JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal membela mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) yang dilaporkan ke Polisi oleh sejumlah kelompok karena dituding penistaan agama dan ujaran kebencian. Dino memberikan testimoninya tentang sosok JK yang sudah lama dikenalnya.

"Saya bukan orang pak JK. Tapi saya sudah mengenal pak Jusuf Kalla sejak tahun 2003 (ketika saya direktur di Kemlu dan beliau menjabat Menko Kesra) dan sejak itu sering berurusan dengan beliau. Saya suka berdikusi dan berbeda pendapat dengan beliau. Dan naluri beliau sering benar," tulis Dino dalam unggahannya di akun X @dinopattidjalal, dikutip Minggu (19/4/2026).

Dino yang pernah menjabat Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat pada 2010-2013 ini menyatakan bahwa JK adalah sosok orang baik dan bersih.

"Saya yakin 1.000% pak JK orang baik yg berhati bersih, tidak pernah licik dan dendam, tidak pernah menjahati atau mencelakakan orang, dan punya komitmen yg murni pd bangsa dan negara," ungkap Dino.

Mantan Juru Bicara Presiden di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini menegaskan bahwa JK merupakan sosok negarawan sejati dan pembela demokrasi yang tulus.

"Tidak kerdil dan penuh akal bulus seperti orang-orang yang sekarang sedang mencoba melakukan character assassination dan mencelakakan beliau (JK)," tegas Dino.

17 Laporan Polisi

Sebelumnya, Juru Bicara Aliansi Advokat Lintas Agama Indonesia (AALAI) Ade Dermawan mengungkapkan sebanyak 17 laporan polisi (LP) terkait pernyataan Jusuf Kalla (JK) saat ceramah di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Maret 2026.

Video ceramah tersebut dinilai menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Laporan tersebut terus bertambah sejak malam sebelumnya dan berasal dari berbagai daerah.

“Hari ini kita akan menyampaikan beberapa poin terkait narasi atau diksi yang cukup mengganggu bagi teman-teman di tingkat daerah. Saya bisa menyampaikan bahwa dari per semalam tak henti-hentinya kami menerima WA, WhatsApp dari grup kami, itu total yang kami hitung 17 LP yang sudah dibuat dalam rangkaian persoalan ini,” ujar Ade, Senin (13/4/2026).

Banyaknya laporan tersebut menunjukkan adanya keresahan yang meluas di masyarakat, sehingga perlu penanganan secara hati-hati agar tidak memicu konflik yang lebih besar.

“Sehingga hal ini kami merasa bahwa untuk menghindari konflik horizontal yang lebih jauh tentunya kita harus betul-betul bisa menyampaikan hal-hal ini dengan cara-cara yang dibenarkan hukum,” ujarnya.

JK Heran Dilaporkan ke Polisi

Jusuf Kalla mengaku heran mengapa persoalan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) dianggap sensitif, khususnya oleh para pendukungnya. Bahkan, dia sampai dilaporkan ke polisi soal dugaan penistaan agama usai menyinggung ijazah Jokowi.

"Saya tidak menuduh politik, tetapi ini kenyataannya bahwa ini (laporan dugaan penistaan agama) timbul setelah saya mengadukan Rismon (Sianipar)," ujar JK, Sabtu (18/4/2026).

Menurut JK, tanggapannya soal ijazah Jokowi pascamelaporkan Rismon Sianipar dilakukan hanya agar publik damai. Pasalnya, persoalan keaslian ijazah Jokowi itu telah memunculkan konflik bagi masyarakat dan sejatinya bisa selesai dengan Jokowi menunjukkan ijazahnya tersebut diyakininya juga keasliannya.

"Saya mengatakan ini sudah dua tahun rakyat ini berkonflik, bertentangan, saling mengadu, saling berteriak-berteriak, demo, sudahlah Pak Jokowi, sudahlah kasihlah (lihat) ijazah saja. Itu saja," tegasnya.

JK menambahkan, pernyataan itu pun disampaikan ke publik hanya semata-mata sebagai bentuk nasihat sebagai orang yang lebih tua belaka pada Jokowi.

Namun, persoalan ijazah Jokowi itu seolah menjadi hal sensitif sehingga para pendukungnya malah menuduhnya melawan Jokowi pascamembuat pernyataan tersebut.

JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengomentari pernyataan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) bahwa Presiden Prabowo Subianto siap terbang ke Teheran untuk menjadi penengah. Menurut Dino, ide ini sangat tidak realistis.

Dalam pernyataannya di Instagram resminya @dinopattidjalal, Dino berpandangan bahwa dalam serangan militer ke musuhnya, AS jarang mau ditengahi atau dimediasi pihak ketiga.

"Ego Amerika sebagai negara super power terlalu tinggi untuk menerima itu. Dan saya juga meyakini Presiden Trump tidak mau Indonesia ikut campur karena mood-nya pada saat ini sedang gelap mata menumbangkan pemerintah Iran," kata Dino, dikutip Minggu (1/3/2026).

Dino mengatakan, berdasarkan informasi temannya di Washington DC bahwa serangan AS terhadap Iran juga sebuah upaya untuk mengalihkan isu Epstein Files. "Yang sekarang semakin merongrong pribadi Presiden Donald Trump," ujarnya.

Kemudian, kata Dino, pemerintah Iran belakangan ini tidak begitu dekat dengan pemerintah Indonesia. Dalam 15 bulan terakhir Presiden Prabowo tak pernah bertemu Presiden Iran dan juga tidak pernah berkunjung ke negara itu.

"Dan tak pernah ada pertemuan bilateral antara kedua pemimpin di negara ketiga misalnya sewaktu KTT BRICS atau sewaktu KTT D-8. Menlu Sugiono juga tidak pernah melakukan kunjungan bilateral ke Teheran, walaupun pernah bertemu sekali dengan Menlu Iran di Jenewa. Dengan kata lain, belum ada kedekatan atau trust dari pemerintah Iran terhadap pemerintah Indonesia sekarang ini," ucapnya.

Lalu, menurut Dino, kalau Prabowo merencanakan ke Teheran melakukan mediasi, tidak mungkin Trump atau sebagai pihak menyerang Iran akan bersedia berkunjung ke Teheran. "Ini tidak realistis dan tidak akan mungkin terjadi," katanya.

Dino menekankan, dalam upaya mediasi juga tidak akan mungkin lagi jika Prabowo harus bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai pihak yang utama menyerang Iran.

"Ini kan secara politik, diplomatik, dan logistik tidak mungkin terjadi dan ini akan menjadi bunuh diri politik bagi Presiden Prabowo di dalam negeri. Jadi saya sungguh tidak tahu dari mana datangnya ide yang menakjubkan ini agar Presiden terbang ke Teheran untuk menjadi mediator konflik segitiga ini," kata Dino.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menekankan pentingnya menghormati kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara serta menyelesaikan perbedaan melalui cara damai.

"Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif dan apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi," ujar Kemlu dalam pernyataannya di akun X.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal memperingati sejumlah risiko Indonesia jika bergabung dengan Board of Peace (BoP).

Dino mengatakan salah satu yang perlu disorot adalah ketidakikutsertaan Palestina dalam dewan perdamaian besutan Presiden AS Donald Trump.

"Sebagai anggota Board of Peace, apa saja red flags dan risiko yang harus diwaspadai Indonesia? Ada banyak. Yang paling mendasar, sama sekali tidak ada perwakilan Palestina dalam Board of Peace," ujar Dino dalam video yang diunggah di Instagram @Dinopattidjalal, dikutip Minggu (8/2/2026).

Dia menambahkan, Indonesia juga harus mewaspadai dominasi Donald Trump dalam BoP. Sebab, dominasi itu berpotensi membajak dewan perdamaian oleh Trump untuk kepentingan yang nyeleneh.

Kemudian, BoP juga bisa menjadi proyek real estate atau proyek properti yang menyingkirkan rakyat Palestina di Gaza, berpotensi mengecilkan peran PBB, hingga risiko kegagalan karena kebijakan BoP ditentang rakyat Palestina. "Dan Perdana Menteri Israel, Bibi Netanyahu, juga bisa mengontrol agenda Board of Peace melalui Presiden Trump," imbuhnya.

Namun demikian, Dino menegaskan bahwa risiko itu bisa dicegah melalui kemampuan diplomasi yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia terhadap BoP. "Pertanyaannya, mampukah Indonesia? Dan ini tentunya tergantung dari kemampuan kita untuk berdiplomasi," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menilai pembahasan terkait keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BOP) masih terus berjalan dan belum mencapai kesimpulan final.

Hal itu disampaikannya usai menghadiri pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto yang memanggil mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) dan mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI dalam forum bersama para tokoh diplomasi, akademisi, praktisi, serta pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Menanggapi pertanyaan soal iuran Indonesia ke BOP, Dino menegaskan pembahasan tersebut memang telah dibicarakan, namun belum dapat disimpulkan.

“Itu dibahas, ya itu dibahas. Dan saya tidak punya wewenang untuk menyatakan kesimpulannya, tapi dibahas apa pandangan Beliau mengenai hal ini. Juga tadi ada konfirmasi ini bukan dari porsi apa gitu, tapi juga ditekankan bahwa this is still in progress, masih dalam pembahasan. Itu yang paling jauh saya bisa katakan karena saya tidak punya otoritas,” ujar Dino.

Terkait pandangannya yang menyebut BOP sebagai sebuah “eksperimen”, Dino menjelaskan bahwa langkah tersebut mengandung risiko tinggi karena banyak faktor yang memengaruhi keberhasilannya.

“Ini eksperimen dalam arti ini suatu formula di mana orang enggak tahu ini akan sukses atau enggak. Risiko gagal tinggi loh, karena berbagai faktor. Bisa faktor Trump-nya, faktor Amerika-nya, faktor Israel-nya, faktor lapangannya, faktor Hamas-nya, dan lain sebagainya.”

Meski berisiko, menurut Dino, BOP saat ini menjadi satu-satunya jalur yang tersedia.

“Risiko tinggi karena enggak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Jadi saya katakan ini suatu eksperimen dan eksperimen yang penting, karena apa? Ini satu-satunya the game in town pada saat ini. Tidak ada formula lain, tidak ada solusi lain, tidak ada jalur lain.”

Dino juga mengingatkan adanya risiko BOP berpotensi melemahkan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun, dia menekankan pentingnya menjaga BOP tetap berada dalam mandat PBB.

“Nah, ini itu salah satu risikonya. Ini kan risiko yang kita lihat, ya, PBB membentuk BOP. Tapi apakah BOP ini—makanya tadi saya bilang eksperimen—arahnya ke mana?” jelasnya.

Dia menjelaskan bahwa meskipun Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) tetap berperan, perannya lebih bersifat mendorong solusi dua negara (two state solution).

“Tapi kan di sini OKI tidak berperan, OKI berperan di belakang sebagai pihak yang mendorong adanya two-state solution dan lain sebagainya.”

Menurut Dino, kredibilitas BOP terletak pada mandat Dewan Keamanan PBB, termasuk dalam konteks pengiriman pasukan perdamaian.

“Nah tadi memang disampaikan bahwa yang membuat BOP itu relevan dan kredibel itu adalah karena dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB. … Kita harus menjaga agar BOP ini tetap dalam koridor PBB, jadi tidak keluar dari mandatnya. Karena kita ikut dalam BOP karena ada mandat PBB, termasuk juga nanti pengiriman pasukan perdamaian.”

Saat ditanya sikap pribadinya terkait dukungan Indonesia masuk ke BOP, Dino menegaskan posisinya sejak awal.

“Posisi saya sudah jelas dari awal. Posisi saya adalah Indonesia masuk dalam BOP tapi dengan memahami risiko-risiko yang ada. Dan kedua, kita memegang opsi untuk keluar. Tadi juga disampaikan Presiden, kita selalu pegang opsi keluar. Dan ketiga, syarat yang paling penting: tujuan dari semua ini Palestina merdeka.”

Dia menekankan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia harus bersikap pragmatis dan realistis.

“Untuk itu apa? Kita harus berpolitik, kita harus berdiplomasi, kita harus melobi, kita harus berdebat, dan kita harus pragmatis dan realistis. itu yg saya tekankam, tadi kita sudah mendengar penjelasan presiden bahwa Indonesia harus pragmatis dan realistis.”

Dino menutup dengan menegaskan bahwa perjalanan BOP masih panjang dan berharap tujuan utama dapat tercapai.

“Jadi kita lihat, ini baru berapa hari kan BOP ya, jadi jalan masih panjang. Kita doakan tujuan paling utamanya yaitu two-state solution, Palestina merdeka itu bisa tercapai,” pungkasnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan penjelasan mengenai arah kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya terkait Board of Peace (BoP) dan upaya penyelesaian konflik Palestina. Presiden menyampaikan penjelasan dalam pertemuan dengan para tokoh diplomasi, akademisi, praktisi, serta pimpinan serta anggota Komisi I DPR RI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menilai Prabowo memiliki pendekatan yang realistis dalam menyikapi keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace.

Menurut dia, saat ini Board of Peace merupakan satu-satunya opsi yang tersedia di tengah kompleksitas konflik yang berlangsung. “Kesan saya adalah beliau Presiden Prabowo mempunyai pendekatan yang realistis mengenai ini. Realistis dalam arti apa? Sekarang ini memang satu-satunya opsi di atas meja adalah Board of Peace, tidak ada opsi lain,” ujar Dino.

Board of Peace bukanlah solusi instan melainkan sebuah upaya yang sarat dengan risiko dan ketidakpastian. Namun demikian, Prabowo dinilai memahami secara utuh potensi tantangan tersebut, termasuk risiko geopolitik yang melibatkan berbagai aktor internasional.

“Intinya adalah suatu eksperimen dan bukan obat yang ampuh, yang bisa menyembuhkan penyakit, segala penyakit. Dan saya melihat beliau realistis mengenai hal ini,” ucapnya.

Dia juga menyoroti penekanan Prabowo pada pentingnya menjaga kekompakan dengan negara-negara Islam sebagai faktor penyeimbang dalam proses tersebut. Dino mengapresiasi sikap kehati-hatian Prabowo yang tetap berpegang pada prinsip dan kepentingan nasional Indonesia, termasuk kesiapan untuk menarik diri apabila kebijakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai dasar Indonesia.

“Yang saya paling suka dan ini align juga dengan posisi Foreign Policy Community of Indonesia adalah bahwa kita masuk dengan hati-hati dan terus berpegang pada opsi untuk bisa keluar kalau ini bertentangan dengan prinsip kita dan kepentingan kita,” katanya.

Mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menyoroti pentingnya proses konsultasi yang telah dilalui Indonesia sebelum memutuskan bergabung dalam Board of Peace. Keputusan tersebut diambil setelah melalui dialog intensif dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Islam.

“Jadi kita ikut serta dalam Board of Peace ini setelah melalui dua rangkaian konsultasi di antara negara-negara berpenduduk mayoritas Islam atau negara Islam,” ujar Hassan.

Delapan negara tersebut dapat berperan sebagai kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan di dalam Board of Peace sekaligus menjaga agar proses yang berjalan tetap sejalan dengan tujuan kemanusiaan.

Hassan juga menekankan bahwa proses penyelesaian konflik tidak selalu harus berada dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seraya mencontohkan berbagai praktik diplomasi internasional di masa lalu.

“Dengan kata lain, kita tidak perlu apriori. Ada proses di luar kerangka PBB dan itu tidak perlu ditafsirkan secara negatif. Sepanjang itu menghasilkan tentunya,” ucapnya.

Dia menilai pertemuan dengan Presiden Prabowo memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai Board of Peace, termasuk ruang kedaulatan Indonesia dalam menentukan keberlanjutan keterlibatan di dalamnya.

JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, mengonfirmasi dirinya diundang oleh Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (4/2/2026). Saat dihubungi awak media, Dino membenarkan adanya agenda pertemuan tersebut.

Namun, ia tidak merinci lebih jauh mengenai topik pembahasan yang akan diangkat dalam pertemuan tersebut.

“Iya benar,” ujar Dino singkat saat dikonfirmasi mengenai undangan dari Kepala Negara.

Dino menyebutkan bahwa jadwal pertemuan dengan Presiden Prabowo diagendakan berlangsung pada sore hari. “Jam 15.00,” lanjutnya.

Hingga berita ini ditulis, belum diketahui secara pasti apakah pertemuan tersebut bersifat tertutup ataupun melibatkan tokoh-tokoh diplomatik lainnya. Sementara, berdasarkan informasi yang diperoleh sejumlah mantan Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri lainnya juga diagendakan bakal hadir.

Namun, Dino enggan berkomentar lebih jauh mengenai detail siapa yang dipanggil Presiden Prabowo maupun agenda di Istana. Ia menyarankan agar informasi lebih lanjut dikonfirmasi langsung kepada pihak Istana.

“Tanya Istana saja,” pungkas pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) tersebut.

Sementara itu, pertemuan ini menarik perhatian publik mengingat rekam jejak Dino Patti Djalal sebagai diplomat senior dan pakar hubungan internasional, di tengah dinamika geopolitik global yang tengah menghangat.

Bisnis.com, JAKARTA — Pendiri dan Chairman Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menilai kondisi global saat ini bukan sekadar krisis biasa.

Menurutnya, ketegangan geopolitik, melemahnya aturan internasional, serta perubahan perilaku negara-negara besar memunculkan kekhawatiran bahwa tatanan global pasca-Perang Dunia II sedang mengalami erosi serius.

“Kita sudah membicarakan tatanan dunia berikutnya dan merasa masih punya waktu, tapi itu jelas sedang terjadi sekarang” ujar Dino dalam forum diskusi FPCI bertema Outlook on Geopolitical Trends & Indonesian Foreign Policy in 2026, Senin (19/1/2026).

Menurut Dino, pembahasan mengenai perubahan tatanan dunia kini meluas, termasuk di Eropa. Jika dulu isu ini sempat disinggung pemimpin Finlandia, kini banyak negara Uni Eropa dan anggota NATO ikut membahasnya.

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri era Presiden SBY itu juga menyoroti munculnya kembali praktik perebutan wilayah dan sumber daya secara terbuka, sesuatu yang selama ini dianggap telah ditinggalkan setelah Perang Dunia II.

“Kita bicara soal runtuhnya aturan, ruang, dan batas. Itu sedang terjadi,” katanya.

Dalam beberapa bulan terakhir, Dino menilai pola intervensi terbuka Amerika Serikat (AS) terlihat semakin jelas. Dia menyebut ada tiga contoh yang menonjol dalam waktu singkat: Venezuela, Greenland/Denmark, dan Iran.

Salah satu perubahan paling signifikan, menurut Dino, adalah pergeseran kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump. AS dinilai tidak lagi konsisten membedakan antara sekutu dan lawan.

“Kalau kita bicara imperialisme, itu soal perebutan wilayah, pemaksaan, perundungan, dan mengabaikan hukum internasional, dan Presiden Trump sendiri mengakui bahwa ia tidak terlalu peduli pada hukum internasional,” ujarnya.

Dampaknya, solidaritas negara-negara Barat yang selama ini menjadi tulang punggung tatanan global mulai retak. Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang yang sebelumnya relatif solid kini menghadapi ketidakpastian arah dan kepemimpinan.

Co-Founder FPCI Dewi Fortuna Anwar menilai krisis saat ini bukan terutama disebabkan oleh kebangkitan China atau Rusia, melainkan oleh perubahan sikap AS sebagai arsitek utama tatanan internasional liberal

“Yang baru adalah AS kini bertindak seperti kekuatan imperialis dan tidak lagi membedakan kawan dan sekutu,” kata Dewi.

Ia menjelaskan bahwa kebangkitan China, Rusia, maupun negara-negara nonblok sebenarnya telah berlangsung lama dan bersifat selektif. China, misalnya, tetap mendukung ekonomi terbuka dan institusi multilateral selama sejalan dengan kepentingannya, tetapi tidak sepenuhnya mendukung nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

Dewi melihat munculnya peluang baru bagi negara-negara middle power, termasuk Indonesia, untuk memainkan peran yang lebih aktif. Situasi ini, menurutnya, merupakan middle power moment, sekaligus momentum penting bagi organisasi-organisasi regional.

Meski demikian, Dewi menegaskan Indonesia tidak bisa merespons perubahan global ini secara reaktif semata. Penguatan resiliensi nasional harus berjalan seiring dengan resiliensi regional, terutama melalui ASEAN.

“Ketahanan kawasan tidak bisa dibangun tanpa kerja sama yang erat dengan negara-negara tetangga,” ujarnya.

Dewi juga mengkritik pendekatan kebijakan luar negeri yang terlalu menitikberatkan hubungan bilateral tanpa diimbangi kepemimpinan regional yang kuat. Menurutnya, fragmentasi kawasan justru membuka ruang bagi intervensi kekuatan eksternal.

Dalam kondisi ketika “naked power” kembali menjadi instrumen politik global, ambang eskalasi konflik dapat dengan mudah terlampaui. Oleh karena itu, Indonesia dinilai perlu kembali menegaskan perannya sebagai pemimpin kawasan, sekaligus memanfaatkan berbagai platform kerja sama regional dan global untuk memperluas jejaring diplomatik. (Angela Keraf)

Sikap Politik Luar Negeri Indonesia

Lantas, apa yang Perlu Dilakukan Indonesia? Para pembicara menilai ada beberapa langkah strategis yang perlu dipertimbangkan Indonesia ke depan.

Pertama, mengurangi ketergantungan berlebihan pada satu kekuatan besar, termasuk Amerika Serikat. Ketidakpastian arah kebijakan AS membuat diversifikasi hubungan strategis menjadi semakin penting.

Kedua, memperkuat multilateralisme dengan ambisi yang jelas. Indonesia dinilai perlu melampaui partisipasi simbolik dan mulai menentukan “niche” atau peran khusus dalam reformasi sistem multilateral global.

Ketiga, memaksimalkan peran di kawasan, khususnya ASEAN dan Indo-Pasifik. Dewi kembali menekankan bahwa kekuatan utama Indonesia terletak pada kepemimpinan regional dan diplomasi normatif.

“Fragmentasi regional membuka pintu intervensi eksternal. Jika kekuatan telanjang kembali dominan, ambang eskalasi konflik bisa dengan mudah dilanggar,” ujar Dino.

Dalam konteks Indo-Pasifik, ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) dinilai sebagai instrumen penting. Namun, negara-negara ASEAN menunggu kepemimpinan konkret dari Indonesia dalam menerjemahkan AOIP ke langkah nyata.

AOIP juga berpotensi menjadi jembatan untuk meredakan rivalitas AS–China, sekaligus memperkuat sentralitas ASEAN dalam tatanan regional yang terus berubah.

Perubahan tatanan global saat ini membawa risiko besar, tetapi juga peluang strategis. Bagi Indonesia, tantangannya bukan hanya membaca arah perubahan, melainkan menentukan posisi dan peran yang ingin diambil. (Angela Keraf)

Bisnis.com, JAKARTA — Menguatnya arah politik luar negeri Amerika Serikat (AS) yang semakin transaksional dan koersif menempatkan Indonesia pada posisi strategis, namun sekaligus rentan.

Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal mengatakan di tengah eskalasi konflik global, tekanan tarif, serta meningkatnya praktik intervensi, Indonesia dinilai perlu mempertegas prinsip politik luar negeri bebas aktif dengan satu kunci utama, mengurangi ketergantungan berlebihan pada negara besar mana pun.

Dino menegaskan bahwa Indonesia harus selalu siap menjaga dan membela kepentingannya di panggung global, termasuk saat menghadapi tekanan dari Amerika Serikat.

“Dalam sejarah diplomasi kita, kemampuan untuk mengatakan tidak dan melakukan push back itu sangat penting. Jangan pernah sungkan atau takut mengatakan tidak kepada siapa pun,” kata Dino dalam agenda 'Outlook on Geopolitical Trends & Indonesian Foreign Policy 2026', Senin (19/1/2026).

Menurut Dino, sikap tersebut bukan hal baru bagi Indonesia. Ia mencontohkan keberanian Indonesia menolak mendukung invasi Amerika Serikat ke Irak, serta konsistensi Indonesia dalam melanjutkan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) meski berada di bawah tekanan kuat dari Washington.

“Amerika akhirnya bisa menerima posisi kita. Itu menunjukkan bahwa 'saying no' adalah bagian dari politik luar negeri bebas aktif,” ujarnya.

Meskipun demikian, Mantan Wakil Luar Negeri RI tersebut mengingatkan bahwa tantangan global saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan masa lalu. Politik luar negeri Amerika Serikat dinilai semakin mengabaikan prinsip kesetaraan dan cenderung mengedepankan pemaksaan kehendak dalam relasi yang tidak seimbang.

“Kesetaraan adalah elemen paling penting dalam setiap perjanjian diplomatik kita. Negara sekecil apa pun kita anggap setara, negara sebesar apa pun juga sama,” tegasnya.

Dalam konteks tersebut, Dino menyoroti pentingnya memastikan setiap kesepakatan dagang Indonesia–Amerika Serikat yang tengah dinegosiasikan benar-benar adil dan tidak menempatkan Indonesia pada posisi subordinat.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Co-Founder FPCI Prof. Dewi Fortuna Anwar menilai respons Indonesia tidak boleh berhenti pada upaya mengurangi ketergantungan terhadap Amerika Serikat semata. Menurutnya, yang jauh lebih penting adalah mengelola risiko secara menyeluruh terhadap semua kekuatan besar.

“Indonesia harus mengurangi risiko terhadap semua negara besar. Jangan mengurangi ketergantungan pada Amerika, tapi justru menjadi semakin tergantung pada China,” kata Dewi.

Dewi menekankan bahwa pengalaman masa lalu menjadi pelajaran penting bagi Indonesia. Ketergantungan yang terlalu besar pada satu negara, khususnya di sektor pertahanan, terbukti melemahkan kapasitas nasional.

Kondisi tersebut pernah dirasakan Indonesia ketika terjadi tsunami Aceh, saat keterbatasan pesawat angkut dan helikopter menghambat respons darurat akibat minimnya alternatif sumber alutsista.

Karena itu, diversifikasi menjadi keharusan, tidak hanya di sektor pertahanan, tetapi juga dalam perdagangan dan rantai pasok. Dewi mencatat, Indonesia kini mulai membagi risiko dengan menjalin kerja sama pengadaan alutsista dari berbagai negara, seperti Prancis, Turki, Rusia, India, hingga Pakistan.

“Resilience itu bukan hanya soal mengurangi dampak risiko, tapi juga kemampuan untuk bangkit kembali setelah risiko itu terjadi,” tutupnya. (Angela Keraf)

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah dentuman tank dan operasi militer Amerika Serikat di Venezuela, suara Indonesia terdengar—tetapi nyaris tanpa gema. Bukan karena tak ada pernyataan, melainkan karena pernyataan itu terasa terlalu hati-hati untuk sebuah dunia yang sedang menyaksikan pelanggaran terang-benderang atas kedaulatan sebuah negara.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri memilih diksi aman yakni keprihatinan, seruan dialog, dan penegasan prinsip hukum internasional. Semua benar secara normatif, tetapi terasa janggal karena satu hal krusial tak pernah disebut Amerika Serikat.

Ketiadaan itu yang membuat mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal angkat suara. Bagi diplomat kawakan itu, pernyataan Kemlu RI bukan sekadar soal bahasa, melainkan cermin keberanian politik luar negeri Indonesia.

“Saya heran membaca pernyataan @Kemlu RI yang sangat standar dan sama sekali tidak menyebut Amerika Serikat,” tulis Dino melalui akun X resminya, Selasa (6/1/2026).

Kritik Dino tajam karena dia menyentuh inti persoalan dan mempertanyakan bahwa sejak kapan Indonesia, negara yang lahir dari perlawanan terhadap kolonialisme, menjadi sungkan menyebut pelaku ketika hukum internasional diinjak-injak?

Mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat itu mempertanyakan sikap Indonesia yang dinilai enggan menyebut secara eksplisit pihak yang diduga melakukan pelanggaran hukum internasional. Dia menilai dunia menunggu sikap Indonesia sebagai salah satu aktor penting Global South.

Invasi militer AS ke Venezuela yang diikuti penangkapan Presiden Nicolás Maduro bukan isu abu-abu. Dunia tahu siapa penyerang dan siapa yang diserang. Namun dalam bahasa resmi diplomasi RI, pelaku menghilang, seolah kekerasan terjadi dengan sendirinya.

Diamnya Sugiono, menurut Dino, bukan sekadar kelalaian komunikasi, melainkan kemunduran sikap politik luar negeri bebas aktif yang selama ini dibanggakan.

Menurut Dino, Indonesia memiliki rekam jejak menyampaikan penolakan terbuka terhadap invasi militer negara besar ke negara lain, termasuk saat invasi AS ke Irak. Dia menegaskan prinsip politik luar negeri bebas aktif seharusnya diwujudkan dalam sikap yang berani dan berpendirian.

“Bebas aktif itu artinya berani berpendirian. Bermitra dengan AS tidak boleh menjadikan Indonesia negara penurut yang mengorbankan hal-hal prinsipil,” ujarnya.

Di sisi lain, dengan kacamata berbeda, suara pemerintah justru terdengar jauh lebih lugas. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tak berbicara tentang moral global, melainkan grafik pasar, suplai minyak, dan subsidi energi.

“Venezuela sudah lama enggak terlalu aktif di pasar minyak dunia,” ujarnya santai usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Senin (5/1/2026).

Dalam logika ekonomi, Venezuela hanyalah variabel kecil. Dampaknya ke Indonesia “agak jauh”. Pasar saham naik. Rupiah berpotensi menguat. Bahkan, penurunan harga minyak bisa meringankan subsidi.

Namun, Purbaya bahkan melontarkan kritik yang lebih telanjang terhadap realitas global hari ini hukum internasional melemah, PBB tak lagi digdaya, dan negara berdaulat bisa diserang tanpa konsekuensi berarti.

“Hukum dunia agak aneh sekarang. Negara bisa menyerang negara lain yang berdaulat dan seperti bisa lolos dari pengawasan PBB. Jadi PBB-nya amat lemah sekarang,” kata Purbaya.

Untuk diketahui, Kementerian Luar Negeri RI dalam pernyataan resminya tidak secara eksplisit menyebut Amerika Serikat. Melalui akun resmi @Kemlu_RI, pemerintah menyatakan terus mencermati dengan saksama perkembangan di Venezuela serta menyampaikan keprihatinan mendalam atas penggunaan atau ancaman kekuatan yang dapat mengganggu stabilitas kawasan dan melemahkan prinsip kedaulatan negara.

Kemlu RI juga menyerukan semua pihak untuk mengedepankan dialog, menahan diri, serta mematuhi hukum internasional dan prinsip Piagam PBB, termasuk perlindungan terhadap warga sipil.

“Penting bagi komunitas internasional untuk menghormati hak dan kehendak rakyat Venezuela dalam menjalankan kedaulatan mereka,” tulis Kemlu RI, Minggu (4/1/2026) malam.

JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Dino Patti Djalal, mengungkapkan invasi agresi militer Amerika Serikat (AS) ke Venezuela dan penangkapan Presiden Nicolas Maduro sebagai lonceng kematian bagi hukum internasional yang digantikan hukum rimba.

Melansir unggahan di platform X, pada Sabtu (3/1/2026), tokoh diplomasi Indonesia itu melihat dunia tengah memasuki tatanan baru yang sangat berbahaya. Itu terjadi ketika negara adidaya merasa memiliki legitimasi untuk bertindak sewenang-wenang terhadap kedaulatan negara lain.

"Negara yang kuat merasa berhak melakukan aksi 'semau gue' terhadap negara lain. Ini pertanda kita memasuki a dangerous world order," tulis Dino, dilansir SindoNews.

Apa yang dilakukan Trump tersebut juga menunjukkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) makin mandul. Dino mengkritik Dewan Keamanan PBB (DK PBB), negara-negara G7, hingga solidaritas kawasan Amerika Latin dalam merespons aksi militer AS.

Secara khusus, Dino juga mengkritik posisi Indonesia. Menurut Dino, peristiwa ini adalah ujian nyata bagi konsistensi politik luar negeri Indonesia yang berasaskan bebas aktif.

"Saya heran membaca pernyataan @Kemlu_RI Venezuela yang sangat standar dan sama sekali tidak menyebut Amerika Serikat. Sejak kapan kita sungkan/takut mengkritik kawan yg lakukan pelanggaran hukum internasional ? Kenapa Menlu @Menlu_RI Sugiono sampai sekarang tidak bersuara," kritik Dino.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI tidak mengkritik atau justru mendorong semua pihak untuk menahan diri dan mengutamakan jalan damai.

"Indonesia menyerukan kepada seluruh pihak terkait untuk mengedepankan penyelesaian secara damai melalui langkah-langkah deeskalasi dan dialog," tulis pernyataan resmi Kemlu RI.

Kemlu kembali mengingatkan bahwa hukum internasional dan prinsip-prinsip dalam Piagam PBB bukan sekadar pajangan, melainkan harus dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali —termasuk oleh negara sekuat Amerika Serikat.

Betapa cepatnya sebuah kritik berubah menjadi tontonan nasional di era media sosial. Rekaman berisi kritik Dino Patti Djalal terhadap Menteri Luar Negeri Sugiono beredar luas, dibagikan berulang kali, lantas viral dan ditafsirkan seolah-olah sebagai evaluasi menyeluruh atas kinerja diplomasi Indonesia. Padahal, sedikit melirik ke belakang, peristiwa semacam ini sama sekali bukan hal baru dan luar biasa. Menteri mendapat kritik—baik dari mantan pejabat, akademisi, maupun praktisi—adalah bagian normal dari dinamika politik dan pemerintahan.

Dalam perspektif teori sistem, kritik publik semacam ini justru tidak perlu dibaca secara dramatis. Gunaratne (2008) dalam “Understanding Systems Theory: Transition from Equilibrium to Entropy” menyebut kritik sebagai irritation (iritasi), yakni gangguan dari lingkungan yang memaksa sistem untuk merespons, bukan dengan meniru lingkungan tersebut, melainkan melalui logika internalnya sendiri. Dengan kata lain, kritik Dino Patti Djalal tidak serta-merta mengancam eksistensi diplomasi Indonesia, melainkan hanya memicu respons komunikasi dari sistem kementerian luar negeri.

Fragmentasi dalam Masyarakat Digital

Konteks masyarakat digital hari ini membuat iritasi semacam itu terasa lebih bising. Kita hidup dalam masyarakat yang sangat terfragmentasi: opini bertebaran, otoritas terpecah, dan batas antara pakar, politisi, serta warganet semakin kabur. Fragmentasi ini juga berdampak pada sistem pemerintahan, termasuk kementerian luar negeri.

Niklas Luhmann (1989) dalam Ecological Communication, telah mengingatkan bahwa dalam lingkungan kompleks dan terfragmentasi, komunikasi bukan sekadar penyampaian pesan, melainkan mekanisme utama yang memungkinkan sistem bertahan. Komunikasi membantu sistem mempertahankan diferensiasinya dari lingkungan. Artinya, kritik, viralitas, dan opini publik memang mengiritasi sistem diplomasi, tetapi tidak otomatis mengendalikannya.

Di titik inilah kesalahpahaman sering muncul. Publik kerap mengira bahwa viralitas identik dengan kebenaran atau urgensi kebijakan. Padahal, sebagaimana diingatkan Schroeder (2018), bahwa dalam logika sistem, viralitas hanyalah intensitas gangguan, bukan ukuran validitas keputusan.

Visi Presiden, Bukan Visi Menteri

Kebijakan luar negeri Indonesia sepanjang 2025 justru menunjukkan sistem diplomasi yang berjalan dengan agenda relatif stabil dan terukur. Pada 21 Desember 2025, Indonesia menandatangani Perjanjian Perdagangan Bebas dengan Eurasian Economic Union (EAEU), sebuah blok ekonomi yang dipimpin Rusia dan mencakup sejumlah negara Eurasia. Kesepakatan ini membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk Indonesia dan mempertegas orientasi diplomasi ekonomi Indonesia di tengah lanskap global yang multipolar. Langkah ini bukan reaksi atas kritik, melainkan bagian dari strategi jangka menengah yang telah lama dirancang.

Di saat yang sama, Indonesia juga memperkuat perannya dalam kerja sama multilateral. Keanggotaan penuh Indonesia dalam BRICS sejak awal 2025, menandai fase baru diplomasi Indonesia sebagai jembatan kepentingan negara berkembang di tengah kompetisi global. Pemerintah secara konsisten menyuarakan reformasi tata kelola keuangan global dan pembangunan berkelanjutan melalui berbagai forum internasional. Fakta ini menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia bergerak di atas rel yang jauh lebih struktural daripada sekadar dinamika opini publik harian.

Di titik inilah penting mengingat kembali pernyataan Presiden Joko Widodo yang pada Oktober 2019 menegaskan bahwa tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi misi presiden. Pernyataan ini memiliki makna struktural yang sering dilupakan. Menteri bukan aktor soliter dengan agenda pribadi, melainkan bagian dari sistem pemerintahan yang bekerja dalam kerangka visi presiden sebagai kepala pemerintahan. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, arah kebijakan luar negeri ditetapkan secara institusional, bukan ditentukan oleh popularitas atau tekanan media sosial.

Mengapa Sugiono Jadi Sorotan?

Lalu mengapa kritik terhadap Menlu Sugiono kali ini terasa begitu gaduh? Jawabannya terletak pada cara komunikasi yang dipahami secara keliru. Baraldi, Corsi, dan Esposito (2021) menjelaskan bahwa dalam teori sistem, komunikasi bukan transmisi pesan dari pengirim ke penerima, melainkan sintesis dari tiga unsur: informasi, ujaran, dan pemahaman. Kritik Dino Patti Djalal adalah ujaran. Media sosial dan pemberitaan menambahkan lapisan informasi—acap kali tidak utuh. Sistem diplomasi kemudian membentuk pemahamannya sendiri berdasarkan prosedur, kepentingan, dan logika internal.

Padahal, dalam logika sistem, pemahaman tidak dibentuk di ruang publik, melainkan di dalam mekanisme internal institusi. Di sinilah jarak antara persepsi publik dan proses kebijakan seringkali melebar, sebagaimana dicatat Dal Yong Jin (2019) bahwa platform digital kerap menciptakan ruang persepsi yang terpisah dari logika institusional, sehingga publik mudah menganggap representasi media sebagai realitas kebijakan.

Autopoiesis dan Diplomasi Indonesia

Dalam kajian komunikasi di Indonesia, pemikiran Luhmann mulai dibaca sebagai alternatif terhadap pendekatan yang terlalu aktor-sentris. Wahyuni (2025) menekankan bahwa konsep autopoiesis membantu kita memahami bagaimana sistem sosial menciptakan dan mereproduksi elemen-elemennya sendiri melalui mekanisme rujukan-diri dan pembedaan-diri. Kementerian luar negeri, dalam kerangka ini, tidak sekadar menanggapi kritik, melainkan mengolahnya sebagai bagian dari proses diferensiasi untuk memperkuat posisinya di dalam sistem pemerintahan.

Dengan demikian, viralitas kritik Dino Patti Djalal seharusnya dibaca sebagai gejala komunikasi politik di masyarakat digital, bukan sebagai indikator kegagalan diplomasi. Kritik adalah iritasi yang memicu refleksi, bukan palu godam yang meruntuhkan sistem. Fakta bahwa diplomasi Indonesia terus bergerak—melalui perjanjian perdagangan, kerja sama multilateral, dan diplomasi ekonomi—menunjukkan kapasitas sistem untuk tetap bekerja di tengah tekanan lingkungan yang semakin kompleks.

Pelajaran dari Viralitas Kritik

Ada beberapa pelajaran penting dari viralnya kritik Dino Patti Djalal. Pertama, kritik adalah iritasi, bukan ancaman. Ia memicu refleksi, bukan kehancuran. Kedua, komunikasi adalah sintesis, bukan sekadar siapa berkata apa. Ketiga, fragmentasi digital menuntut kemampuan adaptasi yang lebih canggih dari sistem pemerintahan. Keempat, visi presiden tetap menjadi acuan utama kerja menteri. Kelima, autopoiesis memperkuat sistem melalui penciptaan mekanisme internal yang konsisten.

Pada akhirnya, kewarasan berbangsa diuji justru di tengah viralitas semacam ini. Apakah kita membaca kritik sebagai bagian dari dinamika demokrasi, atau sebagai drama politik yang mengaburkan kerja institusional? Dalam perspektif teori sistem, menjaga jarak dari sensasionalisme dan memahami komunikasi secara lebih struktural menjadi kunci. Viralitas seharusnya tidak membuat kita kehilangan perspektif, melainkan mendorong kita melihat bahwa diplomasi Indonesia di 2025 berjalan dalam logika sistem yang jauh lebih stabil daripada yang tampak di layar gawai kita.

JAKARTA - Dino Patti Djalal memiliki rekam jejak panjang di dunia diplomasi. Ia pernah menjadi Wakil Menteri Luar Negeri hingga Dubes RI untuk Amerika Serikat .

Nama Dino Patti Djalal menjadi sorotan publik setelah mengunggah video berisi saran dan masukan konstruktif kepada Menteri Luar Negeri RI Sugiono melalui akun Instagram pribadinya.

Dalam video tersebut, Dino mendorong Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono agar lebih meluangkan waktu memimpin Kementerian Luar Negeri hingga membuka ruang kolaborasi dengan komunitas akar rumput hubungan internasional.

Riwayat Pendidikan Dino Patti Djalal

Mengutip laman resmi dinopattidjalal.com, Dino Patti Djalal lahir di Beograd, Yugoslavia, pada 10 September 1965 dari keluarga diplomat Indonesia. Sejak kecil, Dino telah terbiasa hidup berpindah-pindah negara mengikuti penugasan orang tuanya.

Pendidikan dasar Dino ditempuh di Sekolah Dasar Muhammadiyah, kemudian melanjutkan ke SMP Al-Azhar. Ia menyelesaikan pendidikan menengah atas di McLean, Virginia, Amerika Serikat.

Untuk pendidikan tinggi, Dino Patti Djalal menempuh studi di sejumlah universitas ternama dunia. Ia meraih gelar Sarjana Ilmu Politik dari Carleton University, Ottawa, Kanada. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan Magister Ilmu Politik di Simon Fraser University, Vancouver, Kanada.

Tak berhenti di situ, Dino kemudian menyelesaikan gelar Doktor (Ph.D) Hubungan Internasional di London School of Economics and Political Science (LSE), London, Inggris—salah satu kampus terbaik dunia dalam bidang ilmu sosial dan politik.

Jejak Karier Diplomasi

Dino Patti Djalal bergabung dengan Departemen Luar Negeri RI pada 1987. Kariernya terbilang melesat, dengan penugasan di London, Dili, dan Washington DC. Namanya dikenal luas publik nasional saat menjadi juru bicara Pemerintah Indonesia dalam referendum PBB di Timor Timur pada 1999.

Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Dino dipercaya sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional sekaligus juru bicara presiden selama enam tahun, menjadikannya yang terlama dalam sejarah Indonesia modern.

Ia juga pernah menjabat Duta Besar RI untuk Amerika Serikat (2010–2013) dan Wakil Menteri Luar Negeri RI pada 2014.

Aktivitas Pasca Pemerintahan

Setelah pensiun dari pemerintahan pada 2015, Dino tetap aktif di berbagai forum nasional dan internasional. Ia mendirikan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) yang kini memiliki lebih dari 100 ribu anggota dan menjadi penggagas Conference on Indonesian Foreign Policy, salah satu konferensi kebijakan luar negeri terbesar di dunia.

Dino Patti Djalal juga dikenal sebagai “Bapak Diaspora Indonesia”, penulis 11 buku—termasuk bestseller nasional Harus Bisa—serta aktif dalam berbagai inisiatif perdamaian dan dialog lintas iman di tingkat global.