Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut PT Bursa Efek Indonesia (BEI) akan secara resmi memiliki jajaran direksi baru pada Juni 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi, menerangkan pengumuman mengenai paket direksi anyar Bursa Efek Indonesia bakal jatuh pada 22 Juni 2026 atau sepekan sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BEI yang digelar pada 29 Juni 2026.

”Paling lambat tujuh hari sebelum pelaksanaan RUPS, tanggal 29 Juni. Paling lambat 22 Juni 2026 sudah akan diinformasikan kepada publik,” katanya kepada wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (13/5/2026).

Hasan menerangkan bahwa terdapat sedikitnya terdapat empat calon Direktur Utama BEI yang telah melaksanakan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan perdana pada Selasa (12/5/2026).

Hanya saja, Hasan enggan membeberkan nama paket direksi yang telah terkonfirmasi turut dalam seleksi penentuan jajaran direksi anyar Bursa.

”Kita tunggu ya, yang terpilih saja nanti yang kita akan umumkan. Artinya, untuk menjaga objektivitas prosesnya dan tidak semakin mempengaruhi aspek lain,” tambahnya.

Sebelumnya, OJK telah menerima 28 nama calon direksi BEI yang diajukan dalam empat paket. Hasan Fawzi saat itu menyampaikan batas akhir pengajuan telah ditutup pada 4 Mei 2026. Seluruh kandidat kini memasuki tahap awal seleksi.

Hasan menjelaskan, profil kandidat yang diajukan mencerminkan keberagaman latar belakang, mulai dari pelaku pasar modal hingga profesional dari sektor lain seperti keuangan dan teknologi informasi. Menurutnya, komposisi ini dinilai dapat memperkaya kapasitas strategis BEI ke depan.

Pengajuan paket direksi tersebut mengacu pada ketentuan POJK No. 58/POJK.04/2016, yang mensyaratkan kandidat memiliki integritas, reputasi, serta kompetensi yang memadai. Seluruh calon juga diharapkan mampu menjalankan fungsi bursa secara independen dan profesional.

Lebih lanjut, OJK menaruh harapan besar kepada jajaran direksi dan komisaris BEI terpilih untuk mengawal agenda reformasi pasar modal Indonesia. Agenda tersebut mencakup reformasi struktural, peningkatan likuiditas dan pendalaman pasar, penguatan tata kelola, serta pengembangan infrastruktur bursa yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Selain itu, BEI juga diharapkan mampu memperkuat posisinya di mata investor regional dan global, termasuk memenuhi standar penyedia indeks global serta meningkatkan partisipasi investor domestik, khususnya institusi.

“Harapannya, proses ini menghasilkan direksi yang tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga memiliki kapasitas inovasi untuk mendorong kemajuan pasar modal Indonesia,” kata Hasan.

tentu karena ada empat paket yang kami terima dengan komposisi jumlah direksi bursa adalah tujuh, maka ada 28 nama calon direksi BEI yang masuk mendaftar di OJK

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan telah menerima pengajuan sebanyak empat paket calon direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2026-2030, seusai tenggat waktu pengajuan telah ditutup pada 4 Mei 2026.

Adapun, setiap paket berisi tujuh nama calon direksi BEI, sehingga total terdapat 28 nama calon direksi yang telah mengajukan pendaftaran ke OJK.

“Jumlah nama calon direksi dimaksud, tentu karena ada empat paket yang kami terima dengan komposisi jumlah direksi bursa adalah tujuh, maka ada 28 nama calon direksi BEI yang masuk mendaftar di OJK,” ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) April 2026 secara daring di Jakarta, Selasa.

Hasan mengatakan OJK masih melakukan proses pemeriksaan kelengkapan administrasi dan pemeriksaan latar belakang, serta catatan dari masing-masing calon yang diajukan.

“Secara umum, dapat kami sampaikan dari sisi profil kandidat atau calon yang masuk adalah mencerminkan kombinasi antara pelaku yang memiliki pengalaman kuat di industri pasar modal tentunya, serta terdapat juga calon yang berasal dari profesional di sektor lain yang relevan termasuk dari sektor keuangan dan juga teknologi informasi,” ujar Hasan.

Sebagaimana ketentuan Peraturan OJK (POJK) 58 Tahun 2016, pengajuan dilakukan dalam bentuk paket calon direksi yang diajukan oleh kelompok pemegang saham BEI, dengan setiap calon wajib memenuhi persyaratan integritas kompetensi dan reputasi keuangan yang baik.

Pada tahapan berikutnya, calon direksi BEI dimaksud harus lolos proses penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh komite yang dibentuk oleh OJK.

“Tentu keseluruhan mekanisme pemilihan ini dirancang agar memastikan bahwa seluruh kandidat memiliki kapasitas yang memadai, dalam nantinya menjalankan fungsi pengelolaan kegiatan Bursa Efek secara profesional, independen dan berintegritas,” ujar Hasan.

Hasan menyebut OJK memiliki harapan dan tuntutan yang tinggi terhadap jajaran direksi BEI periode berikutnya, untuk dapat mengawal dan mempercepat agenda reformasi integritas pasar modal Indonesia.

Ia menjelaskan, agenda tersebut juga mencakup penguatan integritas pasar melalui implementasi reformasi secara struktural dan menyeluruh (komprehensif), serta mampu meningkatkan likuiditas dan melakukan pendalaman pasar.

Selain itu, juga memperkuat tata kelola dan transparansi, serta terus mengembangkan infrastruktur bursa yang handal dan adaptif terhadap berbagai perkembangan teknologi terkini.

Lebih lanjut, pihaknya berharap kepemimpinan yang baru nantinya dapat memperkuat posisi BEI dan pasar modal Indonesia terutama di mata para investor regional dan global.

"Termasuk dalam hal ini melalui pemenuhan berbagai standar dan memenuhi ekspektasi dari global index provider, serta dapat mendorong peningkatan partisipasi investor domestik khususnya investor domestik institusional secara lebih dalam dan berkelanjutan," ujar Hasan.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerima 28 nama calon direksi Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2026–2030, yang terdiri dalam 4 paket.

Kandidat yang diajukan dalam 4 paket tersebut mencerminkan kombinasi pelaku pasar modal serta profesional dari sektor lain, termasuk keuangan dan teknologi informasi.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menyampaikan bahwa batas akhir penyampaian paket calon direksi Bursa Efek Indonesia telah ditutup pada 4 Mei 2026. Setiap paket terdiri dari tujuh posisi direksi, sehingga total terdapat 28 nama yang masuk dalam proses seleksi awal.

“Pengajuan dilakukan dalam bentuk paket sesuai ketentuan, dan seluruh kandidat telah melalui tahap pendaftaran awal sebagaimana diatur dalam POJK,” ujarnya.

Saat ini, OJK masih melakukan proses verifikasi kelengkapan administrasi terhadap seluruh calon direksi BEI tersebut. Tahapan ini menjadi bagian awal sebelum kandidat menjalani uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).

Hasan menjelaskan, profil kandidat yang diajukan mencerminkan keberagaman latar belakang, mulai dari pelaku pasar modal hingga profesional dari sektor lain seperti keuangan dan teknologi informasi. Menurutnya, komposisi ini dinilai dapat memperkaya kapasitas strategis BEI ke depan.

Pengajuan paket direksi tersebut mengacu pada ketentuan POJK No. 58/POJK.04/2016, yang mensyaratkan kandidat memiliki integritas, reputasi, serta kompetensi yang memadai. Seluruh calon juga diharapkan mampu menjalankan fungsi bursa secara independen dan profesional.

Lebih lanjut, OJK menaruh harapan besar kepada jajaran direksi dan komisaris BEI terpilih untuk mengawal agenda reformasi pasar modal Indonesia. Agenda tersebut mencakup reformasi struktural, peningkatan likuiditas dan pendalaman pasar, penguatan tata kelola, serta pengembangan infrastruktur bursa yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Selain itu, BEI juga diharapkan mampu memperkuat posisinya di mata investor regional dan global, termasuk memenuhi standar penyedia indeks global serta meningkatkan partisipasi investor domestik, khususnya institusi.

“Harapannya, proses ini menghasilkan direksi yang tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga memiliki kapasitas inovasi untuk mendorong kemajuan pasar modal Indonesia,” kata Hasan.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi mengatakan bahwa calon direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) terpilih diumumkan paling lambat pada 22 Juni mendatang.

“Paling lambat satu minggu sebelum pelaksanaan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) bursa (BEI), kalau nggak salah pelaksanaan RUPS-nya tanggal 29 Juni, jadi nanti paling lambat 22 Juni akan kami umumkan (calon terpilihnya),” ujarnya kepada awak media saat ditemui di Jakarta, Senin.

Ia menuturkan, saat ini sudah terdapat dua paket calon direksi PT BEI yang diajukan dan berkas pendaftaran para calon tersebut kini sedang dalam tahap verifikasi administrasi. Sementara itu, batas waktu pendaftaran ditetapkan berakhir pada 4 Mei 2026.

Selain itu, pihaknya juga sudah membentuk panitia seleksi untuk memilih jajaran calon direksi PT BEI, direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan komisaris PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Hasan berharap dengan jangka waktu sekitar 1,5 bulan sejak penutupan masa pendaftaran hingga target waktu pengumuman, pihaknya dapat menentukan komposisi direksi terbaik untuk mengelola dan mengembangkan BEI selama 4 tahun ke depan.

Ia pun meminta para calon direksi untuk benar-benar memahami tugas yang akan mereka jalankan nantinya di tengah berbagai tantangan pasar dan kondisi perekonomian global yang semakin kompleks.

Pihaknya menginginkan adanya sinergi dan kolaborasi yang lebih erat dengan jajaran direksi BEI baru nantinya untuk mendorong reformasi dan pendalaman pasar modal di Indonesia.

“Kami di OJK ingin memastikan ada mitra direksi bursa (BEI) yang terbaik yang bisa mengawal agenda-agenda reformasi integritas dan agenda pendalaman pasar yang kami gagas di OJK bersama seluruh stakeholders (pemangku kepentingan) di pasar modal,” ucap Hasan Fawzi.

Sebelumnya, Hasan Fawzi menyampaikan bahwa proses pemilihan masih akan mengacu pada peraturan yang berlaku, yaitu susunan direksi dan komisaris akan diajukan oleh para Anggota Bursa (AB) yang merupakan pemegang saham PT BEI.

Dari sebanyak lima calon direksi, ia memastikan akan terdapat unsur keterwakilan, yang mana berasal dari AB, emiten, profesional, regulator, dan sebagainya.

“Ini ada unsur keterwakilan. Ada dua yang harus ada sumber dari para Anggota Bursa supaya mereka juga merepresentasikan kepentingan pelaku utama, kemudian satu dari emiten, dan ada satu lainnya dari profesional, ada satu dari regulator, dan sebagainya,” ujar Hasan.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan mengonfirmasi telah menerima nama-nama calon direksi Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode kepengurusan berikutnya.

Saat ini, proses seleksi masih berada pada tahap awal berupa pemeriksaan kelengkapan administrasi.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi mengatakan, panitia seleksi sedang melakukan evaluasi terhadap dokumen para kandidat yang telah diajukan.

“Sudah ada yang masuk ke kami secara resmi, walaupun batas waktunya belum selesai. RUPS akan dilaksanakan pada akhir Juni sesuai ketentuan. Paket calon direksi sudah ada yang masuk, dan saat ini kami memulai proses awal berupa evaluasi kelengkapan persyaratan administrasi,” ujarnya saat ditemui di Gedung BEI, Senin (27/4/2026).

Meski demikian, Hasan belum bersedia mengungkap nama-nama kandidat, mengingat masa pendaftaran masih dibuka hingga 4 Mei mendatang.

Menurutnya, pengumuman nama pendaftar pada tahap ini belum tepat karena proses verifikasi administrasi masih berjalan dan masih ada kemungkinan sejumlah calon dinyatakan tidak lolos apabila persyaratannya belum lengkap.

“Kalau diumumkan sekarang, lalu ternyata ada yang dokumennya kurang lengkap, tentu kurang elok. Prinsipnya, semua pengusung, baik kelompok pemegang saham maupun anggota bursa, harus memastikan kelengkapan administrasi sejak awal,” katanya.

Hasan menambahkan, agenda pergantian pengurus tahun ini tidak hanya mencakup Direksi BEI, tetapi juga pemilihan direksi Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) serta perubahan jajaran komisaris Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

OJK, lanjutnya, telah membentuk panitia seleksi untuk ketiga proses tersebut guna memastikan tata kelola dan proses pemilihan berjalan sesuai ketentuan.

“Kami sudah membentuk panitia seleksi untuk tiga proses dimaksud, yakni pencalonan Direksi BEI, Direksi KPEI, dan komisaris KSEI. Nanti, setelah lolos secara administratif, akan ada tahapan lanjutan yang juga harus dipastikan kelengkapannya,” tutur Hasan.

(DESI ANGRIANI)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerima dua paket calon direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menjelang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dijadwalkan berlangsung akhir Juni 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan batas akhir pengajuan calon direksi BEI ditetapkan pada 4 Mei 2026.

"Batas waktu terakhir pengajuan calon direksi Bursa Efek Indonesia yang RUPS-nya dilaksanakan di akhir Juni itu di tanggal 4 Mei 2026," kata Hasan di gedung BEI, Jakarta, Senin (27/4).

Ia menyebut hingga kini sudah ada dua paket calon direksi yang masuk ke OJK. Saat ini, Otoritas tengah mengevaluasi kelengkapan persyaratan administrasi dari masing-masing paket.

OJK juga telah membentuk panitia seleksi (pansel) untuk proses pemilihan direksi BEI.

Panitia seleksi tersebut juga menangani pencalonan direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) serta calon komisaris PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Menurut Hasan, untuk KPEI kemungkinan hanya ada satu paket calon karena struktur pemegang sahamnya tunggal. Sementara itu, pencalonan komisaris KSEI juga akan dilakukan pada tahun ini.

"Kami sudah membentuk panitia seleksi untuk tiga proses dimaksud, baik untuk pencalonan direksi Bursa Efek Indonesia, pencalonan direksi KPEI, dan juga pencalonan komisaris KSEI," ujar Hasan.

Hasan masih enggan membeberkan latar belakang para kandidat yang masuk dalam paket calon direksi BEI. Ia menyebut proses administrasi masih berlangsung dan komposisi calon masih bisa berubah.

Ia menegaskan kelompok pemegang saham atau anggota bursa pengusung harus memastikan kelengkapan administrasi, kompetensi, dan integritas kandidat yang diajukan sebelum batas waktu penyerahan.

"Nah itu siklusnya paling lambat sampai tanggal 4 Mei harus diselesaikan," ujar Hasan.

[Gambas:Youtube]

Paket itu harus sudah terseleksi dulu, bukan asal usung. Tolong dipastikan bahwa Anggota Bursa memanfaatkan haknya sebagai pemegang saham

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta Anggota Bursa selektif mengusung paket calon Direksi Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan memastikan proses seleksi dilakukan secara menyeluruh, termasuk aspek kompetensi, kapasitas dan integritas calon.

“Paket itu harus sudah terseleksi dulu, bukan asal usung. Tolong dipastikan bahwa Anggota Bursa memanfaatkan haknya sebagai pemegang saham dan Anggota Bursa untuk melakukan proses pemilihan dengan baik,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon (PMDK) OJK Hasan Fawzi dijumpai di Gedung DPR RI di Jakarta, Rabu.

Untuk diketahui, kewajiban Anggota Bursa untuk menyeleksi calon direksi telah tertuang dalam Pasal 8 Ayat (2) Peraturan OJK (POJK) Nomor 58 Tahun 2016 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Bursa Efek.

Hasan mengingatkan Anggota Bursa yang mengusung atau mengajukan paket calon direksi bertanggung jawab melakukan penelitian dan penelaahan atas kecakapan serta integritas para calon yang didukung.

Dengan proses yang berkualitas tersebut, ia berharap paket calon yang diajukan kepada OJK merupakan kandidat terbaik yang mampu mewakili harapan dan ekspektasi pemegang saham serta pemangku kepentingan pasar modal.

Selanjutnya, jika paket calon telah disampaikan kepada OJK, Hasan menjelaskan bahwa otoritas akan melakukan penilaian terhadap kompetensi, kemampuan dan integritas calon melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilakukan oleh panitia seleksi OJK.

Sesuai ketentuan, paket calon yang lulus uji kelayakan dan kepatutan nantinya akan dimintakan persetujuan pengangkatan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Adapun pencalonan dan pengajuan calon anggota direksi bursa efek dilakukan oleh kelompok Anggota Bursa dengan paling sedikit terdiri dari 10 Anggota Bursa, sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 ayat (1) POJK 58/2016.

Kelompok tersebut secara bersama-sama harus memenuhi syarat transaksi efek dengan porsi paling sedikit 10 persen dari total frekuensi dan nilai perdagangan efek di bursa efek selama 12 bulan terakhir. Selain itu, setiap Anggota Bursa hanya dapat tergabung dalam satu kelompok pencalonan.

Hasan mengatakan, OJK juga telah menerbitkan surat melalui bursa yang disampaikan kepada seluruh pemegang saham dan Anggota Bursa, yang menetapkan cut-off perhitungan eligibilitas berdasarkan data aktivitas selama satu tahun terakhir, yakni April 2025 hingga Maret 2026.

Namun hingga saat ini, ujar Hasan, OJK belum menerima pengajuan paket calon direksi. Hal ini karena periode cut-off baru berakhir pada akhir Maret 2026, sehingga anggota bursa masih dalam tahap melakukan seleksi dan penelaahan.

Adapun batas akhir penyampaian paket calon kepada OJK ditetapkan paling lambat 4 Mei 2026.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku pasar modal menyampaikan sejumlah harapan untuk Direksi baru Bursa Efek Indonesia (BEI), terutama dapat membenahi pekerjaan rumah di pasar modal.

Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia Budi Frensidy menuturkan saat ini pekerjaan rumah Bursa adalah untuk membuat aturan yang tidak merugikan investor dan emiten.

“Bukan aturan seperti FCA, suspensi tidak jelas, dan lain-lain,” ucap Budi, Jumat (27/3/2026).

Budi juga berharap direksi baru BEI nantinya merupakan direksi yang kompeten dalam menghadapi permintaan investor institusi, terutama asing dengan dana pasifnya, termasuk pengelola indeks global.

Sebagai informasi, sejumlah nama yang beredar di pasar yang dikabarkan akan maju menjadi Direktur BEI adalah Iding Pardi yang merupakan Direktur Utama Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI), Jeffrey Hendrik yang merupakan Pjs Direktur Utama BEI, dan Laksono Widodo yang merupakan mantan Direktur Perdagangan & Pengaturan Anggota Bursa 2018-2022

Adapun dikonfirmasi, Pjs Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menolak untuk mengomentari kabar yang menyebutkan dirinya akan maju mencalonkan diri menjadi Direktur Utama BEI.

Sementara itu, Direktur Utama KPEI Iding Pardi membenarkan kabar dirinya akan maju mencalonkan diri menjadi Direktur Utama BEI.

“Insya Allah. [Saya] belum mendaftar ke OJK, masih persiapan,” ucap Iding dikonfirmasi, Jumat (29/3/2026).

Adapun mantan Direktur Utama BRI Danareksa Sekuritas Laksono Widodo tidak membalas pesan dari Bisnis saat dikonfirmasi.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan Hasan Fawzi mengatakan ketentuan pencalonan direksi baru Bursa akan dikaitkan dengan proporsi aktivitas perusahaan efek per akhir Maret ini.

“Kami akan memberikan panduan bahwa per akhir Maret itu, angka statistik satu tahun ke belakang akan jadi acuan untuk eligibilitas atau kelayakan para perusahaan efek mengajukan paket calon,” ujar Hasan, Rabu (25/3/2026).

Hasan juga menuturkan sampai saat ini, belum ada nama atau paket calon yang secara resmi masuk ke OJK. Menurutnya, OJK memberikan batas pengajuan calon direksi BEI pada 4 Mei 2026.

“Jadi belum ada yang secara resmi masuk ke OJK. Nah, nanti batas waktunya itu adalah 4 Mei 2026,” tuturnya.

Hasan menjelaskan perusahaan-perusahaan efek sebagai pemegang saham wajib melakukan penelaahan, penelitian, dan pemeriksaan kecakapan dan kelayakan kemampuan dari masing-masing calon direksi BEI. Kecakapan dan kelayakan tersebut baik untuk direktur utama, direktur perdagangan, direktur pencatatan, dan direktur lainnya.

Hasan berharap calon-calon direksi BEI yang datang ke OJK telah terseleksi dengan baik dari perusahaan efek.

Insya Allah sedang persiapan

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) Iding Pardi menyatakan diri siap untuk maju sebagai calon Direktur Utama (Dirut) PT Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2026-2030.

Adapun penetapan jajaran direksi baru BEI akan ditentukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Juni 2026.

“Insya Allah sedang persiapan,” ujar Iding saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Dalam kesempatan ini, Iding membenarkan terkait dengan enam nama calon direksi BEI lainnya di dalam gerbong/paketnya, yang diterima oleh ANTARA.

“Iya betul,” ujar Iding saat dikonfirmasi susunan paket calon direksi BEI.

Sebagai informasi, pemilihan calon direksi BEI dilakukan melalui sistem paket, yang mana Anggota Bursa (AB) mengusulkan satu tim lengkap yang terdiri dari direktur utama dan beberapa direktur fungsional.

Berikut merupakan susunan paket calon direksi BEI, yang telah mendapatkan konfirmasi dari Dirut KPEI Iding Pardi :

• Direktur Utama KPEI- Iding Pardi
• Direktur PT Elit Sukses Sekuritas - Zaki Mubarak
• Kadiv Pengawasan Transaksi BEI - Yulianto Aji Sadono​​​​​​​
• Direktur KPEI - Umi Kulsum
• Mantan Direktur Utama Bumiputera Sekuritas - Ahmad Subagja
• Direktur Pefindo Biro Kredit - Yohannes Liauw
• Direktur PT UBS Sekuritas Indonesia - Andre Tjahjamuljo

Di sisi lain, Iding menyatakan pihaknya belum menyampaikan paket calon Direksi BEI tersebut ke pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK), selaku pihak yang berwenang dalam melangsungkan proses seleksi nantinya.

“Prosesnya belum mulai,” ujar Iding.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon (PMDK) OJK Hasan Fawzi menyatakan, pihaknya belum menerima paket calon direksi BEI hingga saat ini.

Adapun, batas akhir pengajuan paket calon direksi BEI ditetapkan pada 4 Mei 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.

“Belum, sama sekali belum ada yang masuk ke OJK (paket calon direksi BEI). Tapi silakan, artinya mungkin mereka sudah mulai. Karena sudah waktunya untuk membuat paket calon dan sebagainya, kami persilakan sesuai mekanisme pasar,” ujar Hasan.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Belum, sama sekali belum ada yang masuk ke OJK (paket calon direksi BEI). Tapi silakan, artinya mungkin mereka sudah mulai. Karena sudah waktunya untuk membuat paket calon dan sebagainya..,

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan bahwa pihaknya belum menerima paket calon direksi Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga saat ini, dengan batas akhir pengajuan ditetapkan pada 4 Mei 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, beredar kabar mengenai tiga paket calon direksi BEI periode 2026-2030 yang dipimpin masing-masing oleh Jeffrey Hendrik (Pjs. Direktur Utama BEI), Iding Pardi (Direktur Utama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia), serta Laksono Widodo (mantan Direktur Utama PT BRI Danareksa Sekuritas).

“Belum, sama sekali belum ada yang masuk ke OJK (paket calon direksi BEI). Tapi silakan, artinya mungkin mereka sudah mulai. Karena sudah waktunya untuk membuat paket calon dan sebagainya, kami persilakan sesuai mekanisme pasar,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) OJK Hasan Fawzi saat dijumpai di Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu.

Hasan menjelaskan, ketentuan pencalonan nantinya akan dikaitkan dengan proporsi aktivitas para perusahaan efek per akhir Maret 2026.

Dalam hal ini, angka statistik selama satu tahun ke belakang akan menjadi acuan dalam menentukan eligibilitas atau kelayakan perusahaan efek untuk mengajukan paket calon direksi BEI.

Ia menambahkan bahwa data yang digunakan mencakup periode April tahun sebelumnya hingga Maret tahun berjalan. Dari rentang waktu tersebut akan terlihat proporsi nilai transaksi dan frekuensi aktivitas masing-masing perusahaan efek, yang kemudian menjadi dasar dalam menentukan hak pencalonan.

Sejalan dengan itu, Hasan juga mengingatkan bahwa perusahaan efek sebagai pemegang saham bursa memiliki kewajiban untuk melakukan penelaahan, penelitian, serta pemeriksaan menyeluruh terhadap kecakapan dan kelayakan masing-masing calon direksi yang akan diusulkan.

OJK berharap, paket calon yang diajukan nantinya telah melalui proses seleksi internal yang ketat dan memadai dari masing-masing perusahaan efek pengusung.

“Jadi datang ke OJK itu kami berharap calon-calon yang sudah terseleksi dengan baik dari perusahaan efek. Batas waktunya nanti di tanggal 4 Mei,” kata Hasan.

Apabila paket calon telah resmi diajukan kepada OJK, maka otoritas akan membentuk panitia seleksi (pansel) yang dipimpin oleh deputi komisioner di bidang pasar modal bersama dengan anggota terkait untuk melakukan proses penilaian dan seleksi lanjutan terhadap para kandidat yang diusulkan.

Hasan juga memastikan bahwa proses pencalonan direksi BEI saat ini mengacu pada ketentuan yang masih berlaku, mengingat hingga kini skema demutualisasi BEI belum memiliki landasan regulasi yang dapat digunakan sebagai dasar.

“Tampaknya karena waktu, untuk sementara kami lakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Nanti tentu pada saatnya demutualisasi ada, kami akan melakukan penyelarasan,” kata Hasan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pjs. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi mendetailkan kriteria sosok yang dibutuhkan untuk mengisi jajaran direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menjelang berakhirnya masa jabatan pengurus bursa pada 2026. BEI sendiri akan menetapkan direksi baru pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Juni 2026.

Hasan menyampaikan setiap posisi direksi di BEI memiliki standar kompetensi yang berbeda sesuai dengan bidang yang akan dipimpin.

“Kalau di bursa sekarang ada tujuh posisi direksi dan lima komisaris. Masing-masing punya standar kompetensi yang dituntut oleh posnya masing-masing,” ujar Hasan saat ditemui usai mengikuti fit and proper test calon anggota Dewan Komisioner OJK di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Menurutnya, untuk posisi direktur utama, sosok yang dibutuhkan adalah figur yang memiliki pemikiran visioner, kemampuan strategis, serta kepemimpinan yang kuat untuk mengarahkan pengembangan bursa ke depan.

Sementara itu, untuk posisi direksi lainnya, kompetensi yang dibutuhkan akan menyesuaikan dengan fungsi masing-masing bidang, seperti perdagangan, pencatatan, hingga pengelolaan administrasi dan keuangan.

“Yang membawahi perdagangan tentu harus ahli di mekanisme dan penyelenggaraan perdagangan. Yang membawahi pencatatan harus memahami proses pasar perdana, pencatatan, dan sebagainya,” jelasnya.

Dia menambahkan bahwa fungsi pendukung seperti pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia juga menjadi aspek penting dalam struktur organisasi bursa.

“Administrasi juga sama pentingnya. CFO yang mengurus keuangan, SDM, dan sebagainya ini juga tidak kalah penting,” kata Hasan.

Sebagaimana diketahui, jajaran komisaris dan direksi BEI akan mengakhiri masa jabatannya pada tahun ini. Adapun nama-nama pengurus baru nantinya akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang dijadwalkan berlangsung pada Juni mendatang.

Dalam prosesnya, para pemegang saham terlebih dahulu melakukan seleksi awal terhadap kandidat direksi dan komisaris sebelum diajukan kepada OJK untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.

Hasan menjelaskan bahwa mekanisme tersebut bertujuan memastikan kandidat yang terpilih benar-benar memiliki kualitas dan kompetensi yang dibutuhkan untuk memimpin Bursa Efek Indonesia.

“Calon-calon itu disaring lebih awal oleh para pemegang saham, kemudian diajukan ke OJK untuk diuji kembali melalui fit and proper test,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA —Dewan Komisaris dan Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) sepakat untuk mengangkat Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik sebagai Pejabat Sementara (PJs) Direktur Utama yang lowong usai Iman Rachman mengundurkan diri.

Kepastian itu disampaikan oleh Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko BEI Sunandar ketika berbincang dengan awak media di gedung BEI, Selasa (3/2/2026).

"Sementara pengantinya [Dirut BEIitu, Pak Jefri," kata Sunandar singkat.

Jeffrey Hendrik merupakan Direktur Pengembangan BEI yang diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 29 Juni 2022. Latar belakang pendidikan Jeffrey ialah Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti pada 1995.

Jeffrey memiliki karier yang panjang di pasar modal Indonesia. dia memulai karier di PT Zone Pratama (1994-1996), kemudian melanjutkan sebagai Corporate Finance PT Transpacific Securindo (1996-1999).

Pada 1999—2022, Jeffrey menjabat sebagai Direktur Utama PT Phintraco Sekuritas. Dia juga merupakan Anggota Komite Perdagangan dan Penyelesaian Transaksi Efek BEI (2019-2020), Pengurus Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) Anggota Departement Perdagangan Efek (2020-2022), dan Anggota Task Force Keuangan Berkelanjutan OJK sejak 2021.

Pengangkatan Jeffrey sebagai PJs Dirut BEI merujuk pada pasal 23 ayat (3) Peraturan OJK No.58/POJK.04/2016 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Bursa Efek. Beleid itu mengatur bahwa dalam hal terjadi jabatan direktur utama BEI lowong, salah satu anggota Direksi BEI wajib ditunjuk berdasarkan keputusan Direksi BEI.

Direksi yang ditunjuk itu akan bertindak sebagai pejabat sementara untuk melaksanakan tugas dan wewenang direktur utama yang lowong tersebut sampai dengan diangkatnya pengganti, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

Setelah Iman Rachman mengundurkan diri pada Jumat (30/1/2026), masih ada enam orang Direksi BEI yang aktif. Mereka adalah Direktur Penilaian Perusahaan I Gede Nyoman Yetna, Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa Irvan Susandy, Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan Kristian Manullang, Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko Sunandar, Direktur Pengembangan Jeffrey Hendrik, dan Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum Risa E. Rustan.

Mengacu pada ketentuan POJK No.58/2016 itu, salah satu dari enam orang tersebut akan ditunjuk sebagai PJs Direktur Utama BEI menggantikan Iman Rachman. Direksi dan Dewan Komisaris BEI telah menggelar pertemuan untuk menunjuk PJs Dirut BEI pada Jumat (30/1/2026).

Dalam keterangan resminya, Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad menyampaikan penunjukan pejabat sementara Dirut akan dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari OJK.

Namun hingga kemarin, Pejabat Sementara Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Frederica Widyasari Dewi belum secara eksplisit menyampaikan sosok pengganti Iman Rachman.

“Itu belum ya. Nanti lagi kita siapin ya,” ujarnya singkat ketika ditanya wartawan di gedung BEI, Senin (2/2/2026).

Nama Jeffrey Hendrik santer disebut-sebut sebagai pengganti Iman Rachman setelah hadir dalam pertemuan pada Sabtu (31/1/2026) malam di kantor Danantara.

Pertemuan itu turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekomomian Airlangga Hartanto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Kepala BP BUMN yang juga Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga CEO Danantara Rosan Roeslani, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, pengganti Ketua dan Wakil Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari, Anggota Dewan Komisioner OJK Hasan Fawzi, dan Dirut Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Samsul Hidayat.

Seusai pertemuan itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal bahwa Jeffrey Hendrik menggantikan posisi Iman Rachman. Purbaya juga menyebut bahwa Jeffrey mewakili BEI untuk berdiskusi dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI) dalam pertemuan dijadwalkan berlangsung pada Senin (2/2/2026).