Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah bank BUMN maupun swasta buka suara soal rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merevisi aturan soal Rencana Bisnis Bank (RBB).

Untuk diketahui, rencana OJK untuk merevisi RBB ini dalam rangka mendorong industri perbankan agar bisa lebih mendukung program-program prioritas pemerintah.

PT KB Bukopin Tbk. atau KB Bank (BBKP) menyatakan perseroan menyambut baik dan mendukung penuh inisiatif OJK dalam menyelaraskan strategi industri perbankan dengan agenda pembangunan nasional.

"Sinkronisasi antara kebijakan regulator dan program prioritas pemerintah memberikan kepastian arah bagi perbankan dalam menyusun strategi pertumbuhan yang berkelanjutan," terang Direktur Utama KB Bank Kunardy Darma Lie melalui keterangan tertulis kepada Bisnis, dikutip Kamis (16/4/2026).

Kunardy mengatakan bahwa KB Bank akan terus meningkatkan perannya sebagai intermediasi keuangan dalam menggerakkan perekonomian Indonesia dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Dia memproyeksikan target pertumbuhan kredit oleh perseroan pada 2026 berada pada kisaran 10%—11%. Fokus penyaluran kredit dipastikan tetap selaras dengan profil risiko bank serta memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Sebelumnya, BUMN PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menyatakan bahwa perseroan pada prinsipnya akan mengikuti seluruh ketentuan regulator yang berlaku terkait dengan rencana pengaturan RBB sebagai bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

"Bank Mandiri juga akan mencermati dan menyesuaikan langkah strategis sesuai dengan arahan serta petunjuk teknis dari regulator," kata Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista kepada Bisnis melalui keterangan tertulis.

Salah satu anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) itu menyebut terus mendukung program-program prioritas pemerintah melalui pembiayaan untuk Makan Bergizi Gratis (MBG), 3 Juta Rumah, serta penyaluran pembiayaan dan penguatan kapasitas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Bank Mandiri menyampaikan bakal terus memperkuat sinergi dengan pemerintah maupun regulator guna mendukung implementasi program prioritas secara berkelanjutan dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Pada pekan lalu, PT OCBC NISP Tbk. (NISP) juga secara umum akan berusaha berpartisipasi untuk mendukung pergerakan ekonomi. Perseroan menyebut sebelumnya pun sudah mendukung program strategis pemerintah dalam hal penghiliran mineral.

"Seperti contoh saat pemerintah men-encourage FDI masuk ke mineral processing supaya ada value added ke lapangan kerja Indonesia kami juga cukup aktif dan itu sekarang berlanjut. Kami sangat welcome untuk berpartisipasi tetapi semua harus dilakukan secara prudent," terang Direktur OCBC Martin Widjaja pada Paparan Publik RUPST OCBC, Kamis (9/4/2026).

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Friderica Widyasari Dewi sebelumnya menuturkan bahwa lembaganya tengah menggodok RPOJK guna mendorong kepada bank agar lebih masuk ke program prioritas pemerintah.

Kiki, sapaan akrabnya, mengatakan dalam rancangan beleid tersebut OJK tidak hanya mendorong sektor jasa keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, tetapi juga berperan terhadap pembangunan nasional.

"Kami sedang merancang RPOJK untuk penyesuaian ketentuan RBB. Nah itu di dalamnya bagaimana juga kita mendukung bank juga bisa lebih masuk kepada program-program prioritas pemerintah," kata Kiki pada acara Outlook Indonesia 2026 di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Selain itu, Kiki menambahkan bahwa rancangan aturan tersebut juga mendorong perbankan agar lebih berpihak kepada UMKM, tidak hanya dalam hal penyaluran pembiayaan tetapi juga secara kualitas.

JAKARTA - Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah memutuskan menolak eksepsi yang diajukan terdakwa kasus pembunuhan terhadap Kacab Bank BUMN Mohamad Ilham Pradipta (MIP). Para terdakwa yakni Serka Mochamad Nasir (terdakwa I); Kopda Feri Herianto (terdakwa II); dan Serka Frengky Yaru (terdakwa III).

Dengan ditolaknya eksepsi melalui putusan sela itu, maka persidangan selanjutnya beragendakan mendengarkan keterangan saksi. Adapun sidang selanjutnya dijadwalkan akan berlangsung pada Senin 27 April 2026.

"Baik, karena persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan persidangan dan Majelis Hakim memerintahkan Oditur Militer untuk menghadirkan para saksi," kata Ketua Majelis Hakim Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto di ruang sidang, Rabu (15/4/2026).

Dalam kesempatan itu, ia pun menanyakan secara langsung berapa saksi yang rencananya akan dihadirkan oleh Oditur Militer. Ia pun meminta saksi yang berkaitan dengan terdakwa bisa dihadirkan sekaligus agar mempersingkat waktu persidangan. "Saksi ada 17 saksi," kata Oditur Militer Mayor (Chk) Wasinton Marpaung.

"17 saksi. Mungkin yang berkaitan itu, saksi 1 sampai 11, yang berkaitan itu ya monggo dihadirkan sekaligus karena yang berkaitan sekaligus, biar nanti bisa saling baku ini, baku jawab," ucap Fredy Ferdian.

Dalam kesempatan itu Wasinton Marpaung menjelaskan bahwa 15 orang saksi yang akan dihadirkan merupakan tersangka dalam kasus tersebut. Para tersangka itu kini merupakan terdakwa di pengadilan negeri.

"Kami akan berkoordinasi dengan Kejaksaan nanti untuk pemanggilannya dan sampai sekarang juga kami belum tahu ditahan di mana para tersangka sipil itu," kata Wasinton.

Adapun dalam kasus ini, korban Mohamad Ilham Pradipta diduga diculik sebelum akhirnya ditemukan tewas. Dugaan penculikan terungkap dari rekaman kamera pengawas (CCTV) yang memperlihatkan korban dibawa paksa oleh sejumlah orang.

Jasad korban ditemukan sehari setelah kejadian, tepatnya pada 21 Agustus 2025, di Kampung Karangsambung, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Saat ditemukan, kondisi korban mengenaskan dengan tangan dan kaki terikat serta mata dilakban.

Dalam penyidikan, Polda Metro Jaya mengungkap sedikitnya 17 orang diduga terlibat dalam kasus tersebut, termasuk tiga anggota TNI. Salah satu tersangka lain adalah pengusaha bimbingan belajar online, Dwi Hartono, yang disebut sebagai aktor intelektual.

Para terdakwa dijerat dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana juncto Pasal 338 KUHP dan/atau Pasal 328 KUHP dan/atau Pasal 333 ayat (3) KUHP dan/atau Pasal 351 ayat (3) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja bank-bank BUMN diproyeksikan tetap solid pada tiga bulan pertama tahun ini, utamanya dari sisi pertumbuhan kredit, laba, dan kualitas aset yang tetap terjaga.

Pengamat Perbankan & Praktisi Sistem Pembayaran Arianto Muditomo menyampaikan, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) misalnya, masih mencatat pertumbuhan laba dan kredit yang kuat pada Januari–Februari 2026. Pada saat yang sama, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) juga menunjukkan ekspansi kredit yang agresif di awal tahun.

Di level industri, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mencatat pertumbuhan kredit bank BUMN pada Februari 2026 sebagai yang tertinggi di kelompok perbankan, dengan kualitas kredit tetap sehat.

“Karena itu, proyeksinya sampai akhir 2026 menurut saya masih positif,” kata Arianto kepada Bisnis, Selasa (14/4/2026).

Kendati masih positif, dia memperkirakan lajunya akan lebih selektif. Menurutnya, bank-bank BUMN tetap menjadi motor intermediasi hanya saja pertumbuhan ke depan akan sangat ditentukan oleh kemampuan menjaga margin, likuiditas, dan kualitas kredit di tengah gejolak global.

Hal senada juga disampaikan oleh Global Market Economist Maybank Indonesia Myrdal Gunarto. Dia menilai, hal ini merupakan kelanjutan momentum pemulihan yang sudah terlihat sejak akhir tahun lalu, didukung oleh pelonggaran moneter Bank Indonesia (BI) dan pemulihan aktivitas ekonomi domestik.

Berdasarkan data Januari–Februari 2026 sebagai proksi kuartal pertama, Myrdal mengungkapkan bahwa laba bersih bank BUMN besar mencatat pertumbuhan yang cukup menarik.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) misalnya naik 17,05% secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp7,73 triliun, sementara BMRI tumbuh 16,7% menjadi Rp8,9 triliun. Bahkan secara agregat, sepuluh bank besar termasuk BUMN mencatat kenaikan laba bersih sekitar 23,3% YoY.

Pertumbuhan kredit bank BUMN juga menjadi yang tertinggi di industri, mencapai 12,78% YoY per Februari 2026. Realisasi ini jauh di atas rata-rata industri yang hanya 9,37% YoY.

Menurut Myrdal, terdapat empat faktor yang sangat dominan mendorong kinerja bank-bank pelat merah pada kuartal I/2026. Pertama, penurunan tajam biaya dana akibat transmisi penurunan suku bunga BI Rate sepanjang 2025.

“Ini membuat beban bunga turun signifikan dan mendukung Net Interest Income tetap tumbuh meski Net Interest Margin (NIM) sedikit tertekan,” ujar Myrdal kepada Bisnis, Selasa (14/4/2026).

Kedua, ekspansi kredit yang solid dan lebih difokuskan pada segmen produktif seperti UMKM, korporasi, serta wholesale banking.

Ketiga, penurunan biaya kredit (cost of credit) yang cukup besar sehingga laba bersih mendapat dorongan ekstra dari perbaikan kualitas aset. Keempat, peningkatan fee-based income dari digital banking dan transaksi konsumen yang mulai pulih.

Sementara itu, dia tidak menampik bahwa faktor yang sedikit menekan kinerja bank BUMN masih ada, tetapi relatif terkendali. Di antaranya adalah kenaikan provisi di satu-dua bank seperti BBNI, karena normalisasi di segmen tertentu, serta persaingan ketat di dana murah yang membuat NIM di beberapa bank berada di kisaran 3,7%–4,4%.

Di sisi lain, Arianto menilai bahwa risiko eksternal seperti volatilitas global dan nilai tukar dapat menahan appetite ekspansi. Di tengah tekanan-tekanan yang membayangi, dia memandang bahwa awal 2026 bukan fase krisis bagi bank BUMN.

“Ini adalah fase di mana bank yang paling efisien, paling kuat CASA-nya, dan paling disiplin mengelola risiko akan tampil paling unggul,” tegas Arianto.

Tetap Optimistis

Kendati belum merilis secara resmi kinerja keuangan kuartal I/2026, sejumlah bank pelat merah meyakini bahwa kinerja perseroan pada periode ini cukup positif, bahkan lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Pada Februari 2026, kinerja PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) menunjukkan pertumbuhan yang solid di berbagai indikator utama. Pembiayaan tumbuh 14,32% secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp323 triliun.

Pada periode yang sama, Dana Pihak Ketiga (DPK) BSI tumbuh 14,76% YoY menjadi Rp366 triliun. Dari sisi profitabilitas, perseroan turut membukukan laba sebesar Rp1,36 triliun, tumbuh sekitar 17% YoY, melanjutkan tren pertumbuhan berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir.

“Kami berharap tren kinerja Perseroan akan terus solid dan positif pada tahun ini,” kata Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo kepada Bisnis, Selasa (14/4/2026).

Anggoro tidak memungkiri bahwa tantangan yang dipicu oleh kondisi geopolitik global kemungkinan memengaruhi perilaku masyarakat untuk lebih selektif dan berhati-hati.

Namun, BSI tetap optimistis bahwa stimulus dan kebijakan yang diberikan Pemerintah mampu mendorong likuiditas bank, akselerasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil. Dia mengharapkan, rangkaian kebijakan itu mampu mendorong peningkatan daya beli masyarakat dan perputaran ekonomi menjadi optimal.

Senada, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) Nixon L.P. Napitupulu mengharapkan kinerja perseroan pada awal 2026 lebih baik dibandingkan sebelumnya. Sebagai informasi, BTN akan merilis kinerja keuangan kuartal I/2026 pada 15 April 2026.

“Semoga lebih baik, harapannya lebih baik,” kata Nixon saat ditemui di Bekasi, Jawa Barat, Senin (13/4/2026).

Sedikit berbeda dengan BSI dan BTN, PT Bank Syariah Nasional memberi sinyal bahwa kinerja perseroan pada tiga bulan pertama 2026 ditutup dengan capaian positif.

Wakil Direktur Utama BSN Arga M. Nugraha mengatakan, berdasarkan laporan keuangan unaudited, kinerja keuangan ditutup dengan angka yang baik.

“Paling tidak untuk angka yang unaudited ya. Jadi kami tutup dengan angka yang Alhamdulillah baik,” ungkap Arga, Senin (13/4/2026).

Kinerja yang positif itu salah satunya terlihat dari sisi aset perseroan. Dia mengungkapkan, aset BSN mencapai Rp76 triliun hingga kuartal I/2026. Sebagai perbandingan, sebelum resmi berdiri sebagai bank hasil spin-off pada akhir 2025, total aset Unit Usaha Syariah (UUS) BTN mencapai Rp68,36 triliun pada kuartal III/2025.

Meski belum dapat merinci lebih jauh lantaran saat ini laporan kinerja kuartal I/2026 masih dalam proses audit, Arga mengungkapkan bahwa baik dari sisi pertumbuhan maupun kualitas, kinerja perseroan masih cukup baik untuk mendukung proses bisnis keseluruhan BTN, selaku induk BSN.

“Perusahaan masih dalam proses angka audit ya. Namun dari pertumbuhan, dari kualitas, mungkin sekedar sneak preview, saya yakin angka-angka masih baik,” pungkasnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal PT Permodalan Nasional Madani (PNM) bakal ditukar menjadi di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedangkan PT Geo Dipa Energi (Persero) menjadi di bawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Purbaya mengatakan telah berdiskusi dengan pihak Geo Dipa terkait pertukaran tersebut dan masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut. Ia menegaskan saat ini Kemenkeu fokus bagaimana Kemenkeu bisa mengambilalih PNM menjadi Bank UMKM.

"Tadi udah sempet diskusi gimana kalau tukar dengan Geo Dipa, tapi itu masih kita bicarakan lagi. Yang jelas masih fokusnya di gimana Kementerian Keuangan bisa mengambilalih PNM," ujar Purbaya kepada wartawan di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Jumat (10/4).

"Supaya kita bisa menyalurkan KUR lewat situ dan ke depannya dalam beberapa tahun kita bentuk suatu bank yang disebut bank UMKM betulan," tambahnya.

Sebagai informasi, PT Geo Dipa Energi (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kemenkeu yang berstatus Special Mission Vehicle (SMV). Adapun BUMN ini berfokus kepada pengembangan dan pengelolaan energi panas bumi atau geothermal dalam menghasilkan listrik bersih.

Geo Dipa saat ini mengelola Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Patuha, Jawa Barat dan PLTP Dieng, Jawa Tengah dengan kapasitas sekitar 60 megawatt (MW).

[Gambas:Youtube]

Lebih lanjut, ia menyampaikan dengan terbentuknya PNM menjadi Bank BUMN, maka pembiayaan dapat dilakukan secara berkesinambungan untuk membantu UMKM.

"Yang penting adalah pembiayaannya bisa dilakukan berkesinambungan dan betul-betul membantu UMKM nanti didesain ekosistem yang menyeluruh," terang Purbaya.

Purbaya mengungkapkan pihaknya akan menghitung lebih lanjut aset perusahaan ke depannya.

"Nanti di-value (dinilai) kalau perlu. Tapi kalau barter ya lebih kecil, kita lihat nanti masih diskusi," pungkasnya.

Terlepas dari pertumbuhan kredit tersebut, saya kira kinerja bank mandiri masih cukup baik, dengan indikator permodalan, likuiditas dan profitabilitas,

Jakarta (ANTARA) - Strategis ekspansi dalam menyalurkan kredit di tengah perekonomian yang penuh kehati-hatian saat ini dinilai mampu mencetak kinerja positif PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) salah satu bank badan usaha milik negara (BUMN).

Direktur Program dan Kebijakan Prasasti Center for Policy Studies Piter Abdullah menilai pertumbuhan kredit Bank Mandiri lebih disebabkan oleh kebijakan Bank Mandiri yang lebih agresif dalam menyalurkan dana bukan karena permintaan kredit yang meningkat signifikan.

"Terlepas dari pertumbuhan kredit tersebut, saya kira kinerja bank mandiri masih cukup baik, dengan indikator permodalan, likuiditas dan profitabilitas," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Berdasarkan laporan keuangan bulanan Februari 2026, kinerja tersebut tercermin dari penyaluran kredit yang mencapai Rp1.513,1 triliun atau tumbuh 15,7 persen secara tahunan (year-on-year/YoY).

Pieter menjelaskan, strategi agresif ini tidak serta merta mencerminkan perbaikan permintaan kredit, langkah agresif itu tidak semua menerapkan strategi serupa.

Pertumbuhan ini turut diikuti oleh penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mencapai Rp1.644,8 triliun, meningkat 16,3 persen YoY, mencerminkan kepercayaan nasabah yang terus terjaga terhadap layanan Bank Mandiri.

Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri Novita Widya Anggraini mengatakan bahwa peningkatan kinerja tersebut sejalan dengan semakin aktifnya transaksi nasabah di berbagai kanal layanan Bank Mandiri, khususnya melalui platform digital.

Dia menyebutkan, laba bersih Bank Mandiri tumbuh 16,7 persen secara tahunan menjadi Rp8,9 triliun hingga Februari 2026, seiring dengan meningkatnya aktivitas transaksi digital masyarakat melalui Livin’ by Mandiri yang turut mendorong pertumbuhan pendapatan berbasis komisi.

Secara keseluruhan, hingga Februari 2026 volume transaksi melalui Livin’ by Mandiri terus menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dengan total transaksi mencapai lebih dari 738,7 juta transaksi sejak awal tahun, atau tumbuh sekitar 28 persen secara tahunan (YoY).

Peningkatan ini didorong oleh semakin luasnya pemanfaatan layanan digital oleh masyarakat untuk berbagai kebutuhan transaksi sehari-hari, mulai dari pembayaran tagihan, pembelian produk dan layanan digital, hingga transfer dana antar individu maupun pelaku usaha.

Selain itu, tambahnya, meningkatnya penggunaan transaksi pembayaran di berbagai merchant dan pelaku usaha, termasuk UMKM, juga turut memperkuat peran layanan digital Bank Mandiri dalam mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat serta memperluas akses transaksi yang lebih praktis, cepat, dan inklusif.

Sejalan dengan meningkatnya aktivitas transaksi digital tersebut, Bank Mandiri juga mencatatkan pertumbuhan pendapatan berbasis komisi (fee-based income) yang berasal dari berbagai layanan pembayaran, transfer, serta transaksi digital lainnya.

Hal ini tercermin dari pertumbuhan pendapatan berbasis komisi dari berbagai platform digital Bank Mandiri, termasuk Livin' by Mandiri sebesar Rp625 miliar yang meningkat 45,3 persen secara tahunan, serta platform wholesale Kopra by Mandiri sebesar Rp421 miliar yang tumbuh 29,3 persen YoY, seiring dengan semakin tingginya volume transaksi nasabah di kanal digital perseroan.

Di sisi lain, kinerja intermediasi Bank Mandiri juga tetap terjaga yang tercermin dari pendapatan bunga bersih (Net Interest Income/NII) sebesar Rp13,7 triliun, tumbuh 9,16 persen secara tahunan (YoY).

Kinerja tersebut didukung oleh penyaluran kredit yang tetap terjaga, serta semakin aktifnya transaksi nasabah melalui berbagai kanal layanan digital Bank Mandiri, khususnya Livin' by Mandiri.

Pada saat yang sama, efisiensi operasional juga terus membaik dengan rasio Cost-to-Income Ratio (CIR) yang turun ke level 37,21 persen, mencerminkan pengelolaan biaya yang semakin disiplin sekaligus peningkatan produktivitas bisnis.

Dari sisi kualitas aset, kinerja Bank Mandiri tetap terjaga dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) yang berada di level 0,98%, disertai coverage ratio yang kuat sebesar 246,5 persen.

"Kinerja tersebut mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit serta penguatan manajemen risiko yang konsisten dilakukan perseroan" katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai dorongan pemerintah terhadap ekonomi kerakyatan dan UMKM membuka ruang baru bagi bank-bank BUMN untuk menjaga pertumbuhan laba.

Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef Abdul Manap Pulungan menilai adanya potensi bank pelat merah mendongkrak laba dari upaya-upaya mendukung ekonomi kerakyatan dan UMKM.

"Himbara mencetak laba signifikan tahun lalu. Sebagai agent of development, mereka harus berkontribusi nyata buat pertumbuhan ekonomi dengan menghidupkan ekosistem usaha terkait program-program pemerintah. Tapi justru itu ada bagusnya juga buat sisi bisnis mereka secara fundamental," kata Manap dalam keterangannya, Sabtu (4/4/2026).

Menurutnya, secara jangka panjang, bank-bank pelat merah pun jadi punya representasi, memperbesar peluang menambah basis nasabah, hingga menambah pundi-pundi pendapatan. Namun, upaya mendukung ekosistem terkait program pemerintah jangan sampai memperburuk kualitas portofolio, apalagi sampai menghilangkan sisi bisnis.

Menurut Manap, ada baiknya para Himbara tetap masuk ke sektor ekonomi yang risikonya sudah biasa ditangani, demi menjaga laba dan non-performing loan (NPL) tahun depan tetap terjaga.

Di sisi lain, kinerja PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. menunjukkan bahwa strategi penguatan sektor produktif dan digitalisasi mampu menopang pertumbuhan bisnis.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Selasa (10/3/2026), Bank Mandiri mencatatkan laba bersih sebesar Rp8,9 triliun hingga Februari 2026, meningkat 16,7% secara tahunan (year-on-year/YoY).

Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri Novita Widya Anggraini mengatakan pertumbuhan laba tersebut didorong oleh semakin aktifnya transaksi nasabah melalui berbagai kanal layanan digital perseroan, terutama aplikasi Livin’ by Mandiri.

“Laba bersih Bank Mandiri tumbuh 16,7% secara tahunan menjadi Rp8,9 triliun hingga Februari 2026, seiring dengan meningkatnya aktivitas transaksi digital masyarakat melalui Livin’ by Mandiri yang turut mendorong pertumbuhan pendapatan berbasis komisi,” ujar Novita.

Secara operasional, Bank Mandiri mencatatkan penyaluran kredit sebesar Rp1.513,1 triliun atau tumbuh 15,7% YoY. Pertumbuhan kredit tersebut diiringi dengan peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) menjadi Rp1.644,8 triliun, atau naik 16,3% YoY, mencerminkan kepercayaan nasabah yang tetap kuat terhadap layanan perseroan.

Di sisi transaksi digital, hingga Februari 2026 volume transaksi melalui Livin’ by Mandiri mencapai lebih dari 738,7 juta transaksi sejak awal tahun, meningkat sekitar 28% YoY.

Peningkatan dipicu semakin luasnya penggunaan layanan digital. Selain itu, meningkatnya penggunaan pembayaran digital di berbagai merchant, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sejalan dengan meningkatnya aktivitas digital tersebut, pendapatan berbasis komisi (fee-based income) dari berbagai layanan pembayaran dan transaksi juga menunjukkan pertumbuhan.

Pendapatan komisi dari platform digital Bank Mandiri, termasuk Livin’ by Mandiri, tercatat mencapai Rp625 miliar atau meningkat 45,3% YoY, sedangkan dari platform wholesale Kopra by Mandiri mencapai Rp421 miliar atau tumbuh 29,3% YoY.

Dari sisi intermediasi, Bank Mandiri membukukan pendapatan bunga bersih (Net Interest Income/NII) sebesar Rp13,7 triliun, meningkat 9,16% YoY. Kinerja tersebut ditopang oleh pertumbuhan kredit serta meningkatnya aktivitas transaksi nasabah yang turut memperkuat penghimpunan dana murah berbasis rekening transaksi.

Efisiensi operasional perseroan juga membaik yang tercermin dari rasio Cost-to-Income Ratio (CIR) yang turun ke level 37,21%, menunjukkan pengelolaan biaya yang semakin disiplin sekaligus peningkatan produktivitas bisnis.

Sementara itu, kualitas aset Bank Mandiri tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) sebesar 0,98% dan coverage ratio 246,5%, mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit serta penguatan manajemen risiko.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kepala BP BUMN Dony Oskaria menggelar rapat dengan pimpinan PT Pos Indonesia. Mengutip akun Instagram resmi BP BUMN, Dony memberi arahan langsung dalam mendorong PT Pos Indonesia sebagai holding logistik nasional.

"PT Pos Indonesia juga diarahkan berperan sebagai bagian dari penguatan holding BUMN logistik guna meningkatkan efisiensi, konektivitas, dan kualitas layanan bagi masyarakat," kata Dony mengutip akun BP BUMN, Senin (30/3/2026).

BP BUMN selaku regulator badan usaha milik negara mendorong agar industri logistik dapat fokus dan terkoneksi satu sama lain di bawah payung PT Pos Indonesia.

Jika sebelumnya terdapat 21 perusahaan logistik yang terdiri atas BUMN dan anak usaha yang terpisah, kini semua akan disatukan di bawah payung PT Pos Indonesia. Untuk mendukung langkah strategis tersebut, Dony Oskaria selaku Kepala BP BUMN mengumpulkan seluruh jajaran direksi dan komisaris PT Pos Indonesia dalam rapat di Kantor BP BUMN, Senin (30/3/2026).

"BP BUMN mendukung transformasi PT Pos Indonesia ini sebagai upaya menghadirkan BUMN yang adaptif, modern, dan mampu menjawab kebutuhan logistik nasional," ujar Dony.

Sebelumnya, PT Pos Indonesia telah melakukan perombakan di jajaran direksi dan komisaris. Daud Joseph ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Pos Indonesia menggantikan Faizal Rochmad Djoemadi.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi sinyal akan menempatkan dana pemerintah yang terparkir di Bank Indonesia ke bank swasta.

Purbaya mengakui bahwa selama ini dirinya hanya menempatkan dana pemerintah ke bank-bank BUMN dan BUMD karena lebih terpantau. Kendati demikian, dia tidak menutup kemungkinan untuk perlebar cakupan penerima suntikan likuiditas tersebut ke bank swasta.

"Bank swasta kalau mau juga nanti akan kita buka, yang sehat ya. Nanti kalau enggak, gue dipenjara lagi. Ada apa nanti [dikira] naruh uang di bank yang enggak jelas, katanya gitu. Tapi itu kan baru langkah percobaannya, nanti kita sebar yang lain," katanya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Adapun, Purbaya menambah penempatan dana pemerintah sebesar Rp100 triliun ke perbankan sepekan sebelum libur Lebaran. Langkah tersebut, sambungnya, untuk menjaga likuiditas sekaligus menekan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) yang belakangan melonjak naik terutama usai eskalasi konflik di Timur Tengah.

"Kalau bond yield naik 0,1% saya sudah perhatikan, ada apa nih? Naik 0,4%, pasti kekeringan, kekurangan likuiditas di bank atau apa penyebabnya? Saya cek, oh betul bank kurang. Saya tambah lagi, masukkan ke sistem perekonomian," ujarnya

Bendahara negara mengungkapkan, berdasarkan laporan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti, posisi kas negara yang berada di Bank Indonesia (BI) masih cukup tebal yaitu sekitar Rp400 triliun. Dia pun langsung menginstruksikan pemindahan Rp100 triliun ke sistem perbankan, yang salah satunya ke Bank Jakarta sebesar Rp2 triliun.

Injeksi baru ini, sambungnya, menambah penempatan dana pemerintah di perbankan pada tahun lalu, yang masih tersisa sekitar Rp200 triliun di lima bank Himbara.

Kendati demikian, berbeda dengan penempatan dana Rp200 triliun yang skema enam bulan, injeksi Rp100 triliun ini memiliki tenor yang sangat fleksibel dan dapat ditarik sewaktu-waktu. Menurut Purbaya, strategi itu menyerupai fungsi active treasury management.

Bisa untuk Beli SBN

Lebih lanjut, Purbaya memberi kelonggaran ke perbankan untuk pemanfaatan dana baru pemerintah ini. Dia tidak menampik bahwa tambahan Rp100 triliun ini bukan difokuskan untuk disalurkan untuk pembiayaan sektor riil, melainkan untuk menyerap instrumen SBN.

Dia menyadari sifat perbankan yang cenderung mencari instrumen berisiko rendah (risk-free) dengan return paling mudah di tengah ketidakpastian. Harapannya, dana tersebut digunakan bank untuk membeli obligasi negara, yang secara teoritis akan mendorong harga obligasi naik dan menekan yield kembali turun.

"Kalau mau menekan [yield] ke bawah kan harus ada pembeli. Taruh saja uang di bank. Pasti bank mencari yang paling gampang; [beli obligasi] BI atau beli bond [negara/SBN]. Kalau beli bond akan menekan yield ke bawah lagi," jelas Purbaya.

Adapun, belakangan yield SBN memang cenderung menanjak naik. Pada 2 Januari 2026, yield SBN tenor 10 tahun berada di level 6,04%; kini per 10 Maret 2026, yield SBN 10 tahun berada di level 6,52% atau sudah naik 48 basis poin dibanding posisi awal tahun.

Terkait dengan penempatan dana yang sebelumnya sebesar Rp200 triliun, Purbaya menduga sebagian besar sudah habis disalurkan ke sektor riil. Hanya saja, dia kembali mengingatkan perbankan agar tidak memanfaatkan dana Rp200 triliun itu untuk beli SBN karena ditujukan untuk disalurkan ke sektor riil.

"Ya biar saja nanti kita monitor. Kalau ketahuan, awas," tekannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Strategi berburu dividen dinilai kembali relevan di tengah kondisi pasar saham yang masih diliputi volatilitas. Investor dinilai mulai melirik emiten dengan fundamental kuat dan rekam jejak pembagian dividen stabil sebagai alternatif sumber imbal hasil.

Equity Research Analyst OCBC Sekuritas Gani mengatakan bahwa dividen dapat menjadi opsi menarik bagi investor saat pergerakan harga saham cenderung tidak menentu.

“Di tengah pasar yang volatil, dividen bisa menjadi alternatif return yang cukup menarik bagi investor,”ujarnya, Rabu (25/3/2026).

Menurutnya, secara umum realisasi pembagian dividen emiten pada tahun ini masih berada dalam kisaran ekspektasi pasar. Hal ini mencerminkan kinerja perusahaan yang relatif solid meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan global.

Sejumlah sektor pun dinilai masih menjadi andalan dalam strategi dividend play. Saham-saham perbankan BUMN disebut tetap menarik berkat kinerja yang stabil dan rasio pembagian dividen yang kompetitif.

Selain itu, emiten telekomunikasi seperti saham PT Telkom Indonesia (persero) Tbk. (TLKM) juga masuk dalam radar investor, seiring dengan arus kas yang kuat dan konsistensi dalam membagikan dividen.

Tak hanya itu, saham konglomerasi seperti PT Astra International Tbk. (ASII) turut dilirik karena diversifikasi bisnisnya yang mampu menjaga stabilitas kinerja.

Di sisi lain, emiten batu bara juga menjadi perhatian, terutama karena masih didukung oleh harga komoditas yang relatif tinggi dalam beberapa waktu terakhir, sehingga memberikan ruang bagi pembagian dividen yang atraktif.

Adapun dalam kondisi pasar seperti saat ini, investor cenderung lebih selektif dan defensif, dengan fokus pada saham yang tidak hanya memiliki potensi capital gain, tetapi juga mampu memberikan imbal hasil rutin melalui dividen.

“Rekomendasi saham bank BUMN, TLKM, ASII, coal miner,” jelasnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) terus memperkuat transmisi kebijakan moneter melalui implementasi Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) guna mendorong penyaluran kredit ke sektor prioritas dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan bahwa sejak implementasi penguatan KLM, insentif yang diberikan kepada perbankan semakin diarahkan untuk mendorong kredit ke sektor-sektor prioritas serta mempercepat transmisi penurunan suku bunga.

“Insentif KLM diarahkan untuk meningkatkan penyaluran kredit ke sektor tertentu serta mendorong bank lebih responsif dalam menurunkan suku bunga kredit baru,” ujar Perry dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Maret 2026, Selasa (17/3/2026).

Hingga minggu pertama Maret 2026, realisasi insentif KLM tercatat mencapai Rp427,1 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp357,6 triliun disalurkan melalui lending channel, sementara Rp69,5 triliun melalui interest rate channel.

Berdasarkan kelompok bank, insentif KLM paling besar diterima oleh bank BUMN sebesar Rp225,6 triliun, diikuti bank swasta nasional (BUSN) Rp166,8 triliun, bank pembangunan daerah (BPD) Rp28 triliun, serta kantor cabang bank asing sebesar Rp7,7 triliun.

Secara sektoral, kebijakan ini difokuskan pada pembiayaan sektor prioritas seperti pertanian, industri dan hilirisasi, jasa termasuk ekonomi kreatif, konstruksi, real estate dan perumahan, hingga UMKM, koperasi, inklusi, dan pembiayaan berkelanjutan.

BI juga mencatat transmisi pelonggaran kebijakan moneter terus berlanjut, meski belum sepenuhnya optimal. Penurunan BI Rate sebesar 125 basis poin sepanjang 2025 telah mendorong turunnya berbagai suku bunga pasar uang. Suku bunga SRBI tenor 6, 9, dan 12 bulan masing-masing turun menjadi 5,25%, 5,30%, dan 5,33%.

Sementara itu, suku bunga deposito satu bulan turun dari 4,81% pada Januari 2025 menjadi 4,17% pada Februari 2026. Namun, penurunan suku bunga kredit masih terbatas, yakni dari 9,20% menjadi 8,8% pada periode yang sama.

“Ke depan, penurunan suku bunga dana dan kredit perlu terus diperkuat agar dapat mendorong pertumbuhan kredit yang lebih tinggi,” kata Perry.

Dari sisi kinerja, pertumbuhan kredit perbankan pada Februari 2026 tercatat sebesar 9,37% secara tahunan (yoy), sedikit melambat dibandingkan Januari 2026 sebesar 9,96% yoy. Pertumbuhan ini ditopang oleh kredit investasi yang tumbuh 20,7%, kredit modal kerja 3,88%, serta kredit konsumsi 6,3%.

BI memperkirakan pertumbuhan kredit sepanjang 2026 tetap berada di kisaran 8% hingga 12%. Optimisme ini didukung oleh masih besarnya potensi penyaluran kredit, tercermin dari undisbursed loan yang mencapai Rp2.536,4 triliun atau 22,86% dari total plafon kredit.

Dari sisi likuiditas, kondisi perbankan dinilai tetap memadai dengan rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) sebesar 27,4%, serta pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang mencapai 13,18% pada Februari 2026.

Ketahanan perbankan juga tetap kuat, tercermin dari rasio kecukupan modal (CAR) yang tinggi sebesar 25,87% serta rasio kredit bermasalah (NPL) yang terjaga rendah di level 2,14% bruto dan 0,82% neto pada Januari 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai revisi outlook negatif terhadap sejumlah bank BUMN oleh lembaga pemeringkat internasional lebih dipengaruhi faktor eksternal dan perubahan outlook sovereign Indonesia, bukan karena pelemahan fundamental kinerja perbankan nasional.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan penyesuaian outlook oleh lembaga pemeringkat seperti Fitch Ratings dan Moody’s mengikuti perubahan outlook peringkat sovereign Indonesia dari stabil menjadi negatif.

“Penyesuaian tersebut lebih mencerminkan faktor eksternal dan dinamika makroekonomi global serta keterkaitannya dengan profil sovereign, bukan karena penurunan fundamental kinerja bank-bank tersebut,” ujar Dian kepada Bisnis, Kamis (12/3/2026).

Sebagaimana diketahui, Fitch sebelumnya merevisi prospek peringkat jangka panjang sejumlah bank pelat merah menjadi negatif dari stabil. Penilaian tersebut mencakup bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI).

Menurut Dian, di tengah ketidakpastian global, bank-bank Himbara masih menunjukkan kinerja intermediasi yang stabil serta tetap memainkan peran strategis dalam mendukung pembiayaan sektor riil dan program prioritas pemerintah.

OJK memandang outlook negatif tersebut lebih merupakan sinyal kewaspadaan terhadap risiko eksternal dan tekanan fiskal, bukan indikasi langsung adanya tekanan terhadap kesehatan bank.

Meski demikian, perubahan outlook sovereign dinilai berpotensi meningkatkan premi risiko (risk premium) yang dapat berdampak pada kenaikan biaya pendanaan secara moderat serta memicu volatilitas jangka pendek pada saham bank BUMN di pasar modal.

Namun, Dian menegaskan akses pendanaan global bank-bank Himbara masih terjaga. Hal ini tercermin dari peringkat kredit masing-masing bank yang tetap berada pada level investment grade.

“Peringkat tersebut menunjukkan keyakinan kuat terhadap kondisi permodalan yang solid, likuiditas yang memadai, kualitas aset yang terjaga, serta profitabilitas yang tetap resilien,” katanya.

Selain itu, minat investor global terhadap negara berkembang seperti Indonesia juga dinilai masih cukup besar, sehingga prospek pendanaan eksternal bank nasional tetap relatif terjaga.

Dari sisi kinerja, OJK mencatat fundamental bank Himbara tetap solid hingga akhir 2025. Mayoritas bank BUMN mencatatkan pertumbuhan kredit dua digit yang melampaui pertumbuhan kredit industri perbankan sebesar 9,6%.

Secara rinci, kredit Bank Mandiri tumbuh 14,13%, BRI 10,41%, BNI 10,13%, dan BTN 11,90%. Sementara itu, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) juga masih kuat, terutama pada komponen dana murah atau CASA.

Dari sisi permodalan, rasio kecukupan modal (CAR) bank Himbara berada pada kisaran 18% hingga 21%, jauh di atas ketentuan minimum. Adapun rasio kredit bermasalah (NPL) masih terjaga di bawah 3%.

Ke depan, OJK juga menilai perubahan outlook tersebut masih bersifat reversible atau dapat kembali membaik seiring perbaikan prospek ekonomi global dan domestik serta penguatan indikator fiskal Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings merevisi prospek peringkat jangka panjang dalam mata uang asing atau Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating (IDR) sejumlah bank milik negara atau Himbara menjadi negatif dari sebelumnya stabil.

Revisi tersebut menyasar empat institusi keuangan yang memiliki peran besar dalam sistem perbankan nasional, yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), serta Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Langkah Fitch ini mengikuti keputusan sebelumnya dari Moody’s Ratings yang juga menurunkan outlook lembaga keuangan pelat merah. Kedua lembaga pemeringkat tersebut menilai perubahan prospek tidak terlepas dari meningkatnya risiko fiskal Indonesia, mulai dari tekanan terhadap defisit anggaran, kebutuhan pembiayaan pemerintah, hingga meningkatnya belanja pembangunan.

Perubahan outlook tersebut tidak serta-merta menurunkan rating bank-bank BUMN. Namun, revisi prospek menjadi negatif memberi sinyal meningkatnya persepsi risiko terhadap sektor perbankan nasional, terutama karena hubungan erat antara kinerja bank pelat merah dan kondisi fiskal negara sebagai pemegang saham pengendali.

Di tengah volatilitas global dan meningkatnya tekanan fiskal domestik, dinamika ini memunculkan pertanyaan di kalangan pelaku pasar apakah revisi outlook tersebut sekadar mengikuti perubahan peringkat negara atau justru menjadi sinyal meningkatnya risiko struktural terhadap sektor perbankan nasional.

Seiring perkembangan tersebut, kondisi fundamental industri perbankan domestik tercatat masih relatif kuat. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan kinerja intermediasi perbankan tetap tumbuh positif dengan profil risiko yang terjaga. Per Januari 2026, kredit perbankan tumbuh sebesar 9,96% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp8.557 triliun, meningkat dibandingkan pertumbuhan pada Desember 2025 yang sebesar 9,63% yoy.

Dari sisi kepemilikan bank, kredit bank-bank BUMN tercatat tumbuh sebesar 13,43% yoy, mencerminkan peran signifikan kelompok bank pelat merah dalam menopang pembiayaan perekonomian.

Sementara itu, penghimpunan dana masyarakat juga menunjukkan tren positif. Dana pihak ketiga (DPK) tercatat tumbuh 13,48% yoy menjadi Rp10.076 triliun, dengan pertumbuhan pada giro, deposito, dan tabungan masing-masing sebesar 19,75%, 12,61%, dan 8,27% yoy.

Dari sisi likuiditas, industri perbankan dinilai masih berada pada level yang memadai. Rasio alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD) tercatat sebesar 121,23% dan alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) sebesar 27,54%, jauh di atas ambang batas minimum masing-masing sebesar 50% dan 10%.

Kualitas kredit juga tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah (NPL) gross sebesar 2,14% dan NPL net sebesar 0,82%. Sementara itu, rasio Loan at Risk (LaR) berada pada level 9,01%.

Dari sisi profitabilitas, return on assets (ROA) industri perbankan tercatat sebesar 2,49%. Permodalan bank juga masih kuat dengan rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 25,87%, yang dinilai menjadi bantalan mitigasi risiko di tengah ketidakpastian global.

Intervensi Sektor Perbankan

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai revisi outlook tersebut tidak sepenuhnya terlepas dari meningkatnya peran negara dalam aktivitas perbankan, khususnya bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Menurutnya, sektor perbankan saat ini menghadapi tingkat intervensi kebijakan yang relatif besar, baik dari regulator maupun dari pemerintah melalui berbagai program penugasan.

“Kalau kita lihat sekarang, intervensi terhadap sektor perbankan cukup besar. Dalam konteks kebijakan, institusi yang terkait dengan perbankan memiliki pengaruh yang sangat kuat sehingga muncul pertanyaan mengenai bagaimana menjaga likuiditas dan kinerja bank ke depan,” ujarnya saat ditemui, Selasa (10/3/2026).

Dia menilai sebagian bank BUMN memiliki konsentrasi yang tinggi terhadap program-program pemerintah. Beberapa di antaranya berkaitan dengan pembiayaan program prioritas negara seperti kredit usaha rakyat (KUR) maupun berbagai program pembangunan yang melibatkan perbankan sebagai sumber pembiayaan.

Kredit Usaha Rakyat/Istimewa

“Banyak bank Himbara yang konsen pada pembiayaan program pemerintah. Ketika program itu menjadi penugasan, otomatis intervensinya juga semakin besar. Jadi, wajar jika lembaga pemeringkat melihat adanya peningkatan risiko,” kata Huda.

Penilaian serupa juga sempat disampaikan Moody’s dalam analisanya yang menyinggung keterkaitan antara bank BUMN dan berbagai program pemerintah.

Selain itu, kata Huda, revisi outlook juga berpotensi memengaruhi persepsi investor terhadap sektor perbankan Indonesia, khususnya dalam hal akses pendanaan internasional.

Huda menilai persepsi risiko yang meningkat dapat berdampak pada minat investor global untuk menempatkan dana di sektor keuangan nasional, termasuk dalam pembiayaan proyek-proyek besar pemerintah.

Menurutnya, kondisi ini dapat berimbas pada berbagai inisiatif pembiayaan pembangunan yang melibatkan bank-bank BUMN. “Ketika outlook perbankan menjadi negatif, investor global tentu akan lebih berhati-hati. Ini bisa memengaruhi bagaimana lembaga pembiayaan atau proyek besar pemerintah mencari sumber dana dari luar negeri,” katanya.

Dia menambahkan, dalam jangka pendek tekanan fiskal juga dapat terlihat dari dinamika pembiayaan negara, misalnya melalui penerbitan surat utang negara (SBN). Jika minat investor terhadap obligasi pemerintah menurun, pemerintah berpotensi menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi untuk menarik investor.

Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mendorong kenaikan suku bunga di pasar keuangan, termasuk suku bunga pinjaman perbankan.

“Jika imbal hasil obligasi pemerintah naik, maka obligasi korporasi dan instrumen lain juga akan ikut menyesuaikan. Pada akhirnya bunga pinjaman bisa naik dan pertumbuhan kredit berpotensi melambat,” jelasnya.

Sementara itu, Associate Director Pilarmas Investindo Maximilianus Nicodemus menilai revisi outlook yang dilakukan Fitch lebih mencerminkan kondisi makroekonomi dibandingkan fundamental perbankan itu sendiri.

Menurutnya, bank-bank BUMN memiliki korelasi kuat dengan kondisi makro seperti defisit fiskal, beban utang pemerintah, serta pertumbuhan kredit yang melambat.

Dalam metodologi pemeringkatan, terdapat konsep yang disebut sovereign ceiling atau batas atas peringkat negara. Artinya, institusi yang memiliki dukungan kuat dari negara tidak dapat memiliki peringkat lebih tinggi dibandingkan negara itu sendiri.

“Karena itu ketika outlook negara berubah, maka secara otomatis lembaga yang memiliki keterkaitan kuat dengan negara juga akan terdampak,” kata Maximilianus.

Meski demikian, dia menilai perubahan outlook tidak serta-merta menunjukkan fundamental bank yang memburuk. “Fundamental perbankan tetap tercermin dari kinerja operasionalnya seperti kualitas aset, profitabilitas, dan permodalan. Jadi penurunan outlook tidak berarti fundamental bank langsung menjadi buruk,” ujarnya.

Namun dia mengakui bahwa perubahan prospek tersebut tetap membawa konsekuensi terhadap biaya pendanaan. “Ketika risiko meningkat, investor tentu meminta imbal hasil yang lebih tinggi. Artinya cost of fund bagi perbankan juga berpotensi meningkat,” katanya.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede menilai revisi outlook yang dilakukan Fitch lebih tepat dilihat sebagai sinyal meningkatnya risiko terkait kondisi negara, bukan indikasi melemahnya kesehatan perbankan.

Anak-anak bermain dengan latar belakang gedung bertingkat di Jakarta, Rabu (6/8/2025). JIBI/Bisnis/Abdurachman

Menurutnya, Fitch menautkan outlook negatif pada meningkatnya ketidakpastian kebijakan serta menurunnya konsistensi dan kredibilitas bauran kebijakan ekonomi.

Kondisi tersebut berpotensi melemahkan prospek fiskal jangka menengah, menekan sentimen investor, dan mengurangi bantalan eksternal perekonomian.

Moody’s juga menyampaikan pesan serupa dengan menyoroti ketidakpastian kebijakan, tekanan belanja sosial, serta potensi beban fiskal tambahan dari berbagai inisiatif pembangunan.

Di sisi lain, indikator yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa kondisi sektor perbankan masih relatif kuat.
“Likuiditas perbankan masih memadai, kualitas aset terjaga, dan permodalan bank tetap tinggi. Jadi yang berubah saat ini lebih kepada persepsi risiko ke depan,” kata Josua.

Dia menambahkan bahwa outlook negatif memang dapat meningkatkan biaya pendanaan internasional meskipun peringkat kredit belum turun.

Hal ini karena pelaku pasar biasanya sudah memasukkan potensi penurunan peringkat ke dalam harga instrumen keuangan. “Pendanaan tetap tersedia, tetapi dengan harga yang lebih mahal, tenor yang lebih pendek, dan investor yang lebih selektif,” jelasnya.

Di pasar saham, perubahan outlook juga berpotensi menambah premi risiko terhadap bank-bank BUMN sehingga ruang kenaikan harga saham menjadi lebih terbatas. Meski demikian, Josua menilai fundamental perbankan yang masih kuat dapat menjadi penahan tekanan sentimen pasar.

Fundamental Sektor Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya menegaskan fundamental sektor keuangan nasional tetap kuat setelah lembaga pemeringkat Fitch Ratings merevisi outlook peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif, meski mempertahankan peringkat sovereign pada level BBB.

Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan otoritas mencermati keputusan Fitch tersebut beserta berbagai faktor yang menjadi pertimbangan dalam revisi outlook. Menurutnya, OJK bersama pemerintah dan otoritas terkait akan terus memperkuat koordinasi kebijakan guna menjaga stabilitas sektor keuangan.

“Sistem keuangan Indonesia juga tetap didukung oleh kerangka pengawasan yang kuat, dan kami akan terus melanjutkan reformasi struktural untuk meningkatkan transparansi, memperdalam pasar modal, serta memperkuat kepercayaan investor dalam jangka panjang,” ujar Friderica dalam keterangan resmi, Kamis (5/3/2026).

Menurut Fitch Ratings, revisi outlook tersebut mencerminkan dinamika risiko eksternal dan kebijakan yang berkembang, serta tidak mewakili penilaian ulang secara langsung terhadap fundamental kredit Indonesia maupun ketahanan sistem keuangan nasional.

Fitch juga tetap mengakui rekam jejak Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi, prospek pertumbuhan yang relatif resilien, tingkat utang pemerintah yang moderat, serta fundamental ekonomi yang secara umum masih kuat.

Friderica menambahkan bahwa kondisi sektor keuangan domestik saat ini masih solid. Permodalan lembaga jasa keuangan berada jauh di atas ketentuan minimum, likuiditas memadai, serta profil risiko tetap terkelola secara prudent.

Sebagai bagian dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), OJK memastikan koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Menurut OJK, permintaan domestik yang stabil, kebijakan yang dikelola secara prudent, serta keberlanjutan agenda reformasi menjadi fondasi penting bagi ketahanan sektor jasa keuangan dan peningkatan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.

Di tengah berbagai dinamika tersebut, hubungan antara stabilitas sektor perbankan dan kondisi fiskal negara kembali menjadi sorotan. Situasi ini menunjukkan bahwa stabilitas bank-bank BUMN tidak hanya ditentukan oleh kinerja internal perbankan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh persepsi pasar terhadap disiplin fiskal dan arah kebijakan ekonomi pemerintah.

Sebagai institusi yang berada di persimpangan antara fungsi komersial dan peran strategis negara, bank-bank pelat merah kerap menjadi instrumen penting dalam mendukung berbagai agenda pembangunan.

Peran tersebut memperkuat posisi bank BUMN sebagai motor pembiayaan ekonomi domestik, namun sekaligus membuat kinerja dan persepsi risikonya semakin erat terhubung dengan dinamika kebijakan fiskal.

Dalam situasi ketika tekanan fiskal meningkat dan berbagai program prioritas pemerintah membutuhkan dukungan pembiayaan besar, pasar global cenderung melihat hubungan tersebut dengan lebih kritis.

Penilaian lembaga pemeringkat, pada akhirnya, tidak hanya mencerminkan kondisi keuangan bank semata, tetapi juga mencerminkan bagaimana kebijakan negara dapat memengaruhi risiko yang melekat pada institusi-institusi yang berada di bawahnya.

Di tengah fundamental perbankan yang masih relatif kuat, tantangan ke depan bukan semata menjaga pertumbuhan kredit atau kualitas aset, tetapi juga memastikan bahwa peran strategis bank Himbara dalam mendukung pembangunan tetap berjalan seiring dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang kuat.

Tanpa keseimbangan tersebut, bank-bank pelat merah akan terus berada dalam pusaran antara kebutuhan pembiayaan negara dan tuntutan pasar terhadap disiplin fiskal serta stabilitas sistem keuangan.