#30 tag 24jam
2 item, 1 hal
Layanan Merek Indonesia: Durasi Tersingkat dengan Biaya Paling Terjangkau
Melalui optimalisasi sistem pemeriksaan, para pemohon di tanah air dapat menyelesaikan seluruh proses pendaftaran merek hingga selesai dalam waktu rata-rata 6 bulan.... | Halaman Lengkap [563] url asal
#merek-dagang #kekayaan-intelektual #direktorat-jenderal-kekayaan-intelektual-djki #hak-intelektual #brand-lokal
(SINDOnews Ekbis - Terkini) 03/02/26 13:23
v/123955/
JAKARTA - Bagi pelaku usaha, kecepatan dalam mengamankan identitas bisnis merupakan langkah awal yang krusial. Dalam skala regional, Indonesia kini menawarkan efisiensi layanan pendaftaran merek yang sangat kompetitif.Melalui optimalisasi sistem pemeriksaan, para pemohon di tanah air dapat menyelesaikan seluruh proses pendaftaran hingga selesai dalam waktu rata-rata 6 bulan. Komitmen tersebut tercermin dari posisi Indonesia yang kini sangat kompetitif jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual , Hermansyah Siregar memberikan keterangan, di Jakarta pada 29 Januari 2026 bahwa kemudahan akses ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam mendukung ekosistem usaha nasional. Ia menekankan, bahwa pelayanan yang transparan dan terjangkau akan mendorong kesadaran masyarakat untuk segera melegalkan aset berharganya melalui sistem yang kian terintegrasi.
DJKI Perkenalkan Layanan Konsultasi Kekayaan Intelektual melalui Video Call
"Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan yang inklusif serta adaptif terhadap kebutuhan pelaku usaha. Dengan prosedur yang lebih ringkas, kami ingin memastikan bahwa masyarakat khususnya pemohon merek mendapatkan kepastian hukum dengan cara yang paling efisien," ujar Hermansyah.
Jika menilik perbandingan dengan negara tetangga seperti Malaysia, proses serupa melalui MyIPO umumnya memerlukan waktu yang lebih panjang dengan biaya pendaftaran sekitar Rp3,3 juta per kelas. Standar waktu dan biaya di Indonesia yang lebih efisien ini tentu menjadi dukungan moral dan finansial bagi pengusaha lokal agar dapat segera fokus pada pengembangan dan promosi produknya.
Efisiensi ini bahkan tetap terlihat stabil saat disandingkan dengan negara-negara maju lainnya. Di Jepang, pendaftaran merek melalui JPO memerlukan biaya sekitar Rp4,8 juta dengan durasi 7 hingga 12 bulan.
Sementara di Amerika Serikat, pemohon perlu menyiapkan biaya sekitar Rp5,5 juta dengan waktu tunggu yang mencapai 18 bulan. Bahkan di wilayah Eropa, biayanya dapat mencapai belasan juta rupiah.
Di sisi lain, Indonesia menetapkan biaya pendaftaran bagi kategori umum sebesar Rp1,8 juta per kelas. Keberpihakan negara juga sangat terlihat melalui penyediaan tarif khusus bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang hanya sebesar Rp500 ribu.
Skema ini menjadikan akses terhadap pelindungan kekayaan intelektual di tanah air terasa lebih merangkul semua kalangan masyarakat. Meskipun menawarkan kemudahan dari sisi durasi dan tarif, DJKI memastikan bahwa kualitas perlindungan tetap menjadi poin utama.
Kemenkum: Pendaftaran Merek di DJKI untuk Melindungi Kekayaan Intelektual
Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Fajar Sulaeman Taman mengataka, bahwa meskipun proses kini jauh lebih cepat dan terjangkau, aspek ketelitian dalam pemeriksaan tetap menjadi prioritas utama. Hal ini dilakukan guna memastikan setiap merek yang terdaftar memiliki daya pembeda yang kuat dan tidak melanggar hak pihak lain, sehingga meminimalisir risiko sengketa hukum di masa depan.
"Kecepatan durasi enam bulan ini tidak mengurangi standar ketelitian kami. Pemeriksaan dilakukan secara mendalam dan komprehensif untuk menjamin kualitas merek yang terdaftar. Kami ingin masyarakat merasa aman karena merek mereka telah melalui proses validasi yang akurat, sehingga pondasi hukum produk asli Indonesia tetap kokoh di pasar global," tutur Fajar.
Kini akses untuk mendapatkan pelindungan hukum bukan lagi sebuah tantangan yang rumit maupun mahal. Dengan durasi pemeriksaan yang singkat dan biaya yang sangat kompetitif, saat inilah momentum terbaik bagi para pemilik usaha untuk memberikan jaminan keamanan pada identitas bisnis mereka. Jangan biarkan kerja keras Anda tanpa payung hukum hanya karena menunda langkah pendaftaran yang sebenarnya sudah sangat dipermudah oleh negara.
Mari jadikan merek Anda sebagai aset berharga yang diakui secara legal. Seluruh prosedur pendaftaran mandiri dapat dilakukan dengan praktis melalui laman resmi merek.dgip.go.id. Dengan prosedur yang kian efisien, mari wujudkan kemandirian ekonomi melalui pelindungan kekayaan intelektual sejak dini.
(akr)
DJKI Perkenalkan Layanan Konsultasi Kekayaan Intelektual melalui Video Call
DJKI Kementerian Hukum memperkenalkan SIVIKI (Sistem Informasi Virtual Kekayaan Intelektual) sebagai layanan konsultasi daring resmi bagi masyarakat dan pemohon... | Halaman Lengkap [501] url asal
#direktorat-jenderal-kekayaan-intelektual-djki #kekayaan-intelektual #kementerian-hukum #virtual
(SINDOnews Ekbis - Terkini) 03/02/26 11:37
v/123796/
JAKARTA - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)Kementerian Hukum memperkenalkan SIVIKI (Sistem Informasi Virtual Kekayaan Intelektual) sebagai layanan konsultasi daring resmi bagi masyarakat dan pemohon Kekayaan Intelektual (KI) . Layanan ini dihadirkan untuk memberikan akses informasi yang akurat dan tepercaya guna mendukung proses pelindungan KI sejak tahap awal.SIVIKI merupakan sarana konsultasi virtual berbasis video conference yang memungkinkan masyarakat memperoleh penjelasan langsung terkait prosedur, persyaratan, serta tahapan permohonan KI. Melalui layanan ini, DJKI berupaya meningkatkan pemahaman pemohon agar setiap proses pengajuan KI dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kemenkum: Pendaftaran Merek di DJKI untuk Melindungi Kekayaan Intelektual
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar menyampaikan, bahwa kehadiran SIVIKI merupakan bagian dari komitmen DJKI dalam menghadirkan layanan publik yang mudah diakses. Melalui SIVIKI, pemohon dapat berinteraksi langsung dengan petugas untuk memperoleh layanan dan informasi yang tepat, sehingga proses pengajuan dapat berjalan lancar hingga selesai.
“Melalui SIVIKI, DJKI menyediakan layanan konsultasi resmi yang mudah diakses oleh masyarakat. Layanan ini diharapkan dapat membantu pemohon memahami prosedur Kekayaan Intelektual secara tepat, sehingga proses pengajuan berjalan sesuai ketentuan dan pelindungan KI dapat diberikan secara optimal,” ujarnya saat ditemui di kantor DJKI, Senin 02 Februari 2026.
Hermansyah menjelaskan, kehadiran SIVIKI dirancang untuk kebutuhan konsultasi yang lebih komprehensif. Layanan ini memungkinkan interaksi langsung melalui video, dilengkapi dengan fitur share screen yang memudahkan petugas maupun pemohon menjelaskan dokumen, sistem, atau materi tertentu secara visual.
Selain itu, tersedia pula fitur obrolan teks (chat) selama sesi berlangsung, termasuk fasilitas unggah dokumen sebagai bahan pendukung konsultasi.
“Layanan SIVIKI mencakup konsultasi berbagai rezim Kekayaan Intelektual, seperti misalnya merek, paten, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, serta rahasia dagang. Konsultasi ini dilakukan secara daring dengan petugas DJKI yang berkompeten sesuai bidangnya,” terang Hermansyah.
Selain SIVIKI, DJKI juga menyediakan layanan Webchat sebagai kanal konsultasi berbasis percakapan teks. Melalui Webchat, pengguna dapat berkomunikasi secara real time dengan petugas layanan informasi untuk konsultasi singkat, klarifikasi informasi, maupun penyampaian pertanyaan terkait layanan KI.
Waspada! DJKI Soroti Risiko Pelanggaran KI Akibat Teknologi AI
Webchat dilengkapi dengan fitur pengiriman lampiran dokumen yang dapat dimanfaatkan pengguna untuk menyampaikan dokumen pendukung secara cepat dan praktis. Kanal ini dinilai efektif untuk kebutuhan konsultasi yang bersifat sederhana dan tidak memerlukan pembahasan mendalam.
DJKI menegaskan bahwa pemanfaatan layanan resmi seperti Webchat dan SIVIKI menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat sistem pelindungan KI nasional. Selain menjamin keakuratan informasi, layanan ini juga berperan penting dalam menjaga keamanan data pemohon serta memastikan proses layanan berjalan sesuai ketentuan hukum.
Informasi mengenai jadwal layanan dapat diakses di hari senin - kamis jam 08.00 - 15.00 dan jumat jam 08.00 - 15.30, Layanan SIVIKI dan Webchat dapat diakses melalui laman resmi DJKI di dgip.go.id. Selain SIVIKI & Webchat, kanal lain seperti Call Center 152, email [email protected], lapor lapor.go.id tetap aktif digunakan. DJKI juga terus melakukan sosialisasi agar masyarakat semakin mengenal dan memanfaatkan layanan konsultasi resmi ini.
Melalui pengenalan berbagai kanal layanan digital tersebut, DJKI berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelindungan Kekayaan Intelektual semakin meningkat, sehingga KI dapat dikelola secara tepat sebagai aset hukum dan ekonomi yang bernilai.
(akr)
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)