Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut masyarakat pedesaan tidak akan terdampak penguatan dolar AS dinilai kurang tepat. Hal ini merujuk pada masih tingginya aktivitas impor bahan baku yang berpotensi memengaruhi harga barang kebutuhan, termasuk ke pedesaan.

Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai pernyataan itu tidak berdasarkan fakta dan dinamika ekonomi yang berlangsung saat ini. Pelemahan nilai rupiah terhadap dolar yang signifikan akan berdampak pada seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang hidup di desa atau dari masyarakat kecil.

Ia menjelaskan dampak pelemahan rupiah terhadap dolar AS akan terasa seiring waktu. Barang yang memiliki komponen bahan baku impor dalam jumlah besar, maka ongkos produksinya akan langsung terdampak.

"Dampak dimaksud lebih banyak bersifat buruk dibanding baik, atau memperburuk kondisi kehidupan ekonomi mereka," kata Awalil kepada CNNIndonesia.com, Senin (18/5).

Menurut dia, Presiden perlu diberikan penjelasan oleh jajarannya tentang ini. Pelemahan rupiah yang signifikan berdampak buruk pada hampir seluruh rakyat Indonesia, termasuk di desa dan masyarakat miskin. "Presiden mestinya diberi gambaran riil," ungkapnya.

"Sebagiannya segera berdampak pada harga, semisal plastik, tahu, dan tempe," jelasnya.

Adapun dampak pada bahan baku impor lainnya seperti gandum untuk roti atau makanan pabrikan kemungkinan akan tertahan karena persediaan produksi lama. Begitu juga dengan peralatan rumah tangga berbahan plastik.

[Gambas:Youtube]

Awalil juga membeberkan pelemahan rupiah terhadap harga BBM dan LPG yang dampaknya cenderung tertahan subsidi dan kompensasi. Namun, produksi barang manufaktur serta transportasi (logistik dan penumpang) diprediksi akan segera merasakan dampak dari pelemahan rupiah.

"Pada giliran berikutnya berdampak pada kenaikan harga," ungkap Awalil.

Di samping itu, Ekonom Bright Institute mengungkapkan ada dampak pelemahan rupiah yang tidak terlihat melalui mekanisme APBN. Salah satunya Transfer Ke daerah (TKD) yang berpotensi diperketat imbas pelemahan kurs signifikan.

Awalil menjelaskan TKD pada tingkat provinsi dan Kab/kota kebanyakan langsung berkaitan dengan kehidupan masyarakat desa atau masyarakat kecil, khususnya terkait layanan publik di bidang kesehatan, seperti RSUD dan Puskesmas.

"Begitu pula dengan menurunnya kemampuan daerah mempekerjakan honorer atau sejenisnya, dan mereka kebanyakan dari masyarakat kecil," ujarnya.

Ia menambahkan, kalau hal paling berbahaya jika ucapan Presiden tersebut dibaca "pasar" sebagai bentuk ketidakpedulian akan kurs rupiah. Hal itu bisa memicu spekulasi lebih jauh dari pelaku (asing dan penduduk Indonesia). Menurutnya, pasar berpotensi merespons dengan mengurangi kepemilikan rupiah untuk melindungi aset mereka.

Awalil juga menyarankan jika dimungkinkan Presiden bisa merevisinya secara halus dan perlahan. "Misal membatasi arti itu hanya dalam tidak langsung memakai dolar dalam kehidupan sehari-hari," jelasnya.

Pada saat bersamaan, para Menteri dan juga Bank Indonesia mestinya memberi penjelasan yang lebih rasional agar tidak terjadi kepanikan pasar.

Pandangan senada juga disampaikan Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda yang menilai klaim Prabowo tersebut kurang tepat.

"Klaim Prabowo bahwa dolar naik masyarakat desa tidak terdampak itu adalah klaim yang keliru," ujar Nailul kepada CNNIndonesia.com, Minggu (17/5) lalu.

Ia menekankan, pelemahan rupiah akan mengakibatkan kenaikan harga pada barang-barang impor hingga bahan bakar minyak (BBM) yang masih banyak dipenuhi dari impor.

"Inflasi dari impor akan mulai naik ke depan terutama akibat biaya distribusi BBM naik, harga barang naik. Imported inflation akan terjadi, terutama untuk barang yang terkait impor, baik bahan baku, penolong, ataupun konsumsi," ujar Huda.

Ia memperkirakan kenaikan harga mulai terasa dalam dua hingga tiga bulan ke depan. Di mana saat ini harga plastik sudah mengalami kenaikan dan terjadi kelangkaan di pasar. Ini tak lepas dari Indonesia yang masih mengimpor bahan baku plastik berupa nafta.

Akibat pelemahan rupiah, biaya distribusi hingga harga barang berbahan plastik pun ikut meningkat.

"Apakah di desa enggak ada plastik? Tentu saja banyak dan itu menggerus dompet masyarakat desa juga," ujar Huda.

Fungsi plastik juga tak sebatas hanya kemasan, industri seperti produk elektronik juga membutuhkan berbagai komponen berbahan plastik. Ditambah lagi, sebagian besar komponen lain untuk barang elektronik masih berasal dari impor, sehingga berpotensi membuat harga produk elektronik buatan dalam negeri menjadi lebih mahal.

Klaim Prabowo soal pelemahan rupiah tidak berdampak pada masyarakat di pedesaan dilontarkan ketika acara peresmian Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5). Mulanya dia menyinggung pihak yang kerap menyebut kondisi ekonomi Indonesia berada dalam bahaya, karena rupiah terus melemah.

"Jadi, saya yakin sekarang ada yang selalu entah apa saya enggak mengerti. Sebentar-sebentar Indonesia akan collapse, akan chaos, akan apa, ya kan?," kata Prabowo.

Prabowo meminta agar publik tidak terlalu mengkhawatirkan pergerakan rupiah terhadap dolar yang sering menjadi sorotan. Menurutnya, masyarakat di daerah pedesaan tidak menggunakan mata uang asing tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta publik tidak menafsirkan pernyataan Prabowo tersebut dengan keliru. Ia menegaskan ucapan Prabowo disampaikan dalam konteks aktivitas ekonomi masyarakat desa dan koperasi, bukan pembahasan ekonomi internasional.

"Jangan anggap Pak Presiden (Prabowo) enggak ngerti. Pak Presiden ngerti betul tentang rupiah. Cuman kan konteksnya di sana waktu kemarin itu konsumsi orang-orang di desa," ujar dia di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan.

Sang Bendahara Negara menjelaskan pernyataan Prabowo merujuk pada kondisi masyarakat pedesaan yang aktivitas ekonominya lebih banyak menggunakan rupiah dalam transaksi sehari-hari.

Banjir bandang dan tanah longsor menerjang sekitar 50 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) sejak pekan lalu.

Ribuan rumah warga rusak parah akibat banjir dan longsor di tiga wilayah tersebut. Bahkan, 507 orang masih dinyatakan hilang per Selasa (2/12) sore.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga mencatat korban tewas dari bencana itu bertambah menjadi 712 orang. Rinciannya, korban meninggal di Aceh 218 orang, korban meninggal di Sumut 301 orang, dan korban meninggal di Sumbar 193 orang.

Center of Economic and Law Studies (Celios) memperkirakan kerugian imbas banjir dan tanah longsor di tiga wilayah tersebut mencapai Rp68,67 triliun.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M Rizal Taufikurahman menegaskan bencana besar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat jelas memberi tekanan pada kinerja ekonomi kuartal IV 2025. Ia menyinggung bagaimana sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa cukup optimistis.

"Proyeksi optimistis pemerintah di kisaran 5,6 persen-5,7 persen menjadi sulit dipertahankan karena aktivitas produksi, mobilitas barang, dan pendapatan rumah tangga di wilayah terdampak terhenti mendadak," kata Rizal kepada CNNIndonesia.com.

Rizal menyebut dampak dari bencana tersebut lebih bersifat gangguan sementara. Ia meyakini tidak ada perubahan arah fundamental ekonomi Indonesia.

Akan tetapi, ia mengingatkan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran untuk segera bergerak menyelesaikan bencana tersebut. Pengaruh bencana ini terhadap laju perekonomian amat ditentukan dari kepedulian pemerintah terhadap kondisi di Pulau Sumatra.

"Seberapa besar koreksi pertumbuhan nanti sangat ditentukan oleh kecepatan negara memulihkan fungsi dasar ekonomi: membuka akses jalan, mengalirkan logistik, dan menjaga daya beli masyarakat di daerah yang terpukul," jelasnya.

"Respons pemerintah harus bekerja simultan dalam dua lapis waktu. Dalam jangka pendek, negara perlu mengamankan rantai logistik, memastikan suplai kebutuhan pokok, dan menggerakkan kembali konsumsi melalui program padat karya dan dukungan modal kerja bagi UMKM lokal yang rentan kolaps," saran Rizal.

Sedangkan dalam jangka panjang harus ada rekonstruksi dengan prinsip mitigasi. Rizal mencontohkan sejumlah solusi, seperti penguatan infrastruktur, perbaikan tata ruang, dan penataan ulang praktik pemanfaatan lahan di hulu agar risiko bencana tak menjadi siklus yang menggerus ekonomi setiap tahun.

Di luar bantuan kemanusiaan, Presiden Prabowo diminta memberikan skema stimulus untuk masyarakat terdampak bencana. Ia menegaskan langkah ini diperlukan demi menjaga keberlanjutan ekonomi, salah satunya dengan bantuan uang melalui skema transfer demi menahan penurunan konsumsi.

"Padat karya menjadi jembatan bagi pemulihan pendapatan, UMKM harus mendapat ruang bernapas melalui relaksasi kredit dan penundaan kewajiban. Sementara, sektor pertanian memerlukan subsidi input agar petani bisa kembali menanam tanpa menanggung beban awal yang berat. Dengan intervensi yang tepat dan cepat, potensi guncangan ekonomi dapat diredam dan proses pemulihan berjalan lebih terarah," tandasnya.

Ekonom Bright Institute Muhammad Andri Perdana membedah dampak dari kerugian bencana yang diklaim sedikitnya Rp60 triliun terhadap laju ekonomi Indonesia. Secara kasar, ia mengatakan setidaknya 1 persen dari angka Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDB ADHB) akan tergerus.

Dengan kata lain, Andri menyebut bencana tersebut berpotensi menghapus sekurang-kurangnya 0,6 persen dari angka pertumbuhan ekonomi riil di kuartal IV 2025.

Ia lalu mengingatkan kelemahan dari perhitungan pertumbuhan ekonomi dengan acuan PDB. Hal tersebut pada akhirnya tidak bisa mendiskon hasil produksi terdahulu yang sekarang sudah hancur, termasuk karena bencana.

Andri mencontohkan soal bangunan atau hasil produksi yang dulu dibangun serta dihitung sebagai pertumbuhan ekonomi. Ketika hal itu hancur karena bencana, justru tidak berarti akan dihilangkan dari perhitungan pertumbuhan ekonomi di periode berikutnya.

"Angka pertumbuhan ekonomi bisa saja akan terlihat masih aman, walaupun dampak sesungguhnya jauh lebih besar. Dan dampak dari produksi yang lumpuh setelah bencana menjadi dampak jangka panjang yang akan sulit pulih tanpa segera diberikan bantuan yang intensif," ucap Andri.

"Sehingga di luar dampak angka pertumbuhan ekonomi, kerugian ekonomi keseluruhan dan kemanusiaannya sebenarnya jauh lebih besar yang tidak bisa ditangkap dari angka pertumbuhan ekonomi. Apalagi, kita berbicara nyawa manusia. Hal tersebut tidak bisa dikuantifikasikan secara rupiah," tegasnya.

Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menegaskan bencana besar di Sumatra memang mengganggu skenario pertumbuhan 5,7 persen. Namun, ia berpesan kualitas respons pemerintah terhadap bencana jauh lebih penting dari sekadar memaksakan angka target ekonomi.

"Pemerintah perlu berani mengakui perubahan kondisi ini dan menyesuaikan proyeksi serta strategi kebijakan. Penyesuaian itu bisa berupa percepatan realisasi belanja APBN yang berorientasi pada rekonstruksi, program padat karya, dan bantuan tunai terarah di wilayah terdampak," ucapnya.

"Pemerintah juga perlu memberi ruang lebih longgar pada defisit anggaran guna mendukung pemulihan, selama tetap terkendali dan terkomunikasikan dengan baik kepada pasar," sambung Syafruddin.

Di lain sisi, ia meminta penguatan koordinasi antara pemerintah dengan Bank Indonesia (BI) untuk menjaga likuiditas perbankan. Negara harus mendorong restrukturisasi kredit bagi korban bencana dan memastikan suku bunga kebijakan tidak menghambat pemulihan sektor riil.

Ia juga mendorong perbaikan dalam jangka panjang. Menurutnya, pemerintah harus menjadikan bencana besar kali ini sebagai titik balik perbaikan tata ruang, penertiban izin di daerah hulu yang kritis, dan rehabilitasi daerah aliran sungai.

Investasi infrastruktur ke depan wajib menggunakan standar ketahanan bencana dan perubahan iklim, bukan cuma perhitungan biaya awal. Tanpa koreksi struktural, menurut Syafruddin, membuat setiap rupiah yang dikeluarkan hari ini hanya akan mengulang pola kerusakan yang sama di masa depan.

Selain itu, Syafruddin menekankan para korban bencana tidak cukup hanya menerima bantuan logistik sesaat. Mereka butuh insentif dan stimulus khusus agar dapat segera bangkit dan kembali produktif.

"Pemerintah sebaiknya merancang paket dukungan yang mencakup bantuan tunai bersyarat untuk kebutuhan dasar, pembebasan sementara atau pengurangan pajak dan retribusi lokal bagi pelaku usaha kecil di wilayah terdampak, serta program restrukturisasi kredit dengan subsidi bunga bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM," sarannya.

[Gambas:Photo CNN]

"Stimulus juga bisa berbentuk bantuan modal kerja bergulir melalui skema yang dikelola BUMN, BPD, dan koperasi lokal. Disertai pendampingan usaha agar dana benar-benar menghidupkan kembali aktivitas ekonomi, bukan hanya menutup konsumsi jangka pendek," imbuhnya.

Agar tepat guna dan tepat sasaran, ia menyarankan penyaluran bantuan mengandalkan data terpadu kesejahteraan sosial. Upaya ini diperkuat dengan verifikasi pemerintah desa dan pemanfaatan kanal digital sederhana bagi penerima yang sudah melek teknologi.

"Dengan desain seperti ini, insentif tidak hanya meringankan beban hari ini, tetapi juga memulihkan kapasitas produksi masyarakat di daerah bencana sehingga kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional dapat pulih secepat mungkin," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa percaya diri ekonomi Indonesia mampu terbang ke 5,7 persen year on year (yoy) pada akhir 2025. Sejumlah insentif di kuartal IV 2025 menjadi penopang lonjakan pertumbuhan ekonomi, salah satunya Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) untuk 35 juta keluarga.

Perekonomian Indonesia awal tahun ini memang hanya sanggup tumbuh 4,87 persen secara tahunan, yang menurut Purbaya imbas pemerintah lambat belanja kala itu. Lalu, naik ke 5,12 persen yoy pada kuartal berikutnya dan tumbuh 5,04 persen year on year di kuartal III 2025.

"Kita expect di kuartal IV dengan hitungan, stimulus, BLT, dan lain-lain, kita expect ekonomi kita di kuartal IV bisa tumbuh 5,6 persen-5,7 persen. Kalau itu terjadi, maka, pertama, momentum pertumbuhan ekonomi kita sudah berbalik dari melambat ke arah percepatan. Kedua, full year ekonomi kita bisa tumbuh sebesar 5,2 persen," kata Purbaya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (27/11).

Merespons kejadian bencana, Purbaya menegaskan Kementerian Keuangan siap menyuntik anggaran BNPB, jika memang dibutuhkan.

Nota Keuangan RAPBN 2026 mencatat anggaran BNPB tahun depan hanya Rp491 miliar. Angka itu turun drastis dibanding anggaran 2025 yang menyentuh Rp2,01 triliun.

"Anggaran BNPB itu masih ada sekitar Rp500 miliar lebih di BNPB yang siap. Terus kalau nanti butuh dana tambahan, kita siap juga menambah dan sudah ada di anggarannya," tegas sang Bendahara Negara, Senin (1/1), dikutip dari detikcom.

"Nanti tergantung permintaan BNPB, kan Anda tahu, saya kaya. Tapi uangnya cukup, dari pos darurat bencana kalau gak salah dan itu tinggal BNPB ajukan ABT (Anggaran Belanja Tambahan) ke kita, nanti kita proses. Kita mah siap terus," jelas Purbaya soal anggaran tambahan BNPB.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa punya pekerjaan rumah (PR) membenahi gerbang impor Indonesia yang dibanjiri produk-produk tak sesuai harga asli alias under invoicing.

Praktik nakal mengakali harga barang tersebut ditemukan Purbaya dalam inspeksi mendadak (sidak) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak, Surabaya pada Rabu (12/11). Ia menemukan barang cukup canggih yang dilaporkan seharga US$7 alias Rp117 ribu, padahal aslinya dijual Rp50 juta.

"Harganya Rp100 ribu, gila murah banget. Ini Rp50 jutaan di pasar, berarti mereka ambil untung gede ya," kata sang Bendahara Negara dalam video sidak yang diunggah di akun TikTok @purbayayudhis, Kamis (13/11).

Ia kemudian meminta Kantor Balai Laboratorium Bea dan Cukai (KBLBC) Kelas II Surabaya untuk mengecek ulang. Purbaya menilai barang tersebut terlalu bagus untuk harga yang dicantumkan dalam dokumen pengiriman.

Purbaya mengklaim kualitas laboratorium milik pemerintah sejatinya sudah memadai untuk melakukan pengecekan barang-barang impor tersebut. Ia bahkan tak ragu menambah fasilitas laboratorium Bea Cukai jika memang diperlukan.

"Saya bilang ke teman-teman lab, kalau kurang peralatan kasih tahu, sehingga bisa kita lengkapin. Saya juga lihat container scanner, baru dua minggu sudah banyak dipasang," jelasnya.

"Ini kan IT-based, saya akan tarik ke Jakarta sehingga orang Jakarta bisa lihat langsung apa yang terjadi di lapangan," tegas Purbaya.

Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan kasus yang ditemukan Purbaya juga berpotensi muncul dari rekayasa klasifikasi kode HS. Di lain sisi, ia menyoroti potensi pemecahan barang kiriman agar lolos profiling risiko.

Ia mengatakan para importir bisa menggunakan pemasok di luar negeri, memanipulasi invoice, serta menutup jejak lewat pembayaran pihak ketiga. Ketika data harga pembanding lemah, petugas Bea Cukai di lapangan bakal kesulitan menilai kewajaran nilai transaksi yang sesuai Customs Valuation Agreement (CVA).

"Keterlambatan integrasi data marketplace, manifes, dan perbankan memperlebar celah," ucap Syafruddin kepada CNNIndonesia.com.

"Di sisi lain, beban pemeriksaan tinggi dengan sumber daya terbatas membuat sebagian kontainer hanya diseleksi berdasarkan risiko historis, bukan anomali harga per unit secara real time. Kombinasi faktor ini memungkinkan selisih harga ekstrem tanpa langsung tertangkap pada saat clearance," tuturnya.

Menurutnya, celah praktik-praktik nakal ini muncul dari dua sisi. Ada potensi kolusi oknum-oknum tertentu serta munculnya kelemahan sistemik pada penilaian pabean. Ia mendorong Purbaya memukul dua sisi sekaligus.

Syafruddin menegaskan perlunya revitalisasi risk engine nasional berbasis anomaly detection nilai per unit lintas HS. Selain itu, mesti ada integrasi data scan, laboratorium, invoice, pembayaran, dan harga barang pada pasar dalam jaringan (daring).

Ia juga mendorong kewajiban post-clearance audit yang tajam. Menurutnya, Purbaya harus menggunakan mirror statistics dari negara mitra untuk seleksi kasus dan menerbitkan binding valuation rulings agar konsisten dengan pedoman CVA.

"Perluas program Authorized Economic Operator untuk importir berisiko rendah sehingga sumber daya fokus pada komoditas dan pelaku berisiko tinggi. Tutup peluang kolusi lewat rotasi jabatan, prinsip four-eyes, jejak audit digital, publikasi metrik penindakan triwulanan, dan sanksi yang proporsional serta pasti," sarannya.

Ia pun mewanti-wanti praktik serupa sangat mungkin muncul pada barang terdiferensiasi dan punya margin tinggi, seperti barang elektronik, suku cadang, mesin, kosmetik, dan fesyen, yang sulit dibandingkan satu per satu.

"Potensi kerugian negara dapat mencapai ratusan miliar hingga triliunan rupiah per tahun, bergantung skala under declaration dan tarif efektif (bea masuk, PPN impor, PPnBM, PPh 22)," prediksinya.

"Efek rambatnya menekan produsen patuh, menggerus lapangan kerja padat karya, dan merusak kredibilitas data perdagangan. Penutupan celah cepat akan mengembalikan penerimaan sekaligus memperkuat level playing field industri," imbuh Syafruddin.

Ekonom Bright Institute Muhammad Andri Perdana menegaskan praktik under invoicing sering terjadi dalam kasus pengemplangan penerimaan negara. Akar masalahnya adalah permainan oknum Direktorat Jenderal Bea Cukai.

"Memang kalau under invoicing itu merupakan hal yang tidak bisa terjadi tanpa ada permainan oknum di Bea Cukai," kata Andri.

Ia kemudian mengutip laporan Global Financial Integrity yang dirilis pada 2016 lalu. Ada estimasi kerugian negara dari praktik-praktik under invoicing, baik dalam ekspor maupun impor. Indonesia rugi sekitar US$2,6 miliar atau setara Rp43,4 triliun (asumsi kurs Rp16.728 per dolar AS). Kerugian itu muncul tidak hanya dari bea masuk, melainkan pajak pertambahan nilai (PPN) hingga pajak penghasilan (PPh) yang hilang.

"Kenapa oknum itu terus terjadi? Ya karena tidak ada penindakan. Selama ini kita lihat penindakannya memang tidak ada sama sekali. Kita ingin melihat sebenarnya tindak lanjut dari perkataan Pak Purbaya ataupun juga pernyataan-pernyataan Pak Purbaya bahwa sudah punya namanya (oknum pejabat Bea Cukai nakal), sudah tahu siapa yang bermain," kritik Andri.

Ia mendorong pemberian efek jera kepada oknum-oknum yang bermain dan berpotensi merugikan negara, serta mendukung upaya pemeriksaan dan perbaikan sistem Bea Cukai, jika dirasa masih ada celah.

Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mengizinkan pemerintah daerah (pemda), BUMN, dan BUMD ber-utang ke negara menimbulkan sejumlah perdebatan.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M Rizal Taufikurahman mengatakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat merupakan langkah berani, sekaligus berisiko tinggi dalam konteks manajemen fiskal nasional.

Ia memahami kebijakan itu sebagai upaya memperluas instrumen pembiayaan pembangunan ketika ruang fiskal semakin sempit. Namun, tetap perlu dikritisi karena mengubah hubungan fiskal antara pusat dan daerah dari transfer based menjadi debt based.

Manfaat kebijakan tersebut, menurut Rizal, bisa menjadi jembatan likuiditas pembangunan di tengah keterbatasan APBD dan kemampuan belanja daerah yang rendah.

Dengan biaya pinjaman yang relatif lebih rendah dibandingkan utang komersial, pemda bisa mempercepat proyek strategis dan menjaga momentum pertumbuhan.

"Namun, manfaat ini hanya akan optimal jika pinjaman diarahkan untuk proyek dengan rate of return jelas, multiplier effect tinggi, dan kemampuan pengembalian yang terukur. Tanpa basis perencanaan yang kuat, kebijakan ini berpotensi menjadi 'fasilitas politis' yang digunakan untuk mempercepat proyek populis tanpa due diligence ekonomi memadai," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (26/10).

Rizal menyebut risiko yang akan timbul dari kebijakan tersebut tidak bisa dianggap remeh. Mekanisme seleksi, penilaian, dan pengawasan yang lemah bakal membuat pemerintah pusat menanggung risiko fiskal ganda.

Pertama, beban gagal bayar dari pemda, BUMN, dan BUMD. Kedua, meningkatnya contingent liabilities dalam APBN yang tidak tercermin dalam rasio utang resmi.

Rizal juga menekankan ada potensi distorsi baru pada kredibilitas fiskal nasional. Apalagi, jika proyek-proyek yang dibiayai dari utang tersebut tidak menghasilkan arus kas.

"Lebih berbahaya lagi, moral hazard bisa meningkat karena pemda dan BUMN tahu bahwa pemberi pinjaman adalah pemerintah sendiri, sehingga logika pasar dan disiplin keuangan menjadi kabur," tandas Rizal.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet juga mengingatkan risiko moral hazard dan beban fiskal baru bagi APBN. Jika mekanisme pinjaman longgar, pemda, BUMN, dan BUMD bisa tergoda mengambil proyek yang tidak layak karena risiko gagal bayar ditanggung pusat.

Yusuf mencontohkan kejadian yang menimpa China. Skema pembiayaan daerah yang sempat mendorong pertumbuhan, nyatanya berujung krisis utang lokal karena lemahnya disiplin fiskal.

"Indonesia berpotensi menghadapi masalah serupa jika tidak menerapkan syarat ketat: Hanya proyek produktif yang boleh dibiayai, ada batas pinjaman per entitas, kontribusi dana lokal wajib, serta audit independen yang transparan," pesan Yusuf.

Ia kemudian membedahnya dari kacamata desentralisasi. Menurut Yusuf, kebijakan ini tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah pusat untuk mengurangi tanggung jawab pembangunan melalui TKD.

Yusuf menyarankan utang alias pinjaman pemerintah pusat sebaiknya diposisikan sebagai pelengkap, bukan pengganti dana transfer.

"Jika pinjaman pusat menggantikan fungsi TKD, desentralisasi fiskal bisa bergeser menjadi re-sentralisasi terselubung, di mana daerah tampak mandiri, tapi sesungguhnya makin bergantung pada pusat," jelasnya.

"Pusat tetap wajib menjamin pemerataan pembangunan dasar, sementara daerah memanfaatkan pinjaman hanya untuk proyek produktif jangka panjang. Tanpa rambu-rambu itu, kebijakan yang dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan justru berisiko membebani APBN di masa depan," imbuh Yusuf.

Sementara itu, Ekonom Bright Institute Muhammad Andri Perdana menegaskan sebenarnya utang yang diberikan pemerintah pusat ke pemda bukan barang baru. Ia menilai hal tersebut selama ini tidak banyak diketahui publik.

Ia mengatakan pemda, BUMN, BUMD, dan badan hukum lainnya memang sudah boleh meminjam uang ke pemerintah pusat. Namun, sumbernya adalah saldo anggaran lebih (SAL). Ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 88 Tahun 2024.

"PMK tersebut tidak banyak mendapat perhatian publik. Dalam PP Nomor 38 Tahun 2025 ini tidak ada sama sekali menyinggung PMK Nomor 88 Tahun 2024 yang sebenarnya telah ditimpa. Seakan dalam pembuatan pp ini sendiri Presiden (Prabowo) tidak mengetahui adanya PMK Nomor 88 Tahun 2024 tersebut sebelumnya," ucap Andri.

Ia juga mengamini ada perbedaan lain dalam dua beleid tersebut. PMK Nomor 88 Tahun 2024 menegaskan debitur harus memberikan jaminan berupa deposito atau surat berharga negara (SBN) dan utang tersebut disalurkan sebagai pinjaman likuiditas paling lama 90 hari kalender.

Kemudian, syarat dalam PP Nomor 38 Tahun 2025 disebut-sebut sudah tidak seketat aturan lama, sehingga sebenarnya lebih berisiko bagi keuangan pemerintah pusat.

Aturan anyar diteken Presiden Prabowo Subianto pada 10 September 2025. Beleid itu menjadi dasar hukum yang menegaskan bahwa pemerintah pusat kini bertindak sebagai kreditur, bukan sekadar penyalur dana transfer.

"Pemberian pinjaman oleh pemerintah pusat dilaksanakan dengan tujuan untuk mendukung kegiatan penyediaan infrastruktur, pelayanan umum, pemberdayaan industri dalam negeri, pembiayaan sektor ekonomi produktif, serta pembangunan atau program lain sesuai kebijakan strategis pemerintah pusat," bunyi Pasal 4 aturan tersebut.

Pemerintah menegaskan pemberian pinjaman ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan nasional dan daerah melalui pembiayaan yang relatif murah dan terintegrasi.