangan laboratorium berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KBLBC Kelas II Surabaya kini telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang responsif gender, guna memastikan bahwa seluruh pegawai dapat mengakses, menggunakan, dan merasa nyaman di lingkungan kerja tanpa diskriminasi.

Purbaya pun mengapresiasi jajaran Bea dan Cukai atas dedikasi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas, terutama di tengah meningkatnya tantangan global.

“Untuk teman-teman Bea dan Cukai, semangat. Anda ada di titik terdepan untuk menjaga keutuhan integritas pasar dalam negeri dari produk-produk ilegal,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan teknis di berbagai bidang untuk para alumni lembaga pemasyarakatan (lapas) terutama yang ditempatkan di Nusakambangan sebelum kembali ke masyarakat.

Melansir keterangan resminya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menjelaskan Beragam Balai Latihan Kerja (BLK) didirikan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) tak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan internal lapas, tapi juga menjadi sarana pembinaan melalui kegiatan kerja, keterampilan, dan pelatihan di bidang agribisnis.

"Tadinya Nusakambangan ini hanya tempat penahanan, tapi kini juga dijadikan tempat pelatihan ketahanan pangan. Harapannya, ketika mereka (warga binaan) bebas, mereka punya modal untuk melanjutkan aktivitas berdasarkan kegiatan dan kemampuan yang mereka miliki," ujar Agus dalam keterangan resminya dikutip, Jumat (7/11//2025).

Agus menjelaskan adanya BLK bagi warga binaan juga sejalan dengan Asta Cita kedua, yakni memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

"BLK tersebut juga mempercepat terwujudnya lapas yang mandiri, produktif, dan berkontribusi nyata terhadap ketahanan pangan nasional," ujarnya.

Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto mengatakan BLK yang merupakan kolaborasi bersama para stakeholder terkait, baik pihak pemerintah maupun swasta, sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi tematik, yakni membangun inovasi yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Menurutnya, kegiatan ini dapat menjadi praktik baik di lapas-lapas lainnya.

"Sehingga ini berdampak langsung kepada ekosistem pembangunan nasional. Kolaborasi dan sinergi antar-kementerian, lembaga, pemerintah daerah menjadi yang utama. Tentunya saya mengapresiasi ini dan semoga kegiatan ini menjadi inspirasi di tempat lain," ujar Purwadi dalam keterangan resmi dikutip Jumat (7/11/2025).

Program pelatihan di BLK menurutnya bukan hanya meningkatkan keterampilan teknis warga binaan, tapi juga membentuk karakter, etos kerja, dan kemandirian. Pembinaan juga membantu mereka dengan bekal kemampuan dan rasa percaya diri untuk memulai kehidupan yang lebih baik.

"Melalui BLK ini warga binaan memperoleh keterampilan hidup, masyarakat dan konsumen memperoleh nilai ekonomi, dan negara memperoleh tata kelola pembinaan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan," ujarnya..

Adapun BLK yang ditinjau dimulai dari Pabrik FABA (Fly Ash Bottom Ash). Pabrik ini mengolah abu batu bara (FABA) menjadi produk bermanfaat seperti paving block. Peninjauan berikutnya dilakukan ke BLK Pengolahan Pupuk; BLK Konveksi; Kolam Budidaya Sidat dan Penebaran Benih Sidat; BLK Tepung Nirbaya; BLK Lapas Kembang Kuning; BLK Udang Vaname Pasir Putih; BLK Pelintingan Rokok; BLK Ayam KUB dan Petelur; dan BLK Lapas Terbuka.