Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan penyedia ekosistem kendaraan listrik komersial Kalista, yang dinaungi Grup Indika Energy, memandang transisi menuju logistik hijau di Indonesia masih memiliki peluang besar, meskipun tantangan infrastruktur dan investasi awal masih membayangi pelaku usaha.

Direktur Utama Kalista Group Albert Aulia Ilyas mengatakan, penggunaan kendaraan niaga listrik saat ini masih didominasi di kawasan perkotaan. Kondisi tersebut sejalan dengan kesiapan infrastruktur pengisian daya yang lebih berkembang di wilayah urban.

Meski demikian, penggunaan kendaraan niaga listrik di wilayah pedesaan atau rural area masih relatif terbatas. Padahal, aktivitas logistik nasional juga menjangkau wilayah nonperkotaan dengan kebutuhan distribusi yang terus meningkat.

Oleh karena itu, Kalista mulai menyiapkan strategi untuk memperluas dukungan infrastruktur kendaraan listrik niaga hingga ke wilayah rural area.

“Nah, untuk kesiapan infrastruktur di rural area, apabila memang diperlukan dan hitung-hitungan secara bisnis masuk, salah satu solusi yang diberikan Kalista adalah membantu menyiapkan infrastrukturnya,” ujar Albert di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Selain menyiapkan infrastruktur, Kalista juga menjalankan berbagai strategi untuk mendorong pelaku usaha beralih ke kendaraan listrik niaga. Salah satunya melalui edukasi dan pembuktian langsung terkait efisiensi biaya operasional yang diperoleh dari penggunaan armada listrik.

Apalagi, lonjakan harga minyak dunia hingga menembus US$100 per barel akibat konflik di Timur Tengah mulai meningkatkan tekanan biaya operasional sektor logistik. Kondisi tersebut dinilai mendorong pelaku usaha lebih terbuka terhadap kendaraan niaga listrik.

“Apalagi dengan situasi sekarang, dampak ke bisnis dan finansial akan terlihat sekali. Biasanya kalau [beban] itu sudah mulai terasa, para pelaku usaha akan lebih terbuka untuk melakukan transisi ke kendaraan listrik,” jelasnya.

Kendati demikian, Albert menilai percepatan transisi menuju logistik hijau tetap membutuhkan dukungan pemerintah, baik melalui insentif kendaraan maupun percepatan pembangunan infrastruktur pengisian daya.

“Kalau melihat benchmark di beberapa negara, percepatan adopsi EV memang biasanya didukung subsidi dan pembangunan infrastruktur. Kalau ingin transisi berjalan cepat, kedua hal tersebut memang penting,” ujar Albert.

Saat ini, pemerintah tengah menyiapkan skema Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) yang direncanakan berlaku mulai Juni 2026 untuk kendaraan listrik murni. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan insentif lebih besar bagi kendaraan listrik berbasis baterai nikel sebagai bagian dari strategi hilirisasi nasional.

Sebelumnya, pemerintah juga telah menerbitkan berbagai stimulus kendaraan listrik melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 12/2025, mulai dari fasilitas PPN DTP hingga pembebasan bea masuk impor completely built up (CBU) kendaraan listrik.

Efisiensi Operasional Jadi Daya Tarik

Di sisi lain, gejolak harga bahan bakar minyak (BBM) akibat ketegangan geopolitik global mulai mendorong pelaku industri mempercepat adopsi kendaraan listrik untuk mendukung operasional logistik.

Salah satunya dilakukan oleh perusahaan tekstil PT Ever Shine Tex Tbk. (ESTI), atau Evershine Group yang mulai mengimplementasikan kendaraan listrik untuk distribusi operasional perusahaan melalui kerja sama dengan Kalista.

Direktur Ever Shine Group, Michael Sung mengatakan penggunaan armada kendaraan listrik niaga mampu memangkas biaya operasional secara signifikan dibandingkan kendaraan konvensional.

“Di luar biaya maintenance dan lain-lain yang ditanggung Kalista, total saving bisa mendekati 70% dibanding kendaraan konvensional. Jadi memang cukup signifikan dari sisi biaya,” ujar Michael pada kesempatan yang sama.

Selain efisiensi biaya, perseroan juga mencatatkan penurunan emisi yang cukup signifikan. Berdasarkan pengukuran perusahaan pada rute Jakarta—Bandung pulang pergi, penggunaan kendaraan listrik mampu menekan emisi sekitar 35%—41%.

Adapun, Ever Shine Group sebelumnya mulai mengadopsi kendaraan listrik sebagai respons atas tantangan kenaikan harga BBM yang terjadi di pasar domestik. Sebanyak 6 unit truk listrik disiapkan untuk mendukung distribusi produk di wilayah Jakarta dan Bandung kepada sejumlah pelanggan, seperti Uniqlo, Atalon, Shopee, Gojek, Grab, Torch, hingga Eiger.

"Sebelumnya, kami sudah melakukan uji coba bersama Kalista untuk dua tipe truk yang digunakan, dengan hasil yang sangat positif, tercatat, kami bisa menghemat biaya bahan bakar hingga 40%," ujar Michael.

Dalam implementasinya, Kalista juga mengintegrasikan armada kendaraan listrik tersebut dengan Fleet Management System (FMS) milik perusahaan melalui K-Move Dashboard untuk memantau operasional secara real-time.

Peremajaan Armada Logistik

Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) memandang kendaraan niaga listrik berpotensi menjadi solusi untuk memodernisasi armada logistik nasional yang saat ini masih didominasi kendaraan berusia tua.

Ketua Umum Aptrindo Gemilang Tarigan mengatakan, kendaraan niaga listrik dapat menjadi alternatif rasional menuju logistik hijau di tengah lonjakan biaya operasional akibat kenaikan harga BBM.

Saat ini, sektor logistik nasional menghadapi tantangan besar dari sisi efisiensi armada. Dari total sekitar 6,4 juta unit truk nasional, mayoritas masih menggunakan mesin berbahan bakar fosil dengan usia operasional yang relatif tua.

Kondisi tersebut terlihat dari komposisi armada, di mana hanya sekitar 21% truk yang berusia di bawah lima tahun, sedangkan sekitar 65% lainnya telah beroperasi lebih dari 20 tahun.

Situasi tersebut membuka peluang penetrasi kendaraan listrik, terutama di kawasan dengan mobilitas terbatas seperti pelabuhan yang memiliki tingkat polusi cukup tinggi akibat dominasi truk diesel.

Secara teknis, kendaraan listrik tidak menghasilkan emisi gas buang langsung di area operasional sehingga dinilai cocok untuk kawasan pelabuhan yang selama ini menghadapi persoalan polusi udara.

Gemilang menilai kawasan pelabuhan dapat menjadi titik awal yang ideal untuk peremajaan armada melalui penggunaan truk listrik.

"Populasi umur truk di pelabuhan berada pada angka 30–40 tahun. Kondisi ini membuka peluang penggunaan truk listrik sebagai solusi peremajaan armada," ujar Gemilang.

Meski menawarkan efisiensi jangka panjang, adopsi kendaraan niaga listrik masih menghadapi tantangan besar dari sisi investasi awal. Harga satu unit truk listrik saat ini diperkirakan mencapai sekitar 2,5 kali lipat dibandingkan truk diesel konvensional, sehingga membutuhkan belanja modal yang jauh lebih besar bagi pelaku usaha.

Bisnis.com, Jakarta – Peta persaingan platform dagang-el (e-commerce) di Indonesia kian memanas seiring dengan penyesuaian skema tarif bagi para mitra penjual (seller). Dua penguasa pasar e-commerce Indonesia, Shopee dan TikTok Shop, memiliki strategi yang berbeda.

Melansir pengumuman resmi dari masing-masing situs perusahaan, Kamis (21/5/2026), terjadi perbedaan strategi yang kontras dalam pembebanan biaya operasional.

Shopee terpantau lebih banyak menitikberatkan komponen biaya pada fitur opsional yang fleksibel, sementara TikTok Shop Tokopedia justru mempertebal daftar biaya wajib yang harus dipatuhi para seller, termasuk pengenalan skema komisi dinamis baru per 18 Mei 2026.

Langkah TikTok Shop Tokopedia memperbanyak instrumen biaya wajib dinilai membatasi ruang gerak seller dalam mengatur margin keuntungan bersih.

Salah satu kebijakan teranyar yang memicu perhatian adalah kenaikan batas maksimal biaya komisi dinamis platform dari semula Rp40.000 menjadi Rp650.000 per 18 Mei 2026. Di sisi lain, Shopee memilih formula yang memberikan keleluasaan kepada pedagang untuk memilih program promosi tambahan sesuai kemampuan finansial mereka.

Berikut rincian perbandingan skema biaya wajib dan opsional yang ditanggung oleh seller di kedua platform raksasa tersebut:

Struktur Biaya Wajib (Mandatory Fees)

Pada komponen ini, TikTok Shop memiliki daftar pungutan yang jauh lebih panjang dan mengikat dibandingkan dengan Shopee.

Shopee :

1. Biaya Administrasi: Berkisar antara 2,5% hingga 11,7% yang bervariasi tergantung pada kategori produk.
2. Biaya Pembayaran Shopee Mall: Dikenakan sebesar 1,8% dengan batas maksimal Rp50.000 per kuantitas produk.
3. Biaya Proses Pesanan: Ditetapkan dalam nilai tetap sebesar Rp1.250 untuk setiap transaksi yang berhasil diselesaikan.

TikTok Shop Tokopedia:

1. Biaya Komisi Platform: Sebesar 2,5% sampai 10% untuk non-mall (mayoritas di kisaran 9% - 10%), serta 2,5% hingga 12,2% khusus komisi kategori Mall.

2. Biaya Komisi Dinamis Platform: Tarif baru 3% hingga 8% dengan plafon atas melonjak drastis menjadi Rp650.000 per 18 Mei 2026 dari Rp40.000.
3. Biaya Pembayaran TikTok Mall: Sebesar 1,8% dengan batas maksimal Rp50.000 per kuantitas produk.
4.Biaya Proses Pesanan: Tarif flat sebesar Rp1.250 per transaksi.
5. Biaya Layanan Logistik: Berlaku per 1 Mei 2026 dengan batas maksimal Rp5.060 per pesanan, tergantung bobot dan jalur pengiriman.
6. Biaya Gagal Kirim/Retur: Efektif per 1 Juni 2026 sebesar Rp5.000 per arah kirim (didukung opsi Asuransi Pengembalian Barang Pembeli/BRSI).

Struktur Biaya Opsional (optional fees)

Shopee mendominasi segmen ini dengan menyediakan beragam program penunjang performa toko yang sifatnya sukarela.

Shopee:

1. Program Gratis Ongkir XTRA & Promo XTRA: Biaya layanan berkisar antara 1% sampai 9,5% (maksimal Rp40.000/Rp60.000) dan Promo XTRA+ sebesar 6,5% (maksimal Rp80.000).
2. Shopee Live XTRA: Potongan 3% (maksimal Rp20.000) untuk voucer diskon siaran langsung.
3. SPayLater XTRA 0%: Biaya cicilan bunga rendah bagi pembeli berkisar 2,5% hingga 4%.
4. Program Hemat Biaya Kirim: Tarif tetap Rp350 per pesanan untuk membebaskan biaya ongkir retur.
5. Lainnya: Asuransi pengiriman (0,5%), komisi produk pre-order (3%), biaya campaign besar via Relationship Manager (3% - 5% atau Rp20 juta hingga ratusan juta), campaign via Seller Center, dan komisi afiliasi kreator.

TikTok Shop Tokopedia:

1. Growth Xtra Program: Biaya opsional berkisar 2% hingga 4% tergantung kategori produk.
2. Lainnya: Potongan produk pre-order sebesar 3% (kecuali produk tertentu), biaya keikutsertaan Campaign, Iklan GMV Max, serta komisi khusus program afiliasi bersama kreator.

Respons Seller

Berdasarkan pemantauan dari berbagai sumber pada Kamis (21/5/2026), sejumlah seller lokal yang cukup populer memutuskan untuk menghentikan operasional e-commerce akibat kebijakan biaya administrasi dan potongan komisi baru yang dinilai memberatkan margin keuntungan. Sebagai langkah penyelamatan bisnis, para pelaku usaha ini memilih mengalihkan fokus penjualan mereka ke layanan WhatsApp Order, serta situs web mandiri.

Kebijakan penyesuaian tarif yang diterapkan platform dagang-el akhir-akhir ini memicu keluhan massal dari para pedagang. Akun toko perlengkapan bayi dan anak, Asia Susu, mengumumkan keputusan mereka untuk keluar (walk out) dari Tokopedia dan TikTok Shop.

Pihak manajemen toko menyatakan biaya marketplace saat ini sudah tidak masuk akal karena kenaikan biaya admin terus terjadi bersamaan dengan potongan-potongan tersembunyi lainnya yang menggerus laba bersih. Asia Susu kini memilih fokus melanjutkan penjualan lewat Shopee.

Langkah serupa diambil oleh Namaste_Organic. Toko produk organik ini resmi pamit dari e-commerce setelah bertahun-tahun berjualan di sana. Dalam pengumumannya, manajemen menyebut ada kebijakan dan sistem baru platform yang tidak lagi sejalan dengan visi masa depan mereka. Untuk menjaga jangkauan pelanggan, Namaste_Organic mengarahkan konsumen mereka untuk bertransaksi via Shopee dan pesanan WhatsApp yang menawarkan ekstra diskon 10 persen.

Tekanan struktur biaya baru ini juga memukul seller senior seperti Obabyhouse, yang telah berkecimpung di industri e-commerce selama 11 tahun. Mereka memilih menutup sementara akun di e-commerce sampai batas waktu yang belum ditentukan akibat kebijakan yang dianggap mencekik posisi penjual.

Sementara itu, toko mereka di Shopee diliburkan sejenak untuk penyesuaian harga, dan operasional dialihkan ke platform alternatif seperti Toco, GrabMart, serta WhatsApp.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyedia solusi kendaraan listrik komersial, Kalista Group, menilai transisi kendaraan listrik (EV) untuk sektor logistik kini semakin realistis dilakukan, terutama di wilayah perkotaan dan koridor industri di Pulau Jawa. Ketersediaan infrastruktur pengisian daya hingga efisiensi biaya operasional menjadi faktor utama yang mendorong pelaku usaha mulai beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil.

Chief Executive Officer Kalista Group Albert Aulia Ilyas memaparkan, selama empat tahun terakhir, penetrasi kendaraan listrik komersial masih di bawah satu persen. Padahal untuk mobil penumpang sudah mencapai 16 persen dari total market.

Ia mengatakan, pelaku usaha menghadapi enam tantangan utama sehingga pertumbuhan EV logistik kurang signifkan. Tantangan itu, yakni spesifikasi kendaraan, teknologi, layanan purnajual dan perawatan, infrastruktur pengisian, kualitas kendaraan, serta tingginya belanja modal awal.

“Kami melihat tahun ini enam faktor itu mulai bisa terjawab. Teknologinya makin matang, produk makin banyak, harga BBM tinggi, dan hitung-hitungan bisnisnya sudah masuk akal,” kata Albert dalam diskusi bersama media dan pelaku industri logistik di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Menurut dia, sektor logistik menjadi salah satu yang paling cepat mengadopsi EV, terutama untuk segmen last mile dan middle mile. Model kendaraan seperti blind van hingga mini van listrik disebut sudah lebih dulu digunakan berbagai perusahaan sejak 2021-2022.

Kalista menilai ketersediaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) menjadi alasan utama penggunaan EV logistik kini lebih mudah dijalankan dibanding beberapa tahun lalu. Di wilayah Jabodetabek hingga sebagian Pulau Jawa, infrastruktur pengisian dinilai semakin memadai untuk operasional kendaraan komersial ringan.

“Kalau lima tahun lalu orang masih khawatir karena charging station sedikit dan antre. Sekarang di kota-kota besar SPKLU sudah jauh lebih banyak, sehingga operasional kendaraan listrik makin memungkinkan,” ujar dia.

Salah satu pengguna armada EV logistik, Michael Sung dari Evershine Group mengaku perusahaannya berhasil menekan biaya operasional transportasi hingga sekitar 70 persen dibanding penggunaan truk diesel konvensional.

“Kalau dibandingkan dengan solar subsidi Rp 6.800, penghematannya sekitar 50 persen dari BBM saja. Kalau ditambah maintenance dan lain-lain, total saving bisa mendekati 70 persen,” kata Michael yang menggunakan jasa penyewaan armada EV dari Kalista.

Selain penghematan biaya, penggunaan kendaraan listrik juga membantu perusahaan memangkas emisi karbon. Ia menyebut pengiriman rute Tangerang-Bandung mampu menurunkan emisi sekitar 35-40 persen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memperingatkan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) berpotensi meningkat pada kuartal II 2026 akibat tekanan global yang mulai berdampak pada sektor industri dalam negeri. Dalam laporan terbarunya dikutip di Jakarta, Rabu (20/5/2026), CORE menyebut konflik di Iran yang mengganggu jalur perdagangan di Selat Hormuz telah mendisrupsi sisi suplai ekonomi global.

Untuk Indonesia yang industri manufakturnya masih bergantung pada impor bahan baku, gangguan tersebut mendorong kenaikan biaya operasional produksi.

“Tekanan pada pasar tenaga kerja bersumber dari dua hal yang lebih struktural, yaitu transmisi shock biaya dari konflik global ke dunia usaha dan ketergantungan industri Indonesia pada impor bahan baku,” tulis CORE dalam laporannya.

Seiring dengan kenaikan biaya tersebut, tekanan mulai dirasakan oleh dunia usaha dan berpotensi menekan serapan tenaga kerja.

Indikasi ini tercermin dari survei Purchasing Managers’ Index (PMI) S&P Global pada April 2026 yang menunjukkan penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur.

PMI pada April 2026 tercatat turun ke level 49,1 atau masuk zona kontraksi, setelah sebelumnya sempat mencapai 53,8 pada Februari 2026.

Dalam kondisi tersebut, CORE memperkirakan tekanan biaya dapat berujung pada peningkatan PHK dalam waktu dekat.

Berdasarkan simulasi menggunakan tabel input-output Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, tambahan PHK diperkirakan mencapai 15.300 hingga 20.300 pekerja.

PHK tersebut diperkirakan akan terkonsentrasi di wilayah aglomerasi industri, seperti sektor elektronik di Batam, tekstil dan pakaian jadi di Jawa Barat, kimia dan farmasi di Jawa Timur, serta industri alas kaki di Banten.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Produsen otomotif Chery tengah mengkaji kemungkinan penyesuaian harga kendaraan di tengah pelemahan nilai tukar rupiah yang berpotensi berdampak pada kenaikan berbagai biaya operasional dan produksi. Ditemui di Jakarta, Senin (18/5/2026) malam, Country Director Chery Sales Indonesia (CSI) Zeng Shuo menyebut pihaknya masih melakukan perhitungan terkait potensi dampak kenaikan biaya terhadap harga jual kendaraan.

“Kami juga masih melihat situasinya karena saat ini berbagai biaya mengalami kenaikan. Ada faktor itu juga. Kami sedang mencoba melakukan kalkulasi, tetapi jika biaya terus naik, ada kemungkinan harga kendaraan ikut naik,” ujar Zeng.

Sementara itu, BYD mengungkapkan telah mengkaji berbagai kemungkinan dampak akibat kondisi ekonomi yang tengah berlangsung. Meski belum berencana mengubah harga dalam waktu dekat, BYD tidak menutup kemungkinan melakukan penyesuaian pada masa mendatang.

“Kami telah memikirkan kondisi-kondisi ini melalui studi komprehensif dan sampai saat ini kami masih tetap positif serta percaya diri dengan strategi yang kami miliki, baik dari sisi produk, harga, maupun promosi yang akan dilakukan. Kalau ditanya potensi kenaikan harga, mungkin saja, tetapi saat ini belum menjadi strategi jangka pendek kami,” kata Kepala Hubungan Masyarakat dan Pemerintah PT BYD Motors Indonesia, Luther Panjaitan.

Luther menilai dinamika ekonomi saat ini perlu menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat.

Bisnis.com, MAKASSAR - Pelaku usaha di Sulawesi Selatan (Sulsel) mulai mencermati dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Tekanan kurs ini dinilai berpotensi mengoreksi margin keuntungan, terutama pada sektor usaha yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap komoditas impor.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Selatan Satriya Madjid mengungkapkan bahwa fluktuasi mata uang asing ini mulai membebani biaya operasional. Komponen seperti bahan baku impor, pengadaan mesin, hingga biaya logistik dan energi menjadi lini paling terdampak.

"Kenaikan kurs ini otomatis mengerek biaya produksi dan menekan margin usaha. Jika kondisi ini terus berlanjut dalam jangka panjang, dampaknya bisa sangat serius bagi stabilitas dunia usaha di daerah," ujar Satriya Madjid di Makassar, Selasa (19/5/2026).

Menurut catatan Kadin Sulsel, sejumlah sektor berada di zona rentan, antara lain industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, otomotif, hingga elektronik.

Selain itu, sektor UMKM yang mengandalkan bahan baku impor serta sektor pariwisata dan perhotelan yang sensitif terhadap kenaikan harga bahan bakar transportasi udara, juga turut dibayangi risiko ini.

Satriya menambahkan, efek domino dari pelemahan mata uang ini berisiko mengontraksi daya beli masyarakat. Ketika harga barang di pasar merangkak naik, konsumsi domestik diproyeksikan melambat, yang pada akhirnya memperlambat perputaran ekonomi secara makro.

Kondisi ketidakpastian ini juga membuat para pelaku usaha mengambil sikap wait and see. Mayoritas pengusaha memilih untuk menahan diri dalam melakukan ekspansi atau investasi baru sembari memantau pergerakan kurs, arah suku bunga, dan dinamika ekonomi global.

Menanggapi potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Kadin Sulsel berharap langkah ekstrem tersebut dapat dihindari.

Namun, Satriya tidak menampik jika tekanan kurs berlangsung berlarut-larut dan disertai penurunan permintaan pasar, perusahaan berpeluang melakukan efisiensi struktur biaya, termasuk pengurangan tenaga kerja pada sektor yang paling terpukul.

Guna mengantisipasi dampak yang lebih dalam, Kadin Sulsel mendorong pemerintah dan otoritas terkait untuk segera mengambil langkah taktis dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan pasar.

Langkah yang perlu diprioritaskan antara lain penguatan sektor riil serta menjaga kepastian pasokan dan harga energi domestik. Di sisi lain, pemberian kemudahan bisnis dan stimulus bagi industri manufaktur serta UMKM juga dinilai mendesak.

Kadin Sulsel juga menekankan pentingnya memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk meredam gejolak nilai tukar.

"Dukungan terhadap produk lokal dan percepatan program substitusi impor menjadi krusial saat ini, agar ketergantungan dunia usaha terhadap dolar dapat dikurangi secara bertahap, sekaligus memperkuat fundamental ekonomi daerah," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha pelayaran nasional menghadapi tekanan biaya operasional akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah keputusan operator menahan penyesuaian tarif angkutan laut.

Ketua Forum Transportasi Laut Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Hafida Fahmiasari mengatakan langkah menahan kenaikan tarif dilakukan untuk menjaga stabilitas biaya logistik dan daya beli masyarakat. Namun, kondisi tersebut mulai menekan margin usaha pelayaran.

Hafida menilai tekanan biaya yang berlangsung berkepanjangan dapat memengaruhi keberlanjutan bisnis dan kualitas layanan operator pelayaran.

“Jika margin terus tergerus, operator bisa menunda perawatan, mengurangi frekuensi layanan, atau menahan investasi armada dan teknologi, yang dalam jangka panjang berpotensi berdampak pada keselamatan dan keandalan layanan,” katanya ketika dihubungi, Selasa (19/5/2026).

Menurut Hafida, pemerintah dan operator pelayaran masih berhati-hati melakukan penyesuaian tarif karena sektor pelayaran dan penyeberangan berkaitan langsung dengan distribusi logistik dan mobilitas masyarakat.

Dia mengatakan kenaikan tarif angkutan laut berisiko memicu kenaikan harga barang dan biaya distribusi, terutama di wilayah kepulauan yang bergantung pada transportasi laut.

Apabila penyesuaian tarif tidak dapat dihindari, dampak terbesar diperkirakan dirasakan sektor logistik dan distribusi pangan, khususnya di kawasan Indonesia Timur.

Selain itu, Hafida menilai tekanan harga energi hingga semester II/2026 berpotensi mempercepat konsolidasi industri pelayaran nasional, terutama bagi operator dengan armada tua dan tingkat efisiensi rendah.

“Kondisi ini bisa mendorong konsolidasi industri, efisiensi operasional, serta percepatan adopsi teknologi dan energi yang lebih hemat untuk menjaga daya saing,” ujarnya.

Ketua Umum Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto secara terpisah mengatakan kenaikan tarif bukan pilihan mudah bagi pelaku usaha pelayaran karena dapat berdampak terhadap harga barang dan daya beli masyarakat.

Meski demikian, pelaku usaha mulai mendorong pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menjaga keberlangsungan usaha dan menahan tekanan biaya operasional.

Usulan yang disampaikan antara lain pemberian insentif atau penangguhan PPN dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) atas pembelian bahan bakar, penangguhan pajak penghasilan, hingga restrukturisasi pembiayaan seperti pada masa pandemi Covid-19.

Selain itu, pelaku usaha juga meminta jaminan ketersediaan BBM dan biosolar untuk menjaga kelangsungan operasional kapal dan arus kas perusahaan.

“Penjadwalan ulang pembiayaan seperti masa pandemi dahulu, serta jaminan ketersediaan BBM dan biosolar guna menahan tekanan biaya operasional dan memelihara cashflow,” kata Carmelita.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha pelayaran nasional memilih menahan kenaikan tarif di tengah lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) demi menjaga stabilitas biaya logistik dan daya beli masyarakat. Di sisi lain, kenaikan biaya operasional mulai menekan arus kas perusahaan pelayaran.

Ketua Umum Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan bahan bakar masih menjadi komponen terbesar dalam operasional kapal.

Karena itu, kenaikan harga BBM langsung berdampak terhadap biaya usaha pelayaran nasional. Mengingat, komponen tersebut mencapai 50-60% dari biaya operasional kapal

“Sehingga tentu kenaikan bahan bakar ini menambah biaya operasi dan akan menekan cash flow perusahaan,” katanya kepada Bisnis, Senin (18/5/2026).

Meski tekanan biaya meningkat, Carmelita memastikan operasional pelayaran nasional sejauh ini masih berjalan normal dan belum mengalami gangguan.

Menurutnya, kenaikan tarif bukan pilihan yang mudah bagi pelaku usaha pelayaran karena berpotensi berdampak terhadap harga barang dan daya beli masyarakat.

“Menaikkan tarif memang solusi yang gampang, tetapi bukanlah pertimbangan yang bijak dan bukan hal yang mudah dalam situasi seperti saat ini,” ujarnya.

Dia mengatakan pelayaran nasional lebih memilih mengedepankan komunikasi dengan pengguna jasa sambil mempertimbangkan efisiensi logistik nasional dan regulasi yang berlaku karena berkaitan erat dengan harga produk dan daya beli masyarakat.

Di tengah tekanan tersebut, pelaku usaha pelayaran mulai mendorong pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menjaga keberlangsungan usaha dan menahan tekanan biaya operasional.

Memei, sapaannya, mengatakan asosiasi pelaku usaha seperti INSA, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia telah menyampaikan perkembangan situasi industri kepada pemerintah dalam berbagai forum koordinasi.

Pihaknya pun telah mengusulkan beberapa kebijakan yang bisa diambil demi keberlanjutan dunia usaha.

Adapun sejumlah usulan yang disampaikan antara lain pemberian insentif atau penangguhan PPN dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) atas pembelian bahan bakar, penangguhan pajak penghasilan, hingga restrukturisasi pembiayaan seperti pada masa pandemi Covid-19.

Selain itu, pelaku usaha juga meminta jaminan ketersediaan BBM dan biosolar untuk menjaga kelangsungan operasional kapal dan arus kas perusahaan.

“Penjadwalan ulang pembiayaan seperti masa pandemi dahulu, serta jaminan ketersediaan BBM dan biosolar guna menahan tekanan biaya operasional dan memelihara cashflow,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Gelombang pemutusan hubungan kerja Starbucks kembali dengan pemangkasan 300 pekerjaan korporat di AS. Perusahaan berjanji akan membayar pesangon sebesar 120 juta dolar AS dan mengurangi nilai buku properti sebesar 280 juta dolar AS.

Sejak program transformasinya dimulai, Starbucks telah beberapa kali melakukan PHK, termasuk pemutusan hubungan kerja terhadap 1.100 pegawai korporat yang diumumkan pada Februari tahun lalu.

Starbucks mengumumkan pada Jumat (15/5/2026) dini hari bahwa perusahaan akan melakukan PHK terhadap 300 pegawai korporat di Amerika Serikat yang bekerja di kantor pendukung regional. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya perusahaan untuk kembali mencapai “pertumbuhan yang berkelanjutan dan menguntungkan.”

Perusahaan mengatakan akan mengonsolidasikan sejumlah kantor pendukung regional di AS, termasuk menutup beberapa kantor di Atlanta, Burbank, Chicago, dan Dallas. Starbucks juga menyatakan tengah meninjau organisasi pendukung internasionalnya dan memperkirakan akan ada pemangkasan pekerjaan tambahan di luar AS.

Menurut perusahaan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk “mempertajam fokus, memprioritaskan pekerjaan, mengurangi kompleksitas, dan menekan biaya.” Starbucks menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan memengaruhi operasional gerai kopi mereka.

Dalam beberapa kuartal terakhir, biaya operasional Starbucks meningkat seiring CEO Brian Niccol menjalankan strategi transformasi bisnis yang berfokus pada operasional gerai. Strategi tersebut mencakup investasi besar untuk menambah staf barista.

Pada bulan lalu, para eksekutif Starbucks menyebut perusahaan telah mencapai tonggak penting dalam proses transformasi setelah mencatat pertumbuhan penjualan terkuat dalam lebih dari dua tahun. Namun, margin laba operasional perusahaan tercatat turun hampir setengah sejak transformasi dimulai pada akhir 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Maskapai penerbangan Pelita Air yang berada di bawah naungan PT Pertamina (Persero) masih mencermati dampak lonjakan harga bahan bakar avtur terhadap kinerja operasional perseroan.

Presiden Direktur Pelita Air Dendy Kurniawan mengakui bahwa kenaikan harga avtur menjadi salah satu faktor utama yang memicu perubahan jadwal penerbangan, pengalihan rute, hingga pengurangan frekuensi penerbangan oleh maskapai.

"Tingginya harga avtur menyebabkan biaya operasional membengkak, sehingga banyak maskapai tidak berani mengambil risiko menerbangi rute-rute, di jam dan hari-hari yang potensial demand penumpangnya sedikit," ujar Dendy kepada Bisnis, Minggu (17/5/2026).

Lebih lanjut, dia menjelaskan, bulan April dan Mei 2026 memang masuk dalam periode low season sehingga permintaan penumpang angkutan udara cenderung lebih rendah dibandingkan periode lainnya.

"Akan tetapi, kami tetap optimis karena Juni dan Juli adalah musim liburan anak sekolah, sehingga diharapkan animo masyarakat untuk bepergian dengan transportasi udara kembali meningkat," jelasnya.

Selain itu, perseroan berharap harga avtur dapat kembali menurun pada kuartal III dan kuartal IV/2026 seiring membaiknya kondisi geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Sebagai informasi, Pelita Air bergerak di berbagai lini bisnis aviasi mulai dari layanan penerbangan reguler penumpang, penyewaan pesawat (aircraft charter), pelatihan penerbangan, jasa pemeliharaan dan perawatan pesawat (maintenance), hingga pengelolaan dan manajemen bandara.

Pemerintah Buka Ruang Kenaikan Tarif

Di sisi lain, pemerintah resmi membuka ruang bagi maskapai penerbangan untuk menaikkan tarif tiket pesawat melalui penerapan fuel surcharge menyusul lonjakan harga avtur.

Kebijakan tersebut tertuang dalam surat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor AU.005/2/3/DRJU.DAU/2026 tertanggal 14 Mei 2026.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman F. Laisa menyampaikan rata-rata harga avtur per 1 Mei 2026 mencapai Rp29.116 per liter.

“Maka badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dapat menerapkan fuel surcharge untuk tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi maksimal sebesar 50% dari tarif batas atas sesuai kelompok layanan,” tulis beleid tersebut, Kamis (14/5/2026).

Ketentuan tersebut merujuk pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1041 Tahun 2026 mengenai besaran biaya tambahan akibat fluktuasi bahan bakar untuk tarif penumpang kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) mengumumkan penghentian sementara atau moratorium seluruh rencana relokasi jaringan telekomunikasi non-Proyek Strategis Nasional (PSN) selama 1 bulan imbas dari meningkatkan biaya relokasi akibat gejolak global yang tak kunjung mereda.

Ketua Umum APJATEL, Jerry Mangasas Swandy, menyampaikan isu mengenai biaya relokasi yang besar perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Pihaknya berharap muncul skema pembiayaan baru guna meringankan beban industri dalam menata infrastruktur kabel nasional.

Dia menjelaskan untuk setiap meter relokasi kabel dari udara ke bawah tanah memakan ongkos kisaran Rp65.000 hingga Rp75.000. Biaya yang dipikul kini makin mahal karena biaya bahan baku kabel pelindung di bawah tanah harganya meningkat seiring dengan krisis plastik imbas konflik global yang memanas.

“Harapan kami agar hal mengenai biaya relokasi yang besar juga mendapat perhatian dari pemerintah. Semoga ada skema pembiayaan baru mengenai ini,” kata Jerry kepada Bisnis, Senin (11/5/2026).

Jerry mengatakan kondisi ekonomi global yang fluktuatif berdampak signifikan terhadap kemampuan finansial operator penyelenggara jaringan telekomunikasi. Lonjakan biaya operasional (Opex) dan biaya modal (Capex) saat ini menjadi tantangan utama dalam mempertahankan keberlangsungan usaha.

Jerry menjelaskan saat ini, total relokasi kabel mencapai sekitar 600 kilometer dan seluruhnya dilakukan tanpa dukungan anggaran dari APBN maupun APBD.

Apjatel tengah melakukan pembahasan internal secara komprehensif mengenai skema penataan jaringan telekomunikasi yang ideal.

Meski demikian, Jerry memastikan bahwa program penataan ini akan tetap dapat dijalankan pada masa depan, namun dengan skema yang tidak mengganggu kegiatan operasional sehari-hari para operator.

“Yang terpenting, operator jaringan telekomunikasi tetap dapat hidup dan melayani kebutuhan masyarakat akan internet, yang kedudukannya saat ini sama vitalnya dengan kebutuhan listrik dan air,” kata Jerry.

Mengenai proyek relokasi yang terkait dengan Proyek Strategis Nasional (PSN), kata Jerry, sebagai program strategis pemerintah akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku. Apjatel berkomitmen untuk mendukung penuh proyek-proyek yang berdampak luas bagi kepentingan bangsa, tanpa mengesampingkan aspek keselamatan dan keberlanjutan bisnis.

Seluruh pekerjaan relokasi yang sedang dalam proses, terutama yang melibatkan galian, manhole, handhole, dan infrastruktur terbuka lainnya, akan diselesaikan secara cepat dan tepat. Hal ini untuk menghindari risiko kecelakaan lalu lintas yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat umum.

Sekjend Apjatel Zulfi Hadi mengatakan pihaknya mengajak Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, penyelenggara jaringan, dan seluruh pemangku kepentingan untuk duduk bersama dalam satu meja.

Penataan jaringan telekomunikasi membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan yang didukung oleh harmonisasi regulasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diamanatkan dalam PP No. 46 Tahun 2021 dan Permendagri No. 7 Tahun 2024, sehingga tercipta iklim investasi yang sehat dan efisien.

“Internet murah, keselamatan publik, dan keberlangsungan bisnis operator harus berjalan beriringan — bukan saling bertentangan,” kata Zulfi.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) mengambil langkah moratorium atau penghentian sementara seluruh rencana relokasi jaringan telekomunikasi non-Proyek Strategis Nasional (PSN) selama 1 bulan ke depan atau hingga 11 Juni 2026.

Keputusan ini diambil sebagai respons atas tekanan ekonomi global yang membebani kemampuan finansial para operator.

Ketua Umum APJATEL, Jerry Mangasas Swandy, menyampaikan kondisi ekonomi global saat ini terus berfluktuasi. Hal tersebut berdampak langsung pada lonjakan biaya operasional (Operating Expenditure/Opex) serta biaya modal (Capital Expenditure/Capex) yang harus ditanggung oleh para penyelenggara jaringan telekomunikasi. Menurutnya, perlu ada keseimbangan antara percepatan penataan estetika kota dengan keberlangsungan usaha operator.

“Freeze ini berlaku selama 1 bulan terhitung sejak 11 Mei 2026/ Kebijakan ini diperlukan untuk memberikan ruang napas bagi operator dalam mengelola keuangan dan sumber daya di tengah lonjakan biaya operasional,” kata Jerry, Senin (11/5/2026).

Jerry menambahkan saat ini, Apjatel juga tengah melakukan pembahasan internal secara komprehensif mengenai skema penataan jaringan telekomunikasi yang ideal.

Apjatel memastikan bahwa program penataan ini akan tetap dapat dijalankan pada masa depan, namun dengan skema yang tidak mengganggu kegiatan operasional sehari-hari para operator.

“Yang terpenting, operator jaringan telekomunikasi tetap dapat hidup dan melayani kebutuhan masyarakat akan internet, yang kedudukannya saat ini sama vitalnya dengan kebutuhan listrik dan air,” kata Jerry.

Mengenai proyek relokasi yang terkait dengan Proyek Strategis Nasional (PSN), kata Jerry, sebagai program strategis pemerintah akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku. Apjatel berkomitmen untuk mendukung penuh proyek-proyek yang berdampak luas bagi kepentingan bangsa, tanpa mengesampingkan aspek keselamatan dan keberlanjutan bisnis.

Seluruh pekerjaan relokasi yang sedang dalam proses, terutama yang melibatkan galian, manhole, handhole, dan infrastruktur terbuka lainnya, akan diselesaikan secara cepat dan tepat. Hal ini untuk menghindari risiko kecelakaan lalu lintas yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat umum.

Sekjend Apjatel Zulfi Hadi mengatakan pihaknya mengajak Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, penyelenggara jaringan, dan seluruh pemangku kepentingan untuk duduk bersama dalam satu meja.

Penataan jaringan telekomunikasi membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan yang didukung oleh harmonisasi regulasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diamanatkan dalam PP No. 46 Tahun 2021 dan Permendagri No. 7 Tahun 2024, sehingga tercipta iklim investasi yang sehat dan efisien.

“Internet murah, keselamatan publik, dan keberlangsungan bisnis operator harus berjalan beriringan — bukan saling bertentangan,” kata Zulfi.