Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan BPJS Ketenagakerjaan perlu mengambil peran lebih sentral sebagai motor penggerak Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan fokus utama pada upaya pencegahan kecelakaan kerja di Indonesia.

Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menilai upaya pencegahan perlu terus diperkuat agar perlindungan pekerja dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan data 2025, tercatat sebanyak 319.224 klaim kecelakaan kerja di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 9.834 kasus berujung kematian dan 4.133 kasus menyebabkan cacat fungsi maupun cacat total.

“Pendekatan yang selama ini cenderung reaktif, yaitu hanya berfokus pada pemenuhan kompensasi, tidak akan berkelanjutan secara aktuarial. Investasi di hulu melalui program promotif dan preventif akan menghasilkan penghematan yang jauh lebih besar di hilir,” ujar Yassierli.

Lebih lanjut, Menaker juga menyoroti data Penyakit Akibat Kerja (PAK) yang tercatat sebanyak 158 kasus. Angka tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan karena masih terdapat tantangan dalam pelaporan kasus.

Selain itu, data global Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menunjukkan bahwa sebagian besar kematian pekerja berkaitan dengan penyakit akibat kerja yang dipengaruhi lingkungan kerja.

“Pendekatan proaktif melalui program promotif dan preventif menjadi penting untuk memperkuat upaya pencegahan, sekaligus mendorong implementasi Sistem Manajemen K3 (SMK3) yang saat ini baru diterapkan oleh sekitar 18 ribu dari 450 ribu perusahaan,” kata Yassierli.

Guna mengatasi tantangan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan tiga pekerjaan rumah (PR) besar untuk segera dieksekusi bersama BPJS Ketenagakerjaan. Pertama, Memperkuat sistem K3 nasional melalui optimalisasi layanan dan tata kelola klaim.

“Kedua, meningkatkan efektivitas program promotif dan preventif lewat pelatihan berbasis wilayah dan ketiga, memastikan penerapan SMK3 di perusahaan berjalan secara nyata dan terukur,” ujar dia.

Di sisi lain, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat menyatakan kesiapannya untuk segera menyusun pembahasan teknis mendalam.

Langkah cepat yang akan diambil meliputi mekanisme integrasi data, penyempurnaan alur klaim, pemetaan wilayah prioritas, hingga desain program pencegahan yang lebih efektif.

“Kegiatan pembekalan ini diharapkan menjadi titik awal sinergi yang lebih erat antara Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan dalam mewujudkan budaya K3 yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan di seluruh lapisan industri Indonesia,” ujar Saiful.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia sedang menikmati bonus demografi yang menjadimesin pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan jumlahpenduduk sekitar 287 juta jiwa, mayoritas masyarakatIndonesia berada pada usia produktif 15–64 tahun denganproporsi sekitar 69% dari total populasi. Kelompok usia mudajuga masih dominan, termasuk kelompok usia 25–29 tahunyang mencapai lebih dari 22 juta jiwa (BPS 2026). Kondisi inimerupakan momentum emas untuk memperkuat produktivitasekonomi sekaligus membangun fondasi perlindungan sosialjangka panjang. Namun bonus demografi tidak otomatismenjadi bonus kesejahteraan. Tantangan utamanya adalahmemastikan pekerja hari ini tetap memiliki penghasilan dan perlindungan yang layak saat memasuki usia tua

Pekerja Informal

Persoalan terbesar Indonesia saat ini terletak pada strukturpasar tenaga kerja. Berdasarkan Survei Angkatan KerjaNasional (Sakernas), sektor informal masih mendominasi. Dari sekitar 147 juta penduduk bekerja, sekitar 59,42% atau87,74 juta orang berada di sektor informal, sedangkan pekerjaformal hanya sekitar 40,58% atau 59,93 juta orang. Bahkanpertumbuhan lapangan kerja baru lebih banyak berasal darisektor informal dibanding sektor formal (BPS 2026). Artinya, mayoritas pekerja Indonesia belum memiliki perlindunganpensiun yang kuat dan terstruktur. Jika kondisi ini tidakdipersiapkan sejak sekarang, bonus demografi justru dapatberubah menjadi tantangan sosial ketika jumlah penduduklanjut usia meningkat tanpa perlindungan pendapatan yang memadai.

Di sisi lain, dunia kerja juga berubah sangat cepat. Era VUCA (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity) melahirkanpola kerja yang semakin fleksibel dan dinamis. Generasimuda kini banyak bekerja sebagai freelancer, content creator, streamer, desainer grafis, editor video, pedagang online, hingga pekerja berbasis aplikasi seperti pengemudi ojek online, taksi online, dan kurir digital. Fenomena inimenunjukkan kreativitas dan adaptabilitas masyarakatIndonesia, tetapi juga menghadirkan tantangan baru karenasebagian besar pekerja tersebut memiliki penghasilan hari initanpa kepastian perlindungan di masa tua.

Indonesia sebenarnya telah memiliki sistem multi-pilar dana pensiun yang terdiri dari skema wajib dan sukarela. Untukanggota TNI dan Polri terdapat ASABRI, bagi Aparatur SipilNegara terdapat TASPEN, sedangkan pekerja swastadilindungi melalui BPJS Ketenagakerjaan. Pada sisi sukarelaterdapat Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). DPLK diselenggarakanoleh bank, perusahaan asuransi jiwa, dan manajer investasiserta terbuka bagi masyarakat umum, termasuk pekerjamandiri dan informal.

Dalam konteks ekonomi digital, DPLK menjadi sangatrelevan. Freelancer, pengemudi online, YouTuber, pekerjaUMKM, hingga pedagang online dapat menjadi peserta secaramandiri dengan iuran fleksibel sesuai kemampuan. Inilahyang menjadikan DPLK memiliki potensi besar untukmenjangkau pekerja informal dan generasi digital yang selama ini sulit disentuh oleh skema pensiun konvensional.

Berbagai negara mulai mencari solusi agar pekerja berbasisaplikasi dan gig economy tetap memiliki perlindunganpensiun. Singapura mulai memasukkan platform workersseperti pengemudi ride-hailing dan kurir digital ke dalamCentral Provident Fund (CPF) dengan kontribusi bertahapserta dukungan bagi pekerja berpenghasilan rendah. Malaysia juga memiliki program i-Saraan di bawah Employees Provident Fund (EPF) yang memberikan insentif pemerintahbagi pekerja informal yang rutin menabung pensiun.

Digitalisasi Dana Pensiun

Hong Kong menunjukkan bagaimana digitalisasi dapatmemperluas akses dana pensiun. Melalui Mandatory Provident Fund (MPF) dan platform digital eMPF yang diluncurkan sejak 2024, peserta dapat memantau saldo, melihat hasil investasi, hingga mengelola akun secara online. Saat ini, 24 skema MPF dari 12 trustee telah terintegrasidalam platform tersebut, dengan lebih dari 2,5 juta unduhanaplikasi dan sekitar 1,88 juta peserta terdaftar (MPFA 2026).

Indonesia sebenarnya juga mulai bergerak ke arah yang sama. BPJS Ketenagakerjaan telah memiliki aplikasi JMO (Jamsostek Mobile) yang memungkinkan peserta melihatsaldo, mengakses kartu digital, hingga melakukan klaimsecara online. Per Mei 2026, jumlah pengguna JMO mencapai32,6 juta dengan sekitar 15,1 juta pengguna aktif. Tantangannya, digitalisasi dana pensiun di Indonesia masihberjalan sendiri-sendiri dan belum sepenuhnya terintegrasiantar skema maupun penyelenggara dana pensiun.

Urgensi digitalisasi semakin penting jika melihatperkembangan ekonomi berbasis aplikasi. Saat inidiperkirakan terdapat lebih dari 2 juta pengemudi online di Indonesia, baik roda dua maupun roda empat, yang bekerjamelalui berbagai platform digital. Sementara mitra penjual di Tokopedia dan TikTok mencapai lebih dari 21 juta penjual. Namun mayoritas dari mereka masih belum memilikiperlindungan jaminan pensiun yang memadai, baik melaluiBPJS Ketenagakerjaan maupun skema pensiun lainnya.

Karena itu, aplikator digital seperti Gojek, Grab, Maxim, BlueBird, hingga Tokopedia dan Tiktok perlu dipandangbukan hanya sebagai platform digital, tetapi juga bagian dariekosistem dana pensiun dan perlindungan sosial nasional. Platform-platform ini dapat menjadi pintu masuk strategisuntuk memperluas kepesertaan dana pensiun melalui fiturtabungan pensiun digital, integrasi dengan BPJS Ketenagakerjaan maupun DPLK, serta edukasi literasikeuangan bagi para mitra.

Ke depan, arah kebijakan perlu dibuat lebih konkret. Pertama, membangun sistem pendaftaran dana pensiun digital yang sederhana dan mudah diakses melalui aplikasi, dompet digital, maupun platform kerja. Kedua, mendorong skema iuranmikro seperti Rp5.000 atau Rp10.000 per hari agar lebihmudah diterima pekerja informal. Ketiga, mengintegrasikanplatform digital dengan penyedia dana pensiun agar pekerjaberbasis aplikasi dapat menyisihkan sebagian penghasilannyasecara otomatis. Keempat, membangun sistem digitalisasipensiun nasional yang memungkinkan masyarakat melihatseluruh hak pensiunnya dalam satu ekosistem. Kelima, memperkuat literasi keuangan dan pensiun bagi generasimuda.

Jika lebih dari 87 juta pekerja informal tidak dipersiapkanperlindungan hari tuanya, Indonesia berisiko menghadapikelompok lanjut usia yang rentan secara ekonomi di masa depan. Karena itu, dana pensiun tidak boleh hanya dinikmatisebagian pekerja formal. Dana pensiun harus menjadi miliksemua.

Disclaimer: Opini ini merupakan pendapat pribadi penulisdan tidak serta-merta mewakili pendapat OJK secara kelembaagaan

Bisnis.com, JAKARTA - Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp600.000 kembali menjadi perhatian masyarakat. Meski pemerintah telah menyalurkan bantuan kepada jutaan pekerja sejak pertengahan 2025, masih banyak penerima yang mengeluhkan dana belum masuk ke rekening mereka. Di sisi lain, muncul pula pertanyaan soal kemungkinan BSU kembali cair pada 2026.

Pemerintah sebelumnya menyalurkan BSU kepada pekerja bergaji maksimal Rp3,5 juta yang terdaftar aktif di BPJS Ketenagakerjaan. Penyaluran dilakukan secara bertahap sehingga waktu penerimaan setiap pekerja berbeda-beda.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, menyebut hingga pertengahan Juli 2025 sebanyak 13,8 juta pekerja dari total target 15,9 juta penerima telah menerima bantuan tersebut.

“Pemerintah terus mengawal pelaksanaan program ini secara ketat agar berjalan tepat waktu dan tepat sasaran,” katanya di sela kunjungan ke Jawa Tengah bersama Wapres Gibran saat meninjau penyaluran BSU di Kantor Pos Boyolali, Jumat (18/7/2025).

Meski demikian, proses pencairan yang bertahap membuat sebagian pekerja harus menunggu lebih lama. Pemerintah meminta masyarakat yang memenuhi syarat untuk tetap tenang dan rutin memeriksa status penerimaan melalui kanal resmi.

Cara Memastikan BSU Rp600.000 Segera Cair

Bagi pekerja yang hingga kini belum menerima BSU Rp600.000, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan agar proses pencairan berjalan lebih cepat.

1. Cek Status Penerima di Situs Resmi

Langkah pertama adalah memastikan status penerima melalui situs resmi BSU Kemnaker. Jika status sudah terdaftar sebagai penerima namun dana belum masuk, pekerja dapat mengecek aplikasi Pospay untuk melihat apakah pencairan dilakukan melalui PT Pos Indonesia.

Apabila pencairan dilakukan lewat Kantor Pos, penerima biasanya akan mendapatkan QR Code yang nantinya ditunjukkan saat pengambilan bantuan.

2. Pastikan Rekening Masih Aktif

Pemerintah mengimbau penerima menggunakan rekening bank Himbara seperti BRI, BNI, Mandiri, BTN, atau BSI. Nama pemilik rekening juga harus sama persis dengan data KTP dan rekening wajib aktif.

Jika rekening bermasalah, pekerja dapat melakukan pembaruan data secara online melalui situs resmi BPJS Ketenagakerjaan.

3. Hubungi HRD Perusahaan

Khusus untuk pekerja, disarankan menghubungi HRD perusahaan untuk memastikan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan telah sesuai dan aktif. Dalam banyak kasus, keterlambatan pencairan terjadi karena data perusahaan belum sinkron dengan sistem BPJS atau Kemnaker.

Penyebab BSU Rp600.000 Belum Cair

Selain proses penyaluran bertahap, ada sejumlah faktor yang membuat BSU belum diterima pekerja.

Beberapa penyebab BSU belum cair antara lain:

1. Masih proses verifikasi dan validasi data
2. Menunggu antrean penyaluran melalui PT Pos Indonesia
3. Rekening bank bermasalah atau tidak aktif
4. Kendala sinkronisasi data BPJS Ketenagakerjaan
5. Gangguan teknis pada situs Kemnaker
6. Perusahaan belum menginput data karyawan ke SIPP
7. Karyawan outsourcing belum didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan
8. Penerima sudah mendapatkan bansos lain seperti PKH atau BPNT pada periode yang sama

Kemnaker juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap tautan palsu dan informasi menyesatkan terkait BSU.

Cara Mengganti Rekening BSU Secara Online

Jika rekening yang digunakan tidak aktif atau bermasalah, pekerja dapat mengganti nomor rekening secara online melalui laman resmi BPJS Ketenagakerjaan.

Berikut langkah-langkahnya:

1. Akses situs resmi BSU BPJS Ketenagakerjaan
2. Masukkan informasi pribadi
3. Klik menu “Update Rekening”
4. Masukkan rekening baru dari bank Himbara
5. Simpan dan kirim data

Selain melakukan pembaruan sendiri, pekerja juga dapat meminta HRD perusahaan membantu memperbarui data melalui sistem SIPP BPJS Ketenagakerjaan.

Dokumen Pencairan BSU di Kantor Pos

Bagi penerima BSU nonrekening yang mencairkan bantuan melalui Kantor Pos, siapkan beberapa dokumen berikut:

1. KTP asli dan fotokopi
2. Pastikan data di KTP sesuai dengan data di sistem POS
3. Ikuti jadwal pencairan yang diumumkan
4. Kontak Resmi Pengaduan BSU

Jika pekerja merasa telah memenuhi syarat namun bantuan belum diterima, pemerintah menyediakan sejumlah kanal pengaduan resmi.

Berikut kontak yang dapat dihubungi:

1. Call Center Kemnaker: 1500-630
2. BPJS Ketenagakerjaan: 165
3. Email: bsu@kemnaker.go.id
4. Instagram resmi: @kemnaker

Apakah BSU Rp600.000 Cair Lagi pada 2026?

Kabar mengenai BSU tahap kedua pada Januari 2026 dipastikan belum ada. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah tidak memiliki rencana penyaluran lanjutan BSU hingga saat ini.

“Saya tegaskan kembali, tidak ada sampai sekarang BSU tahap kedua,” kata Yassierli dalam temu media di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).

Menurut dia, pemerintah telah menyalurkan BSU kepada sekitar 15,25 juta pekerja sepanjang Juni hingga Juli 2025. Meski begitu, masyarakat tetap diminta memantau informasi resmi dari Kemnaker maupun BPJS Ketenagakerjaan apabila ada kebijakan baru terkait bantuan subsidi upah.

Pendaftaran dilakukan oleh pemberi kerja dengan menyerahkan data pekerja dan besaran upah ke sistem BPJS Ketenagakerjaan. Setelah perusahaan terdaftar sebagai peserta, data seluruh pekerja akan dimasukkan ke sistem BPJS sebagai dasar penyaluran bantuan jika pemerintah kembali menjalankan program BSU.

Bisnis.com, JAKARTA— PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) memastikan seluruh program kesejahteraan mitra pengemudi yang telah berjalan tetap menjadi prioritas.

Program tersebut mencakup Bonus Hari Raya (BHR), BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, beasiswa untuk mitra dan anak mitra pengemudi, umroh gratis, Bursa Kerja Mitra Gojek, hingga Cek Kesehatan Gratis yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Direktur Utama GoTo Hans Patuwo mengatakan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan mitra dan keluarga sejalan dengan Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045 yang diusung pemerintah.

“Khususnya misi meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas serta misi pemerataan ekonomi,” kata Hans dalam keterangan dikutip pada Rabu (20/5/2026).

Sebelumnya, GoTo telah menyatakan dukungan penuh dan komitmen konkret terhadap arahan kebijakan pemerintah terkait komisi ojek online. Kebijakan tersebut menetapkan skema bagi hasil 92% untuk mitra pengemudi dari setiap pendapatan perjalanan layanan roda dua (GoRide).

Dengan aturan itu, perusahaan akan menerima potongan komisi sebesar 8%, turun dari sebelumnya 20%.

Hans mengatakan perusahaan akan menyesuaikan skema bagi hasil layanan roda dua sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Langkah tersebut akan memengaruhi komponen pendapatan perusahaan dari layanan transportasi online roda dua (GoRide), namun dinilai sebagai investasi jangka panjang demi menciptakan ekosistem yang lebih berkelanjutan.

“Tidak hanya untuk mitra pengemudi, Perusahaan juga hadir untuk puluhan juta pengguna. Gojek dan GoTo menyadari adanya tanggung jawab sebagai platform transportasi online untuk menjaga kesinambungan roda pergerakan masyarakat setiap harinya,” kata Hans.

Untuk layanan GoRide Reguler, yang menjadi layanan dengan jumlah pengguna terbesar, perusahaan akan mempertimbangkan keseimbangan antara pendapatan mitra pengemudi dan harga yang dibayarkan konsumen.

Perusahaan juga memahami pentingnya faktor harga bagi konsumen di Indonesia.

“Kami akan berupaya agar tidak ada perubahan harga yang dibayar oleh konsumen untuk GoRide Reguler,” kata Hans.

GoTo berharap penyesuaian tersebut dapat menjaga stabilitas jumlah pesanan dari konsumen sehingga pada akhirnya pendapatan total mitra pengemudi tetap terjaga.

KOMPAS.com – Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan kini bisa dicek sekaligus dicairkan langsung lewat HP. Peserta bahkan tidak lagi wajib melampirkan paklaring atau surat pengalaman kerja untuk mengajukan klaim saldo Jaminan Hari Tua (JHT).

Kemudahan ini membuat banyak pekerja mulai mencari cara cek saldo JHTBPJS Ketenagakerjaan hingga prosedur pencairannya secara online melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO).

Lewat aplikasi tersebut, peserta dapat memantau jumlah saldo, memastikan iuran perusahaan rutin dibayarkan, hingga mengajukan pencairan tanpa perlu datang ke kantor cabang.

Lalu, bagaimana cara cek dan mencairkan saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan lewat HP pada Mei 2026?

Apa itu JHT BPJS Ketenagakerjaan?

Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan program perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan manfaat berupa uang tunai kepada peserta saat memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Saldo JHT berasal dari akumulasi iuran peserta dan pemberi kerja yang dibayarkan setiap bulan selama masa kerja aktif.

Karena itu, mengecek saldo JHT secara berkala penting dilakukan agar peserta bisa memastikan iuran dibayar tepat waktu dan dana terus bertambah sesuai ketentuan.

Cara cek saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan lewat HP

Pengecekan saldo dapat dilakukan melalui aplikasi Jamsostek Mobile atau JMO. Berikut langkah-langkahnya:

• Unduh aplikasi JMO melalui Play Store atau App Store
• Login menggunakan akun BPJS Ketenagakerjaan yang sudah terdaftar
• Pilih menu “Jaminan Hari Tua (JHT)”
• Klik opsi “Cek Saldo”
• Pilih nomor kartu peserta (KPJ)

Setelah itu, sistem akan menampilkan detail saldo JHT, status kepesertaan, hingga program jaminan yang diikuti peserta.

KOMPAS.com/NURWAHIDAH Ilustrasi BPJS Ketenagakerjaan, cara klaim saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan. Cara mencairkan JHT BPJS Ketenagakerjaan.

Cairkan JHT bisa tanpa paklaring

Peserta yang resign maupun terkena PHK kini tetap dapat mencairkan saldo JHT tanpa harus menyertakan paklaring dari perusahaan.

Kebijakan ini membuat proses klaim menjadi lebih praktis karena peserta tidak perlu lagi mengurus surat pengalaman kerja dari kantor lama.

Namun, peserta tetap harus memastikan data kepesertaan sesuai dan menyiapkan dokumen utama agar proses verifikasi berjalan lancar.

Syarat cairkan JHT BPJS Ketenagakerjaan

Berikut dokumen yang perlu disiapkan:

• Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan
• e-KTP atau identitas resmi
• Kartu Keluarga (KK)
• Buku tabungan aktif atas nama peserta
• NPWP untuk saldo di atas Rp 50 juta atau peserta yang pernah klaim sebagian.

Cara mencairkan JHT BPJS Ketenagakerjaan

- Cara cairkan JHT saldo di bawah Rp 10 juta

Peserta dengan saldo di bawah Rp 10 juta dapat mengajukan pencairan langsung lewat aplikasi JMO. Berikut caranya:

• Login ke aplikasi JMO
• Pilih menu “Jaminan Hari Tua (JHT)”
• Klik “Klaim JHT”
• Pastikan seluruh syarat bertanda centang hijau
• Pilih alasan pengajuan klaim
• Verifikasi data diri
• Lakukan swafoto untuk biometrik
• Isi data rekening bank
• Klik “Konfirmasi”

Setelah pengajuan selesai, peserta bisa memantau status pencairan melalui fitur “Tracking Klaim”.

- Cara klaim saldo JHT di atas Rp 10 juta

Untuk saldo JHT di atas Rp 10 juta, pencairan tidak bisa dilakukan melalui aplikasi JMO. Peserta dapat memilih dua metode berikut:

• Klaim online melalui layanan Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan
• Datang langsung ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat.

Berapa lama proses pencairan JHT?

Estimasi pencairan saldo JHT dibedakan berdasarkan nominal saldo peserta. Berikut rinciannya:

• Saldo di bawah Rp 10 juta: maksimal 1 hari kerja setelah dokumen lengkap
• Saldo di atas Rp 10 juta: maksimal 5 hari kerja setelah verifikasi selesai

Dengan layanan digital melalui aplikasi JMO, peserta kini bisa mengecek saldo hingga mencairkan JHT BPJS Ketenagakerjaan secara online dengan proses yang lebih mudah dan praktis.

Bisnis.com, JAKARTA — Sinyal gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) sektor formal di Tanah Air sejak awal 2026 mulai tecermin dari lonjakan pengajuan klaim jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan, seperti Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Hari Tua (JHT). Pemerintah dinilai perlu melakukan intervensi terhadap gelombang PHK, baik dari sisi pencegahan maupun penyerapan kembali tenaga kerja yang terdampak.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kenaikan klaim dua program tersebut sejak awal 2026. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono menilai hal ini sejalan dengan meningkatnya frekuensi pekerja yang kehilangan pekerjaan, serta dapat berdampak langsung terhadap peningkatan pembayaran manfaat BPJS Ketenagakerjaan.

“Secara tahunan [YoY] pada Maret 2026, tercatat klaim JHT meningkat sebesar Rp1,85 triliun atau 14,1%, yang didorong oleh kenaikan frekuensi klaim terkait PHK,” kata Ogi dalam jawaban tertulis, dikutip pada Senin (18/5/2026).

Pada saat yang sama, klaim JKP melonjak lebih tinggi dengan pertumbuhan mencapai 91% secara tahunan hingga kuartal I/2026.

Menurut Ogi, kenaikan klaim JKP dipengaruhi relaksasi persyaratan pencairan manfaat serta peningkatan manfaat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 6/2025. Kebijakan itu membuat akses peserta terhadap manfaat JKP menjadi lebih longgar dibandingkan sebelumnya.

Meski begitu, OJK menilai pengelolaan program secara pruden tetap mampu menjaga keberlanjutan dana jaminan sosial ketenagakerjaan. Ogi mengatakan evaluasi berkala terhadap desain program dan manfaat terus dilakukan agar sesuai dengan kondisi ekonomi dan profil risiko peserta.

“Dengan pendekatan tersebut, diharapkan keseimbangan antara kecukupan manfaat bagi peserta dan keberlanjutan dana jaminan sosial tetap dapat terjaga dalam jangka panjang,” ujarnya.

Terkait hal ini, Pengamat Ketenagakerjaan sekaligus Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menilai lonjakan klaim tersebut mencerminkan meningkatnya PHK di sektor formal. Hal ini juga dinilai menguak masalah struktural penanganan PHK di Tanah Air.

Menurutnya, pekerja yang terkena PHK dapat mengakses dua manfaat sekaligus, yakni JKP dan pencairan JHT. Sementara itu, pekerja yang mengundurkan diri atau kontrak kerjanya berakhir hanya dapat mencairkan JHT dan tidak berhak atas JKP.

“Dari sisi logika jaminan sosialnya bahwa kenaikan itu memang menggambarkan kenaikannya PHK, betul. Karena dengan PHK dia dapat JKP dan boleh mengambil JHT,” kata Timboel kepada Bisnis, Senin (18/5/2026).

Menurut Timboel, ketahanan dana JKP di BPJS Ketenagakerjaan saat ini terbilang aman. Dia memperkirakan rasio klaim JKP masih berada di bawah 50%, sehingga iuran yang masuk masih cukup untuk membiayai pembayaran manfaat sekaligus menopang hasil investasi dana.

Dia menjelaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan pada dasarnya hanya menjalankan fungsi pembayaran manfaat setelah PHK terjadi. Lembaga tersebut tidak memiliki kewenangan untuk menahan laju pemutusan hubungan kerja.

Oleh karenanya, Timboel menilai peran pemerintah menjadi jauh lebih penting. Tidak hanya memastikan pembayaran manfaat jaminan sosial berjalan lancar, pemerintah disebutnya juga perlu menekan laju PHK dan membuka lapangan kerja formal baru.

Timboel lantas menyinggung pembentukan satuan tugas (Satgas) Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh pada awal Mei baru sebagai instrumen pencegahan sekaligus penyelesaian PHK. Menurutnya, satgas tersebut dapat berperan untuk mengidentifikasi indikasi PHK di level perusahaan dan memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada pemerintah di hulu, sekaligus mendorong penyerapan kembali tenaga kerja ter-PHK di hilir.

“Yang lebih utama adalah untuk menjamin hak bekerja masyarakat kita, adalah membuka lapangan kerja dan mempertahankan pekerjaan, yaitu menghambat laju PHK,” tegasnya.

Pencegahan PHK

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan bahwa jumlah buruh yang terdampak PHK sepanjang periode Januari-April 2026 mencapai 15.425 orang.

Berdasarkan tabulasi Satu Data Ketenagakerjaan, jumlah tersebut terdiri dari PHK pada Januari 2026 yang sebanyak 5.424 orang, Februari 2026 sejumlah 6.610 orang, Maret 2026 sebanyak 2.863 orang, serta pada April 2026 sejumlah 528 orang.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pemerintah terus memantau dampak situasi global terhadap ketenagakerjaan nasional, termasuk risiko tekanan PHK akibat perang di Timur Tengah. Menurut dia, pemerintah melihat potensi PHK tidak dipicu oleh satu faktor tunggal, sehingga langkah mitigasi dilakukan secara lintas kementerian dan lembaga.

“[PHK] tidak hanya gara-gara satu hal. Dalam rapat-rapat kan kita selalu melihat, ini bagaimana sampai 3 bulan ke depan, apa yang harus disiapkan,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, belum lama ini.

Yassierli menjelaskan koordinasi dilakukan bersama Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) untuk mengurai hambatan investasi dan dunia usaha yang berpotensi menekan penyerapan tenaga kerja. Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan mulai menjalankan mekanisme peringatan dini atau early warning system PHK di level perusahaan guna mendeteksi potensi pemutusan kerja lebih awal.

Dia juga mengatakan pemerintah tengah mengoptimalkan peran Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) bersama unsur pengusaha dan serikat pekerja. Langkah itu dilakukan tidak hanya untuk mengantisipasi PHK, tetapi juga mempercepat penyusunan regulasi ketenagakerjaan dan mendorong peningkatan produktivitas nasional.

Di sisi lain, pemerintah mulai memperbaiki program pelatihan yang menjadi bagian dari manfaat JKP. Perbaikan difokuskan pada kemudahan akses pelatihan dan distribusi informasi kepada pekerja yang terdampak PHK.

“Ini akan semakin kita perbaiki, dan kita berharap ini memang menjadi salah satu solusi bagi teman-teman yang terkena PHK, sehingga mereka mendapatkan upskilling dan reskilling sebelum mereka kemudian bekerja di tempat yang baru,” ujar Yassierli.

KOMPAS.com – Banyak pekerja belum mengetahui bahwa saldo JHT (Jaminan Hari Tua) BPJS Ketenagakerjaan sebenarnya sudah bisa dicairkan meski masih aktif bekerja.

Peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan masa kepesertaan minimal 10 tahun dapat mengajukan pencairan sebagian saldo JHT. Dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk persiapan pensiun maupun kebutuhan kepemilikan rumah.

Peserta yang masih bekerja diperbolehkan mencairkan saldo JHT sebesar 10 persen untuk persiapan masa pensiun atau 30 persen untuk kebutuhan rumah. Namun, pencairan ini tidak bisa dilakukan untuk seluruh saldo karena status kepesertaan masih aktif.

Proses klaim JHT bagi pekerja aktif dapat dilakukan melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan maupun secara online lewat layanan Lapak Asik.

Selain itu, proses pencairan biasanya memakan waktu maksimal lima hari kerja setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap dan valid.

Syarat klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja aktif

Untuk klaim JHT 10 persen, peserta perlu menyiapkan sejumlah dokumen berikut:

• Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan
• KTP elektronik (e-KTP)
• Buku tabungan
• Kartu Keluarga (KK)
• NPWP

Sementara itu, peserta yang ingin mencairkan saldo JHT sebesar 30 persen untuk kepemilikan rumah perlu melengkapi dokumen tambahan berupa:

• Dokumen perbankan sesuai kebutuhan pengajuan
• Buku tabungan dari bank yang bekerja sama untuk pembayaran JHT kepemilikan rumah.

Shutterstock/69studio Ilustrasi BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan Hari Tua (JHT). Cara mencairkan JHT BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta aktif. Peserta masih bekerja bisa mencairkan JHT BPJS Ketenagakerjaan.

Cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan peserta aktif

- Cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan di kantor cabang

Berikut langkah pencairan saldo JHT secara langsung di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan:

• Datang ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat
• Membawa seluruh dokumen asli persyaratan
• Mengisi formulir pengajuan klaim JHT
• Mengambil nomor antrean layanan
• Menunggu proses wawancara dan verifikasi data
• Setelah verifikasi selesai, peserta tinggal menunggu dana masuk ke rekening.

- Cara klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan lewat Lapak Asik

Peserta dengan saldo JHT di atas Rp 10 juta juga bisa mengajukan klaim secara online melalui layanan Lapak Asik. Berikut caranya:

• Buka situs Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan
• Isi data diri seperti NIK, nama lengkap, dan nomor kepesertaan
• Unggah dokumen persyaratan dan swafoto dengan format JPG, JPEG, PNG, atau PDF maksimal 6 MB
• Pastikan seluruh data sudah benar lalu klik simpan
• Cek e-mail untuk melihat jadwal wawancara online
• Ikuti proses verifikasi dan wawancara secara daring
• Setelah selesai, dana JHT akan ditransfer ke rekening peserta

Program pencairan sebagian saldo JHT ini menjadi solusi bagi pekerja yang membutuhkan dana tambahan tanpa harus menunggu masa pensiun atau berhenti bekerja.

Namun, peserta tetap perlu memastikan syarat dan dokumen yang diminta sudah lengkap agar proses klaim berjalan lancar.

Itulah informasi mengenai pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta yang masih aktif bekerja. Semoga bermanfaat!

Bisnis.com, JAKARTA — Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) disinyalir mulai berdampak terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama terkait peningkatan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) di BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menyampaikan bahwa fenomena PHK dapat berdampak langsung terhadap peningkatan pembayaran manfaat BPJS Ketenagakerjaan, sebagaimana tampak pada tren pengajuan klaim dua program tersebut.

“Secara tahunan [YoY] pada Maret 2026, tercatat klaim JHT meningkat sebesar Rp1,85 triliun atau 14,1%, yang didorong oleh kenaikan frekuensi klaim terkait PHK,” kata Ogi dalam jawaban tertulis, dikutip pada Senin (18/5/2026).

Dia lantas melanjutkan bahwa klaim JKP melonjak lebih tinggi dengan pertumbuhan mencapai 91% secara tahunan hingga bulan ketiga tahun ini.

Menurut Ogi, kenaikan itu dipengaruhi oleh relaksasi persyaratan klaim serta peningkatan manfaat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 6/2025.

Dia kemudian menjelaskan bahwa pengelolaan program yang prudent dan adaptif menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan pembayaran manfaat bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Langkah tersebut dilakukan melalui evaluasi berkala terhadap desain program dan manfaat agar tetap selaras dengan kondisi ekonomi dan profil risiko peserta.

“Dengan pendekatan tersebut, diharapkan keseimbangan antara kecukupan manfaat bagi peserta dan keberlanjutan dana jaminan sosial tetap dapat terjaga dalam jangka panjang,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan bahwa jumlah buruh yang terdampak PHK sepanjang periode Januari–April 2026 mencapai 15.425 orang.

Mengutip tabulasi Satu Data Ketenagakerjaan, jumlah tersebut terdiri dari PHK pada Januari 2026 yang sebanyak 5.424 orang, Februari 2026 sejumlah 6.610 orang, Maret 2026 sebanyak 2.863 orang, serta pada April 2026 sejumlah 528 orang.

"Tenaga kerja ter-PHK pada periode ini paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Barat yaitu sekitar 21,65% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan," bunyi pernyataan Kemnaker dalam data tersebut, dikutip pada Minggu (10/5/2026).

Belasan ribu tenaga kerja terdampak PHK tersebut merupakan pekerja yang terklasifikasi sebagai peserta program JKP. Merujuk PP No.6/2025 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.2/2025, tenaga kerja yang mengundurkan diri, pensiun, cacat total tetap, atau meninggal dunia dikecualikan dari perhitungan data tersebut.

Bisnis.com, BATAM - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kepulauan Riau menyoroti tingkat kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja yang dinilai masih rendah karena baru mencakup sekitar separuh dari total pekerja di daerah tersebut.

Kepala Disnakertrans Kepri Diky Wijaya mengatakan tingkat kepatuhan perusahaan dalam mendaftarkan pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan saat ini baru berada di kisaran 51%.

"Ketaatan terhadap jaminan sosial tenaga kerja masih sekitar 51%, artinya masih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan," kata Diky.

Menurut dia, rendahnya cakupan kepesertaan menjadi perhatian karena perlindungan jaminan sosial tenaga kerja penting untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi pekerja dari risiko kecelakaan kerja hingga jaminan hari tua.

Berdasarkan data Disnakertrans Kepri, Kota Batam menjadi daerah dengan jumlah pekerja terbesar, yakni 581.006 orang. Namun dari jumlah tersebut, baru 339.519 pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan atau dengan cakupan 58,44%.

Sementara di Tanjungpinang, dari total 101.576 pekerja, baru 39.652 orang yang menjadi peserta aktif atau sekitar 39,04%.

Kemudian di Kabupaten Natuna, jumlah pekerja tercatat 36.661 orang dengan peserta aktif sebanyak 15.090 orang atau cakupan 41,16%.

Adapun Kabupaten Kepulauan Anambas, dari 21.281 pekerja, sebanyak 10.537 orang telah terdaftar dengan cakupan 49,51%.

Selain mendorong peningkatan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja, Disnakertrans Kepri juga terus mengoptimalkan peran Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja lokal.

Menurut Diky, program pelatihan di BLK terbuka bagi masyarakat maupun serikat pekerja agar memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri.

"BLK memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kompetensi, agar siap masuk ke pasar kerja," ujarnya.

Pelatihan yang diberikan mencakup berbagai keterampilan teknis seperti pengelasan 3G, 4G, hingga 6G dan bidang lainnya yang dibutuhkan dunia industri.

"Industri membutuhkan tenaga kerja yang siap pakai, tugas kami melatih, setelah itu mereka siap masuk ke pasar kerja," kata Diky.

Ia optimistis cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kepri dapat terus meningkat melalui sinergi pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan para pemangku kepentingan.

"Dengan literasi yang meningkat, akses yang lebih mudah, dan pengawasan yang kuat, perlindungan pekerja di Kepri akan semakin luas," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai memberi tekanan pada program perlindungan pekerja.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat lonjakan klaim BPJS Ketenagakerjaan, terutama pada program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), sepanjang Maret 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, meningkatnya jumlah pekerja yang terkena PHK menjadi salah satu faktor utama kenaikan klaim tersebut.

“Fenomena PHK memang dapat berdampak pada peningkatan pembayaran manfaat di BPJS Ketenagakerjaan, khususnya pada program JHT dan JKP,” ujar Ogi dalam keterangannya, Sabtu (16/5/2026).

Berdasarkan data OJK, klaim JHT pada Maret 2026 meningkat 14,1 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dengan nilai mencapai Rp 1,85 triliun. Kenaikan ini dipicu meningkatnya frekuensi pencairan dana JHT oleh pekerja yang kehilangan pekerjaan.

Sementara itu, lonjakan lebih tinggi terjadi pada program JKP yang naik 91 persen secara tahunan.

Menurut Ogi, kenaikan tersebut tidak hanya dipengaruhi bertambahnya pekerja terdampak PHK, tetapi juga relaksasi syarat klaim dan peningkatan manfaat yang diatur dalam PP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Program JKP.

“Klaim JKP juga mengalami peningkatan signifikan sebesar 91 persen secara yoy, antara lain dipengaruhi oleh relaksasi persyaratan klaim serta peningkatan manfaat,” kata dia.

OJK ingatkan keberlanjutan dana jaminan sosial

Di tengah lonjakan klaim tersebut, OJK menilai pengelolaan program jaminan sosial harus dilakukan secara lebih hati-hati agar keberlanjutan dana tetap terjaga.

Menurut Ogi, evaluasi berkala terhadap desain program dan manfaat perlu dilakukan agar tetap sesuai dengan kondisi ekonomi dan profil risiko peserta.

“Untuk menjaga keberlanjutan pembayaran manfaat, diperlukan pengelolaan program yang prudent dan adaptif,” ujar dia.

OJK berharap keseimbangan antara kecukupan manfaat bagi peserta dan kesehatan dana jaminan sosial tetap dapat dipertahankan dalam jangka panjang, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi dan tren PHK yang meningkat.

Kompas.com/Muhammad Idris Ilustrasi BPJS Ketenagakerjaan.

Industri asuransi ikut terdampak

OJK juga mengingatkan bahwa gelombang PHK tidak hanya berdampak pada BPJS Ketenagakerjaan, tetapi juga mulai membayangi industri asuransi komersial, terutama asuransi kredit dan asuransi jiwa kredit.

Ketika terkena PHK, masyarakat cenderung mengutamakan kebutuhan pokok sehingga pembayaran premi asuransi berpotensi terhenti atau lapse. Di sisi lain, risiko gagal bayar kredit juga meningkat.

“Risiko pada asuransi kredit meningkat karena potensi gagal bayar debitur,” kata Ogi.

Ia menjelaskan, kondisi ekonomi yang memburuk akibat PHK bahkan dapat meningkatkan risiko klaim secara tidak langsung pada asuransi jiwa kredit, misalnya melalui faktor kesehatan maupun tekanan psikososial.

Untuk meredam risiko tersebut, OJK meminta perusahaan asuransi memperkuat manajemen risiko, termasuk memperketat proses underwriting pada sektor-sektor yang rentan PHK.

Selain itu, perusahaan asuransi diminta menyesuaikan premi sesuai profil risiko terbaru dan memperkuat skema pembagian risiko (risk sharing) dengan perbankan agar penyaluran kredit tetap sehat.

OJK juga menekankan pentingnya penguatan verifikasi klaim serta integrasi data dengan perbankan agar kualitas kredit debitur dapat dipantau lebih dini.

Dunia usaha mulai waspada

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta Widjaja Kamdani mengingatkan pelemahan rupiah yang sempat menyentuh Rp 17.500 per dollar AS dapat menekan dunia usaha.

Menurut Shinta, tekanan kurs berisiko memicu kenaikan biaya produksi hingga mendorong perusahaan melakukan efisiensi, termasuk PHK, apabila berlangsung dalam waktu lama.

“Pelemahan rupiah yang terus menciptakan level all-time low baru menjadi perhatian serius kalangan pengusaha,” ujar dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul OJK Sebut Klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan Naik Didorong Tren PHK

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan terdapat kenaikan klaim terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap BPJS Ketenagakerjaan pada Maret 2026.

Ia menyatakan fenomena PHK memang dapat berdampak pada peningkatan pembayaran manfaat di BPJS Ketenagakerjaan, khususnya pada program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

"Secara tahunan (year on year/yoy), pada Maret 2026 tercatat klaim JHT meningkat sebesar Rp1,85 triliun atau 14,1 persen, yang didorong oleh kenaikan frekuensi klaim terkait PHK," tutur Ogi Prastomiyono dalam jawaban tertulis yang disampaikan di Jakarta, Sabtu (16/5) mengutip Antara.

Klaim JKP turut mengalami peningkatan signifikan sebesar 91 persen yoy, antara lain dipengaruhi oleh relaksasi persyaratan klaim serta peningkatan manfaat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Untuk menjaga keberlanjutan pembayaran manfaat, OJK pun mendorong pengelolaan program asuransi yang prudent dan adaptif, salah satunya dapat melalui evaluasi berkala terhadap desain program dan manfaat agar tetap selaras dengan kondisi ekonomi dan profil risiko peserta.

"Dengan pendekatan tersebut, diharapkan keseimbangan antara kecukupan manfaat bagi peserta dan keberlanjutan dana jaminan sosial tetap dapat terjaga dalam jangka panjang," kata Ogi.

[Gambas:Youtube]

Ia menyatakan bahwa fenomena PHK perlu menjadi perhatian bagi industri asuransi karena dapat berdampak pada kualitas aset dan pertumbuhan premi, terutama pada lini usaha asuransi kredit maupun asuransi jiwa kredit.

Ia menuturkan, jika terkena PHK, masyarakat cenderung memprioritaskan kebutuhan pokok sehingga polis asuransi berisiko lapse (non-aktif), sementara di sisi lain risiko pada asuransi kredit meningkat karena potensi gagal bayar debitur.

Hal tersebut dapat menimbulkan tekanan pada rasio klaim dan solvabilitas perusahaan apabila tidak diantisipasi dengan baik.

"Pada asuransi jiwa kredit, meskipun risiko yang dijamin utamanya adalah kematian atau cacat tetap total, kondisi ekonomi yang memburuk akibat PHK juga dapat berkontribusi secara tidak langsung terhadap peningkatan klaim, misalnya melalui faktor kesehatan atau tekanan psikososial," ujar Ogi.

Untuk mengantisipasi agar rasio klaim tetap terjaga, ia pun meminta perusahaan asuransi agar memperkuat manajemen risiko secara menyeluruh.

Langkah yang dapat dilakukan, menurut dia, antara lain memperketat proses underwriting terutama pada sektor-sektor yang rentan PHK, melakukan penyesuaian premi agar sesuai dengan profil risiko terkini, serta memastikan adanya skema risk sharing (pembagian risiko) dengan perbankan agar penyaluran kredit tetap prudent.

"Selain itu, penguatan proses verifikasi klaim dan evidence of insurability juga penting untuk memitigasi potensi moral hazard, disertai dengan peningkatan integrasi data dengan perbankan agar pemantauan kualitas kredit debitur dapat dilakukan secara lebih dini dan akurat," ucap Ogi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan terjadi kenaikan klaim terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) pada BPJS Ketenagakerjaan sepanjang Maret 2026. Menurut Ogi, fenomena PHK memang dapat berdampak pada peningkatan pembayaran manfaat BPJS Ketenagakerjaan, khususnya pada program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

“Secara tahunan (year on year/yoy), pada Maret 2026 tercatat klaim JHT meningkat sebesar Rp 1,85 triliun atau 14,1 persen yang didorong oleh kenaikan frekuensi klaim terkait PHK,” ujar Ogi dalam jawaban tertulis yang disampaikan di Jakarta, Sabtu (16/5/2026).

Klaim JKP juga mengalami peningkatan signifikan sebesar 91 persen (yoy). Kenaikan tersebut dipengaruhi relaksasi persyaratan klaim serta peningkatan manfaat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Untuk menjaga keberlanjutan pembayaran manfaat, OJK mendorong pengelolaan program asuransi yang prudent dan adaptif. Salah satu langkahnya melalui evaluasi berkala terhadap desain program dan manfaat agar tetap selaras dengan kondisi ekonomi serta profil risiko peserta.

“Dengan pendekatan tersebut, diharapkan keseimbangan antara kecukupan manfaat bagi peserta dan keberlanjutan dana jaminan sosial tetap dapat terjaga dalam jangka panjang,” kata Ogi.

Ia menambahkan fenomena PHK juga perlu menjadi perhatian bagi industri asuransi karena dapat memengaruhi kualitas aset dan pertumbuhan premi, terutama pada lini usaha asuransi kredit maupun asuransi jiwa kredit.

Menurut dia, masyarakat yang terkena PHK cenderung memprioritaskan kebutuhan pokok sehingga polis asuransi berisiko lapse atau nonaktif. Di sisi lain, risiko pada asuransi kredit meningkat akibat potensi gagal bayar debitur.