BEIJING - China pernah membersihkan jenderal-jenderal top sebelumnya, tetapi pengumuman bahwa Jenderal Zhang Youxia, Wakil Ketua Komisi Militer Pusat (CMC) yang berpengaruh, sedang diselidiki atas tuduhan korupsi mengejutkan para pengamat pertahanan.

Jatuhnya seorang veteran terkemuka yang dianggap dekat dengan Presiden Xi Jinping menunjukkan sejauh mana kampanye anti-korupsi militer pemimpin China dan semakin memperkuat kekuasaannya.

Zhang (75) adalah Wakil Ketua CMC, badan yang mengawasi militer China yang diketuai oleh Xi Jinping.

"Zhang dan jenderal CMC lainnya, Liu Zhenli, diduga melakukan pelanggaran disiplin dan hukum yang serius," kata Kementerian Pertahanan pada hari Sabtu, menggunakan eufemisme umum untuk korupsi.

Sebuah editorial di People’s Liberation Army (PLA) Daily mengatakan, "Kedua pria itu telah secara serius menginjak-injak dan merusak sistem tanggung jawab tertinggi yang berada di pundak ketua CMC"—yaitu Xi Jinping.

Keberadaan kedua jenderal itu tidak diketahui, dan tidak ada detail yang diberikan mengenai tuduhan terhadap mereka.

Wall Street Journal, mengutip orang-orang yang mengetahui pengarahan tingkat tinggi tentang tuduhan tersebut, melaporkan bahwa Zhang telah dituduh membocorkan informasi tentang program senjata nuklir China kepada Amerika Serikat.

Namun laporan tersebut belum bisa diverifikasi secara independen.

Seberapa Signifikan Kejatuhan Jenderal Zhang?

Xi Jinping telah memimpin kampanye yang gencar melawan korupsi di semua bidang kehidupan resmi sejak berkuasa.

"Namun, pengumuman hari Sabtu itu adalah sebuah kejutan besar, dengan dampak yang luas dan mendalam," kata Hua Po, seorang analis independen yang berbasis di Beijing.

Steve Tsang, direktur SOAS China Institute, mengatakan: "Penyingkirannya berarti tidak ada jenderal lain di PLA yang dapat merasa aman sekarang."

Zhang dan Liu belum secara resmi dikeluarkan dari CMC.

Namun, dua mantan menteri pertahanan—Wei Fenghe dan kemudian Li Shangfu—dikeluarkan setelah tuduhan serupa diajukan, dan jenderal He Weidong dan Miao Hua dipecat tahun lalu.

Kemungkinan pemecatan Zhang dan Liu di masa depan akan membuat CMC, yang seharusnya memiliki tujuh anggota, hanya memiliki dua perwakilan yang diketahui: Xi Jinping dan kepala anti-korupsi Zhang Shengmin.

"Ini mewakili kendali pribadi maksimal atas angkatan bersenjata China—secara teoritis," kata Niklas Swanstrom, direktur Institute for Security and Development Policy (ISDP) yang berbasis di Stockholm.

Tsang memperkirakan bahwa jenderal-jenderal pengganti di CMC di masa depan akan menjadi orang-orang yang hanya mengiyakan. "Dan tidak akan berani menantang Xi," ujarnya.

Apa Artinya bagi Militer China?

"Terlepas dari kekacauan tersebut, kesiapan militer China tampaknya tidak terhambat secara signifikan dan PLA dapat melanjutkan aktivitas seperti biasa,” kata James Char, pakar dari Nanyang Technological University (NTU) Singapura.

"Meskipun akan ada kerugian langsung terhadap kohesi komando, hal itu berpotensi diimbangi oleh manfaat struktural jangka panjang jika tujuannya memang untuk mememberantas korupsi," imbuh Swanstrom.

Hua, analis independen, mengatakannya lebih terus terang: “Mulai saat ini, militer hanya akan menuruti Xi—ke mana pun dia menunjuk, mereka akan menyerang.”

Itu tidak selalu berarti perubahan strategi saat ini.

“Perencana pertahanan China akan terus mendorong dua tujuan yang telah ditetapkan (Xi Jinping) untuk PLA—yaitu, pada dasarnya menyelesaikan modernisasinya pada tahun 2035; dan untuk menjadi angkatan bersenjata kelas dunia pada pertengahan abad ini,” kata Char.

Jenderal Zhang Disingkirkan Akan Pengaruhi Strategi atas Taiwan?

PLA telah meningkatkan jumlah dan cakupan latihan militer di sekitar Taiwan dalam beberapa tahun terakhir.

China mengeklaim pulau demokratis yang memerintah sendiri itu sebagai wilayahnya dan telah berjanji untuk menguasainya—dengan mengatakan bahwa mereka berharap untuk penyatuan yang damai, tetapi mengancam akan menggunakan kekuatan jika perlu.

Namun, sebagian besar pakar yang diwawancarai oleh AFP mengatakan bahwa invasi besar-besaran tampaknya tidak mungkin terjadi dalam jangka pendek.

“Hal itu justru membuatnya lebih berisiko daripada yang sudah ada, jika Anda tidak memiliki serangkaian komandan berpengalaman yang telah bekerja sama dalam operasi gabungan yang kompleks, yang sekarang sama sekali tidak dimiliki China,” kata Neil Thomas, anggota Asia Society.

Swanstrom menambahkan bahwa, yang lebih memperumit masalah, para jenderal yang disingkirkan dipandang sebagai orang-orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman paling banyak dalam mempersiapkan operasi Taiwan.

"Secara praktis, dalam hal invasi, PLA masih terhambat oleh jumlah [kapal] amfibi yang terbatas," kata Char.

Serangan yang gagal akan menjadi “bencana politik” bagi Xi Jinping, imbuh Su Tzu-yun yang merupakan pakar dari Institute for National Defense and Security Research yang berbasis di Taipei.

“Memperkuat kendali di dalam negeri...tampaknya merupakan tindakan yang lebih rasional bagi Xi Jinping daripada melancarkan perang yang hasilnya tidak dapat dipastikan.”

JAKARTA - Pada 20 Januari 2026, dalam sebuah sesi studi tingkat tinggi bagi pejabat utama provinsi dan kementerian China, terdapat satu kursi kosong yang mencolok. Laporan resmi secara samar menyebut bahwa dua Wakil Ketua Komisi Militer Pusat (CMC) hadir dalam acara tersebut.

Namun, rekaman video justru menunjukkan hal sebaliknya. Jenderal Zhang Youxia, orang nomor dua di Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA), tidak terlihat.

Empat hari kemudian, teka-teki itu terjawab. Kementerian Pertahanan Nasional China mengonfirmasi bahwa Zhang, bersama anggota CMC sekaligus Kepala Staf Gabungan Liu Zhenli, tengah diselidiki atas dugaan “pelanggaran serius disiplin dan hukum.”

“Meski Beijing tidak asing dengan kasus korupsi militer atau indisiplin politik, kasus Zhang dinilai jauh lebih sensitif dibanding praktik rutin penindakan sebelumnya,” ucap Anushka Saxena, analis Program Studi Indo-Pasifik Takshashila Institution, dalam keterangan di The National Interest, Kamis (29/1/2026).

Sejak 2023, PLA berada dalam kondisi pergolakan berkepanjangan. Semua bermula pada Juli 2023, ketika Departemen Pengembangan Peralatan CMC (EDD) membuka kanal pelaporan bagi pelapor pelanggaran terkait pengadaan militer yang diduga korup sejak 2017.

Pada tahap awal, sasaran penyelidikan masih pejabat yang relatif mudah digantikan, seperti Menteri Pertahanan Li Shangfu dan Komandan Pasukan Roket PLA (PLARF) Li Yuchao. Namun krisis itu kemudian melebar.

Menjelang akhir 2025, gelombang pembersihan menyasar kelompok yang dikenal sebagai “geng Fujian,” yakni pejabat seperti Wakil Ketua CMC He Weidong dan Laksamana Miao Hua, yang meniti karier dari bekas Grup Angkatan Darat ke-31 di Fujian dan Angkatan Laut PLA.

Geng Fujian dan Shaanxi

Untuk sesaat Zhang Youxia, seorang veteran pasukan darat dengan basis kuat dalam “geng Shaanxi, tampak keluar sebagai pemenang dalam pertarungan internal tersebut. Dia diduga berperan dalam menjatuhkan faksi Fujian, kemungkinan karena memandang dominasi mereka atas anggaran pertahanan dan strategi militer sebagai ancaman terhadap ambisi pribadinya dan terhadap Angkatan Darat yang sangat dia bela.

Saat itu Zhang, bersama Zhang Shengmin yang kala itu menjabat sebagai “algojo disiplin", terlihat sebagai pihak yang menjalankan mandat Presiden China Xi Jinping.

“Lalu mengapa Zhang kini justru disingkirkan? Alasannya kemungkinan merupakan campuran mematikan dari berbagai faktor, dan apa yang benar-benar terjadi di balik layar mungkin tidak akan pernah sepenuhnya terungkap. Namun, beberapa asumsi rasional dapat diajukan,” ungkap Saxena.

Pertama, Zhang pernah memimpin EDD sebelum Li Shangfu. Jika Li terbukti melakukan korupsi besar-besaran, maka Zhang setidaknya dapat dianggap terlibat atau dengan sengaja menutup mata.

Mempromosikan orang dekat seperti Li ke posisi menteri pertahanan, yang kemudian menjadi beban akibat praktik korupsi saat memimpin EDD, merupakan kegagalan penilaian yang tidak dapat dimaafkan bagi sebuah militer yang berambisi menjadi kekuatan tempur “kelas dunia".

“Terlebih, salah kelola Li di EDD diduga menjadi pemicu rangkaian penyelidikan dan pembersihan di tubuh PLARF serta perusahaan-perusahaan BUMN pertahanan,” tutur Saxena.

Masalah ini juga berkaitan dengan perbedaan pandangan strategis. Ketika PLA semakin berfokus pada kekuatan laut dan rudal sebagai persiapan menghadapi skenario Taiwan, latar belakang Zhang di Angkatan Darat, serta pengalamannya dalam Perang Vietnam yang brutal, bisa saja membuatnya bertentangan dengan agenda modernisasi Xi.

“Hal yang mungkin paling menentukan adalah faktor personal, dan dalam politik China, urusan personal selalu bersifat politis. Zhang dan Xi memiliki hubungan lama sejak masa ketika ayah mereka sama-sama pejuang revolusioner,” sebut Saxena.

"Jenderal Schrodinger"

Namun, dalam iklim politik China saat ini, upaya Zhang untuk menantang Xi, baik dengan membongkar faksi pejabat senior yang berorientasi Taiwan, maupun dengan membangun pengaruh politik dan menutupi korupsi, jelas tidak akan diterima oleh sosok yang kerap disebut sebagai “ketua dari segala ketua".

Xi hampir tidak pernah merespons positif kemunculan pusat kekuasaan alternatif. Dugaan kurangnya kepatuhan Zhang juga tercermin dalam dakwaan Harian Rakyat (People’s Daily), yang menuduhnya “menginjak-injak” sistem tanggung jawab Ketua CMC serta prinsip kepemimpinan mutlak Partai atas militer. Selain itu, kasus Zhang ditangani langsung oleh Komite Sentral Partai Komunis China (CPC), bukan oleh Komisi Pusat Inspeksi Disiplin (CCDI).

Dampak dari “pemenggalan” ini sangat serius. CMC kini menjadi yang terkecil sepanjang sejarahnya. Dengan potensi pencopotan Zhang dan Liu Zhenli, serta pencopotan yang telah diumumkan terhadap He Weidong dan Miao Hua, dewan militer tertinggi itu praktis terkosongkan.

Lebih jauh, pembersihan ini menciptakan kekosongan pengalaman. Dari 81 jenderal yang dipromosikan Xi di PLA sejak Oktober 2022, setidaknya 14 telah disingkirkan dan 23 lainnya seakan menghilang.

“Kondisi ini memunculkan apa yang disebut sebagai masalah ‘Jenderal Schrodinger', di mana para perwira yang secara teknis masih menjabat tidak lagi tampil di ruang publik atau lumpuh oleh ketakutan akan menjadi target berikutnya,” ujar Saxena.

Situasi tersebut, ditambah dengan pergantian cepat para komandan di Teater Utara, Selatan, dan Tengah, serta di matra Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Pasukan Roket PLA, berpotensi menurunkan moral dan stabilitas rantai komando.

Harimau dan Naga

Saxena mengatakan jaringan luas Zhang juga kemungkinan akan ikut disorot. Pejabat seperti Komandan Teater Utara Huang Ming dan Komandan Teater Selatan Wu Yanan, yang memiliki irisan karier dengan Zhang di bekas Wilayah Militer Shenyang, kini diyakini berada dalam posisi waspada.

Pejabat lain seperti Fan Yonxiang, Direktur Kantor Umum CMC, juga pernah bekerja bersama Zhang saat Zhang memimpin Departemen Persenjataan Umum PLA pada 2015. Saxena menyebut jaringan-jaringan ini layak diselidiki lebih jauh, namun pilihan Xi pada akhirnya mengerucut pada dua opsi: menyingkirkan siapa pun yang pernah berada di bawah patronase Zhang, atau mempertahankan personel berpengalaman demi menjaga kapasitas tempur militer.

Menjelang penyelenggaraan “Dua Sidang” pada Maret mendatang, Beijing kemungkinan akan mengumumkan sejumlah penunjukan baru, dan struktur kekuasaan akan dibangun kembali dari para loyalis pilihan Xi sendiri. Namun, nama-nama baru tidak dapat menutupi kenyataan bahwa ambisi PLA untuk menjadi militer kelas dunia dalam beberapa tahun ke depan akan menghadapi hambatan jangka pendek.

Xi kini memimpin komando tinggi yang diliputi paranoia, di mana perencanaan perang kerap kalah prioritas dibandingkan upaya bertahan secara politik. Manuver udara di sekitar Taiwan atau gesekan dengan Filipina di Laut China Selatan kemungkinan tetap berlanjut.

“Namun, setelah mengurung para ‘harimau', Xi kini harus berharap bahwa dia tidak sekaligus mencabut taring ‘sang naga',” pungkas Saxena.

BEIJING - Dalam pengumuman yang mengejutkan, Kementerian Pertahanan China mengatakan sedang menyelidiki Jenderal Zhang Youxia, jenderal paling senior China dan orang yang berada di urutan kedua setelah Xi Jinping sendiri di badan pengambilan keputusan militer tertinggi China.

Pencopotannya menandai korban paling senior dalam serangkaian pembersihan militer tingkat tinggi, dan telah memicu spekulasi yang heboh tentang apa yang menyebabkan kejatuhannya dan apa artinya semua ini tentang konsolidasi kendali absolut Xi atas angkatan bersenjata China.

Ingin Jadi Presiden Abadi, Xi Jinping Singkirkan Semua Jenderal yang Menghalangi

1. Sinyal Pelanggaran Serius

Pengumuman hari Sabtu menjelaskan bagaimana Zhang dan jenderal senior lainnya, Liu Zhenli, sedang diselidiki karena "pelanggaran serius terhadap disiplin partai dan hukum".

Seringkali dalam kasus-kasus seperti ini, itu semacam kode untuk "korupsi", tetapi ada sejumlah indikator yang menunjukkan bahwa kali ini, mungkin ada lebih dari itu.

Pertama, sulit untuk melebih-lebihkan betapa pentingnya hal ini. Bukan hanya senioritas pangkat Zhang yang membuatnya luar biasa.

Ya, dia adalah tokoh militer teratas di China setelah Xi sendiri, dia memiliki peran kunci dalam modernisasi militer dan merupakan salah satu dari sedikit jenderal Tiongkok dengan pengalaman tempur yang sebenarnya.

Tetapi dia juga sekutu dekat dan lama Presiden Xi, mereka tumbuh di lingkungan yang sama, karena kedua pria itu adalah putra pahlawan revolusi komunis, dan dia telah lama dianggap sebagai orang militer yang paling dipercaya Xi.

Pemecatannya menunjukkan sesuatu yang luar biasa tentang sejauh mana presiden bersedia bertindak untuk merombak apa yang disebut sebagai "kebusukan" korupsi di angkatan bersenjatanya.

Memang, pembersihan militer Xi dengan alasan korupsi telah sangat dahsyat dan tak henti-hentinya. Hanya dalam beberapa tahun terakhir, puluhan orang telah dipecat dan menghilang dari pandangan publik.

Mereka termasuk orang-orang yang bertugas di angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, polisi paramiliter, dan "Pasukan Roket" - pasukan komando rudal dan nuklir China.

2. Penguasa Tunggal Militer China

Penyelidikan telah menjatuhkan para jenderal, komandan, seorang menteri pertahanan, dan sekarang total lima dari tujuh anggota Komisi Militer Pusat (CMC), badan pembuat keputusan tertinggi China.

Ini berarti kelompok yang membuat keputusan militer terpenting China sekarang hanya terdiri dari Xi Jinping dan satu orang lainnya, sebuah perombakan yang hanya dapat dibandingkan dengan pembersihan yang terjadi di bawah Mao Zedong, menurut para analis.

Namun, apakah korupsi adalah keseluruhan cerita di sini adalah pertanyaan yang sangat penting, dan karena politik elit China begitu terkenal sebagai kotak hitam, ada ruang bagi spekulasi untuk berkembang pesat.

Menurut Lyle Morris dari Asia Society Policy Institute, fakta bahwa hanya Xi dan satu jenderal CMC yang tersisa adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya.

"PLA sedang dalam kekacauan," katanya kepada BBC, menambahkan bahwa militer China sekarang memiliki "kekosongan kepemimpinan yang besar".

Ketika ditanya apa yang sebenarnya mendorong pemecatan begitu banyak jenderal top, dia berkata: "Ada banyak rumor yang beredar. Saat ini kita tidak tahu apa yang benar dan apa yang salah… tetapi ini jelas buruk bagi Xi Jinping, bagi kepemimpinannya dan kendalinya atas PLA."

3. Zhang dan Liu Terlibat Rencana Kudeta

Dan memang telah berkembang pesat. Rumor beredar, misalnya, bahwa Zhang dan Liu terlibat dalam rencana kudeta tingkat tinggi untuk menjatuhkan Xi.

Dan laporan dari Wall Street Journal menunjukkan bahwa tokoh-tokoh penting telah diberi pengarahan bahwa Zhang memberikan rahasia nuklir Tiongkok kepada AS.

Keduanya akan sangat mengejutkan jika benar, keduanya memiliki alasan yang kuat untuk relatif tidak mungkin, dan keduanya hampir tidak mungkin untuk dibuktikan.

Namun, ada beberapa indikasi bahwa pembersihan terbaru ini mungkin lebih dari sekadar korupsi.

Pertama adalah kecepatan pengumumannya.

Dalam kasus-kasus serupa sebelumnya, para jenderal menghilang dari pandangan publik selama berbulan-bulan sebelum dugaan kejahatan mereka diumumkan; kali ini, hanya dalam hitungan hari.

Apakah sesuatu yang begitu buruk telah terjadi sehingga sistem merasa perlu untuk mendahului narasi?

Dan kedua, beberapa bahasa yang digunakan memang demikian.

Sebuah editorial hari Minggu di PLA Daily, sebuah publikasi militer, mengatakan bahwa kedua pria itu "serius". Masalah politik dan korupsi yang dipicu secara terang-terangan memengaruhi kepemimpinan absolut Partai atas militer".

Profesor Madya Chong Ja Ian dari Universitas Nasional Singapura juga mengatakan bahwa ia tidak yakin apa alasan sebenarnya di balik kejatuhan Zhang, tetapi ada banyak spekulasi mengenainya.

"Segala hal mulai dari membocorkan rahasia nuklir ke Amerika Serikat hingga merencanakan kudeta dan perselisihan faksi. Bahkan ada rumor tentang baku tembak di Beijing," katanya, dilansir BBC.

"Namun, kejatuhan Zhang dan Liu beserta spekulasi liar tersebut menyoroti dua hal: bahwa Xi tetap tak tergoyahkan dan ada keterbatasan informasi yang signifikan di Beijing yang memicu ketidakpastian dan memicu spekulasi ini."

4. Siapa yang Merugikan Xi, Pasti Disikat

Petunjuknya, mungkin, adalah bahwa Xi merasa secara pribadi dirugikan.

Dan mungkin pertanyaan yang paling menarik dalam semua ini adalah: apa yang dikatakan pembersihan militer Xi tentang kekuasaannya? Dan apa yang dikatakan tentang ambisi militer utamanya, terutama dalam kaitannya dengan Taiwan?

Pada poin pertama, para pengamat China awalnya terpecah.

Terutama pada tahap awal pembersihan ini, beberapa berpendapat bahwa hal itu mungkin menandakan paranoia, hilangnya kendali, atau pemimpin yang lemah yang bergulat dengan militer yang terlalu cenderung memiliki ide sendiri.

Tetapi seiring berjalannya waktu dan semakin banyaknya korban yang tewas, tampaknya lebih mungkin bahwa kebalikannya yang benar.

Mungkin sebaliknya, tindakan Xi menunjukkan kepercayaan diri yang penuh. Dalam posisinya yang memiliki kekuasaan absolut; ia dapat menjatuhkan bahkan seseorang sekuat Zhang dan mengkonsolidasikan kendali totalnya atas militer dengan keyakinan bahwa tidak ada yang dapat atau akan menantangnya.

Dan Taiwan mungkin menjadi motivasinya. Xi telah lama menyatakan bahwa China dapat merebut kembali pulau yang berpemerintahan sendiri itu dengan kekerasan jika perlu.

Sangat mungkin bahwa ia menganggap sistem korupsi yang mengakar sebagai sesuatu yang benar-benar membahayakan kemampuan militer untuk mencapai tujuan tersebut - bahwa semua ini adalah tentang membuat tentaranya benar-benar siap berperang.

BEIJING - Dianggap sebagai pemimpin paling kuat China sejak Mao Zedong, Xi Jinping memang berhasil mengonsolidasikan kekuasaan nyaris tanpa celah. Namun di balik stabilitas yang ditampilkan Beijing, sejarah mencatat bahwa upaya melemahkan, menantang, bahkan menggulingkan Xi Jinping tak pernah benar-benar berhenti.

Namun demikian, Presiden Xi juga menghadapi perang faksi elite, pembersihan militer, hingga rumor kudeta terbaru. Namun, dia selalu selamat karena strategi yang dikembangkan Xi untuk mencengkeram militer China. Dia pun menjadi pemimpin yang mengendalikan tentara China secara absolut.

6 Upaya Penggulingan Xi Jinping yang Pernah Mengguncang Kekuasaan China

1. Pangeran Keciil Bo Xilai (2012)

Sebelum Xi resmi naik ke puncak kekuasaan, Bo Xilai, Sekretaris Partai Chongqing, menjadi figur paling berbahaya bagi transisi kekuasaan. Ia membangun basis massa sendiri dengan retorika Maoisme dan jaringan elite kuat.

Skandal pembunuhan yang menyeret istrinya, Gu Kailai, menjatuhkan Bo. Namun banyak analis melihat kasus ini sebagai perang internal Partai Komunis China (PKC), yang menyingkirkan rival terbesar Xi sebelum ia resmi memegang kendali.

Melansir BBC, Bo Xilai, juga seorang "pangeran kecil", didukung oleh "kaum kiri" yang menyukai kampanye-kampanyenya yang menonjol untuk membantu kaum miskin dan kurang beruntung di Chongqing. Kini, rumor beredar luas bahwa salah satu pendukung utamanya dari kalangan "kiri" di Politbiro, kepala keamanan dalam negeri yang berpengaruh, Zhou Yongkang, juga berada di bawah tekanan dan bisa digulingkan.

2. Perlawanan Faksi Jiang Zemin (2014–2016)

Begitu berkuasa, Xi meluncurkan kampanye antikorupsi besar-besaran. Secara formal, ini pembersihan moral partai. Namun dalam praktiknya, operasi ini menghantam faksi lama loyalis Jiang Zemin.

Puluhan jenderal, pejabat keamanan, dan elite lama tumbang. Beberapa analis Barat menyebut periode ini sebagai “silent coup attempt”, yakni upaya elite lama memperlambat atau melemahkan dominasi Xi dari dalam sistem.

Melansir BBC, pelindung faksi Shanghai adalah mantan Presiden Jiang Zemin. Kedua faksi tersebut umumnya dianggap melakukan rotasi kekuasaan di antara mereka, tetapi hal itu mungkin sedang mengalami ketegangan.

3. Aksi Xu Caihou dan Guo Boxiong

Militer adalah kunci kekuasaan di China. Ketika Xu Caihou dan Guo Boxiong, dua mantan Wakil Ketua Komisi Militer Pusat, ditangkap (2014–2015), dunia melihat ini bukan sekadar kasus korupsi.

Keduanya adalah simbol jaringan militer lama yang bisa menjadi ancaman nyata bagi Xi. Sejak itu, Xi memperketat kendali atas Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) dan menempatkan loyalisnya di posisi strategis.

4. Rumor Kudeta saat Lockdown COVID-19 (2022)

Kebijakan zero-COVID memicu kemarahan publik dan tekanan elite. Pada September 2022, Xi sempat menghilang dari publik beberapa hari, memunculkan rumor internasional bahwa ia telah digulingkan.

Meski terbukti hoaks, rumor ini menandai rapuhnya legitimasi politik Xi di tengah krisis ekonomi, lockdown ekstrem, dan ketegangan menjelang Kongres Partai ke-20.

5. Spanduk Jembatan Sitong

Oktober 2022, seorang aktivis membentangkan spanduk di Jembatan Sitong, menyerukan penggulingan Xi dan menolak kediktatoran.

Aksi ini cepat disensor, tetapi viral ke dunia internasional. Meski bukan kudeta, ini adalah perlawanan simbolik paling berani terhadap Xi sejak ia berkuasa, dan memicu gelombang protes kecil di luar negeri.

6. Rumor Kudeta Zhang Youxia (2026)

Pembersihan akhir pekan lalu terhadap jenderal tertinggi China, Zhang Youxia, dan seorang perwira militer senior lainnya, Jenderal Liu Zhenli, telah menimbulkan pertanyaan serius tentang apa yang memicu perebutan kekuasaan elit yang terjadi di negara itu - dan apa artinya ini bagi kapasitas perang China, baik itu ambisi untuk merebut Taiwan dengan kekerasan atau terlibat dalam konflik regional besar lainnya.

Dan rumor itu telah menyebar luas. Melansir Sky News, misalnya, beredar kabar bahwa Zhang dan Liu terlibat dalam rencana kudeta tingkat tinggi untuk menggulingkan Xi. Dan laporan dari Wall Street Journal menunjukkan bahwa tokoh-tokoh penting telah diberi tahu bahwa Zhang memberikan rahasia nuklir Tiongkok kepada AS.

Melansir BBC, Zhang, 75 tahun, adalah wakil ketua Komisi Militer Pusat (CMC) - kelompok Partai Komunis yang dipimpin oleh pemimpin negara Xi Jinping, yang mengendalikan angkatan bersenjata. CMC, yang biasanya terdiri dari sekitar tujuh orang, kini telah dikurangi menjadi hanya dua anggota - Xi dan Jenderal Zhang Shengmin.

Semua anggota lainnya telah ditangkap dalam penindakan "anti-korupsi" setelah gelombang penahanan sebelumnya.

CMC bertanggung jawab untuk mengendalikan jutaan personel militer. Lembaga ini sangat kuat sehingga menjadi ketua badan ini adalah satu-satunya posisi yang dipegang oleh Deng Xiaoping sebagai penguasa absolut China.

Bisnis.com, JAKARTA - BPJS Ketenagakerjaan resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) terkait kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pendeta serta para pekerja di lingkungan gereja. Penandatanganan ini menjadi langkah strategis dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di sektor keagamaan.

Perjanjian Kerja Sama (PKS) ditandatangani Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Eko Nugriyanto dengan Ketua Umum PGI, Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty. Melalui kerja sama ini, BPJS Ketenagakerjaan dan PGI berkomitmen untuk mendorong kepesertaan aktif bagi Pendeta, pekerja dan jemaat di lingkungan gereja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan dengan ruang lingkup meliputi sosialisasi dan edukasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada para pekerja dan Pendeta di sektor Penerima Upah (PU) dan Bukan Penerima Upah (BPU).

Eko Nugriyanto menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan wujud nyata komitmen negara melalui BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada seluruh pekerja, tanpa terkecuali, termasuk mereka yang mengabdikan diri di bidang pelayanan keagamaan. Penandatanganan PKS dengan PGI merupakan langkah untuk mencapai Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) di seluruh Indonesia, dengan iuran mulai dari Rp 16.800 per bulan diharapkan seluruh pekerja aktif terlindungi dari risiko kerja.

“Pendeta dan pekerja gereja memiliki peran penting dalam pelayanan sosial dan spiritual kepada masyarakat. Sudah sepatutnya mereka mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan agar dapat menjalankan tugasnya dengan rasa aman dan tenang,” ujar Eko.

Pada kesempatan yang sama Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty menyambut baik penandatanganan PKS ini sebagai langkah progresif dalam meningkatkan kesejahteraan Pendeta dan pekerja di lingkungan gereja di seluruh Indonesia. Menurutnya, kerja sama ini sejalan dengan nilai-nilai gereja dalam menjunjung tinggi keadilan sosial dan perlindungan bagi sesama.

“Dengan adanya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, para Pendeta dan pekerja di lingkungan gereja dapat lebih fokus dalam menjalankan tugas pelayanan, tanpa harus khawatir terhadap risiko kerja yang mungkin terjadi,” ungkap Jacklevyn.

Dengan ditandatanganinya PKS ini, BPJS Ketenagakerjaan dan PGI berharap semakin banyak Pendeta, pekerja dan jemaat di lingkungan gereja yang terdaftar sebagai peserta aktif, sehingga para pekerja dapat terlindungi dari risiko kerja mulai dari berangkat menuju tempat kerja, saat bekerja, sampai kembali ke rumah setelah bekerja.

Penandatanganan PKS ini menjadi ruang kolaborasi lanjutan dalam bentuk sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan di lingkungan gereja-gereja anggota PGI di seluruh Indonesia. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta partisipasi aktif gereja dalam mendaftarkan Pendeta dan pekerja di lingkungan gereja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia menjadi bukti sinergi antara pemerintah dan lembaga keagamaan dalam memperkuat sistem jaminan sosial ketenagakerjaan secara inklusif.

TEHERAN - Seorang jenderal senior Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran mengungkap bahwa Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu telah berkomplot mendukung kudeta di negara Islam tersebut. Menurutnya, rencana rumit untuk kudeta telah disusun selama perang Juni lalu.

“Pada 14 Juni, sebuah pertemuan diadakan di salah satu negara Eropa—saya tidak akan menyebutkannya. Pertemuan itu berlangsung selama 12 jam. Semua elemen anti-revolusioner, agen-agen dinas Amerika dan Israel, dan para pemimpin oposisi—termasuk separatis, pendukung monarki, dan bahkan pemimpin ISIS—hadir,” kata Mayor Jenderal Ebrahim Jabari, penasihat Panglima Tertinggi IRGC, dalam sebuah konferensi di Teheran, seperti dikutip dari Iran International, Kamis (11/12/2025).

“Di bawah arahan Trump dan Netanyahu, mereka merencanakan bahwa jika serangan dimulai, elemen-elemen ini akan memasuki negara kita dari berbagai titik di sepanjang perbatasan,” imbuh dia, seraya mengatakan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk membentuk “pemerintahan dalam pengasingan".

Washington telah mengadakan lima putaran negosiasi dengan Teheran mengenai program nuklir Iran yang kontroversial awal tahun ini, di mana Presiden Donald Trump menetapkan ultimatum 60 hari.

Ketika kesepakatan tidak tercapai hingga hari ke-61, Israel melancarkan serangan militer mendadak pada 13 Juni, diikuti oleh serangan AS pada 22 Juni yang menargetkan fasilitas nuklir utama di Isfahan, Natanz, dan Fordow.

Para Pendukung Monarki Ditangkap

Jabari merujuk pada kasus pembelotan militer dan mengatakan bahwa mereka yang terlibat dalam “menjalankan dan mengoperasikan” rencana kudeta tersebut telah ditahan.

“Intelijen Iran menangkap sekitar 123 pemimpin kelompok monarkis yang disebut ‘Garda Javidan’ (Pengawal Abadi). Pihak berwenang juga menahan para pemimpin yang telah memeluk agama Kristen yang sebelumnya direkrut oleh dinas luar negeri,” kata Jabari.

Garda Javidan adalah salah satu unit militer paling elite dari dinasti Pahlavi yang digulingkan, yang bertanggung jawab untuk melindungi Shah, keluarga kerajaan, dan istana-istana utama, khususnya kompleks Istana Niavaran.

Namanya terinspirasi oleh Garda Javidan era Akhemenid, sebuah kelompok militer yang menurut catatan sejarah kuno memiliki kekuatan dan keberanian di medan perang.

Pada bulan-bulan terakhir monarki, Garda Javidan dikerahkan melawan para demonstran di tengah meningkatnya kerusuhan revolusioner, tetapi pada akhirnya tidak mampu mencegah keruntuhan pada tahun 1979 dan kemenangan Revolusi Islam.

“Konspirasi ini adalah bagian dari rencana jangka panjang AS dan Israel. Persiapan dimulai 22 tahun yang lalu dan diintensifkan delapan tahun yang lalu melalui perekrutan massa domestik,” kata Jabari.

Video yang beredar bulan lalu di media sosial menunjukkan seorang pria yang memperkenalkan dirinya sebagai Kolonel Ebrahim Aghaei Kamazani, menyampaikan pidato kepada rakyat Iran dan menyerukan mereka untuk menggulingkan pemimpin mereka.

“Kita juga berperan dalam kehancuran negara melalui ketidakpedulian kita. Bangkitlah pada 25 November. Rakyat, dengarkan suara putramu. Hidup Shah; hidup Iran,” katanya. Tidak jelas apakah seruan itu baru atau dia adalah seorang perwira militer sejati.

Merekrut Preman

Jabari mengatakan agen-agen direkrut di dalam Iran setelah pelatihan di luar negeri sebelum kembali sebagai agen operasional.

“Individu-individu ini dibawa ke Turki, Dubai, Qatar, dan negara-negara lain untuk mengikuti kursus dan pelatihan politik yang biayanya mencapai USD25.000 per orang, dengan korupsi dan immoralitas digunakan sebagai umpan,” tegasnya.

“Israel sebelumnya membunuh ilmuwan nuklir Iran secara langsung, tetapi sekarang menggunakan ‘preman’ Iran yang dilatih di luar negeri," paparnya.

Setidaknya sejak tahun 2010, Israel diduga telah melakukan puluhan serangan di dalam Iran, menargetkan instalasi nuklir dan militer yang sensitif dan melakukan pembunuhan terhadap individu yang dianggap sebagai ancaman.

Serangan-serangan ini meningkat setelah Juli 2020, ketika sebuah ledakan di lokasi pengayaan uranium Natanz menghancurkan sebuah bangunan.

Pada November tahun itu, Mohsen Fakhrizadeh, tokoh kunci dalam program nuklir Iran, dibunuh dalam serangan di pinggir jalan dekat Teheran.

Intelijen Barat dan Israel telah lama mencurigai Fakhrizadeh sebagai arsitek program senjata nuklir rahasia Iran.

Serangan Israel pada bulan Juni menewaskan lebih dari 20 komandan senior, termasuk Mohammad Bagheri, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran; Hossein Salami, Panglima Tertinggi IRGC; dan Gholamali Rashid, Kepala Markas Besar Pusat Khatam al-Anbiya.

Selain ratusan personel militer yang tewas, serangan Israel juga menewaskan ratusan warga sipil. Serangan balasan Iran menewaskan 32 warga sipil Israel dan seorang tentara yang sedang tidak bertugas.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Benin Patrice Talon menyatakan pemerintah dan angkatan bersenjata negara Afrika Barat itu berhasil menggagalkan upaya kudeta yang dilakukan sekelompok tentara. Talon menegaskan para pelaku akan dijatuhi hukuman.

Pernyataan Talon disampaikan Minggu (7/12/2025) malam, sekitar 12 jam setelah suara tembakan terdengar di sejumlah kawasan Kota Cotonou, kota terbesar sekaligus pusat ekonomi Benin, serta munculnya sekelompok tentara di televisi pemerintah yang mengklaim telah menggulingkan Talon dari jabatannya.

“Pasukan yang setia berdiri teguh, merebut kembali posisi kami, dan membersihkan sisa-sisa perlawanan para pemberontak,” ujar Talon dalam pidato yang disiarkan televisi sebagaimana dilansir dari Reuters, Senin (8/12/2025).

“Komitmen dan mobilisasi ini memungkinkan kami mengalahkan para petualang tersebut serta mencegah hal terburuk terjadi pada negara kami. Pengkhianatan ini tidak akan dibiarkan tanpa hukuman,” tambahnya.

Talon menyampaikan belasungkawa kepada para korban akibat percobaan kudeta tersebut, serta kepada sejumlah orang yang sempat ditahan oleh kelompok tentara pembelot yang melarikan diri, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Adapun hingga saat ini jumlah korban tewas maupun sandera belum dapat dipastikan. Kerusuhan ini menjadi ancaman terbaru terhadap tatanan demokrasi di kawasan Afrika Barat, setelah dalam beberapa tahun terakhir militer merebut kekuasaan di negara tetangga Benin seperti Niger dan Burkina Faso, serta di Mali, Guinea, dan bulan lalu di Guinea-Bissau.

Namun, peristiwa di Benin terbilang tidak terduga mengingat kudeta terakhir yang berhasil terjadi di negara tersebut berlangsung pada 1972.

Juru bicara pemerintah Benin, Wilfried Leandre Houngbedji, mengatakan hingga Minggu sore sebanyak 14 orang telah ditangkap terkait upaya kudeta itu, tanpa merinci identitas maupun peran mereka.

Kantor Presiden Nigeria Bola Tinubu menuturkan, atas permintaan pemerintah Benin, pihaknya mengirimkan jet tempur Angkatan Udara untuk mengambil alih pengamanan wilayah udara negara tersebut guna membantu mengamankan stasiun televisi pemerintah dan sebuah markas militer dari para perencana kudeta. Nigeria juga mengerahkan pasukan darat.

Blok regional Afrika Barat ECOWAS serta Uni Afrika mengecam keras upaya kudeta tersebut. ECOWAS selanjutnya memerintahkan pengerahan segera pasukan siaga ke Benin, termasuk kontingen dari Nigeria, Sierra Leone, Pantai Gading, dan Ghana.

Tembakan Guncang Cotonou

Sedikitnya delapan tentara bersenjata tampil di televisi pemerintah pada Minggu pagi dan mengumumkan pembentukan komite militer di bawah pimpinan Kolonel Tigri Pascal. Mereka menyatakan membubarkan lembaga-lembaga negara, menangguhkan konstitusi, serta menutup seluruh perbatasan udara, darat, dan laut Benin.

“Angkatan bersenjata dengan khidmat berkomitmen memberikan harapan bagi rakyat Benin untuk era baru yang menjunjung persaudaraan, keadilan, dan kerja,” demikian pernyataan para tentara tersebut.

Mereka menyinggung memburuknya kondisi keamanan di wilayah utara Benin serta pengabaian terhadap rekan-rekan seperjuangan yang gugur sebagai salah satu alasan tindakan tersebut.

Presiden Talon dikenal berhasil menghidupkan kembali perekonomian sejak menjabat pada 2016. Namun, Benin juga menghadapi peningkatan serangan kelompok jihadis yang sebelumnya menimbulkan kekacauan di Mali dan Burkina Faso.

Menteri Luar Negeri Benin Olushegun Adjadi Bakari mengatakan bahwa kelompok pembelot hanya sempat menguasai stasiun televisi pemerintah dalam waktu singkat.

Tembakan terdengar sejak Minggu pagi di sejumlah kawasan Cotonou ketika warga tengah bersiap menuju gereja. Kedutaan Besar Prancis melaporkan suara tembakan di sekitar kediaman Presiden Talon dan mengimbau warga negaranya untuk tetap berada di rumah.

Menjelang siang, polisi tampak dikerahkan di sejumlah persimpangan utama pusat kota.

Pemilu di Depan Mata

Benin tengah mempersiapkan pemilihan presiden pada April mendatang, yang diperkirakan akan menandai berakhirnya masa jabatan Talon.

Bulan lalu, Benin mengesahkan konstitusi baru yang membentuk lembaga Senat dan memperpanjang masa jabatan presiden dari lima menjadi tujuh tahun. Para pengkritik menilai kebijakan tersebut sebagai upaya konsolidasi kekuasaan oleh koalisi penguasa, yang telah mengusung Menteri Keuangan Romuald Wadagni sebagai kandidat presiden.

Partai oposisi Demokrat, yang didirikan oleh mantan Presiden Thomas Boni Yayi, gagal mengajukan calon setelah pengadilan menolak pencalonannya karena dianggap tidak memenuhi syarat dukungan parlemen.

Direktur Program Afrika di Egmont Institute for International Relations, Belgia, Nina Wilen, menilai memburuknya situasi keamanan di wilayah utara kemungkinan menjadi faktor pendorong aksi para tentara.

Menurutnya, Benin merupakan negara pesisir Afrika Barat yang paling terdampak aktivitas kelompok jihadis dari kawasan Sahel tengah. Serangkaian serangan besar pada Januari dan April lalu menewaskan puluhan tentara.

Meski demikian, Wilen menyebut percobaan kudeta kali ini tetap mengejutkan mengingat stabilitas relatif Benin selama setengah abad terakhir.

“Tidak ada kudeta selama 50 tahun merupakan pencapaian besar bagi negara Afrika Barat,” ujarnya.

LONDON - Menteri dalam negeri Benin telah muncul di TV nasional untuk mengumumkan bahwa upaya kudeta di negara Afrika Barat tersebut telah digagalkan.

Sebelumnya, sekelompok tentara, yang dipimpin oleh Letkol Pascal Tigri, telah menyiarkan bahwa mereka telah menggulingkan Presiden Patrice Talon dan menangguhkan konstitusi.

Dalam unggahan media sosial, kedutaan besar Prancis di Benin mengatakan telah terjadi penembakan di dekat kediaman presiden di kota utama Cotonou, yang merupakan pusat pemerintahan. Saksi mata mengatakan kepada BBC bahwa mereka mendengar suara tembakan dan beberapa jurnalis yang bekerja untuk stasiun televisi pemerintah tersebut disandera.

Seorang penasihat presiden telah memberi tahu BBC bahwa presiden dalam keadaan aman dan berada di kedutaan Prancis.

"Pada Minggu pagi, 7 Desember 2025, sekelompok kecil tentara melancarkan pemberontakan yang bertujuan untuk mengganggu stabilitas negara dan lembaga-lembaganya," kata Menteri Dalam Negeri Alassane Seidou.

"Menghadapi situasi ini, angkatan bersenjata Benin dan para pemimpinnya, sesuai dengan sumpah mereka, tetap berkomitmen pada republik. Respons mereka memungkinkan mereka untuk tetap mengendalikan situasi dan menggagalkan upaya tersebut," katanya.

"Oleh karena itu, pemerintah mengimbau penduduk untuk beraktivitas seperti biasa."

Helikopter terlihat terbang di atas Cotonou dan jalan-jalan diblokir dengan kehadiran militer yang besar di beberapa jalan di kota tersebut.

Benin, bekas koloni Prancis, telah dianggap sebagai salah satu negara demokrasi yang paling stabil di Afrika.

Benin adalah salah satu produsen kapas terbesar di benua itu, tetapi termasuk di antara negara-negara termiskin di dunia.

Sebelumnya, upaya kudeta ini terjadi di saat Benin sedang mempersiapkan pemilihan presiden pada bulan April yang akan menandai berakhirnya masa jabatan Talon, yang telah berkuasa sejak 2016.

Bulan lalu, Benin mengadopsi konstitusi baru yang memperpanjang masa jabatan presiden dari lima menjadi tujuh tahun, yang oleh para kritikus disebut sebagai perebutan kekuasaan oleh koalisi yang berkuasa, yang mencalonkan Menteri Keuangan Romuald Wadagni sebagai kandidatnya.

Partai oposisi Demokrat, yang didirikan oleh pendahulu Talon, Thomas Boni Yayi, mengalami penolakan terhadap kandidat yang diusulkannya karena menurut pengadilan, dukungan dari anggota parlemen tidak memadai.

Talon telah lama dipuji karena berhasil memulihkan pertumbuhan ekonomi, tetapi negara itu juga mengalami peningkatan jumlah serangan oleh para pejuang yang telah menimbulkan kekacauan di Mali dan Burkina Faso.

Pada bulan April, pemerintah Benin mengatakan bahwa 54 tentara tewas dalam serangan di wilayah utara oleh afiliasi al-Qaeda.

BISSAU - Jenderal Horta Inta-A telah dilantik sebagai presiden transisi Guinea-Bissau pada Kamis, sehari setelah para perwira militer mengumumkan bahwa mereka telah menggulingkan presiden negara tersebut; Umaro Sissoco Embalo. Ini merupakan kudeta militer terbaru di negara Afrika barat tersebut.

“Saya baru saja dilantik untuk memimpin komando tinggi,” ujar Jenderal Inta-A, setelah mengambil sumpah jabatan dalam sebuah upacara di markas militer pada Kamis (27/11/2025).

Setelah menjabat sebagai kepala staf Angkatan Darat negara itu hingga saat ini, Inta-A dianggap dekat dalam beberapa tahun terakhir dengan Presiden Umaro Sissoco Embalo, yang digulingkan pada hari Rabu.

Dia mengatakan bukti telah "cukup untuk membenarkan operasi tersebut". Dia menambahkan, "Langkah-langkah yang diperlukan mendesak dan penting serta membutuhkan partisipasi semua orang".

Ketua Komisi Uni Afrika (AU) pada hari Kamis mengutuk kudeta militer dan menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat Embalo dan semua pejabat yang ditahan.

Para perwira militer, yang menyebut diri mereka sebagai "Komando Militer Tinggi untuk Pemulihan Ketertiban", mengatakan dalam sebuah pernyataan yang disiarkan televisi pada hari Rabu bahwa mereka telah menggulingkan Embalo.

Kudeta militer ini terjadi satu hari sebelum hasil sementara pemilu presiden diperkirakan akan diumumkan dalam persaingan antara Embalo dan Fernando Dias, seorang pendatang baru politik berusia 47 tahun yang muncul sebagai penantang utama Embalo untuk memimpin negara Afrika barat tersebut—yang merupakan pusat perdagangan kokain.

Pada hari Kamis, ibu kota, Bissau, sebagian besar sepi, dengan tentara di jalanan dan banyak penduduk tetap tinggal di dalam rumah bahkan setelah jam malam dicabut. Bisnis dan bank tutup.

Pada hari Rabu, sehari setelah dua kandidat terdepan dalam pemilu presiden yang ketat masing-masing menyatakan kemenangan, sekelompok perwira militer mengeklaim "kendali penuh" atas negara tersebut.

Pengumuman pengambilalihan negara pada hari Rabu datang tak lama setelah suara tembakan beruntun terdengar di dekat markas komisi pemilihan umum, istana presiden, dan Kementerian Dalam Negeri di ibu kota.

“Saya telah digulingkan,” kata Embalo kemudian kepada penyiar France24 melalui panggilan telepon pada hari Rabu. “Saat ini [saya] berada di markas staf umum."

Hingga Kamis, keberadaan pasti Embalo masih belum diketahui.

BISSAU - Kudeta militer telah mengguncang Guinea-Bissau, di mana para pejabat militer mengatakan mereka telah merebut kendali penuh atas negara Afrika barat tersebut pada hari Rabu. Militer juga menangkap Presiden Umaro Sissoco Embalo dan menutup perbatasan negara.

Kudeta ini terjadi setelah negara itu menggelar pemilu presiden pada hari Minggu. Presiden Embalo menjadi kandidat favorit untuk memenangkan kembali pemilu. Proses pemilu kini dihentikan.

Tembakan keras terdengar di dekat istana presiden pada hari Selasa, dengan orang-orang berseragam militer mengambil alih jalan utama menuju gedung tersebut.

Pada Selasa sore, Kepala Kantor Militer Kepresidenan, Jenderal Denis N’Canha, mengatakan kepada para wartawan bahwa sebuah komando yang terdiri dari semua cabang angkatan bersenjata akan mengambil alih kendali negara sampai pemberitahuan lebih lanjut.

Dia membacakan pengumuman tersebut sambil duduk di meja dan dikelilingi oleh tentara bersenjata.

Presiden Embalo ditangkap dan ditahan di markas staf umum di mana dia diperlakukan dengan baik, kata seorang sumber militer kepada AFP, Kamis (27/11/2025).

Seorang perwira senior yang juga mengonfirmasi penangkapan presiden menambahkan bahwa Embalo telah ditahan bersama kepala staf dan menteri dalam negeri.

Pemimpin oposisi Domingos Simoes Pereira, yang dilarang ikut dalam pemilu presiden akhir pekan lalu oleh Mahkamah Agung, juga ditangkap pada hari Rabu, menurut dua sumber yang dekat dengannya.

Karena tidak dapat mencalonkan diri, Pereira memberikan dukungannya kepada kandidat oposisi Fernando Dias. Dia dan Embalo telah mendeklarasikan kemenangan dalam pemilu presiden, dengan hasil sementara resmi diperkirakan akan diumumkan pada hari Kamis.

Guinea-Bissau telah mengalami empat kudeta sejak kemerdekaan, serta beberapa upaya kudeta.

Stabilitas politik merupakan salah satu isu utama dalam pemilu ini, mengingat masa lalu negara yang bergejolak. Pada bulan Oktober, militer negara tersebut mengatakan telah menggagalkan "upaya untuk menumbangkan tatanan konstitusional" dan menangkap beberapa perwira militer senior.

Jam Malam dan Penutupan Perbatasan

N'Canha, dalam pernyataannya pada hari Rabu, mengeklaim telah menemukan rencana untuk mendestabilisasi Guinea-Bissau yang melibatkan gembong narkoba nasional."Yang mencakup pengenalan senjata ke negara tersebut untuk mengubah tatanan konstitusional," katanya.

Selain menghentikan seluruh proses pemilu, dia mengatakan pasukan militer telah menangguhkan semua program media, menutup perbatasan darat, udara, dan laut, dan memberlakukan jam malam wajib.

Menjelang akhir hari, jalanan Bissau lengang, dan militer telah menguasai semua jalan utama, demikian pengamatan jurnalis AFP.

Guinea-Bissau termasuk di antara negara termiskin di dunia dan juga merupakan pusat perdagangan narkoba antara Amerika Latin dan Eropa, sebuah perdagangan yang difasilitasi oleh sejarah panjang ketidakstabilan politik negara tersebut.

Komisi Pemilihan Umum Nasional (CNE) negara itu diserang oleh orang-orang bersenjata tak dikenal pada hari Rabu, kata pejabat komunikasi CNE, Abdourahmane Djalo, kepada AFP.

"Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memantau situasi ini dengan keprihatinan yang mendalam", kata juru bicaranya, dan mendesak semua pemangku kepentingan untuk menahan diri dan menghormati supremasi hukum.

Mantan penguasa kolonial negara itu, Portugal, ikut menyerukan dimulainya kembali proses pemilu, dan mendesak segala bentuk kekerasan institusional atau sipil.

Krisis yang Berulang

Lebih dari 6.780 personel keamanan, termasuk dari Pasukan Stabilisasi Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS), dikerahkan untuk pemungutan suara Guinea-Bissau dan periode pasca-pemilu.

Misi pemantau dari Uni Afrika dan ECOWAS, serta Forum Tetua Afrika Barat, menyatakan keprihatinan yang mendalam dalam sebuah pernyataan, menyesalkan apa yang mereka sebut sebagai upaya terang-terangan untuk mengganggu proses demokrasi.

Pemungutan suara presiden terakhir Guinea-Bissau pada tahun 2019 ditandai dengan krisis pasca-pemilu selama empat bulan karena kedua kandidat utama mengeklaim kemenangan.

Pemilu tersebut mempertemukan Embalo dengan Pereira, kandidat dari partai oposisi utama negara itu, PAIGC, yang mengamankan kemerdekaan Guinea-Bissau dari Portugal pada tahun 1974.

Pemilu hari Minggu secara khusus mengecualikan PAIGC dan Pereira, yang dicoret dari daftar akhir kandidat dan partai oleh Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa mereka telah mengajukan permohonan resmi mereka terlambat.

Pada tahun 2023, Embalo membubarkan badan legislatif—yang didominasi oleh oposisi—dan sejak itu memerintah melalui dekrit.

Oposisi mengatakan bahwa pengecualian PAIGC dari pemilu presiden dan parlemen merupakan "manipulasi" dan menyatakan bahwa masa jabatan Embalo berakhir pada 27 Februari, lima tahun setelah pelantikannya.

Wilayah Afrika Barat telah dilanda kudeta dalam beberapa tahun terakhir, dengan Mali, Burkina Faso, Niger, dan Guinea yang pemerintahannya digulingkan.

SAO PAULO - Polisi federal Brasil pada hari Sabtu menangkap mantan presiden Jair Bolsonaro atas dugaan rencana melarikan diri dan menghindari hukuman penjara 27 tahun terkait kasus upaya kudeta.

Dalam sebuah kejutan dramatis dan tak terduga di tahap akhir persidangan pidana yang panjang dan kontroversial, para petugas polisi federal memasuki rumah Bolsonaro Sabtu dini hari. Mereka bertindak atas perintah Hakim Agung untuk membawa mantan presiden tersebut ke markas besar kepolisian federal di ibu kota, Brasilia.

Hakim Alexandre de Moraes, yang mengawasi kasus upaya Bolsonaro untuk mempertahankan kursi kepresidenan setelah kekalahannya dari Presiden Luiz Inácio Lula da Silva dalam pemilu 2022, memerintahkan penangkapan pre-emptive setelah mengatakan monitor pergelangan kaki pemimpin sayap kanan itu telah dilanggar pada Sabtu pukul 00.08 dini hari.

Bolsonaro (70), yang sebelumnya berada dalam tahanan rumah, diperintahkan untuk mengenakan perangkat tersebut setelah dianggap berisiko melarikan diri. Ajudannya, Andriely Cirino, mengonfirmasi kepada The Associated Press bahwa penangkapan tersebut terjadi sekitar pukul 06.00 pagi pada hari Sabtu.

De Moraes mengatakan penangkapan itu merupakan tindakan pencegahan untuk menghindari potensi pelarian saat protes yang diselenggarakan oleh putra Bolsonaro, Flavio Bolsonaro, pada Sabtu malam.

“Apakah kalian akan berjuang untuk negara kalian atau kalian akan menonton semuanya dari ponsel kalian di sofa rumah kalian?," kata Flávio Bolsonaro dalam sebuah video yang mengundang orang-orang untuk keluar dari rumah ayahnya pukul 19.00.

“Saya mengundang kalian untuk berjuang bersama kami," teriaknya.

De Moraes mengatakan upaya untuk merusak monitor pergelangan kaki adalah konfirmasi bahwa Bolsonaro akan mencoba melarikan diri selama "kebingungan yang akan disebabkan oleh demonstrasi yang diselenggarakan oleh putranya."

Dia mengatakan ada kemungkinan Bolsonaro melarikan diri ke Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Brasilia. Hakim Mahkamah Agung itu juga menyebutkan para terdakwa lain dalam kasus kudeta dan sekutu politik mantan presiden yang meninggalkan Brasil untuk menghindari penjara.

“Dia berada sekitar 13 kilometer (8 mil) dari lokasi Kedutaan Besar Amerika Serikat, dalam jarak yang dapat ditempuh dalam 15 menit berkendara,” kata de Moraes, yang telah dikenai sanksi oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump.

Pada bulan Agustus, polisi federal Brasil menemukan pesan-pesan yang menghubungkan Bolsonaro dengan permintaan suaka politik ke Argentina, di mana sekutunya, Javier Milei, menjabat sebagai presiden.

Pengacara Bolsonaro mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa penangkapan mantan presiden tersebut menyebabkan kebingungan yang mendalam. "Karena, seperti yang ditunjukkan oleh kronologi fakta (de Moraes), penangkapan tersebut didasarkan pada doa bersama, bukan protes," kata pihak pengacara.

Penangkapan pre-emptive Bolsonaro, yang merupakan sekutu Presiden AS Donald Trump, akan dibahas dan diputuskan pada hari Senin oleh panel Mahkamah Agung yang beranggotakan lima hakim yang telah memvonis dan menjatuhkan hukuman penjara kepadanya dengan suara 4 banding 1 pada bulan September.

Media lokal melaporkan bahwa Bolsonaro, yang menjabat sebagai presiden Brasil dari tahun 2019 hingga 2022 dan tetap menjadi tokoh politik kunci, diperkirakan akan mulai menjalani hukumannya minggu depan.

Hanya sedikit pengunjuk rasa yang berada di luar markas besar polisi federal di Brasilia pada Sabtu pagi, dan diperkirakan akan ada lebih banyak lagi pengunjuk rasa setelahnya karena penyelenggara acara peringatan yang disebutkan oleh pengacara Bolsonaro mengatakan mereka akan memindahkan acara tersebut ke tempat mantan presiden tersebut dipenjara.

Para pencela mantan presiden tersebut merayakannya secara daring dan menjadwalkan pesta di kemudian hari di kota-kota besar Brasil.

"Video yang direkam oleh Flávio Bolsonaro memicu rasa tidak hormat terhadap teks konstitusi, keputusan pengadilan, dan lembaga-lembaga (demokrasi), menunjukkan bahwa tidak ada batasan bagi organisasi kriminal dalam upayanya menciptakan kekacauan dan konflik di negara ini, sebuah penghinaan total terhadap demokrasi," tulis de Moraes dalam putusannya.

Bolsonaro dan beberapa sekutunya dituduh dihukum oleh panel hakim Mahkamah Agung karena berupaya menggulingkan demokrasi Brasil setelah kekalahannya dalam pemilu 2022. Jaksa penuntut mengatakan rencana kudeta tersebut mencakup rencana untuk membunuh Lula, Wakil Presiden Geraldo Alckmin, dan de Moraes.

Bolsonaro juga dinyatakan bersalah atas tuduhan memimpin organisasi kriminal bersenjata dan berupaya menghapuskan aturan hukum demokratis dengan kekerasan. Ia membantah melakukan kesalahan apa pun.

Fabio Wajngarten, mantan penasihat pers dan pengacara Bolsonaro, mengatakan penangkapan mantan presiden tersebut merupakan "noda mengerikan bagi institusi."

Berbicara dalam sebuah video yang diunggah di X, Wajngarten menambahkan: "Ini memalukan. Saya harap ini segera ditinjau." Dia mengeklaim alat pemantau pergelangan kaki Bolsonaro berfungsi sempurna hingga Sabtu pagi.

"Bagaimana mungkin sesuatu yang rusak, dilanggar, dapat berfungsi normal sembilan jam kemudian?" tulisnya. "Presiden makan malam—sup—kemarin bersama empat saudara laki-laki dan iparnya, minum obat untuk cegukan, merasa mengantuk, dan berbaring sekitar pukul 22.00. Tidak ada putra-putranya di rumah."

Sóstenes Cavalcante, ketua partai pimpinan Bolsonaro di majelis rendah, menuduh de Moraes menunjukkan "psikopati tingkat tinggi."

"Kami akan selalu berada di sisimu. Tetaplah kuat," katanya dalam sebuah video yang dibagikan kepada AP. "Kami akan merespons dengan tepat."

Dalam sebuah unggahan Instagram, Michelle Bolsonaro, mantan ibu negara, berjanji bahwa para pendukung Bolsonaro "tidak akan menyerah pada bangsa kita." Dia berada di luar Brasilia ketika suaminya ditangkap di rumah.

Presiden Lula berada di Afrika Selatan untuk menghadiri pertemuan puncak kelompok negara-negara industri dan pasar berkembang G20. Gleisi Hoffmann, salah satu menteri utamanya, mengatakan di media sosialnya bahwa penangkapan Bolsonaro terjadi setelah "upaya pemaksaan yang keras" terhadap para hakim Mahkamah Agung oleh mantan presiden tersebut.

Bolsonaro ditempatkan dalam tahanan rumah pada awal Agustus, beberapa minggu sebelum dia dinyatakan bersalah. Pengacaranya memohon kepada Mahkamah Agung Brasil untuk menahannya di rumah selama menjalani hukumannya, dengan alasan kesehatannya yang buruk, tetapi hukum Brasil mewajibkan semua terpidana memulai hukuman mereka di penjara.

Creomar de Souza, seorang analis politik di Dharma Political Risk and Strategy, sebuah firma konsultan politik yang berbasis di Brasilia, mengatakan langkah de Moraes akan berdampak pada pemilihan presiden tahun depan, dengan Lula mencalonkan diri kembali dan Bolsonaro telah dilarang mencalonkan diri.

“Mereka memiliki gagasan untuk mengubah pemilu 2026 menjadi referendum terhadap Bolsonaro. Dan agar itu terjadi, mereka membutuhkan tindakan, mereka perlu membangun citra Bolsonaro sebagai seorang martir dan pemimpin populer yang berpengaruh,” kata de Souza kepada AP. “Pada akhirnya, ini menunjukkan kepada keluarga Bolsonaro bahwa mereka perlu membangun alternatif mereka sendiri untuk pemilu 2026.”

Jakarta, CNBC Indonesia - Pencurian emas kembali terjadi. India melaporkan bagaimana 4,5 kilogram (kg) emas dicuri dari sebuah kuil di Kannada, negara bagian Kerala.

Mengutip laman lokal, Republic, kejadian baru diketahui setelah Tim Investigasi Khusus (SIT) meluncurkan penyelidikan atas dugaan pencurian emas. Kejadian baru terungkap setelah koin-koin & 400 gram emas dijual penjual perhiasan setempat.

"Insiden yang melibatkan emas curian dari Kuil Sabarimala terungkap setelah SIT menemukan koin emas dan 400 gram emas dari seorang penjual perhiasan yang berbasis di Ballari," tulis laman itu, dikutip Senin (27/10/2025).

"Sebagian besar emas curian tersebut belum ditemukan," tambahnya.

Masih melansir laman yang sama, SIT mengatakan bahwa saat ini penjual emas sudah ditangkap. Bersamanya disita uang 2.00.000 rupee (sekitar Rp 37 juta).

Penangkapan pelaku membawa aparat ke tersangka utama yakni Unnikrishnan Potti. Ia mengaku sebagai pendeta di kuil tersebut dan berpartisipasi dalam ritual, yang kemudian menjual emas curian tersebut.

Penyelidikan juga mengungkap adanya jaringan yang lebih luas. Smart Creations yang berbasis di Chennai diduga mentransfer sebagian emas ke perantara, termasuk seorang bernama Kalpesh, yang bertindak atas instruksi Potti.

Sebenarnya ini bukan kasus pertama sang pendeta. Ada satu kasus pencurian lempengan emas lagi yang melibatkannya di wilayah Dwarapalaka.

(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]