Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Bisnis-27 ditutup menguat pada perdagangan hari ini, Rabu (20/5/2026). Sejumlah saham, seperti PTBA, MEDC, hingga JPFA tercatat menguat hingga perdagangan sore hari.

Melansir data Bursa Efek Indonesia (BEI), indeks hasil kerja sama BEI dengan Harian Bisnis Indonesia ditutup menguat 0,07% ke level 447,06. Dari 27 konstituen, sebanyak 10 saham menguat, 15 melemah, dan hanya 2 saham stagnan.

Penguatan harga saham dipimpin oleh PT Bukit Asam (Persero) Tbk. (PTBA) yang naik 6,42% ke Rp2.820, diikuti saham PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) naik 5,44% ke Rp1.550, dan saham PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA) menguat 5,18% ke Rp2.640.

Selain itu, penguatan juga dialami oleh saham PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) yang naik 2,71% ke Rp4.170, saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) naik 2,42% ke Rp4.230, dan saham PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) naik 1,31% ke Rp3.100.

Sebaliknya, pelemahan dialami oleh PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) yang turun 6,99% ke Rp173, PT Triputra Agro Persada Tbk. (TAPG) turun 6,60% ke Rp1.485, dan PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. (MIKA) turun 4,97% ke Rp1.625.

Senasib, saham PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. (ADRO) turut melemah 4,29% ke Rp2.230, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (INKP) turun 3,90% ke Rp8.000, dan PT Merdeka Battery Materials Tbk. (MBMA) turun 3,36% ke Rp460.

Tim riset Phintraco Sekuritas memperkirakan IHSG hari ini akan bergerak di rentang level support 6.250 dan resistance di 6.500. Pada perdagangan Selasa (19/5), indeks komposit melemah 3,46% ke level 6.370.

Analis menilai bahwa pelemahan tersebut adalah akibat dari tekanan jual setelah beredarnya rumor pemerintah berencana untuk mengatur ekspor komoditas melalui satu badan khusus bentukan negara.

"Sejumlah komoditas yang dirumorkan akan diatur di antaranya batu bara, CPO hingga mineral logam. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran investor bahwa akan ada potensi pengendalian harga jual yang dapat berdampak pada penurunan marjin laba perusahaan," tulis analis dalam risetnya, Rabu (20/5/2026).

Menilik sentimen yang menyertai IHSG, pasar akan menunggu pernyataan Presiden Prabowo di Rapat Paripurna DPR tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 hari ini, Rabu (20/5). Ini merupakan pertama kalinya Kepala Negara langsung menyampaikan dokumen KEM-PPKF di hadapan DPR, yang biasanya disampaikan oleh Menteri Keuangan.

Selain itu, investor juga mengantisipasi hasil RDG Bank Indonesia yang akan diumumkan Rabu (20/5), di mana menurut konsensus, Bank Indonesia akan menaikkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 5% dalam rangka untuk meredam pelemahan rupiah.

Pasar juga menyoroti sejumlah data ekonomi yang akan dirilis. Dari sektor jasa keuangan, pertumbuhan kredit bulan April diperkirakan tumbuh 9,7% YoY dari 9,49% YoY di Maret 2026. Sedangkan dari sisi fiskal, defisit APBN mencapai Rp164,4 triliun atau setara 0,64% PDB per 30 April 2026, lebih rendah dibandingkan defisit pada Maret 2026 yang mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93% PDB.

"Secara teknikal, IHSG ditutup di bawah level 6.400 dengan volume jual yang meningkat, sehingga IHSG diperkirakan berpotensi uji level support di 6.250-6.300," tulis analis.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Bisnis-27 ditutup melemah pada perdagangan hari ini, Senin (18/5/2026). Meskipun begitu, sejumlah saham seperti ASII, TLKM, hingga MEDC masih bergerak menguat hingga perdagangan sore hari.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), indeks hasil kerja sama BEI dengan Harian Bisnis Indonesia ditutup melemah 0,73% ke level 456,43. Dari 27 konstituen, sebanyak 9 saham menguat, 17 melemah, dan 1 saham stagnan.

Penguatan harga saham dipimpin oleh PT Astra International Tbk. (ASII) yang naik 4,35% ke Rp6.000, diikuti saham PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) yang naik 4,05% ke Rp3.080, dan saham PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) yang naik 2,55% ke Rp1.610.

Selain itu, penguatan juga dialami oleh saham PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) yang naik 0,96% ke Rp4.200, saham PT Bukit Asam (Persero) Tbk. (PTBA) naik 0,71% ke Rp2.850, dan saham PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA) naik 0,69% ke Rp1.465.

Sebaliknya, pelemahan harga saham dialami oleh saham PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) yang turun 9,71% ke Rp3.160, PT Darma Henwa Tbk. (DEWA) turun 9,09% ke Rp440, dan PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) turun 8,94% ke Rp5.350.

Selain itu, kinerja saham PT Merdeka Battery Materials Tbk. (MBMA) turut terkoreksi 7,69% ke Rp540, saham PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS) turun 6,49% ke Rp720, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (INKP) turun 4,72% ke Rp8.575, dan saham PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) turun 3,74% ke Rp206.

Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) Imam Gunadi mengatakan bahwa penurunan tajam indeks harga saham gabungan (IHSG) dalam pekan lalu disebabkan oleh kombinasi tekanan global dan domestik yang datang bersamaan.

Sementara untuk perdagangan 18-22 Mei 2026, Imam menilai fokus pasar masih akan tertuju pada implementasi MSCI rebalancing menjelang effective date 29 Mei 2026. Volatilitas diperkirakan tetap tinggi, terutama pada sesi closing auction yang biasanya menjadi titik utama penyesuaian portofolio passive funds global.

"Namun menariknya, di balik potensi outflow tersebut, terdapat peluang rotasi inflow menuju saham-saham yang diperkirakan mengalami peningkatan bobot indeks seperti BMRI, BRMS, PGAS, ADRO, INDF, hingga MTEL dan TOWR," ujarnya.

Selain itu, pasar juga mulai mengantisipasi potensi upgrade Korea Selatan dari Emerging Market menjadi Developed Market oleh MSCI, yang dalam jangka menengah dapat membuka peluang reallocation flow ke pasar emerging termasuk Indonesia.

Secara teknikal, sambungnya, IHSG saat ini masih berada dalam fase bearish dengan support berikutnya berada di area 6.640 hingga 6.538. Walaupun indikator mulai menunjukkan tanda awal bearish exhaustion, konfirmasi reversal masih belum terbentuk sehingga strategi defensif tetap menjadi pendekatan yang paling relevan dalam jangka pendek.

Menurutnya, tekanan pasar saat ini lebih mencerminkan faktor teknikal dan mekanisme global rebalancing dibanding deteriorasi fundamental ekonomi domestik secara struktural. Dengan pertumbuhan PDB Indonesia kuartal I-2026 yang tetap solid di level 5,61%, pasar domestik menurutnya masih memiliki fundamental yang cukup resilien.

“Namun, hingga arus dana asing mulai stabil pasca effective date MSCI, volatilitas pasar diperkirakan masih akan tetap tinggi dan menuntut investor untuk lebih disiplin dalam mengelola risiko dan posisi trading,” tandasnya.

Pemerintah akan membangun jalan tol sepanjang sekitar 80 kilometer yang menghubungkan Trans Sumatra dengan Pelabuhan Tanjung Carat di Sumatra Selatan.

Pembangunan tol ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman Rencana Kerja Sama Integrasi Pembangunan Jalan Tol Menuju Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat.

Penandatanganan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, PT Hutama Karya (Persero), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengatakan proyek ini menelan investasi sekitar Rp26 triliun.

"Kalau total angkanya kurang lebih sekitar Rp26 triliun untuk pembangunan tol ini sendiri," ujar Todotua usai acara penandatangan di kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi Rabu (13/5).

Ia menjelaskan proyek ini merupakan lanjutan dari backbone Jalan Tol Trans Sumatera yang saat ini telah terhubung hingga Sumatera Selatan dan ditargetkan mencapai Jambi pada akhir tahun ini.

Tol baru ini akan menjadi jalan menuju Pelabuhan Tanjung Carat yang dimulai dari gerbang tol Betung.

"Jadi ini dari nanti backbone Tol Sumatra itu direncananya di pintu tol Betung, itu akan ada interline lagi tol yang menuju ke Tanjung Carat itu kurang lebih sekitar 80 kilometer tolnya," ujar Todotua.

Pembangunan tol ini akan dilakukan paralel dengan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat.

Todotua menyebut Hutama Karya akan menjadi pelaksana pembangunan jalan tol, sedangkan Pelindo bertugas untuk pelabuhannya.

Sejumlah BUMN ikut menandatangani MoU ini karena mereka akan menjadi pengguna jasa tol dan pelabuhan tersebut, termasuk PT Bukit Asam.

"Salah satunya yang ikut tanda tangan di sini adalah Bukit Asam, di mana memang saat ini kalau kita lihat dalam beberapa tahun itu Bukit Asam itu volume (produksi, red) itu memang relatif sulit untuk naik karena memang alur keluarnya ini yang memang cukup menjadi tantangan," jelas Todotua.

Ia berharap keberadaan tol dan pelabuhan baru dapat meningkatkan volume distribusi komoditas seperti batu bara, karet, dan sawit dari Sumatra Selatan.

Selain meningkatkan volume distribusi barang, proyek ini juga diharapkan dapat menekan biaya logistik.

Pemerintah menargetkan konstruksi proyek tol dan pelabuhan bisa dimulai tahun ini.

"Ini sebenarnya tinggal melakukan kegiatan pembebasan lahan dan memulai konstruksi. Kita harapkan dalam waktu dekat setidaknya di tahun ini rencana programnya ini sudah bisa kita mulai untuk konstruksi," ujar Todotua.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengembangan Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Sumatra Selatan, yang didukung degan jalan tol penghubung menuju fasilitas infrastruktur tersebut diyakini akan memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan Sumatra bagian selatan.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu mengatakan integrasi jalan tol dan pelabuhan tersebut ditujukan untuk memperkuat konektivitas logistik sekaligus meningkatkan volume distribusi komoditas unggulan dari Sumatra Selatan dan wilayah sekitarnya.

Menurutnya, salah satu dampak paling nyata akan dirasakan oleh sektor batu bara yang selama ini masih menghadapi tantangan jalur distribusi.

“Salah satunya [yang terkait adalah] Bukit Asam [PTBA]. Selama beberapa tahun ini volumenya relatif tertahan karena alur keluarnya memang cukup menjadi tantangan,” ujarnya di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Dia menjelaskan keberadaan jalan tol dan pelabuhan baru nantinya diharapkan dapat meningkatkan volume distribusi berbagai komoditas unggulan seperti batu bara, kopi, karet, sawit, hingga komoditas lainnya dari Sumatra Selatan dan sederet daerah lain seperti Jambi dan Kepulauan Bangka Belitung.

Dengan meningkatnya volume distribusi tersebut, pertumbuhan ekonomi daerah juga diperkirakan ikut terdorong.

Menurutnya, pembangunan konektivitas logistik tersebut juga akan meningkatkan kualitas distribusi barang sekaligus menekan ongkos logistik yang selama ini menjadi hambatan daya saing komoditas dari Sumatra bagian selatan.

“Keberadaan tol ini akan memberikan kualitas kegiatan logistik dan itu berimpak terhadap cost,” katanya.

Todotua mengatakan integrasi jalan tol dan pelabuhan akan membuat jalur distribusi komoditas menjadi lebih efisien sehingga mampu meningkatkan daya saing produk-produk unggulan daerah di pasar domestik maupun ekspor.

“Kita bisa menurunkan ongkos logistik dan menaikkan jumlah volume komoditas yang ada,” ujarnya.

Pemerintah sebelumnya menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) Rencana Kerja Sama Integrasi Pembangunan Jalan Tol Menuju Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan.

Penandatanganan dilakukan oleh BKPM bersama Kementerian Pekerjaan Umum, PT Hutama Karya (Persero), PT Bukit Asam (Persero) Tbk. (PTBA), dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Kholid Syeirazi mendorong perubahan cara pandang terhadap skema subsidi energi nasional di tengah upaya pemerintah mempercepat proyek hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME).

Menurutnya, subsidi untuk proyek DME tidak bisa dipandang semata-mata menjadi beban fiskal, melainkan investasi strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menciptakan nilai tambah di dalam negeri.

Kholid menilai, pendekatan tersebut penting karena selama ini subsidi LPG justru lebih banyak mengalir untuk produk impor. Berbeda dengan DME yang diproduksi dari sumber daya domestik, terutama batu bara kalori rendah yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.

"Kalau nanti tetap ada subsidi (di DME), ya itu subsidi dari produksi kita sendiri. Kalau LPG kan subsidi dari impor, jadi enggak ada nilai tambah domestik," ujar Kholid saat ditemui di Jakarta dikutip Rabu (13/5).

Ia menjelaskan, ketergantungan Indonesia terhadap LPG impor masih sangat tinggi. Dari total kebutuhan LPG nasional, sekitar 80 persen atau sekitar 7,2 juta ton per tahun masih dipenuhi melalui impor.

Di sisi lain, Indonesia memiliki cadangan batu bara kalori rendah (low rank coal) dalam jumlah besar yang belum terserap pasar secara optimal.

Menurut Kholid, cadangan tersebut dapat dikonversi menjadi DME melalui proyek strategis yang tengah dikembangkan oleh MIND ID, Pertamina, Bukit Asam, dan Pertamina Patra Niaga.

Proyek Percepatan Pengembangan Coal to DME yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian Groundbreaking Proyek Hilirisasi ke-2 pada akhir April 2026 itu dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan impor LPG sekaligus memanfaatkan batu bara stranded yang selama ini minim pasar.

"Kita punya stranded batu bara sekitar 600 juta ton yang itu bisa dimanfaatkan dengan cara dikonversi menjadi DME," kata dia.

Kholid menilai, pendekatan pembangunan DME tidak bisa dilihat semata dari sisi keekonomian jangka pendek. Sebab, proyek tersebut berkaitan langsung dengan agenda besar ketahanan dan kemandirian energi nasional yang menjadi bagian dari visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, ketergantungan pada impor energi menyimpan risiko besar, terutama di tengah meningkatnya tensi geopolitik global seperti konflik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi mengganggu rantai pasok energi dunia.

"Misalnya kita punya uang tapi barangnya enggak ada karena ada gangguan pengiriman atau infrastruktur, itu bisa memicu krisis energi. Makanya sumber daya yang kita punya harus dimanfaatkan sendiri," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa perhitungan manfaat proyek DME harus memperhitungkan aspek net social benefit secara menyeluruh, bukan hanya membandingkan harga LPG impor dengan biaya produksi DME.

Menurut Kholid, apabila negara hanya berpatokan pada logika ekonomi murni, maka pembangunan kilang maupun proyek hilirisasi lainnya tidak akan pernah dianggap layak.

"Kalau pertimbangannya murni ekonomi, ya kita impor saja semuanya. Tapi negara harus berpikir untuk kondisi kahar dan ketahanan energi jangka panjang," katanya.

Lebih lanjut, ia menyebut proyek DME saat ini masih terus dimatangkan oleh pemerintah bersama berbagai pihak, termasuk Danantara dan BRIN, terutama terkait kualitas produk dan skema keekonomian agar dapat setara dengan LPG yang digunakan masyarakat.

Kholid mengatakan, pemerintah berharap proyek DME dapat mulai bergerak tahun ini. Namun, untuk detail pelaksanaan dan operator proyek masih menunggu keputusan lebih lanjut dari Danantara sebagai pihak yang akan mengorkestrasi pengembangannya.

"Nanti ada kolaborasi antara Pertamina dengan Bukit Asam dan seterusnya. Mudah-mudahan DME bisa jalan tahun ini," ujarnya.

Dapur-dapur di pelosok Nusantara mungkin terasa senyap dari desing peluru yang merobek langit Timur Tengah. Namun, setiap lidah api biru yang menari di bawah dandang nasi rakyat sebenarnya sedang menanggung beban dari sebuah prahara di kejauhan.

Di Selat Hormuz, urat nadi yang mengalirkan energi dunia, bara konflik antara Amerika Serikat-Israel dan Iran bukanlah sekadar fragmen berita internasional. Ia adalah hulu dari sebuah guncangan ekonomi yang nyata.

Penutupan selat strategis tersebut oleh imbas perang telah mengirimkan gelombang kejut yang melambungkan harga minyak mentah dunia, melejit jauh melampaui pagu asumsi APBN yang dipatok sebesar US$70 per barel.

Lonjakan ini seketika menyeret Indonesia Crude Price (ICP) ke level yang menyesakkan ruang fiskal. Bagi Indonesia, kenaikan ICP adalah lonceng peringatan bagi ketahanan energi nasional.

Dengan ketergantungan impor LPG yang mencapai 7 juta ton dari total kebutuhan 8,6 juta ton per tahun, setiap kenaikan harga energi global adalah ancaman langsung bagi devisa negara.

Di tengah pusaran ketidakpastian itulah, sebuah narasi besar tentang kemandirian energi mulai ditulis ulang dari atas bumi Sriwijaya melalui proyek hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME).

Rabu, 29 April 2026, menjadi noktah sejarah saat Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek DME di Tanjung Enim, Sumatera Selatan.

“Hilirisasi adalah jalan satu-satunya untuk kita bisa lebih makmur. Kita tidak mau sekadar jual bahan baku, kita mau olah turunan-turunannya di Indonesia supaya nilai tambahnya dinikmati oleh rakyat Indonesia,’’ tegas Presiden dalam pidato peresmiannya.

Bagi Presiden, ini bukan sekadar proyek fisik, melainkan kesempatan emas bagi Indonesia dalam perjalanan suatu bangsa mencapai kemandirian. “Sudah saatnya BUMN bertransformasi menjadi harapan masyarakat dan negara. Proyek-proyek yang tadi diumumkan ini baru awal ya... kita mau olah supaya nilai tambah ada di Indonesia supaya kita tambah makmur, dan kemakmuran itu harus ke rakyat,” jabar Presiden Prabowo dengan nada yang menggetarkan.

Pijakan Strategis: Dari Nota Kesepahaman Menuju Tapak Pertama

Keberhasilan mencapai titik groundbreaking ini tidaklah jatuh dari langit. Ia berdiri di atas pijakan kokoh yang telah disusun secara sistematis. Pada Jumat (9/1/2026), sebuah nota kesepahaman strategis ditandatangani antara Holding BUMN Pertambangan Indonesia, MIND ID dan PT Pertamina (Persero) terkait pengembangan DME sebagai energi alternatif. Penandatanganan nota kesepahaman inilah yang menjadi pijakan operasional mendasar sehingga proses groundbreaking dapat terealisasi tiga bulan kemudian.

Direktur Utama MIND ID, Maroef Sjamsoeddin, dalam seremoni penandatanganan tersebut menekankan bahwa kolaborasi ini adalah upaya memperkuat struktur industri nasional melalui pengembangan rantai nilai mineral, batu bara, dan energi di dalam negeri.

“MIND ID berkomitmen mendorong hilirisasi yang memberikan nilai tambah ekonomi, mengurangi ketergantungan impor, meningkatkan daya saing, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat ketahanan energi nasional dalam jangka panjang,” kata Maroef.

Pijakan ini kian diperkuat oleh komitmen dari hilir. Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, menyatakan bahwa optimalisasi infrastruktur distribusi Pertamina akan menjadi tulang punggung agar DME dapat diakses oleh rakyat secara terjangkau.

“Sebagai tulang punggung energi nasional, kami berkomitmen mengoptimalkan infrastruktur distribusi Pertamina untuk mendukung hilirisasi ini melalui kerja sama dengan MIND ID. Ini adalah langkah nyata dalam mengurangi ketergantungan pada impor LPG dan memastikan energi yang lebih terjangkau tersedia bagi rakyat, sejalan dengan target swasembada energi pemerintah," ujar Simon.

Danantara: Dirigen Baru dalam Simfoni Hilirisasi

Hal membedakan upaya hilirisasi kali ini dengan masa lalu adalah kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Jika proyek-proyek sebelumnya cenderung berjalan secara parsial antar-BUMN, kini Danantara hadir sebagai "Dirigen" yang mengorkestrasi seluruh instrumen investasi strategis nasional.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan P. Roeslani, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan strategi pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan energi sesuai arah besar Asta Cita. “Seperti arahan Bapak Presiden, bagaimana kami (Danantara) bisa menjadi katalisator transformasi ekonomi nasional. Mandat kami adalah menciptakan nilai tambah, mengoptimalkan aset, menciptakan efisiensi, dan tentunya sebagai investasi negara untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia," tegas Rosan saat mendampingi Presiden dalam peresmian tersebut.

Lebih lanjut, Rosan menegaskan hilirisasi ini menjadi akselerator upaya pemerintah untuk menurunkan gap impor LPG yang kian membumbung tinggi.

'"Pengembangan DME di Tanjung Enim menjadi langkah penting dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG,'' imbuhnya.

Di sisi lain, aspek teknokratis proyek ini dijaga ketat oleh Satgas Percepatan Hilirisasi yang dipimpin oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Sebelum proyek diserahkan kepada Danantara, Satgas memastikan penyusunan feasibility study (FS) dilakukan secara rigid.

“Kita tidak boleh lagi hanya menjadi pengekspor bahan mentah. Hilirisasi harus menjadi alat untuk memperkuat kedaulatan energi, memperbesar penerimaan negara, membuka lapangan kerja, dan memastikan kekayaan alam Indonesia benar-benar dinikmati oleh rakyat Indonesia," tegas Bahlil Lahadalia selaku Ketua Satgas.

Aset Nasional: Mengunci Masa Depan di BACBIE

Modalitas Indonesia untuk keluar dari sandera impor sebenarnya sangat melimpah. Berdasarkan laporan Neraca Sumber Daya Desember 2024, kekayaan batu bara nasional mencapai 97.960,76 juta ton. Permatanya terletak pada 67.333,07 juta ton batu bara kalori rendah (low rank coal) yang tersebar di seluruh tanah air. Selama ini, batu bara jenis ini kerap dianggap 'anak tiri' karena nilai ekonomis ekspornya yang rendah, namun di tangan MIND ID, ia diubah menjadi benteng swasembada.

Direktur Hilirisasi dan Diversifikasi Produk PT Bukit Asam Tbk (PTBA), Turino Yulianto, memaparkan langkah berani perusahaan dalam mengamankan suplai jangka panjang.

“Kami lock 800 juta ton cadangan itu di Sumatera Selatan dan di Riau. Ini khusus untuk hilirisasi. Jadi dari sisi suplai bahan baku sudah ready, nih,” ungkap Turino dalam forum Hipmi-Danantara Indonesia Business Forum 2025 di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Proyek DME ini dipusatkan di kawasan Bukit Asam Coal Based Industrial Estate (BACBIE) seluas 600 hektare di Muara Enim, didukung oleh pasokan energi dari PLTU Sumsel 8 berkapasitas 2x660 Mega Watt (MW). "Proyek ini memiliki arti penting karena sudah masuk dalam proyek strategis nasional dengan kapasitas 1,4 juta ton DME yang setara dengan sekitar 1 juta ton LPG," tambah Turino saat meresmikan proyek di Tanjung Enim, Rabu (29/4/2026)..

Direktur Utama PTBA, Arsal Ismail, menegaskan bahwa proyek ini adalah pilar utama peta jalan transformasi menuju perusahaan energi kelas dunia pada 2030. Arsal memerinci bahwa fase penjajakan mitra teknologi akan diintensifkan pada 2026, dengan target eksekusi fisik dimulai pada 2027. “Tahun 2026 sedang penjajakan (mitra), 2027 paling tidak sudah ada kepastian untuk memulai proyek ini,” tegas Arsal dalam RDP di Komisi VI DPR RI, (5/4/2026).

Dialektika Keekonomian: Catatan Kritis dari Meja Makan hingga Emisi

Namun, simfoni ini tetap harus menghadapi nada-nada sumbang berupa tantangan komersial dan teknis yang menjadi catatan khusus proyek ini. Sejarah mencatat, mundurnya investor asal Amerika Serikat, Air Product, di masa lalu terjadi karena keekonomian proyek tidak masuk dalam skala bisnis.

Menanggapi trauma ini, Presiden Prabowo memberikan instruksi keras agar perkembangan teknologi dikaji secara objektif: “Tim satgas hilirisasi Danantara kaji terus teknologi... Saya minta kita objektif dan kita bersifat scientific kita hitung secara matematik,'' tegas Presiden.

Tantangan nyata diungkapkan oleh Mantan Menteri ESDM, Arcandra Tahar. Ia memaparkan bahwa harga DME ekuivalen bisa 30% lebih mahal dibandingkan LPG nonsubsidi. “Kalau LPG nonsubsidi 10 kilogram sekarang sekitar Rp220 ribu, maka DME dengan berat ekuivalen bisa 30% lebih mahal. Secara teknis visibel, yes. Tapi secara komersial, no,” tegas Arcandra dalam siniar YouTube.

Hal ini diperdalam oleh Pengamat Energi Iwa Garniwa yang mengingatkan sensitivitas DME terhadap harga batu bara dunia. Menurut dia pemerintah harus ikut campur dalam mengamankan harga batu bara dan menyuntik subsidi ke dalam DME agar proyek tersebut lebih mudah diserap oleh masyarakat.

"Jika harga batu bara berada di atas US$60 per ton, DME tidak kompetitif tanpa subsidi,'' katanya

.Iwa juga menyoroti aspek lingkungan, di mana produksi DME menghasilkan emisi 20% lebih tinggi dari LPG, sehingga memerlukan teknologi CCUS yang akan mengerek biaya modal sebesar 20% dan operasional sebesar 15%.

Di sisi distribusi, Head of Center of Industry INDEF, Andry Satrio Nugroho, dalam wawancaranya dengan Warta Ekonomi pada Selasa (28/4/2026), menyoroti masalah distribusi dan kesiapan teknis perangkat masak masyarakat. “Kompor DME dengan kompor LPG berbeda. Siapa yang harus menanggung itu? Untuk transisi kita. Jadi ya DME ini dari sisi technical memang cukup challenging,” jelas Andry. Ia mewanti-wanti agar program pemerintah ini tidak mengorbankan cash flow BUMN pelaksana.

Senada disampaikan Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro. “DME itu tekanannya beda... kompor yang sudah ada di masyarakat saat ini tidak bisa dipakai untuk DME," ucapnya pada Warta Ekonomi. Ia menyarankan segmentasi pengguna ke sektor industri agar keekonomiannya lebih masuk. Bahkan, Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menegaskan perlu adanya penugasan khusus agar mekanisme subsidi dan selisih harga dapat diatur secara jelas oleh pemerintah.

Mendorong Keberhasilan: Paradigma "Subsidi Martabat

Menjawab keraguan tersebut, Indonesia didorong untuk melihat potret sukses Tiongkok dan India. Tiongkok telah membuktikan keberhasilannya mencampur 20% DME ke dalam LPG, membuat harganya sepertiga lebih murah dari LNG impor.

Senior Director Oil and Gas BPI Danantara Indonesia, Wiko Migantoro, dalam forum Rembuk Energi, Rabu (10/12/2025), mengungkapkan pihaknya tengah mengkaji opsi pemberian subsidi bagi DME agar mampu bersaing dengan harga LPG saat ini. “Kelak harga dari DME ini bisa lebih kurang sama dengan LPG yang sekarang,” kata Wiko.

Anggota Dewan Energi Nasional, Kholid Syeirazi, menawarkan paradigma baru dalam melihat subsidi. Baginya, subsidi DME adalah investasi dalam nilai tambah domestik. “Kalau nanti tetap ada subsidi (di DME), ya itu subsidi dari produksi kita sendiri. Kalau LPG kan subsidi dari impor, jadi enggak ada tambah nilai domestik gitu,” terang Kholid kepada Warta Ekonomi.

Ia menegaskan bahwa pengembangan DME adalah bagian dari upaya pemerintah menjaga keamanan pasokan di tengah konfigurasi geopolitik Timur Tengah yang sedang bergejolak, di mana mekanisme pasar internasional tidak bisa sepenuhnya dipercaya.

Menuju Fajar Kemandirian

Groundbreaking DME di Tanjung Enim adalah titik balik bagi perjalanan energi bangsa. Di bawah arahan Presiden Prabowo yang menuntut pendekatan scientific, serta orkestrasi Danantara sebagai dirigen investasi, Indonesia sedang menulis ulang takdir energinya.

Hilirisasi batu bara menjadi DME bukan sekadar proyek industri; ia adalah simbol transformasi dari bangsa pembeli menjadi bangsa pembuat. Meski kerikil teknis dan ekonomi masih berserakan, kesediaan untuk beralih dari subsidi impor menuju "subsidi martabat" domestik adalah langkah nyata menuju kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) meminta pemerintah mengkaji rencana penyusunan skema baru bagi hasil tambang ala minyak dan gas (migas) secara komprehensif sebelum menerapkannya.

Corporate Secretary Division Head PTBA Eko Prayitno menuturkan, wacana adopsi skema bagi hasil seperti cost recovery maupun gross split pada sektor migas perlu dikaji lebih dalam karena karakteristik industri pertambangan berbeda dengan migas.

Dia menjelaskan, sektor migas memiliki risiko eksplorasi yang sangat tinggi dengan kebutuhan investasi awal yang besar. Sementara itu, pertambangan batu bara memiliki risiko penemuan cadangan yang relatif lebih terukur, tetapi menghadapi tantangan besar pada aspek logistik, pengelolaan lingkungan, dan volatilitas harga komoditas.

PTBA berpandangan, skema apa pun yang nantinya diterapkan pemerintah tetap harus menjaga margin usaha yang sehat agar perusahaan tambang dapat melanjutkan pengembangan proyek strategis dan hilirisasi.

“Skema apa pun yang dipilih harus tetap mempertimbangkan margin yang sehat agar perusahaan dapat terus mengembangkan proyek-proyek strategis dan hilirisasi untuk memperkuat ketahanan energi nasional,” kata Eko saat dihubungi Bisnis, dikutip Kamis (7/5/2026).

Adapun, PTBA menilai kebijakan baru tersebut perlu diikuti regulasi turunan yang komprehensif agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha, khususnya perusahaan terbuka yang bergantung pada kepercayaan investor dan keberlanjutan operasional jangka panjang.

Eko mengatakan, perseroan pada prinsipnya mendukung kebijakan pemerintah yang bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam bagi negara.

“Namun, kepastian hukum merupakan variabel krusial bagi perusahaan terbuka seperti PTBA untuk menjaga kepercayaan pemegang saham dan keberlanjutan operasional jangka panjang,” ujarnya.

Lebih lanjut, PTBA menilai daya saing investasi sektor pertambangan nasional sangat ditentukan oleh keseimbangan antara besaran penerimaan negara dan tingkat pengembalian investasi bagi pelaku usaha.

Perseroan mengingatkan agar total beban fiskal sektor tambang, mulai dari royalti, pajak penghasilan hingga skema bagi hasil baru, tetap berada dalam batas yang kompetitif dibandingkan negara pesaing lainnya.

PTBA juga mendorong agar pemerintah menyiapkan insentif bagi perusahaan yang menjalankan program hilirisasi, termasuk pembangunan PLTU mulut tambang dan proyek gasifikasi batu bara.

“Kami meyakini pemerintah akan merumuskan formula yang seimbang sehingga optimalisasi penerimaan negara dapat tercapai dan minat investor semakin tinggi untuk melakukan pengembangan di sektor pertambangan Indonesia,” ujar Eko.

pemerintah tak hanya menjadikan batu bara sebagai pilar keamanan energi, tetapi juga sebagai solusi untuk mewujudkan swasembada energi

Jakarta (ANTARA) - “Batu bara akan selalu menjadi primadona ketika harga minyak meroket,” demikian pakar energi dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti memandang pergerakan harga batu bara di tengah perang akibat serangan Amerika Serikat-Israel ke Iran.

Ketika grafik harga emas menunjukkan tren penurunan sepanjang dua bulan sejak pecahnya perang tersebut, komoditas batu bara justru menampilkan tren sebaliknya.

Harga batu bara sempat mencapai 145,86 dolar AS per ton pada pertengahan Maret 2026. Sebulan sebelumnya, harganya 115 dolar AS per ton.

Lompatan harga batu bara terjadi tepat setelah AS-Israel melancarkan serangan terhadap Iran, lantas kian melambung sejak Iran menutup Selat Hormuz.

Penutupan Selat Hormuz menunjukkan betapa rapuhnya rantai pasok energi dunia, sekaligus menyingkap pesona sang emas hitam.

Kala keterbatasan minyak dan gas bumi memantik krisis energi dunia, kehadiran batu bara menjelma sebagai penyelamat di saat darurat. Ialah emas hitam yang menjadi primadona dunia.

Pilar keamanan energi

Kenaikan harga batu bara di tengah perang bukanlah tanpa alasan. Yayan Satyakti menyampaikan batu bara menjadi alternatif yang menggantikan peran berbagai komoditas energi, terutama bagi negara-negara Asia.

Peran tersebut digambarkan melalui kebijakan Korea Selatan dan Jepang yang melonggarkan penggunaan batu bara untuk pembangkit listrik akibat perang AS-Israel melawan Iran.

Korea Selatan yang semula membatasi operasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sebesar 80 persen, memutuskan untuk melonggarkan batasan tersebut guna menjaga keamanan energi di dalam negeri.

Tak hanya itu, menurut laman resmi Greenpeace, Korea Selatan bahkan berencana untuk menunda pensiun PLTU pada 2026 dan mempertahankan 21 dari 60 PLTU-nya selepas 2040 sebagai cadangan strategis apabila krisis energi kembali melanda.

Serupa dengan Korea Selatan, pada April 2026, Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang Ryosei Akazawa mengatakan akan meningkatkan operasi pembangkit listrik tenaga batu bara di Jepang.

Langkah yang diambil oleh kedua negara tersebut untuk mengurangi kebergantungan terhadap penggunaan gas sebagai pembangkit listrik di tengah krisis pasokan LNG. Keputusan itu merupakan respons terhadap ditutupnya Selat Hormuz yang menjadi jalur bagi 20 persen dari pasokan LNG dunia.

Tidak hanya Jepang dan Korea Selatan, negara-negara lain di Asia pun terpikat dengan pesona batu bara di tengah krisis.

China dengan proyek coal to liquids menjadikan batu bara sebagai alternatif dari minyak mentah (crude), Filipina yang beranjak dari pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) ke PLTU, serta India dengan ambisi gasifikasi 100 juta ton batu bara untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor migas.

Tren kembali ke batu bara juga terjadi di kawasan luar Asia, sebagaimana yang disoroti oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Bahlil menyatakan, AS maupun sejumlah negara Eropa kini kembali memanfaatkan batu bara untuk menjaga ketahanan energi domestik mereka.

Bahlil mengungkapkan bahwa Eropa meminta pasokan batu bara sebesar 20 juta ton per tahun.

Respons berbagai negara terhadap perang antara AS dan Iran menunjukkan peran batu bara yang kian populer untuk memenuhi beragam kebutuhan energi. Pada akhirnya, keamanan energi menjadi prioritas, dan batu bara berperan sebagai stabilisator ketika pasokan minyak dan gas terganggu.

Tak heran, laporan Eye on the Market oleh JP Morgan Asset Management menasbihkan Indonesia sebagai salah satu negara yang paling tahan terhadap guncangan energi global.

Capaian itu tak lepas dari ketahanan energi Indonesia yang ditopang oleh produksi batu bara domestik. Batu bara memenuhi sekitar 48 persen konsumsi energi akhir nasional, diikuti gas bumi sebesar 22 persen dan energi terbarukan sekitar 7 persen.

Bagi Indonesia, batu bara mendukung keamanan energi nasional karena memiliki harga yang lebih murah dengan ketersediaan yang relatif melimpah. Keunggulan tersebut menjadikan batu bara sebagai sumber energi yang stabil dan terjangkau bagi masyarakat.

Pada 2025, konsumsi batu bara dalam negeri sekitar 254 juta ton yang didominasi oleh kebutuhan listrik masyarakat serta industri strategis lain seperti pupuk, semen, dan metalurgi. Adapun produksi batu bara pada 2025 bertahan di level yang tinggi, yakni sekitar 790 juta ton.

Kini, pemerintah tak hanya menjadikan batu bara sebagai pilar keamanan energi, tetapi juga sebagai solusi untuk mewujudkan swasembada energi.

Mewujudkan swasembada energi

Pengelolaan batu bara domestik erat kaitannya dengan peran MIND ID yang merupakan Holding Industri Pertambangan Indonesia.

Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin telah menegaskan komitmennya untuk mendukung swasembada energi nasional melalui pengelolaan sumber daya dan cadangan batu bara dengan optimal.

Oleh karenanya, sebagai pengelola kekayaan alam Indonesia, MIND ID berperan untuk memastikan keberlanjutan pasokan batu bara bagi sektor kelistrikan dan industri strategis, sekaligus menjadi orkestrator hilirisasi batu bara nasional.

Hilirisasi batu bara tak hanya bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah, tetapi juga mendukung Astacita Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada energi.

PT Bukit Asam (PTBA), yang merupakan anggota grup MIND ID dan produsen batu bara negara, turut mengambil bagian dalam pengembangan hilirisasi batu bara untuk mendukung swasembada energi nasional.

Proyek hilirisasi batu bara yang kini menuai sorotan adalah proyek DME karena memiliki karakteristik yang mirip dengan LPG. Pemerintah meyakini DME dapat mendukung swasembada energi nasional dengan mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap impor LPG.

Saat ini, Indonesia mengimpor lebih dari 80 persen dari total kebutuhan LPG-nya. Kebutuhan LPG Indonesia pada 2026 diproyeksikan mencapai 10 juta ton, dengan kemampuan produksi dalam negeri hanya di angka 1,6 juta ton. Dengan demikian, sekitar 8,4 juta ton dipenuhi lewat impor.

Menyadari tingginya urgensi untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap impor LPG, Bahlil yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional terus menggenjot proyek DME.

Untuk mendukung itu, Presiden Prabowo Subianto sudah meresmikan secara serentak pembangunan 13 proyek strategis nasional (PSN) yang tersebar dari ujung Sumatera hingga Papua dalam rangka Hilirisasi Tahap II.

Salah satu dari 13 PSN itu adalah proyek pengolahan batu bara menjadi dimethyl ether (DME) oleh PTBA di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Proyek DME tersebut dirancang dengan kapasitas awal sekitar 1,4 juta ton DME per tahun atau yang setara dengan 1 juta ton LPG.

Melalui proyek tersebut, PTBA diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkuat kemandirian energi nasional, serta memastikan ketersediaan energi yang stabil bagi masyarakat di tengah volatilitas geopolitik.

Peluang industri batu bara

Sementara hilirisasi batu bara menjadi DME bertujuan untuk mengatasi ketergantungan Indonesia terhadap LPG, Ketua Bidang Kajian Batu Bara dan Renewable Energy Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) FH Kristiono menyoroti peluang lainnya yang bisa dieksplor oleh industri batu bara di dalam negeri.

Kristiono menilai batu bara sebaiknya turut dikembangkan menjadi bahan dasar untuk industri petrokimia sebagaimana yang dilakukan oleh China.

China secara agresif mengembangkan industri coal-to-olefins (CTO) atau batu bara menjadi olefin guna memanfaatkan cadangan batu baranya untuk memproduksi plastik, serat sintetis, dan karet sebagai alternatif minyak.

Berkaca dari China, Kristiono pun meyakini Indonesia bisa mengembangkan industri yang serupa dan didukung oleh cadangan batu bara yang melimpah.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral per September 2025, Indonesia memiliki cadangan batu bara sekitar 31,9 miliar ton, dengan total sumber daya mencapai 97,96 miliar ton.

Pengembangan industri olefin dari batu bara juga menjadi wujud dari diversifikasi pemanfaatan batu bara ketika menghadapi tantangan transisi energi, yakni turunnya permintaan batu bara untuk industri pembangkit listrik.

Diversifikasi dapat menjaga pesona sang emas hitam di tengah tren transisi energi yang kian mengintai. Dengan demikian, batu bara tak hanya menjadi primadona saat krisis mengancam.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah tekanan pasar saham yang belum mereda sepanjang awal 2026, kinerja indeks saham Badan Usaha Milik Negara, IDX BUMN20, justru menunjukkan daya tahan yang relatif lebih baik dibandingkan indeks acuan.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga 4 Mei 2026, IDX BUMN20 tercatat terkoreksi 8,81% sejak awal tahun (year to date/YtD). Meski masih berada di zona negatif, penurunan tersebut jauh lebih terbatas dibandingkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang melemah hingga 19,37% YtD, serta indeks LQ45 yang terkoreksi 20,32% YtD.

Ketahanan relatif ini tak lepas dari kinerja fundamental mayoritas emiten pelat merah yang masih mencatatkan pertumbuhan laba pada kuartal I/2026. Dari 18 emiten BUMN yang dianalisis, sebanyak 13 di antaranya membukukan kenaikan laba bersih secara tahunan.

Sektor energi dan pertambangan menjadi salah satu motor utama. PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar 104,81% secara tahunan menjadi Rp801,79 miliar. Kinerja positif juga ditunjukkan Aneka Tambang dengan lonjakan laba 59,85% menjadi Rp3,40 triliun.

Di sektor infrastruktur, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) mencatat lonjakan signifikan dari laba Rp316,59 juta pada kuartal I/2025 menjadi Rp154,14 miliar pada periode yang sama tahun ini. Sementara itu, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR) turut mencatatkan pertumbuhan laba 88,68% menjadi Rp80,34 miliar.

Namun, penopang utama tetap berasal dari kelompok perbankan pelat merah. Bank Rakyat Indonesia (BBRI) membukukan laba Rp15,49 triliun atau tumbuh 13,74% YoY, diikuti Bank Mandiri dengan laba Rp15,38 triliun atau naik 16,57% YoY. Bank Negara Indonesia (BBNI) dan Bank Tabungan Negara (BBTN) juga mencatatkan pertumbuhan masing-masing sebesar 5,21% dan 22,60%.

Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi menilai capaian ini menjadi sinyal positif bagi pasar. Namun, menurutnya, kekuatan tersebut belum cukup untuk mendorong investor mengambil posisi agresif.

“Perlu konfirmasi lanjutan di kuartal dua dan tiga apakah pertumbuhan ini berkelanjutan atau hanya low-base effect. Apalagi beberapa sektor seperti semen dan konstruksi masih tertekan,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (5/5/2026).

Menurutnya, secara valuasi, saham-saham perbankan pelat merah seperti BBRI, BMRI, dan BBNI saat ini masih berada dalam kategori wajar hingga relatif murah setelah mengalami koreksi. Namun, untuk emiten yang telah mengalami rebound harga, valuasinya dinilai sudah mulai mencerminkan kinerja atau priced in.

Investor pun disarankan untuk mengombinasikan strategi pertumbuhan dan stabilitas, dengan fokus pada emiten yang memiliki visibilitas laba kuat, neraca sehat, serta katalis yang jelas.

“Prioritaskan emiten yang punya visibilitas laba kuat, balance sheet sehat dan katalis jelas. Secara praktis, overweight di perbankan besar dan komoditas yang arus kas kuat, sambil selektif di sektor lain,” lanjutnya.

Meski demikian, tidak semua emiten BUMN mencatatkan kinerja positif. Penurunan laba terdalam dialami Semen Baturaja (SMBR) sebesar 64,62% YoY, disusul Bank Raya Indonesia (AGRO) yang turun 59,87% YoY. Jasa Marga dan PP juga mencatatkan koreksi laba masing-masing sebesar 16,49% dan 15,02% secara tahunan.

Ketimpangan ini mencerminkan bahwa ketahanan IDX BUMN20 tidak merata, melainkan ditopang oleh segelintir emiten dengan kinerja dominan, terutama dari sektor perbankan dan komoditas.

Di sisi lain, daya tarik saham BUMN juga diperkuat oleh potensi imbal hasil dividen yang besar. BUMN Research Group LM FEB UI mencatat kontribusi dividen BUMN mencapai sekitar Rp140 triliun pada 2025, meningkat sekitar 72% dibandingkan Rp81,2 triliun pada 2023.

Associate Director BUMN Research Group LM FEB UI Toto Pranoto menyebut lonjakan ini terjadi di tengah transformasi tata kelola melalui Danantara Indonesia. Meski demikian, dia mencatat bahwa sekitar 75% laba BUMN masih ditopang oleh enam emiten besar.

“Situasi pareto belum menunjukkan perubahan signifikan,” ujar Toto.

Ke depan, kebijakan dividen BUMN juga diperkirakan akan lebih fleksibel. COO Danantara Indonesia Dony Oskaria menjelaskan bahwa besaran dividen akan disesuaikan dengan kebutuhan investasi masing-masing holding, seiring penyusunan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP).

“Sekarang kami lihat saja berapa kebutuhan dari dua holding tersebut. Kebutuhannya belum terlihat karena RKAP lagi disusun. Selesai RKAP nanti baru kelihatan kebutuhannya,” tambah Toto.

Sebelumnya, Danantara menyatakan besaran dividen BUMN tahun buku 2026 belum diputuskan seiring penyelarasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dengan kebutuhan investasi masing-masing holding.

COO Danantara Indonesia Dony Oskaria menegaskan kebijakan dividen ke depan akan lebih fleksibel dan tidak lagi bersifat tetap seperti sebelumnya, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan strategis dua holding utama.

“Sekarang kami lihat saja berapa kebutuhan dari dua holding tersebut. Kebutuhannya belum terlihat karena RKAP lagi disusun. Selesai RKAP nanti baru kelihatan kebutuhannya,” kata Dony belum lama ini.

Di sisi lain, Danantara menargetkan laba BUMN mencapai sekitar Rp350 triliun pada 2026, naik dari realisasi sekitar Rp285 triliun pada 2025. Target ini ditopang oleh langkah konsolidasi dan efisiensi, termasuk penyederhanaan entitas dari sekitar 1.000 menjadi 300 perusahaan guna meningkatkan skala usaha dan daya saing.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Mayoritas emiten yang tergabung dalam indeks saham BUMN pilihan atau IDX BUMN 20 menunjukkan performa finansial yang solid dengan mencatatkan pertumbuhan laba bersih pada kuartal I/2026.

Tren positif ini didominasi oleh lonjakan signifikan dari sektor infrastruktur dan energi, serta pertumbuhan yang stabil di sektor perbankan pelat merah.

Berdasarkan data laporan keuangan yang diolah Bisnis.com akhir Maret 2026, sebanyak 13 dari 18 emiten BUMN mencatatkan kenaikan laba bersih. Kenaikan tertinggi diraih PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) yang mencetak lonjakan laba bersih dari Rp316,59 juta per kuartal I/2025 menjadi Rp154,14 miliar.

Sektor energi dan pertambangan juga memberikan kontribusi signifikan terhadap rapor hijau indeks ini. PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) mencatatkan pertumbuhan laba bersih 104,81% year on year (YoY) menjadi Rp801,79 miliar.

Begitu pula dengan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR) yang labanya tumbuh 88,68% YoY menjadi Rp80,34 miliar, serta PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) yang mencatatkan pertumbuhan 59,85% menjadi Rp3,40 triliun.

Adapun emiten Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tetap menjadi penopang utama dengan pertumbuhan laba yang konsisten.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) meraup laba Rp15,49 triliun atau naik 13,74% YoY, disusul PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) yang menorehkan pertumbuhan laba sebesar 16,57% YoY menjadi Rp15,38 triliun.

Sementara itu, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) mencatatkan pertumbuhan 22,60% YoY menjadi Rp1,1 triliun, sedangkan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) tumbuh 5,21% YoY ke Rp5,66 triliun.

Meski mayoritas mencetak rapor hijau, sejumlah emiten masih terkontraksi. Penurunan laba bersih terdalam dialami PT Semen Baturaja Tbk. (SMBR) sebesar 64,62% YoY dan PT Bank Raya Indonesia Tbk. (AGRO) 59,87% YoY.

Di samping itu, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) dan PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) juga mencatatkan penurunan laba masing-masing sebesar 16,49% dan 15,02% secara tahunan pada tiga bulan pertama tahun ini.

Di sisi lain, BUMN Research Group LM FEB UI mencatat setahun perjalanan Danantara Indonesia mampu mengakselerasi kontribusi dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga menembus Rp140 triliun pada 2025.

Associate Director BUMN Research Group LM FEB UI Toto Pranoto mengungkapkan bahwa kinerja dividen perusahaan pelat merah dalam periode 2023–2025 menunjukkan tren pertumbuhan yang positif.

Berdasarkan data risetnya, nilai dividen BUMN melonjak sekitar 72% dari Rp81,2 triliun pada 2023 menjadi estimasi Rp140 triliun pada 2025.

Adapun kenaikan itu terjadi di tengah transformasi tata kelola yang mengalihkan peran operasional dari Kementerian BUMN ke tangan Danantara.

Meskipun dividen melesat, Toto memberikan catatan terhadap profitabilitas konsolidasi yang masih menghadapi tantangan. Pasalnya, sebesar 75% laba hanya ditopang oleh enam emiten besar. Terkait dengan hal tersebut, dia menilai bahwa restrukturisasi pada ratusan entitas lain masih terus berjalan.

“Situasi pareto belum menunjukkan perubahan signifikan,” ucapnya dalam laporan “Overview Kinerja BUMN di Bawah Danantara, dikutip Senin (4/5/2026)

Menyikapi kondisi tersebut, Danantara direkomendasikan mengadopsi struktur pengelolaan two-fund sebagaimana diterapkan Khazanah Nasional di Malaysia.

Strategi itu melibatkan pemisahan antara commercial fund dan strategic fund untuk mengakomodasi mandat ganda konstitusional Indonesia. Dia juga menyarankan agar diterbitkan aturan turunan terkait klausul alat fiskal agar BUMN yang memiliki beban penugasan publik besar tetap memiliki kepastian.

Untuk diketahui, dalam setahun terakhir, wajah regulasi BUMN mengalami tiga fase evolusi hukum, mulai dari sentralisasi di bawah UU No. 19/2003 hingga pemisahan tegas regulator dan operator melalui UU No. 16/2025.

Toto menjelaskan bahwa aturan terbaru tersebut memberikan koreksi kunci atas kebijakan sebelumnya dengan mengembalikan wewenang pemeriksaan BPK serta menetapkan status direksi dan komisaris sebagai penyelenggara negara.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bukit Asam Tbk (PTBA) membukukan laba bersih sebesar Rp801,79 miliar pada kuartal I/2026, melanjutkan tren kinerja solid di tengah tekanan operasional akibat faktor cuaca dan dinamika pasar energi.

Direktur Utama PTBA Arsal Ismail mengatakan, perseroan mampu menjaga stabilitas kinerja melalui strategi pengelolaan persediaan yang prudent, efisiensi biaya, serta penerapan selective mining.

“Hasilnya, perseroan membukukan pertumbuhan laba secara tahunan yang solid, yang merupakan bukti nyata dari ketahanan operasional dan efektivitas strategi yang kami jalankan,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Bisnis, Sabtu (2/5/2026).

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian, sepanjang 3 bulan pertama 2026, PTBA mencatatkan pendapatan sebesar Rp9,93 triliun atau relatif stabil secara tahunan. Sementara itu, EBITDA tercatat Rp1,55 triliun dengan margin EBITDA sebesar 16% dan margin laba bersih 8%.

Kinerja tersebut ditopang oleh penjualan yang relatif terjaga meskipun produksi mengalami penurunan. Volume produksi batu bara tercatat turun 22% secara tahunan, sementara volume penjualan hanya terkoreksi tipis 1%.

Dari sisi harga, rata-rata harga jual (average selling price/ASP) hanya meningkat 1% secara tahunan. Hal ini terjadi di tengah pergerakan harga global yang bervariasi, di mana indeks Newcastle naik 14% secara tahunan, sedangkan indeks ICI-3 justru turun 2%.

Adapun, komposisi penjualan hingga akhir Maret 2026 terdiri atas 53% pasar domestik dan 47% ekspor, dengan tujuan utama, antara lain Vietnam, Bangladesh, India, Kamboja, dan Thailand.

Di sisi biaya, beban pokok pendapatan tercatat Rp8,39 triliun atau turun 6% secara tahunan, sejalan dengan penurunan volume produksi dan aktivitas angkutan. Stripping ratio juga membaik menjadi 5,31x dari sebelumnya 6,42x.

Kendati demikian, tekanan mulai muncul dari kenaikan biaya energi. Konflik di Selat Hormuz sejak akhir Februari 2026 mendorong kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), meskipun dampaknya pada kuartal I/2026 masih relatif terbatas dengan kenaikan sekitar 3% secara tahunan.

Sementara itu, beban operasional meningkat 10% atau Rp61,37 miliar, terutama dipicu kenaikan beban umum dan administrasi.

Dari sisi neraca, total aset perseroan tercatat Rp43,23 triliun per 31 Maret 2026, turun 2% dibandingkan posisi akhir 2025 yang tercatat sebesar Rp43,93 triliun. Liabilitas menurun 8% menjadi Rp19,56 triliun, sedangkan ekuitas meningkat 5% menjadi Rp23,67 triliun.

Adapun, arus kas dari aktivitas operasi meningkat signifikan menjadi Rp2,06 triliun, naik 70% secara tahunan. Di sisi lain, belanja modal (capital expenditure/capex) telah terealisasi sebesar Rp470 miliar atau sekitar 13% dari target tahunan Rp3,64 triliun, dengan mayoritas dialokasikan untuk pengembangan angkutan batu bara relasi Tanjung Enim–Kramasan.

Untuk keseluruhan tahun 2026, PTBA menargetkan volume produksi sebesar 49,55 juta ton dan volume penjualan 49,51 juta ton, dengan volume angkutan mencapai 41 juta ton serta stripping ratio 5,63x.

Corporate Secretary Division Head PTBA Eko Prayitno menambahkan, capaian pada kuartal ini menunjukkan fondasi operasional perseroan tetap solid di tengah tantangan eksternal, termasuk kondisi cuaca yang memengaruhi produksi dan kondisi geopolitik yang mulai memanas.

Eko menekankan, PTBA akan terus menjaga disiplin operasional, memperkuat efisiensi, serta memastikan fleksibilitas dalam merespon dinamika pasar dan tantangan eksternal.

“Dengan fondasi operasional yang solid, perseroan optimis dapat terus menjaga kinerja yang sehat dan menciptakan nilai berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan,” sebut Eko.

PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA) mencatat lonjakan kinerja yang signifikan pada kuartal pertama 2026. Hingga 31 Maret 2026, Perseroan membukukan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp801,79 miliar, melesat 105% dibandingkan Rp391,47 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Capaian tersebut diraih di tengah pendapatan yang relatif stabil secara tahunan di angka Rp9,93 triliun. Meski volume penjualan turun tipis 1% YoY, Perseroan tetap mampu menjaga kinerja berkat penguatan harga jual rata-rata yang naik 1% YoY. Hal ini didukung pergerakan indeks harga batu bara, di mana Newcastle Index meningkat 14% YoY, meskipun ICI-3 mengalami penurunan 2% YoY.

Dari sisi pasar, komposisi penjualan PTBA terbagi antara domestik sebesar 53% dan ekspor 47%. Adapun lima negara tujuan ekspor utama meliputi Vietnam, Bangladesh, India, Kamboja, dan Thailand.

“Di tengah tantangan curah hujan yang tinggi pada awal tahun, Perseroan mampu menjaga stabilitas penjualan melalui pengelolaan persediaan yang prudent, sekaligus melanjutkan disiplin efisiensi dan selective mining yang mendorong perbaikan struktur biaya. Hasilnya, Perseroan membukukan pertumbuhan laba secara tahunan yang solid, yang merupakan bukti nyata dari ketahanan operasional dan efektivitas strategi yang kami jalankan," kata Direktur Utama PTBA, Arsal Ismail.

Dari sisi biaya, beban pokok pendapatan tercatat sebesar Rp8,39 triliun, turun 6% YoY. Penurunan ini sejalan dengan berkurangnya volume operasional, di mana produksi batu bara turun 22% YoY dan volume angkutan menurun 7% YoY. Selain itu, stripping ratio juga lebih rendah di angka 5,31x dibandingkan 6,42x pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Namun demikian, tekanan eksternal mulai terasa. Konflik di Selat Hormuz pada akhir Februari 2026 turut memicu kenaikan harga BBM sekitar 3% YoY. Kondisi ini berpotensi meningkatkan biaya bahan bakar untuk aktivitas penambangan dan angkutan kereta api Perseroan.

Dari sisi neraca, total aset PTBA per 31 Maret 2026 tercatat sebesar Rp43,23 triliun, turun 2% dibandingkan posisi akhir 2025 sebesar Rp43,92 triliun, seiring penurunan persediaan serta kas dan setara kas.

Sementara itu, total liabilitas turun 8% menjadi Rp19,56 triliun dari Rp21,30 triliun, sedangkan ekuitas meningkat 5% menjadi Rp23,67 triliun dari Rp22,62 triliun.

Adapun belanja modal (capex) hingga akhir Maret 2026 mencapai Rp470 miliar, dengan sebagian besar dialokasikan untuk pengembangan angkutan batu bara relasi Tanjung Enim–Kramasan.

Dengan kombinasi efisiensi operasional, pengelolaan biaya yang disiplin, serta strategi produksi yang selektif, PTBA menunjukkan ketahanan bisnis yang kuat dalam menghadapi dinamika industri batu bara global.