Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafis menilai bahwa Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza tidak efektif. Sebab, saat ini pun kondisi di Timur Tengah memanas.

Hal itu disampaikan Cholil di Istana Negara sebelum mengikuti agenda buka bersama dengan Presiden RI Prabowo Subianto pada Kamis (5/3/2026). Cholil menyebut dalam agenda buka bersama dengan ormas Islam, pimpinan pondok pesantren, hingga para mubaligh itu, Prabowo akan membahas terkait langkah-langkah strategis yang diambil seiring dengan situasi geopolitik yang kian panas.

Saat ini pun telah terjadi perang antara Iran dengan AS-Israel. Kemudian, muncul desakan agar Indonesia keluar dari BoP seiring dengan perang Iran dengan AS-Israel itu. Cholil pun menilai bahwa peran BoP tidak efektif di tengah perang yang masih berkecamuk.

"Soal BoP, kita minta ini tidak efektif, keluar saja," kata Cholil di Kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis (5/3/2026).

Menurutnya, semua pihak mestinya menghargai kedaulatan negaranya masing-masing. Jangan sampai, perang berdampak kepada masyarakat sipil.

"Juga maksimalkan peran PBB. Karena semua akan rugi kalau perang berlangsung," ujar Cholil.

Sebelumnya, MUI pun telah mendesak Pemerintah Indonesia keluar dari keanggotaan BoP. Pasalnya, AS sebagai pencetus Dewan Perdamaian untuk Palestina justru memicu konflik di kawasan Timur Tengah. MUI meragukan BoP sebagai wadah perdamaian yang dinilai tidak sejalan dengan tujuan semestinya.

Serangan dua negara itu juga tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu "...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial."

"Untuk itu, MUI mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan dari BoP karena dipandang tidak efektif mewujudkan kemerdekaan sejati di Palestina," dikutip laman resmi MUI sebagaimana disampaikan Tausiyah yang dikeluarkan pada Minggu (1/3/2026).

Tausiyah ini tercantum dalam surat Nomor: Kep-28/DP-MUI/III/2026 ini ditandatangani Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan. MUI turut menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei karena terdampak serangan AS dan Israel.

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menjelaskan bahwa saat ini semua pembicaraan terkait BoP ditunda. Semua negara saat ini beralih fokus terhadap situasi di Timur Tengah, di mana terjadi perang antara Iran dengan Israel-AS.

"Semua pembicaraan BoP on hold. Semua perhatian shifted ke situasi di Iran. Kalau misalnya BoP kita juga tetap sama temen-teman kita konsultasi dan konsultasi dengan rekan-rekan kita di Teluk [negara-negara Arab di Teluk Persia] karena mereka mengalami juga diserang dan mereka juga anggota BoP," ujar Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa (3/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis Rasulullah meminta agar Presiden Prabowo Subianto meninjau ulang keanggotaan Indonesia di Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina Majelis Rasulullah Pusat Nabiel Al Musawa sebelum mengikuti agenda buka puasa bersama dengan Presiden Prabowo di Istana Negara pada Kamis (5/3/2026).

Nabiel menjelaskan bahwa dalam agenda buka bersama dengan ormas Islam, pimpinan pondok pesantren, hingga para mubaligh itu, Prabowo akan membahas terkait langkah-langkah strategis yang diambil seiring dengan situasi geopolitik yang kian panas.

Saat ini pun telah terjadi perang antara Iran dengan AS-Israel. Kemudian, muncul desakan agar Indonesia keluar dari BoP seiring dengan perang Iran dengan AS-Israel itu. Nabiel pun menilai bahwa peran BoP tidak efektif di tengah perang yang masih berkecamuk.

"Kalau menurut kami keberadaan BoP kurang efektif. Jadi mungkin Presiden perlu meninjau ulang, kalau bisa mengundurkan diri lebih bagus," ujar Nabiel di Kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis (5/3/2026).

Sebelumnya, MUI pun telah mendesak Pemerintah Indonesia keluar dari keanggotaan BoP. Pasalnya, AS sebagai pencetus Dewan Perdamaian untuk Palestina justru memicu konflik di kawasan Timur Tengah. MUI meragukan BoP sebagai wadah perdamaian yang dinilai tidak sejalan dengan tujuan semestinya.

Serangan dua negara itu juga tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu "...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial."

"Untuk itu, MUI mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan dari BoP karena dipandang tidak efektif mewujudkan kemerdekaan sejati di Palestina," dikutip laman resmi MUI sebagaimana disampaikan Tausiyah yang dikeluarkan pada Minggu (1/3/2026).

Tausiyah ini tercantum dalam surat Nomor: Kep-28/DP-MUI/III/2026 ini ditandatangani Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan. MUI turut menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei karena terdampak serangan AS dan Israel.

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menjelaskan bahwa saat ini semua pembicaraan terkait BoP ditunda. Semua negara saat ini beralih fokus terhadap situasi di Timur Tengah, di mana terjadi perang antara Iran dengan Israel-AS.

"Semua pembicaraan BoP on hold. Semua perhatian shifted ke situasi di Iran. Kalau misalnya BoP kita juga tetap sama temen-teman kita konsultasi dan kosultasi dengan rekan-rekan kita di Teluk [negara-negara Arab di Teluk Persia] karena mereka mengalami juga diserang dan mereka juga anggota BoP," ujar Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menjawab soal adanya desakan agar Indonesia keluar dari Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza.

Dia menjelaskan bahwa semua pembicaraan terkait BoP ditunda. Semua negara saat ini beralih fokus terhadap situasi di Timur Tengah, di mana terjadi perang antara Iran dengan Israel-AS.

"Semua pembicaraan BoP on hold. Semua perhatian shifted ke situasi di Iran. Kalau misalnya BoP kita juga tetap sama temen-teman kita konsultasi dan kosultasi dengan rekan-rekan kita di Teluk [negara-negara Arab di Teluk Persia] karena mereka mengalami juga diserang dan mereka juga anggota BoP," ujar Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa (3/3/2026).

Sebelumnya, terdapat desakan agar Indonesia keluar dari BoP. Majelis Ulama Indonesia (MUI) misalnya mendesak Pemerintah Indonesia keluar dari keanggotaan Board of Peace (BoP).

Pasalnya, AS sebagai pencetus Dewan Perdamaian untuk Palestina justru memicu konflik di kawasan Timur Tengah. MUI meragukan BoP sebagai wadah perdamaian yang dinilai tidak sejalan dengan tujuan semestinya.

Serangan dua negara itu juga tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu "...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial."

"Untuk itu, MUI mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan dari BoP karena dipandang tidak efektif mewujudkan kemerdekaan sejati di Palestina," dikutip laman resmi MUI sebagaimana disampaikan Tausiyah yang dikeluarkan pada Minggu (1/3/2026).

Tausiyah ini tercantum dalam surat Nomor: Kep-28/DP-MUI/III/2026 ini ditandatangani Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan. MUI turut menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei karena terdampak serangan AS dan Israel.

Bagi MUI, motif di balik serangan diduga sebagai upaya sistematis melemahkan posisi strategis Iran di kawasan, sekaligus membatasi dukungan Iran terhadap perjuangan untuk kemerdekaan Palestina.

MUI juga mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengambil sikap tegas menghentikan perang sebagaimana diatur dalam hukum internasional. Sebab, perdamaian akan menciptakan stabilitas global.

"MUI menyerukan kepada PBB dan OKI untuk langkah-langkah maksimal menghentikan perang dan menghormati hukum internasional. MUI berkeyakinan bahwa perang akan mendatangkan kemudhorotan global," jelas MUI.

MUI mendukung tindakan Iran melancarkan serangan balik kepada AS dan Israel karena telah sesuai dengan hukum internasional sebagai upaya melindungi kedaulatan negara. Namun, jika tidak ada sikap serius dari PBB dan negara lainnya, konflik antara AS-Iran dengan Iran membuat kawasan Timur Tengah sebagai arena pertempuran dengan skala yang lebih luas.

"Karena itu, untuk menghindari eskalasi yang lebih luas, maka Amerika dan Israel harus menghentikan serangan ke Iran karena serangan ini bertentangan dengan Pasal 2 (4) Deklarasi PBB," tulis dalam poin ketiga.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Palestina telah membentuk kantor penghubung atau liaison office untuk memfasilitasi komunikasi dengan Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza. Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengatakan Indonesia menyambut baik pembentukan liaison office itu.

Hal itu disampaikan Sugiono saat melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina Varsen Aghabekian Shahin di sela-sela Sidang ke-61 Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB di Jenewa, Swiss.

Sugiono berharap langkah pembentukan liaison office Palestina dapat memperkuat koordinasi dengan BoP guna mendorong perdamaian berkelanjutan di Gaza.

Menlu juga mempertegas keterlibatan Indonesia dalam BoP dan pasukan perdamaian Gaza atau International Stabilization Force (ISF). Menurutnya, partisipasi Indonesia semata-mata ditujukan untuk perlindungan masyarakat sipil dan dukungan kemanusiaan di Gaza.

“Fokus utama kontingen Indonesia [dalam ISF] adalah perlindungan warga sipil dan dukungan kemanusiaan,” kata Sugiono dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (26/2/2026).

Sugiono menjelaskan Indonesia akan berupaya untuk memastikan bahwa proses transisi di Palestina bisa sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional.

Menurutnya, Indonesia juga berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan gencatan senjata dan mendorong proses politik yang kredibel menuju terciptanya solusi dua negara atau two-state solution.

Sebelumnya, Wakil Presiden Palestina Hussein Al-Sheikh dalam surat yang dikirimkan kepada Perwakilan Tinggi BoP Nickolay Mladenov, menyampaikan bahwa Otoritas Palestina telah membentuk liaison office guna memperlancar koordinasi dan komunikasi dengan BoP.

Dia menegaskan bahwa seluruh komunikasi dengan BoP berlangsung dalam kerangka mendukung 20 Poin Rencana Perdamaian yang diusulkan Presiden AS Donald Trump serta implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025). Tujuannya adalah memastikan stabilitas dan perdamaian di Palestina.

Bisnis.com, AMMAN — Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Yordania menandai momen simbolik sekaligus strategis bahwa Yordania menjadi negara Muslim pertama yang dikunjungi Kepala Negara pada bulan suci Ramadan 2026.

Namun, di balik agenda kenegaraan dan potensi kerja sama ekonomi, terdapat dimensi yang lebih personal dan historis—persahabatan panjang Prabowo dengan Abdullah II of Jordan.

Relasi keduanya bukan sekadar hubungan kepala negara, melainkan ikatan yang telah terjalin sejak masa muda sebagai prajurit. Kunjungan ini juga merupakan kunjungan balasan setelah Raja Abdullah II lebih dahulu bertandang ke Jakarta pada November 2025.

Sejumlah sumber diplomatik menegaskan bahwa lawatan Prabowo ke Amman bukan agenda mendadak. Kunjungan ini telah masuk dalam kalender diplomasi kedua negara sejak Raja Abdullah II melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada 14–15 November 2025.

Kala itu, Prabowo menjemput langsung sang Raja di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma. Keduanya berpelukan hangat di bawah tangga pesawat kenegaraan Yordania, sebuah momen yang menjadi simbol kuat persahabatan personal sekaligus hubungan bilateral yang kian erat.

Bahkan, pemerintah Indonesia mengawal pesawat Raja Abdullah II dengan jet tempur F-16 sejak memasuki wilayah udara nasional. Prosesi penyambutan kenegaraan di Istana Merdeka berlangsung khidmat dan penuh kehormatan, termasuk penganugerahan tanda jasa bergengsi The Bejeweled Grand Cordon of Al-Nahda (Order of the Renaissance) kepada Presiden Prabowo.

Dengan demikian, kehadiran Prabowo di Amman pada Februari 2026 dapat dipandang sebagai tindak lanjut dan penguatan komitmen bilateral yang telah dirintis dalam rangkaian pertemuan sebelumnya—termasuk kunjungan kenegaraan Prabowo ke Amman pada April 2025.

Persahabatan Sejak Fort Benning

Hubungan Prabowo dan Raja Abdullah II memiliki akar panjang. Keduanya pernah mengenyam pendidikan militer di Fort Benning, Amerika Serikat, pada era 1980–1990-an. Persahabatan itu berlanjut ketika Prabowo menjabat Komandan Kopassus pada 1995.

Setelah peristiwa reformasi 1998, Prabowo bahkan pernah diterima di Yordania oleh Raja Hussein—ayah Abdullah II—dan oleh Abdullah II sendiri yang kala itu masih menjadi Pangeran. Sejak saat itu, hubungan personal keduanya semakin kokoh.

Dalam kunjungan kenegaraan di Istana Al Husseiniya pada April 2025, Prabowo secara terbuka menyebut Raja Abdullah II sebagai “sahabat lama sejak muda.” Abdullah II pun membalas dengan nada serupa, menyebut persahabatan mereka sebagai sesuatu yang “tidak pernah dilupakan.”

Relasi personal semacam ini dalam diplomasi internasional sering kali menjadi jembatan untuk mempercepat kesepahaman. Dalam konteks Indonesia–Yordania, kedekatan itu terbukti mempermudah koordinasi di berbagai isu strategis, khususnya Palestina.

Kedatangan Prabowo bertepatan dengan Ramadan…

Ramadan di Amman: Diplomasi dalam Nuansa Spiritual

Kedatangan Prabowo bertepatan dengan Ramadan, bulan suci bagi umat Islam. Di Amman, suasana Ramadan terasa kental.

Menurut pantauan Bisnis, jalanan kosong dan lenggang lantaran masyarakat berbondong-bondong memenuhi masjid-masjid dengan jamaah tarawih lengkap dengan lampu-lampu hias menyala di pusat kota, serta tradisi buka puasa bersama menjadi ruang sosial sekaligus spiritual yang kuat.

Tak hanya itu, saat siang hari tidak terlihat ada masyarakat yang mengonsumsi makanan dan minuman di jalan-jalan raya guna menghormati sesama Muslim dalam menyambut Ramadan.

Ramadan di Yordania juga memiliki dimensi politik dan kemanusiaan. Isu Palestina—yang berbatasan langsung dengan Yordania—selalu menjadi pembahasan utama, terlebih dalam situasi konflik Gaza yang belum sepenuhnya stabil.

Momentum Ramadan memberi makna tambahan bagi kunjungan ini. Diplomasi yang dilakukan dalam bulan suci sering kali mengedepankan pesan solidaritas, keadilan, dan perdamaian. Indonesia dan Yordania sama-sama menempatkan isu Palestina sebagai prioritas moral dan politik luar negeri.

Baik Indonesia maupun Yordania merupakan anggota Dewan Perdamaian Internasional…

Poros Perdamaian: Indonesia–Yordania di Board of Peace

Baik Indonesia maupun Yordania merupakan anggota Dewan Perdamaian Internasional (Board of Peace/BOP). Dalam forum tersebut, kedua negara memiliki posisi strategis.

Yordania memainkan peran kunci sebagai negara yang memiliki hubungan langsung dengan Palestina, termasuk pengelolaan situs suci di Yerusalem. Sementara Indonesia, sebagai negara Muslim terbesar di dunia, membawa legitimasi moral dan politik global dalam advokasi solusi dua negara.

Pada pertemuan BOP sebelumnya di Washington D.C., Prabowo menjadi satu-satunya kepala negara yang melakukan pertemuan bilateral langsung dengan Presiden AS. Indonesia juga diminta untuk berpartisipasi dalam International Stabilization Force (ISF) di Gaza—sebuah langkah yang menunjukkan kepercayaan internasional terhadap peran Indonesia.

Dalam konteks ini, sinergi Indonesia–Yordania di BOP berpotensi memperkuat dorongan diplomatik menuju stabilitas kawasan. Yordania menyediakan kedekatan geografis dan jaringan regional, sementara Indonesia memperkuat dukungan global Selatan (Global South).

Meski sorotan publik tertuju pada dimensi politik dan kemanusiaan…

Kerja Sama Ekonomi dan Ketahanan Pangan

Meski sorotan publik tertuju pada dimensi politik dan kemanusiaan, aspek ekonomi juga tak kalah penting.

Dalam kunjungan April 2025, kedua negara menandatangani sejumlah MoU mencakup pertahanan, pertanian, pendidikan, dan keagamaan. Prabowo secara khusus menyatakan ketertarikan Indonesia belajar teknologi pertanian Yordania, terutama dalam pengelolaan lahan kering.

Yordania dikenal memiliki inovasi irigasi dan teknologi pertanian presisi di wilayah semi-arid. Bagi Indonesia yang tengah memperkuat ketahanan pangan, kerja sama ini relevan.

Di sisi lain, Indonesia menawarkan pasar besar dan potensi investasi di sektor industri halal, farmasi, serta pendidikan tinggi Islam. Kolaborasi pesantren dan lembaga pendidikan agama juga menjadi jalur diplomasi lunak (soft diplomacy) yang potensial.

Terakhir, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani menyebut nilai total potensi investasi antara Indonesia dan Yordania diperkirakan menembus lebih dari US$1,5 miliar sekitar Rp25,25 triliun setelah pertemuan antara Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dan Raja Yordania Abdullah II ibn Al Hussein di Jakarta, Sabtu (15/11/2025).

Pria yang juga menjabat sekaligus CEO BPI Danantara itu mengatakan Pemerintah Yordania secara langsung menawarkan tiga proyek strategis dengan nilai investasi jumbo.

“Tawaran investasi itu mencakup pipanisasi gas senilai kurang lebih US$1 miliar, kemudian proyek jalan tol sekitar US$300 juta, dan satu lagi di sektor logistik,” ujar Rosan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto mengantar kepulangan Raja Abdullah II di Lanud Halim Perdanakusuma.

Meskipun angka untuk sektor logistik belum diungkapkan secara resmi, tetapi nilai dua proyek utama saja sudah mencapai US$1,3 miliar, sehingga total potensi kerja sama diperkirakan dapat melampaui US$1,5 miliar setelah memasukkan estimasi awal untuk bidang logistik.

Fakta bahwa Yordania menjadi negara Muslim pertama..

Dimensi Simbolik: Negara Muslim Pertama di Ramadan

Fakta bahwa Yordania menjadi negara Muslim pertama yang dikunjungi Prabowo pada Ramadan 2026 bukan tanpa makna. Secara simbolik, ini menegaskan prioritas diplomasi Indonesia di dunia Islam.

Indonesia dan Yordania memiliki kesamaan posisi: keduanya negara moderat, pro-solusi dua negara, dan aktif mendorong stabilitas regional. Dalam konteks geopolitik Timur Tengah yang kompleks, poros Jakarta–Amman bisa menjadi penyeimbang antara blok-blok besar.

Dalam politik internasional modern, kedekatan personal antar pemimpin sering kali menjadi katalis keputusan cepat. Persahabatan Prabowo–Abdullah II memberi keunggulan tersendiri bagi Indonesia.

Saat Raja Abdullah II berkunjung ke Jakarta, keduanya bahkan melakukan pertemuan empat mata tanpa delegasi. “Kami hanya berdua,” ujar Prabowo kala itu. Format tertutup seperti ini menunjukkan tingkat kepercayaan tinggi.

Kepercayaan inilah yang memungkinkan pembahasan isu sensitif—dari Palestina hingga stabilitas kawasan—dibicarakan secara jujur dan strategis.

Termasuk kali ini, “Prabowo Berlabuh ke Yordania” bukan sekadar judul kunjungan kenegaraan. Ia adalah bab baru dalam kisah panjang dua sahabat yang kini memimpin negara masing-masing.

Di tengah suasana Ramadan, Amman menjadi panggung diplomasi yang sarat makna: spiritual, politik, dan strategis. Indonesia dan Yordania, melalui relasi personal dan visi bersama, menempatkan diri sebagai poros moderasi dan perdamaian di dunia Islam.

Kunjungan ini menegaskan bahwa diplomasi bukan hanya soal angka perdagangan atau nota kesepahaman, tetapi juga tentang kepercayaan, persahabatan, dan komitmen bersama untuk masa depan yang lebih damai—bagi Palestina, bagi kawasan, dan bagi dunia.

Bisnis.com, AMMAN — Presiden Prabowo Subianto tiba di Amman, Kerajaan Hasyimiyah Yordania, Selasa (24/2/2026), dalam rangka kunjungan kerja yang berfokus pada penguatan hubungan bilateral dan pembahasan implementasi Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace/BOP).

Menurut pantauan Bisnis, pesawat yang membawa Kepala Negara mendarat sekitar pukul 19.53 waktu setempat atau 23.53 WIB di Amman City Airport.

Pesawat orang nomor satu di Indonesia itu pun dikawal oleh dua jet tempur F-16 sebelum mendarat di Lapangan Udara (Lanud) Marka, Yordania.

Setibanya di Yordania, Presiden Prabowo disambut langsung oleh Hussein bin Abdullah II, Putra Mahkota Yordania sekaligus putra sulung dari Raja Yordania Abdullah II dan Rania Al Abdullah.

Setelah turun pesawat, Presiden juga bersalaman dengan para pejabat penyambut, mulai dari Y.M. Yarub Qudah, Menteri Perindustrian, Perdagangan, dan Perbekalan Yordania (selaku Escort of Honour).

Lalu, ada Duta Besar RI untuk Kerajaan Yordania Hasyimiah, Y.M. Ade Padmo Sarwono, Atase Pertahanan RI untuk Kerajaan Yordania Hasyimiah, Kolonel Laut (P) Dafris D. Syahruddin.

Kemudian Kepala negara bersama Putra Mahkota dan Menteri Perindustrian, Perdagangan, dan Perbekalan Yordania berjalan menuju rangkaian dengan melewati jejer kehormatan sebanyak 13 pasang pasukan

Setelah itu, orang nomor satu di Indonesia itu beserta rombongan kemudian menuju hotel untuk beristirahat.

Dalam lawatan ini, Presiden Prabowo didampingi sejumlah pejabat tinggi negara, yakni Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia

Kehadiran jajaran menteri tersebut mencerminkan spektrum pembahasan yang luas, mulai dari isu energi, diplomasi, hingga kerja sama strategis lintas sektor. Salah satu agenda utama pertemuan Presiden Prabowo dengan Raja Abdullah II adalah pembahasan implementasi BOP atau dewan perdamaian internasional yang difokuskan pada stabilisasi Gaza.

Hal itu sejalan dengan Indonesia yang resmi menyepakati partisipasi dalam BOP pada pertemuan di Davos, Swiss, 22 Januari 2026. Saat itu, Presiden Prabowo menyatakan bahwa forum tersebut merupakan peluang nyata bagi Indonesia untuk berkontribusi dalam upaya kemerdekaan Palestina melalui jalur diplomatik dan stabilisasi kawasan.

Tindak lanjut komitmen tersebut berlanjut dalam rapat perdana BOP di Washington DC pada 19 Februari 2026. Dalam forum itu, Presiden Prabowo menyaksikan bahwa Indonesia ditunjuk sebagai Deputy Commander BOP.

Indonesia juga menyatakan kesiapan menyiapkan 8.000 pasukan perdamaian untuk mendukung misi stabilisasi, meski waktu pengiriman pasukan masih menunggu keputusan bersama dan perkembangan situasi di lapangan. Secara keseluruhan, terdapat 25 negara yang tergabung dalam BOP, termasuk Indonesia dan Yordania.

Hubungan Intens Dua Tahun Terakhir

Hubungan Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II terjalin intens sejak Prabowo menjabat Presiden. Pada April 2025, keduanya bertemu di Yordania dan membahas kerja sama sektor agrikultur.

Presiden Prabowo saat itu menyatakan ketertarikannya mempelajari konsep pertanian Yordania, khususnya pengelolaan lahan kering dan teknologi irigasi di wilayah semi-arid.

Pertemuan kembali berlangsung pada November 2025 di Indonesia. Dalam kunjungan tersebut, kedua negara membahas kerja sama sektoral mencakup bisnis pertambangan, industri, produk halal, pertahanan, keamanan siber, hingga upaya memerangi ekstremisme.

Selain itu, ditandatangani sejumlah nota kesepahaman terkait peningkatan kualitas pendidikan, sains dan teknologi, serta kesehatan.

Negara Muslim Pertama yang Didatangi saat Ramadan

Kunjungan Presiden Prabowo kali ini juga bertepatan dengan bulan suci Ramadan, memberi nuansa simbolik pada diplomasi kedua negara yang sama-sama memiliki peran penting di dunia Islam.

Terlebih, Yordania menjadi Negara muslim pertama yang didatangi oleh Presiden Prabowo saat Ramadan 2026.

Pertemuan bilateral dan jamuan buka puasa di Istana Al-Husseiniya dipandang sebagai momentum mempererat solidaritas serta memperkuat koordinasi Indonesia–Yordania dalam mendorong stabilitas kawasan dan perjuangan kemerdekaan Palestina melalui jalur diplomasi internasional.

Lawatan ini sekaligus menegaskan posisi Indonesia sebagai aktor aktif dalam arsitektur perdamaian global, dengan Yordania sebagai mitra strategis di kawasan Timur Tengah.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden AS Donald Trump mengungkapkan bahwa sejumlah negara seperti Qatar hingga Arab Saudi telah berkomitmen menyumbang US$7 miliar atau sekitar Rp118 triliun untuk Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza.

Pernyataan Trump itu disampaikan dalam pertemuan perdana BoP di, Washington D.C., pada Kamis 19 Februari 2025 waktu setempat. Trump mengatakan sejumlah negara telah mengungkapkan komitmen sumbangan dana untuk BoP, di antaranya Kazakhstan, Azerbaijan, Uni Emirat Arab, Maroko, Bahrain, Qatar, Arab Saudi, Uzbekistan, dan Kuwait.

Menurut Trump, jumlah tersebut merupakan sebagian kecil dari perkiraan kebutuhan US$70 miliar untuk membangun kembali wilayah Palestina yang porak-poranda akibat perang.

"Setiap dolar yang dibelanjakan adalah investasi dalam stabilitas dan harapan akan kawasan yang baru dan harmonis," kata Trump dalam pertemuan perdana BoP di, Washington D.C. pada Kamis (19/2/2026).

Selain itu, sejumlah negara seperti Indonesia, Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania akan mengirim ribuan pasukan perdamaian di Gaza.

Sebagaimana diketahui, BoP merupakan aspek penting dari 20 poin rencana Trump untuk memediasi gencatan senjata dalam konflik Israel dan Hamas.

Trump pertama kali memperkenalkan BoP di sela-sela penyelenggaraan World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss pada Januari dan 20 negara yang mencakup Belarus, Azerbaijan, Hungaria hingga Indonesia masuk dalam jajaran anggota.

Pada awalnya, Gedung Putih menggambarkan BoP sebagai badan pengawas terbatas yang bertugas mengawal proses perlucutan senjata di Gaza serta transisi teknokratis pemerintahan di wilayah tersebut. Inisiatif ini sempat mendapat dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada November, bersamaan dengan proses perdamaian yang lebih luas.

Komitmen Indonesia

Presiden Prabowo Subianto membeberkan bahwa Indonesia berkomitmen akan keberhasilan BoP. Meskipun, menurutnya akan banyak tantangan yang dihadapi.

Di antara komitmen itu, Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia akan mengirim sekitar 8.000 pasukan ke Gaza.

"Kami siap menyumbangkan pasukan untuk berpartisipasi aktif dalam Pasukan Stabilisasi Internasional untuk mewujudkan perdamaian ini," ujar Prabowo.

Prabowo juga menjelaskan alasannya masuk ke dalam BoP bentukan Trump.

"Sejak hari pertama kami mempelajari rencana 20 poin Presiden Trump, kami sepenuhnya setuju dan berkomitmen penuh terhadap rencana ini. Dan itulah mengapa kami bergabung dengan Dewan Perdamaian," kata Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto membeberkan alasan Indonesia masuk ke dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza bentukan Presiden AS Donald Trump.

Pernyataan Prabowo itu disampaikan saat memberikan pidato singkat dalam pertemuan perdana BoP di, Washington D.C., pada Kamis 19 Februari 2025 waktu setempat.

"Sejak hari pertama kami mempelajari rencana 20 poin Presiden Trump, kami sepenuhnya setuju dan berkomitmen penuh terhadap rencana ini. Dan itulah mengapa kami bergabung dengan Dewan Perdamaian," kata Prabowo.

Di sisi lain, Prabowo pun menjelaskan bahwa Indonesia berkomitmen akan keberhasilan BoP. Meskipun, menurutnya akan banyak tantangan yang dihadapi.

Di antara komitmen itu, Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia akan mengirim sekitar 8.000 pasukan TNI ke Gaza.

"Kami siap menyumbangkan pasukan untuk berpartisipasi aktif dalam Pasukan Stabilisasi Internasional untuk mewujudkan perdamaian ini," ujar Prabowo.

Sebagaimana diketahui, BoP merupakan aspek penting dari 20 poin rencana Trump untuk memediasi gencatan senjata dalam konflik Israel dan Hamas.

Trump pertama kali memperkenalkan BoP di sela-sela penyelenggaraan World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss pada Januari dan 20 negara yang mencakup Belarus, Azerbaijan, Hungaria hingga Indonesia masuk dalam jajaran anggota.

Pada awalnya, Gedung Putih menggambarkan BoP sebagai badan pengawas terbatas yang bertugas mengawal proses perlucutan senjata di Gaza serta transisi teknokratis pemerintahan di wilayah tersebut. Inisiatif ini sempat mendapat dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada November, bersamaan dengan proses perdamaian yang lebih luas.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani buka suara mengenai keberadaan Indonesia di dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian untuk Palestina. Perkumpulan negara yang juga terdapat Israel di dalamnya.

Perlu diketahui, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perdana Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza akan digelar pada hari ini, Kamis (19/2/2026) di AS. Presiden RI Prabowo Subianto akan hadir dalam KTT BoP, demikian juga utusan Israel.

Puan mengatakan bahwa Indonesia harus mengoptimalkan posisi strategis sebagai anggota BoP guna memperjuangkan kemerdekaan Gaza, Palestina.

"Pemerintah harus dapat mengoptimalkan posisi strategis Indonesia sebagai Presidensi Dewan HAM PBB maupun dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace) untuk berkontribusi nyata terhadap penyelesaian krisis kemanusiaan di Gaza serta mendorong terwujudnya kemerdekaan Palestina," katanya saat Rapat Paripurna ke-14 Penutupan Masa Sidang ke-III Tahun Sidang 2025-2026, Kamis (19/2/2026).

Puan menyampaikan bahwa Indonesia harus berada di jalur politik bebas aktif dengan mendorong kemerdekaan Palestina. Hal ini tidak lepas dari dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dan isi Piagam PBB.

"Kepemimpinan Indonesia dalam Dewan HAM PBB dan keikutsertaan Indonesia di Dewan Perdamaian harus tetap berlandaskan politik luar negeri yang bebas dan aktif, menjunjung tinggi prinsip sovereign equality atau kesetaraan kedaulatan negara sebagaimana ditegaskan dalam Piagam PBB dan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial," jelasnya.

Puan menyampaikan diplomasi Indonesia bukan sekadar simbolik, tetapi harus menjunjung tinggi kedaulatan dan penghormatan terhadap hukum internasional.

Terlebih, katanya, DPR juga telah memperkuat hubungan bilateral melalui pertemuan dengan delegasi parlemen negara sahabat seperti Korea Selatan, Jepang, Sudan, Kuwait, Iran, Kuba, Albania, Afrika Selatan, Aljazair, dan Amerika Serikat.

Langkah ini sebagai upaya DPR berperan mendukung politik luar negeri Indonesia, membangun kepercayaan antarnegara, serta menginisiasi dialog atas berbagai isu global. "DPR RI berkomitmen mendorong terwujudnya tata dunia yang lebih adil, damai, dan sejahtera bagi seluruh umat manusia," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perdana Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza akan digelar pada hari ini, Kamis (19/2/2026) di AS. Deretan negara yang masuk ke dalam BoP bentukan Presiden AS Donald Trump pun tutur hadir.

Dilansir dari Al Jazeera, Gedung Putih secara resmi mengundang 50 negara untuk bergabung dengan BoP. Hingga saat ini, 26 negara telah bergabung dan ditunjuk sebagai anggota pendiri BoP. Kemudian, setidaknya 14 negara telah menolak undangan.

Sejumlah negara di Eropa sendiri terbelah sikapnya atas BoP. Uni Eropa telah menyatakan bahwa mereka tidak ingin bergabung dengan Dewan Perdamaian karena kekhawatiran tentang piagamnya. Presiden Uni Eropa Ursula von der Leyen pun menolak undangannya untuk pertemuan perdana hari ini.

Ditambah, undangan Trump kepada Presiden Rusia Vladimir Putin untuk duduk di BoP semakin memperumit keselarasan bagi negara-negara Eropa untuk masuk BoP. Sebab, perang di Ukraina pun masih berlangsung. Sementara, Putin sampai saat ini masih belum memutuskan untuk masuk menjadi anggota.

Kekuatan-kekuatan besar Eropa, termasuk Prancis, Jerman, Inggris Raya, dan Spanyol telah menolak undangan untuk bergabung dengan BoP sebagai anggota.

Adapun, di Uni Eropa, sejumlah negara yang memutuskan untuk bergabung adalah Hongaria dan Bulgaria. Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban yang akan menghadiri pertemuan perdana BoP merupakan sekutu dekat Trump.

Kosovo dan Albania juga telah bergabung sebagai anggota BoP dan akan menghadiri pertemuan.

Italia, Siprus, Yunani, dan Rumania mengkonfirmasi bahwa mereka akan mengirimkan perwakilan sebagai pengamat.

Sementara itu, Paus Leo, yang memimpin 1,4 miliar umat Katolik di seluruh dunia, menolak undangan untuk duduk di BoP. Paus Leo menekankan bahwa situasi krisis harus ditangani oleh PBB.

Di Timur Tengah, sejumlah negara telah bergabung di BoP mulai dari Uni Emirat Arab, Maroko, Bahrain dan Mesir. Israel pun turut masuk di BoP. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar akan menghadiri pertemuan perdana BoP.

Kemudian, Arab Saudi memutuskan bergabung bersama Turki, Yordania, Qatar, dan Kuwait. Semua negara di Timur Tengah mengirimkan delegasi ke pertemuan tersebut.

Untuk Asia Tengah, Kazakhstan dan Uzbekistan bergabung di BoP dan memutuskan menghadiri pertemuan. Selain itu, Pakistan dan Mongolia turut bergabung.

Di Amerika Selatan, Argentina dan Paraguay bergabung di BoP bentukan Trump.

Dari Asia Tenggara, Presiden Indonesia Prabowo Subianto tengah berada di AS untuk menghadiri pertemuan BoP. Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam To Lam pun menghadiri pertemuan anggota BoP.

Sementara itu, Selandia Baru menolak undangan untuk bergabung dengan BoP dengan menyatakan sedang mencari kejelasan lebih lanjut. Australia mengatakan masih meninjau undangan masuk ke BoP.

Ancang-ancang Indonesia

Indonesia telah masuk ke dalam BoP bentukan Trump. Presiden Prabowo telah menandatangani piagam Board of Peace pada 22 Januari 2026 di Davos, Swiss.

Prabowo pun akan menghadiri KTT perdana BoP hari ini. Prabowo menjelaskan bahwa dirinya datang ke AS menyambut undangan dari Presiden AS Donald Trump untuk menghadiri pertemuan BoP.

"Pertemuan resmi pertama dari Board of Peace untuk membahas implementasi dan kelanjutan gencatan senjata di Gaza. Kami terus berupaya merintis jalan menuju solusi yang nyata dan berkelanjutan atas isu Palestina," kata Prabowo dalam keterangan tertulis pada Kamis (19/2/2026).

Prabowo mengatakan bahwa Indonesia secara konsisten menjalankan prinsip politik bebas aktif. Indonesia tidak memihak blok kekuatan tertentu dan secara aktif berpartisipasi menciptakan perdamaian dunia.

"Kami melanjutkan kebijakan luar negeri non-blok, menghormati semua kekuatan besar. Saya menyatakan tekad untuk menjalankan kebijakan 'Good Neighbor Policy'," ujar Prabowo.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Sugiono juga telah menggelar pertemuan dengan Wakil Tetap Palestina untuk PBB, Menteri Riyad Mansour di AS.

Sugiono mengatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mendorong perdamaian yang adil dan berkelanjutan, serta menekankan pentingnya terwujudnya solusi dua negara atau two-state solution.

“Kami siap berkontribusi lebih jauh, termasuk mempersiapkan kemungkinan pengerahan pasukan penjaga perdamaian ke Gaza, yang dapat diawali dengan bantuan kesehatan dan rekonstruksi,” ujar Sugiono dalam keterangan tertulis pada Selasa (17/2/2026).

Selain itu, Sugiono juga menyampaikan rencana partisipasi Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan BoP di Washington DC pekan ini bersama sejumlah pemimpin dunia, termasuk negara-negara yang tergabung dalam D-8 seperti Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Pakistan.

“Partisipasi Presiden Indonesia bertujuan memastikan setiap keputusan yang diambil selaras dengan Piagam PBB dan upaya multilateral yang ada, guna membuka jalan bagi perdamaian yang adil dan berkelanjutan,” ujar Sugiono.

Bisnis.com, JAKARTA — Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perdana Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza akan digelar pada hari ini, Kamis (19/2/2026) di AS. Presiden RI Prabowo Subianto akan hadir dalam KTT BoP dan menekankan upaya perdamaian di Gaza, Palestina.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam Forum Bisnis dengan US Chamber of Commerce di Washington D.C., AS, pada Rabu (18/2/2026) waktu setempat. Prabowo menjelaskan bahwa dirinya datang ke AS menyambut undangan dari Presiden AS Donald Trump untuk menghadiri pertemuan BoP.

"Pertemuan resmi pertama dari Board of Peace untuk membahas implementasi dan kelanjutan gencatan senjata di Gaza. Kami terus berupaya merintis jalan menuju solusi yang nyata dan berkelanjutan atas isu Palestina," kata Prabowo dalam keterangan tertulis pada Kamis (19/2/2026).

Prabowo mengatakan bahwa Indonesia secara konsisten menjalankan prinsip politik bebas aktif. Indonesia tidak memihak blok kekuatan tertentu dan secara aktif berpartisipasi menciptakan perdamaian dunia.

"Kami melanjutkan kebijakan luar negeri non-blok, menghormati semua kekuatan besar. Saya menyatakan tekad untuk menjalankan kebijakan 'Good Neighbor Policy'," ujar Prabowo.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Sugiono juga telah menggelar pertemuan dengan Wakil Tetap Palestina untuk PBB, Menteri Riyad Mansour di AS.

Sugiono mengatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mendorong perdamaian yang adil dan berkelanjutan, serta menekankan pentingnya terwujudnya solusi dua negara atau two-state solution.

“Kami siap berkontribusi lebih jauh, termasuk mempersiapkan kemungkinan pengerahan pasukan penjaga perdamaian ke Gaza, yang dapat diawali dengan bantuan kesehatan dan rekonstruksi,” ujar Sugiono dalam keterangan tertulis pada Selasa (17/2/2026).

Selain itu, Sugiono juga menyampaikan rencana partisipasi Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan BoP di Washington DC pekan ini bersama sejumlah pemimpin dunia, termasuk negara-negara yang tergabung dalam D-8 seperti Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Pakistan.

“Partisipasi Presiden Indonesia bertujuan memastikan setiap keputusan yang diambil selaras dengan Piagam PBB dan upaya multilateral yang ada, guna membuka jalan bagi perdamaian yang adil dan berkelanjutan,” ujar Sugiono.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri Sugiono melakukan pertemuan dengan Wakil Tetap Palestina untuk PBB, Menteri Riyad Mansour di AS. Dalam pertemuan itu, Sugiono menegaskan dukungan Indonesia terhadap Palestina.

Pertemuan di Kantor Perwakilan Palestina, New York, AS itu dihelat menjelang partisipasi Sugiono dalam Sidang Dewan Keamanan PBB. Adapun, sidang yang dijadwalkan hari ini, Rabu (18/2/2026) akan membahas mengenai situasi di Timur Tengah, termasuk perkembangan isu Palestina.

Sugiono mengatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mendorong perdamaian yang adil dan berkelanjutan, serta menekankan pentingnya terwujudnya solusi dua negara atau two-state solution.

Kemudian, Sugiono dan Riyad Mansour bertukar pandangan mengenai implementasi Resolusi DK PBB 2803 (2025), khususnya terkait pembentukan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza. Selain itu, dibahas rencana pengerahan International Stabilization Force (ISF) di Gaza.

“Kami siap berkontribusi lebih jauh, termasuk mempersiapkan kemungkinan pengerahan pasukan penjaga perdamaian ke Gaza, yang dapat diawali dengan bantuan kesehatan dan rekonstruksi,” ujar Sugiono dalam keterangan tertulis pada Selasa (17/2/2026).

Selain itu, Sugiono juga menyampaikan rencana partisipasi Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan BoP di Washington DC pekan ini bersama sejumlah pemimpin dunia, termasuk negara-negara yang tergabung dalam D-8 seperti Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Pakistan.

“Partisipasi Presiden Indonesia bertujuan memastikan setiap keputusan yang diambil selaras dengan Piagam PBB dan upaya multilateral yang ada, guna membuka jalan bagi perdamaian yang adil dan berkelanjutan,” ujar Sugiono.

Di sisi lain, Riyad Mansour menekankan bahwa Indonesia memiliki tempat istimewa di hati rakyat Palestina, dengan ikatan sejarah yang erat antara kedua bangsa, terutama sejak lahirnya Dasasila Bandung pada 1955.