JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk mengembalikan keperkasaan nilai tukar rupiah ke level psikologis Rp15.000 per dolar Amerika Serikat (AS). Untuk merealisasikan target tersebut, Purbaya membocorkan adanya aksi nyata (action) yang siap dieksekusi oleh Kementerian Keuangan pada pekan depan.

Purbaya menjelaskan, bahwa fokus utama dari strategi yang akan dijalankan ini adalah mengunci devisa hasil perdagangan internasional agar tetap terparkir di dalam negeri. Dengan membendung pelarian modal, pasokan valas domestik diyakini akan kembali melimpah.

"Minggu depan akan ada action dari saya untuk memperkuat nilai tukar. Nanti kalau itu mulai berjalan, hasil devisanya nggak lari kemana-mana dari ekspor batu bara, ekspor CPO juga akan tinggal di sini. DHE juga," ujar Purbaya di Istana Kepresidenan, Jumat (22/5/2026).

Prabowo Terbitkan PP DHE SDA: Kewajiban Penempatan Devisa 100% ke Bank Nasional



Menkeu menambahkan, fondasi penguatan mata uang Garuda akan semakin solid seiring dengan bergulirnya regulasi pengetatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang baru pada bulan depan. Melalui sinergi kebijakan retensi devisa komoditas unggulan seperti sawit dan batu bara, struktur moneter nasional diproyeksikan bakal menguat secara menyeluruh.

"DHE hasil ekspor mulai dijalankan lagi yang baru kan Juni, itu akan memperkuat semuanya. Itu mungkin," jelas Purbaya.

Ketika didesak mengenai bauran strategi lanjutan di luar pengetatan devisa, Purbaya berseloroh bahwa kombinasi kerja keras dan aspek spiritual tetap melandasi setiap langkah pemerintah. Namun secara teknis fiskal, ia menekankan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah menjaga iklim investasi di pasar surat utang (bond).

Devisa Hasil Ekspor SDA Ditahan Setahun, Pengusaha Teriak



Purbaya memaparkan, indikator kesehatan pasar obligasi negara saat ini menunjukkan rapor yang impresif. Hal itu terlihat dari tren penurunan tingkat imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) yang menandakan harga obligasi Indonesia kian mahal dan stabil.

Kondisi ini terbukti ampuh memikat para pemodal internasional untuk terus menanamkan modalnya di Indonesia meskipun pasar global dibayangi sentimen negatif.

"Ya, kita pakai doa yang kedua. Udah, apa lagi? Kita udah masuk ke bond kan. Bond-nya kan turun kan? Yield-nya kan turun, kan walaupun ada apa-apa. Asing masih banyak masuk juga bareng kita," kata Purbaya.

Stabilitas pada pasar surat utang inilah yang akan terus dikawal ketat oleh Kementerian Keuangan untuk menjamin keberlanjutan arus modal asing (capital inflow) sebagai penyokong utama otot Rupiah.

"Jadi, ketika stabilitas harga obligasi terlihat, asing nggak akan ragu untuk masuk. Jadi, itu akan terus kita jaga ke depannya," pungkas Purbaya.

Arjuna Putra Aldino

Direktur Eksekutif Geopolitics and Global Political Economy Studies (G2PES) Indonesia

IDE tentang kebijakan ekspor satu pintu yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 di gedung Senayan, 20 Mei 2026 bukanlah ikhwal yang datang dari langit. Gagasan ini telah lama dilontarkannya dalam karyanya yang berjudul “Paradoks Indonesia”.

Dalam buku itu, Presiden Prabowo mengandaikan perekonomian Indonesia layaknya “tubuh manusia”, dan kekayaan atau sumber daya alam sebuah negara ia ibaratkan seperti “darah” yang mengalir dalam tubuh itu. Ketika tubuh itu terluka dan darahnya terus mengalir keluar, maka sekaya apa pun makanan yang dikonsumsi, tubuh itu akan tetap lemas dan lumpuh.

Sejak 1997, Presiden Prabowo mengamati neraca dagang Indonesia, terutama soal ekspor-impor komoditas kekayaan Indonesia. Menurutnya, angka yang tercatat dalam dokumen ekspor pemerintah belum tentu sama dengan nilai ekspor yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Hal ini sejalan dengan data Global Financial Integrity yang ia kutip yang menaksir kebocoran ekspor akibat trade misinvoicing, atau “kesalahan” dalam pembukuan nilai dan volume ekspor, mencapai USD 38,5 miliar di 2016, setara Rp540 triliun atau 13,7% dari total perdagangan. Selama kurun waktu 2004 hingga 2013, total kebocoran akibat “kesalahan” ini mencapai USD167,7 miliar – atau jika kita gunakan kurs USD1 sama dengan Rp14.000, sama dengan Rp2.300 triliun (Prabowo Subianto, 2022: 59-60).

Apa yang disampaikan Presiden Prabowo juga sejalan dengan data IMF dan Oxfam yang menunjukan bahwa pada tahun 2014 lebih dari USD100 miliar mengalir dari Indonesia ke negara tax haven, dan angka ini hampir dua kali lipat dari angka tahun 2009. Angka ini setara dengan hampir 10 kali anggaran pendidikan pada tahun yang sama.

Salah satu data yang diungkap dari penggelapan pajak yang dibeberkan dalam Panama Papers. Sebuah bocoran dokumen terbesar di dunia, yang menyebutkan hampir 3.000 individu dan perusahaan Indonesia dalam dokumen tersebut, termasuk sejumlah pihak yang paling kaya dan berkuasa di Indonesia.

Laporan Mckinsey & Company yang bertajuk Digital and AI-enabled wealth management: the big potential in Asia juga menunjukan uang atau modal yang keluar sangat memungkinkan diparkir di luar negeri. Di mana McKinsey mencatat bahwa Singapura mengelola sekitar USD1,3 triliun aset lepas pantai (offshore assets).

Analis keuangan mereka kemudian mengestimasi bahwa kekayaan WNI berkontribusi signifikan hingga mendekati 40% dari total porsi aset lintas batas di Singapura tersebut. Gabriel Zucman, seorang ekonom University of California, Berkeley, dalam karyanya The Hidden Wealth of Nations: The Scourge of Tax Havens menyebutkan bahwa negara berkembang seperti Indonesia, porsi kekayaan finansial yang keluar dan kemudian "diparkir" di luar negeri berada di kisaran 15% hingga 20% dari total kekayaan nasional.

Masalahnya, aliran uang gelap yang keluar dari Indonesia adalah dominan berasal dari kekayaan komoditas unggulan Indonesia yakni batu bara, minyak sawit (CPO) dan nikel yang menjadi tulang punggung pendapatan negara. Menurut data Perkumpulan Prakasa, selama 1989 hingga 2017, Indonesia kehilangan USD19,65 miliar dari komoditas batu bara. Artinya, setiap tahun ratarata aliran keuangan gelap keluar yang berasal dari komoditas ini mencapai lebih dari USD677 juta.

Komoditas yang juga menyumbang aliran keuangan gelap keluar adalah minyak sawit. Setiap tahunnya rata-rata aliran keuangan gelap keluar dari komoditas ini senilai USD299,8 juta. Begitu juga dengan nikel, Investigasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi adanya selisih dokumen pada ekspor bijih nikel (nickel ore) ilegal ke China sebesar 5,3 juta ton. Praktik tersebut memicu perbedaan pencatatan angka ekspor (disparitas data ekspor-impor) senilai Rp14,5 triliun.

Modus utamanya adalah transfer pricing kualitatif (menurunkan pelaporan kadar nikel) dan kuantitatif agar royalti serta bea keluar terpangkas hingga Rp575 miliar. Pola yang dilakukan yaitu anak perusahaan smelter di Indonesia mengekspor produk olahan nikel ke induk usahanya atau perusahaan cangkang (paper company) terafiliasi di luar negeri dengan harga kesepakatan jauh di bawah harga pasar internasional. Akibatnya, profitabilitas entitas Indonesia ditekan seminimal mungkin untuk menghindari pajak dan royalti.

Semua praktik kecurangan ini bukan hanya merugikan negara secara finansial, melainkan yang paling krusial adalah melemahkan kapasitas negara. Terutama kapasitas belanja publik negara yang diperuntukan untuk pembangunan infrastruktur publik, pendidikan, kesehatan dan jaring pengaman sosial lainnya.

Dampak yang merisaukan, negara juga kehilangan kapasitas untuk mendistribusikan kekayaan dan akhirnya jurang ketimpangan sosial-ekonomi diantara masyarakat semakin menganga. Jurang ketimpangan sosial-ekonomi yang semakin menganga bisa mengganggu kohesi sosial, terutama menciptakan segregasi kelas sosial dan akhirnya mengancam persatuan bangsa.

Namun, banyak pihak yang bereaksi tidak proporsional terhadap kebijakan ekspor satu pintu Presiden Prabowo, misalnya, peringatan yang disampaikan oleh S&P dan Moody’s yang menyatakan bahwa kebijakan ekspor satu pintu sebagai bentuk sentralisasi ekspor komoditas sebagai langkah yang bersifat negatif bagi sektor pertambangan dan meningkatkan risiko distorsi pasar. Pandangan S&P dan Moody’s ini menyatakan seakan-akan kebijakan ekspor satu pintu mendistorsi pasar bahkan bertentangan dan merusak mekanisme pasar bebas. Apakah benar demikian?

Dirty Money Justru Merusak Pasar Bebas dan Demokrasi

Raymond Baker dalam Capitalism’s Achilles Heel: Dirty Money and How to Renew the Free Market System memaparkan dengan jelas bahwa masalah terbesar kapitalisme modern bukanlah berkuasanya sosialisme atau membesarnya kekuasaan negara, melainkan keberadaan arus uang ilegal global (dirty money) yang merusak mekanisme pasar, dan pembangunan ekonomi. Akibat adanya arus uang illegal yang bebas berkeliaran maka tesis adanya trickle-down effect sebagai hasil dari bekerjanya mekanisme pasar bebas itu tidak terjadi.

Hasil dari aktivitas ekonomi layaknya eksplorasi sumber daya alam dan perdagngan global justru dinikmati oleh segelintir orang. Artinya dirty money menciptakan konsentrasi kekayaan yang pada akhirnya menciptakan kekuasaan yang oligarkis sehingga ia tidak hanya menghambat pembangunan ekonomi namun juga merusak demokrasi.

Maka bisa dikatakan, dirty money adalah wujud kegagalan kapitalisme modern bekerja secara adil yakni ketika sistem keuangan internasional memungkinkan uang hasil korupsi, penggelapan pajak, perdagangan ilegal, dan pencucian uang bergerak bebas lintas negara. Fenomena inilah yang disebut Baker sebagai “achilles heel” dalam tubuh kapitalisme, sebuah kelemahan fatal yang secara perlahan menghancurkan legitimasi sistem pasar bebas itu sendiri.

Hal yang senada juga disampaikan oleh Karl Polanyi dalam The Great Transformation, bahwa pasar yang tak terkendali justru merusak kebebasan pasar itu sendiri. Ia menghasilkan unfair competition, asimetri informasi bahkan monopoli dan ketimpangan struktural yang bertentangan dengan prinsip laissez-faire itu sendiri.

Bahkan bisa dikatakan dengan bebasnya arus dirty money dalam sistem keuangan global sebagai sebuah pertanda bahwa sistem kapitalisme telah dibajak oleh segelintir elite ekonomi. Hal ini berpotensi mengubah sistem kapitalisme yang kompetitif menjadi kapitalisme kroni (crony capitalism).

Di sinilah menurut Luigi Zingales dalam karyanya A Capitalism for the People: Recapturing the Lost Genius of American Prosperity, bahwa kapitalisme telah kehilangan sifat “genius”-nya, akibat segelintir elit ekonomi dan oligarki yang mencurangi sistem. Sehingga kapitalisme dan pasar bebas kehilangan kekuatan inovasi dan kreativitasnya bahkan berubah menjadi anti-persaingan, dan mengkhianati kredonya sendiri. Dan fenomena dirty money adalah bentuk kapitalisme yang semakin terpisah dari akuntabilitas demokratis.

Artinya bebasnya aliran dirty money melemahkan sistem pasar bebas itu sendiri. Maka peringatan S&P dan Moody’s tak sepenuhnya proporsional, karena pada hakikatnya masalahnya bukanlah kehadiran negara dalam pengaturan ekspor satu pintu sebagai bentuk distorsi pasar, melainkan dirty money dalam bentuk under-invoicing ekspor-impor justru sebagai distorsi pasar itu sendiri yang merusak mekanisme pasar bebas.

Seharusnya ide hadirnya peran negara dalam mengatur pengelolaan sumber daya alam bukanlah hal yang baru. Saudi Aramco adalah contoh terbaik bagaimana negara menjadi produsen, trader, pemilik infrastruktur hingga pengelola logistik sebuah komoditas strategis.

Berbeda dengan Pertamina yang hanya mengontrol produksi terbatas, kilang dan distribusi BBM, Aramco mengontrol seluruh rantai pasok komoditas minyak Saudi Arabia. Hal ini dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi untuk memaksimalkan keuntungan dari minyak karena 63% pendapatan pemerintah Saudi berasal dari minyak.

Begitu juga apa yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok, melalui China Rare Earth Group dan China Northern Rare Earth Group, Pemerintah China menguasai 85-90% kapasitas pemrosesan rare earth global, sehingga 90% produksi magnet rare earth kritis yang dipakai untuk EV, turbin angin, robotik, dan sistem pertahanan dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah China. Pemerintah Qatar melalui QatarEnergy, juga mengendalikan seluruh proses bisnis LNG mulai dari menguasai seluruh cadangan strategis, produksi, kontrol ekspor, kontrak trading, logistik hingga kontrol arus uang melalui SWF.

Semua ini adalah upaya negara pemilik sumber daya alam untuk memaksimalkan benefit yang didapatkan dari eksplorasi sumber daya alam yang ia miliki. Terutama untuk mengurangi resiko kebocoran seperti under-invoicing dan transfer pricing yang merugikan negara dan menguntungkan segelintir orang.

Semua praktik ini dilakukan tanpa mengurangi kebebasan pasar itu sendiri, justru berdampingan dengan jalannya pasar bebas. Karena pada hakikatnya, pasar tak bisa berjalan sendiri, ia membutuhkan negara untuk memastikan persaingan berjalan secara adil dan distribusi kekayaan dalam rangka penciptaan keadilan ekonomi bagi seluruh warga negara.

Apalagi Pemerintah Indonesia dituntut untuk mampu menjalankan pasal 33 undang-undang dasar yang memerintahkan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Bunyi konstitusi ini sudah barang tentu bukan bermaksud meniadakan pasar bebas melainkan jalannya pasar bebas haruslah dipandu oleh garis haluan dan pedoman dasar negara sebagai wujud dari kontrak sosial, sehingga kebebasan pasar tak merusak keadaban publik. Untuk itu kita butuh negara yang kuat untuk pasar yang sehat agar kekayaan negara juga menguntungkan mereka kelompok yang paling kurang beruntung.

Indonesia tidak dapat terus membiarkan komoditas bernilai tinggi keluar melalui sistem pencatatan dan transaksi yang terfragmentasi

Jakarta (ANTARA) - Prasasti Center for Policy Studies, lembaga kajian kebijakan, menilai pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai agregator ekspor dapat memperkuat tata kelola komoditas sumber daya alam (SDA) strategis nasional.

Board of Trustees Prasasti Center for Policy Studies, Fuad Bawazier mengatakan penguatan tata kelola ekspor SDA diperlukan untuk memperbaiki pencatatan ekspor, validasi harga, dan repatriasi devisa hasil ekspor.

“Penguatan tata kelola ekspor SDA melalui DSI adalah agenda yang penting dan strategis,” kata Fuad berdasarkan keterangannya di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, Indonesia sebagai negara komoditas besar membutuhkan instrumen yang mampu mengonsolidasikan pencatatan, validasi harga, dan repatriasi devisa secara lebih sistematis.

Fuad menilai DSI dapat menjadi instrumen untuk memastikan nilai ekspor tercatat lebih akurat, devisa hasil ekspor kembali lebih optimal, dan posisi tawar Indonesia di pasar global semakin kuat.

Ia mengatakan kebijakan tersebut juga relevan di tengah tekanan terhadap rupiah dan kebutuhan memperkuat basis penerimaan negara.

“Indonesia tidak dapat terus membiarkan komoditas bernilai tinggi keluar melalui sistem pencatatan dan transaksi yang terfragmentasi,” ujarnya.

Fuad menyampaikan indikasi under-invoicing ekspor SDA sepanjang 1991-2024 diperkirakan mencapai sekitar 908 miliar dolar AS atau setara Rp15.980,9 triliun.

Menurut dia, angka tersebut menunjukkan besarnya potensi nilai ekspor yang selama ini belum tercatat secara optimal bagi perekonomian nasional.

Ia menambahkan pengelolaan ekspor secara teragregasi bukan hal baru, baik di Indonesia maupun di sejumlah negara lain.

Fuad mencontohkan pengelolaan timah melalui PT Timah serta tata kelola minyak dan gas melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dengan skema Production Sharing Contract (PSC) sebagai bentuk agregasi parsial yang telah berjalan di Indonesia.

Sementara di tingkat global, model serupa diterapkan antara lain melalui perusahaan energi negara seperti Saudi Aramco dan QatarEnergy, perusahaan perdagangan negara di China seperti COFCO, serta model eksportir tunggal seperti Zespri di sektor buah kiwi Selandia Baru.

Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah mengatakan keberhasilan DSI akan sangat ditentukan oleh kejelasan mekanisme implementasi dan kualitas komunikasi kebijakan kepada pelaku usaha, investor, dan publik.

“Kebijakan ini sangat baik secara substansi. Tantangannya adalah memastikan persepsi pasar dan industri tetap positif selama masa transisi,” ucap Piter.

Menurut dia, DSI perlu diposisikan sebagai mekanisme penguatan pencatatan, validasi harga, dan repatriasi devisa, bukan sebagai badan yang mengambil margin melalui kontrol harga sepihak.

Piter menilai pemerintah perlu segera menjelaskan aturan turunan, formula harga, mekanisme audit, serta tata kelola DSI secara terbuka agar kepercayaan pasar tetap terjaga.

“Kepada investor, pesan terpenting adalah bahwa DSI merupakan mekanisme transparansi dan value recovery, bukan nasionalisasi terselubung atau kontrol harga yang tidak berbasis pasar,” ungkap dia.

Pemerintah sebelumnya memperkuat tata kelola ekspor komoditas SDA strategis melalui pembentukan DSI, dengan tahap awal mencakup komoditas sawit, batu bara, dan paduan logam atau ferroalloy.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan siap mengucurkan insentif untuk mendukung penguatan kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA).

“Selain aspek pengawasan, OJK juga akan memberikan dukungan dengan sejumlah insentif,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam agenda Sosialisasi Tata Kelola Ekspor SDA Strategis dan Implementasi Peraturan Pemerintah tentang DHE di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan dana DHE SDA dapat diperlakukan sebagai agunan tunai sepanjang memenuhi persyaratan, sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai kualitas aset bank umum, termasuk bank umum, syariah, dan unit usaha syariah.

Selanjutnya, OJK juga memberikan relaksasi terkait Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Bagian penyediaan dana yang dijamin dengan agunan tunai dana DHE SDA dapat dikecualikan dari perhitungan BMPK sepanjang memenuhi persyaratan.

Friderica atau yang akrab disapa Kiki menuturkan insentif tersebut merupakan bentuk dukungan OJK agar implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 tetap memberikan ruang bagi perbankan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan dunia usaha tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.

“Sebagai tindak lanjut, kami akan menerbitkan surat kepada seluruh direksi, seluruh bank umum. Surat tersebut akan menginformasikan bentuk dukungan OJK dalam implementasi PP tersebut, termasuk kebutuhan dukungan kelengkapan data dan informasi yg diperlukan oleh kementerian ataupun lembaga berkait,” ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan aturan yang tertuang di PP 21 Tahun 2026 tersebut diarahkan untuk meningkatkan investasi dan kinerja ekspor sektor SDA serta mendukung stabilitas makroekonomi dan pasar keuangan domestik.

Ketentuan utama adalah eksportir sumber daya alam wajib memasukkan devisa hasil ekspor sumber daya alam 100 persen ke dalam sistem keuangan Indonesia atau repatriasi dengan tingkat kepatuhan 100 persen.

Eksportir SDA diwajibkan menempatkan DHE dengan retensi minimal 30 persen untuk industri migas dan 100 persen untuk industri nonmigas pada rekening khusus di sistem keuangan Indonesia.

Penempatan tersebut dilakukan minimal selama tiga bulan untuk sektor migas dan 12 bulan bagi sektor nonmigas.

Kemudian, pemasukan atau repatriasi penempatan retensi DHE SDA wajib dilakukan melalui bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).

Pemerintah juga memperluas pengecualian penempatan DHE pada bank non-Himbara, khususnya untuk sektor pertambangan migas dan nonmigas yang berasal dari negara mitra dagang yang telah memiliki perjanjian kerja sama perdagangan atau kesepahaman dengan Indonesia

Eksportir dari negara mitra yang telah menandatangani perjanjian bilateral dapat menempatkan retensi DHE sebesar 30 persen untuk tiga bulan di bank non Himbara.

Selain itu, pemerintah menurunkan batas konversi devisa hasil ekspor valuta asing ke rupiah dari 100 persen menjadi 50 persen.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto meminta para investor asing untuk tetap tenang dan percaya terhadap arah kebijakan pemerintah. Pemerintah menunjuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia sebagai BUMN utama dalam transaksi ekspor komoditas strategis guna memperkuat pengawasan devisa hasil ekspor (DHE) serta menekan praktik trade misinvoicing dan under invoicing.

Terkait pelaksanaan kebijakan melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia, Airlangga memastikan bahwa seluruh kegiatan ekspor tetap dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah ada.

“Yang pertama tentu tidak perlu khawatir, karena seluruhnya ekspor masih dilakukan oleh perusahaan di sektor existing ya," ujar Menko Airlangga di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis (21/5/2026).

Kebijakan DHE Siap Berlaku 1 Juni 2026, Menko Airlangga Matangkan Regulasi dan Mulai Sosialisasi



"Dalam ekspor itu langsung ada pelaporan kepada Danantara, sehingga dalam tiga bulan nanti kita fine tune sistemnya,” jelasnya.

Selain membahas implementasi kebijakan ekspor, pemerintah turut menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah situasi ketidakpastian global.

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (21/5/2026). Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menerima laporan terkait kesiapan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) yang akan mulai berlaku pada awal Juni mendatang.

“Tadi melaporkan ke Bapak Presiden terkait dengan rencana implementasi dari dua hal yaitu pelaksanaan devisa hasil ekspor yang berlangsung tanggal 1 Juni besok,” ucap Menko Airlangga Hartarto dalam keterangannya kepada awak media usai pertemuan.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pelaksanaan ekspor komoditas strategis seperti crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferro alloy melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai keberhasilan implementasi tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) ditentukan oleh kualitas pelaksanaan di lapangan, sehingga dapat membantu meningkatkan penerimaan negara.

“Saya melihat kebijakan ini memang bisa membantu menaikkan penerimaan negara dan mungkin memberi tambahan ruang pada rasio penerimaan. Tetapi keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola dan pelaksanaan di lapangan,” kata Yusuf saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Yusuf memandang, kebijakan tata kelola ekspor SDA memang memiliki tantangan yang tidak kecil, mulai dari kapasitas badan usaha milik negara (BUMN) yang ditunjuk, risiko inefisiensi bila ekspor terlalu terpusat, sampai potensi gesekan dengan pelaku usaha dan mitra dagang.

Menurutnya, kebijakan tersebut sebenarnya merupakan langkah yang menarik karena menyentuh salah satu titik kebocoran terbesar dalam perdagangan komoditas nasional.

Dalam hal ini, pemerintah berupaya memperketat pengawasan ekspor komoditas, seperti minyak kelapa sawit (CPO), batu bara, dan mineral agar praktik under-invoicing serta pelarian devisa dapat ditekan.

“Secara konsep, kalau pengawasannya berjalan efektif, kebijakan ini memang berpotensi menambah penerimaan negara sekaligus memperkuat cadangan devisa,” kata Yusuf.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa angka potensi yang disebut pemerintah perlu dibaca secara hati-hati.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebut potensi kebocoran yang dapat diselamatkan mencapai sekitar 150 miliar dolar AS per tahun.

Tetapi, menurut Yusuf, angka tersebut merupakan estimasi potensi devisa yang dapat dikendalikan, bukan tambahan penerimaan negara yang otomatis terealisasi. Ia mengatakan, hal tersebut merupakan dua hal yang berbeda.

Yusuf menjelaskan bahwa penertiban devisa hasil ekspor memang dapat membantu stabilitas rupiah dan memperkuat cadangan devisa.

Namun, imbuh dia, tambahan penerimaan pajak yang masuk ke kas negara tetap sangat bergantung pada seberapa besar praktik kurang bayar yang benar-benar berhasil ditutup melalui pengawasan di lapangan.

“Jadi saya akan cukup berhati-hati menjadikan angka 150 miliar dolar AS itu sebagai patokan pasti,” kata Yusuf.

Pada Rabu (20/5), Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA).

Dalam PP terbaru itu, Prabowo menyebut salah satu aturannya BUMN menjadi eksportir tunggal untuk komoditas minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy).

Presiden juga menyampaikan terus berupaya menghapus praktik penambangan dan perkebunan ilegal serta penipuan (fraud) untuk menyelamatkan dana sebesar 150 miliar dolar AS (sekitar Rp2.654 triliun) dalam satu tahun yang dilakukan lewat badan ekspor.

Presiden menjelaskan bahwa praktik penipuan seperti manipulasi nilai ekspor lewat over invoicing dan under invoicing serta tambang dan perkebunan ilegal telah menimbulkan kerugian yang seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia.

Sejalan dengan arahan Presiden, Danantara Indonesia membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai BUMN Khusus Ekspor.

CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan pembentukan DSI dapat mencegah potensi “uang gelap” serta meningkatkan transparansi transaksi ekspor SDA nasional.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai pembentukan DSI sebagai BUMN Khusus Ekspor berpotensi meningkatkan penerimaan negara. Menurutnya, kebijakan tata kelola ekspor SDA tersebut juga akan menguntungkan negara, karena dapat menekan praktik under-invoicing yang selama ini menyebabkan kebocoran penerimaan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah tengah mematangkan berbagai regulasi menjelang implementasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Hal itu disampaikan Menko Airlangga usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto yang juga dihadiri Menteri Perdagangan Budi Santoso, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

“Tadi melaporkan ke Bapak Presiden terkait dengan rencana implementasi dari dua hal, yaitu pelaksanaan Devisa Hasil Ekspor yang berlangsung tanggal 1 Juni besok,” kata Airlangga.

Tarif Bea Ekspor Batu Bara Bakal Dipatok 1-5%, Penempatan DHE SDA Wajib di Bank Negara



Selain kebijakan DHE, Airlangga mengatakan pemerintah juga menyiapkan pelaksanaan ekspor komoditas strategis seperti crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferro alloy melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Airlangga pun mengungkapkan, sejumlah instrumen regulasi tengah dirampungkan oleh pemerintah agar kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai jadwal.

“Nah, tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi, baik dari Permendag, dari BI, maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan, sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan,” ujarnya.

Pemerintah juga akan mulai melakukan sosialisasi kepada asosiasi pelaku usaha terkait kebijakan baru tersebut. “Kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sore hari ini jam 4, sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah,” tuturnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan peraturan pemerintah terbaru yang mengatur penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) akan berlaku per 1 Juni 2026.

Peraturan pemerintah (PP) tersebut merupakan revisi atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

"Revisi, perubahan terhadap PP (Nomor) 36 sudah difinalisasikan dan akan diberlakukan per 1 Juni 2026. Jadi, perubahan bahwa DHE SDA wajib masuk ke Himbara dan dikonversi ke rupiah maksimum 50 persen," kata Airlangga saat jumpa pers di pelataran Istana Merdeka, Jakarta, Selasa malam.

Kendati demikian, untuk penempatan devisa hasil ekspor dari sektor ekstraktif, salah satunya minyak dan gas (migas), Airlangga menjelaskan ketentuannya masih mengacu pada aturan yang lama, yaitu wajib ditempatkan minimal 30 persen pada rekening bank dalam negeri selama tiga bulan.

"Terkait dengan sektor ekstraktif atau oil and gas itu berlaku seperti yang sekarang, yaitu yang berlaku tiga bulan," kata Airlangga.

Revisi peraturan pemerintah terkait penempatan DHE SDA merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat likuiditas valuta asing di dalam negeri.

Ketentuan baru itu diharapkan dapat meningkatkan cadangan devisa sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika global.

Dalam aturan baru tersebut, eksportir nantinya diwajibkan menempatkan devisa hasil ekspor dalam bentuk valas di perbankan domestik, khususnya bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Ketentuan baru itu juga akan mengatur penurunan batas konversi DHE dari sebelumnya 100 persen menjadi maksimal 50 persen ke rupiah guna memberi ruang fleksibilitas bagi pelaku usaha sekaligus tetap menjaga pasokan valas di dalam negeri.

Di Istana Merdeka, Selasa malam, Airlangga bersama jajaran pejabat lainnya yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) melaporkan kondisi keuangan terkini kepada Presiden Prabowo Subianto.

Dalam pertemuan itu, KSSK, yang terdiri atas Menko Airlangga, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu, melaporkan antara lain kondisi keuangan Indonesia yang relatif baik selama periode Kuartal I/2026, kemudian strategi BI untuk stabilisasi nilai mata uang rupiah, yang undervalue alias melemah dalam beberapa pekan terakhir.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Sawit itu menjadi komoditas utama untuk kontributor devisa non-migas terbesar di Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi mengungkapkan dari total 3,1 juta hektare (ha) kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia, terdapat sekitar 600.000 ha yang telah produktif ditanami sawit dan menjadi kontributor signifikan bagi devisa non-migas negara.

Oleh karena itu menurut Wamentrans di sela peringatan HUT Ke-45 Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) komoditas sawit harus terus dikembangkan karena peran strategisnya yang mencakup berbagai lapisan pemangku kepentingan, mulai dari BUMN hingga petani swadaya.

"Sawit itu menjadi komoditas utama untuk kontributor devisa non-migas terbesar di Indonesia. Jadi memang harus dikembangkan karena sawit ini kan bukan hanya untuk pengusaha, tapi juga menjadi milik negara (BUMN) dan petani sawit juga banyak," ujarnya.

Selain sebagai pendatang devisa, industri ini diakui menjadi solusi efektif dalam menciptakan lapangan kerja masif di wilayah-wilayah pelosok, yang sekaligus membantu menekan angka pengangguran nasional.

Viva Yoga menyebutkan keberhasilan Program Inti Rakyat Trans (PIR-Trans) sebagai bukti nyata transformasi kesejahteraan, seperti di Kabupaten Bungo, Jambi, warga transmigran kini telah menjadi pemilik penuh atas lahan mereka sendiri setelah melalui periode kemitraan yang produktif dengan sektor swasta.

"Sawit bagi warga trans itu adalah seperti rejeki dari Tuhan. Mereka melakukan kerja sama dengan pihak swasta, bagi hasil dan untung, setelah sekian tahun tanah itu menjadi milik mereka sendiri," ujar dia dalam keterangannya.

Pada kesempatan itu, Wamen menyebut pemerintah menyadari tantangan tumpang tindih lahan masih menjadi hambatan bagi kepastian investasi dan kesejahteraan wargaleh karena itu Kementerian Transmigrasi akan terus mengawal penyelesaian masalah lahan ini secara intensif.

Terkait target sertifikasi, dia mengatakan pada 2025 yang ditetapkan pemerintah 13.751 bidang, sedangkan realisasi telah mencapai lebih dari 14.000 bidang dan akan diselesaikan secara bertahap pada 2026.

Selain jalur yuridis, tambahnya penyelesaian masalah lahan juga diupayakan melalui pendekatan adat agar berlangsung cepat dan harmonis.

Ke depan, lanjut Wamen, fokus Kementerian Transmigrasi tidak lagi sekadar memindahkan penduduk, melainkan meningkatkan kualitas hidup di satuan pemukiman.

Dengan komoditas unggulan seperti sawit di Sumatera dan Kalimantan, padi di Papua, serta hortikultura di Sulawesi, lanjutnya, kawasan transmigrasi diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengungkapkan bahwa dari total Rp305 triliun devisa sektor pariwisata, sekitar Rp170 triliun atau 55 persennya masih bertumpu dari Bali, sedangkan daerah lain hanya menyumbang sekitar Rp135 triliun.

“Artinya, lebih dari separuh devisa pariwisata masih terpusat di Bali. Ini menunjukkan bahwa pemerataan sektor pariwisata masih menjadi pekerjaan rumah kita,” kata Lamhot di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, ketimpangan tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah, terutama dalam menyusun strategi pembangunan pariwisata ke depan. Dia menekankan bahwa peningkatan kinerja sektor pariwisata harus diiringi dengan distribusi manfaat yang lebih merata ke seluruh daerah di Indonesia.

Untuk itu, dia mengatakan isu pemerataan menjadi krusial untuk dibahas dalam perencanaan anggaran tahun 2026, agar pembangunan sektor pariwisata tidak hanya terfokus pada destinasi tertentu.

Selain itu, dia juga menyoroti bahwa capaian pertumbuhan devisa pariwisata pada 2025 tersebut belum dipengaruhi oleh Undang-Undang Kepariwisataan yang baru disahkan pada 2025. Menurut dia, dampak dari regulasi tersebut baru akan mulai terasa pada tahun anggaran berikutnya.

“Capaian ini belum merupakan hasil dari undang-undang pariwisata yang baru. Dampaknya baru akan terlihat di 2026,” kata dia.

Dia berharap implementasi undang-undang tersebut dapat memberikan dorongan yang lebih besar terhadap pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Ia bahkan menargetkan lonjakan pertumbuhan yang lebih signifikan pada 2026, seiring dengan mulai berjalannya kebijakan baru tersebut.

“Kalau di 2025 kenaikannya 9,41 persen, maka pada 2026 saya berharap bisa dua kali lipat, atau setidaknya mencapai 20 persen,” katanya.

Dia menilai bahwa target tersebut realistis apabila kebijakan dalam undang-undang baru diimplementasikan secara konsisten dan terukur. Ia menekankan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan sekaligus pemerataan sektor pariwisata.

“Jadi ada dua isu utama yang saya angkat, yakni pemerataan dan optimalisasi dampak undang-undang baru,” kata dia.

Dia pun berharap sektor pariwisata tidak hanya tumbuh secara angka, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi seluruh daerah di Indonesia.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026

Tembakau tanaman masyarakat petani daerah, bukan hanya devisa, tetapi juga penggerak ekonomi desa dari hulu sampai hilir

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) menekankan komoditas tembakau ikut berperan penting dalam menyumbang devisa negara serta berkontribusi terhadap penerimaan dan perekonomian daerah sentra produksi.

Ketua Kelompok Tanaman Semusim Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan Yudi Wahyudi menegaskan tembakau bukan sekadar komoditas biasa, selain menjadi penghasil devisa, sektor itu juga menjadi penggerak ekonomi pedesaan.

“Dari sisi penerimaan negara, kontribusi cukai hasil tembakau itu bisa mencapai sekitar Rp280 triliun. Tembakau adalah tanaman masyarakat petani daerah, bukan hanya soal devisa, tetapi juga penggerak ekonomi desa dari hulu sampai hilir,” kata Yudi sebagaimana keterangan di Jakarta, Sabtu.

Dia menekankan hal itu dalam forum diskusi bertajuk “Menjaga Kualitas dan Keberlangsungan Industri Hasil Tembakau” di Kementerian Pertanian, yang menyoroti perlunya keseimbangan antara kepentingan kesehatan publik dan keberlanjutan ekonomi sektor pertembakauan.

Di tengah kontribusi cukai ratusan triliun rupiah dan jutaan tenaga kerja, industri hasil tembakau menghadapi tekanan regulasi seperti kenaikan cukai, pembatasan kadar, kemasan polos, serta pembatasan penjualan.

Menurut Yudi, dampak regulasi yang ada mengelilingi tembakau, mulai dari dorongan standardisasi kemasan (kemasan polos) dan pembatasan kadar tar nikotin yang sedang hangat saat ini, akan sangat berdampak pada serapan produktivitas petani.

Dia menyebutkan varietas tembakau lokal mayoritas tidak ada yang memiliki kandungan di bawah 1mgt. Sebagai contoh Kemloko 3-8 persen, Mole 1.3-8.36, dan Madura 1-4 persen.

"Sehingga dampak pembatasan tar nikotin akan mengganggu. IHT tidak bisa menyerap produktivitas petani tembakau," jelas Yudi.

Berkaca pada 2025, lanjut Yudi, luas tanam tembakau diperkirakan mendekati 200 ribu hektare dengan produksi hampir 300 ribu ton. Namun, produktivitas rata-rata saat ini turun menjadi sekitar 1,3 ton per hektare.

Data Kementan mencatat sentra tembakau masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dengan rincian Jawa Tengah memiliki sekitar 50 ribu hektare dengan produksi 56 ribu ton, sementara Jawa Barat 8.600 hektare dengan produksi sekitar 8.000 ton.

Secara nasional, terdapat sekitar 571.257 keluarga petani tembakau. Jika satu keluarga terdiri dari empat orang, maka sekitar 4 juta jiwa bergantung langsung pada sektor ini, dan bisa mencapai 6 juta orang jika dihitung dari hulu hingga hilir.

Dari vitalnya produksi tembakau di Indonesia, pemerintah berupaya mendorong peningkatan hasil agar industri tetap eksis secara berkelanjutan.

Kepala Pusat Riset Tanaman Perkebunan BRIN Setiari Marwanto mengatakan pihaknya fokus pada strategi percepatan produksi tembakau lokal adalah melalui pemuliaan tanaman agar lebih tahan terhadap anomali cuaca maupun serangan penyakit.

“Kami di BRIN fokus pada pengembangan varietas yang adaptif terhadap perubahan iklim. Tantangan ke depan bukan hanya soal pasar, tetapi juga bagaimana tanaman ini mampu bertahan di tengah kondisi cuaca yang makin tidak menentu,” katanya.

Dia, menjelaskan timnya telah mengembangkan varietas tembakau yang memiliki ketahanan terhadap anomali cuaca La Nina yang berpotensi menyebabkan genangan banjir.

“Penelitian kami bertujuan mendapatkan galur atau varietas tembakau yang toleran terhadap cekaman kadar air tanah tinggi, tetapi tetap memiliki mutu daun rajangan kering yang baik. Jadi bukan hanya tahan terhadap genangan, tetapi kualitasnya juga tetap sesuai standar industri,” jelasnya.

Ia menekankan mutu tembakau yang dapat diterima pasar harus memenuhi sejumlah parameter. Pasar menghendaki tembakau dengan kadar aroma tertentu, ketebalan daun yang sesuai, serta kekenyalan yang baik.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPN Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APT) Mudi mengatakan pembatasan penjualan, dorongan kemasan rokok polos, hingga rencana pembatasan kadar nikotin dan tar dapat berdampak langsung pada penyerapan bahan baku.

“Varietas tembakau kita rata-rata kandungan nikotinnya 3 sampai 8 miligram. Varietas dengan kandungan di bawah 1 miligram itu sangat sedikit dan umumnya dari luar negeri. Kalau pembatasan ini diterapkan tanpa kajian mendalam, pabrik bisa beralih ke impor,” ujarnya.

Ia menyoroti dampak regulasi turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Baginya jika rencana pembatasan kadar tar dan nikotin itu disahkan, 90 persen tembakau bisa tidak terserap.

"Petani tidak bisa tanam, pabrik tidak bisa produksi. Ini bisa menjadi pukulan telak bagi IHT kita,” tegasnya.

Ia mengingatkan dengan kontribusi cukai ratusan triliun rupiah dan ketergantungan jutaan orang, kebijakan harus hati-hati karena petani hanya menikmati sekitar delapan persen dari total penerimaan cukai.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Badung (ANTARA) - Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan destinasi wisata yang kotor dapat berpengaruh ke penurunan devisa negara.

“Kalau destinasi kita kotor, tidak ada lagi turis yang mau datang, bisa 3 persen lebih itu dampaknya penurunan devisa dan kunjungannya,” ucap Widiyanti di Kabupaten Badung, Jumat.

Oleh sebab itu Menpar saat mengikuti aksi bersih Pantai Kedonganan meminta giat serupa dilakukan rutin tidak hanya hari ini.

Ia juga meminta aksi bersih sampah di kawasan destinasi diikuti mulai dari siswa sekolah, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat sejak kecil hingga dewasa.

“Sejalan dengan arahan presiden, persoalan sampah adalah tanggung jawab bersama, kerja kolektif, bukan tugas satu pihak, melalui gerakan wisata bersih dan ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah), kebersihan didorong menjadi kebiasaan sehari-hari bukan hanya kegiatan sesaat saja,” ujar Menpar Widiyanti.

Kementerian Pariwisata sendiri menaruh perhatian besar pada penanganan sampah di destinasi wisata di Bali terutama pantai setelah mendapat arahan dari Presiden Prabowo dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah belum lama.

Bali menjadi percontohan sebab selama ini Provinsi Bali memberi kontribusi terhadap devisa pariwisata terbesar di Indonesia.

Dari keseluruhan kedatangan wisatawan asing ke Indonesia sepanjang 2024 saja, sebanyak 46 persen atau 6,4 juta orang masuk melalui Bali, sehingga pemerintah mencatat devisa yang berputar sebesar Rp107 triliun dari total Rp243 triliun devisa pariwisata di Indonesia.

Kunjungan wisatawan asing ke Bali terus meningkat, hingga pada 2025 lalu total kunjungan sebanyak 6.948.754 kunjungan.

Menpar menilai Bali merupakan satu permata pariwisata Indonesia, citra pariwisata Indonesia di mata dunia sangat lekat dengan Bali.

Berbagai lapisan masyarakat di Bali hidup oleh pariwisata melalui sektor yang saling terhubung seperti petani, nelayan, pelaku UMKM, pekerja hotel dan restoran, pekerja seni dan perajin, hingga pemandu wisata.

“Jadi kita harus jaga Bali kita, pantai kita, ini dari kebiasaan sehari-hari, dari masyarakat jangan buang sampah sebarangan dan juga dari industri pariwisata harus mengelola sampahnya sendiri,” ujarnya.

Widiyanti menyampaikan arahan menjaga kebersihan di destinasi wisata tidak hanya untuk Bali melainkan seluruh kawasan pariwisata di Indonesia sebab tak ada daerah yang luput dari persoalan sampah di tanah air.

“Di Banyuwangi juga, banyak sekali, sebenarnya saya ingin imbau juga masyarakat jangan buang sampah ke sungai, karena itu akan berdampak buruk dan dikirim juga, saling kirim-mengirim sampah,” kata dia.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026