SULTENG - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merangkum sejumlah peristiwa bencana terjadi di berbagai wilayah Indonesia dalam 24 jam terakhir, sejak Senin-Selasa (18-19/5/2026) pukul 07.00 WIB. Bencana hidrometeorologi basah seperti banjir masih menjadi atensi pemerintah daerah selama periode tersebut.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengungkapkan kejadian pertama adalah banjir yang terjadi di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah pada Senin (18/5).

"Adapun wilayah yang terdampak adalah Desa Tuladenggi Pantai Kecamatan Moutong. Sebanyak 66 warga terdampak atas kejadian ini," kata Aam sapaan Abdul Muhari dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/5/2026).

Aam mengatakan banjir juga merendam permukiman warga dan fasilitas lainnya. Tercatat 66 unit rumah, 1 fasilitas kesehatan, 1 fasilitas ibadah dan 1 fasilitas umum. BPBD Parigi Moutong telah melakukan asesmen dan upaya penanganan darurat. Kondisi terkini dilaporkan banjir sudah mulai surut.

Berikutnya, kata Aam, peristiwa serupa juga terjadi di Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, setelah sebelumnya terjadi hujan dengan intensitas tinggi pada Senin (18/5) pukul 08.54 WITA. Sedikitnya 155 unit rumah warga di Desa Lawahan Kecamatan Tapin Selatan terendam banjir dengan tinggi muka air bervariasi.

"Terdapat 589 jiwa terdampak atas kejadian ini. Berdasarkan pantauan visual dilapangan, debit air masih mengalami kenaikan. BPBD Kabupaten Tapin berkoordinasi dengan instansi terkait guna penanganan darurat," katanya.

Lihat video: MENCEKAM! Banjir Bandang Terjang Mamasa, Puluhan Warga Terjebak di Rumah



Masih di Provinsi Kalimantan Selatan, banjir terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Senin (18/5). Lokasi terdampak antara lain Desa Kayu Jabah; Desa Jaranih; Desa Masiraan; Desa Palajau di Kecamatan Pandawan, Desa Mandingin; Desa Pajukungan; Kelurahan Bukat; Kelurahan Barabai Utara; Kelurahan Barabai Selatan; Kelurahan Barabai Darat; Kelurahan Barabai Timur di Kecamatan Barabai, Desa Paya Besar; Desa Aluan Besar di Kecamatan Batu Benawa.

"Hasil kaji cepat sementara mencatat 2.489 rumah, 12 unit fasilitas ibadah, 13 unit fasiliytas pendidikan, 15 unit perkantoran terdampak banjir dengan tinggi muka air berkisar antara 10 - 60 sentimeter. BPBD Hulu Sungai Tengah segera melakukan asesmen dan melakukan upaya penganan darurat," ujar Aam.

Beralih ke Provinsi Jawa Barat, Aam mengatakan bahwa banjir terjadi di Kabupaten Cirebon. Hujan intensitas tinggi yang terjadi pada Senin (18/5) memicu peningkatan debit sungai hingga meluap ke perumahan warga. Adapun lokasi terdampak berada di Kelurahan Kalijaga; Kelurahan Harjamukti di Kecamatan Harjamukti, Kelurahan Pegambiran; Kelurahan Kasepuhan di Kecamatan Lemahwungkuk, Kelurahan Drajat di Kecamatan Kesambi, Kelurahan Jagasatru di Kecamatan Pekalipan.

"Atas peristiwa ini sebanyak 1.363 unit rumah terdampak dan 5.139 warga terdampak. Banjir juga memaksa 30 warga mengungsi ke rumah kerabat. Kondisi terkini, banjir berangsur surut dengan ketinggian air berkisar antara 40-150 sentimeter. BPBD Kabupaten Cirebon segera melakukan penanganan darurat dan evakuasi warga ke tempat yang lebih aman," ungkapnya.

Menyikapi masih tingginya curah hujan di berbagai wilayah di Tanah Air yang memicu rangkaian bencana, BNPB mengimbau masyarakat dan pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap berbagai potensi ancaman bencana, khususnya bahaya hidrometeorologi basah.

"Apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama, masyarakat diimbau untuk melakukan evakuasi mandiri dan mengetahui jalur evakuasi yang aman. Sedangkan untuk warga yang tinggal di daerah bantaran sungai juga diminta untuk rutin memantau ketinggian muka air serta memperbarui informasi cuaca dari lembaga resmi," imbaunya.

JAKARTA - Pemerintah berkomitmen memperkuat penanggulangan bencana melalui penguatan sistem dan kelembagaan di daerah. Langkah ini mendesak di tengah meningkatnya frekuensi dan kompleksitas bencana dalam beberapa tahun terakhir.

Salah satu bukti nyata dari komitmen tersebut adalah dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada akhir bulan Desember 2025.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan Permendagri tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar kegiatan Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) tingkat nasional yang dihadiri oleh seluruh perwakilan provinsi, kabupaten dan kota.

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman sekaligus mempercepat implementasi kebijakan Permendagri Nomor 18/2025 secara merata. Kegiatan ini dihadiri Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatra Utara, perwakilan BPBD, serta perangkat daerah terkait dari seluruh Indonesia, dan turut didukung oleh Pemerintah Australia melalui Program SIAP SIAGA sebagai bagian dari kemitraan Indonesia–Australia dalam manajemen risiko bencana.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal ZA, menegaskan pola dan karakter bencana di Indonesia telah berubah secara signifikan, sehingga memerlukan pendekatan yang juga berbeda. Safrizal kemudian mengajukan sebuah pertanyaan reflektif.

“Jika bencana besar terjadi malam ini, apakah kita benar-benar siap melindungi masyarakat, atau justru masih akan terkejut ketika dampaknya sudah meluas?”

Pertanyaan reflektif ini, menjadi cerminan dari tantangan nyata yang dihadapi Indonesia saat ini—di mana bencana tidak lagi datang dengan pola yang mudah dikenali, dan sering kali bergerak lebih cepat dibandingkan kesiapan sistem yang ada.

Pertanyaan tersebut juga menjadi pengingat bahwa pendekatan lama yang mengandalkan respons saat bencana terjadi sudah tidak lagi memadai. Pengalaman dari berbagai kejadian bencana belakangan ini memberikan pelajaran penting bagi Indonesia.

“Rangkaian banjir bandang, cuaca ekstrem, hingga kejadian bencana hidrometeorologi di berbagai wilayah menunjukkan bahwa waktu respons semakin sempit, sementara dampak yang ditimbulkan semakin luas,” katanya.

Lihat video: Banjir Meluas di Karawang, Tim SAR & BPBD Evakuasi Warga



Dalam banyak kasus bencana yang terjadi akhir-akhir ini, jeda antara hujan di hulu dan terjadinya banjir di hilir hanya berlangsung sangat singkat. Kondisi ini membuat sistem peringatan dini dan mekanisme respons sering kali tidak mampu mengejar kecepatan bencana itu sendiri.

Di sisi lain, sejumlah kejadian terbaru bahkan melampaui pola historis yang selama ini menjadi acuan perencanaan pembangunan. Infrastruktur yang dirancang berdasarkan asumsi risiko puluhan tahun lalu kini dihadapkan pada intensitas bencana yang jauh lebih besar.

“Situasi ini mempertegas satu hal: pendekatan yang hanya berfokus pada respons darurat sudah tidak lagi memadai. Upaya pencegahan dan pengurangan risiko harus menjadi arus utama dalam pembangunan,” ucapnya.

Secara global, Indonesia saat ini menempati peringkat ketiga dunia dalam Indeks Risiko Bencana 2025, dengan tingkat kerentanan yang sangat tinggi. Fakta ini diperkuat oleh sejumlah indikator, diantaranya adalah bahwa 96,27% penduduk tinggal di wilayah dengan paparan risiko bencana, nilai kerugian ekonomi mencapai Rp22,85 triliun per tahun, dan 75% infrastruktur nasional berada di kawasan rawan bencana.

“Ini bukan sekadar angka statistik, melainkan alarm keras bagi kita semua untuk segera bertindak. Kegagalan kita dalam memitigasi risiko hari ini adalah jaminan kerugian yang lebih besar di masa depan.” tegas Safrizal.

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, Kemendagri juga mendorong pergeseran paradigma penanggulangan bencana, dari yang semula bersifat reaktif menjadi berbasis pencegahan dan pengelolaan risiko. Kemendagri menilai, karakteristik bencana saat ini telah berubah secara signifikan akibat perubahan iklim dan degradasi lingkungan.

Safrizal menekankan bahwa bencana saat ini semakin tidak dapat diprediksi, baik dari sisi waktu, lokasi, maupun dampaknya, yang sebagian besar dipengaruhi oleh perubahan iklim dan degradasi lingkungan.

“Bencana kini menjadi semakin tidak dapat diprediksi—baik dari sisi waktu, lokasi, maupun dampaknya. Kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara lama.” tambahnya.

Safrizal menegaskan upaya perlindungan masyarakat harus dimulai jauh sebelum bencana terjadi. “Kita harus berani mendahului bencana, bukan terus tertinggal mengejar dampaknya.” tegasnya.

Sebagai bagian dari transformasi tersebut, Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 menegaskan bahwa penanggulangan bencana merupakan layanan dasar wajib pemerintah daerah, sejajar dengan pendidikan dan kesehatan.

Melalui peraturan ini, pemerintah mewajibkan setiap daerah untuk membentuk BPBD yang kuat dan mandiri, sehingga mampu mengambil keputusan secara cepat serta mengoordinasikan respons secara efektif di lapangan.

“Keselamatan masyarakat tidak boleh dikelola oleh lembaga yang lemah secara struktur. BPBD harus berdiri sendiri agar mampu bertindak cepat dan tepat saat krisis terjadi.” ungkap Safrizal.

Safrizal juga menekankan peran penting pemerintah daerah sebagai pihak pertama yang berada di garis depan ketika bencana terjadi, mengingat waktu adalah nyawa. Respons awal yang cepat, dalam 24 jam pertama, sangat menentukan keselamatan masyarakat saat terjadi bencana.

Penguatan sistem penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Pemerintah mendorong pendekatan kolaboratif melalui empat pilar utama yakni pencegahan, kolaborasi lintas sektor, desentralisasi, dan kemitraan antar pemangku kepentingan yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, sektor swasta, dan media massa.

Melalui pendekatan ini diyakini mampu memperkuat sistem secara menyeluruh, dari kebijakan hingga implementasi di tingkat masyarakat.

Pada saat yang sama, Safrizal juga memperkenalkan konsep “Harmony with Disaster”, yaitu pendekatan yang mendorong masyarakat untuk beradaptasi dan hidup berdampingan dengan risiko bencana secara lebih aman dan berkelanjutan. Konsep ini menjadi relevan mengingat kondisi Indonesia yang kompleks, di mana relokasi tidak selalu menjadi solusi yang mudah mengingat adanya faktor sosial, budaya, dan ekonomi.

Melalui sosialisasi nasional ini, Kemendagri kembali mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat komitmen dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.

“Kita tidak bisa memilih kapan bencana datang, tetapi kita bisa menentukan seberapa siap kita saat itu terjadi.” tambah Safrizal.

Safrizal kembali menekankan pentingnya kepemimpinan dan keberanian mengambil langkah ke depan. “Sejarah akan mencatat apakah kita hanya bereaksi terhadap krisis, atau menjadi generasi yang mengambil langkah visioner untuk melindungi rakyat sejak dini.” ucapnya.

Minister Counsellor Human Development dan Humanitarian, Tim Stapleton menyampaikan apresiasi Pemerintah Australia melalui Program Siap Siaga, sebagai kemitraan Indonesia–Australia dalam pengurangan risiko bencana, telah dapat mendukung pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut.

“Pemerintah Australia sangat mengapresiasi upaya Kementerian Dalam Negeri dan BNPB atas kepemimpinan dan komitmen berkelanjutan dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana di Indonesia, khususnya melalui penguatan tata kelola dan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia.” ungkap Tim Stapleton.

JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menegaskan Indonesia merupakan salah satu dari 35 negara dengan tingkat potensi risiko bencana tertinggi di dunia.

Penegasan itu diungkapkan Suharyanto saat memberikan arahan kepada para Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) se-Indonesia dalam agenda Senior Disaster Management Training (SDMT) di Aula Sutopo Purwo Nugroho, Graha BNPB, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Tidak hanya itu, Kepala BNPB juga memaparkan data Bank Dunia (World Bank) yang menempatkan Indonesia sebagai negara ketiga dengan tingkat risiko bencana dan peringkat keempat sebagai negara yang paling terpapar bencana di dunia.

“Indonesia peringkat ketiga sebagai negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia, dan peringkat keempat negara dengan paparan bencana tertinggi di dunia. Di atasnya ada Filipina. Meski negara lebih kecil, tapi bedanya Filipina menjadi langganan angin topan. Ingat, kita masih punya Kepulauan Talaud di Sulawesi Utara yang sangat dekat dengan Filipina. Ini yang harus kita pahami betul,” jelas Suharyanto dalam keterangan yang diterima, Selasa (12/5/2026).

Di sisi lain, Suharyanto mengajak para peserta untuk kembali menyadari bahwa Indonesia dianugerahi bentang alam yang indah dan kekayaan alam melimpah. Namun, di balik keindahan tersebut, terdapat potensi ancaman bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Berbagai jenis bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, hingga banjir dan tanah longsor kerap melanda Indonesia. Bahkan, dunia internasional menjuluki Indonesia sebagai “laboratorium bencana”.

Lihat video: Kepala BNPB Pastikan Penanganan Darurat Bencana di Aceh Tamiang Berjalan Cepat



Predikat tersebut, menurut Suharyanto, bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan, melainkan menjadi pengingat bagi seluruh pihak untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan dalam penanggulangan bencana.

Oleh sebab itu, dia menekankan pentingnya kapasitas para pemimpin penanggulangan bencana di daerah untuk membaca situasi secara cepat dan tepat, serta mampu mengambil keputusan terukur saat menghadapi kondisi darurat.

“Hampir tidak ada wilayah di Indonesia yang betul-betul aman. Kalimantan memang cenderung lebih aman dari gempa bumi dan tsunami menurut data. Tapi ingat, di sana karhutla selalu menjadi ancaman setiap tahun,” kata Suharyanto.

Sebanyak 67 peserta SDMT BNPB Batch III merupakan perwakilan dari berbagai daerah di Indonesia. Para peserta dipersiapkan menjadi pemegang tongkat komando penanggulangan bencana di wilayah masing-masing, baik mereka yang baru menjabat hitungan bulan maupun yang telah lebih dari satu tahun menduduki posisi Kepala Pelaksana BPBD.

Materi pembekalan yang disampaikan Kepala BNPB selanjutnya bicara mengenai penguatan terkait mitigasi dan kesiapsiagaan, sebagai langkah utama dalam mengurangi risiko bencana serta melindungi masyarakat. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh terhadap bencana.

“Penanggulangan bencana ini sudah menjadi bagian dari program prioritas Presiden,” terang Suharyanto.

Melalui paparannya, Suharyanto mengajak seluruh peserta meninjau kembali berbagai kejadian bencana besar yang pernah terjadi di Indonesia. Pembelajaran dari peristiwa masa lalu dinilai sangat penting agar penanganan ke depan semakin efektif, sehingga risiko korban jiwa maupun kerugian materiil dapat diminimalkan.

Hal sekecil apa pun, seperti pemberian sosialisasi, memiliki peran krusial. Sebab, sistem manajemen peringatan dini tidak bisa berdiri sendiri; masyarakat harus mampu memahami tanda bahaya dan mengetahui langkah yang harus diambil untuk mencegah jatuhnya korban fatal.

Suharyanto kemudian mengajak peserta mengulas peristiwa erupsi Gunung Dukono dan Marapi pada 2023 silam. Ia mengingatkan bahwa tanggung jawab untuk mencegah jatuhnya korban jiwa kini berada di pundak para peserta SDMT yang mewakili daerahnya masing-masing.

“Yang baru saja terjadi kemarin, Gunung Dukono. Statusnya level II atau Waspada. Sudah ada larangan di sana untuk menjauhi radius empat kilometer, tapi masih ada yang nekat. Akhirnya jatuh korban. Kita tidak ingin hal ini terulang. Sosialisasi menjadi hal yang harus disampaikan terus-menerus, dan itu bagian dari tugas kita semua yang ada di sini,” tegas Suharyanto.

Berikutnya, Suharyanto juga mempertegas peran Kepala Pelaksana BPBD saat fase tanggap darurat. Secara khusus, Suharyanto meminta agar setiap terjadi bencana, BPBD segera membentuk posko darurat dan menetapkan status tanggap darurat.

Adapun penetapan status tanggap darurat ini bukan berarti pemerintah daerah tidak sanggup menangani masalah. Melainkan sebagai bagian dari mekanisme administratif agar seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), baik di tingkat pusat maupun daerah, dapat segera turun memberikan bantuan sesuai mandat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

“Jangan dianggap status tanggap darurat itu berarti daerah tidak mampu. Bukan. Ini adalah bagian dari administrasi. Dengan status tersebut, kami di pusat maupun instansi di daerah dapat membantu. Memang itu yang sudah diatur di undang-undang,” jelas Suharyanto meluruskan.

Lebih lanjut, peserta SDMT juga menerima materi mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan mengedepankan aspek kemanusiaan, pemberdayaan masyarakat, serta pemulihan sosial-ekonomi melalui konsep build back better.

Menurut Suharyanto, penanganan pascabencana pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilakukan secara paralel dengan upaya pemulihan saat tanggap darurat. Suharyanto mencontohkan, masyarakat yang tinggal di tenda pengungsian seharusnya tidak lebih dari dua pekan sudah mulai berpindah ke hunian sementara (huntara).

Kuncinya, menurut Suharyanto, adalah kecepatan pendataan dari BPBD yang kemudian divalidasi secara akurat. Berdasarkan data tersebut, BNPB akan memberikan dukungan huntara, baik di atas lahan milik warga maupun lahan yang disiapkan pemerintah daerah. Hal ini menuntut kecepatan proses administrasi yang tetap akuntabel. Jika prosesnya lamban, masyarakatlah yang akan menanggung penderitaan lebih lama.

“Prosesnya tidak sulit, cukup dengan data, maka BNPB akan bantu. Namun terkadang, masih banyak daerah yang terlalu lama memberikan data. Akibatnya, masyarakat semakin lama menderita. Ini jangan sampai terjadi,” tegas Suharyanto.

Melalui forum tersebut, Suharyanto kembali menyampaikan bahwa jabatan Kepala Pelaksana BPBD merupakan amanah besar yang penuh tantangan. Dinamika di lapangan menuntut pemimpin penanggulangan bencana untuk mampu bertindak cepat, bijak, dan memahami strategi manajemen secara menyeluruh. Kesalahan dalam membaca situasi dapat berdampak langsung pada beratnya penderitaan masyarakat terdampak.

Lebih lanjut, Suharyanto menegaskan bahwa setelah pelatihan SDMT ini berakhir, ia tidak ingin mendengar adanya daerah yang menyerah atau menyatakan ketidaksanggupan dalam menangani bencana.

Segala kendala yang dirasa berat harus dicari solusinya melalui komunikasi yang baik, karena BNPB selalu terbuka bagi seluruh BPBD di Indonesia. Seluruh materi SDMT diharapkan mampu memberikan perspektif baru dan rasa optimisme dalam memimpin.

“Jangan sampai ada pemimpin daerah yang merasa tidak sanggup atau menyerah menangani bencana. Masyarakat sudah memilih pemimpinnya, jangan mengecewakan. Semua harus dikomunikasikan dengan baik. Intinya komunikasi. Kami di pusat bersama kementerian/lembaga pasti membantu, dan Kepala Pelaksana BPBD harus mampu mendampingi setiap pemimpin di daerah,” tegas Suharyanto.

Di akhir sesi, Kepala BNPB menekankan kepada seluruh peserta SDMT agar memiliki keberanian, kepercayaan diri, dan kepemimpinan yang kuat dalam menjalankan tugas di daerah. Mereka yang terpilih adalah pemegang kendali rantai komando penanggulangan bencana demi mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana.

“Kalian harus punya rasa percaya diri. Jika terjadi bencana, kalianlah yang semestinya memegang komando penanggulangan bencana, bukan yang lain. Karena itulah bunyi undang-undangnya. Hadir di lapangan saat terjadi bencana dan sampaikan: saya yang memegang komando penanggulangan bencana,” tutupnya.

JAKARTA - Perubahan paradigma manajemen penanggulangan bencana di Indonesia dari responsif menjadi preventif dinilai sangat penting. Dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 tentang BPBD menempatkan badan tersebut memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan fungsi pelaksana urusan pemerintahan di bidang bencana.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA di hadapan para Kepala BPBD seluruh Indonesia.

Dalam arahannya, Safrizal menjelaskan, mengedepankan paradigma preventif bukan berarti mengabaikan aspek respons atau tanggap darurat. Justru, langkah preventif melalui Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang dilakukan semaksimal mungkin akan menjadi kunci efektivitas penanganan saat bencana terjadi.

“Perubahan paradigma responsif menjadi preventif bukan berarti menghilangkan respons. Kita lakukan PRB dengan usaha (effort) terbaik untuk mengurangi risiko. Dengan mitigasi yang matang, maka ketika bencana terjadi, proses respons akan jauh lebih mudah, terukur, dan upaya penyelamatan masyarakat menjadi semakin berkualitas,” ujarnya, Jumat (8/5/2026).

Salah satu poin krusial dalam penanggulangan yang ditekankan adalah regulasi terbaru terkait kelembagaan BPBD. Untuk memastikan penanggulangan bencana berjalan efektif, BPBD kini diposisikan sebagai single entity atau entitas tunggal yang kuat di daerah.

Lihat video: Penjelasan BPBD soal Fenomena Puting Beliung di Jembatan Suramadu



Perubahan ini ditandai dengan peralihan nomenklatur dari Kepala Pelaksana menjadi Kepala BPBD, yang kini menjabat sebagai Kepala Perangkat Daerah murni (Eselon II). Dengan struktur ini, BPBD bertransformasi menjadi executing agency yang memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan fungsi pelaksana urusan pemerintahan di bidang bencana, bukan lagi sekadar fungsi pendukung atau supporting.

“Kita ingin BPBD menjadi executing agency yang tangguh. Sebagai entitas tunggal yang memegang komando, BPBD harus mampu mengoordinasikan seluruh sumber daya daerah agar perlindungan terhadap masyarakat tidak lagi terhambat oleh sekat-sekat birokrasi,” tambahnya.

“Melalui penguatan kelembagaan dan pergeseran fokus ke arah pencegahan, Pemerintah berharap setiap daerah memiliki kesiapsiagaan yang lebih baik dalam menghadapi ancaman bencana yang semakin tidak terprediksi demi mewujudkan visi perlindungan rakyat yang berkelanjutan,” ucapnya.

JAKARTA - BPBD DKI Jakarta menyampaikan bahwa 80 RT masih terdampak banjir pada Selasa (5/5/2026). Tak hanya itu, banjir juga menggenani sejumlah ruas jalan di Ibu Kota.

"BPBD mencatat saat ini terdapat 80 RT dan 3 ruas jalan tergenang, hingga pukul 11.00 WIB," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji saat dikonfirmasi, Selasa (5/5/2026).

Isnawa menyampaikan, RT yang paling banyak terdampak banjir berada di Jakarta Selatan . Sebanyak 42 RT masih teredam banjir hingga pukul 11.00 WIB.

Sementara, di Jakarta Barat dan di Jakarta Timur dilaporkan 19 RT masih banjir. Banjir ini dipicu intensitas hujan tinggi dan luapan sungai.

Isnawa menyampaikan, ketinggian air berkisar antara 10 hingga 100 cm. Ia menyebut luapan Kali Krukut, Kali Grogol Mampang, Kali Angke, Kali Pesanggrahan, Kali Keuangan, Kali Mampang, dan Kali Ciliwung memperparah banjir di permukiman warga.

Berikut ini jumlah RT yang terdampak banjir:

1. Jakarta Barat terdapat 19 RT, yang terdiri dari:

- Kel. Kedaung Kali Angke: 3 RT

- Kel. Rawa Buaya: 6 RT

- Kel. Kedoya Selatan: 4 RT

- Kel. Joglo: 1 RT

- Kel. Kembangan Selatan: 5 RT

2. Jakarta Selatan terdapat 42 RT, yang terdiri dari:

- Kel. Petogogogan: 37 RT

- Kel. Bintaro: 5 RT

3. Jakarta Timur terdapat 19 RT, yang terdiri dari:*

- Kel. Bidara Cina: 2 RT

- Kel. Kampung Melayu: 8 RT

- Kel. Cawang: 7 RT

- Kel. Cililitan: 2 RT

Jalan tergenang:

1. Jalan Puri Kembangan (Depan Sekolah SMK Budi Murni) Kel. Kedoya Selatan, Jakarta Barat

2. Jalan Kembangan Raya, Kel. Kembangan Selatan, Jakarta Barat

3. Jalan Strategi Raya, Kel. Kembangan Selatan, Jakarta Barat.

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melaporkan sejumlah wilayah di Jakarta terendam banjir. Hingga pukul 19.00 WIB ada 55 RT dan tiga ruas jalan tergenang banjir."

"BPBD mencatat saat ini terdapat 55 RT dan 3 ruas jalan tergenang," ujar Kapusdatin BPBD DKI Jakarta, Muhammad Yohan, Senin (4/5/2026).

Yohan menjelaskan banjir yang terjadi disebabkan hujan deras yang melanda wilayah Jakarta. Hujan itu menyebabkan kenaikan tinggi muka air pada Pos Pesanggrahan (Siaga 3) Pukul 16:00 WIB, Pos Depok (Siaga 3) Pukul 17:00 WIB, Pos Angke Hulu (Siaga 3) Pukul 17:00 WIB.

Dari catatan BPBD DKI Jakarta, wilayah yang paling banyak terendam banjir berada di wilayah Jakarta Selatan. Di wilayah itu, sebanyak 51 RT terendam banjir.

Data 55 RT dan 3 Ruas Jalan Tergenang pada pukul 19.00 WIB.

Jakarta Selatan terdapat 51 RT, yang terdiri dari:

- Kel. Cilandak Timur: 2 RT

- Kel. Cilandak Barat: 1 RT

- Kel. Lebak Bulus: 1 RT

- Kel. Petogogogan: 37 RT

- Kel. Pela Mampang: 9 RT

- Kel. Bangka: 1 RT

Jakarta Barat terdapat 4 RT, yang terdiri dari:

- Kel. Sukabumi Selatan: 2 RT

- Kel. Sukabumi Utara: 2 RT

Ketinggian: 30-120 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi, Luapan Kali Krukut, Luapan Kali Grogol Mampang

Kondisi: Dalam Proses Penanganan

Jalan Tergenang terdiri dari:

1. Jl. Swadarma Kel. Ulujami, Jakarta Selatan

2. Jl. Ciledug Raya (Seskoal), Kel. Cipulir, Jakarta Selatan

3. Jl. Kartika (kolong Toll Jorr), Meruya Utara, Jakarta Barat

Ketinggian: 30-70 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi

Situasi: Dalam Proses Penanganan

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat dua ruas jalan di wilayah Jakarta Selatan tergenang banjir pada Senin (4/5/2026) sore.

Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta Mohamad Yohan mengatakan genangan terjadi akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya. Curah hujan tersebut juga memicu kenaikan tinggi muka air di Pos Pesanggrahan pada pukul 16.00 WIB.

"Hujan deras yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada Senin, 04 Mei 2026 menyebabkan kenaikan Tinggi Muka Air pada Pos Pesanggrahan Pukul 16:00 WIB dan menyebabkan terjadinya beberapa genangan di wilayah DKI Jakarta," ujar Yohan dalam keterangan tertulis, Senin (4/5/2026).

Dia menjelaskan dua ruas jalan yang terdampak genangan berada di Jakarta Selatan, yakni Jalan Swadarma, Ululjami dan Jalan Ciledug Raya (Seskoal), Cipulir. Berdasarkan catatan hingga pukul 17.00 WIB, ketinggian air di lokasi berkisar antara 30 cm hingga 70 cm.

"BPBD mencatat saat ini terdapat dua Ruas Jalan Tergenang," imbuhnya.

Dalam upaya penanganan, BPBD Jakarta telah mengerahkan personel untuk memantau kondisi genangan di sejumlah wilayah serta berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait seperti Dinas Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga, dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

Koordinasi tersebut, lanjut Yohan, dilakukan untuk melakukan penyedotan air serta memastikan saluran air berfungsi dengan baik. BPBD juga bekerja sama dengan lurah dan camat setempat untuk menyiapkan kebutuhan dasar bagi warga terdampak.

"BPBD DKI mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan. Dalam keadaan darurat, segera hubungi nomor telepon 112. Layanan ini gratis dan beroperasi selama 24 jam non-stop," pungkasnya.

JAKARTA - Hujan lebat mengguyur kawasan Jakarta pada Sabtu (2/5/2026) sore tadi membuat sejumlah lokasi tergenang air. Setidaknya ada 12 RT di Jakarta Selatan (Jaksel) terendam banjir Jakarta.

"BPBD mencatat berdasarkan data pukul 18.00 WIB, saat ini terdapat 12 RT tergenang air," ujar Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan saat dikonfirmasi, Sabtu (2/5/2026).

Menurutnya, hujan deras yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada hari ini menyebabkan terjadinya beberapa genangan di wilayah DKI Jakarta. Setidaknya, ada 12 RT yang tergenang air.

Dia menambahkan, sebanyak 12 RT itu berada di wilayah Jakarta Selatan, tepatnya di wilayah Petogogan dengan ketinggian 20 cm. Genangan itu terjadi karena curah hujan yang tinggi dan meluapnya Kali Krukut.

"BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama dengan para lurah dan camat setempat serta menyiapkan kebutuhan dasar bagi penyintas. Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat," tuturnya.

Dia mengimbau, masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan. Dalam keadaan darurat, dia meminta warga segera hubungi nomor telepon 112. Layanan ini gratis dan beroperasi selama 24 jam non-stop.

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengingatkan potensi bencana banjir rob yang terjadi di wilayah Jakarta Utara. Potensi bencana rob akibat air laut pasang maksimum ini diprediksi terjadi pada 1-8 Mei 2026.

Banjir rob berpotensi terjadi akibat fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase bulan baru dan perigee. Hal ini pun berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum.

"Berdasarkan pantauan data water level dan prediksi pasang surut, banjir pesisir (rob) berpotensi terjadi di wilayah pesisir utara Jakarta," tulis keterangan akun Instagram BPBD DKI Jakarta @bpbddkijakarta, dikutip Sabtu (2/5/2026).

Sebanyak 12 wilayah pesisir Utara DKI Jakarta diimbau mewaspadai adanya potensi banjir rob ini. Wilayah-wilayah itu meliputi Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, Tanjung Priok, dan Kepulauan Seribu.

"Diimbau agar dapat mengantisipasi dampak pasang maksimum air laut yang berpotensi terjadinya banjir pesisir (Rob)," tambah keterangan unggahan itu.

BPBD DKI Jakarta juga meminta agar masyarakat terus memantau informasi terkini mengenai gelombang air laut pada laman bpbd.jakarta. Adapun apabila menemukan keadaan darurat yang membutuhkan pertolongan, segera hubungi Call Center Jakarta Siaga 112.

Sebagai langkah tindak lanjut, area tersebut beserta lokasi yang berpotensi longsor telah kami sterilkan dan juga menghentikan sementara seluruh aktivitas pekerjaan

Bandung Barat (ANTARA) - PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah (UIP JBT) menghentikan sementara seluruh aktivitas pekerjaan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Upper Cisokan di Jawa Barat, menyusul terjadinya longsor di area tersebut.

Senior Manager Perizinan, Pertanahan dan Komunikasi PLN UIP Jawa Bagian Tengah, Ferdyan Hijrah Kusuma, mengatakan langkah penghentian sementara dilakukan sebagai upaya antisipasi dan penanganan awal di lokasi terdampak.

“Benar, telah terjadi longsor akibat curah hujan tinggi. Sebagai langkah tindak lanjut, area tersebut beserta lokasi yang berpotensi longsor telah kami sterilkan dan juga menghentikan sementara seluruh aktivitas pekerjaan,” ujarnya, di Bandung Barat, Sabtu.

Dirinya menyebut langkah penghentian sementara tersebut saat ini diikuti dengan proses peninjauan oleh tim teknisi PLN di lapangan.

Peninjauan dilakukan untuk memetakan kondisi struktur tanah serta memastikan tingkat keamanan sebelum pekerjaan dapat kembali dilanjutkan.

Dirinya menegaskan, setelah kejadian tersebut pihaknya langsung mengambil langkah pengamanan dengan mensterilkan area sekitar lokasi longsor.

Pihaknya juga memastikan bahwa saat kejadian longsor tidak terdapat aktivitas pekerjaan di area terdampak sehingga tidak menimbulkan korban jiwa maupun gangguan terhadap pekerja di lapangan.

“Saat terjadinya longsor tidak ada aktivitas pekerjaan di lokasi tersebut dan tidak ada korban jiwa atas bencana ini,” tambahnya.

Di sisi lain, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Barat juga bergerak melakukan penanganan dengan mengerahkan tim ke lokasi kejadian.

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari koordinasi lintas sektor untuk memastikan kondisi pasca-longsor.

Kepala Pelaksana BPBD Bandung Barat Asep Sehabbudin mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Camat Rongga dan memastikan tidak adanya korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

“Kami juga dari BPBD akan menerjunkan anggota Sabtu hari ini guna penanganan di lokasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, BPBD bersama unsur terkait akan melakukan pendataan di lapangan sekaligus pemetaan potensi kerawanan di sekitar area proyek.

Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya longsor susulan, seiring kondisi cuaca yang masih berpotensi hujan di wilayah tersebut.

PLTA Upper Cisokan merupakan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air tipe pumped storage di Jawa Barat yang berlokasi di perbatasan Kabupaten Bandung Barat dan Cianjur, Jawa Barat.

Proyek ini memiliki kapasitas terpasang sekitar 1.040 MW dengan 4 unit turbin masing-masing 260 MW, dirancang untuk menyimpan dan menghasilkan energi listrik dengan memanfaatkan dua waduk pada elevasi berbeda (atas dan bawah).

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat sejumlah wilayah masih teredam banjir pada Senin (20/4/2026). Tercatat hingga pukul 14.00 WIB, masih ada 22 RT yang teredam banjir.

"BPBD mencatat saat ini terdapat 22 RT," kata Kapusdatin BPBD DKI Jakarta M Yohan, Senin (20/4/2026).

Yohan menjelaskan empat RT di Kelurahan Pondok Pinang terendam banjir dengan ketinggalan 110 cm. Banjir itu disebabkan karena luapan Kali Pesanggrahan.

"Kelurahan Pondok Pinang, Jakarta Selatan ada 4 RT dengan ketinggian 110 cm. Penyebabnya luapan Kali Pesanggrahan," kata Yohan.

Selanjutnya, 18 RT di Jakarta Timur juga masih terdampak banjir dengan ketinggalan air 30-100 cm. Yohan menyebut genangan itu disebabkan karena luapan Kali Ciliwung.

"Di Jakarta Timur yang masih banjir di Kelurahan Bidara Cina: 2 RT; Kelurahan Kampung Melayu: 8 RT; Kelurahan Cawang: 7 RT; Kelurahan Cililitan: 1 RT," sambungnya.

Ia menyebut pihaknya telah mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah, untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tidak memberlakukan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungannya setiap Jumat.

Menteri PU Dody Hanggodo tak memberlakukan WFH karena mereka merupakan bagian dari tim tanggap darurat bencana bersama lembaga lain.

"Tidak memungkinkan bagi kami untuk WFH," kata Dody kepada wartawan di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (10/4).

Ia menjelaskan, balai-balai Kementerian PU di daerah juga tidak menerapkan WFH karena menjadi bagian dari tim tanggap darurat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

"PU itu di samping membangun infrastruktur, kami kan juga termasuk dari bagian tim utama manakala ada bencana bersama-sama dengan BNPB, Basarnas, dan BPBD," ujar Dody.

Dody mencontohkan, pihaknya masih menerima laporan bencana di sejumlah daerah. Ia menyebut masih ada banjir di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, serta longsor di Deli Serdang yang menyebabkan korban jiwa.

[Gambas:Youtube]

Meski tidak menerapkan WFH, Dody mengatakan kementeriannya tetap menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk bekerja secara efektif dan efisien. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menghemat penggunaan listrik di kantor.

Ia menyebut penggunaan listrik dikurangi setelah pukul 17.00. Selain itu, penggunaan pendingin ruangan juga dibatasi dan diganti dengan angin alami jika memungkinkan.

"AC kita kurangi. Jadi yang memang ruangan yang bisa pakai AB, angin brobos, pakai AB saja enggak usah pakai AC," ujar Dody.

Pemerintah menetapkan kebijakan WFH bagi aparatur sipil negara (ASN) satu hari dalam seminggu, yakni setiap Jumat melalui Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi Pegawai ASN di Instansi Pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kebijakan ini bertujuan mendorong efisiensi energi di tengah dinamika global, termasuk dengan pembatasan penggunaan mobil dinas dan peningkatan penggunaan transportasi publik.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan ASN yang menjalankan WFH tetap harus siaga dan responsif.

ASN diwajibkan menjaga perangkat komunikasi tetap aktif dan merespons panggilan atau pesan dalam waktu singkat, dengan pengawasan berbasis geo-location selama jam kerja.