#30 tag 24jam
Ini Kata OJK Soal Dampak PHK terhadap Asuransi Jiwa Kredit
OJK menyoroti dampak PHK pada asuransi jiwa kredit, meningkatkan risiko gagal bayar dan klaim. Perusahaan asuransi disarankan memperkuat manajemen risiko. [345] url asal
#phk-asuransi #dampak-phk #ojk-asuransi #asuransi-jiwa-kredit #risiko-phk #klaim-asuransi #premi-asuransi #manajemen-risiko #underwriting-asuransi #solvabilitas-perusahaan #kualitas-kredit #moral-hazar
(Bisnis.Com - Finansial) 19/05/26 14:37
v/224927/
Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) perlu menjadi perhatian bagi industri asuransi karena dapat berdampak pada kualitas aset dan pertumbuhan premi.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono berujar dalam kondisi PHK, masyarakat cenderung memprioritaskan kebutuhan pokok.
“Sehingga polis asuransi berisiko lapse, sementara di sisi lain risiko pada asuransi kredit meningkat karena potensi gagal bayar debitur,” jelasnya dalam lembar jawaban RDK OJK April 2026, dikutip pada Selasa (19/5/2026).
Kondisi tersebut, lanjutnya, dapat menimbulkan tekanan pada rasio klaim dan solvabilitas perusahaan apabila tidak diantisipasi dengan baik.
Pada asuransi jiwa kredit (AJK), meskipun risiko yang dijamin utamanya adalah kematian atau cacat tetap total, kondisi ekonomi yang memburuk akibat PHK juga dapat berkontribusi secara tidak langsung terhadap peningkatan klaim, misalnya melalui faktor kesehatan atau tekanan psikososial.
“Untuk mengantisipasi agar rasio klaim tetap terjaga, perusahaan asuransi perlu memperkuat manajemen risiko secara menyeluruh,” sebut Ogi.
Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain memperketat proses underwriting terutama pada sektor-sektor yang rentan PHK, melakukan penyesuaian premi agar sesuai dengan profil risiko terkini, dan memastikan adanya skema risk sharing dengan perbankan agar penyaluran kredit tetap prudent.
Selain itu, imbuhnya, penguatan proses verifikasi klaim dan evidence of insurability menjadi penting untuk memitigasi potensi moral hazard, disertai dengan peningkatan integrasi data dengan perbankan agar pemantauan kualitas kredit debitur dapat dilakukan secara lebih dini dan akurat.
“Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan industri dapat tetap menjaga stabilitas kinerja di tengah dinamika ekonomi,” tegas Ogi.
Diberitakan sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan bahwa jumlah buruh yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepanjang periode Januari-April 2026 mencapai 15.425 orang.
Mengutip tabulasi Satu Data Ketenagakerjaan, jumlah tersebut terdiri dari PHK pada Januari 2026 yang sebanyak 5.424 orang, Februari 2026 sejumlah 6.610 orang, Maret 2026 sebanyak 2.863 orang, serta pada April 2026 sejumlah 528 orang.
"Tenaga kerja ter-PHK pada periode ini paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Barat yaitu sekitar 21,65% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan," bunyi pernyataan Kemnaker dalam data tersebut, dikutip pada Minggu (10/5/2026).
OJK sebut klaim terkait PHK di BPJS Ketenagakerjaan naik di Maret 2026
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan terdapat kenaikan klaim terkait ... [445] url asal
#asuransi-kredit #asuransi-jiwa-kredit #dampak-phk #fenomena-phk #pemutusan-hubungan-kerja #bpjs-ketenagakerjaan
Dengan pendekatan tersebut, diharapkan keseimbangan antara kecukupan manfaat bagi peserta dan keberlanjutan dana jaminan sosial tetap dapat terjaga dalam jangka panjang
Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan terdapat kenaikan klaim terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap BPJS Ketenagakerjaan pada Maret 2026.
Ia menyatakan, fenomena PHK memang dapat berdampak pada peningkatan pembayaran manfaat di BPJS Ketenagakerjaan, khususnya pada program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
“Secara tahunan (year-on-year/yoy), pada Maret 2026 tercatat klaim JHT meningkat sebesar Rp1,85 triliun atau 14,1 persen, yang didorong oleh kenaikan frekuensi klaim terkait PHK,” tutur Ogi Prastomiyono dalam jawaban tertulis yang disampaikan di Jakarta, Sabtu.
Klaim JKP turut mengalami peningkatan signifikan sebesar 91 persen yoy, antara lain dipengaruhi oleh relaksasi persyaratan klaim serta peningkatan manfaat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Untuk menjaga keberlanjutan pembayaran manfaat, OJK pun mendorong pengelolaan program asuransi yang prudent dan adaptif, salah satunya dapat melalui evaluasi berkala terhadap desain program dan manfaat agar tetap selaras dengan kondisi ekonomi dan profil risiko peserta.
“Dengan pendekatan tersebut, diharapkan keseimbangan antara kecukupan manfaat bagi peserta dan keberlanjutan dana jaminan sosial tetap dapat terjaga dalam jangka panjang,” kata Ogi.
Ia menyatakan bahwa fenomena PHK perlu menjadi perhatian bagi industri asuransi karena dapat berdampak pada kualitas aset dan pertumbuhan premi, terutama pada lini usaha asuransi kredit maupun asuransi jiwa kredit.
Ia menuturkan, jika terkena PHK, masyarakat cenderung memprioritaskan kebutuhan pokok sehingga polis asuransi berisiko lapse (non-aktif), sementara di sisi lain risiko pada asuransi kredit meningkat karena potensi gagal bayar debitur.
Hal tersebut dapat menimbulkan tekanan pada rasio klaim dan solvabilitas perusahaan apabila tidak diantisipasi dengan baik.
“Pada asuransi jiwa kredit, meskipun risiko yang dijamin utamanya adalah kematian atau cacat tetap total, kondisi ekonomi yang memburuk akibat PHK juga dapat berkontribusi secara tidak langsung terhadap peningkatan klaim, misalnya melalui faktor kesehatan atau tekanan psikososial,” ujar Ogi.
Untuk mengantisipasi agar rasio klaim tetap terjaga, ia pun meminta perusahaan asuransi agar memperkuat manajemen risiko secara menyeluruh.
Langkah yang dapat dilakukan, menurut dia, antara lain memperketat proses underwriting terutama pada sektor-sektor yang rentan PHK, melakukan penyesuaian premi agar sesuai dengan profil risiko terkini, serta memastikan adanya skema risk sharing (pembagian risiko) dengan perbankan agar penyaluran kredit tetap prudent.
“Selain itu, penguatan proses verifikasi klaim dan evidence of insurability juga penting untuk memitigasi potensi moral hazard, disertai dengan peningkatan integrasi data dengan perbankan agar pemantauan kualitas kredit debitur dapat dilakukan secara lebih dini dan akurat,” ucap Ogi.
Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026
Izin Konsesi Dicabut, Toba Pulp (INRU) PHK Massal Karyawan 12 Mei
PT Toba Pulp Lestari (INRU) mengumumkan akan melakukan PHK karyawan mulai 12 Mei 2026 akibat pencabutan izin konsesi oleh pemerintah. [237] url asal
#inru-phk #toba-pulp-phk #phk-karyawan #izin-toba-pulp-dicabut #phk-toba-pulp #pemutusan-hubungan-kerja #pencabutan-izin-toba-pulp #saham-inru #toba-pulp-lestari #phk-12-mei #pbph-dicabut #dampak-phk
(Bisnis.Com - Market) 27/04/26 11:34
v/203669/
Bisnis.com, JAKARTA — PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU) mengumumkan akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan mulai 12 Mei 2026 mendatang.
Berdasarkan keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat (24/4/2026), manajemen INRU menyatakan telah melakukan sosialisasi kebijakan PHK terhadap karyawan perseroan pada 23 April–24 April 2026.
“Pemutusan hubungan kerja akan berlaku efektif 12 Mei 2026,” demikian bunyi pernyataan tersebut, dikutip pada Senin (27/4/2026).
Lebih lanjut, manajemen Toba Pulp Lestari menyampaikan bahwa PHK dilakukan sebagai akibat dari pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) perseroan, yang berdampak pada penghentian kegiatan pemanfaatan hutan di dalam areal tersebut.
Terkait dengan dampak keputusan ini, Toba Pulp Lestari mengetahui adanya potensi timbulnya gugatan perselisihan hubungan industrial dari karyawan yang terkena PHK.
Namun, manajemen INRU menyatakan tidak ada dampak dari sisi kondisi keuangan dan kelangsungan usaha perseroan.
Berdasarkan catatan Bisnis, PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU) telah menerima surat keputusan pencabutan Perizinan PBPH oleh Kementerian Kehutanan pada Februari 2026 lalu.
Hal ini termaktub dalam salinan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.87/2026 tanggal 26 Januari 2026 tentang Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Provinsi Sumatera Utara.
Keputusan tersebut mengatur penghentian kegiatan pemanfaatan hutan dalam areal PBPH, penyelesaian kewajiban perseroan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, serta penyesuaian pengelolaan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Keputusan pemerintah tersebut diambil terhadap 28 perusahaan termasuk Toba Pulp terkait bencana di kawasan Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)