REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS lanjut mengalami penguatan, usai perjanjian damai antara AS dan Iran, menunjukkan meredanya eskalasi di Timur Tengah. Mengutip Bloomberg, rupiah menguat 151,5 poin atau 0,85 persen menuju level 17.708,5 per dolar AS pada penutupan perdagangan Senin (15/6/2026). Pada perdagangan sebelumnya rupiah berada di posisi Rp 17.860 per dolar AS.

"(Sentimen eksternal) Presiden AS Donald Trump dan Wakil Menteri Luar Negeri Iran mengatakan, mereka telah mencapai kesepakatan awal untuk mengakhiri perang dan melanjutkan lalu lintas melalui Selat Hormuz," kata Pengamat Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi dalam keterangannya, Senin (15/6/2026).

AS dan Iran dikabarkan akan menandatangani nota kesepahaman di Swiss pada Jumat, kata perdana menteri Pakistan, yang negaranya telah bertindak sebagai mediator. Trump mengatakan pada Ahad, Selat Hormuz akan dibuka 'bebas biaya' dan bahwa blokade angkatan laut AS terhadap pelabuhan Iran juga akan berakhir.

Kantor berita semi-resmi Iran, Mehr, mengatakan draf kesepakatan tersebut menyerukan pembukaan kembali Selat Hormuz dalam waktu 30 hari di bawah pengaturan Iran. Dunia telah kehilangan jutaan barel pasokan minyak dan gas sejak perang menutup Selat Hormuz, titik penting bagi seperlima pasokan minyak dan gas alam cair dunia, selama lebih dari tiga bulan

"Investor juga mengamati dengan hati-hati seberapa cepat produsen Timur Tengah dapat melanjutkan produksi dan ekspor minyak setelah kerusakan akibat perang dan apakah lebih banyak kapal akan memasuki wilayah tersebut. Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi, mengatakan kesepakatan yang lebih luas akan dinegosiasikan selama periode gencatan senjata 60 hari," terangnya

Adapun, negara-negara E4, yang meliputi Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia, mengatakan pada Ahad bahwa negara-negara tersebut siap untuk mencabut sanksi terhadap Iran sebagai tanggapan atas langkah-langkah terkait program nuklirnya.

"Minggu ini, perhatian pasar akan tertuju pada pengumuman kebijakan terbaru dari beberapa Bank Sentral dengan fokus utama keputusan kebijakan moneter The Fed, yang pertama dipimpin oleh Ketua barunya Kevin Warsh," lanjut Ibrahim.

Ibrahim menuturkan, Bank sentral seperti Reserve Bank of Australia (RBA) dan European Central Bank (ECB) telah menaikkan suku bunga masing-masing sebesar 75 dan 25 basis poin selama tahun ini. Namun, penyelesaian konflik yang cepat mungkin mencegah bank sentral lain, seperti Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), Bank of England (BoE), dan Federal Reserve (Fed), untuk memperketat kebijakan.

JAKARTA - Indonesia dan China perluay sinergi ketahanan keuangan masing-masing negara, dan juga berkontribusi terhadap stabilitas keuangan regional yang lebih luas. Kerja sama ini sekaligus mendukung upaya kedua bank sentral dalam menjaga stabilitas nilai tukar melalui perluasan penggunaan mata uang lokal dan penguatan infrastruktur keuangan.

Hal ini mengingat pentingnya kerja sama moneter dan keuangan yang lebih erat di tengah perekonomian global yang semakin terhubung. Sebagai bagian dari komitmen bersama tersebut, Bank Indonesia (BI) dan People's Bank of China (PBOC) semakin memperdalam kerja sama bilateral melalui Pertemuan Tingkat Tinggi yang dihadiri oleh Gubernur Perry Warjiyo dan Gubernur Pan Gongsheng pada 11 Juni 2026 di Shanghai, China.

Aliran Modal Asing Mulai Masuk, Rupiah Membaik Tinggalkan Rp18.000 per Dolar AS



Dalam pertemuan tersebut, kedua gubernur sepakat untuk menjajaki peningkatan nilai kerja sama Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) antara BI dan PBOC. Kedua bank sentral juga menegaskan kembali komitmennya untuk meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral serta memperkuat konektivitas pembayaran lintas batas antara Indonesia dan Tiongkok melalui tiga capaian utama.

Pertama, Gubernur Perry, Gubernur Pan, dan Chief Executive Hong Kong Monetary Authority (HKMA), Eddie Yue, menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) mengenai Local Currency Transaction (LCT) yang mencakup Indonesia dan Hong Kong. Kerja sama ini memperkuat kerangka LCT yang telah ada untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral, meningkatkan efisiensi transaksi, serta mendukung integrasi pasar keuangan regional yang lebih mendalam.

Kedua, BI dan PBOC melaksanakan peluncuran implementasi pembayaran QR lintas batas Indonesia–Tiongkok. Didukung oleh kerangka LCT, inisiatif ini memungkinkan transaksi ritel lintas batas dilakukan dengan lebih mudah, cepat, efisien, inklusif, dan andal, sekaligus mendukung konektivitas ekonomi digital yang lebih erat antara kedua negara.

Melalui peluncuran ini, penyedia jasa sistem pembayaran yang mendukung transaksi QR lintas batas akan memiliki jangkauan dan partisipasi yang lebih luas, dengan jumlah penyedia mencapai 191 di Tiongkok dan 24 di Indonesia.

Rupiah Hari Ini Ditutup Menguat, Kurs Dolar AS Kini di Rp17.860



Ketiga, Bank Mandiri secara resmi ditetapkan sebagai peserta langsung (direct participant) dalam Cross-border Interbank Payment System (CIPS), sistem pembayaran lintas batas milik China. Partisipasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses kliring dan penyelesaian transaksi Indonesia–China, sekaligus memperkuat ketahanan infrastruktur pembayaran lintas batas.

"Ke depan kerja sama keuangan akan memperkuat transaksi mata uang lokal antara Indonesia dan Tiongkok, mengembangkan infrastruktur keuangan, serta memperluas kerja sama antarbank sentral, termasuk pembentukan RMB Clearing Bank di Indonesia," ungkap Gubernur Perry.

Gubernur Pan menambahkan bahwa Tiongkok dan Indonesia, sebagai ekonomi utama dan mitra strategis di kawasan, memiliki tanggung jawab bersama untuk memperdalam kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral. Penguatan kerja sama ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap kemakmuran dan stabilitas kawasan, sekaligus mendukung ketahanan ekonomi kedua negara.

Capaian-capaian tersebut menandai tonggak penting dalam penguatan kerja sama keuangan bilateral dan diharapkan dapat membantu dunia usaha mengurangi biaya pemrosesan transaksi bagi pelaku usaha dan masyarakat di kedua negara. Dalam pertemuan tersebut, BI dan PBOC juga menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) mengenai Pembentukan Renminbi Clearing Arrangement di Indonesia guna mendukung pengembangan ekosistem RMB domestik melalui penyediaan likuiditas Renminbi yang memadai untuk kegiatan perdagangan, investasi, dan aktivitas keuangan.

Komitmen BI dan PBOC dalam mendorong integrasi ekonomi dan keuangan melalui perluasan konektivitas sistem pembayaran serta pengembangan pasar keuangan yang lebih efisien, inklusif, dan tangguh akan semakin memperkuat stabilitas ekonomi dan ketahanan sistem keuangan di kedua negara.

Suku bunga acuan yang naik mulai memunculkan kekhawatiran terhadap kemampuan bayar debitur. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko kredit macet, terutama di sektor-sektor yang sensitif terhadap biaya pinjaman dan memiliki arus kas yang lebih rentan.

Di sisi lain, bunga tinggi juga dapat menekan akses pembiayaan bagi dunia usaha dan memperlambat aktivitas ekonomi riil.

Bank Indonesia (BI) mengumumkan kenaikan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,5 persen, Selasa (9/6).

Keputusan tersebut diambil Bank Sentral sebagai salah satu langkah menyelamatkan rupiah yang terus terdepresiasi dan sempat tembus Rp18 ribu per dolar AS.

Lantas, apakah risiko kredit macet akan meningkat imbas dari suku bunga yang semakin tinggi?

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan kemungkinan suku bunga tinggi mendorong peningkatan kredit macet cukup besar, meskipun dampaknya tidak terjadi secara langsung.

Yusuf menjelaskan ketika suku bunga acuan naik, biaya dana perbankan ikut meningkat dan pada akhirnya diteruskan ke suku bunga kredit. Akibatnya, beban cicilan debitur menjadi lebih berat dan kemampuan membayar mulai tertekan.

[Gambas:Youtube]

"Debitur dengan kredit berbunga mengambang biasanya merasakan dampak paling cepat karena kenaikan bunga langsung mengurangi arus kas mereka," ujar Yusuf kepada CNNIndonesia.com, Jumat (12/6).

Namun, ia menilai peningkatan kredit macet umumnya baru terlihat beberapa bulan kemudian karena debitur masih berupaya bertahan dengan tabungan atau sumber pendanaan lain. Besarnya dampak juga bergantung pada kondisi awal perekonomian.

"Jika tingkat utang debitur sudah tinggi dan kualitas kredit sebelumnya relatif lemah, kenaikan bunga akan lebih mudah memicu gagal bayar," terangnya.

Menurut Yusuf, risiko kredit macet paling mungkin terjadi pada sektor yang memiliki tingkat utang tinggi, margin keuntungan yang tipis, dan kebutuhan pendanaan yang besar.

Sektor properti dan konstruksi menjadi salah satu yang paling sensitif karena sangat bergantung pada pembiayaan kredit dan permintaan yang mudah melemah saat bunga meningkat.

Kemudian, sektor UMKM juga rentan karena umumnya memiliki cadangan modal yang terbatas dan akses pembiayaan yang tidak sekuat perusahaan besar. Sektor perdagangan dan ritel juga menghadapi tekanan karena biaya pembiayaan persediaan barang meningkat.

"Kredit konsumtif seperti kartu kredit dan kredit tanpa agunan juga perlu mendapat perhatian karena memiliki bunga relatif tinggi dan tidak didukung jaminan aset," kata Yusuf.

Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita menyampaikan suku bunga pada dasarnya adalah harga dari modal. Dengan begitu, ketika harga modal naik, maka biaya untuk berekspansi, membeli mesin baru, menambah stok barang, atau membuka cabang usaha juga ikut meningkat.

Menurutnya, hal tersebut membuat banyak perusahaan akan memilih menunda investasi dan lebih fokus menjaga likuiditas.

"Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi, sementara rumah tangga juga cenderung mengurangi konsumsi berbasis kredit," jelas Ronny.

Ronny menilai dalam jangka pendek, kebijakan suku bunga tinggi memang diperlukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan mengendalikan inflasi.

Namun, jika berlangsung terlalu lama, dampaknya dapat berupa perlambatan pertumbuhan kredit, pelemahan investasi, berkurangnya penciptaan lapangan kerja, dan melambatnya pertumbuhan ekonomi riil.

"Karena itu, tantangan terbesar bagi otoritas moneter adalah menemukan titik keseimbangan antara menjaga stabilitas makroekonomi dan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi produktif," katanya.

Lebih lanjut, Ronny mengungkapkan terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan perbankan. Pertama, memperkuat sistem early warning system untuk mendeteksi debitur yang mulai mengalami penurunan kualitas pembayaran sebelum benar-benar masuk kategori macet.

Kedua, perbankan dapat melakukan restrukturisasi secara selektif dan terukur terhadap debitur yang masih memiliki prospek usaha baik tetapi sedang menghadapi tekanan arus kas sementara.

"Restrukturisasi bisa berupa perpanjangan tenor, penyesuaian jadwal pembayaran, atau penurunan beban cicilan pada periode tertentu," tutur Ronny.

Ketiga, memperkuat pencadangan risiko kredit (CKPN) agar bank memiliki bantalan yang cukup apabila terjadi peningkatan NPL. Keempat, meningkatkan kualitas penyaluran kredit baru, dengan fokus pada sektor yang memiliki ketahanan tinggi, arus kas kuat, dan prospek pertumbuhan yang sehat.

Kelima, memperkuat pendampingan terhadap UMKM, karena banyak kasus kredit bermasalah bukan semata-mata karena kurangnya kemauan membayar, tetapi karena lemahnya manajemen keuangan dan tata kelola usaha.

Secara keseluruhan, ia melihat risiko peningkatan kredit macet memang perlu diwaspadai, tetapi belum berada pada level yang mengkhawatirkan secara sistemik. Ronny menyebut fundamental perbankan Indonesia saat ini relatif kuat, dengan permodalan yang memadai dan tingkat likuiditas yang masih terjaga.

Ronny menegaskan yang perlu menjadi perhatian adalah menjaga agar perlambatan ekonomi riil tidak berkembang menjadi tekanan kualitas aset yang lebih luas di sektor perbankan.

"Kuncinya adalah deteksi dini, restrukturisasi yang tepat sasaran, dan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi," tutupnya.

Bank Indonesia (BI) memperkirakan kinerja penjualan eceran tetap terjaga pada Mei 2026, didorong oleh meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat selama periode hari besar keagamaan nasional (HBKN).

Dalam Survei Penjualan Eceran terbaru, bank sentral memperkirakan Indeks Penjualan Riil (IPR) pada Mei 2026 mencapai 225,0. Kinerja tersebut terutama ditopang oleh peningkatan penjualan pada kelompok suku cadang dan aksesori, perlengkapan rumah tangga lainnya, serta barang lainnya.

"Penjualan eceran pada Mei 2026 diprakirakan terjaga. Indeks Penjualan Riil (IPR) Mei 2026 diprakirakan sebesar 225,0, ditopang terutama oleh peningkatan penjualan secara tahunan pada Kelompok Suku Cadang dan Aksesori, Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya, dan Barang Lainnya," tulis BI dalam keterangan resminya, Kamis (11/6).

Secara bulanan, penjualan eceran pada Mei diperkirakan masih mengalami kontraksi sebesar 0,9 persen dibandingkan bulan sebelumnya (month-to-month/ mtm). Namun, angka tersebut membaik dibandingkan April 2026 yang terkontraksi hingga 11,6 persen.

Menurut BI, perbaikan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan masyarakat selama periode libur dan perayaan Kenaikan Yesus Kristus, Hari Raya Waisak, serta Iduladha.

Sementara itu, pada April 2026, IPR tercatat sebesar 226,9. Secara tahunan, penjualan eceran masih tumbuh terutama pada kelompok suku cadang dan aksesori, perlengkapan rumah tangga lainnya, serta barang budaya dan rekreasi.

Adapun secara bulanan, penjualan eceran pada April menurun 11,6 persen seiring normalisasi konsumsi masyarakat setelah periode Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah.

Dari sisi harga, BI memperkirakan tekanan inflasi dalam tiga bulan mendatang atau Juli 2026 relatif stabil. Hal itu tercermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) Juli 2026 yang berada di level 175,8, hampir tidak berubah dibandingkan Juni 2026 sebesar 175,6.

Namun, tekanan harga dalam enam bulan ke depan diperkirakan meningkat. Tercatat, IEH Oktober 2026 sebesar 167,6. Angka indeks tersebut lebih tinggi dibandingkan IEH September 2026 yang sebesar 163,2.

Lebih lanjut, bank sentral menyebut kenaikan ekspektasi harga tersebut didorong oleh meningkatnya biaya bahan baku yang berpotensi menekan harga barang di tingkat konsumen.

kerja sama keuangan memperkuat transaksi mata uang lokal antara Indonesia dan China, mengembangkan infrastruktur keuangan, serta memperluas kerja sama antarbank sentral

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) dan People's Bank of China (PBOC) memperdalam kerja sama bilateral untuk meningkatkan penggunaan mata uang lokal (LCT) dalam transaksi bilateral serta memperkuat konektivitas pembayaran lintas batas antara Indonesia dan China.

Gubernur BI Perry Warjiyo melalui keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis, menekankan bahwa kerja sama keuangan memperkuat transaksi mata uang lokal antara Indonesia dan China, mengembangkan infrastruktur keuangan, serta memperluas kerja sama antarbank sentral, termasuk pembentukan RMB Clearing Bank di Indonesia.

Sementara itu, Gubernur PBOC Pan Gongsheng menambahkan bahwa China dan Indonesia, sebagai ekonomi utama dan mitra strategis di kawasan, memiliki tanggung jawab bersama untuk memperdalam kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral.

Penguatan kerja sama ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap kemakmuran dan stabilitas kawasan, sekaligus mendukung ketahanan ekonomi kedua negara.

Dalam Pertemuan Tingkat Tinggi di Shanghai, China, Kamis (11/6), Gubernur BI dan Gubernur PBOC sepakat untuk meningkatkan nilai kerja sama Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) antara BI dan PBOC.

Gubernur Perry, Gubernur Pan, dan Chief Executive Hong Kong Monetary Authority (HKMA) Eddie Yue juga menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) mengenai Local Currency Transaction (LCT) yang mencakup Indonesia dan Hong Kong.

Kerja sama ini memperkuat kerangka LCT yang telah ada untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral, meningkatkan efisiensi transaksi, serta mendukung integrasi pasar keuangan regional yang lebih mendalam.

Selain itu, BI dan PBOC melaksanakan peluncuran implementasi pembayaran QR lintas batas Indonesia-Tiongkok.

Didukung oleh kerangka LCT, inisiatif ini memungkinkan transaksi ritel lintas batas dilakukan dengan lebih mudah, cepat, efisien, inklusif dan andal, sekaligus mendukung konektivitas ekonomi digital yang lebih erat antara kedua negara.

Melalui peluncuran ini, penyedia jasa sistem pembayaran yang mendukung transaksi QR lintas batas akan memiliki jangkauan dan partisipasi yang lebih luas, dengan jumlah penyedia mencapai 191 di Tiongkok dan 24 di Indonesia.

Kemudian, Bank Mandiri secara resmi ditetapkan sebagai peserta langsung (direct participant) dalam Cross-border Interbank Payment System (CIPS), sistem pembayaran lintas batas milik China..

Partisipasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses kliring dan penyelesaian transaksi Indonesia-China, sekaligus memperkuat ketahanan infrastruktur pembayaran lintas batas.

Capaian-capaian tersebut menandai tonggak penting dalam penguatan kerja sama keuangan bilateral dan diharapkan dapat membantu dunia usaha mengurangi biaya pemrosesan transaksi bagi pelaku usaha dan masyarakat di kedua negara.

Dalam pertemuan tersebut, BI dan PBOC juga menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) mengenai Pembentukan Renminbi Clearing Arrangement di Indonesia guna mendukung pengembangan ekosistem RMB domestik melalui penyediaan likuiditas Renminbi yang memadai untuk kegiatan perdagangan, investasi dan aktivitas keuangan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rizal Taufikurahman menilai keputusan Bank Indonesia (BI) yang secara mendadak menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,5 persen merupakan langkah yang mengandung plus dan minus. Kebijakan tersebut dinilai dapat menahan derasnya arus modal keluar, namun juga berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi.

"Menurut saya, keputusan Bank Indonesia menaikkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 5,5 persen di luar jadwal RDG reguler merupakan langkah yang berani dan menunjukkan bahwa tekanan terhadap stabilitas nilai tukar rupiah sudah berada pada level yang membutuhkan respons cepat," kata Rizal kepada Republika, Selasa (9/6/2026).

Ia menuturkan, kebijakan BI tersebut merupakan sinyal kuat kepada pasar bank sentral tetap mengutamakan stabilitas makroekonomi dan berupaya menjaga daya tarik aset keuangan domestik di tengah tingginya volatilitas global dan derasnya arus keluar modal.

"Di sisi positif, kenaikan suku bunga berpotensi memperkuat rupiah, menjaga ekspektasi inflasi, meningkatkan kepercayaan investor, serta mengurangi ketergantungan pada intervensi cadangan devisa yang biayanya semakin besar," ujar dia.

Kendati demikian, Rizal menilai ada pula efek samping dari kebijakan BI yang kembali mengerek suku bunga acuannya. Terutama dampak tertahannya pertumbuhan ekonomi di tengah masih melemahnya daya beli masyarakat.

"Di sisi lain terdapat konsekuensi yang tidak ringan, yakni meningkatnya biaya kredit, tertahannya ekspansi investasi dan konsumsi rumah tangga, serta potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi ketika daya beli masyarakat masih belum pulih sepenuhnya," ungkapnya.

"Artinya, kebijakan ini merupakan pilihan yang sulit (policy trade-off), di mana BI memilih mengorbankan sebagian ruang pertumbuhan jangka pendek demi menjaga stabilitas ekonomi yang lebih fundamental," lanjutnya.

Rizal menyebut hal itu berarti keberhasilan kebijakan tersebut tidak hanya ditentukan oleh kenaikan suku bunga semata. Menurutnya, yang jauh lebih penting adalah sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal untuk memulihkan kepercayaan pasar, memperkuat fundamental ekonomi, serta mendorong sektor riil.

"Jika hanya mengandalkan BI Rate, efeknya cenderung terbatas. Namun apabila diiringi disiplin dan kredibilitas fiskal, reformasi struktural, produktivitas fiskal, dan peningkatan pasokan devisa, maka kebijakan ini dapat menjadi titik balik sekaligus titik terang dalam menjaga stabilitas rupiah dan menopang pertumbuhan ekonomi yang lebih sustainable," tutupnya.

Diketahui, BI secara mendadak mengumumkan keputusan menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5 persen. Hal tersebut diputuskan melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) mingguan pada Selasa (9/6/2026).

“Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk kembali menaikkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 5,50 persen, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 4,50 persen, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,25 persen,” ungkap Gubernur BI Perry Warjiyo dalam keterangan resmi kepada wartawan, Selasa (9/6/2026).

Perry menerangkan kenaikan BI Rate tersebut merupakan langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi pada 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen yang ditetapkan pemerintah.

“Kebijakan ini juga ditujukan untuk meningkatkan imbal hasil guna meningkatkan daya tarik masuknya aliran investasi portofolio asing ke Indonesia,” tuturnya.

Ia menjelaskan, dalam evaluasi sejak RDG tanggal 18-19 Mei 2026, nilai tukar rupiah menunjukkan perkembangan yang lebih lemah dari yang diperkirakan. Di samping disebabkan oleh gejolak global yang terus berlanjut dan tingginya permintaan valuta asing dalam negeri, pelemahan juga didorong oleh aliran keluar investasi portofolio asing dari Indonesia.

“Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia memandang perlu untuk menempuh langkah-langkah lanjutan guna memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dengan meningkatkan kembali imbal hasil dan sejumlah insentif lain dalam operasi moneter untuk mendorong masuknya aliran investasi asing,” ujar dia.

JAKARTA - Bank Sentral China atau People's Bank of China (PBOC) melanjutkan tren pembelian emas untuk bulan ke-19 secara berturut-turut pada Mei 2026. Di saat yang sama, cadangan devisa negara tersebut juga meningkat ke level tertinggi dalam lebih dari satu dekade.

"Masih terdapat ruang yang cukup besar bagi China untuk terus menambah cadangan emasnya," kata Kepala Analis Makro Orient Golden Credit Rating International, Wang Qing dikutip dari China Daily, Senin (8/6/2026).

Berdasarkan data yang dirilis PBOC, cadangan emas resmi China bertambah 320.000 ons pada Mei sehingga total kepemilikan emas mencapai 74,96 juta ons. Penambahan tersebut menjadi kenaikan bulanan terbesar sejak Desember 2024, ketika bank sentral menambah 330.000 ons emas.

Langkah akumulasi emas terus dilakukan meskipun harga logam mulia tersebut sempat bergerak fluktuatif dan memasuki tren pelemahan dalam beberapa waktu terakhir. Kebijakan itu menunjukkan upaya China untuk memperkuat komposisi aset cadangan internasionalnya di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Menurut Wang, porsi emas dalam total cadangan internasional resmi China hingga akhir 2025 baru mencapai sekitar 8,8%. Angka tersebut masih jauh di bawah rata-rata global yang mencapai sekitar 27% berdasarkan data Bank Sentral Eropa (ECB).

Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu alasan utama mengapa otoritas moneter China masih memiliki ruang yang luas untuk melanjutkan strategi diversifikasi cadangan melalui pembelian emas. Emas selama ini dipandang sebagai aset lindung nilai yang relatif aman ketika terjadi gejolak ekonomi dan pasar keuangan global.

Sementara itu, Administrasi Devisa Negara China melaporkan cadangan devisa negara tersebut meningkat sebesar USD31,7 miliar atau 0,93% menjadi USD3,4422 triliun pada akhir Mei 2026. Nilai tersebut merupakan yang tertinggi sejak akhir 2015.

Otoritas devisa China menyebut kenaikan cadangan devisa didorong oleh penguatan dolar AS serta peningkatan harga berbagai aset global. Selain itu, perkembangan ekonomi domestik yang tetap stabil dinilai memberikan fondasi kuat bagi terjaganya stabilitas cadangan devisa dan ketahanan sektor keuangan negara tersebut.

IDXChannel - Gubernur Bank Sentral Jepang (BOJ) Kazuo Ueda mengisyaratkan bahwa suku bunga kebijakan dapat dinaikkan bulan ini, meskipun situasi di Timur Tengah masih belum stabil.

Dilansir dari NHK pada Minggu (7/6/2026), kenaikan suku bunga dirasakan perlu untuk mencegah inflasi melebihi target 2 persen.

"Meskipun situasinya masih belum jelas, jika dinilai bahwa risiko kenaikan harga lebih besar daripada risiko penurunan aktivitas ekonomi, maka perlu untuk membahas secara menyeluruh pro dan kontra dari kenaikan suku bunga kebijakan, dari perspektif pencegahan dampak buruk terhadap ekonomi dan pasar keuangan, dan mencapai target stabilitas harga sebesar 2 persen secara berkelanjutan dan stabil," katanya dalam sebuah pidato di Tokyo.

Selain Ueda, beberapa pembuat kebijakan BOJ juga mengisyaratkan kenaikan suku bunga bulan ini. Pertemuan kebijakan berikutnya dijadwalkan pada 15-16 Juni.

Pasar juga memperkirakan BOJ menaikkan suku bunga kebijakan dari 0,75 persen menjadi 1 persen bulan ini. Kenaikan itu akan membawa suku bunga kebijakan BOJ ke level tertinggi sejak 1995.

BOJ mengakhiri program stimulus besar-besaran selama satu dekade pada 2024 dan telah menaikkan suku bunga kebijakannya beberapa kali, termasuk pada Desember 2025.

Melonjaknya biaya energi akibat konflik di Timur Tengah mempersulit keputusan suku bunga BOJ. Di satu sisi, krisis itu mendorong kenaikan harga-harga. Di sisi lain, ini juga merugikan perekonomian Jepang yang sangat bergantung pada impor bahan bakar. (Wahyu Dwi Anggoro)

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) akan meningkatkan remunerasi rekening kas pemerintah di bank sentral agar kenaikan bunga penerbitan utang APBN tidak terjadi secara signifikan.

Keputusan ini diambil usai koordinasi lebih lanjut terkait dengan stabilisasi nilai tukar rupiah antara BI, pemerintah dan DPR pagi ini, Sabtu (6/6/2026). Dengan kurs yang sudah terdepresiasi hingga ke level Rp18.000 per dolar AS, pemerintah dan bank sentral kini menyepakati untuk menaikkan imbal hasil (yield) guna meningkatkan daya tarik obligasi.

Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan bahwa selama ini pihaknya memberikan remunerasi kepada pemerintah atas rekening kas di bank sentral. Pemberian remunerasi yang lebih tinggi ke pemerintah diharapkan mengurangi beban utang pemerintah ke depannya.

"Kalau kami tingkatkan remunerasi dari BI kepada pemerintah secara neto, beban bunga pemerintah di fiskal itu suku bunga SBN dikurangi remunerasi BI," jelas Perry kepada wartawan usai konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).

Harapannya, peningkatan remunerasi BI ke pemerintah bisa menjaga penerbitan utang neto APBN bisa terkendali. Sebagai informasi, tahun ini saja pemerintah sudah menganggarkan pembayaran bunga utang Rp599 triliun.

Dengan begitu juga, lanjut Perry, pemerintah bisa menjaga kredibilitas fiskal di mata lembaga pemeringkat yang menyoroti besarnya rasio bunga utang pemerintah terhadap penerimaan (interest payment to revenue).

"Kalau remunerasi BI iamu tingkatkan, secara neto kan tetap terkendali. Sekaligus itu menjawab concern-nya salah satu lembaga rating, interest payment-nya terkendali," ujar Gubernur BI dua periode itu.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa akan mendukung upaya penguatan nilai tukar dengan BI.

Meski tidak diperinci lebih lanjut, Purbaya menyebut akan mendukung bank sentral untuk memperkuat koordinasi kebijakan pemerintah dengan BI. Tujuannya agar kebijakan fiskal dan moneter semakin sinkron dan lebih berdampak ke signifikan ke perekonomian.

"Tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke rupiah sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih rendah dari sekarang," katanya pada kesempatan yang sama.

Fokus pemerintah, lanjut Purbaya, adalah memastikan agar level nilai tukar rupiah yang sudah menyentuh Rp18.000 per dolar AS ini tidak semakin mempersulit masyarakat. Contohnya, pedagang tempe yang tergerus keuntungannya karena harga impor kedelai yang naik akibat rupiah.

"Dengan nanti kebijakan yang bagus itu kami akan melihat rupiah yang lebih stabil sehingga para pedagang tauhu tempe dan ibu-ibu rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik dan tidak terbebani lagi beban hidupnya," jelas pria yang juga Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) ini.

Mantan Ketua bank sentral Amerika Serikat (AS), Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell menekankan pentingnya independensi dan kredibilitas bank sentral.

Penekanan itu disampaikan Powell di tengah tekanan dan cawe-cawe Presiden AS Donald Trump terhadap kebijakan The Fed.

"Seperti banyak institusi lainnya, The Fed sedang menjalani ujian ketahanan. Jika ada pemerintahan yang menemukan cara untuk mencopot pejabat The Fed karena perbedaan kebijakan, maka pemerintahan-pemerintahan berikutnya juga akan melakukan hal yang sama," kata Powell saat menerima penghargaan dari John F. Kennedy Library Foundation, dikutip AFP, Senin (1/6).

Di acara tersebut, Powell menerima penghargaan John F. Kennedy Profile in Courage Award atas jasanya"melindungi independensi Federal Reserve.

Dalam pidatonya, Powell menyatakan kredibilitas The Fed dibangun dan dipertahankan selama puluhan tahun. Ia merasa memiliki kewajiban untuk menjaga aset yang tak ternilai itu bagi sesama warga negara dan generasi mendatang.

Pernyataan Powell dinilai sebagai kritik tidak langsung terhadap upaya pemerintahan Trump untuk memecat Gubernur The Fed Lisa Cook.

"Publik akan kehilangan kepercayaan bahwa bank sentral membuat keputusan semata-mata berdasarkan apa yang terbaik bagi seluruh rakyat Amerika," ujarnya.

Pada masa jabatan keduanya, Trump kerap mengkritik bahkan menghina Powell karena dinilai terlalu lambat menurunkan suku bunga.

Kementerian Kehakiman AS bahkan sempat mengajukan tuntutan pidana terhadap Powell terkait proyek renovasi gedung The Fed. Namun, penyelidikan itu akhirnya disetop guna memuluskan proses konfirmasi pengganti Powell di senat.

Trump juga berupaya mencopot Lisa Cook atas dugaan penipuan kredit pemilikan rumah (KPR). Mahkamah Agung AS dijadwalkan memutuskan legalitas langkah tersebut.

Powell mengakhiri masa jabatannya sebagai ketua The Fed awal bulan ini. Posisinya digantikan oleh Kevin Warsh, kandidat pilihan Trump.

Dalam langkah yang tidak lazim bagi mantan pimpinan The Fed, Powell memilih tetap bertugas sebagai anggota Dewan Gubernur hingga masa jabatannya berakhir pada 2028.

Ia mengatakan keputusan bertahan diambil lantaran adanya ancaman terhadap independensi The Fed. Powell juga berjanji akan lebih banyak berada di balik layar dan tidak terlalu sering muncul di hadapan publik.

Sementara itu, Trump menyambut pengambilalihan kepemimpinan The Fed oleh Warsh, setelah melalui proses konfirmasi senat yang panjang dan memecah belah. Ia bahkan menggelar upacara pelantikan mewah di Gedung Putih untuk Warsh.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para ekonom mengkritisi pergerakan nilai tukar rupiah yang terus mengalami koreksi meski langkah intervensi bank sentral terus digulirkan. Fenomena tren pelemahan rupiah dinilai menjadi sinyal tekanan mendalam bagi Indonesia dan mengingatkan pada kasus “Baht 1997”.

Ekonom Yanuar Rizky mengungkapkan kondisi terseok-seoknya pasar obligasi Indonesia di tengah mata uang Garuda yang terus melemah. Menurut dia, kondisi tersebut tidak terlihat di permukaan sehingga pemerintah kerap mengklaim rupiah tetap stabil.

“Tabungan valas (valuta asing) di bank sudah ‘perang bunga’ karena bank mencegah crowding out nasabah. Sejak Februari ada kenaikan bunga valas, terutama dana-dana besar nasabah prioritas,” ujar Yanuar dalam keterangannya saat dikonfirmasi Republika, Jumat (29/5/2026).

Ia menyebut, Bank Indonesia (BI) kemudian membuat kebijakan threshold pembelian dolar dari 100 ribu dolar AS per orang per bulan menjadi 50 ribu dolar AS per orang per bulan mulai April 2026, dan akan turun lagi menjadi 25 ribu dolar AS per orang per bulan mulai Juni 2026.

“Bank juga banyak menawarkan SBN valas (Indon). Ini sebenarnya tidak tampak di permukaan, tekanan rupiah. Jadi, di permukaan yield SBN (Surat Berharga Negara) stabil, BI Rate akomodatif, tetapi realita rupiah tertekan secara persepsi di dalam negeri sendiri sejak Januari,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Yanuar menerangkan sinyal residen atau penduduk yang mentransfer dana ke luar negeri di neraca pembayaran mengalami kenaikan. Menurut data yang dihimpun Bright Institute, modal asing yang masuk ke Indonesia pada kuartal I 2026 mencapai 4,2 juta dolar AS, sedangkan modal keluar oleh penduduk Indonesia (capital outflow) mencapai 9,14 juta dolar AS. Artinya, terdapat arus modal keluar sekitar 4,93 juta dolar AS.

“Jadi, ini sinyal seperti tekanan baht 1997 menarik DHE (Devisa Hasil Ekspor) pada saat kepercayaan terhadap baht sudah outflow. Ini menarik diamati, apakah akan menjadi shock therapy atau malah menjadi guncangan sendiri,” tuturnya.

Sekilas sebagai gambaran, kasus “Baht 1997” merupakan krisis nilai tukar mata uang baht di Thailand yang menjadi awal krisis keuangan Asia 1997 (1997 Asian Financial Crisis). Sebelum terjadi krisis, ekonomi Thailand terlihat sangat kuat. Pada awal 1990-an, Thailand mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi, banyak investor masuk dan menanamkan modal.

Pemerintah Thailand saat itu mempertahankan nilai tukar baht terhadap dolar AS dalam kisaran relatif tetap sehingga investor merasa aman meminjam dolar AS. Bank dan perusahaan Thailand kemudian banyak berutang dalam dolar AS, sektor properti dan saham mengalami booming, sementara defisit transaksi berjalan melebar akibat impor dan investasi yang besar. Di permukaan, semuanya tampak baik-baik saja.

Masalah mulai muncul pada medio 1996-1997. Ekspor Thailand melambat, sektor properti melesu, utang luar negeri swasta sangat besar, dan banyak proyek tidak menghasilkan keuntungan setimpal. Investor kemudian mulai mempertanyakan kemampuan Thailand mempertahankan nilai tukar baht.

Saat kepercayaan terhadap baht mulai goyah, para spekulan menjauhi baht dan membeli dolar AS. Bank Sentral Thailand berusaha mempertahankan kurs dengan menjual cadangan devisa dan membeli baht. Namun, pasar jauh lebih besar dibanding kemampuan bank sentral sehingga cadangan devisa terkuras. Akhirnya, pada Juni 1997, Thailand menyerah dan membiarkan baht anjlok.

Sebelum krisis terjadi, posisi 1 baht sekitar 25 per dolar AS. Setelah krisis, nilainya mencapai 50 baht per dolar AS atau melemah hampir separuh. Kejatuhan baht menjadi berbahaya karena banyak perusahaan Thailand memiliki utang dalam dolar AS.

Kepala Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) Dallas, Lorie Logan menilai dunia perlu memangkas konsumsi minyak dan gas jika penutupan Selat Hormuz terus berlanjut.

Logan mengingatkan masyarakat di seluruh dunia harus menemukan cara untuk bertahan dengan jumlah minyak dan gas yang lebih sedikit, jika Selat Hormuz tertutup lebih lama akibat perang AS-Israel terhadap Iran, Rabu (27/5) dilansir dari Reuters. 

Langkah Iran untuk menutup jalur pelayaran di Selat Hormuz telah berlangsung sekitar tiga bulan terakhir. Kondisi tersebut memicu lonjakan harga energi, pangan, hingga pupuk.

Apalagi, sekitar seperlima dari pasokan minyak dan gas alam cair (LNG) dunia melewati jalur perairan tersebut sebelum perang pecah.

"Dengan pasokan yang sangat terbatas, jika pelayaran melalui selat tidak segera kembali seperti sebelum perang, konsumsi minyak dan gas alam dunia mungkin turun lebih signifikan daripada yang terjadi sejauh ini," kata Logan dalam pidato yang disiapkan untuk konferensi Bank Sentral Jepang (BOJ).

Logan menekankan dampak ekonomi dari penutupan Selat Hormuz sangat bergantung pada kondisi dunia untuk bisa beralih ke sumber energi lain. "Atau menggunakan energi secara lebih efisien, dibandingkan dengan memangkas aktivitas ekonomi," jelasnya.

[Gambas:Youtube]

Sementara itu, dalam survei The Fed Dallas baru-baru ini para eksekutif memperkirakan produksi minyak AS 2026 hanya meningkat sebesar 250 ribu barel per hari, dan tumbuh sekitar 500 ribu barel per hari di tahun depan.

Angka tersebut jauh lebih kecil dibandingkan penurunan pasokan minyak global, yakni berkisar 13 juta barel per hari sejak dimulainya perang Iran dan AS tersebut.

Adapun kekurangan pasokan energi global sejauh ini ditambal dengan menguras cadangan persediaan, sebagaimana dicatat Logan jumlahnya terbatas.

"Bagaimanapun caranya, saya memperkirakan pasar energi akan mencapai keseimbangan dalam waktu dekat. Jika molekul (energi) tersebut tidak tersedia, dunia tidak akan bisa mengonsumsinya," ujarnya.

Sebagai informasi, Logan merupakan salah satu dari tiga pembuat kebijakan di Bank Sentral AS yang menentang keputusan suku bunga bulan lalu. Mereka menilai The Fed seharusnya memberikan sinyal bahwa dengan melonjaknya harga energi dan komoditas lainnya, kemungkinan kenaikan suku bunga setara dengan potensi penurunan suku bunga.

Dalam naskah pidatonya untuk konferensi yang tertutup bagi pers tersebut, ia tidak memberikan perkiraan ekonomi jangka pendek maupun komentar mengenai kebijakan moneter.

Namun, ia menggunakan pidato tersebut untuk menyerukan peningkatan ketahanan pasar Obligasi Pemerintah (Treasury) AS melalui kliring terpusat pada perdagangan sekuritas Treasury milik The Fed sendiri, serta memperkuat instrumen likuiditas The Fed di luar operasi repo yang ada saat ini.

Logan juga mencatat bahwa investor dengan leverage tinggi telah menguasai porsi kepemilikan Treasury yang semakin besar.

"Posisi dengan leverage tinggi dapat berbalik (unwind) dengan cepat jika terjadi guncangan harga atau pendanaan," katanya. 

Ia juga menambahkan kalau sejauh ini Pasar Treasury menopang keuangan AS, aliran investasi, serta implementasi dan transmisi kebijakan moneter.

"Ketahanannya layak dan membutuhkan upaya serta kewaspadaan yang berkelanjutan," tandasnya.