Nilai tukar rupiah berada di level Rp16.691 per dolar AS pada Selasa (15/12) sore. Mata uang Garuda melemah 24 poin atau 0,14 persen dari perdagangan sebelumnya.

Senada, kurs referensi Bank Indonesia (BI), Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) menempatkan rupiah di posisi Rp16.693 per dolar AS.

Mata uang di kawasan Asia bervariasi. Yen Jepang menguat 0,22 persen, baht Thailand melemah 0,10 persen, yuan China menguat 0,08 persen, peso Filipina menguat 0,48 persen, dan won Korea Selatan melemah 0,48 persen.

Senada, mata uang utama negara maju bervariasi. Tercatat euro Eropa melemah 0,01 persen, franc Swiss melemah 0,04 persen, dolar Australia menguat 0,05 persen, dan dolar Kanada melemah 0,02 persen, dan poundsterling Inggris menguat 0,02 persen.

Analis Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan rupiah ditutup melemah terhadap dolar AS oleh kekhawatiran prospek pemangkasan suku bunga Bank Indonesia (BI).

"Walau pada RDG (Rapat Dewan Gubernur) BI besok diperkirakan akan mempertahankan suku bunga, namun BI juga diperkirakan akan memberikan pernyataan dovish. Indeks dolar AS sendiri terpantau datar," ujar Lukman kepada CNNIndonesia.com.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap alasan memanggil wajib pajak konglomerat (High Wealth Individual) selama beberapa waktu terakhir.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Rosmauli mengatakan pemanggilan bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara data yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) dengan data dari beberapa sumber yang dimiliki oleh DJP.

"Tujuannya adalah memastikan kesesuaian pelaporan dan memperkuat kepatuhan sukarela, khususnya pada kelompok wajib pajak strategis," jelas Rosmauli saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (15/12).

Rosmauli menjelaskan pemanggilan wajib pajak adalah bagian dari pengawasan dan komunikasi kepatuhan rutin yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KPP), kantor wilayah, hingga kantor pusat. Pendekatan yang dilakukan bersifat persuasif.

"Pendekatan yang kami lakukan bersifat persuasif dan berbasis data, bukan tindakan represif," tegasnya.

Adapun kesesuaian data yang dipastikan meliputi penghasilan, perbedaan nilai aset, atau transaksi dalam SPT dengan pihak ketiga, seperti properti, perbankan, kepemilikan saham, dan informasi lain yang didapatkan melalui pengawasan berbasis risiko dan pertukaran data.

Rosmauli pun menyampaikan DJP dalam pemanggilan tidak ada perlakuan khusus maupun penargetan individu tertentu serta proses dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Kami juga ingin menegaskan bahwa tidak ada perlakuan khusus maupun penargetan individu tertentu, dan seluruh proses dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Rosmauli.

Nilai tukar rupiah dibuka di posisi Rp16.674 per dolar AS di perdagangan pasar spot pada Selasa (15/12). Mata uang Garuda turun 7 poin atau minus 0,04 persen.

Mata uang Asia bervariasi. Peso Filipina naik 0,23 persen, yen Jepang naik 0,08 persen, dolar Singapura minus 0,03 persen, won Korea Selatan minus 0,08 persen, dan baht Thailand turun 0,22 persen.

Senada, mata uang utama negara maju bervariasi. Euro Eropa minus 0,04 persen, franc Swiss turun 0,01 persen, dolar Australia naik 0,09 persen, dan dolar Kanada minus 0,05 persen.

Analis Doo Financial Futures mengatakan rupiah berkonsolidasi pada dolar AS setelah rilis data manufaktur AS yang melemah.

"Investor cenderung wait and see menantikan data pekerjaan AS malam ini," katanya pada CNNIndonesia.com.

Hari ini, ia memperkirakan rupiah bergerak di rentang Rp16.600- Rp16.700 per dolar AS.

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menuntut reformasi sistem perpajakan Indonesia usai 'cemburu' dengan penerimaan pajak DKI Jakarta yang lebih besar.

Ia menilai sentralisasi sistem pajak melahirkan ketimpangan. Beban lingkungan dan infrastruktur sepenuhnya ditanggung daerah penghasil, sedangkan penerimaan pajak mengalir deras ke wilayah kantor pusat perusahaan tersebut berdiri.

"Problem kita ini adalah sentralisasi. Saya berikan contoh, pabrik di Jawa Barat itu banyak banget, kawasan industrinya terhampar. Banjirnya kami yang terima; pencemaran lingkungan kami yang terima; mobil-mobil gede yang lewat tiap hari yang menghancurkan jalan kabupaten, jalan provinsi, kami yang harus memperbaiki," jelasnya di Bandung, Jawa Barat, Rabu (10/12).

Pria yang akrab disapa KDM itu menyebut Jawa Barat menampung ribuan industri, sekaligus menanggung dampak operasionalnya. Akan tetapi, sebagian besar perusahaan memiliki kantor pusat di Jakarta.

Akibatnya, bagi hasil pajak untuk Jabar hanya sekitar Rp140 triliun. Penerimaan tersebut jauh tertinggal dari DKI Jakarta yang sanggup mengumpulkan lebih dari Rp1.000 triliun hanya dari duit pajak.

"Keinginannya adalah pemerintah pusat didorong agar ya kalau bayar pajak dihitung di mana tempat usahanya berada, bukan tempat di mana kantornya berada," tuntut KDM.

"Pajak, ada PPh (pajak penghasilan), ada PPN (pajak pertambahan nilai). Pabriknya di mana itu PPh? PPN-nya di mana? Di situ ada desa. Bagaimana kasih saja bagi hasil desa ini misalnya tiga persen. Dari tiga persen itu, desa itu pembangunannya lima tahun tuh selesai," jelasnya.

Jika pemerintah menerapkan pola pembagian pajak yang lebih adil, menurut Kang Dedi Mulyadi, daerah akan memiliki kecukupan fiskal tanpa harus bergantung pada anggaran pusat.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M Rizal Taufikurahman menilai tuntutan KDM valid. Namun, tidak bisa dijawab dengan desentralisasi pajak secara penuh.

Rizal mengamini kontribusi ekonomi Jawa Barat besar, tapi tidak sepenuhnya tercermin dalam penerimaan yang kembali ke daerah. Persepsi ketidakadilan juga diperparah kerangka UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) yang membatasi pemda memungut pajak baru.

"Namun, struktur perpajakan yang terpusat bukan tanpa alasan, dirancang untuk menjaga stabilitas fiskal nasional dan mencegah persaingan pajak antar-daerah yang berisiko menciptakan distorsi," kata Rizal kepada CNNIndonesia.com, Senin (15/12).

"Bagi daerah dengan kapasitas ekonomi tinggi, seperti Jawa Barat, skema ini (UU HKPD) terasa menahan potensi PAD (pendapatan asli daerah). Dari perspektif nasional, pembatasan tersebut diperlukan untuk menjaga kepastian usaha, efisiensi ekonomi, serta integrasi pasar domestik agar tidak terfragmentasi oleh berbagai pungutan daerah," tuturnya.

Isu reformasi perpajakan, menurut Rizal, juga tak terlepas dari pengetatan fiskal pusat dan penyesuaian dana transfer ke daerah (TKD). Transfer yang melambat membuat daerah mulai merasakan tekanan likuiditas yang selama ini tertutup dana pusat. Kondisi itu menyingkap lemahnya struktur PAD dan memicu kesadaran bahwa ketergantungan TKD membuat fiskal daerah rentan.

"Tuntutan reformasi muncul sebagai respons atas shock fiskal tersebut. Ke depan, arah reformasi perpajakan sebaiknya difokuskan pada penyempurnaan mekanisme bagi hasil dan insentif fiskal yang lebih mencerminkan kontribusi ekonomi daerah, bukan pada penambahan jenis pajak daerah," tuturnya.

"Pemerintah pusat dapat memperluas skema revenue sharing dan memperkuat peran opsen secara lebih proporsional. Sementara, pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas belanja dan akuntabilitas fiskal agar tuntutan keadilan di sisi penerimaan sejalan dengan efektivitas penggunaan anggaran," pungkas Rizal.

Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menyebut teriakan dari Jawa Barat jelas menguat setelah pemerintah pusat memotong dana TKD. Bukan cuma Jabar, sejumlah kepala daerah bahkan mengaku tidak bisa bergerak karena ruang fiskal menyempit drastis.

Ia kemudian menyinggung Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mengakui TKD 2026 turun sekitar Rp226 triliun, yakni dari Rp919,9 triliun menjadi Rp693 triliun. Alasan pemerintah pusat memangkas duit tersebut adalah efisiensi dan dugaan penyimpangan belanja di daerah.

"Kejutan pemotongan ini membuat banyak pemerintah daerah tersadar bahwa ketergantungan berlebihan pada dana pusat sangat berisiko. Satu keputusan politik di Jakarta langsung mengguncang APBD. Suara KDM mencerminkan kebangkitan kesadaran fiskal daerah," ucap Syafruddin.

"Selama ini, provinsi penghasil merasa cukup diam karena transfer masih deras. Begitu keran TKD disempitkan, ketimpangan antara kontribusi dan penerimaan muncul ke permukaan. Artinya, pemotongan TKD memang menjadi pemicu yang mengeraskan nada protes, tetapi sumber kekecewaan terhadap desain perpajakan yang sentralistik sudah lama terakumulasi," tegasnya.

[Gambas:Photo CNN]

Jika Indonesia mau memperbaiki keadilan fiskal dan memberi perlakuan yang lebih adil kepada daerah, Syafruddin menyarankan reformasi sistem perpajakan di beberapa titik kunci.

Pertama, pemerintah pusat perlu meninjau ulang formula bagi hasil PPh dan PPN dengan memasukkan faktor lokasi produksi, tenaga kerja, dan dampak lingkungan. Kedua, UU HKPD perlu disempurnakan agar ruang local taxing power benar-benar memperkuat PAD berbasis pajak berkualitas.

Ketiga, desain transfer harus memberikan insentif bagi daerah penghasil yang mampu menjaga lingkungan dan menyediakan infrastruktur bagi aktivitas industri nasional. Keempat, memperkuat kapasitas administrasi pajak daerah melalui digitalisasi dan integrasi data agar kewenangan yang diberikan UU HKPD benar-benar dapat dimanfaatkan.

"Dengan paket perubahan seperti ini, reformasi pajak tidak hanya memperbaiki angka di neraca negara, tetapi juga memulihkan rasa keadilan fiskal bagi daerah yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia," pungkasnya.

Pengembang properti merespons kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi (Demul) yang menghentikan sementara penerbitan izin perumahan di seluruh wilayahnya.

Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Bambang Ekajaya tak kaget mendengar kabar itu. Ia menyebut hambatan perizinan pembangunan perumahan sejatinya tidak hanya terjadi di Jawa Barat, melainkan juga di berbagai daerah lain di Indonesia.

Bambang mengatakan saat ini terdapat 306 proyek perumahan yang terhambat pembangunannya, yang merupakan akumulasi kondisi dalam tiga tahun terakhir. Data tersebut baru dihimpun dari 16 DPD REI, sementara 21 DPD lainnya belum masuk laporan.

"Saat ini ada 306 proyek yang terhambat pembangunannya, itu akumulasi kondisi tiga tahun terakhir," ujar Bambang kepada CNNIndonesia.com, Senin (15/12).

Ia menjelaskan laporan tersebut berasal dari pengurus DPD REI di masing-masing provinsi. Menurutnya, proyek-proyek yang terhambat mayoritas dikerjakan oleh pengembang yang telah berpengalaman dan bukan pelaku usaha pemula.

"Para pengembang ini mayoritas bukan pengusaha pemula, tapi pelaku pembangunan yang sudah berpengalaman bertahun-tahun, dan seluruh proses perizinan diurus sesuai prosedur pemerintah pusat maupun daerah," katanya.

Bambang menilai persoalan utama yang menyebabkan proyek perumahan mandek adalah tumpang tindih regulasi.

"Yang menjadi masalah adalah tumpang tindih aturan lama dan baru serta aturan antarinstansi yang tidak terkoordinasi. Ketika semuanya diterapkan pada satu proyek, muncul berbagai komplikasi yang ujungnya membuat proyek mandek," ujarnya.

Ia pun mendorong adanya koordinasi yang lebih kuat antar kementerian dan lembaga terkait agar proses perizinan, tata ruang, perpajakan, hingga pendanaan proyek dan KPR subsidi dapat berjalan seiring dan tidak saling bertabrakan.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat memperluas kebijakan penghentian sementara penerbitan izin perumahan dari yang semula hanya berlaku di kawasan Bandung Raya menjadi seluruh wilayah Jawa Barat.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 180/HUB.03.08.02/DISPERKIM yang diterbitkan pada 13 Desember 2025.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat Adi Komar mengonfirmasi perluasan kebijakan tersebut.

Penghentian sementara izin dilakukan karena potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir bandang dan tanah longsor, dinilai tidak hanya mengancam Bandung Raya, tetapi hampir seluruh wilayah Jawa Barat.

Melalui kebijakan ini, Pemprov Jawa Barat menghentikan sementara penerbitan izin perumahan hingga masing-masing kabupaten/kota memiliki kajian risiko bencana dan melakukan penyesuaian rencana tata ruang wilayah (RTRW), serta meminta pemerintah daerah memperketat pengawasan pembangunan agar sesuai peruntukan lahan dan memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Nilai tukar rupiah ditutup di level Rp16.667 per dolar AS pada Senin (15/12) sore. Mata uang Garuda melemah 21 poin atau minus 0,13 persen dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya.

Sementara, kurs referensi Bank Indonesia (BI) Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) menempatkan rupiah ke posisi Rp16.669 per dolar AS pada perdagangan sore ini.

Mata uang Asia bervariasi. Yuan China naik 0,08 persen, dolar Singapura naik 0,11 persen, peso Filipina melemah 0,02 persen, ringgit Malaysia plus 0,18 persen, won Korea Selatan naik 0,30 persen, yen Jepang naik 0,38 persen, dan baht Thailand naik 0,26 persen.

Di negara maju, pergerakan nilai tukar juga beragam. Poundsterling Inggris turun 0,04 persen, euro Eropa minus 0,06 persen, franc Swiss turun 0,05 persen, dolar Kanada naik 0,08 persen, dolar Australia melemah 0,06 persen.

Analis Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan Rupiah ditutup melemah terhadap dolar AS terbebani oleh kekhawatiran prospek suku bunga Bank Indonesia (BI).

"Rupiah ditutup melemah terhadap dolar AS terbebani oleh kekhawatiran prospek suku bunga BI ke depannya walaupun pada pertemuan Rabu ini diperkirakan akan mempertahankan suku bunga," ujar Lukman pada CNNIndonesia.com.

Nilai tukar rupiah dibuka di posisi Rp16.651 per dolar AS di perdagangan pasar spot pada Senin (15/12) pagi. Mata uang Garuda turun 5 poin atau melemah 0,03 persen.

Mata uang Asia bervariasi pagi ini. Yuan China naik 0,03 persen, dolar Singapura turun 0,02 persen, yen Jepang turun 0,03 persen, baht Thailand melemah 0,01 persen, won Korea Selatan naik 0,03 persen, dolar Hong Kong plus 0,01 persen, peso Filipina minus 0,12 persen, dan ringgit Malaysia menguat 0,01 persen.

Senada, mata uang utama negara maju bervariasi. Poundsterling Inggris menguat 0,05 persen, euro Eropa turun 0,01 persen, franc Swiss minus 0,04 persen, dolar Australia tumbuh 0,07 persen, dan dolar Kanada naik 0,06 persen.

Analis Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan rupiah berkonsolidasi atau datar terhadap dolar AS di tengah investor wait and see.

"Investor cenderung wait and see mengantisipasi serentetan data ekonomi penting yang di antaranya data pekerjaan AS NFP dan inflasi serta RDG BI pekan ini," katanya pada CNNIndonesia.com.

Ia memperkirakan hari ini rupiah bergerak di rentang Rp16.550 - Rp16.700 per dolar AS.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan mempercepat proses merger BUMN rampung tahun depan.

Senior Director Business Performance & Assets Optimization Danantara Indonesia Bhimo Aryanto mengatakan awalnya merger BUMN ditargetkan rampung pada 2027.

"Yang harusnya selesai di 2027 kita shorten menjadi 2026... Karena kita tahu waktu kita tidak banyak, waktu kita terbatas, jadi semua BUMN sekarang berlari kencang, kita juga manage, proyek manajemen-nya juga tiap hari kita pelototin," ujar Bhimo dalam acara Public and Business Leader Forum: 2026 Outlook & Challenges di Jakarta, Sabtu (13/12) dikutip Antara.

Menurutnya, Danantara akan melakukan konsolidasi bisnis terhadap 1.067 perusahaan, yang nantinya tersisa sekitar 250 BUMN berserta anak cucunya. Bhimo memastikan tidak ada PHK di tengah proses merger BUMN tersebut.

"Tahapan-tahapan itu, sebenarnya dari 1.067 kita mau squeeze, efisienkan menjadi sekitar 250-an (perusahaan), dengan catatan tidak boleh ada lay-off (PHK) begitu. Ada caranya, karena kalau kita melakukan Golden Shakehand harusnya IRR (Internal Rate of Return)-nya juga cukup bagus, jadi tidak harus lay-off, kita bisa melakukan realokasi resources seperti itu," imbuhnya.

Ia menuturkan melalui proses restrukturisasi di perusahaan-perusahaan milik negara, maka akan terjadi banyak efisiensi biaya, termasuk pengurangan jumlah dewan direksi dan dewan komisaris. Harapannya, BUMN menjadi lebih berdaya saing dengan efisiensi itu.

- Pelindo - Pelni - ASDP- KAI - INKA- PTPN - Perhutani- Holding RS BUMN - Bio Farma- BUMN Karya, tujuh BUMN Karya menjadi tiga perusahaan:1. PT Waskita Karya Tbk digabung PT Hutama Karya alias HK. 2. PT Nindya Karya disatukan dengan PT Brantas Abipraya dan PT Adhi Karya Tbk.3. PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dan PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP).

Kenaikan harga cabai yang merata di berbagai daerah sejak awal Desember membuat banyak pelaku usaha kuliner rumahan harus kembali menyesuaikan langkah.

Di tengah lonjakan permintaan menjelang libur akhir tahun dan musim hujan yang berdampak pada pasokan, cabai rawit kini berkisar Rp60.861 per kilogram (kg) secara nasional, sementara di sejumlah wilayah harganya bahkan tembus Rp200 ribu per kg, menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS).

Di dapur kecil milik Lidya (33), penjual sambal kecombrang dan sambal cumi, kenaikan harga kali ini terasa lebih berat karena melonjak lebih dari dua kali lipat dibanding awal November.

"Terakhir aku beli itu di Rp110 ribu per kg untuk cabai rawit dan Rp80 ribu per kg untuk cabai keriting keriting, sebelumnya cuma Rp50 ribu yang cabai rawit, Rp45 ribuan yang keriting," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (12/12).

Dalam seminggu sekali produksi, ia membutuhkan 5-7 kg cabai untuk memenuhi pesanan pelanggan. Kenaikan harga berimbas pada omzet karena ia memilih mempertahankan kualitas sambal.

"Aku enggak mau kurangin komposisi daganganku, jadi ya lebih pasrah untungnya berkurang aja," kata Lidya.

Baginya, kenaikan harga cabai sudah seperti siklus tahunan. Musim hujan dan hari besar selalu menjadi titik-titik kritis yang membuat cabai meroket. Ia memperkirakan harga masih akan bertahan tinggi dalam waktu dekat.

"Sampai tahun depan sih sepertinya masih mahal, soalnya abis tahun baru nanti ada Imlek dan lanjut puasa," ujar Lidya.

Di tempat lain, Yessica (30) yang berjualan aneka balado mengambil pendekatan berbeda. Setiap kali membuka pre-order, ia membutuhkan 4-5 kg cabai. Kenaikan harga hingga Rp100 ribu per kg membuatnya harus menyesuaikan harga jual.

"Biasanya konfirmasi ke pelanggan kalau ada penyesuaian pricelist sesuai harga bahan di pasaran," ujarnya.

Menu baladonya kini berada di kisaran Rp60 ribu-Rp95 ribu. Bagi Yessica, penyesuaian harga bukan hanya soal menutupi kenaikan biaya bahan baku, tetapi juga menjaga keberlangsungan usaha.

Ia menyadari momentum akhir tahun memang selalu menghadirkan pola yang sama: permintaan meningkat, harga cabai ikut naik.

"Biasanya menjelang hari-hari besar yang demand-nya tinggi," tuturnya.

Di tengah lonjakan harga tersebut, BPS mencatat semakin banyak daerah yang terdampak.

Pada pekan pertama Desember, 261 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga cabai rawit, naik dari 98 daerah pada minggu sebelumnya. Kenaikan harga cabai merah juga meluas, terjadi di 257 kabupaten/kota.

Dengan kondisi itu, para pelaku usaha kuliner rumahan tetap berusaha menyesuaikan diri. Ada yang memilih merelakan margin menipis, ada yang melakukan penyesuaian harga secara terbuka.

Namun, satu hal yang sama, dapur mereka tetap menyala. Pelanggan masih datang, sambal dan balado tetap tersedia, dan harapan akan harga cabai yang stabil, meski sebentar, tetap dijaga agar usaha kecil mereka terus bertahan.

Nilai tukar rupiah ditutup di level Rp16.646 per dolar AS pada Jumat (12/12) sore. Mata uang Garuda menguat 30 poin atau plus 0,18 persen dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya.

Sementara, kurs referensi Bank Indonesia (BI) Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) menempatkan rupiah ke posisi Rp16.652 per dolar AS pada perdagangan sore ini.

Mata uang Asia bervariasi. Yuan China naik 0,02 persen, dolar Singapura naik 0,09 persen, peso Filipina melemah 0,13 persen, ringgit Malaysia minus 0,18 persen, won Korea Selatan naik 0,36 persen, yen Jepang turun 0,06 persen, dan baht Thailand naik 0,03 persen.

Di negara maju, pergerakan nilai tukar juga beragam. Poundsterling Inggris turun 0,02 persen, euro Eropa minus 0,05 persen, franc Swiss naik 0,04 persen, dolar Kanada stagnan, dolar Australia menguat 0,06 persen.

Analisis Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan rupiah ditutup menguat terhadap dolar AS yang melemah tajam setelah data pekerjaan yang mengecewakan. Rupiah juga didukung beberapa data ekonomi domestik yg kuat sepekan ini seperti penjualan ritel dan kepercayaan konsumen.

"Selain itu, investor juga meyakini BI akan mempertahankan suku bunga minggu depan," ujar Lukman pada CNNIndonesia.com.

Nilai tukar rupiah dibuka di posisi Rp16.667 per dolar AS di perdagangan pasar spot pada Jumat (12/12). Mata uang Garuda naik tipis 8 poin atau plus 0,05 persen.

Mayoritas mata uang Asia melemah. Peso Filipina turun 0,13 persen, yen Jepang turun 0,02 persen, dolar Singapura minus 0,05 persen, won Korea Selatan minus 0,02 persen, dan baht Thailand turun 0,08 persen.

Sedangkan, mata uang utama negara maju bervariasi. Euro Eropa stagnan, franc Swiss naik 0,11 persen, dolar Australia naik 0,06 persen, dan dolar Kanada minus 0,01 persen.

Analis Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan rupiah menguat terhadap dolar AS yang melemah cukup besar setelah rilis data pekerjaan AS.

"Data pekerjaan AS klaim pengangguran yang jauh lebih lemah dari perkiraan," katanya pada CNNIndonesia.com.

Ia memperkirakan rupiah bergerak di rentang Rp16.600 - Rp16.700 per dolar AS.

Nilai tukar rupiah berada di level Rp16.675 per dolar AS pada Kamis (11/12) sore. Mata uang Garuda menguat 12 poin atau 0,07 persen dari perdagangan sebelumnya.

Senada, kurs referensi Bank Indonesia (BI), Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) menempatkan rupiah di posisi Rp16.668 per dolar AS.

Mata uang di kawasan Asia bervariasi. Yen Jepang menguat 0,05 persen, baht Thailand menguat 0,16 persen, yuan China menguat 0,10 persen, peso Filipina menguat 0,32 persen, dan won Korea Selatan melemah 0,12 persen.

Sedangkan, mata uang utama negara maju melemah. Tercatat euro Eropa melemah 0,06 persen, poundsterling Inggris melemah 0,04 persen, dan franc Swiss melemah 0,01 persen, dolar Australia melemah 0,48 persen, dan dolar Kanada melemah 0,20 persen.

Analis Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan rupiah menguat tipis terhadap dolar AS yang melemah usai pemangkasan suku bunga oleh bank sentral AS The Federal Reserves (The Fed) sebesar 25 bps ke level 3,50-3,75 persen.

"Penguatan terbatas ini disebabkan oleh kekhawatiran investor akan prospek pemangkasan suku bunga oleh Bank Indonesia," ujar Lukman pada CNNIndonesia.com.