JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih membuka peluang kembali memeriksa mantan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, dalam perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA). Kemungkinan itu muncul usai adanya pengembalian uang dari Robby Kurniawan yang merupakan mantan Staf Ahli Budi Karya Sumadi.

"Terkait dengan pemanggilan saksi tentu itu terbuka kemungkinan penyidik untuk terus menelusuri dan mendalami terkait dengan uang-uang yang diduga diberikan oleh para pihak swasta ini kepada pihak-pihak di sisi penyelenggara negaranya, baik di lingkup DJKA ataupun yang cross di Kementerian Perhubungan," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dikutip Rabu (20/5/2026).

KPK juga belum memastikan apakah uang yang dikembalikan Robby mengalir ke pihak lain, termasuk Budi Karya. Menurut Budi, penyidik masih membutuhkan keterangan tambahan dari para saksi untuk mendalami aliran dana tersebut.

"Apakah berhenti di saudara RB atau RK saja atau kemudian juga mengalir ke pihak-pihak lain, tentu ini juga masih membutuhkan keterangan dari para saksi yang nanti kita akan panggil untuk menjelaskan terkait dengan penerimaan uang tersebut," tuturnya.

Sebelumnya, KPK melakukan penyitaan uang terkait perkara dugaan korupsi terkait proyek pembangunan jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretapian (DJKA). Uang itu disita setelah dikembalikan oleh mantan Staf Ahli Budi Karya Sumadi saat menjabat Menteri Perhubungan yakni Robby Kurniawan.

Lihat video: KPK Panggil Eks Menhub Budi Karya Sumadi terkait Kasus DJKA



Juru bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pengembalian uang dilakukan bersamaan saat Robby dilakukan pemeriksaan pada Senin, 18 Mei 2026. Budi tidak merinci total uang yang dikembalikan dari tangan Robby. Namun, jumlah uang itu mencapai ratusan juta.

"Dalam lanjutan penyidikan perkara terkait DJKA, penyidik melakukan pemeriksaan. Di antaranya untuk penyitaan pengembalian sejumlah uang yang dalam konstruksi perkara ini diduga diterima oleh saudara RK," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Selasa, 19 Mei 2026.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (BKS) sebagai saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA). Bukan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Budi Karya diperiksa di Kantor BPKP Semarang.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, lokasi tersebut dipilih karena KPK dalam kesempatan yang sama memeriksa saksi lain yakni Any Sisworatri (AS) selaku karyawan PT Istana Putra Agung (IPA). Perusahaan tersebut merupakan tersangka korporasi dalam perkara yang dimaksud.

"Artinya penyidik juga bisa secara efektif dalam satu waktu bisa melakukan pemeriksaan kepada para saksi tersebut," ujar Budi, Senin (9/3/2026).

"Ya tentu esensinya adalah keterangan dari yang bersangkutan sehingga dapat membantu proses penyidikan perkara ini," sambungnya.

Proyek DJKA berada di sejumlah daerah seperti Sumatera, Jawa bagian Barat, Jawa Tengah, ada juga ruas Solo-Yogyakarta, Jawa Timur, hingga Sulawesi.

"Artinya, kebutuhan KPK memeriksa saksi saudara BKS untuk menerangkan terkait dengan pelaksanaan ataupun plotting pekerjaan di sejumlah lokasi tersebut karena kapasitas yang bersangkutan sebagai menteri saat itu," ungkap Budi.

"Termasuk tentunya nanti juga akan di-cross juga ya konfirmasi-konfirmasi bagaimana kaitannya dengan DPR RI sebagai mitra Kementerian Perhubungan yaitu Komisi V. Dalam perkara ini penyidik juga sudah menetapkan saudara SDW (Sudewo) sebagai tersangka," sambungnya.

Budi belum dapat menjelaskan lebih jauh terkait pemeriksaan yang bersangkutan, termasuk materi apa yang akan digali tim penyidik. "Pemeriksaan dilakukan di kantor BPKP Semarang. Pemeriksaan juga dilakukan untuk saksi lainnya," ucapnya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi , Senin (9/3/2026). Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).

"Pemeriksaan kali ini penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait proses dan mekanisme pengadaan di DJKA, artinya di bawah lingkup pekerjaan Kementerian Perhubungan," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Senin (9/3/2026).

Proyek DJKA berada di sejumlah daerah seperti Sumatera, Jawa bagian Barat, Jawa Tengah, ada juga ruas Solo-Yogyakarta, Jawa Timur, hingga Sulawesi.

"Artinya, kebutuhan KPK memeriksa saksi saudara BKS untuk menerangkan terkait dengan pelaksanaan ataupun plotting pekerjaan di sejumlah lokasi tersebut karena kapasitas yang bersangkutan sebagai menteri saat itu," ungkapnya.

"Termasuk tentunya nanti juga akan di-cross juga ya konfirmasi-konfirmasi bagaimana kaitannya dengan DPR RI sebagai mitra Kementerian Perhubungan yaitu Komisi V. Dalam perkara ini penyidik juga sudah menetapkan saudara SDW (Sudewo) sebagai tersangka," sambungnya.

Budi belum dapat menjelaskan lebih jauh terkait pemeriksaan yang bersangkutan, termasuk materi apa yang akan digali tim penyidik. "Pemeriksaan dilakukan di kantor BPKP Semarang. Pemeriksaan juga dilakukan untuk saksi lainnya," ucapnya.

JAKARTA - Mantan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi (BKS) absen dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (2/3/2026). Sejatinya, ia hari ini akan dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).

"Saksi BKS dalam perkara DJKA hari ini konfirmasi tidak bisa hadir karena sakit," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan.

Pemanggilan ini merupakan kali ketiga terhadap Budi Karya. Pemanggilan pertama, ia berhalangan hadir lantaran terdapat agenda yang sudah terjadwal.

Pada pemanggilan kedua, ia meminta penundaan pemeriksannya. Budi melanjutkan, atas ketidakhadiran yang bersangkutan, pihaknya akan melakukan penjadwalan ulang.

"Penyidik juga masih intens melakukan penjadwalan ulang sehingga nanti bisa dipastikan Pak BKS ini bisa hadir memenuhi panggilan penyidik," ujarnya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) mengagendakan kembali pemeriksaan terhadap mantan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam perkara dugaan korupsi pembangunan rel kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) . Budi Karya bakal dipanggil kembali pada pekan depan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, mantan Menhub itu akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. "Untuk sementara terkonfirmasi pemeriksaan rencana akan dilakukan di pekan depan, jadi kita masih tunggu untuk pemeriksaan tersebut," ujar Budi Prasetyo, Rabu (25/2/2026).

Budi Karya sebelumnya sempat hendak diperiksa pada 18 Februari 2026, tetapi tidak hadir. Alasan ketidakhadiran lantaran memiliki agenda lain. "Kemudian Pak BKS dalam penjadwalan tersebut meminta untuk dijadwalkan ulang, sehingga saat ini penyidik masih terus melakukan koordinasi dan kita masih tunggu," kata Budi.

Diketahui, KPK pernah memeriksa Budi Karya Sumadi pada Juli 2023. Seusai pemeriksaan, Budi mengklaim pemeriksaannya merupakan salah satu upaya mendukung pemberantasan korupsi.

Dia berjanji bakal membantu KPK untuk menuntaskan kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian itu.

"Hari ini saya telah hadir sebagai saksi dugaan korupsi dari perkeretaapian, hal ini merupakan dukungan kami terhadap upaya-upaya mendukung dan komitmen atas turut memberantas korupsi," kata Budi Karya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap eks Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi (BKS) pada Rabu (18/2/2026). Dia dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pembangunan rel kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Jawa Timur (Jatim).

"Benar, hari ini Rabu (18/2/2026) KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi saudara BKS, Menteri Perhubungan RI tahun 2019-2024," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya.

Budi belum menjelaskan materi apa yang akan digali dari keterangan yang bersangkutan.

"Pemeriksaan dijadwalkan di gedung KPK Merah Putih," ujarnya.

Diketahui, KPK sempat memeriksa Budi Karya Sumadi pada Juli 2023 lalu. Seusai pemeriksaan, Budi mengklaim pemeriksaannya merupakan salah satu upaya mendukung pemberantasan korupsi.

Dia berjanji bakal membantu KPK untuk menuntaskan kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian itu.

"Hari ini saya telah hadir sebagai saksi dugaan korupsi dari perkeretaapian, hal ini merupakan dukungan kami terhadap upaya-upaya mendukung dan komitmen atas turut memberantas korupsi," kata Budi Karya Sumadi di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (26/7/2026).

Stasiun KRL Jatake akan beroperasi pada Januari 2026. Stasiun termegah di Tangerang, Banten ini merupakan hasil kerja sama PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan PT Bumi Serpong Damai TBK melalui Sinar Mas Land.

"Proyek seperti ini biasanya kita sebut creative financing, di mana fungsi prasarana transportasi dikerjasamakan dengan swasta," ucap Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat groundbreaking pada 30 Maret 2024 lalu, dikutip dari situs resmi Kemenhub.

Stasiun ini dibangun di Desa Jatake, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Lokasinya strategis karena bisa dijangkau oleh warga BSD City dan sekitarnya.

"Kita butuh lebih banyak lagi pembangunan seperti ini sehingga titik-titik simpul transit oriented development (TOD) dapat terintegrasi dengan kereta api," ujar Budi kala itu.

Stasiun Jatake berada di KM 37+045 Rute Tanah Abang-Rangkasbitung dengan panjang peron 250 meter dan lebar masing-masing peron 6 meter.

Berdasarkan situs resmi Sinar Mas Land, stasiun ini dibangun di atas lahan seluas 2.435 meter persegi, dengan bangunan tiga lantai seluas sekitar 3.000 meter persegi yang diproyeksikan mampu melayani hingga 20 ribu penumpang per hari.

Perancang Stasiun Jatake adalah biro arsitektur bernama Arkonin dengan desain yang dipilih bergaya modern tropis dan bertata ruang sangat fungsional.

Gaya arsitektur stasiun ini diklaim mengadaptasi beberapa instrumen bangunan hijau, mencakup sirkulasi udara alami di zona publik dan penggunaan panel surya untuk efisiensi penggunaan listrik.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menyampaikan pembangunan Stasiun di lintas Tanah Abang-Rangkasbitung ini merupakan bagian dari strategi penguatan layanan transportasi publik di kawasan penyangga Jakarta.

Apalagi pertumbuhan pengguna di lintas Rangkasbitung terus menunjukkan tren positif dan mencapai 70.496.181 pengguna sepanjang Januari-November 2025.

"Stasiun Jatake dihadirkan untuk mendekatkan layanan kereta api kepada masyarakat di kawasan yang berkembang pesat. Kehadirannya diharapkan memperkuat konektivitas wilayah serta mendukung mobilitas harian yang lebih tertata dan efisien," ujar Bobby dalam keterangannya, Minggu (28/12).

Ia menambahkan Stasiun Jatake dikembangkan dengan konsep Transit Oriented Development (TOD) yang mengintegrasikan fungsi transportasi dengan aktivitas kawasan.

CEO Strategic Land Bank Sinar Mas Land sekaligus Direktur PT Bumi Serpong Damai Christopher Siswanto Adisaputro meyakini Stasiun Jatake dan wilayah sekitar BSD bakal berkembang secara optimal dalam waktu dekat.

Ia juga berharap penumpang KRL bisa terdistribusi dengan baik berkat keberadaan stasiun ini.

"Kami harap, Stasiun Jatake akan memudahkan akses bagi penghuni BSD City dan warga di sekitar Kabupaten Tangerang menuju Jakarta atau sebaliknya, sehingga mendorong kemajuan ekonomi bagi warga sekitar. Jika masyarakat terdorong untuk lebih menggunakan kendaraan umum, maka akan mengurangi pula jejak karbon dan polusi udara," jelasnya.

Lebih lanjut, Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menjelaskan fasilitas Stasiun Jatake dirancang untuk menunjang kebutuhan pengguna Commuter Line secara menyeluruh.

Di dalam gedung stasiun tersedia area aktivitas penumpang, zona komersial, serta ruang perkantoran KAI. Sementara itu, area luar dilengkapi fasilitas parkir kendaraan roda dua, roda empat, dan sepeda, serta lahan pengembangan lanjutan seluas sekitar 4.000 meter persegi.

"Stasiun Jatake diproyeksikan menjadi simpul layanan baru yang mendukung kelancaran naik turun penumpang sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di kawasan sekitarnya," kata Anne.

Dari sisi layanan, Stasiun Jatake akan melayani Commuter Line lintas Tanah Abang-Rangkasbitung yang mencakup Tanah Abang, Palmerah, Kebayoran, Pondok Ranji, Jurang Mangu, Sudimara, Rawa Buntu, Serpong, Cisauk, Cicayur, Jatake, Parung Panjang, Cilejit, Daru, Tenjo, Tigaraksa, Cikoya, Maja, Citeras, hingga Rangkasbitung.

Penambahan stasiun ini diharapkan memperkuat distribusi penumpang serta meningkatkan kelancaran perjalanan masyarakat.

Mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dipanggil menghadap Presiden RI Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/11) di tengah polemik utang proyek kereta cepat Whoosh.

Pantauan CNNIndonesia.com, Jonan tiba sekitar Pukul 15.34 WIB. Ia mengenakan jas lengkap sembari membawa tas jinjing.

Eks Direktur Utama KAI 2009-2014 tersebut mengaku tak tahu hal apa yang akan dibahas dengan Prabowo. Ia menyebut kehadirannya untuk memenuhi undangan yang disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

"Enggak tahu saya, enggak tahu. Diundang Pak Seskab itu," kata Jonan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (3/11).

Ia mengaku undangannya hanya untuk mengobrol saja. Ia pun enggan menyampaikan fokus obrolan.

"Enggak, enggak (ada materi yang disiapkan). Enggak tahu saya," ucapnya.

Sebelum Jonan, hadir lebih dulu Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono. Ia menyebut kedatangannya akan membahas sejumlah isu.

Salah satunya ialah isu polemik Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) alias Whoosh yang kini dilanda utang, termasuk membahas restrukturisasi utang Whoosh.

"Mau melaporkan tentunya sekaligus meminta arahan-arahan dari beliau, dari Bapak Presiden tentang banyak. Termasuk kereta cepat," kata AHY di Istana.

Jonan menjabat menhub pada 2014-2016, di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pada 27 Juli 2016, posisi Jonan sebagai Menhub digantikan oleh Budi Karya Sumadi.

Saat menjabat menhub, Jonan cukup alot menggolkan proyek kereta cepat Whoosh. Salah satu persyaratan yang diminta Jonan kepada penggarap proyek Whoosh adalah masalah standar keselamatan penumpang.

"Keselamatan itu tidak bisa ditawar karena keselamatan itu harus single standard. Standarnya itu tunggal, jadi bukan soal harga, ini keselamatan," ujar Jonan di Istana Kepresidenan, Rabu (2/9/2015).

Jonan tidak peduli dengan nilai investasi atau harga proyek kereta cepat yang ditawarkan China dan Jepang. Menurutnya, selisih harga yang ditawarkan kedua kompetitor asing tersebut tidak mencerminkan tingkat jaminan keselamatan calon penumpang.

"Apa kita berani soal keselamatan: oh ini lebih murah, tapi selamat tidak selamat dikit tidak apa-apa, kan tidak. Ini saya sebagai menteri teknis ya. Yang bertugas mengurus transportation safety saya," tuturnya.

Jepang dan China saat itu bersaing memperebutkan proyek kereta cepat. Masing-masing mengajukan proposal penawaran dengan spesifikasi dan harga proyek yang berbeda.

Jepang, yang sejak 2014 telah melakukan studi kelaikan, mengajukan penawaran nilai proyek sebesar US$ 6,2 miliar. Jepang berjanji akan menciptakan kereta berkecepatan 320 km per jam dalam waktu lima tahun (2016-20121).

Sementara China, pada Maret 2015 tiba-tiba memasukan penawaran, dengan nilai proyek sebesar US$ 5,5 miliar. Dengan harga proyek yang lebih murah dari Jepang, China bermimpi menghadirkan kereta berkecepatan 350 km per jam dalam jangka waktu hanya dua tahun (2016-2018).

Usai China keluar sebagai pemenang tender dan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) terbentuk, Jonan mewajibkan 9 syarat perjanjian penyelenggaraan prasarana (konsesi) proyek kereta cepat agar proyek bisa jalan.

Salah satunya, pembiayaan proyek tidak boleh memakai dana APBN. Ada juga klausul soal pemerintah tidak memberikan jaminan terhadap kegagalan pembangunan maupun pengoperasian kereta cepat yang disebabkan oleh KCIC. Apabila KCIC tidak bisa memenuhi 9 persyaratan konsesi, proyek tersebut tidak bisa berjalan.