Bisnis.com, JAKARTA — Israel resmi bergabung sebagai salah satu anggota Board of Peace alias Dewan Perdamaian.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu usai bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio.

"Sebelum pertemuan saya di Gedung Putih dengan Presiden Trump, saya menandatangani aksesi Israel sebagai anggota 'Dewan Perdamaian'," ujar Netanyahu melalui postingan di X, Kamis (12/2/2026).

Dia mengatakan pertemuan dengan Marco dilakukan di Blair House, Washington. Nampak, keduanya telah meneken dokumen keanggotaan Israel sebagai anggota Dewan Perdamaian.

Usai bergabung dengan Dewan Perdamaian besutan Presiden AS Donald Trump, Netanyahu optimistis bahwa kesepakatan ini dapat memperkuat aliansi Israel dan AS.

"Kami akan terus memperkuat aliansi yang tak tergoyahkan antara Israel dan Amerika Serikat," pungkasnya.

Sekadar informasi, Trump memperkenalkan Board of Peace di sela-sela penyelenggaraan World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss dan 20 negara yang mencakup Belarus, Azerbaijan, Hungaria hingga Indonesia masuk dalam jajaran anggota pada Januari 2026.

Mulanya, Gedung Putih menggambarkan BoP sebagai badan pengawas terbatas yang bertugas mengawal proses perlucutan senjata di Gaza serta transisi teknokratis pemerintahan di wilayah tersebut.

Namun, sejumlah sekutu AS di Eropa, pimpinan organisasi internasional, serta para pakar kebijakan luar negeri menyatakan kebingungan atas tujuan sebenarnya dari pembentukan dewan tersebut.

Draf piagam organisasi itu, misalnya, bahkan tidak menyebut Gaza secara eksplisit, sehingga membuat sejumlah sekutu seperti Inggris, Prancis, dan anggota Uni Eropa lainnya memilih untuk tidak terlibat.

Hal ini pun menimbulkan kritik dari berbagai pihak. Selain itu, dewan perdamaian ini dikhawatirkan dapat didominasi oleh Trump hingga mengeluarkan keputusan ugal-ugalan.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal memperingati sejumlah risiko Indonesia jika bergabung dengan Board of Peace (BoP).

Dino mengatakan salah satu yang perlu disorot adalah ketidakikutsertaan Palestina dalam dewan perdamaian besutan Presiden AS Donald Trump.

"Sebagai anggota Board of Peace, apa saja red flags dan risiko yang harus diwaspadai Indonesia? Ada banyak. Yang paling mendasar, sama sekali tidak ada perwakilan Palestina dalam Board of Peace," ujar Dino dalam video yang diunggah di Instagram @Dinopattidjalal, dikutip Minggu (8/2/2026).

Dia menambahkan, Indonesia juga harus mewaspadai dominasi Donald Trump dalam BoP. Sebab, dominasi itu berpotensi membajak dewan perdamaian oleh Trump untuk kepentingan yang nyeleneh.

Kemudian, BoP juga bisa menjadi proyek real estate atau proyek properti yang menyingkirkan rakyat Palestina di Gaza, berpotensi mengecilkan peran PBB, hingga risiko kegagalan karena kebijakan BoP ditentang rakyat Palestina. "Dan Perdana Menteri Israel, Bibi Netanyahu, juga bisa mengontrol agenda Board of Peace melalui Presiden Trump," imbuhnya.

Namun demikian, Dino menegaskan bahwa risiko itu bisa dicegah melalui kemampuan diplomasi yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia terhadap BoP. "Pertanyaannya, mampukah Indonesia? Dan ini tentunya tergantung dari kemampuan kita untuk berdiplomasi," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian atau Board of Peace untuk Gaza, yang menjadi elemen kunci fase kedua dari rencana yang didukung AS guna mengakhiri perang di wilayah Palestina tersebut.

Peluncuran Dewan Perdamaian tersebut kemudian dilakukan Trump pada rangkaian acara World Economic Forum (WEF) 2026 pada Kamis (22/1/2026).

“Kami berkomitmen untuk memastikan Gaza didemiliterisasi, dikelola dengan baik, dan dibangun kembali dengan indah. Ini akan menjadi rencana yang hebat, dan di situlah Dewan Perdamaian benar-benar dimulai,” kata Trump dikutip dari Antaranews, Jumat.

Ia menambahkan bahwa mandat dewan itu dapat diperluas ke isu-isu lain seiring keberhasilan upaya di Gaza.

“Saya pikir kita dapat memperluasnya ke hal-hal lain seiring keberhasilan kita di Gaza,” ujarnya.

Trump menyampaikan bahwa Dewan Perdamaian tersebut akan bekerja sama dengan PBB dan tidak hanya akan menangani masalah di Gaza.

"Ada potensi luar biasa dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saya pikir kombinasi Dewan Perdamaian dengan orang-orang seperti yang kita miliki di sini, ditambah dengan PBB, dapat menjadi sesuatu yang sangat, sangat unik bagi dunia,” tutur Trump.

Melansir NDTV, Dewan Perdamaian tersebut akan memiliki tugas untuk mempromosikan perdamaian di seluruh dunia. Kemudian juga akan berupaya menyelesaikan konflik global.

Untuk negara-negara yang bergabung, akan memiliki masa jabatan selama tiga tahun. Kecuali negara tersebut membayar US$ 1 miliar untuk mendanai kegiatan dewan dan akan mendapatkan keanggotaan tetap.

Negara yang Tergabung dalam Dewan Perdamaian Trump

Setidaknya terdapat sejumlah negara yang tergabung dalam Dewan Perdamaian ini. Salah satunya adalah Indonesia.

Indonesia setuju bergabung dalam Dewan Perdamaian, bersama dengan negara-negara Arab seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Yordania, Qatar, dan Mesir.

Kemudian ada sejumlah negara sekutu AS seperti Israel, Türkiye, Hongaria, Maroko, Pakistan, Kosovo, Uzbekistan, Kazakhstan, Paraguay, dan Vietnam yang telah menerima undangan untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian.