BEIJING - Jennifer Zeng, seorang blogger independen, menuduh China memata-matai delegasi Amerika Serikat (AS) selama kunjungan Presiden Donald Trump ke Beijing dengan menggunakan personel militer yang menyamar untuk memantau pejabat asing dan eksekutif teknologi.

Dalam serangkaian unggahan media sosial, Zeng menuduh bahwa seorang pelayan cantik yang berdiri tepat di belakang miliarder Elon Musk di jamuan makan kenegaraan Beijing adalah seorang perwira elite militer China yang sangat berprestasi dan masih aktif bertugas.

Ini bukan pertama kalinya Zeng menuduh Beijing melakukan spionase. Pada tahun 2023, dia menyatakan bahwa Partai Komunis China (CCP) berperan dalam pembunuhan teroris Khalistani Hardeep Singh Nijjar di Kanada. Menurutnya, "tujuan China adalah untuk menjebak India, menciptakan perselisihan antara India dan Barat."

Di Balik Tuduhan Spionase

Zeng, seperti dikutip NDTV, Jumat (22/5/2026), membagikan gambar dua pelayan dari jamuan makan kenegaraan CCP untuk menghormati Presiden Trump, mengeklaim foto-foto wanita yang sama "berseragam" beredar luas di media sosial China.

Dalam unggahan selanjutnya, dia mengklaim seorang pelayan yang berdiri di belakang Musk dalam salah satu foto adalah Mayor Cheng Cheng, seorang komandan batalion elite yang tampaknya membantu menulis manual operasional untuk upacara militer China.

Dalam unggahan ketiga, Zeng mengatakan, "Saya pikir Cheng Cheng memiliki pistol atau sesuatu di bawah gaun merahnya."

Klaim blogger ini belum dapat diverifikasi secara independen. Pemerintah China juga belum menanggapi klaim spesifik ini, meskipun taktiknya sesuai dengan pola historis.

Para pakar keamanan telah lama mencatat bahwa China memiliki sejarah yang terdokumentasi dalam mengerahkan agen rahasia terhadap target Barat.

Insiden masa lalu termasuk operasi jebakan (honeypot) Fang Fang yang terkenal, yang diduga menargetkan politisi AS di California. Selain itu, intelijen Barat telah berulang kali memperingatkan tentang aktor negara China yang menyusup ke ruang teknologi perusahaan dan lingkaran diplomatik dengan kedok yang tidak berbahaya.

Saat para pemimpin teknologi asing terus menegosiasikan akses langsung ke pasar China, para kritikus telah memperingatkan bahwa keramahan Beijing mungkin datang dengan harga tersembunyi yang harus diwaspadai.

Siapa Sosok Mayor Cheng Cheng?

Menurut unggahan Zeng, yang diklaim didasarkan dari sumber resmi PKC, Cheng Cheng adalah seorang anggota PKC, komandan batalion di Brigade Upacara Pengawal Kehormatan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) dengan pangkat mayor. Dia juga merupakan wakil di Kongres Rakyat Nasional ke-13 dan ke-14, dan salah satu pengawal kehormatan wanita pertama di China.

Dia sebelumnya menjabat sebagai komandan unit pengawal kehormatan wanita, menerima penghargaan Jasa Kelas Satu, dan dianugerahi gelar "Pemegang Panji Merah Nasional 8 Maret."

Lahir pada Desember 1986 di Weifang, Provinsi Shandong, Cheng mendaftar di militer pada usia 18 tahun pada tahun 2004. Dia awalnya bertugas sebagai prajurit komunikasi di Korps Artileri Kedua sebelum kemudian masuk ke Sekolah Tinggi Kedokteran Militer Bethune (sekarang Sekolah Bintara Kedokteran Bethune) untuk belajar keperawatan.

Pada tahun 2008, dia terpilih untuk memimpin formasi wanita dalam parade militer yang menandai peringatan 60 tahun berdirinya Republik Rakyat China.

Namun, setelah tinggi badannya bertambah 1,8 sentimeter selama pelatihan, dia dengan menyesal ditugaskan kembali sebagai anggota cadangan.

Pada tahun 2012, dia terpilih masuk ke Brigade Upacara Pengawal Kehormatan PLA. Mulai tahun 2014, dia menjabat sebagai komandan unit wanita, memimpin formasi tersebut selama penampilan pertamanya dalam upacara diplomatik kenegaraan pada 12 Mei 2014, dan kemudian dalam parade militer tahun 2015 yang memperingati 70 tahun kemenangan dalam Perang Dunia II, di mana dia bertugas di barisan depan formasi campuran.

Cheng berpartisipasi dalam membangun dan menstandarisasi sistem pengawal kehormatan wanita China. Dia membantu menyusun manual dan standar operasional, termasuk Manual Prosedur Misi Pengawal Kehormatan Wanita dan Standar Misi Pengawal Kehormatan Wanita. Dia telah memimpin unitnya dalam lebih dari 200 misi seremonial tingkat kenegaraan, termasuk penyambutan kepala negara asing, parade militer Hari Nasional ke-70, dan perayaan seratus tahun Partai Komunis China.

Dia telah terpilih untuk dua periode berturut-turut sebagai wakil di Kongres Rakyat Nasional sejak 2018, dengan fokus pada isu-isu seperti pelatihan personel militer dan pemukiman kembali veteran. Unitnya juga telah menerima berbagai penghargaan, termasuk gelar "Kolektif Panji Merah Nasional 8 Maret".

Hingga tahun 2026, Cheng tetap menjadi komandan batalion di Brigade Upacara Pengawal Kehormatan PLA dan terus bertugas di garis depan pelatihan dan misi seremonial nasional utama. Dia dianggap sebagai komandan pengawal kehormatan wanita pertama dalam sejarah PLA dan tokoh kunci dalam melembagakan sistem pengawal kehormatan wanita di China.

Brigade Upacara Pengawal Kehormatan PLA, di bawah Komando Garnisun Beijing, bertanggung jawab atas tugas-tugas seremonial kenegaraan tingkat tertinggi di China. Sebagai komandan unit wanita pertama dan perwira tingkat batalion saat ini, Cheng Cheng mewakili terobosan penting bagi perempuan dalam sistem pengawal kehormatan militer China.

WASHINGTON - Militer Amerika Serikat (AS) mengakui telah menghentikan sementara penjualan senjata ke Taiwan untuk memastikan pasukan Washington memiliki amunisi yang memadai dalam perang melawan Iran.

Pengakuan ini disampaikan Pelaksana Tugas Sekretaris Angkatan Laut AS Hung Cao dalam sidang Kongres tentang pembelian senjata senilai USD14 miliar (lebih dari Rp247 triliun) oleh Taiwan yang sekarang terhenti.

"Saat ini kami sedang melakukan jeda untuk memastikan kami memiliki amunisi yang kami butuhkan untuk [Operasi] Epic Fury—yang kami miliki banyak," katanya, seperti dikutip AFP, Jumat (22/5/2026).

"Tetapi, kami hanya memastikan kami memiliki semuanya, kemudian penjualan militer ke luar negeri akan dilanjutkan ketika pemerintah menganggap perlu," ujarnya.

Departemen Luar Negeri AS dan Pentagon tidak segera menanggapi permintaan komentar atas pernyataan Cao.

Presiden AS Donald Trump belum berkomitmen untuk melanjutkan penjualan tersebut, menimbulkan kekhawatiran atas komitmennya untuk mendukung Taiwan—pulau yang memerintah sendiri tapi diklaim China sebagai wilayahnya.

Menjelang kunjungan kenegaraannya baru-baru ini ke China, Trump mengatakan dia akan berbicara dengan Presiden China Xi Jinping tentang penjualan senjata tersebut, sebuah perubahan dari desakan Washington sebelumnya bahwa mereka tidak akan berkonsultasi dengan Beijing tentang masalah tersebut. Setelah itu, dia mengatakan dia belum membuat komitmen kepada Xi tentang Taiwan dan akan membuat keputusan tentang penjualan senjata tersebut "dalam waktu yang cukup singkat ke depan."

Trump Ubah Arah Pemikiran tentang Taiwan

“Saya tidak ingin ada yang merdeka. Dan, Anda tahu, kita seharusnya menempuh jarak 9.500 mil untuk berperang. Saya tidak menginginkan itu. Saya ingin mereka tenang. Saya ingin China tenang,” katanya dalam sebuah wawancara dengan Fox News ketika memperingatkan Taiwan untuk tidak mendeklarasikan kemerdekaan formal.

Meskipun Washington tetap ambigu mengenai apakah AS akan mendukung Taiwan melawan China, para pakar militer dan pembuat kebijakan telah lama percaya bahwa AS kemungkinan akan berperang dengan China jika Taiwan diserang.

Namun, pernyataan terbaru Trump menunjukkan bahwa dia mungkin akan mengubah dukungan lama untuk Taiwan.

Meskipun menjalin hubungan diplomatik dengan China pada tahun 1979, AS mempertahankan hak untuk menjual senjata ke Taiwan berdasarkan Undang-Undang Hubungan Taiwan tahun 1979. Undang-undang tersebut memerintahkan Washington untuk menyediakan kepada Taiwan barang-barang pertahanan dan jasa pertahanan dalam jumlah yang diperlukan untuk memungkinkan Taiwan mempertahankan kemampuan pertahanan diri yang memadai.

Pemerintahan Trump menyetujui paket senjata terbesar yang pernah ada untuk Taiwan pada Desember 2025, senilai USD11 miliar. Selain itu, paket kedua senilai sekitar USD14 miliar belum disetujui secara resmi.

China dengan keras menentang penjualan senjata AS, menuduh AS mengubah Taiwan menjadi negara "tong mesiu". Dalam pernyataan terbarunya tentang Taiwan, Trump mengindikasikan bahwa paket senjata berikutnya untuk Taiwan ditunda untuk digunakan sebagai alat tawar-menawar dengan China.

“Saya belum menyetujuinya. Kita akan lihat apa yang terjadi,” kata Trump, merujuk pada paket senjata yang diharapkan.

“Saya mungkin melakukannya, saya mungkin tidak melakukannya. Saya menundanya, dan itu tergantung pada China. Ini adalah alat tawar-menawar yang sangat baik bagi kita, terus terang. Ini banyak senjata.”

Sementara itu, Menteri Pertahanan Taiwan Wellington Koo pada 19 Mei mengatakan dia "optimistis dengan hati-hati" tentang penjualan senjata tersebut.

“Jelas bahwa pihak yang berulang kali memprovokasi, menciptakan insiden, dan merusak status quo yang damai dan stabil di Selat Taiwan adalah China, bukan negara kita,” kata Koo kepada Parlemen.

“Oleh karena itu, dalam keadaan ini, kami percaya bahwa mempertahankan saluran penjualan senjata ini sejalan dengan kepentingan AS,” katanya.

Semakin kuat kerja sama yang dibangun, maka akan semakin mudah lalu lintas produk berlangsung. Pada akhirnya, hal ini akan memperkuat sinergi bilateral yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak,

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menjalin kerja sama dan pengakuan jaminan produk halal (JPH) dengan Maroko, Italia, Prancis, Korea Selatan, hingga China.

“Kerja sama ini tidak hanya memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan negara-negara mitra kita, tetapi juga membuka peluang yang lebih luas bagi produk halal dengan negara mitra untuk masuk dan diterima di pasar internasional,” kata Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Adapun kerja sama pertama adalah dengan Moroccan Institute of Standardization (IMANOR) sebagai pengakuan timbal balik sertifikat halal kedua negara (mutual recognition agreement/MRA).

Lebih lanjut, BPJPH juga menandatangani Perjanjian Pengakuan (Recognition Agreement/RA) dengan sejumlah lembaga halal luar negeri yang telah memenuhi standar Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) Indonesia.

Beberapa di antaranya yaitu WHAD Italian Halal Certification Center, Global Halal Systems France, GL Halal Center Korea, FUIN Halal Certification Center China, dan Shanghai Museling Testing and Certification.

Haikal mengatakan, upaya ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan dan pengakuan bersama terhadap sistem halal masing-masing negara dan semakin membuka lalu lintas perdagangan produk halal antarnegara.

“Semakin kuat kerja sama yang dibangun, maka akan semakin mudah lalu lintas produk berlangsung. Pada akhirnya, hal ini akan memperkuat sinergi bilateral yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak,” ujar Haikal.

Ia juga menilai bahwa perkembangan industri halal global saat ini menunjukkan perubahan besar dalam cara dunia memandang halal.

Menurutnya, halal kini tidak lagi dipahami semata sebagai aspek pemenuhan syariat, tetapi telah berkembang menjadi simbol kualitas dan standar global.

“Halal hari ini telah berkembang menjadi simbol quality assurance, healthy product, dan premium standard yang diterima secara global. Dunia kini melihat halal sebagai jaminan kualitas, keamanan, dan traceability produk,” kata Haikal.

Ia menambahkan, tren tersebut terlihat dari semakin banyak negara yang menjadikan industri halal sebagai bagian penting dalam strategi perdagangan dan pengembangan industri nasional mereka.

“Kita melihat bagaimana negara-negara seperti Tiongkok dan Korea Selatan bergerak cepat dalam pengembangan industri halal. Ini menunjukkan bahwa halal telah menjadi bahasa universal tentang kualitas dan kepercayaan,” katanya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

BEIJING - China memberikan sinyal bersedia menerima sejumlah kenaikan tarif impor dari Amerika Serikat (AS) sejauh tidak melampaui level yang telah disepakati kedua negara tahun lalu. Langkah kompromi ini diambil demi melanjutkan pembicaraan guna memperpanjang masa gencatan senjata dagang, sekaligus menjadi indikasi bahwa hubungan antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia tersebut kian stabil.

"Kami berharap AS akan menghormati komitmennya dan bahwa, terlepas dari alasan apa pun yang diberikan untuk memberlakukan atau mengganti tarif terhadap China di masa depan, tingkat tarif AS terhadap China tidak akan melebihi tingkat yang disepakati," demikian pernyataan resmi Kementerian Perdagangan China dikutip dari Bloomberg, Kamis (21/5/2026).

Hal itu merujuk pada hasil negosiasi di Kuala Lumpur, Malaysia, Oktober tahun lalu. Kementerian Perdagangan China menambahkan, tim perdagangan dari kedua negara akan segera menggelar diskusi untuk memperpanjang perjanjian satu tahun yang telah dirumuskan sebelumnya.

Kesepakatan menyeluruh yang sempat diumumkan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pemimpin Negara di Busan, Korea Selatan tersebut, sukses menangguhkan sejumlah pemberlakuan tarif, pembatasan tanah jarang (rare earth), serta penyelidikan terhadap galangan kapal China hingga November tahun ini.

Menurut pihak kementerian, upaya untuk memperpanjang masa gencatan senjata ini selaras dengan kepentingan bersama kedua negara, sekaligus menjawab ekspektasi dari komunitas internasional. Pernyataan tersebut membawa angin segar dan optimisme hati-hati bahwa penghentian permusuhan dagang yang digagas Presiden China Xi Jinping dan Presiden AS Donald Trump akan tetap bertahan, meskipun kunjungan Trump ke Beijing pekan lalu sempat diwarnai peringatan keras terkait isu Taiwan.

Sinyal dari Kementerian Perdagangan China ini mengindikasikan bahwa Beijing bersedia melunak menerima tarif AS, asalkan tarif efektifnya berada di kisaran 30% sesuai kesepakatan di Malaysia. Angka tarif tersebut sebelumnya sempat turun ke kisaran 21% setelah Mahkamah Agung (MA) AS membatalkan beberapa kebijakan tarif.

Di sisi lain, pemerintahan Trump dilaporkan sedang mengupayakan penyelidikan baru berbasis Pasal 301 (Section 301) untuk mengembalikan besaran tarif ke level semula sebelum adanya putusan pengadilan.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan, tarif-tarif tersebut kemungkinan besar akan dipulihkan paling lambat pada Juli mendatang, sebuah rencana investigasi yang sempat ditentang keras oleh Menteri Perdagangan China Wang Wentao. Dalam pernyataan lanjutan pada Rabu, Beijing juga mendesak AS untuk menghapus tarif unilateral demi menciptakan kondisi yang kondusif bagi perluasan kerja sama ekonomi dan perdagangan kedua belah pihak di masa depan.

Pasar saham China langsung bereaksi positif. Indeks acuan CSI 300 berhasil menghapus kerugian yang terjadi sebelumnya dan menutup perdagangan harian dengan posisi yang stabil. Selain kesepakatan tarif, Kementerian Perdagangan China turut membeberkan sejumlah poin kesepakatan lain, termasuk pembelian 200 pesawat Boeing oleh China dan pembentukan mekanisme kelembagaan untuk mengelola diskusi bilateral terkait perdagangan dan investasi.

Dewan Perdagangan juga mengonfirmasi akan mengupayakan pemotongan tarif pada komoditas senilai minimal USD30 miliar atau sekitar 7% dari total ekspor China ke AS tahun lalu, sekaligus menetapkan target untuk memperluas perdagangan sektor pertanian bilateral.

BEIJING - Angkatan bersenjata China secara diam-diam melatih sekitar 200 personel militer Rusia di China akhir tahun lalu dan beberapa di antaranya telah kembali untuk berperang di Ukraina. Itu diungkapkan tiga badan intelijen Eropa dan dokumen yang dilihat oleh Reuters.

Meskipun China dan Rusia mengadakan sejumlah latihan militer gabungan sejak invasi skala penuh Moskow ke Ukraina pada tahun 2022, Beijing berulang kali menyatakan bahwa mereka netral dalam konflik tersebut dan menampilkan diri sebagai mediator perdamaian.

Sesi pelatihan rahasia, yang sebagian besar berfokus pada penggunaan drone, diuraikan dalam perjanjian dwibahasa Rusia-Tiongkok yang ditandatangani oleh perwira senior Rusia dan China di Beijing pada 2 Juli 2025.

Tentara Rusia Dilatih secara Diam-diam oleh China, Ini 4 Faktanya

1. China Terlibat Langsung dalam Perang Ukraina

Perjanjian tersebut, yang ditinjau oleh Reuters, menyatakan bahwa sekitar 200 tentara Rusia akan dilatih di fasilitas militer di berbagai lokasi termasuk Beijing dan kota Nanjing di timur. Sumber-sumber tersebut mengatakan bahwa sekitar jumlah yang sama kemudian dilatih di China.

Perjanjian tersebut juga menyatakan bahwa ratusan tentara China akan menjalani pelatihan di fasilitas militer di Rusia.

"Dengan melatih personel militer Rusia pada tingkat operasional dan taktis yang kemudian berpartisipasi di Ukraina, China jauh lebih terlibat langsung dalam perang di benua Eropa daripada yang diketahui sebelumnya," kata seorang pejabat intelijen.

Kementerian pertahanan Rusia dan China tidak menanggapi permintaan komentar mengenai detail yang diuraikan dalam artikel ini.

“Mengenai krisis Ukraina, China secara konsisten mempertahankan sikap objektif dan tidak memihak serta berupaya mempromosikan pembicaraan perdamaian, ini konsisten dan jelas dan disaksikan oleh komunitas internasional,” kata Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pernyataan kepada Reuters. “Pihak-pihak terkait tidak boleh sengaja memicu konfrontasi atau mengalihkan kesalahan.”

Badan-badan intelijen tersebut berbicara dengan syarat identitas mereka dirahasiakan agar dapat membahas informasi sensitif.

Negara-negara Eropa, yang memandang Rusia sebagai ancaman keamanan utama, telah mengamati dengan waspada hubungan yang semakin erat antara Rusia dan China, ekonomi terbesar kedua di dunia dan mitra dagang penting Uni Eropa.

2. Kemitraan Strategis Tanpa Batas

Kedua negara mengumumkan kemitraan strategis “tanpa batas” beberapa hari sebelum invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 dan berjanji untuk melakukan latihan militer untuk melatih koordinasi antara angkatan bersenjata mereka. Ketika Barat mencoba mengisolasi Rusia, Tiongkok memberikan bantuan dengan membeli minyak, gas, dan batubaranya.

Pemimpin China Xi Jinping dijadwalkan akan menjamu Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Selasa dan Rabu, kurang dari seminggu setelah kunjungan penting Presiden AS Donald Trump.

China dan Rusia menganggap kunjungan Putin - kunjungan ke-25-nya ke China - sebagai bukti lebih lanjut dari kemitraan “sepanjang masa” mereka, bahkan ketika Barat mendesak Beijing untuk menekan Moskow agar mengakhiri perang di Ukraina.

3. Latihan Menyerang dengan Drone

Drone telah terbukti menjadi senjata vital di Ukraina.

Kedua pihak menggunakan model jarak jauh untuk menyerang target yang berjarak ratusan mil, sementara di medan perang, drone yang lebih kecil yang dikendalikan dari jarak jauh oleh pilot menggunakan peralatan tampilan orang pertama (FPV) dan dipersenjatai dengan bahan peledak mendominasi langit, sehingga membahayakan pergerakan kendaraan lapis baja atau infanteri.

Pada bulan September, Reuters melaporkan bahwa para ahli dari perusahaan swasta China telah melakukan pekerjaan pengembangan teknis pada drone militer untuk produsen drone serang Rusia, menurut pejabat Eropa. Kementerian Luar Negeri China saat itu mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui kolaborasi tersebut.

Kedua perusahaan yang disebutkan dalam artikel tersebut dikenai sanksi oleh Uni Eropa bulan lalu.

Menurut perjanjian pelatihan yang ditinjau oleh Reuters, pihak Rusia akan dilatih dalam disiplin ilmu seperti drone, perang elektronik, penerbangan militer, dan infanteri lapis baja. Perjanjian tersebut melarang liputan media apa pun tentang kunjungan tersebut di kedua negara dan menyatakan bahwa tidak ada pihak ketiga yang boleh diberitahu.

Kunjungan pasukan China ke Rusia untuk pelatihan telah berlangsung setidaknya sejak tahun 2024, tetapi pelatihan personel Rusia di China merupakan hal baru, menurut dua badan intelijen.

Meskipun Rusia memiliki pengalaman tempur yang luas di Ukraina, industri drone China yang besar menawarkan pengetahuan teknologi dan metode pelatihan canggih seperti simulator penerbangan, kata mereka.

Tentara Pembebasan Rakyat China belum pernah berperang besar selama beberapa dekade, tetapi telah berkembang pesat dalam 20 tahun terakhir dan sekarang menyaingi kekuatan militer AS di beberapa bidang.

Sejumlah besar personel Rusia yang menerima pelatihan di China adalah instruktur militer berpangkat tinggi yang berada dalam posisi untuk meneruskan pengetahuan ke bawah rantai komando, kata kedua badan intelijen tersebut.

Salah satu badan tersebut mengatakan mereka telah mengkonfirmasi identitas sejumlah personel militer Rusia yang berlatih di Tiongkok dan sejak itu terlibat langsung dalam operasi tempur dengan drone di wilayah pendudukan Ukraina di wilayah Imea dan Zaporizhzhia.

Pangkat orang-orang tersebut berkisar dari sersan junior hingga letnan kolonel, kata badan intelijen tersebut.

Nama-nama individu tersebut muncul dalam dokumen militer Rusia yang dilihat oleh Reuters yang mencantumkan para prajurit yang pergi ke China. Reuters tidak dapat secara independen mengkonfirmasi keterlibatan selanjutnya dari individu-individu tersebut dalam perang Ukraina.

Badan intelijen yang sama mengatakan sangat mungkin bahwa banyak dari mereka yang berlatih di China telah pergi ke Ukraina.

Laporan militer internal Rusia yang ditinjau oleh Reuters menggambarkan empat sesi pelatihan untuk pasukan Rusia di China setelah pelatihan tersebut berlangsung.

Satu laporan tertanggal Desember 2025 menggambarkan kursus pelatihan tentang peperangan gabungan untuk sekitar 50 personel militer Rusia di cabang Akademi Infanteri Angkatan Darat PLA di Shijiazhuang.

4. Latihan Menembakkan Mortir dengan Drone

Laporan tersebut mengatakan kursus tersebut melibatkan pelatihan tentara untuk menembakkan mortir 82mm sambil menggunakan pesawat tanpa awak untuk mengidentifikasi target mereka.

Laporan kedua menggambarkan pelatihan pertahanan udara di fasilitas militer, termasuk dengan senapan perang elektronik, alat pelempar jaring, dan drone untuk melawan drone yang datang. Dua pejabat mengatakan fasilitas tersebut terletak di Zhengzhou.

Semua jenis peralatan ini relevan dengan perang di Ukraina. Senapan perang elektronik diarahkan ke drone yang datang untuk mengganggu dan merusak sinyalnya, sementara jaring dapat dilemparkan di sekitar drone untuk menjebaknya saat mendekat.

Kedua belah pihak menggunakan drone udara serat optik yang terhubung ke pilotnya dengan benang halus yang tidak dapat dihalangi secara elektronik.

Drone serat optik biasanya beroperasi dengan jangkauan 10 km hingga 20 km, tetapi beberapa dapat mencapai sejauh 40 km (25 mil).

Laporan ketiga, bertanggal Desember 2025 dan ditulis oleh seorang mayor Rusia, menggambarkan pelatihan drone untuk personel Rusia di Pusat Pelatihan Penerbangan Militer PLA Yibin, brigade pertama. Kursus tersebut berpusat pada presentasi multimedia dan melibatkan penggunaan simulator penerbangan, pelatihan untuk menggunakan beberapa jenis drone FPV dan dua jenis drone lainnya, demikian disebutkan.

Laporan keempat menggambarkan kursus pada November 2025 di Universitas Teknik Militer Nanjing dari Infanteri PLA.

Pelatihan tersebut mencakup teknologi bahan peledak, konstruksi ranjau, pembersihan ranjau serta penyingkiran amunisi yang belum meledak dan alat peledak improvisasi.

Laporan ini menyertakan foto-foto tentara Rusia berseragam yang diajar oleh instruktur Tiongkok berseragam militer.

Gambar-gambar tersebut juga menunjukkan tentara Rusia diperlihatkan peralatan teknik dan cara menyisir ranjau.

BEIJING - Pemimpin China Xi Jinping memuji hubungan dengan Rusia sebagai kekuatan "ketenangan di tengah kekacauan" selama pertemuan dengan Vladimir Putin di Beijing pada hari Rabu, beberapa hari setelah Xi menjamu Presiden Donald Trump untuk KTT AS-Chinayang bersejarah.

Xi menyinggung situasi internasional yang semakin bergejolak – dan secara terselubung menyindir AS – saat ia duduk bersama Putin di Balai Besar Rakyat untuk pertemuan yang mengawali kunjungan kenegaraan pemimpin Rusia selama kurang lebih 24 jam di ibu kota China.

“Situasi internasional ditandai oleh gejolak dan transformasi yang saling terkait, sementara arus hegemoni unilateral merajalela,” kata Xi, menggunakan bahasa khas Beijing untuk mengkritik apa yang dianggapnya sebagai kebijakan luar negeri Amerika yang berlebihan, dilansir CNN.

Menghadapi hal ini, China dan Rusia harus meningkatkan “koordinasi strategis komprehensif” mereka, kata Xi.

Pemimpin China secara langsung membahas perang AS-Israel melawan Iran, mengatakan bahwa “pengakhiran dini” perang tersebut akan membantu mengurangi gangguan terhadap pasokan energi, rantai pasokan, dan perdagangan.

“Penghentian perang secara komprehensif tidak dapat ditunda, memulai kembali permusuhan bahkan lebih tidak diinginkan, dan melanjutkan negosiasi sangat penting,” kata Xi.

Putin – yang militernya terus melancarkan perang di Ukraina – melakukan kunjungan resmi ke-25 ke Tiongkok selama seperempat abad kepemimpinannya di Rusia dan kunjungan pertamanya sejak pecahnya konflik baru di Timur Tengah.

Xi dan Putin telah secara signifikan memperketat koordinasi negara mereka di bidang perdagangan, diplomasi, dan keamanan dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh gesekan bersama dengan AS dan tujuan untuk membentuk kembali tatanan dunia yang mereka anggap didominasi secara tidak adil oleh Barat.

Dalam pidato pembukaan, Putin mengatakan hubungan Tiongkok-Rusia telah mencapai "tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya" – dan merupakan salah satu "faktor penstabil utama di panggung internasional."

Ia juga menyinggung hubungan pribadi yang erat antara dirinya dan pemimpin China, yang telah bertemu lebih dari 40 kali, dalam pidato pembukaan. Ia menggunakan idiom Tiongkok yang diterjemahkan menjadi "Satu hari terpisah terasa seperti tiga musim gugur," yang digunakan untuk menekankan kesedihan karena terpisah.

Pertemuan sehari antara Putin dan Xi diharapkan akan fokus pada perluasan lebih lanjut kemitraan "tanpa batas" mereka – sekaligus memberi keduanya kesempatan untuk membahas kunjungan Trump dan perang di Ukraina dan Iran.

Putin menyarankan bahwa energi, industri, pertanian, transportasi, dan teknologi tinggi akan menjadi topik lain dalam agenda.

“Di tengah krisis di Timur Tengah, Rusia terus mempertahankan perannya sebagai pemasok sumber daya yang andal, sementara China tetap menjadi konsumen sumber daya tersebut secara bertanggung jawab,” katanya kepada Xi.

Bagi Xi, menjamu para pemimpin AS dan Rusia – dua negara yang sama-sama dilanda konflik – dalam beberapa hari merupakan keuntungan karena ia bertujuan untuk memperkuat reputasi China sebagai kekuatan global.

Sambutan Putin di luar Aula Besar yang megah pada Rabu pagi memiliki semua ciri khas sambutan kunjungan kenegaraan, yang juga diberikan Beijing kepada Trump pekan lalu.

Xi dan sejumlah pejabat tingginya berjabat tangan dengan presiden Rusia, sebelum para pemimpin yang tampak santai berdiri berdampingan selama penghormatan tembakan salvo, sementara band militer memainkan musik dan bendera Rusia dan China berkibar di latar belakang.

Anak-anak melambaikan bendera dan bunga saat para pemimpin berjalan melewatinya – sebuah ciri khas upacara pekan lalu yang tampak membuat Trump geli.

Citra tersebut tampaknya diarahkan untuk menggarisbawahi keselarasan abadi dan semakin mendalam antara China dan Rusia, bahkan ketika kedua pemerintah mengubah hubungan mereka dengan AS.

Kedua belah pihak merayakan ulang tahun ke-25 "Perjanjian Bertetangga Baik dan Kerja Sama Persahabatan" tahun 2001, yang menyelesaikan gesekan perbatasan yang telah berlangsung lama dan menimbulkan konflik memasuki periode kerja sama baru.

Mereka juga diharapkan untuk menyambut apa yang mereka anggap sebagai arah baru bagi hubungan internasional – arah yang akan melayani tujuan strategis mereka dan di mana AS bukan lagi negara adidaya global.

Namun di balik kemegahan dan basa-basi, Putin juga menghadapi Xi dalam posisi yang jauh lebih lemah daripada saat kunjungan terakhirnya ke Beijing pada bulan September.

Beberapa hari sebelum kedatangannya, Ukraina melancarkan serangan yang menurut media Rusia merupakan serangan terbesar terhadap Moskow dalam lebih dari setahun, menargetkan ibu kota dengan lebih dari 500 drone. Rusia juga telah kehilangan wilayah kekuasaannya kepada Ukraina, bulan lalu mengalami apa yang menurut para analis merupakan kehilangan wilayah bersih pertama sejak Agustus 2024.

Xi mungkin akan menggunakan hubungan yang semakin timpang antara keduanya – dengan ekonomi Rusia yang sangat bergantung pada China – untuk mendorong kemenangan bagi Beijing dalam kerja sama energi pada saat konflik di Timur Tengah mempersempit akses Beijing ke minyak mentah.

BEIJING - Presiden China Xi Jinping mengatakan kepada Presiden Rusia Vladimir nPutin bahwa kedua negara harus saling membantu dalam pembangunan dan revitalisasi.

Xi mengatakan kepada Putin bahwa alasan mengapa hubungan China-Rusia telah mencapai tingkat ini adalah karena kedua negara telah mampu "terus memperdalam kepercayaan politik dan kerja sama strategis bersama".

"Situasi internasional saat ini kompleks dan mudah berubah, dengan hegemoni unilateral merajalela", kata Presiden China Xi, dilansir BBC.

“Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan kekuatan dunia yang penting,” kata Xi. “China dan Rusia harus mengadopsi ‘pandangan strategis jangka panjang’ dan bekerja sama untuk membangun ‘sistem tata kelola global yang lebih adil dan merata’”.

Kemudian, Putin mengatakan dalam pidato pembukaannya bahwa hubungan Rusia-China berada pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, lapor Reuters.

Putin juga mengundang Xi untuk mengunjungi Rusia tahun depan, menambahkan bahwa hubungan antara Beijing dan Moskow ‘membantu stabilitas global’.

Xi terakhir kali mengunjungi Rusia pada Mei tahun lalu.

Putin terus mengatakan bahwa hubungan ekonomi kedua negara ‘menunjukkan dinamika yang baik’.

"Rusia tetap menjadi pemasok energi yang andal di tengah krisis yang sedang berlangsung di Timur Tengah,” katanya.

Pertemuan itu digambarkan sebagai "pertemuan format sempit", biasanya pertemuan yang lebih kecil di mana isu-isu yang lebih sensitif biasanya dibahas. Diperkirakan akan berlangsung sekitar 15 menit sebelum keduanya melanjutkan dengan pertemuan kelompok yang lebih besar dengan delegasi masing-masing.

Kunjungan Putin ke Beijing terjadi beberapa hari setelah presiden AS Donald Trump mengunjungi Xi Jinping.

Ini adalah kunjungan pertama presiden AS ke China dalam hampir satu dekade.

Kunjungan itu, yang tertunda karena perang Iran, penuh dengan kemegahan tetapi minim detail tentang kebijakan yang disepakati kedua belah pihak.

Trump menggambarkan pembicaraan itu sebagai "sangat sukses" sementara Xi menyebutnya sebagai "tonggak sejarah".

Namun, ketika membahas isu-isu kunci yang membayangi hubungan antara negara-negara adidaya - dari perang Iran hingga Taiwan dan perdagangan - hanya sedikit kesepakatan konkret yang diumumkan oleh kedua belah pihak sejauh ini.

Trump mengatakan kepada wartawan bahwa Tiongkok telah setuju untuk membeli 200 jet Boeing - kesepakatan yang dikonfirmasi oleh kementerian perdagangan Tiongkok dan Boeing. Gedung Putih juga mengatakan China akan membeli barang-barang pertanian senilai setidaknya $17 miliar dari AS - tetapi China belum mengkonfirmasi hal ini.

Hubungan antara China dan Rusia sangat tidak seimbang, dan kesepakatan apa pun yang dibuat antara kedua negara kemungkinan besar akan berdasarkan persyaratan China, kata Alexander Gabuev, direktur lembaga think tank Carnegie Russia Eurasia Center.

"Rusia sepenuhnya berada di bawah kendali China, dan China dapat mendikte persyaratannya."

Sejak invasi skala penuh Rusia ke Ukraina pada tahun 2022, Moskow semakin bergantung pada komponen China untuk mesin perangnya. Sanksi Barat selama bertahun-tahun juga secara bertahap mendorong Moskow lebih dalam ke dalam keterlibatan perdagangan dengan Beijing.

China adalah mitra dagang terbesar Rusia, sementara Rusia hanya menyumbang 4% dari perdagangan internasional China.

Moskow memiliki sedikit alternatif yang layak selain Beijing, pembeli yang menawarkan skala permintaan dan pasar yang sangat penting bagi kelangsungan hidup Rusia.

Jika China menurunkan perdagangannya dengan Rusia, mengingat memburuknya hubungan dengan Barat, hal itu akan secara signifikan mempersulit tujuan kebijakan luar negeri Rusia.

Beijing memiliki jadwal diplomatik yang sangat padat dalam beberapa bulan terakhir.

Selain Putin dan Trump, para pemimpin dari seluruh dunia telah menerima undangan ke Tiongkok, sementara Xi dan para pejabatnya telah melakukan jauh lebih sedikit kunjungan kenegaraan ke luar negeri.

Di antara para pemimpin negara yang telah mengunjungi ibu kota Tiongkok adalah Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan Mark Carney dari Kanada, keduanya berupaya mencairkan hubungan bilateral yang tegang.

Beijing juga telah menyambut Kanselir Jerman Friedrich Merz, Perdana Menteri Finlandia Petteri Orpo, Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung, dan Presiden Vietnam To Lam, di antara yang lainnya.

JAKARTA - Persediaan minyak global menyusut dalam laju tercepat sepanjang sejarah seiring memanasnya krisis di Selat Hormuz yang kini telah memasuki bulan ketiga. Kondisi darurat ini berimbas langsung pada sektor hilir global, yang ditandai dengan jatuhnya volume produksi kilang minyak China hingga ke level terendah dalam empat tahun terakhir.

"Krisis ini sebagai ancaman keamanan energi paling parah dalam sejarah, melampaui guncangan pasokan pada tahun 1973, 1979, dan 2022," ujar Direktur Eksekutif International Energy Agency (IEA) Fatih Birol dikutip dari CNBC, Rabu (20/5/2026).

Laporan IEA mencatat persediaan minyak bumi global anjlok hampir 250 juta barel sepanjang Maret hingga April, atau setara dengan kehilangan sekitar 4 juta barel per hari. Meski negara-negara anggota IEA telah melepas 164 juta barel dari rencana 400 juta barel cadangan darurat, langkah intervensi terbesar dalam sejarah lembaga tersebut dinilai belum mampu menutup defisit pasar yang diproyeksikan bertahan hingga akhir kuartal ketiga.

Tekanan paling berat kini dirasakan oleh China selaku importir minyak mentah terbesar di dunia akibat hampir terhentinya lalu lintas tanker di Selat Hormuz. Data National Bureau of Statistics of China menunjukkan aktivitas pengolahan minyak mentah di kilang-kilang domestik anjlok 5,8% secara tahunan menjadi hanya 13,3 juta barel per hari pada April, yang merupakan titik terendah sejak Agustus 2022.

Kondisi tersebut diperparah oleh penurunan volume impor minyak mentah Negeri Tirai Bambu sebesar 20 persen menjadi 9,25 juta barel per hari. Dampaknya, pemerintah China terpaksa membatasi ekspor bahan bakar sejak pertengahan Maret demi mengamankan pasokan domestik, yang berujung pada merosotnya ekspor produk minyak olahan hingga 38% pada April.

IEA memperkirakan kapasitas pengolahan minyak dunia secara kolektif akan terpangkas hingga 4,5 juta barel per hari pada kuartal kedua tahun ini. Kelangkaan produk hilir seperti solar dan avtur kini mulai terdeteksi di kawasan Asia dan diproyeksikan segera meluas ke pasar Eropa, sehingga mengancam stabilitas sektor transportasi global.

Tidak hanya sektor energi, krisis jalur laut ini juga mulai merambat dan memicu guncangan pada sektor pangan dunia akibat tersendatnya distribusi komoditas pendukung. Terhentinya pasokan gas dari Qatar akibat penutupan Selat Hormuz memaksa produsen pupuk di India, Bangladesh, dan Pakistan menyetop operasional, yang seketika memicu lonjakan harga urea di pasar internasional.

Untuk jangka panjang, IEA memproyeksikan defisit pasokan minyak global akan menyentuh angka 1,78 juta barel per hari pada 2026, dengan total produksi dunia berpotensi jatuh ke bawah ambang 100 juta barel per hari. Lembaga tersebut memperingatkan bahwa proses pemulihan stok global akan memakan waktu lama dan membutuhkan tambahan pasokan konsisten meski konflik nantinya telah berakhir.

JAKARTA - Isu hak asasi manusia (HAM) dinilai nyaris tidak mendapat porsi penting dalam pertemuan terbaru antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping. Ini menandai perubahan besar dibanding pendekatan pemerintahan AS sebelumnya terhadap Beijing.

Dalam analisis yang ditulis koresponden senior The Guardian, Amy Hawkins, Trump sempat ditanya sebelum berangkat ke Beijing apakah dia akan mengangkat kasus Jimmy Lai, aktivis pro-demokrasi Hong Kong yang kini dipenjara.

“Saya akan membahasnya,” kata Trump saat itu.

Namun Trump kemudian menambahkan bahwa kasus tersebut merupakan persoalan yang “sulit".

“Itu seperti bertanya kepada saya, ‘Jika Comey dipenjara, apakah Anda akan membebaskannya?’ Itu mungkin sulit bagi saya,” ujar Trump, merujuk pada mantan Direktur FBI James Comey yang kerap menjadi sasaran kritiknya.

Menurut Hawkins dalam keterangan yang dimuat di The Guardian baru-baru ini, sikap Trump terhadap isu HAM tidak mengejutkan mengingat pemerintahannya juga dikritik karena kebijakan dalam negeri terkait imigrasi, layanan kesehatan berbasis gender, dan pemotongan dana kelompok hak sipil.

Namun minimnya perhatian terhadap HAM dalam dialog AS-China saat ini disebut menjadi perubahan signifikan dibanding era pemerintahan sebelumnya.

Dukungan Bush dan Obama

Ketika Presiden George W Bush mengunjungi Beijing pada 2008, dia tetap menghadiri kebaktian gereja untuk menekan isu kebebasan beragama di China.

Setahun kemudian, Presiden Barack Obama mendorong Presiden China saat itu, Hu Jintao, untuk membuka kembali dialog dengan Dalai Lama, pemimpin spiritual Tibet di pengasingan.

Meski Bush dan Obama juga menghadapi kritik terkait perang melawan terorisme, dukungan terbuka mereka terhadap aktivis dan kelompok minoritas di China disebut memberi dorongan moral bagi gerakan masyarakat sipil di negara tersebut.

Salah satu intervensi paling terkenal terjadi pada 2012 ketika pemerintahan Obama membantu pengacara HAM tunanetra Chen Guangcheng melarikan diri dari tahanan rumah di China.

Thomas Kellogg, Direktur Eksekutif Center for Asian Law di Georgetown University, mengatakan perhatian internasional terhadap kasus aktivis China sering kali berdampak nyata.

“Saya diberi tahu langsung oleh banyak aktivis China bahwa pengangkatan kasus mereka membuat perbedaan,” katanya.

Menurutnya, dampak tersebut bisa berupa perbaikan kondisi penjara atau berkurangnya intimidasi terhadap aktivis.

Namun situasi HAM di China disebut memburuk sejak Xi Jinping berkuasa pada 2012.

Melemahnya Sikap Keras AS

Xi disebut memperketat kontrol terhadap masyarakat sipil, menekan aktivis feminis, membatasi ekspresi agama dan etnis, serta menjadikan penumpasan perbedaan pendapat sebagai prioritas politik.

Laporan tersebut juga menyoroti kebijakan China di Xinjiang, termasuk jaringan kamp “reedukasi” yang menurut PBB pernah menahan hingga satu juta warga Uyghur dan minoritas Turkik lainnya.

PBB menyebut kebijakan tersebut berpotensi merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, meski Beijing membantah tuduhan itu.

“Ini adalah masa yang sangat sulit bagi pembela HAM,” kata Sophie Richardson, salah satu direktur organisasi Chinese Human Rights Defenders.

Pada masa jabatan pertama Trump, pemerintah AS sebenarnya mengambil sikap lebih keras terhadap China, termasuk menjatuhkan sanksi kepada sejumlah pejabat terkait dugaan pelanggaran HAM di Xinjiang dan Hong Kong.

Menteri Luar Negeri AS saat ini Marco Rubio bahkan pernah dijatuhi sanksi oleh China karena kritik kerasnya terhadap catatan HAM Beijing.

Namun Hawkins menilai para tokoh garis keras terhadap China kini semakin tersisih, sementara Trump sendiri beberapa kali menunjukkan kekaguman terhadap Xi Jinping.

“Anda pemimpin hebat. Kadang orang tidak suka saya mengatakan itu, tetapi saya tetap mengatakannya karena itu benar,” kata Trump kepada Xi dalam pertemuan terbaru mereka.

Kasus Jimmy Lai dan Penahanan Pendeta

Di sisi lain, China juga dinilai semakin percaya diri menghadapi kritik Barat seiring pertumbuhan ekonomi dan kekuatan militernya.

Pada 2021, Dewan Negara China bahkan merilis laporan setebal 28 halaman mengenai pelanggaran HAM di AS yang dibuka dengan kutipan “I can’t breathe", kata-kata terakhir George Floyd sebelum tewas di tangan polisi AS.

Pengacara HAM China Ren Quanniu mengatakan propaganda pemerintah China juga berhasil meyakinkan banyak warga bahwa kritik Barat hanya didorong “kekuatan asing yang bermusuhan".

“Banyak orang tidak lagi peduli dengan apa yang dikatakan Amerika,” ujarnya.

Trump mengeklaim isu HAM tetap dibahas dalam pertemuan dua jam dengan Xi, meski tidak tercantum dalam ringkasan resmi kedua negara.

Menurut Trump, dia membahas kasus Jimmy Lai dan sejumlah pendeta yang ditahan di China.

Trump mengatakan Xi “secara serius mempertimbangkan” pembebasan para pemimpin agama tersebut.

Pernyataan itu disambut keluarga para tahanan. Grace Jin Drexel, putri pendeta Ezra Jin yang ditahan tahun lalu, mengatakan kabar tersebut menjadi “jawaban besar atas doa kami".

Namun terkait Jimmy Lai, Trump kembali menyebut kasus itu sebagai persoalan yang “sulit".

Rupiah berpotensi kembali melemah merespons sentimen risk off global pada hari Jumat (15/5), dolar AS menguat cukup besar di tengah sell off semua aset, termasuk obligasi, saham, crypto, dan mata uang ..,

Jakarta (ANTARA) - Nilai tukar rupiah pada Senin pagi bergerak melemah 33 poin atau 0,19 persen menjadi Rp17.630 dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp17.597 per dolar AS.

Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan, rupiah melemah seiring hasil pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping tak banyak membahas solusi terkait perang AS-Iran.

“Rupiah berpotensi kembali melemah merespons sentimen risk off global pada hari Jumat (15/5), dolar AS menguat cukup besar di tengah sell off semua aset, termasuk obligasi, saham, crypto, dan mata uang oleh kekecewaan investor pada hasil pertemuan Xi dan Trump yang tidak banyak membahas atau memberikan solusi terhadap perang AS-Iran,” ungkapnya kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Dalam pertemuan Xi dan Trump, China menganjurkan agar Selat Hormuz segera dibuka kembali dengan mempertahankan gencatan senjata.

Menteri Luar Negeri China Wang Yi menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya mendorong perdamaian dan memfasilitasi perundingan, dan akan terus memainkan perannya untuk mendorong perang segera mereda serta memulihkan perdamaian di kawasan Timur Tengah.

Meski begitu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan, upaya mediasi yang dipimpin Pakistan dengan AS belum gagal, tetapi menghadapi “jalan yang sangat sulit”, dengan alasan ketidakpercayaan terhadap Washington dan pesan-pesan Amerika yang kontradiktif.

Araghchi mengatakan, Iran tetap berkomitmen pada diplomasi meski apa yang digambarkannya sebagai gencatan senjata yang “goyah” setelah perang baru-baru ini yang melibatkan AS dan Israel melawan Iran.

Mengutip Anadolu, Trump sendiri menyatakan ketidakyakinan apakah kesepakatan akan segera tercapai antara AS dengan Iran karena negosiasi mengenai program nuklir dan konflik yang sedang berlangsung terus berlanjut tanpa penyelesaian.

Menurut beberapa laporan media, Trump diperkirakan akan memutuskan dalam beberapa jam mendatang apakah akan melanjutkan serangan terhadap rezim Iran atau tidak, karena pembicaraan yang bertujuan untuk mengakhiri konflik dan mengatasi program nuklir Iran sejauh ini masih gagal mencapai kesepakatan.

Karena sentimen tersebut, membuat harga minyak mentah dunia kembali lagi naik. Kendati China dan AS menyepakati sejumlah kerja sama, tetapi respons pasar tak sekuat kekhawatiran terhadap harga minyak dunia yang tinggi.

“Kedua negara dan dunia menginginkan perang berakhir, namun sepertinya sulit bagi Iran melepas ambisi nuklir mereka, sehingga dalam pertemuan Xi dan Trump lebih banyak membahas hubungan kedua negara,” kata Lukman.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, rupiah diperkirakan berkisar Rp17.550-Rp17.650 per dolar AS.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

BEIJING - Untuk pertama kalinya, China tmengkonfirmasi bahwa mereka sedang mengembangkan "kerangka hukum komprehensif" untuk kecerdasan buatan (AI).

Rencana kerja legislatif untuk tahun 2026, yang dirilis pekan lalu olehpemerintahTiongkok, memperkenalkan rencana untuk “meningkatkan tata kelola AI dan mempercepat pengembangan hukum komprehensif untuk memastikan perkembangan AI yang kuat.”

Oleh karena itu, pemerintah Tiongkok akan mempercepat penyelesaian peraturan terkait perlindungan dan pengelolaan data, daya komputasi, algoritma, hak milik, keamanan siber, dan rantai pasokan. Ini adalah pertama kalinya otoritas Tiongkok menggunakan bahasa yang begitu rinci untuk menggambarkan rencana legislatif tentang AI.

Dalam rencana tahun lalu, Beijing hanya secara samar-samar menyatakan akan "mendorong kerja legislatif untuk pengembangan AI." Pada saat yang sama,Kongres Rakyat NasionalTiongkok terus memasukkan legislasi AI dalam agendanya untuk tahun ketiga berturut-turut.

Wang Jiangtao, direktur Pusat Operasi Kepatuhan Data di firma hukum Joint-Win Partners yang berbasis di Shanghai, mengatakan perubahan redaksi tersebut menyoroti “niat mendesak Tiongkok untuk mempercepat pembangunan kerangka hukum.”

Menurutnya, frasa "peraturan perundang-undangan komprehensif" menunjukkan bahwa pihak berwenang akan mempertimbangkan berbagai faktor secara bersamaan, seperti data, algoritma, dan keamanan siber, alih-alih hanya berfokus pada satu bidang saja.

China pertama kali menyebutkan gagasan untuk menetapkan undang-undang AI pada tahun 2017, ketika pemerintah mengeluarkan "Rencana Pengembangan AI Generasi Berikutnya".

Dalam beberapa tahun terakhir, bisnis terkait AI di Tiongkok telah berkembang pesat berkat dukungan dari pemerintah daerah karena Beijing berupaya mendorong pertumbuhanekonomimelalui teknologi canggih.

Rencana lima tahun terbaru Tiongkok menyebutkan AI sebanyak 53 kali dalam dokumen setebal 100 halaman tersebut. Para ahli industri percaya bahwa sistem hukum saat ini belum mampu mengimbangi perkembangan AI yang pesat. Wang berpendapat bahwa isu-isu mendesak perlu ditangani, termasuk sumber data pelatihan, perlindungan hak cipta, penentuan tanggung jawab hukum, etika, dan transparansi terkait algoritma.

Menurut Ibu Wang, pihak berwenang sebelumnya gagal memberlakukan undang-undang cukup dini untuk menciptakan ruang bagi industri tersebut untuk berkembang.

Setelah bertahun-tahun mengalami perkembangan pesat, arah teknologi, risiko inti, dan lanskap industri AI kini lebih jelas, sehingga mendorong legislasi komprehensif saat ini akan membantu membangun aturan sistemik.

JAKARTA - Gagasan mengirim pusat data AI ke luar angkasa, yang dulunya dianggap mustahil, kini menjadi perlombaan teknologi baru antara Amerika Serikat dan China

Travis Beals, seorang direktur senior dari kelompok riset Paradigms of Intelligence di Google, mengatakan bahwa ia menghabiskan dua tahun mencoba untuk membantah proposal penempatan pusat data bertenaga surya di luar angkasa.

"Akhirnya kami menyadari bahwa itu sepenuhnya mungkin,"kata Beals.

Setelah berbagai perhitungan dan eksperimen di darat, Google memutuskan untuk meluncurkan Project Suncatcher, sebuah kolaborasi dengan perusahaan pengamatan Bumi Planet Labs untuk menguji kemampuan pemrosesan AI di orbit Bumi.

Sesuai rencana, satelit pertama yang dilengkapi dengan TPU, sebuah chip AI khusus yang dikembangkan oleh Google, akan diluncurkan pada tahun 2027 untuk menguji kinerja chip tersebut di lingkungan luar angkasa.

Luar angkasa dipandang sebagai target baru dalam perlombaan membangun pusat data. (Gambar: Planet Labs)

Persaingan baru AS-China

Google bukanlah satu-satunya perusahaan yang mengejar ambisi ini. Perusahaan teknologi besar, perusahaan rintisan, dan lembagapemerintahdi AS dan Asia meningkatkan penelitian tentang pusat data berbasis ruang angkasa di tengah meningkatnya permintaan AI yang memberikan tekanan lebih besar pada jaringan listrik di bumi.

"Ini adalah front baru dalam persaingan antara AS dan China, di mana sektor kedirgantaraan, AI, dan semikonduktor bertemu,"kata Hong Shangguan, seorang investor veteran dan mantan mitra di Legend Capital yang didukung Lenovo.

Menurut Hong, meskipun teknologi tersebut masih dalam tahap awal dan membutuhkan banyak modal dan waktu, China harus mengamankan posisi strategisnya sekarang juga.

Pandangan serupa juga muncul di Amerika Serikat. John E. Shaw, mantan wakil komandan Komando Luar Angkasa AS, berpendapat bahwa luar angkasa kini bukan hanya keuntungan strategis tetapi telah menjadi "kebutuhan strategis" untuk melindungi kemampuan nasional.

Meskipun sama-sama menganggap AI di luar angkasa sebagai prioritas strategis, AS dan China menempuh jalur yang berbeda.

Di AS, infrastruktur AI semakin dibatasi oleh tantangan energi. Menurut International Data Center Administration (IDCA), pusat data AS saat ini memiliki total kapasitas sekitar 29,2 GW, setara dengan 6% dari jaringan listrik nasional.

Meningkatnya tekanan pada konsumsi listrik menyebabkan banyak komunitas lokal menentang pembangunan pusat data berskala besar lainnya.

Sementara itu, Tiongkok belum menghadapi tekanan serupa. IDCA melaporkan bahwa kapasitas pusat data negara tersebut sekitar 8,5 GW, setara dengan hanya 0,8% dari jaringan listrik nasional.

Para pengamat meyakini bahwa AS berfokus pada pengiriman data ke luar angkasa untuk diproses guna mengurangi beban pada sumber daya listrik berbasis darat, sementara China ingin memproses langsung data yang dihasilkan di orbit dari satelit atau aktivitas produksi di luar angkasa.

Kedua kekuatan tersebut mengalami percepatan yang signifikan di bidang ini.

Bulan lalu, Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi Tiongkok membentuk Komite Pakar Komputasi Antariksa untuk mengembangkan standar dan memberikan dukungan keuangan bagi proyek-proyek terkait.

Pada tahun 2025, perusahaan rintisan ADA Space, bersama dengan Zhejiang Laboratory (yang didukung oleh Alibaba), meluncurkan 12 satelit yang dilengkapi dengan perangkat komputasi, yang oleh perusahaan tersebut disebut sebagai "konstelasi komputasi AI yang mengorbit pertamadi dunia."

Sementara itu di AS, StarCloud yang didukung Nvidia telah meluncurkan chip H100-nya ke orbit dan mengumumkan keberhasilan pelatihan model bahasa skala besar pertama di luar angkasa.

Banyak ahli percaya bahwa meluncurkan beberapa satelit yang terintegrasi dengan chip AI ke orbit masih jauh dari mencapai konsep "pusat data luar angkasa" yang sebenarnya. Bidang ini masih menghadapi banyak tantangan besar seperti radiasi luar angkasa, pembuangan panas, puing-puing luar angkasa, dan terutama biaya peluncuran.

Menurut laporan Citi, biaya pengiriman satu kilogram kargo ke luar angkasa telah turun menjadi sekitar $1.500 pada tahun 2022, sekitar 30 kali lebih rendah daripada tahun 1981. Beberapa perkiraan menunjukkan angka ini bisa turun menjadi hanya USD33/kg pada tahun 2040.

Namun, pakar Travis Beals berpendapat bahwa biaya saat ini masih belum cukup rendah untuk membuat pusat data berbasis ruang angkasa layaksecara ekonomidalam skala besar.

Dalam pandangan serupa, Brian Rogers, Wakil Presiden Layanan Peluncuran Global di Rocket Lab, percaya bahwa faktor penentu keberhasilan atau kegagalan pusat data berbasis ruang angkasa tetaplah biaya peluncuran.

"Jika biaya peluncuran terus turun tajam, pusat data berbasis ruang angkasa yang baru dapat bersaing dengan model berbasis darat,"katanya.

Meskipun masih jauh dari komersialisasi, rantai pasokan teknologi global telah mulai mempersiapkan skenario pusat data di luar angkasa menjadi kenyataan.

Para produsen server seperti Foxconn, Quanta, dan Wistron diperkirakan akan mendapat keuntungan dari permintaan baru ini. Sementara itu, banyak perusahaan sedang meneliti sistem penyimpanan, pendinginan, dan pengolahan data kelas luar angkasa.

Beberapa perusahaan telah mulai berkolaborasi untuk membangun infrastruktur data orbital. Ramon.Space, sebuah perusahaan yang telah berpartisipasi dalam misi NASA dan JAXA, kini bermitra dengan perusahaan server Foxconn, Ingrasys, untuk mengembangkan pusat data orbital dalam dua hingga tiga tahun ke depan.