JAKARTA - Pertamina Patra Niaga menanggapi beredarnya informasi di media sosial mengenai daftar merk kendaraan yang disebut tidak diperbolehkan menggunakan Pertalite mulai 1 Juni 2026. Pertamina menegaskan hingga saat ini belum ada, baik itu rencana ataupun arahan dari Pemerintah terkait hal mengenai pembatasan Pertalite berdasarkan merk kendaraan tertentu maupun berdasarkan kapasitas mesin kendaraan sebagaimana tercantum dalam unggahan yang beredar di media sosial.

“Informasi mengenai daftar merk kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari Pemerintah dan regulator. Masyarakat kami imbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun di Jakarta, Sabtu (23/5/2026).

“Pertamina Patra Niaga menjalankan mandat distribusi energi dan akan mengikuti kebijakan resmi Pemerintah. Sekali lagi kami tekankan, hingga saat ini tidak ada aturan atau arahan dari pemerintah terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merk kendaraan tertentu maupun berdasarkan kapasitas mesin kendaraan,” tambahnya.

Pertamina Dikabarkan Melarang Mobil 1.400cc Diisi Pertalite, Ini Daftar Kendaraanya



Saat ini, layanan distribusi dan penyaluran Pertalite tetap berjalan normal. Program Subsidi Tepat yang dijalankan merupakan bagian dari upaya mendukung tata kelola distribusi energi agar lebih tepat sasaran, dan tidak dapat disamakan dengan informasi viral berupa daftar kendaraan tertentu yang dilarang membeli BBM.

Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi melalui kanal resmi pemerintah, regulator, maupun Pertamina sebelum membagikan ulang informasi di ruang digital agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

Daftar SPBU di Jakarta dan Sekitarnya yang Tak Lagi Jual Pertalite, Cek Lokasinya



Untuk informasi lebih lanjut terkait produk dan layanan Pertamina Patra Niaga, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135.

hingga saat ini tidak ada aturan atau arahan dari pemerintah terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan tertentu maupun berdasarkan kapasitas mesin kendaraan

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai daftar merk kendaraan yang disebut tidak diperbolehkan menggunakan Pertalite mulai 1 Juni 2026.

“Informasi mengenai daftar merk kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Sabtu.

Ia menegaskan hingga saat ini belum ada, baik itu rencana ataupun arahan dari pemerintah terkait hal mengenai pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan tertentu maupun berdasarkan kapasitas mesin kendaraan sebagaimana tercantum dalam unggahan yang beredar di media sosial.

“Masyarakat kami imbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi,” ucap Roberth.

Roberth menyampaikan Pertamina Patra Niaga menjalankan mandat distribusi energi dan akan mengikuti kebijakan resmi pemerintah.

“Sekali lagi kami tekankan, hingga saat ini tidak ada aturan atau arahan dari pemerintah terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan tertentu maupun berdasarkan kapasitas mesin kendaraan,” ucapnya.

Saat ini, layanan distribusi dan penyaluran Pertalite tetap berjalan normal. Program Subsidi Tepat yang dijalankan merupakan bagian dari upaya mendukung tata kelola distribusi energi agar lebih tepat sasaran, dan tidak dapat disamakan dengan informasi viral berupa daftar kendaraan tertentu yang dilarang membeli BBM.

Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi melalui kanal resmi pemerintah, regulator, maupun Pertamina sebelum membagikan ulang informasi di ruang digital agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

Untuk informasi lebih lanjut terkait produk dan layanan Pertamina Patra Niaga, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PADANG - Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) terus melakukan upaya optimalisasi penyaluran BBM Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) atau Biosolar di wilayah Kota Padang, Sumatra Barat, untuk menjaga kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.

Area Manager Communication, Relations & CSR Regional Sumbagut Fahrougi Andriani Sumampouw mengatakan peningkatan kepadatan kendaraan di sejumlah SPBU wilayah Kota Padang yang terlihat beberapa hari ini, dipengaruhi oleh meningkatnya demand Biosolar selama Mei 2026.

“Kondisi ini turut dipengaruhi adanya potensi peralihan penggunaan dari BBM Non-Subsidi ke BBM Subsidi akibat disparitas harga, serta adanya indikasi transaksi anomali pada sejumlah kendaraan,” katanya dalam keterangan resmi, Jumat (22/5/2026).

Dia menyampaikan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut telah melakukan rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Sumatra Barat dan stakeholder terkait guna mengantisipasi peningkatan demand dan antrean yang terjadi di SPBU wilayah Sumatra Barat, khususnya Kota Padang.

Alhasilnya, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut melakukan peningkatan penyaluran BBM hingga 20% di atas rata-rata normal sejak 14 Mei 2026 guna menjaga ketersediaan energi di lapangan.

Selain itu, Pertamina terus memperkuat pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi melalui monitoring transaksi dan pemblokiran QR kendaraan yang terindikasi melakukan transaksi anomali maupun pemalsuan data kendaraan.

“Hingga saat ini, ratusan nomor polisi kendaraan telah dilakukan pemblokiran sebagai bagian dari upaya menjaga penyaluran BBM subsidi tetap tepat sasaran,” sebutnya.

Dikatakannya Pertamina juga telah memberikan sanksi pembinaan kepada sejumlah SPBU di wilayah Sumatra Barat yang ditemukan melakukan pelanggaran dalam penyaluran BBM subsidi.

Selain itu, pria yang akrab disapa Ogi ini menegaskan bahwa Pertamina tidak menoleransi segala bentuk penyalahgunaan maupun pelanggaran terkait penyaluran BBM subsidi dan akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum serta instansi terkait guna memastikan distribusi energi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Apabila masyarakat menemukan indikasi pelanggaran melalui Pertamina, hubungi contact center 135,” tutupnya.

Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) meningkatkan penyaluran BBM Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) atau Biosolar di wilayah Kota Padang guna menjaga kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.

Langkah tersebut dilakukan menyusul meningkatnya kepadatan kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Padang yang dipengaruhi oleh meningkatnya demand Biosolar selama Mei 2026.

Kondisi ini turut dipengaruhi adanya potensi peralihan penggunaan dari BBM Non-Subsidi ke BBM Subsidi akibat disparitas harga, serta adanya indikasi transaksi anomali pada sejumlah kendaraan.

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut telah melakukan rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan stakeholder terkait guna mengantisipasi peningkatan demand dan antrean yang terjadi di SPBU wilayah Sumatera Barat, khususnya Kota Padang.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut melakukan peningkatan penyaluran BBM hingga 20% di atas rata-rata normal sejak 14 Mei 2026 guna menjaga ketersediaan energi di lapangan.

Selain itu, Pertamina terus memperkuat pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi melalui monitoring transaksi dan pemblokiran QR kendaraan yang terindikasi melakukan transaksi anomali maupun pemalsuan data kendaraan.

Hingga saat ini, ratusan nomor polisi kendaraan telah dilakukan pemblokiran sebagai bagian dari upaya menjaga penyaluran BBM subsidi tetap tepat sasaran.

Pertamina juga telah memberikan sanksi pembinaan kepada sejumlah SPBU di wilayah Sumatera Barat yang ditemukan melakukan pelanggaran dalam penyaluran BBM subsidi.

Pertamina menegaskan tidak menoleransi segala bentuk penyalahgunaan maupun pelanggaran terkait penyaluran BBM subsidi dan akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum serta instansi terkait guna memastikan distribusi energi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan melakukan pembelian BBM sesuai kebutuhan serta melaporkan apabila menemukan indikasi pelanggaran melalui Pertamina Contact Center 135.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi yakni Pertalite dan solar tidak naik di tengah lonjakan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) dan pelemahan nilai tukar rupiah.

Bahlil mengatakan pemerintah masih mengacu pada rata-rata ICP sejak Januari 2026 yang hingga kini berada di kisaran US$80—US$81 per barel. Angka tersebut masih berada di bawah asumsi ICP yang telah dirumuskan pemerintah bersama Presiden Prabowo Subianto sebesar US$100 per barel.

Menurutnya, fluktuasi harga minyak dunia sejauh ini masih berada dalam rentang yang dapat ditoleransi pemerintah. Pasalnya, kenaikan ICP ke level US$117 per barel hanya terjadi sementara sebelum kembali turun ke kisaran US$90 hingga US`$80 per barel.

“Rata-rata ICP kita sekarang itu kan kurang lebih sekitar US$80-US$81 terhitung dari Januari sampai sekarang,” ujarnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta pada Selasa (19/5/2026).

Dengan kondisi tersebut, pemerintah memastikan belum ada urgensi untuk menyesuaikan harga BBM subsidi di dalam negeri. Bahlil menegaskan pemerintah tetap berupaya menjaga stabilitas harga energi bagi masyarakat.

“Jadi belum sampai US$100 (rata-rata harga ICP) dan belum ada kenaikan. Tidak akan naik InsyaAllah ini ya, tidak akan kita naikkan subsidi BBM,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas menuturkan, stok BBM Indonesia berada di level yang sangat aman.

Secara terperinci, hingga 18 Mei 2026, jumlah cadangan BBM RON 90 atau Pertalite tercatat sebesar 1,37 juta kiloliter dengan rata-rata konsumsi harian atau daily offtake throughput (DOT) mencapai 85.560 kiloliter per hari.

Dengan kondisi tersebut, Wahyudi mengatakan, ketahanan stok nasional Pertalite berada di level 16,4 hari.

"Sebagai laporan, stok BBM nasional bahwasanya kita sangat aman," jelas Wahyudi dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa (19/5/2026).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah belum memiliki rencana untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi di tengah lonjakan harga minyak mentah.

Ia menuturkan, pemerintah masih berupaya menjaga agar subsidi BBM tetap stabil hingga akhir tahun.

Kepastian tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Belum ada kenaikan, tidak akan naik InsyaAllah ya, doain ya, tidak akan kita naikkan subsidi BBM. InsyaAllah sampai akhir tahun," ujar Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Adapun saat ini harga BBM subsidi jenis Pertalite dijual sebesar Rp 10.000 per liter, sementara Biosolar seharga Rp 6.800 per liter.

Harga minyak mentah memang tengah berfluktuasi.

Rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) April 2026 tercatat sebesar 117,31 dollar AS per barrel, naik dari Maret 2026 yang berada di level 102,26 dollar AS per barrel.

Meski begitu, Bahlil menjelaskan, jika melihat sepanjang Januari hingga saat ini, Kementerian ESDM mencatat rata-rata ICP masih berada di kisaran 80-81 dollar AS per barrel.

"Rata-rata ICP kita sekarang itu kurang lebih sekitar 80 dollar AS, 80-81 dollar terhitung dari Januari sampai sekarang. Jadi belum sampai 100 dollar lah," kata dia.

Sebelumnya, Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, tren kenaikan ICP tidak lepas dari kondisi menguatnya harga minyak mentah dunia.

Penguatan harga minyak mentah utama di pasar global pada April 2026 secara umum dipengaruhi oleh meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya konflik antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran, yang memicu kekhawatiran terhadap gangguan pasokan minyak global.

"Peningkatan harga minyak mentah pada April 2026 dipengaruhi oleh berlanjutnya eskalasi konflik geopolitik yang meningkatkan risiko gangguan suplai minyak dunia, terutama terkait kondisi di kawasan Timur Tengah dan Selat Hormuz," ujar Laode dalam keterangannya, Selasa (19/5/2026).

Menurutnya, berbagai perkembangan sepanjang April 2026 turut memberikan tekanan terhadap pasar minyak dunia, mulai dari penutupan Selat Hormuz, blokade pelabuhan Iran oleh AS, hingga serangan terhadap infrastruktur energi di kawasan Timur Tengah.

Kondisi tersebut mendorong meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap stabilitas pasokan energi global.

Selain kondisi geopolitik, pertumbuhan ekonomi China pada kuartal I-2026 yang mencapai 5 persen secara tahunan turut memberikan sentimen positif terhadap permintaan minyak dunia.

"Pemerintah akan terus memantau perkembangan pasar minyak global secara cermat untuk menjaga ketahanan energi nasional serta memastikan stabilitas pasokan energi dalam negeri," kata Laode.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

KOMPAS.com - PT Pertamina Patra Niaga menunggu arahan dari pemerintah mengenai wacana pembatasan bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

Bila wacana berubah jadi regulasi, Pertamina akan langsung mengeksekusinya sesuai arahan pemerintah.

"Kami sebagai operator menunggu dan akan mengikuti arahan pemerintah. Porsi juknis (petunjuk teknis) dan tata caranya ada di pemerintah, apakah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Dewan Energi Nasional (DEN). , atau BPH yang akan keluarkan regulasinya," jelas Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth M.V. Dumatubun dikutip dari Kontan, Jumat (15/5/2026).

Wacana pembatasan BBM subsidi dikemukakan oleh Anggota DEN dari Unsur Pemangku Kepentingan, Satya Widya Yudha agar tepat sasaran.

Satya mengatakan skema pembelian BBM subsidi berdasarkan kapasitas silinder mesin dan jenis kendaraan.

Skema ini berpotensi memangkas volume BBM subsidi sekitar 10-15 persen.

Sementara payung hukum untuk skema ini akan dibahas melalui revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

"BBM Pertalite, solar, terserah nanti kalau Perpres 191 yang sudah didiskusikan juga kemarin di DEN dengan (Pertamina) Patra Niaga itu bisa kita realisasikan, kita batasi, walaupun itu masih commodity subsidies. Kalau berdasarkan CC dan jenis kendaraan potensi hematnya, hitungan kami itu 10-15 persen daripada volume," kata Satya.

Pelemahan rupiah berpotensi mengubah wacana ini jadi kenyataan, karena fiskal tertekan akibat hal ini.

Pelemahan rupiah

Sebelumnya, Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaeman mengungkap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tengah berdiskusi dengan pemangku kebijakan lainnya mengenai pelemahan rupiah apakan berdampak pada BBM subsidi.

“Itu kebetulan Pak Menteri (ESDM) sama jajaran menteri-menteri sedang merapatkan hal tersebut ya. Jadi kita tunggu aja,” ujar Laode dikutip dari Kompas.com, Rabu (13/5/2026).

Pertemuan tersebut belum membuahkan hasil, dimana harga BBM subsidi masih mengacu pada aturan yang berlaku saat ini.

"Kan belum ada info-info lain lagi selain yang ada sekarang. Jadi kita lihat perkembangan berikutnya aja nanti," jelasnya.

Artikel ini pernah tayang di Kontan dengan judul "Pertamina Patra Niaga Tunggu Arahan Pemerintah Soal Wacana Pembatasan BBM Subsidi" dan "Rupiah Tembus 17.500, Kementerian ESDM Kaji Dampaknya ke Subsidi BBM"

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta (ANTARA) - Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro menyatakan kondisi perbankan di Indonesia masih sangat solid.

“Memang secara relatif dan secara umum ya perbankan di Indonesia itu tidak ada masalah yang signifikan. Jadi kondisi perbankan di Indonesia masih sangat solid,” ujarnya dalam dalam Macro & Market Brief Q2-2026 Indonesia Economic Outlook secara virtual di Jakarta, Senin.

Menurut dia, perbankan sangat menjaga dan menerapkan prinsip kehati-hatian yang sangat tinggi dalam menjaga kualitas aset.

"Kendati peningkatan tren non-performing loan (NPL) pada segmen menengah ke bawah sulit dihindari akibat kondisi global, sistem manajemen risiko perbankan saat ini disebut jauh lebih baik dibandingkan periode krisis sebelumnya," ujarnya.

Perbankan dinilai tetap mampu mengantisipasi gejolak yang ada dengan cadangan yang memadai. Kondisi ini didukung kebijakan pemerintah yang berhasil menjaga daya beli melalui stabilisasi harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan memanfaatkan windfall dari fiskal.

Sektor perbankan juga disebut menjadi pilar utama dalam mendukung program prioritas pembangunan nasional. Pertumbuhan kredit tetap solid di high single digit hingga low double digit.

“Saya rasa ini adalah level-level yang memang relatif balance ya antara memanfaatkan cycle dari perekonomian dan di saat yang bersamaan juga memitigasi dari risiko ke kualitas aset ke depannya,” ungkap Andry.

Kesolidan perbankan Indonesia juga dibuktikan dari kondisi likuiditas perbankan yang berada pada level yang sangat memadai, misalnya pertumbuhan likuiditas mampu mencapai 21,2 persen dengan kualitas aset yang terjaga di level 1 persen.

“Jadi ini sebenarnya suatu trust yang tetap dijaga oleh sektor perbankan di Indonesia,” ucap dia.

Menghadapi tantangan ke depan, perbankan dikatakan bukan hanya mengandalkan dari bunga (interest rate return), tetapi mulai bergeser ke pendapatan berbasis komisi (fee-based income).

Menurut dia, dengan kemajuan infrastruktur digital kini semakin bisa diandalkan untuk meraih pendapatan lebih besar dari basis transaksi digital.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pertamina Patra Niaga menghadirkan program uji emisi gratis bagi masyarakat di sejumlah SPBU wilayah Jabodetabek melalui kampanye "Bijak Pakai Energi". Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun dalam keterangannya di Jakarta, Senin (11/5/2026), menyampaikan program yang bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup ini menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penggunaan bahan bakar berkualitas dan perawatan kendaraan untuk mendukung emisi yang lebih baik dan efisien dalam penggunaan bahan bakar.

"Melalui program uji emisi gratis ini, Pertamina Patra Niaga ingin mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga performa kendaraan dan kualitas emisi yang dihasilkan. Kami berharap program ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam bijak menggunakan bahan bakar sekaligus mendukung terciptanya lingkungan yang lebih baik," ujar dia.

Menurut Roberth, masyarakat cukup mengunduh aplikasi MyPertamina dan menunjukkan akun yang telah terdaftar untuk mengikuti layanan uji emisi gratis tersebut.

Selain mendapatkan sertifikat uji emisi gratis, konsumen juga berkesempatan mendapatkan e-voucher MyPertamina senilai Rp25.000 serta merchandise menarik secara langsung.

Melalui program itu, lanjut Roberth, Pertamina Patra Niaga sekaligus ingin mendorong masyarakat untuk lebih rutin melakukan pengecekan kendaraan sebagai langkah sederhana dalam menjaga performa mesin kendaraan dan mendukung penggunaan energi yang lebih bertanggung jawab.

Program uji emisi gratis dilaksanakan di 14 SPBU wilayah Jabodetabek, yang tahap keduanya akan berlangsung pada 23-24 Mei 2026 setelah tahap pertama pada 9-10 Mei 2026.

"Kami menargetkan sebanyak 7.000 kendaraan di wilayah Jabodetabek melalui uji emisi ini," ujar dia.

Pada periode pertama, yang dilaksanakan pada 9-10 Mei 2026, layanan uji emisi gratis tersedia di tujuh titik SPBU Pertamina, yaitu SPBU 31.107.01 Sawah Besar, Jakarta Pusat; SPBU 34.125.08 Jagakarsa, Jakarta Selatan; SPBU 31.124.02 Fatmawati 2, Jakarta Selatan; SPBU 34.142.01 Boulevard Barat Kelapa Gading, Jakarta Utara; SPBU 31.137.01 Pasar Rebo, Jakarta Timur; SPBU 31.117.02 Daan Mogot, Jakarta Barat; serta SPBU 31.153.02 BSD, Tangerang Selatan.

Seluruh layanan dibuka mulai pukul 09.00 hingga pukul 21.00 WIB.

Pelanggan Pertamina Dex Andi, asal Bintaro, mengatakan penggunaan BBM berkualitas memberikan dampak nyata terhadap performa kendaraan sekaligus hasil emisi yang lebih baik.

"Dengan BBM yang berkualitas ini sudah terbukti langsung tadi, kita uji emisi dan hasilnya bagus. Dengan Dex terbukti juga lebih irit," katanya.

Pelanggan Pertamax Series, Sandi menilai penggunaan BBM dengan RON tinggi berpengaruh terhadap performa kendaraan dan hasil emisi yang lebih baik.

REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- PT Pertamina Patra Niaga Jawa Timur Bali Nusa Tenggara (Jatimbalinus) mengimbau masyarakat pengguna bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk mereset QR Code Subsidi Tepat secara berkala guna menghindari penyalahgunaan. Area Manager Comm Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Wilayah Jatimbalinus Ahad Rahedi saat dihubungi dari Kupang, Jumat (8/5/2026), mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan keamanan data dan mencegah penyalahgunaan kuota BBM oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Untuk meningkatkan keamanan data dan mencegah penyalahgunaan kuota BBM oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, kami sarankan untuk melakukan reset QR Code Subsidi Tepat secara berkala,” katanya.

Dia menjelaskan kendala berupa indikasi barcode salah satu pengguna dipakai oleh orang lain sering terjadi, terutama terkait nomor polisi kendaraan yang telah berpindah tangan.

Untuk mereset QR Code tersebut, dia mengatakan di setiap SPBU telah tersedia helpdesk Pertamina. Karena itu, apabila mengalami kendala saat mereset, konsumen diminta tidak sungkan meminta bantuan pihak SPBU.

“Kalau ada kendala, bisa sampaikan ke kami atau Pertamina contact center di 135,” ujar dia.

Jika sudah memiliki QR Code baru, dia mengimbau masyarakat agar tidak sembarangan memberikan barcode kepada orang lain.

Dia menambahkan apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan barcode, masyarakat diimbau segera melaporkan kendala tersebut kepada Pertamina agar dilakukan pengecekan.

“Pertamina sudah jelas dan tegas atas sanksi yang diberlakukan jika terdapat pelanggaran di lembaga penyalur Pertamina,” ujar dia.

Dalam beberapa hari terakhir, terdapat keluhan dari masyarakat di Kota Kupang terkait sulitnya mengisi BBM bersubsidi di sejumlah SPBU karena kuota pengisian BBM telah melewati batas, padahal pemilik kendaraan belum melakukan pengisian BBM bersubsidi.

Selain itu, Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) juga telah membongkar kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi. Salah satu modus yang digunakan adalah memakai QR Code milik orang lain. Sebanyak 40 orang berpotensi menjadi tersangka dalam kasus tersebut.

Sejumlah SPBU Pertamina di Jakarta dan sekitarnya sudah tidak lagi menjual BBM bersubsidi jenis Pertalite. Kondisi itu ramai diperbincangkan publik di media sosial dalam beberapa hari terakhir.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth M V Dumatubun mengatakan penghentian penjualan Pertalite hanya berlaku di SPBU tertentu yang telah berubah status menjadi SPBU Signature.

"SPBU Signature mengedepankan layanan dan fasilitas prima yang di atas SPBU biasa yang masih menjual BBM subsidi. Contoh SPBU Signature yang sudah ada adalah SPBU Signature Pondok Indah," kata Roberth, Jumat (8/5), melansir CNBC Indonesia.

Ia menegaskan Pertamina tidak menghentikan distribusi Pertalite secara umum. Menurutnya, masyarakat tetap bisa membeli Pertalite di SPBU reguler lainnya.

"Masyarakat pengguna Pertalite tidak perlu khawatir, karena layanan ketersediaan produk Pertalite tetap akan dilayani di SPBU lainnya. Pertamina tetap berkomitmen melayani Pertalite untuk masyarakat sebagai Penugasan Pemerintah (PSO)," ujarnya.

SPBU Signature merupakan konsep SPBU dengan layanan dan fasilitas yang lebih premium dibanding SPBU biasa. Karena itu, SPBU jenis ini tidak lagi menyediakan BBM subsidi seperti Pertalite.

SPBU 3111401 - Slipi, Jakarta Barat Jl. S. Parman No.70

SPBU 3112204 - Kebayoran, Jakarta Selatan Jl. Sultan Iskandar Muda

SPBU 3112401 - Cilandak, Jakarta Selatan Jl. Fatmawati No.6

SPBU 3311701 - Cengkareng, Jakarta Barat Jl. Peternakan II No.18

SPBU 3410205 - Gambir, Jakarta Pusat Jl. Cideng Timur No.50

SPBU 3411608 - Srengseng, Jakarta Barat Jl. Pos Pengomben

SPBU 3412113 - Antasari, Jakarta Selatan Jl. Pangeran Antasari No.10

SPBU 3412703 - Pasar Minggu, Jakarta Selatan Jl. Raya Pasar Minggu

SPBU 3413101 - Jakarta Timur Jl. Jend. Ahmad Yani No.9

SPBU 3413811 - Ceger, Jakarta Timur Jl. Raya Bina Marga

SPBU 3414412 - Muara Baru, Jakarta Utara Kawasan Perikanan Samudra

SPBU 3416421 - Depok Pondok Rangon

SPBU 3516603 - Bogor Jl. Raya Letnan Sukarna, Ciampea.

[Gambas:Youtube]

Harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di sejumlah SPBU Pertamina maupun SPBU swasta kembali berubah pada pekan ini.

PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga beberapa produk BBM per 4 Mei 2026 di tengah lonjakan harga minyak dunia yang menembus US$100 per barel akibat konflik Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Kenaikan paling tajam terjadi pada Pertamina Dex (CN 53). Di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, harga BBM diesel tersebut melonjak dari Rp23.900 menjadi Rp27.900 per liter.

Selain itu, Dexlite (CN 51) naik dari Rp23.600 menjadi Rp26 ribu per liter. Harga Pertamax Turbo (RON 98) juga meningkat dari Rp19.400 menjadi Rp19.900 per liter.

Sementara itu, Pertamax masih dipertahankan di level Rp12.300 per liter. Pertamina juga belum mengubah harga BBM subsidi. Pertalite tetap dijual Rp10 ribu per liter dan solar subsidi bertahan Rp6.800 per liter.

Penyesuaian harga juga terjadi di SPBU swasta. BP menurunkan harga BBM diesel BP Ultimate Diesel sebesar Rp1.000 menjadi Rp29.890 per liter per 8 Mei 2026. Sedangkan, harga BP 92 masih Rp12.390 per liter dan BP Ultimate bertahan Rp12.930 per liter.

Sementara itu, Vivo belum mengubah harga BBM mereka. Revvo 92 tetap dijual Rp12.390 per liter, sedangkan Diesel Primus masih dipatok Rp30.890 per liter.

Di sisi lain, Shell Indonesia menyatakan stok BBM di seluruh SPBU mereka masih kosong hingga saat ini.

"Produk bahan bakar minyak (BBM) Shell saat ini tidak tersedia. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang Anda alami," tulis Shell melalui laman resminya, Jumat (8/5).

Shell mengatakan pihaknya masih berkoordinasi dengan pemerintah terkait permohonan rekomendasi impor BBM tahun 2026. Meski demikian, layanan lain seperti Shell Select, deli2go, bengkel SPBU Shell, dan Shell Recharge disebut tetap beroperasi.

Berikut daftar harga BBM per minggu ini:

Pertalite: Rp10 ribu per liter

Pertamax: Rp12.300 per liter

Pertamax Green: Rp12.900 per liter

Pertamax Turbo: Rp19.900 per liter

Dexlite: Rp26 ribu per liter

Pertamina Dex: Rp27.900 per liter

Solar subsidi: Rp6.800 per liter

Pertalite: Rp10 ribu per liter

Pertamax: Rp12.600 per liter

Pertamax Turbo: Rp20.350 per liter

Dexlite: Rp26.600 per liter

Pertamina Dex: Rp28.500 per liter

Solar subsidi: Rp6.800 per liter

Pertalite: Rp10 ribu per liter

Pertamax: Rp12.900 per liter

Pertamax Turbo: Rp20.750 per liter

Dexlite: Rp27.150 per liter

Pertamina Dex: Rp29.100 per liter

Solar subsidi: Rp6.800 per liter

Pertalite: Rp10 ribu per liter

Pertamax: Rp12.300 per liter

Pertamax Turbo: Rp19.900 per liter

Dexlite: Rp26 ribu per liter

Pertamina Dex: Rp27.900 per liter

Solar subsidi: Rp6.800 per liter

Pertalite: Rp10 ribu per liter

Pertamax: Rp12.600 per liter

Dexlite: Rp26.600 per liter

Solar subsidi: Rp6.800 per liter

Pertalite: Rp10 ribu per liter

Pertamax: Rp12.600 per liter

Dexlite: Rp26.600 per liter

Solar subsidi: Rp6.800 per liter

Pertalite: Rp10 ribu per liter

Pertamax: Rp12.600 per liter

Dexlite: Rp26.600 per liter

Pertamina Dex: Rp28.500 per liter

Solar subsidi: Rp6.800 per liter

Pertalite: Rp10 ribu per liter

Pertamax: Rp11.550 per liter

Dexlite: Rp24.400 per liter

Solar subsidi: Rp6.800 per liter

Pertalite: Rp10 ribu per liter

Pertamax: Rp11.750 per liter

Pertamax Turbo: Rp18.900 per liter

Dexlite: Rp24.700 per liter

Pertamina Dex: Rp26.500 per liter

Solar subsidi: Rp6.800 per liter

[Gambas:Photo CNN]

Senada dengan Pertamina, sejumlah SPBU swasta juga menaikkan harga BBM yang mereka jual, yakni:

BP 92: Rp12.390 per liter

BP Ultimate: Rp12.930 per liter

BP Ultimate Diesel: Rp29.890 per liter

Revvo 92: Rp12.390 per liter

Diesel Primus: Rp30.890 per liter

[Gambas:Youtube]