BUMN harus memastikan setiap aset dan modal yang dikelola mampu bekerja secara optimal untuk menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi negara dan masyarakat

Jakarta (ANTARA) - BP BUMN bersama Danantara terus memperkuat pengelolaan aset negara lewat tata kelola yang terintegrasi, strategi investasi yang disiplin, serta pengelolaan portofolio yang profesional untuk memperkuat fundamental ekonomi Indonesia.

“BUMN harus memastikan setiap aset dan modal yang dikelola mampu bekerja secara optimal untuk menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi negara dan masyarakat,” ujar Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

Pengelolaan aset negara diharapkan mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

Realisasi laba Danantara menunjukkan bahwa transformasi pengelolaan aset negara mulai memberikan hasil nyata, tuturnya.

Danantara mengoptimalkan portofolio aset di bawah naungannya melalui pendekatan investasi yang terukur, inovatif, dan berbasis manajemen risiko. Langkah tersebut mendorong peningkatan imbal hasil serta memperkuat kontribusi BUMN terhadap pendapatan negara.

Dony menegaskan bahwa BUMN perlu menjaga profitabilitas dengan memperkuat tata kelola dan meningkatkan efektivitas operasional.

BP BUMN dan Danantara juga mendorong BUMN untuk menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi di setiap lini operasi. Fokus tersebut tidak hanya mencakup pengendalian biaya, tetapi juga ketepatan dalam mengalokasikan aset, membaca dinamika pasar global, memanfaatkan teknologi, serta memperkuat mitigasi risiko dalam setiap keputusan investasi.

Melalui langkah tersebut, BP BUMN mendukung Danantara untuk menjaga dan menumbuhkan nilai kekayaan negara secara berkelanjutan.

Peningkatan profitabilitas BUMN diharapkan dapat memperkuat fundamental ekonomi nasional melalui peningkatan dividen, pertumbuhan nilai aset, serta kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta: PT Pertamina Geothermal Energy Tbk terus memperkuat kontribusinya dalam mendukung target Net Zero Emission (NZE) Indonesia melalui pengembangan energi panas bumi rendah karbon.

Perusahaan berkode saham PGEO tersebut mencatat penghematan energi sebesar 90.502,28 MWh sepanjang 2025, meningkat tajam dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang berada di angka 40.058,77 MWh. Peningkatan efisiensi ini menjadi bagian dari strategi operasi berkelanjutan yang terus diperkuat Perseroan di seluruh lini bisnis dan operasional.

Direktur Operasi PGE, Andi Joko Nugroho, mengatakan penerapan prinsip keberlanjutan secara konsisten menjadi fondasi penting dalam memastikan pengembangan panas bumi tetap andal, efisien, dan kompetitif.

Menurutnya, seluruh implementasi keberlanjutan Perseroan juga dilakukan secara transparan dengan mengacu pada standar pelaporan global dan telah diverifikasi oleh lembaga independen berlisensi AA1000.

Efisiensi Operasional Jadi Kunci

Berdasarkan Laporan Keberlanjutan 2025, peningkatan efisiensi energi PGE didorong oleh berbagai optimalisasi operasional di sejumlah wilayah kerja panas bumi (WKP).

Beberapa langkah yang dilakukan antara lain debottlenecking jalur produksi di Area Ulubelu agar sumur bertekanan rendah dapat masuk ke sistem produksi, optimalisasi vacuum pump pada Gas Extraction System di seluruh PLTP untuk menekan konsumsi internal listrik (own use), hingga modifikasi hand control valve di Lumut Balai guna mengurangi pembuangan uap ke rock muffler.

Selain itu, Perseroan juga mulai memperluas pemanfaatan energi terbarukan untuk kebutuhan internal operasional, termasuk penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di fasilitas operasi maupun perkantoran. Langkah tersebut dilakukan agar pemanfaatan listrik dan uap panas bumi dapat semakin optimal dalam mendukung sistem ketenagalistrikan nasional.

PGE juga mencatat rasio intensitas energi sebesar 0,037 MWh/MWh sepanjang 2025 atau turun sekitar 10,10 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan energi perusahaan semakin meningkat.

Di sisi lain, porsi penggunaan energi terbarukan dalam kegiatan operasional Perseroan tetap terjaga tinggi hingga mencapai 94,36 persen.

Emisi Tetap Rendah, Hindari 4,29 Juta Ton CO2e

Dari sisi pengelolaan emisi, intensitas emisi PGE tercatat sebesar 41,12 g CO2e/kWh. Angka tersebut masih jauh di bawah ambang batas yang ditetapkan dalam EU Taxonomy maupun Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia sebesar 100 g CO2e/kWh.

Capaian tersebut menegaskan bahwa operasional panas bumi Perseroan masih berada dalam kategori energi rendah karbon.

Sepanjang 2025, kapasitas operasi panas bumi PGE juga berkontribusi terhadap penghindaran emisi lebih dari 4,29 juta ton CO2e.

Perkuat Pengelolaan Limbah dan Efisiensi Air

Tak hanya fokus pada energi dan emisi, PGE juga memperkuat pengelolaan limbah non-B3 melalui pendekatan 4R (Reduce, Reuse, Recycle, Recovery).

Pada 2025, volume limbah non-B3 yang berhasil dikelola mencapai 17 ton atau meningkat sekitar 24,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pengelolaan tersebut dilakukan melalui konsep waste circularity dengan melibatkan bank sampah dan tempat pemrosesan akhir (TPA) di luar area operasional Perseroan. Limbah kemudian dipilah, digunakan kembali, didaur ulang, hingga diolah menjadi kompos bersama masyarakat sekitar.

Sementara itu, konsumsi air Perseroan juga mengalami penurunan signifikan. Pada 2025, penggunaan air tercatat turun 33,31 persen menjadi 262,24 megaliter dibandingkan 393,23 megaliter pada tahun sebelumnya.

Dorong Green Hydrogen dan Green Data Center

Komitmen dekarbonisasi PGE juga diwujudkan lewat pengembangan bisnis beyond electricity, termasuk pengembangan ekosistem green hydrogen berbasis panas bumi.

Salah satu proyek yang tengah dikembangkan adalah Tanjung Sekong Green Terminal yang memanfaatkan green hydrogen untuk mendukung kebutuhan energi terminal LPG di Cilegon.

Selain itu, Perseroan juga membuka peluang pemanfaatan panas bumi untuk pengembangan industri hijau lainnya, termasuk green data center berbasis energi bersih rendah emisi.

Sebagai sumber energi baru terbarukan, panas bumi dinilai memiliki peran strategis karena mampu menghasilkan listrik stabil selama 24 jam tanpa bergantung pada kondisi cuaca maupun impor bahan bakar. Karakteristik tersebut menjadikan panas bumi sebagai salah satu tulang punggung penting dalam mendukung transisi energi nasional dan memperkuat ketahanan energi Indonesia.

(SAW)

Sinergi antar BUMN harus mampu menghadirkan akses pembiayaan yang lebih mudah dan inklusif sehingga masyarakat memiliki kesempatan lebih besar memperoleh hunian layak

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Dony Oskaria mendorong peningkatan akses hunian yang terjangkau dan inklusif melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang terdiri dari Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri dan Bank Tabungan Negara.

“Sinergi antar BUMN harus mampu menghadirkan akses pembiayaan yang lebih mudah dan inklusif sehingga masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh hunian yang layak,” ujar Dony yang juga merupakan Chief Operating Officer (COO) Danantara dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

Oleh karena itu, Dony menggelar rapat koordinasi bersama Himbara guna membahas pengembangan program social housing atau hunian terjangkau bagi masyarakat.

Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi antar BUMN sektor keuangan dalam mendorong akses pembiayaan perumahan rakyat yang lebih luas, inklusif dan berkelanjutan.

Pembahasan mencakup pengembangan skema pembiayaan yang adaptif, peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak, serta dukungan terhadap pembangunan kawasan permukiman yang terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Kepala BP BUMN menegaskan bahwa sinergi antar BUMN perlu terus diperkuat guna menghadirkan akses pembiayaan yang lebih inklusif bagi masyarakat.

Rapat tersebut turut membahas upaya memperkuat kolaborasi antarbank anggota Himbara dalam menghadirkan solusi pembiayaan yang mampu menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat, khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.

Sinergi ini diharapkan dapat mendukung percepatan program penyediaan rumah yang berkualitas dengan skema pembiayaan yang lebih mudah, terjangkau dan berkelanjutan.

Penguatan sektor perumahan juga dinilai mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas melalui penguatan sektor properti dan industri pendukungnya.

Melalui kolaborasi ini, BP BUMN bersama Danantara terus mendorong penguatan ekosistem pembiayaan perumahan nasional guna menghadirkan hunian yang aman, berkualitas, dan terjangkau bagi masyarakat.

Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan pemerintah dan BUMN dalam mendukung pembangunan kawasan permukiman yang inklusif, produktif, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta: BP BUMN bersama Danantara terus memperkuat pengelolaan aset negara agar mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

Upaya tersebut dilakukan melalui tata kelola yang terintegrasi, strategi investasi yang disiplin, serta pengelolaan portofolio yang profesional.

Realisasi laba Danantara menunjukkan bahwa transformasi pengelolaan aset negara mulai memberikan hasil nyata.

Danantara mengoptimalkan portofolio aset di bawah naungannya melalui pendekatan investasi yang terukur, inovatif, dan berbasis manajemen risiko.

Langkah tersebut mendorong peningkatan imbal hasil serta memperkuat kontribusi BUMN terhadap pendapatan negara.

Profitabilitas sebagai kunci utama keberlanjutan

Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menegaskan bahwa BUMN perlu menjaga profitabilitas dengan memperkuat tata kelola dan meningkatkan efektivitas operasional.

“BUMN harus memastikan setiap aset dan modal yang dikelola mampu bekerja secara optimal untuk menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi negara dan masyarakat,” ujar Dony dalam keterangan tertulis, Kamis, 14 Mei 2026.

Efisiensi dan mitigasi risiko di pasar global

BP BUMN dan Danantara juga mendorong BUMN untuk menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi di setiap lini operasi. Fokus tersebut tidak hanya mencakup pengendalian biaya, tetapi juga ketepatan dalam mengalokasikan aset, membaca dinamika pasar global, memanfaatkan teknologi, serta memperkuat mitigasi risiko dalam setiap keputusan investasi.

Melalui langkah tersebut, BP BUMN mendukung Danantara untuk menjaga dan menumbuhkan nilai kekayaan negara secara berkelanjutan.
Peningkatan profitabilitas BUMN diharapkan dapat memperkuat fundamental ekonomi nasional melalui peningkatan dividen, pertumbuhan nilai aset, serta kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

(ANN)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Perusahaan BUMN dinilai menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I 2026. Ekspansi belanja negara dan aktivitas korporasi pelat merah ikut menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global.

Kepala Center of Macroeconomics and Finance INDEF Rizal Taufikurrahman mengatakan, kontribusi BUMN terlihat melalui belanja infrastruktur, sektor energi, perbankan, serta berbagai proyek strategis pemerintah yang terus berjalan.

“Pertumbuhan 5,61 persen tidak bisa dilepaskan dari peran ekspansi belanja negara dan aktivitas korporasi besar, termasuk BUMN yang selama ini menjadi motor utama berbagai proyek pemerintah,” ujar Rizal di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Rizal mengatakan, dalam kondisi global yang masih penuh tekanan, BUMN berfungsi sebagai shock absorber untuk menjaga investasi, likuiditas, serta stabilitas ekonomi domestik. Namun, ia mengingatkan pertumbuhan yang terlalu bergantung pada BUMN dan belanja pemerintah juga memiliki risiko terhadap kesehatan fiskal dan kualitas pertumbuhan ekonomi.

Ia menyebut sejumlah BUMN masih menghadapi tekanan leverage, beban penugasan, serta penurunan efisiensi akibat terlalu sering digunakan sebagai instrumen kebijakan ekonomi.

“Kalau tidak hati-hati, BUMN justru bisa mengalami crowding out terhadap sektor swasta dan menciptakan pertumbuhan semu atau kurang sehat karena terlalu ditopang ekspansi fiskal dan utang,” lanjut dia.

Rizal mengatakan, kontribusi BUMN seharusnya tidak hanya diukur dari besarnya proyek atau investasi, tetapi juga dari efek berganda terhadap industri domestik, penciptaan lapangan kerja produktif, hilirisasi industri, serta penguatan rantai pasok nasional.

Menurut Rizal, BUMN perlu berperan sebagai katalis industrialisasi dan peningkatan produktivitas ekonomi, bukan hanya sebagai pelaksana proyek pemerintah.

“Tata kelola, efisiensi, disiplin bisnis, dan kemitraan dengan sektor swasta juga harus diperkuat agar kontribusi BUMN benar-benar menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan,” kata Rizal.

Bisnis.com, JAKARTA — Mundurnya Gilarsi Wahju Setijono dari posisi direktur utama PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk. (VKTR), bukan berarti dirinya kini tidak memiliki posisi strategis.

Pada 17 Februari 2026 lalu, Gilarsi didapuk menjadi Presiden Direktur PT Perusahaan Mineral Nasional (Persero) atau Perminas, BUMN baru yang dibentuk oleh Danantara pada 25 November 2025 dan bertugas untuk mengelola pertambangan.

Melansir dari laman resmi VKTR, lulusan Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung (ITB) itu memiliki pengalaman lebih dari 35 tahun di perusahaan swasta hingga pelat merah, baik otomotif, logistik, investasi, teknik, manufaktur, dan elektronik.

Saat ini pun dirinya masih aktif menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Satria Antaran Prima Tbk. (SAPX) sejak 2021. Sebelum bergabung dengan VKTR, Gilarsi menjabat sebagai Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) dari 2015 hingga 2020.

Karirnya di Group Bakrie nyatanya sudah jauh sejak medio 1990an. Gilarsi diketahui menjabat sebagai Manajer Senior di PT Bakrie & Brothers Tbk dari tahun 1991 hingga 1994.

Setelah itu, dia sempat menjabat Manajer Pabrik di PT Keramik Diamond Industries pada 1995–1997. Kemudian, kariernya berlanjut di Philips Lighting sejak 1997 sebagai GM & Operations Manager.

Selanjutnya, dia dipromosikan menjadi Business Restructuring Director Philips Lighting ASEAN & Pacific pada 2002, serta Director ASEAN & Pacific pada 2004 hingga 2006. Pada 2006–2008, Gilarsi dipercaya menjadi Managing Director di Merrill Lynch, divisi investasi dan manajemen kekayaan Bank of America.

Dia kemudian menjabat CEO Shafira Corporation pada 2008–2012, dan melanjutkan peran sebagai Komisaris hingga 2015. Secara paralel, dia juga memimpin PT Adyawinsa Stamping Industries sebagai CEO pada 2012–2015, salah satu produsen komponen otomotif domestik.

Adapun, Gilarsi mengundurkan diri dari VKTR sejak 13 Mei 2026 dan baru akan berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan sesuai dengan prosedur tata kelola Perusahaan dan peraturan yang berlaku melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang dijadwalkan akan diselenggarakan pada Selasa (19/5/2026).

Komisaris Utama VKTR, Anindya N. Bakrie, menyatakan bahwa Dewan Komisaris menghormati keputusan tersebut.

“Kami menghormati keputusan Bapak Gilarsi Wahju Setijono dan menyampaikan apresiasi atas kontribusinya yang berharga bagi perkembangan Perusahaan,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Kamis (14/5/2026).

Perusahaan menekankan bahwa proses ini merupakan bagian dari dinamika kepemimpinan korporat yang normal, dilakukan secara terukur dan profesional sambil menjaga kelangsungan arah strategis Perusahaan, stabilitas operasional, dan komitmen terhadap semua pemangku kepentingan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menggelar rapat koordinasi bersama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang terdiri dari Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank Tabungan Negara, pada Rabu (13/5/2026) guna membahas pengembangan program social housing atau hunian terjangkau bagi masyarakat. Dony menyampaikan pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi antar BUMN sektor keuangan dalam mendorong akses pembiayaan perumahan rakyat yang lebih luas, inklusif, dan berkelanjutan.

"Pembahasan mencakup pengembangan skema pembiayaan yang adaptif, peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak, serta dukungan terhadap pembangunan kawasan permukiman yang terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat," ujar Dony dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Dony menegaskan sinergi antarBUMN perlu terus diperkuat guna menghadirkan akses pembiayaan yang lebih inklusif bagi masyarakat. Ia menyebut sinergi antarBUMN harus mampu menghadirkan akses pembiayaan yang lebih mudah dan inklusif sehingga masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh hunian yang layak.

Dony menyampaikan rapat tersebut turut membahas upaya memperkuat kolaborasi antarbank anggota Himbara dalam menghadirkan solusi pembiayaan yang mampu menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat, khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. Dia berharap sinergi ini dapat mendukung percepatan program penyediaan rumah yang berkualitas dengan skema pembiayaan yang lebih mudah, terjangkau, dan berkelanjutan.

"Penguatan sektor perumahan juga dinilai mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas melalui penguatan sektor properti dan industri pendukungnya," kata Dony.

Melalui kolaborasi ini, BP BUMN bersama Danantara terus mendorong penguatan ekosistem pembiayaan perumahan nasional guna menghadirkan hunian yang aman, berkualitas, dan terjangkau bagi masyarakat. Dony mengatakan langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan pemerintah dan BUMN dalam mendukung pembangunan kawasan permukiman yang inklusif, produktif, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat ada peningkatan kualitas pengelolaan subsidi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tercermin dari menurunnya nilai koreksi subsidi kompensasi pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.

“Hal ini menunjukkan perbaikan dalam sistem pengendalian serta meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan negara oleh BUMN,” kata Anggota VII BPK Slamet Edy Purnomo dalam kegiatan penandatanganan berita acara hasil pemeriksaan atas belanja subsidi, kompensasi, Public Service Obligation (PSO) dan perhitungan harga pembelian cadangan pangan pemerintah pada BUMN operator dalam rangka dukungan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, ia mengatakan sejumlah capaian efisiensi juga telah terlihat. Salah satunya pada sektor pupuk bersubsidi yang berhasil menekan biaya secara signifikan.

Ke depan, praktik baik tersebut diharapkan dapat diikuti oleh sektor lain seperti energi dan pangan, guna meningkatkan efektivitas belanja negara.

Anggota VII BPK turut menekankan pentingnya penguatan basis data sebagai fondasi dalam penyaluran subsidi yang tepat sasaran. Integrasi dan pemutakhiran data antarlembaga dinilai menjadi kunci untuk mengurangi potensi ketidaktepatan sasaran serta meningkatkan efisiensi anggaran.

"Penandatanganan ini mencerminkan komitmen seluruh pihak dalam menunjukkan transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola keuangan negara yang efektif, efisien, dan dapat dipercaya," ujar Slamet Edy.

Pada kesempatan itu, Anggota VII BPK itu menegaskan bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 memperkuat peran BUMN untuk menjalankan fungsi ganda secara seimbang.

Fungsi ganda tersebut sebagai korporasi berorientasi kinerja dan nilai keuangan, sekaligus agen pembangunan melalui penugasan pemerintah, khususnya dalam pengelolaan subsidi, kompensasi, PSO, dan cadangan pangan pemerintah, dengan tetap menjunjung tata kelola yang baik, manajemen risiko, dan akuntabilitas.

Melalui penguatan sinergi dan komitmen bersama, ia mengatakan BPK berharap pengelolaan subsidi dan kompensasi ke depan semakin akuntabel, tepat sasaran, dan mampu memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan nasional serta kesejahteraan masyarakat.

"Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh Direktur Utama maupun Direksi BUMN dan badan usaha terkait yang telah bekerja sama secara kooperatif dan komunikatif sehingga proses pemeriksaan ini berjalan lancar dan tepat waktu," ujar dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan distribusi menjadi salah satu penyebab harga minyak goreng merek Minyakita masih mahal dan belum merata di sejumlah wilayah, terutama di kawasan timur Indonesia seperti Papua dan Maluku.

Budi mengatakan stok Minyakita secara nasional sebenarnya dalam kondisi aman. Namun, persoalan distribusi membuat harga minyak goreng rakyat tersebut masih tinggi di beberapa daerah.

"Kalau yang daerah Papua, Maluku (masih mahal) itu sebenarnya masalah distribusi. Makanya kita selalu minta Bulog," ujar Budi di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, Rabu (13/5).

Menurut dia, pemerintah memang memberikan porsi minimal 35 persen distribusi domestic market obligation (DMO) Minyakita kepada BUMN pangan seperti Perum Bulog dan ID Food untuk membantu penyaluran ke wilayah yang sulit dijangkau distributor swasta.

Ia menyebut realisasi distribusi melalui BUMN pangan bahkan sudah melampaui ketentuan minimal tersebut.

"Jadi minimal kan 35 persen. Pada prinsipnya pihak produsen tidak ada masalah. Artinya kalau nanti kuotanya lebih dari 35 juga enggak masalah. Sekarang juga sudah lebih dari 50 persen yang disalurkan oleh BUMN pangan," katanya.

[Gambas:Youtube]

Budi memastikan pasokan Minyakita nasional masih aman. Pemerintah kini fokus mempercepat distribusi ke wilayah timur agar harga bisa kembali mendekati harga eceran tertinggi (HET).

Di sisi lain, Budi juga merespons keluhan soal Minyakita yang masih sulit ditemukan di sejumlah pasar Jakarta. Menurut dia, Minyakita memang bukan minyak goreng komersial biasa karena berasal dari skema DMO atau kewajiban pasok dalam negeri bagi eksportir minyak goreng.

Karena itu, jumlah Minyakita tidak sebesar produk minyak goreng premium lain di pasar.

"Minyakita itu kan minyak DMO. Saya selalu sampaikan, minyak DMO itu minyak yang didistribusikan atau mandatori karena adanya ekspor. Jadi jumlahnya tidak seperti jumlah minyak yang lain," katanya.

Budi menegaskan fungsi utama Minyakita adalah sebagai instrumen stabilisasi harga agar lonjakan harga minyak goreng komersial tidak semakin tinggi di pasar.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan harga minyak goreng di Pulau Jawa dan Sumatera relatif terkendali karena distribusinya lebih dekat dengan pusat produksi.

Menurut dia, kondisi berbeda terjadi di Papua dan Maluku yang masih menghadapi persoalan ongkos logistik dan distribusi.

"Yang mahal itu di Maluku dan Papua. Artinya apa? Artinya transportasi," kata Zulhas.

Ia mengatakan pemerintah telah meminta Bulog mempercepat suplai Minyakita ke wilayah timur. Selain itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga diminta membantu lewat subsidi transportasi agar harga minyak goreng bisa ditekan.

"Nanti juga dengan (Kementerian) Perhubungan. Karena Perhubungan itu memberikan subsidi transportasi agar transport-nya dapat subsidi sehingga harga bisa ditekan," ujarnya.

Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendag per 8 Mei 2026, rata-rata harga nasional Minyakita tercatat Rp15.937 per liter atau naik 0,11 persen dibanding bulan sebelumnya. Meski demikian, harga tersebut masih 1,51 persen di atas HET.

Kemendag mencatat sebanyak 25 provinsi sudah memiliki rata-rata harga Minyakita sesuai HET dengan toleransi maksimal 2 persen atau sekitar Rp16 ribu per liter. Mayoritas wilayah mengalami kenaikan harga dalam rentang 0-3 persen dibanding bulan sebelumnya.

Sementara itu, rata-rata harga minyak goreng seluruh kualitas, mulai dari curah, premium hingga Minyakita, tercatat naik 1,29 persen hingga minggu pertama Mei 2026 dibanding April 2026. Rata-rata harga nasional kini berada di level Rp19.940 per liter.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk optimistis perekonomian Indonesia bisa tumbuh 5,2 persen pada 2026. Namun, ini bisa terjadi apabila belanja pemerintah bisa terus diakselerasi untuk mendorong konsumsi.

Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro mengatakan pertumbuhan di atas 5 persen bisa tercapai apabila kebijakan pemerintah tetap stabil dalam menjaga inflasi. Salah satunya, menjaga subsidi tetap seperti saat ini.

"Pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,2 persen, kecuali ada kenaikan dari harga subsidi BBM yang mungkin bisa ketarik ke bawah 5,2 persen," ujar Andry dalam Mandiri Macro and Market Brief 2026 secara virtual, Senin (11/5).

Bank Mandiri menilai pertumbuhan tinggi ini ditopang oleh realisasi perekonomian pada kuartal I 2026 yang berhasil melaju 5,61 persen.

Hal ini ditopang oleh percepatan program prioritas yang dijalankan pemerintah mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG) sampai Koperasi Desa/Keluruhan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).

Selain itu, pada kuartal II 2026, pertumbuhan diproyeksi akan tetap tumbuh tinggi meski tak sebaik kuartal I.

Hal ini disebabkan faktor musiman seperti ramadan dan lebaran tak berulang, tapi cukup tanggung di tengah ketidakpastian global yang masih membayangi perekonomian dalam negeri.

"Kita melihat ada peluang pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga di kisaran 5,1-5,5 persen di kuartal II tahun 2026 ini," ujar Head of Macroeconomic & Financial Market Research Department Bank Mandiri Dian Ayu Yustina dalam acara yang sama.

Sementara itu, Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri Ari Rizaldi menilai sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang akomodatif akan terus menjadi penopang pertumbuhan ke depan.

"Ke depan, tantangan global akan terus ada, namun di balik setiap tantangan juga terdapat peluang yang dapat dioptimalkan melalui strategi yang tepat. Dengan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang akomodatif, kami meyakini pertumbuhan ekonomi dapat terus terjaga secara berkelanjutan," jelasnya.

Lebih lanjut Ari menyebutkan, Konflik Amerika Serikat (AS) dan Iran memang mendorong harga minyak melampaui US$100 per barrel dan memicu volatilitas pasar keuangan global.

Namun, koordinasi antara pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan dinilai menjadi faktor positif yang mampu menjaga keseimbangan antara mendorong pertumbuhan dan memelihara stabilitas keuangan.

Bank Indonesia pun terus melakukan bauran kebijakan, termasuk intervensi nilai tukar, untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang terdepresiasi 3,9 persen sepanjang 2026. Akselerasi belanja fiskal dan sinergi tiga otoritas dipercaya masih dapat menopang pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun.

Optimisme ini juga tercermin di sektor perbankan, kinerja intermediasi tetap solid. Kredit industri tumbuh 9,49 persen (yoy) per Maret 2026 dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) terjaga di 2,14 persen. Dana Pihak Ketiga (DPK) industri tumbuh 13,55 persen YoY, dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) di level 84,63 persen yang mencerminkan likuiditas yang memadai.

Bank Mandiri mencatatkan akselerasi yang melampaui rata-rata industri. Kredit bank only per Maret 2026 mencapai Rp1.530 triliun atau tumbuh 17,4 persen (yoy). DPK menguat ke Rp1.675 triliun atau naik 21,1 persen (yoy), dengan Current Account Saving Account (CASA) menyentuh Rp1.201 triliun, tumbuh 12,7 persen (yoy).

Laba bersih konsolidasi tercatat Rp15,4 triliun atau tumbuh 16,6 persen (yoy), dengan Return on Equity (ROE) di 22,1 persen, Capital Adequacy Ratio (CAR) di 19,7 persen, dan rasio BOPO yang membaik ke 58,0 persen.

"Bank Mandiri optimis dapat mempertahankan kinerja yang solid sepanjang 2026. Ke depan, kami akan terus menjalankan strategi bisnis secara disiplin dan terukur, sekaligus memperkuat peran sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan," pungkas Ari.

Jakarta (ANTARA) - Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria mengatakan transformasi atau streamlining badan usaha milik negara (BUMN) maupun anak usaha BUMN disertai dengan kepastian hukum.

“Transformasi BUMN tidak hanya berfokus pada penguatan bisnis, tetapi juga memastikan seluruh proses berjalan dengan kepastian hukum, tata kelola yang baik, dan mitigasi risiko yang terukur,” ujar Dony dalam keterangannya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

Upaya yang ditempuh untuk memperoleh kepastian hukum dalam rangka penataan ulang BUMN yakni dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Perspektif Hukum atas Strategic Alignment Program Penataan BUMN & Anak Usaha BUMN: Kepastian Hukum, Tata Kelola, dan Mitigasi Risiko” di Wisma Danantara Indonesia pada Selasa (12/5).

Kegiatan ini turut menghadirkan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Narendra Jatna, serta Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Reda Manthovani sebagai bagian dari penguatan koordinasi lintas institusi dalam mendukung transformasi BUMN.

FGD tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat pemahaman bersama mengenai aspek hukum dalam proses penataan dan streamlining BUMN maupun anak usaha BUMN.

Melalui diskusi ini, pemerintah dan para pemangku kepentingan mendorong terciptanya kepastian hukum, penguatan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), serta langkah mitigasi risiko yang terukur dalam setiap proses transformasi korporasi.

Forum ini juga menjadi ruang diskusi konstruktif antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan pengelola BUMN dalam menyamakan perspektif terkait implementasi kebijakan strategis penataan BUMN.

Dengan adanya kesamaan pemahaman tersebut, diharapkan proses transformasi BUMN dapat berjalan lebih optimal, terukur, serta memiliki landasan regulasi yang kuat dalam menghadapi tantangan bisnis dan dinamika ekonomi global.

BP BUMN bersama Danantara Indonesia terus mendorong sinergi lintas kelembagaan guna memastikan pengelolaan BUMN dilakukan secara profesional, prudent, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Melalui kolaborasi dengan kementerian, aparat penegak hukum, serta seluruh pemangku kepentingan, BP BUMN dan Danantara berkomitmen memastikan setiap proses transformasi dan penataan BUMN berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik, sehingga mampu memperkuat daya saing BUMN di tingkat global sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

BUMN berkapitalisasi besar dinilai menjadi salah satu sektor yang mendominasi aktivitas ekonomi nasional.

Managing Partner BUMN Research Group LM FEB Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto mengatakan kontribusi tersebut terutama datang dari kelompok BUMN berkapitalisasi besar seperti Himbara.

"Menurut saya sebagian besar kontributor terhadap pertumbuhan ekonomi masih didominasi blue chips BUMN seperti Himbara yang mendorong transaksi ekonomi tumbuh," ujar Toto di Jakarta, Selasa (12/5).

Toto menjelaskan bank-bank Himbara berperan dalam menjaga likuiditas dan pembiayaan ekonomi nasional yang menjadi motor penting pertumbuhan konsumsi dan investasi.

Selain Himbara, kata Toto, lainnya juga berasal dari sejumlah BUMN besar yang memiliki peran strategis di sektor energi, telekomunikasi, dan pertambangan.

"MIND ID yang kontribusi ekspor dan penerimaan valas tinggi, serta menumbuhkan bisnis hilirisasi," sambung Toto.

Menurutnya, kontribusi ekspor dan penerimaan devisa dari sektor tambang melalui Mind ID turut memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global.

Selain itu, Toto menilai peran Pertamina dan Telkom Indonesia juga sangat signifikan dalam menjaga aktivitas ekonomi nasional.

Menurutnya, kedua perusahaan pelat merah tersebut mampu menciptakan efek berganda melalui penguatan sektor energi dan konektivitas digital yang menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi modern.