Jakarta (ANTARA) - Danantara Indonesia melalui PT Danantara Investment Management (DIM) mengumumkan 85 peserta yang dinyatakan lulus seleksi dalam Daftar Penyedia Terseleksi (DPT) untuk pemilihan mitra kerja sama Badan Usaha Pengembang dan Pengelola Pengolah Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan menjadi Energi Listrik (BUPP PSEL).

Pelaksanaan itu merupakan bagian dari gelombang seleksi kedua, setelah seleksi mitra pada gelombang pertama untuk tiga lokasi terdahulu yaitu Kota Bekasi, Bogor Raya, dan Denpasar Raya.

Director Investment DIM sekaligus CEO PT Daya Energi Bersih Nusantara (Denera) Fadli Rahman dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan peningkatan jumlah peserta dari lokal maupun mancanegara menegaskan bahwa program PSEL memiliki daya tarik investasi yang kuat dan dijalankan dengan tata kelola yang kredibel.

“Kami terus berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh proses seleksi mitra PSEL dilakukan secara transparan dan kompetitif, sehingga menghasilkan mitra yang mampu mendukung pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkontribusi dalam penyelesaian darurat sampah di Indonesia,” ujar Fadli.

Selanjutnya, ia mengatakan DIM akan menerbitkan Terms of Reference (ToR) kepada 85 peserta yang dinyatakan lulus seleksi DPT BUPP PSEL, dan akan menyampaikan informasi lebih lanjut mengenai jadwal dan prosedur tahapan selanjutnya dalam pemberitahuan terpisah.

Sebelumnya, Danantara telah membuka kesempatan bagi badan usaha nasional maupun internasional yang memiliki pengalaman, kapasitas, dan kapabilitas dalam pengembangan proyek PSEL untuk mengikuti proses pembentukan DPT sebagai tahap prakualifikasi.

"Perusahaan yang masuk dalam DPT akan menjadi calon mitra yang berpotensi dilibatkan dalam pengembangan proyek PSEL di Indonesia pada tahap selanjutnya,” ujar Fadli.

Secara keseluruhan, DPT gelombang kedua terdiri dari 85 entitas, dengan penetapan DPT gelombang kedua memiliki penambahan perusahaan dan konsorsium baru, serta mencakup peserta dari gelombang pertama.

"Peningkatan signifikan dari 24 peserta pada gelombang pertama menjadi 85 peserta pada gelombang kedua mencerminkan tingginya minat dan kepercayaan pelaku usaha terhadap program PSEL yang akan dikelola oleh PT Daya Energi Bersih Nusantara (Denera), anak perusahaan DIM," ujar Fadli.

DPT gelombang kedua juga menunjukkan semakin luasnya partisipasi global, dengan keikutsertaan perusahaan dan konsorsium dari berbagai negara, termasuk Indonesia, Singapura, India, Korea Selatan, Cina, Jepang dan Perancis.

“Perluasan cakupan ini memperkaya ragam pilihan teknologi, struktur pembiayaan dan model kemitraan dalam pengembangan PSEL,” ujar Fadli.

Ia mengatakan partisipasi perusahaan nasional juga kental terlihat dalam gelombang kedua, yang mana tercatat 16 perusahaan lokal masuk ke dalam daftar konsorsium DPT gelombang kedua.

Hal tersebut mencerminkan kesiapan industri dalam negeri untuk mulai lebih terlibat dalam pengembangan infrastruktur PSEL, dan sejalan dengan mandat yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 untuk tetap memperhatikan keterlibatan pelaku industri nasional dalam pengembangan infrastruktur pengolahan sampah berskala besar ini.

Adapun, daftar 85 entitas yang dinyatakan lulus seleksi DPT BUPP PSEL gelombang kedua dapat dilihat melalui situs resmi Danantara Indonesia berikut ini.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) meminta pemerintah memperjelas keberlanjutan kontrak ekspor yang telah berjalan menyusul rencana penerapan tata kelola baru ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) anak usaha Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Ketua Umum GPEI Benny Soetrisno mengatakan para eksportir selama ini telah memiliki kontrak jangka panjang dengan pembeli luar negeri, termasuk kesepakatan terkait jadwal pengiriman dan harga dalam periode tertentu.

“Para eksportir sudah punya kontrak ekspor jangka panjang atau waktudeliverydan harga tertentu dalam masa tertentu,” ujar Benny kepadaBisnis, Rabu (20/5/2026).

Selain kontrak jangka panjang, kata dia, sebagian transaksi ekspor juga dilakukan secara instan berdasarkan harga pasar saat itu (trading spot) sesuai kebutuhan pasar.

“Ada juga yang sifatnyaspotsaja. Apakah kontrak tersebut nanti bisa diwakili lebih lanjut oleh badan ekspor tersebut? Termasuk cara bayarnya,” katanya.

Menurut Benny, kepastian mengenai mekanisme pengalihan transaksi dan pembayaran menjadi penting agar tidak menimbulkan gangguan dalam hubungan dagang antara eksportir Indonesia dan pembeli di luar negeri.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 di DPR, Rabu (20/5/2026).

Dalam aturan tersebut, pemerintah akan mewajibkan penjualan sejumlah komoditas SDA strategis dilakukan melalui badan usaha milik negara (BUMN) yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor tunggal.

“Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dari minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia sebagai pengekspor tunggal,” ujar Prabowo.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara juga membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia yang akan menjadi platform satu pintu dokumentasi dan transaksi ekspor SDA.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pada tahap awal mulai 1 Juni 2026, dokumentasi ekspor akan dilakukan melalui Danantara Sumberdaya Indonesia. Selanjutnya, mulai 1 September 2026, seluruh proses ekspor komoditas strategis ditargetkan dilakukan sepenuhnya melalui perusahaan tersebut.

Pemerintah menyebut kebijakan itu bertujuan memperkuat pengawasan ekspor, mencegah praktikunder invoicingdantransfer pricing, serta meningkatkan pengawasan devisa hasil ekspor.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) menargetkan sebanyak 5.000 broker properti tersertifikasi hingga Oktober 2026 seiring dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 33 Tahun 2025, yang mewajibkan broker properti memiliki sertifikat kompetensi.

Ketua Umum Asosiasi Real Estate Broker Indonesia Clement Francis mengatakan target tersebut optimistis tercapai mengingat tren pengajuan sertifikasi meningkat setelah aturan baru diberlakukan.

“AREBI menargetkan sampai batas waktu sosialisasi Permendag No. 33 Tahun 2025 pada Oktober 2026 ada 5.000 broker properti yang sudah tersertifikasi. Kami optimistis tercapai,” ujar Clement dalam keterangan resmi, Senin (18/5/2026).

Menurutnya, sertifikasi kompetensi menjadi langkah penting untuk memperkuat profesionalisme dan standar layanan industri jasa perantaraan perdagangan properti di Indonesia.

AREBI melakukan kegiatan sertifikasi kompetensi broker properti di Jakarta Design Centre (JDC) pada Senin (18/5/2026). Kegiatan sertifikasi digelar AREBI bersama Lembaga Sertifikasi Profesi Broker Properti Indonesia (LSP BPI) dengan melibatkan sekitar 300 broker properti.

Acara itu turut dihadiri Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Iqbal S. Shofwan, Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa Kemendag Dwinanto Rumpoko, Komisioner Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Adi Mahfudz Wuhadji, Ketua Dewan Pengarah LSP BPI Hartono Sarwono, serta Direktur Eksekutif LSP BPI Paulus Kusumo.

Iqbal mengatakan pemerintah mendukung penuh program sertifikasi broker properti guna menciptakan industri jasa perantara perdagangan properti yang sehat dan berkembang.

“Regulasi yang dibuat pemerintah menjadi langkah maju bagi industri jasa perantaraan perdagangan properti di Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Komisioner BNSP Adi Mahfudz Wuhadji menilai sertifikasi kompetensi merupakan bentuk kepercayaan kepada pelaku usaha yang telah memenuhi standar profesi.

“Kalau sudah tersertifikasi maka bisa dipercaya oleh masyarakat untuk menggunakan jasanya dan memberikan pelayanan yang baik,” katanya.

Paulus Kusumo menjelaskan setelah Permendag No. 33 Tahun 2025 diterapkan, terjadi akselerasi pengajuan sertifikasi dari pelaku usaha broker properti.

“Pelaku usaha kini semakin memahami pentingnya sertifikasi agar masyarakat dapat membedakan broker properti yang legal dan profesional dengan yang tidak,” ujarnya.

Dia menyebut hingga saat ini sebanyak 3.735 peserta telah mengikuti sertifikasi melalui skema lama dan 205 peserta melalui skema baru. Dengan tambahan sekitar 300 peserta pada kegiatan 18 Mei 2026, jumlah broker properti tersertifikasi terus bertambah. Selain itu, sebanyak 957 orang telah melakukan perpanjangan sertifikasi.

Saat ini, LSP BPI memiliki empat skema sertifikasi, yakni Kualifikasi Level VI Bidang Perantaraan Perdagangan Properti (Broker Properti), Kualifikasi Level VII Sub Bidang Manajerial, Marketing Officer Broker Properti, dan Analis Officer Broker Properti. Dua skema tambahan juga tengah dipersiapkan.

Dari sisi sumber daya, LSP BPI memiliki 19 asesor senior dan 24 asesor baru. Lembaga tersebut juga akan menambah 24 asesor baru untuk mendukung percepatan sertifikasi nasional.

Selain itu, LSP BPI telah memiliki 6 Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan berencana menambah TUK baru bekerja sama dengan AREBI di berbagai daerah.

Paulus mengakui masih terdapat tantangan dalam implementasi sertifikasi, terutama karena sebagian pelaku usaha belum terbiasa dengan proses assessment serta memandang aturan tersebut secara negatif.

“Proses pelaksanaan sertifikasi memang memerlukan effort dan biaya, tetapi dengan sosialisasi perlahan pelaku usaha dapat melaksanakannya dengan baik,” ujarnya.

Program sertifikasi broker properti tersebut juga mendapat dukungan dari pelaku industri. Presiden Direktur ERA Indonesia Darmadi Darmawangsa menilai sertifikasi menjadi langkah penting dalam penataan industri broker properti nasional.

Hal senada disampaikan Executive Director Century 21 Indonesia Daniel Handojo. Menurutnya, sertifikasi tidak hanya menjadi bentuk kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menunjukkan profesionalisme broker properti kepada masyarakat.

JAKARTA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyoroti arah kebijakan perkoperasian di Indonesia yang dinilai mulai kehilangan jati diri ideologisnya. Berdasarkan hasil kajian terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Rancangan UU Sistem Perkoperasian Nasional, BPIP mendorong adanya reorientasi regulasi agar koperasi tidak sekadar menjadi entitas bisnis formalistik, melainkan kembali menjadi sokoguru ekonomi yang menghidupkan napas gotong royong.

Wakil Kepala BPIP, Rima Agristina dalam forum diskusi penjaringan masukan di Cibubur mengungkapkan keprihatinannya terhadap fenomena "koperasi raga, tanpa jiwa". Menurutnya, tantangan terbesar saat ini bukan sekadar membangun kelembagaan secara administratif, melainkan menyemai kembali kesadaran kolektif masyarakat dalam berkoperasi.

"Ada pelembagaan yang tidak memiliki jiwa, ibarat sebuah perjodohan yang dipaksakan. Sementara di sisi lain, ada praktik gotong royong yang sudah hidup di masyarakat, namun belum terwadahi secara tata kelola. Ini adalah tugas besar kita untuk menyatukan kembali keduanya melalui regulasi yang tepat," ujar Rima, Kamis (7/5/2026).

Dalam membedah regulasi tersebut, BPIP menggunakan Indikator Nilai Pancasila (INP) sebagai instrumen uji. Sekretaris Utama BPIP, Tonny Agung Arifianto menjelaskan, penggunaan INP bertujuan untuk memastikan setiap kebijakan negara memiliki koherensi dengan falsafah bangsa.

"Forum ini menjadi krusial karena kita meletakkan nilai-nilai Pancasila sebagai 'pisau analisis' utama. Harapannya, setiap produk hukum seperti UU Perkoperasian benar-benar teruji secara ideologis sebelum diimplementasikan ke tengah masyarakat," ungkap Tonny.

Senada dengan itu, pakar ekonomi Prof. Agus Pakpahan menekankan perlunya dekonstruksi terhadap cara pandang masyarakat yang masih menganggap koperasi sebagai institusi ekonomi kelas dua. Ia merujuk pada keberhasilan koperasi di negara maju yang mampu menguasai sektor strategis.

"Koperasi harus diangkat sebagai rumpun keilmuan mandiri. Tanpa riset dan pendidikan yang kuat, sulit bagi kita untuk melakukan lompatan kuantum guna menyaingi dominasi korporasi besar yang hanya berorientasi pada akumulasi modal individu," tutur Agus.

Dalam diskusi tersebut, mencuat narasi kritis mengenai posisi ekonomi Indonesia di tengah persaingan global. Merujuk pada pemikiran ekonomi kontemporer, ditegaskan bahwa konsep free market (pasar bebas) sering kali menjadi mitos yang merugikan negara berkembang.

Indonesia diingatkan untuk tidak terjebak dalam skenario global yang justru menghambat kemandirian ekonomi domestik.

"Pasal 33 Konstitusi kita adalah ruh dari dekolonisasi. Ini adalah alat perlawanan terhadap penjajahan ekonomi yang terstruktur sejak masa lalu," ungkap Agus.

Ia menambahkan bahwa koperasi harus menjadi instrumen pemerdekaan bagi kaum pribumi dan pelaku ekonomi kecil untuk keluar dari jerat ekonomi dualistik yang memisahkan sektor modern dan tradisional.

Dari perspektif hukum, akademisi Effendi Setiawan mengingatkan bahwa inti dari kedaulatan koperasi terletak pada demokrasi ekonomi yang termaktub dalam Sila Keempat Pancasila. Ia menilai, sinkronisasi antara nilai konstitusi dengan norma undang-undang merupakan syarat mutlak agar koperasi benar-benar berpihak pada kesejahteraan anggota secara berkeadilan.

Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Koperasi kini tengah mengawal inisiatif pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Asisten Deputi Bidang Organisasi dan Badan Hukum Koperasi, Kementerian Koperasi Tri Aditya Putra menegaskan, dukungan regulasi dalam bentuk undang-undang sangat dibutuhkan sebagai payung hukum jangka panjang. Hal ini penting untuk memastikan koperasi desa mampu menjadi distributor komoditas strategis, seperti pupuk bersubsidi, langsung kepada rakyat tanpa distorsi pasar.

"Kami sangat konsen untuk mengkoperasikan Indonesia, termasuk melalui pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kita butuh payung hukum kuat dalam bentuk undang-undang agar inisiatif jangka panjang ini tidak mengulang kegagalan masa lalu dan mampu menjadi penyalur kebutuhan masyarakat”, ungkapnya.

BPIP berkomitmen untuk merangkum seluruh catatan kritis dan masukan dari para narasumber ini menjadi rekomendasi kebijakan. Tujuannya agar RUU Perkoperasian yang kini menjadi inisiatif DPR RI dapat menjadi instrumen transformasi ekonomi yang luhur dan sesuai dengan mandat para pendiri bangsa.

CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan P Roeslani mengatakan bahwa pemerintah bakal membentuk badan otorita baru untuk mengurus Pusat Keuangan Indonesia (Indonesia Financial Center/ IFC).

Hal ini disampaikan Rosan sekaligus menekankan bahwa pusat keuangan internasional yang dibangun di Bali itu tidak dikelola oleh Danantara.

"Nanti itu ada badan otoritas center sendiri," ujarnya ditemui di Kemenko Perekonomian, Selasa (5/5).

Namun, Danantara sebagai penggagas pengembangan International Financial Center dinilai akan turut membantu dalam pembangunannya, baik dari sisi membuat kebijakan hingga pendanaan.

"Dalam hal ini kita akan sebagai pemrakarsa juga untuk mungkin untuk pembangunan dari kawasan financial center itu sendiri," jelasnya.

Rosan sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi dinilai akan bertugas untuk menyusun apa saja yang harus disiapkan dalam penyusunan regulasi. Misalnya dari sisi hukum maupun insentifnya.

"Pembahasannya seperti itu dan kurang lebih PR-nya apa saja yang kita mesti tindak lanjuti," tegasnya.

Rosan bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional KEK Airlangga Hartarto dan Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria sebelumnya telah meninjau pengembangan KEK Kura Kura Bali dan KEK Sanur, Jumat (1/5), yang rencananya akan menjadi lokasi Indonesia Financial Centre.

Kepala Badan Pengaturan BUMN sekaligus COO BPI Danantara Dony Oskaria menyampaikan akan melakukan konsolidasi perusahaan BUMN logistik nasional.

Ia menyampaikan akan ada 15 perusahaan yang dikonsolidasikan.

"Kita akan mengonsolidasikan 15 (perusahaan), sudah mulai prosesnya. Insya Allah juga dalam satu bulan ini akan kita announce (umumkan) 15 perusahaan menjadi satu perusahaan logistik nasional kita," kata Dony di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/4).

Dony menyebut ia menargetkan proses transformasi BUMN dapat dilaksanakan secepatnya.

Ia berharap hal itu akan membawa manfaat yang luas bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Kita harus menyelesaikan seluruh restrukturisasi BUMN dan diharapkan ini bisa selesai tepat waktu," katanya.

[Gambas:Youtube]

Dony menyampaikan ia ingin membangun perusahaan BUMN menjadi lebih bersih dan dikelola dengan baik.

"Jadi kalau dilihat aktivitas saya tentu setiap hari kalau dilihat di BP BUMN itu kan setiap hari pasti tidak pernah berhenti memanggil satu-satu perusahaan itu untuk memastikan proses pengelolaannya benar-benar baik," ucap dia.

Jakarta (ANTARA) - Danantara Indonesia mengumumkan rencana investasi dalam proyek strategis di Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagai upaya mendorong pertumbuhan sektor pariwisata Indonesia dan menciptakan peluang bagi perekonomian lokal.

Sebagai bagian dari investasi, Danantara akan bekerja sama dengan Qatar Investment Authority (QIA), selaku investor yang sudah ada (existing investor) dalam investasi tersebut, guna memberikan nilai jangka panjang serta mendukung prioritas pembangunan Indonesia lebih jauh.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir, dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa, menegaskan langkah ini merupakan bukti nyata pendekatan investasi yang disiplin, serta komitmen untuk menghasilkan keuntungan finansial sekaligus dampak strategis.

"Kami sangat senang mengumumkan investasi ini dan menantikan kerja sama erat dengan QIA dalam proyek ini untuk meningkatkan potensi jangka panjang Indonesia, termasuk di bagian timur Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Timur," ujar Pandu.

Ia menjelaskan inisiatif ini menjadi landasan bagi serangkaian investasi lebih luas, yang bertujuan menghasilkan keuntungan berkelanjutan, sekaligus secara konsisten membuka peluang-peluang sosial ekonomi baru bagi Indonesia.

Pihaknya berharap inisiatif ini dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi wisata kelas dunia, sekaligus menciptakan nilai tambah dan peluang ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat di Indonesia bagian timur.

Pandu menjelaskan investasi yang akan dilaksanakan merupakan proyek pengembangan fasilitas baru dari awal (greenfield).

Labuan Bajo memiliki peran strategis dalam ambisi pariwisata Indonesia sebagai pintu gerbang menuju Flores dan Taman Nasional Komodo, yang merupakan bagian dari Situs Warisan Dunia UNESCO.

Ia melanjutkan inisiatif ini dirancang untuk memberikan dampak ekonomi signifikan di wilayah tersebut, dengan menciptakan lapangan kerja selama tahap konstruksi dan operasional, meningkatkan jumlah kedatangan wisatawan mancanegara dan domestik, serta mendukung pertumbuhan usaha lokal.

"Dengan berlokasi di salah satu pulau terpopuler di Indonesia, investasi ini akan membantu mempromosikan keajaiban alam dan kekayaan budaya Indonesia, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi wisata terkemuka," ujar Pandu.

Dalam kesempatan ini, Danantara memastikan tetap teguh dalam menjalankan mandatnya untuk berinvestasi secara disiplin, dan memberikan kontribusi berarti bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang Indonesia.

Adapun penyelesaian investasi ini bergantung pada keterpenuhan persyaratan dan kepatuhan terhadap kebijakan yang relevan.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Presiden Prabowo Subianto berencana menunjuk utusan khususnya di tiap Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ia menyampaikan itu dalam tasyakuran HUT ke-1 BPI Danantara, Jakarta, Rabu (11/3).

"Mungkin akan saya tunjuk nanti utusan-utusan khusus untuk di tiap BUMN yang kita kelola," ujar Prabowo.

Ia mengatakan kinerja Danantara harus diawasi betul, menurutnya holding perusahaan pelat merah itu merupakan aset penting bagi Indonesia.

Selain itu, ia menyebut Danantara juga telah diawasi. Ia menyinggung salah satunya keberadaan Dewan pengawas. Menurutnya, dewan pengawas juga cukup kuat.

"Hampir semua Menko ada di situ, ya kan. Saya juga minta BPK masuk keluar, BPKP masuk keluar, awasi. Kejaksaan, polisi, Panglima TNI semua ikut mengawasi," ucapnya.

Prabowo menyatakan Indonesia ke depan harus terus bersatu dan rukun, khususnya di tengah kondisi global yang tak menentu.

Ia pun berpesan kepada jajaran Danantara untuk senantiasa waspada dan menjaga diri.

"Saudara-saudara sekalian, jaga selalu, banyak sovereign wealth fund yang rugi. Banyak sovereign wealth fund di negara yang paling kaya pun rugi akibat tidak baik management-nya," ucap dia.

PEKANBARU - Penguatan nilai-nilai Pancasila di masyarakat kembali ditegaskan sebagai fondasi utama menjaga persatuan dan ketahanan ideologi bangsa. Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan sosialisasi bertema “Penguatan Nilai-Nilai Pancasila di Tengah Masyarakat Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Raya” yang diselenggarakan di Pekanbaru, Riau 28 Februari 2026.

Kegiatan ini dihadiri sekitar 350 peserta yang merupakan perwakilan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Provinsi Riau. Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kesadaran ideologis masyarakat melalui kolaborasi antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan dalam menghadapi tantangan globalisasi, disrupsi teknologi, serta dinamika sosial yang semakin kompleks.

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menegaskan, bangsa Indonesia memiliki potensi besar yang harus terus dirawat dalam semangat persatuan.

“Kita ini bangsa yang paling dikasihi Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena itu, melalui sosialisasi nilai-nilai Pancasila, kita harus terus memperkuat persatuan dan mengoptimalkan potensi positif bangsa ini," ujarnya, dikutip Minggu (1/3/2026).

Yudian juga menekankan keberagaman bukanlah penghalang, melainkan kekuatan yang harus dikelola dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

“Setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan, tetapi caranya tidak harus selalu sama. Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika yang harus kita hidupkan dalam kehidupan sehari-hari," ujarnya.

Plt. Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan BPIP Prakoso mengingatkan tantangan ideologis di era digital semakin nyata dan tidak dapat diabaikan.

“Di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi, kita menghadapi tantangan serius berupa masuknya paham-paham yang bertentangan dengan nilai Pancasila, termasuk radikalisme, intoleransi, dan penyebaran hoaks yang dapat memecah belah bangsa.”

Menurutnya, masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi, tetapi juga oleh keteguhan karakter bangsa. “Masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi, tetapi oleh karakter bangsa yang tetap berpegang teguh pada nilai-nilai luhur Pancasila. Karena itu, BPIP mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membumikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.”

Sekretaris Jenderal DPP LPM Muhammad Chairul Idham Dalimunthe, menyampaikan apresiasi atas komitmen penguatan ideologi Pancasila yang terus digalakkan. “Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BPIP, khususnya kepada Bapak Yudian, atas kehadiran dan komitmennya dalam menguatkan ideologi Pancasila di tengah masyarakat. Banyak daerah yang menunggu kehadiran BPIP di Medan, Manado, Makassar, Bandung, Samarinda, dan berbagai wilayah lainnya, karena kami merasakan betul betapa pentingnya penguatan ideologi ini,” ujarnya.

Dia menambahkan penguatan ideologi tidak boleh berhenti meskipun tantangan terus berkembang. “Kita berkumpul hari ini karena rasa prihatin. Ketika terjadi gejolak di masyarakat, itu menjadi pengingat bagi kita bahwa penguatan ideologi Pancasila tidak boleh berhenti. Kalau jiwa Pancasila tertanam kuat, masyarakat tidak mudah terprovokasi dan bangsa ini akan tetap damai serta bersatu.”

Lebih lanjut, dia menegaskan kesiapan LPM untuk terus bersinergi dalam menyosialisasikan nilai-nilai Pancasila. “LPM siap menjadi kader dan mitra strategis BPIP dalam menyosialisasikan Pancasila dari tingkat bawah. Karena membangun bangsa harus dimulai dari akar rumput. Jika jiwa Pancasila hidup di tengah masyarakat, maka apa pun yang kita bangun akan kokoh dan berkelanjutan,” tandasnya.

Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Riau, M. Job Kurniawan, menegaskan bahwa karakter masyarakat Riau yang terbuka menjadi kekuatan sekaligus tantangan dalam menjaga persatuan.

“Riau adalah provinsi yang sangat terbuka, dengan tingkat keberagaman yang tinggi dan mobilitas masyarakat yang dinamis. Keterbukaan ini adalah kekuatan, tetapi sekaligus juga tantangan. Karena itu, penguatan nilai-nilai Pancasila bukan sekadar agenda seremonial, melainkan kebutuhan bersama untuk menjaga persatuan.”

Ia juga menyampaikan capaian positif Provinsi Riau dalam menjaga harmoni sosial. “Alhamdulillah, berdasarkan Indeks Kerukunan Umat Beragama, Provinsi Riau saat ini berada pada kategori zona hijau. Ini menunjukkan bahwa hubungan antarumat beragama di Riau berjalan baik, stabil, dan harmonis.”

Menurutnya, komitmen terhadap Pancasila menjadi kunci dalam menjaga keberagaman sebagai kekuatan bangsa. “Penguatan Pancasila di Riau bukan pilihan, tetapi kebutuhan untuk memastikan keberagaman tetap menjadi energi persatuan.”

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat semakin kuat dalam mewujudkan Indonesia Raya yang bersatu, harmonis, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Pandu Sjahrir merespons target tingkat laba atas aset BUMN (return on asset/ROA) sebesar 7 persen yang diminta Presiden Prabowo Subianto.

Ia menyatakan target tersebut akan diikuti dengan pengetatan standar investasi serta fokus pada proyek dengan imbal hasil lebih tinggi.

"Ya bagus, dengan adanya ekspektasi lebih tinggi, juga kita akan fokus kepada proyek-proyek yang lebih higher return dengan impact yang sama. Kita juga sekarang barrier-nya akan lebih tinggi lagi, standar-standarnya dinaikin," ujar Pandu di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta Selatan, Jumat (13/2).

Pandu menegaskan angka yang disampaikan pemerintah tersebut kini menjadi target baru bagi lembaga pengelola investasi negara itu.

"Ya, dikasih angka segitu, ya itu targetnya, kan sudah Januari. Ya angka itulah sekarang menjadi ROA yang baru," ujarnya.

Presiden Prabowo sebelumnya meminta Danantara menargetkan ROA sebesar 7 persen seiring evaluasi terhadap kinerja lembaga yang dinilai menunjukkan peningkatan signifikan sejak dibentuk pada Februari 2025.

Prabowo menyatakan capaian hasil Danantara meningkat hingga empat kali lipat dibandingkan 2024, namun tetap perlu ditingkatkan melalui target yang lebih tinggi.

Dana kelolaan Danantara diperkirakan mencapai Rp15 ribu triliun atau sekitar US$900 miliar. Dengan target ROA 7 persen, laba yang dihasilkan diproyeksikan dapat mencapai sekitar Rp1.000 triliun.

"Saya menuntut return on asset 7 persen. Kenapa senyum? Kepala Danantara (Rosan Roeslani) bisa? Siap? Kok siapnya kurang tegas ini? Siap! Siap! Wah itu, sudah datang siap," ujar Prabowo dalam acara Indonesia Economic Outlook di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Jumat (13/2).

Pemerintah menilai penetapan target tersebut bertujuan mendorong optimalisasi pengelolaan investasi negara melalui peningkatan efisiensi dan reformasi kelembagaan.

Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menargetkan konsolidasi BUMN galangan kapal selesai tahun ini dengan sebagian proses diproyeksikan rampung pada semester pertama.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menyebut langkah ini menjadi bagian dari strategi memperkuat industri maritim sekaligus meningkatkan kapasitas produksi kapal dalam negeri.

"Konsolidasinya saya pastikan bahwa tahun ini selesai, dan mungkin semester satu sudah selesai untuk konsolidasi galangan kapal kita," ujar Dony di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (12/2).

"Itu akan banyak membuka lapangan pekerjaan baru bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang baru lulus di teknik perkapalan dan lain sebagainya," tambahnya.

Ia menjelaskan konsolidasi akan berada di bawah PT PAL Indonesia sebagai entitas utama. Menurutnya, penguatan industri galangan kapal penting untuk meningkatkan kemampuan nasional dalam memproduksi kapal sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya laut domestik.

"Nanti akan di bawah PT PAL konsolidasinya. Dan ini kan akan banyak sekali ya, kapal-kapal tangkap yang akan kita kembangkan," ujarnya.

Dony menilai penguatan industri kapal juga berkaitan dengan upaya meningkatkan kemandirian pengelolaan kekayaan laut Indonesia. Dengan kapasitas produksi nasional yang lebih kuat, manfaat ekonomi sektor kelautan diharapkan dapat lebih banyak dinikmati di dalam negeri.

Ia menambahkan program tersebut menjadi bagian dari pembangunan ekosistem ekonomi kelautan melalui PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero) yang mencakup pengembangan sektor hulu hingga hilir industri perikanan.

"Ini sejalan dengan rencana kita untuk melakukan konsolidasi daripada galangan kapal kita. Ini bagus sekali, kan? Kemudian juga Jaladri nanti tidak hanya akan mengembangkan di sisi hulunya, tetapi juga hilirnya," ucap Dony.

Menurutnya, integrasi sektor tersebut berpotensi menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Selain konsolidasi galangan kapal, pengembangan ekosistem maritim juga akan terintegrasi dengan pembangunan desa nelayan yang disiapkan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dalam skema ini, Jaladri berperan menyiapkan ekosistem bisnis, sementara pembangunan fisik desa dilakukan kementerian terkait.

Dony sebelumnya menyampaikan rencana penggabungan lima perusahaan perkapalan menjadi PT PAL Indonesia yang ditargetkan selesai pada kuartal I 2026.

Ia juga mewajibkan sejumlah BUMN pelayaran seperti Pelni, ASDP, dan Pertamina International Shipping membangun kapal di PT PAL mulai periode tersebut.

Danantara Indonesia bakal memangkas jumlah badan usaha milik negara (BUMN) dari sekitar 1.043 entitas menjadi hanya 300 dalam setahun. Perampingan ini digadang-gadang demi memperkuat dan menyehatkan perusahaan milik negara.

Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara Dony Oskaria memastikan tak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) selama proses tersebut.

"Tentu masyarakat sudah mendengar bahwa kita punya 1.043 perusahaan, nanti tahun ini harus selesai menjadi tinggal 300 perusahaan. Tapi enggak usah khawatir, tidak akan terjadi PHK," ujar Dony dalam acara CNBC Indonesia Outlook, Selasa (11/2).

Mimpi boleh saja besar, tetapi seberapa realistis target perampingan tersebut dijalankan dalam waktu setahun?

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai rencana tersebut sulit terealisasi dalam waktu singkat, apalagi jika dalam satu tahun.

"Rencana itu kurang realistis dalam satu tahun," ujar Bhima kepada CNNIndonesia.com, Kamis (12/2).

Menurutnya, konsolidasi besar-besaran berpotensi menimbulkan PHK massal, di tengah kondisi lapangan kerja yang masih sulit. Rasionalisasi organisasi dan penggabungan entitas hampir pasti berdampak pada efisiensi jumlah pegawai. Tanpa skema transisi dan perlindungan tenaga kerja yang matang, perampingan justru bisa memicu gejolak sosial dan ekonomi baru.

Bhima juga menyoroti potensi beban keuangan yang harus ditanggung BUMN sehat. Alih-alih memperkuat, skema penggabungan yang tidak selektif justru berpotensi membuat entitas sehat terseret masalah struktural perusahaan lain.

"Konsolidasi aset bisa menjadi beban bagi BUMN yang sehat karena menanggung beban BUMN yang utangnya jumbo dengan kinerja negatif," katanya.

Ia menjelaskan tantangan berikutnya adalah aspek regulasi. Meski telah ada revisi Undang-Undang BUMN serta pemisahan aset Danantara dan negara, tidak semua BUMN berbentuk perseroan terbatas (PT).

Sebagian BUMN masih berstatus Perusahaan Umum (Perum), yang memerlukan penyesuaian aturan lebih lanjut jika ingin dilebur atau dikonsolidasikan. Namun, jika UU BUMN kembali direvisi untuk mengakomodasi kebutuhan itu, akan muncul ketidakpastian hukum, terutama bagi mitra investasi.

"Perlu revisi UU BUMN lagi, dan tentu menimbulkan ketidakpastian bagi partner investasi," tutur Bhima.

Belum lagi struktur kepemilikan saham yang kerap melibatkan investor swasta melalui skema joint venture maupun kepemilikan silang. Proses peleburannya tidak sederhana dan berpotensi memicu gejolak di pasar saham serta penilaian negatif dari investor.

Bhima menilai pemangkasan jumlah entitas belum tentu otomatis membuat BUMN lebih efektif dan sehat. Justru, reformasi tata kelola dan profesionalisasi manajemen jauh lebih krusial dibanding sekadar perampingan.

"Belum tentu konsolidasi bisa membuat BUMN efektif dan sehat. Masalahnya terletak pada pemilihan pucuk direksi dan komisaris. Selama kompetensi dan titip jabatan masih terjadi, tidak akan mengubah apa pun. Yang sehat justru jadi sakit," ujarnya.

Jika kukuh ingin dijalankan, Bhima memperkirakan proses konsolidasi realistisnya memerlukan waktu bertahun-tahun, dengan tahapan restrukturisasi utang, harmonisasi regulasi, hingga penataan sumber daya manusia secara bertahap.

Pengamat Ekonomi Ibrahim Assuaibi melihat rencana pemangkasan BUMN sebagai bagian dari agenda besar Presiden Prabowo untuk membersihkan dan merampingkan perusahaan pelat merah yang selama ini dinilai membebani anggaran.

Sebab, banyak BUMN merugi dan disokong APBN terutama untuk biaya operasional dan manajemen.

"Tujuan pemerintah itu untuk mengurangi biaya operasional yang selama ini besar. Jangan bicara profit dulu, tapi bagaimana mengecilkan beban anggaran," kata Ibrahim.

Ia menilai konsolidasi bisa dilakukan melalui skema holding atau akuisisi antarperusahaan yang memiliki fokus bisnis serupa. Namun, proses tersebut tidak bisa dilakukan secara instan. Realistisnya, butuh 3-5 tahun dengan perencanaan bertahap selama periode pemerintahan berjalan.

"Kalau dari 1.000 menjadi 300, berarti ada sekitar 700 yang harus dilebur atau diakuisisi, tidak mungkin selesai dalam satu tahun. Tidak mudah mengurangi perusahaan yang begitu besar, ujarnya.

Ia memandang tantangan terbesar adalah dampak terhadap karyawan. Jika tidak dikelola hati-hati, konsolidasi bisa memicu gelombang PHK dan gejolak sosial.

"Kalau BUMN melakukan PHK ini kemungkinan besar akan jadi demonstrasi besar-besaran. Nah ini harus dipikirkan juga," tuturnya.

[Gambas:Photo CNN]

Namun di sisi lain, menurutnya, struktur yang lebih ramping akan memudahkan pengawasan dan menekan pemborosan. Biaya operasional semakin kecil. Pengawasan juga lebih mudah dibandingkan mengelola 1.000 entitas.

"Kalau perusahaan semakin ramping, biaya operasional semakin kecil. Pengawasan juga lebih mudah dibandingkan mengelola seribu entitas," katanya.

Ibrahim juga menekankan efisiensi anggaran menjadi fokus utama, bukan semata mengejar keuntungan dalam waktu dekat. Dengan beban operasional yang lebih rendah, pemerintah diharapkan dapat mengurangi subsidi dan suntikan modal kepada BUMN yang merugi.

Pada akhirnya, perampingan BUMN bukan hanya soal mengurangi jumlah perusahaan, melainkan soal membenahi tata kelola, menekan pemborosan, serta memastikan entitas yang tersisa benar-benar layak secara rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitas.

Perampingan tersebut harus benar-benar mampu mengatasi akar persoalan perusahaan pelat merah: tata kelola, efisiensi operasional, dan akuntabilitas.

Tanpa pembenahan mendasar di aspek tersebut, konsolidasi berisiko hanya menjadi perubahan struktur di atas kertas, tanpa menjamin BUMN menjadi lebih kuat dan efisien.