Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka layanan Pojok Pajak di Lobby Menara Bank Mega pada Selasa (16/12).

Layanan yang dibuka pada pukul 09.00-17.00 WIB ini untuk memudahkan aktivasi akun Coretax bagi karyawan CT Corp dan wajib pajak sekitar.

Inisiatif ini bertujuan menyederhanakan proses pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan 2025 tanpa harus datang jauh ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

"Di Pojok Pajak ini kami berusaha menjelaskan kepada wajib pajak, menjelaskan kenapa wajib pajak harus melakukan aktivasi Coretax, serta kami membuka layanan agar wajib pajak tidak perlu datang jauh-jauh ke KPP ketika mengalami kendala," ujar Kepala Seksi Kerjasama dan Humas Kanwil DJP Jakarta Selatan I Sugiarti saat meninjau layanan Pojok Pajak di Menara Bank Mega, Selasa (16/12).

Layanan dan manfaat Pojok Pajak menawarkan asistensi langsung dari penyuluh pajak. Layanan utama mencakup aktivasi akun coretax, aktivasi kode otoritas atau sertifikat elektronik, pembaruan data sederhana dan konsultasi singkat.

Kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara DJP dan CT Corp, sebagai upaya mendekatkan layanan perpajakan kepada karyawan dan wajib pajak sekitar.

"Acara ini adalah hasil kerja sama Kanwil DJP Jakarta Selatan I DJP, Kanwil DJP Jakarta Khusus, serta dukungan penuh dari CT Corp. Sehingga pegawai CT Corp sangat antusias datang ke sini untuk melakukan aktivasi Coretax dan melaksanakan kewajiban perpajakannya," ujar Sugiarti.

Program Pojok Pajak ini diharapkan dapat mempermudah karyawan dan wajib pajak sekitar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

"Kami sangat berharap ini dapat membantu memberikan masyarakat akses yang lebih mudah untuk memperoleh pelayanan. Dengan demikian wajib pajak, masyarakat, ketika akan melaksanakan kewajiban perpajakan tentu menjadi lebih mudah, menjadi lebih biayanya lebih rendahlah, enggak perlu cuti, enggak perlu jauh-jauh meninggalkan kantor, dan tetap tepat waktu karena layanannya dekat dan bisa diakses," harap Sugiarti.

Lebih lanjut, DJP mengimbau wajib pajak untuk memanfaatkan layanan ini secara optimal, terutama bagi yang belum melakukan pemutakhiran data maupun aktivasi akun Coretax.

"Penting sekali agar wajib pajak melakukan aktivasi sekarang. Agar ketika nanti Januari kita mau melaporkan SPT atau wajib pajak mungkin nanti akan dibuatkan bukti potong dari perusahaannya, datanya sudah valid, sudah dipastikan terhubung dengan sistem DJP," jelas Sugiarti.

Selain di Lobby Menara Bank Mega, layanan Pojok Pajak juga akan kembali dibuka di Lobby Gedung Transmedia, Rabu (17/12), mulai pukul 09.30 hingga 17.00 WIB.

total penawaran masuk yang tercatat pada lelang kali ini mencapai Rp18,85 triliun

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyerap dana senilai Rp8 triliun dari lelang delapan seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara pada 9 Desember 2025.

Dikutip dari keterangan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan di Jakarta, Rabu, total penawaran masuk yang tercatat pada lelang kali ini mencapai Rp18,85 triliun.

Serapan terbesar berasal dari seri PBS038 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp2,75 triliun dari penawaran masuk Rp3,02 triliun. Imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,75829 persen dengan jatuh tempo 15 Desember 2049.

Serapan berikutnya berasal dari seri SPNS10082026 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp1,55 triliun dari penawaran masuk Rp5,8 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 4,83323 persen dengan jatuh tempo 10 Agustus 2026.

Selanjutnya, seri SPNS12012026 (pembukaan kembali) dimenangkan sebesar Rp1,45 triliun dari penawaran masuk Rp1,73 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 4,50000 persen dengan jatuh tempo 12 Januari 2026.

Dari seri PBS030 (pembukaan kembali) dimenangkan dana sebesar Rp1,2 triliun dari penawaran masuk Rp3,44 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 5,24496 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2028.

Kemudian, dari seri PBS040 (pembukaan kembali) dimenangkan dana sebesar Rp600 miliar dari penawaran masuk Rp1,79 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 5,60795 persen dengan jatuh tempo 15 November 2030.

Pemerintah menyerap dana senilai Rp250 miliar dari seri PBS034 (pembukaan kembali) yang mencatatkan penawaran masuk sebesar Rp2,22 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,37867 persen dengan jatuh tempo 15 Juni 2039.

Serapan terakhir adalah seri PBS039 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp200 miliar dari penawaran masuk Rp400 miliar. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,51605 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2041.

Adapun untuk seri SPNS01062026 (pembukaan kembali), pemerintah memutuskan untuk tidak menyerap dana meski mencatatkan penawaran masuk sebesar Rp460 miliar.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Direktorat Penegakan Hukum dan Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Tengah I, secara resmi menyerahkan tiga tersangka kasus tindak pidana di bidang perpajakan kepada Kejaksaan Negeri Semarang, Selasa (9/12/2025).

Ketiga tersangka tersebut, berinisial RH, KH, dan MM, diserahkan setelah berkas perkara penyidikan dinyatakan lengkap (P-21). Aksi para tersangka diduga telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara total sekurang-kurangnya sebesar Rp11,1 miliar.

Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I, Nurbaeti Munawaroh menjelaskan bahwa keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan buah sinergi antaraparat penegak hukum dan menjadi wujud keseriusan DJP.

“Keberhasilan ini sekaligus menunjukkan keseriusan DJP dalam melakukan penegakan hukum di bidang perpajakan demi terciptanya efek jera bagi pelaku dan efek gentar bagi masyarakat dan juga untuk mengamankan penerimaan negara serta memulihkan kerugian pada pendapatan negara,” ungkap Nurbaeti dalam keterangannya, Selasa (9/12/2025).

Tersangka RH (selaku Direktur Utama PT DPE) bersama-sama dengan KH diduga sengaja menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS) pada masa pajak Juli sampai Desember 2022. Perbuatan ini menimbulkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp8,5 miliar.

Sementara itu, tersangka MM (melalui PT GBP) disangkakan sengaja tidak menyampaikan SPT Masa PPN masa pajak Agustus 2020 dan menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap pada SPT Masa PPN masa pajak Februari sampai Maret 2020, dengan kerugian negara diperkirakan sebesar Rp2,6 miliar.

Tersangka RH dan KH disangkakan melanggar Pasal 39A huruf a UU KUP, dengan ancaman pidana penjara minimal 2 tahun hingga maksimal 6 tahun, dan denda 2 hingga 6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak.

Sedangkan tersangka MM, yang melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c dan d UU KUP, terancam pidana penjara minimal 6 bulan hingga maksimal 6 tahun, dan denda 2 hingga 4 kali jumlah pajak yang terutang.

Nurbaeti menambahkan, pihaknya sebelumnya telah memberikan kesempatan persuasif kepada para tersangka untuk memanfaatkan hak pengungkapan ketidakbenaran perbuatan, namun langkah tersebut diabaikan.

“Kami sangat menyayangkan terjadinya lagi tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak, kami berharap hal ini dapat menjadi pelajaran bersama dan peringatan agar wajib pajak tidak coba-coba melakukan pelanggaran serupa,” ujar Nurbaeti.

Manokwari (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan telah menyalurkan seluruh tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi (DBH migas) otonomi khusus (otsus) Provinsi Papua Barat tahun 2025 senilai Rp1,294 triliun.

Kepala Kantor Wilayah DJPb Papua Barat Moch Abdul Kobir di Manokwari, Senin, mengatakan realisasi tersebut terdiri atas penyaluran DBH gas bumi sebanyak Rp1,175 triliun dan DBH minyak bumi Rp118,514 miliar.

"Penyaluran tambahan DBH migas otsus per Desember 2025 sudah terealisasi 100 persen dari total pagu," kata dia.

Selanjutnya, kata dia, pemerintah provinsi memiliki kewenangan penuh untuk mendistribusikan DBH migas otsus kepada pemerintah kabupaten di Papua Barat sesuai dengan mekanisme dan prioritas yang telah ditetapkan.

Kementerian Keuangan melalui DJPb bertanggung jawab secara formil, yaitu memastikan keabsahan data, ketepatan tagihan, serta kelengkapan dokumen yang menjadi syarat dalam penyaluran tambahan DBH migas otsus.

"DJPb hanya memastikan proses pencairan sesuai aturan, sedangkan pengawasan penggunaan berada pada pengguna anggaran masing-masing," ucapnya.

Dia mengakui bahwa pelaksanaan penyaluran tambahan DBH migas otsus tahun 2025 tidak sesuai dengan linimasa ideal atau pola bulan ganjil yaitu, periode Januari, Maret, Mei, Juli, September dan November.

Hal ini dipengaruhi beberapa dokumen persyaratan belum dipenuhi oleh pemerintah provinsi, misalnya rancangan anggaran tambahan DBH migas otsus tahun berjalan belum disampaikan pada Januari.

"Periode Mei, laporan realisasi penggunaan belum dipenuhi. Akibatnya, pencairan dilakukan terlebih dahulu untuk tahap Maret dan Juli karena tidak memerlukan syarat salur," ucap Kobir.

Ia menyebut DJPb dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar penyaluran tambahan DBH migas otsus tahun 2026 sesuai linimasa.

Upaya dimaksud meliputi penyampaian rancangan anggaran (Januari), laporan realisasi penggunaan tahun anggaran lalu (Mei), serta laporan realisasi penggunaan semester I tahun berjalan (September).

“Pemenuhan dokumen persyaratan tepat waktu, maka penyaluran dapat mengikuti jadwal, sehingga pemanfaatannya di daerah semakin optimal,” kata Kobir.

Menurut dia, alokasi pagu tambahan DBH migas otsus untuk Papua Barat pada 2026 mengalami peningkatan signifikan menjadi Rp2,54 triliun berdasarkan penghitungan DJPK dengan kementerian terkait.

Berbeda dengan alokasi tambahan DBH migas otsus Papua Barat Daya 2026 yang mengalami penurunan dari Rp295,96 miliar menjadi Rp115,94 miliar sesuai formula perhitungan data produksi migas tahun dasar.

"Alokasi pagu tahun 2026 disesuaikan dengan hasil perhitungan DJPK dengan kementerian yang membidangi migas," ucap Kobir.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melarang pegawainya mengambil cuti akhir tahun.

Hal ini tertuang dalam Nota Dinas Dirjen Pajak Nomor ND-338/PJ/PJ.01/2025 tentang larangan mengajukan cuti tahunan pada Desember 2025 untuk seluruh pemimpin unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Salinan surat internal tersebut beredar di media sosial.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli mengatakan pengaturan cuti pegawai adalah hal internal.

Namun, pengaturan tersebut memang dilakukan setiap tahun agar pelayanan publik tetap bisa dilakukan.

"Dokumen manajemen kepegawaian sifatnya internal. Yang bisa kami sampaikan adalah bahwa di akhir tahun, DJP memang mengatur penjadwalan pegawai agar pelayanan tetap terjaga. Itu praktik rutin yang selalu kami lakukan," ujar Rosmauli dalam keterangan, Jumat (5/12).

Ia menekankan pengaturan cuti itu dilakukan setiap tahun. Bukan kebijakan baru dan hampir berlaku di semua lembaga pemerintah.

"Pengaturan terkait penjadwalan cuti bersifat internal, administratif, dan umum dilakukan dalam banyak lembaga pemerintah pada periode krusial akhir tahun," terangnya.

Untuk DJP sendiri, larangan cuti dilakukan demi memberikan pelayanan maksimal kepada wajib pajak yang ingin menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

"Prinsip DJP adalah menjaga pelayanan tetap berjalan tanpa mengganggu hak pegawai, khususnya terkait cuti hari besar keagamaan. Fokus kami saat ini adalah memastikan penerimaan negara dan layanan tetap terjaga dengan baik," pungkasnya.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengeluarkan surat edaran terkait larangan cuti bagi pegawainya hingga akhir 2025. Surat dengan nomor ND-338/PJ/PJ.01/2025 itu tersebar melalui akun Instagram @pajaksmart pada Rabu (3/12).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Rosmauli mengakui dokumen tersebut merupakan surat yang bersifat internal. Ia beralasan aturan ini merupakan kebijakan rutin yang selalu diterapkan di DJP Kemenkeu.

“Yang bisa kami sampaikan adalah bahwa di akhir tahun, DJP memang mengatur penjadwalan pegawai agar pelayanan tetap terjaga. Itu praktik rutin yang selalu kami lakukan,” kata Rosmauli dalam pernyataan tertulisnya, dikutip Senin (8/12).

Ia menjelaskan, pada dasarnya DJP Kemenkeu secara rutin melakukan penataan sumber daya manusia menjelang akhir tahun. Hal ini dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat dan pengamanan penerimaan negara berjalan optimal.

“Pengaturan terkait penjadwalan cuti bersifat internal, administratif, dan umum dilakukan dalam banyak lembaga pemerintah pada periode krusial akhir tahun,” ujar Rosmauli.

Meski ada larangan cuti, Rosmauli mengatakan prinsip DJP Kemenkeu adalah menjaga pelayanan tetap berjalan tanpa mengganggu hak pegawai. Khususnya terkait cuti hari besar keagamaan.

“Fokus kami saat ini adalah memastikan penerimaan negara dan layanan tetap terjaga dengan baik,” ujarnya.

Dalam surat yang beredar itu dijelaskan seluruh pimpinan unit di DJP Kemenkeu untuk tidak mengajukan cuti tahunan pada Desember 2025. Kecuali untuk kepentingan hari besar keagamaan atau kepentingan mendesak yang tidak bisa dihindari.

Tak hanya itu, dalam poin ketiga di surat tersebut juga dijelaskan larangan cuti ini untuk menjamin kelancaran pemberian pelayanan kepada seluruh wajib pajak. Selain itu juga tetap mengoptimalkan pengamanan penerimaan pajak 2025.

Jakarta (ANTARA) - Konsorsium Pesisir, Kelautan dan Perbatasan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (KPKP PTMA) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (DJPK KKP) untuk menyejahterakan masyarakat pesisir melalui pengembangan usaha garam.

Ketua KPKP PTMA Endang Rudiatin dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat, mengharapkan kerja sama dengan DJPK tersebut dapat mempercepat agenda hilirisasi agar nelayan lebih mandiri mengelola aset pesisir dan lautnya.

"Yang paling utama, kami Insyaallah berusaha agar usaha garam rakyat dapat bermunculan setiap tahun," katanya.

Perjanjian kerja sama itu sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Muhammadiyah dan KKP yang ditandatangani pada Maret 2025.

Acara penandatanganan itu turut dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Saki saat itu menekankan pentingnya kolaborasi dalam melestarikan ekosistem laut.

Adapun, kerja sama itu meliputi pengembangan usaha garam di lokasi sentra ekonomi garam rakyat (SEGAR), pengelolaan sampah laut, rehabilitasi dan restorasi ekosistem pesisir dan laut serta pengelolaan karbon biru.

Sedangkan, untuk rencana aksi, di antaranya mengidentifikasi potensi lahan garam serta mensertifikasi petambak garam dalam waktu lima tahun, mendampingi kelompok UMKM pengelola sampah plastik di laut, melakukan pendampingan dalam pengelolaan karbon biru serta pelaksanaan pembibitan dan penanaman mangrove.

Rencana aksi tersebut ditargetkan untuk mengatasi kebutuhan garam di lokasi SEGAR, meningkatkan kesadaran masyarakat pesisir tentang sampah dan manfaatnya secara ekonomis serta terwujudnya model pengelolaan karbon biru.

Konsorsium merupakan perkumpulan para ahli dan fasilitator multidisipliner PTMA yang dalam pelaksanaan aksi didukung oleh PTMA-PTMA di daerah pesisir yang memiliki program studi kelautan dan perikanan serta yang memiliki kegiatan riset dan kajian pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan meliputi peningkatan SDM dan pengembangan teknologi.

Penandatanganan kerja sama itu sendiri dilakukan oleh Ketua KPKP PTMA Endang Rudiatin dan Dirjen Pengelolaan Kelautan KKP A. Koswara, bersamaan dengan Rakernis DJPK KKP dengan tema "Laut Sehat, Konservasi Kuat, Indonesia Sejahtera" di Gedung Mina Bahari III KKP, Jakarta, Kamis (4/12).

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah menerbitkan nota dinas yang berisi larangan bagi pegawainya untuk mengajukan cuti tahunan selama bulan Desember 2025. Kebijakan ketat ini diambil sebagai langkah strategis untuk mengamankan dan mengoptimalkan target penerimaan pajak tahun 2025.

Larangan tersebut tertuang dalam Nota Dinas Nomor ND-338/PJ/PJ.01/2025 tertanggal 2 Desember 2025. Larangan cuti ini hanya dikecualikan jika permohonan tersebut ditujukan untuk kepentingan hari besar keagamaan atau adanya kepentingan mendesak yang tidak dapat dihindari.

Ekonomi Belum Normal, Purbaya Tolak Kerek Pajak demi Kejar Target



"Dalam rangka pengamanan target penerimaan pajak tahun 2025, seluruh pimpinan unit di lingkungan DJP diminta untuk tidak mengajukan cuti tahunan pada Desember 2025, kecuali permohonan cuti tahunan tersebut dimaksudkan untuk kepentingan hari besar keagamaan atau karena adanya kepentingan mendesak yang tidak dapat dihindari yang pengajuannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tulis Nota Dinas tersebut, dikutip Jumat (5/12/2025).

Pengaturan cuti tahunan ini dilakukan untuk memastikan kelancaran pemberian pelayanan kepada seluruh wajib pajak dapat berjalan dengan penuh tanggung jawab, sambil tetap fokus pada langkah pengamanan penerimaan pajak 2025.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli menjelaskan, bahwa dokumen manajemen kepegawaian tersebut bersifat internal. Namun Ia membenarkan bahwa DJP secara rutin mengatur penjadwalan pegawai menjelang akhir tahun agar pelayanan kepada wajib pajak tetap optimal.

"Itu praktik rutin yang selalu kami lakukan. Pengaturan kami lakukan (juga) pada saat menjelang perayaan Idul Fitri," kata Rosmauli dalam keterangannya.

Penerimaan Pajak Seret hingga Oktober, Realisasi Baru 70,2% dari Target 2025



Rosmauli menambahkan, bahwa pengaturan SDM pada periode krusial akhir tahun ini umum dilakukan di banyak lembaga pemerintah untuk memastikan penerimaan negara dan layanan tetap terjaga dengan baik.

"Prinsip DJP adalah menjaga pelayanan tetap berjalan tanpa mengganggu hak pegawai, khususnya terkait cuti hari besar keagamaan. Fokus kami saat ini adalah memastikan penerimaan negara dan layanan tetap terjaga dengan baik," ungkap Rosmauli.

Viral surat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) di media sosial terkait larangan cuti pada akhir 2025 bagi pegawai di lembaga tersebut. Surat dengan nomor ND-338/PJ/PJ.01/2025 itu tersebar melalui akun Instagram @pajaksmart pada Rabu (3/12).

Dalam surat ini dijelaskan seluruh pimpinan unit di DJP Kemenkeu untuk tidak mengajukan cuti tahunan pada Desember 2025. Kecuali untuk kepentingan hari besar keagamaan atau kepentingan mendesak yang tidak bisa dihindari.

Tak hanya itu, dalam poin ketiga di surat tersebut juga dijelaskan larangan cuti ini untuk menjamin kelancaran pemberian pelayanan kepada seluruh wajib pajak. Selain itu juga tetap mengoptimalkan pengamanan penerimaan pajak 2025.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Rosmauli mengakui dokumen tersebut merupakan surat yang bersifat internal. Ia menyatakan aturan itu merupakan kebijakan rutin yang selalu diterapkan di DJP Kemenkeu.

“Di akhir tahun, DJP memang mengatur penjadwalan pegawai agar pelayanan tetap terjaga. Itu praktik rutin yang selalu kami lakukan,” kata Rosmauli, Jumat (5/12).

Rosmauli menjelaskan, penataan sumber daya manusia menjelang akhir tahun dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga pengamanan penerimaan negara berjalan optimal.

“Pengaturan terkait penjadwalan cuti bersifat internal, administratif, dan umum dilakukan dalam banyak lembaga pemerintah pada periode krusial akhir tahun,” ujarnya.

Ia menegaskan, prinsip DJP Kemenkeu adalah menjaga pelayanan tetap berjalan tanpa mengganggu hak pegawai. Khususnya terkait cuti hari besar keagamaan.

“Fokus kami saat ini adalah memastikan penerimaan negara dan layanan tetap terjaga dengan baik,” kata Rosmauli.

IDXChannel - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan nota dinas yang berisi larangan bagi pegawainya untuk mengajukan cuti tahunan selama Desember 2025. Kebijakan ketat ini diambil sebagai langkah strategis untuk mengamankan dan mengoptimalkan target penerimaan pajak 2025.

Larangan tersebut tertuang dalam Nota Dinas Nomor ND-338/PJ/PJ.01/2025 tertanggal 2 Desember 2025. Larangan cuti ini hanya dikecualikan jika permohonan tersebut ditujukan untuk kepentingan hari besar keagamaan atau adanya kepentingan mendesak yang tidak dapat dihindari.

"Dalam rangka pengamanan target penerimaan pajak tahun 2025, seluruh pimpinan unit di lingkungan DJP diminta untuk tidak mengajukan cuti tahunan pada Desember 2025, kecuali permohonan cuti tahunan tersebut dimaksudkan untuk kepentingan hari besar keagamaan atau karena adanya kepentingan mendesak yang tidak dapat dihindari yang pengajuannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tulis Nota Dinas tersebut, dikutip Jumat (5/12/2025).

Pengaturan cuti tahunan ini dilakukan untuk memastikan kelancaran pemberian pelayanan kepada seluruh wajib pajak dapat berjalan dengan penuh tanggung jawab, sambil tetap fokus pada langkah pengamanan penerimaan pajak 2025.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli menjelaskan, dokumen manajemen kepegawaian tersebut bersifat internal. Namun, dia membenarkan DJP secara rutin mengatur penjadwalan pegawai menjelang akhir tahun agar pelayanan kepada wajib pajak tetap optimal.

"Itu praktik rutin yang selalu kami lakukan. Pengaturan kami lakukan (juga) pada saat menjelang perayaan Idulfitri," kata Rosmauli dalam keterangannya.

Rosmauli menerangkan, pengaturan SDM pada periode krusial akhir tahun ini umum dilakukan di banyak lembaga pemerintah untuk memastikan penerimaan negara dan layanan tetap terjaga dengan baik.

"Prinsip DJP adalah menjaga pelayanan tetap berjalan tanpa mengganggu hak pegawai, khususnya terkait cuti hari besar keagamaan. Fokus kami saat ini adalah memastikan penerimaan negara dan layanan tetap terjaga dengan baik," katanya.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menginstruksikan seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk menunda pengambilan cuti tahunan sepanjang Desember 2025.

Kebijakan ini ditempuh otoritas pajak guna mengamankan target penerimaan negara menjelang tutup buku tahun anggaran 2025. Instruksi tersebut tertuang dalam Nota Dinas Nomor ND-338/PJ/PJ.01/2025 yang ditandatangani pada 2 Desember 2025.

Dalam beleid internal tersebut, Bimo meminta jajaran pimpinan otoritas pajak untuk fokus pada pengamanan target penerimaan dan menjaga kualitas layanan kepada wajib pajak.

"Memperhatikan hal tersebut di atas, diminta kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk melaksanakan ketentuan ini," bunyi poin ketiga nota dinas tersebut, dikutip Jumat (5/12/2025).

Kendati demikian, DJP memberikan pengecualian. Cuti masih dimungkinkan bagi pegawai yang memiliki kepentingan mendesak yang tidak dapat dihindari atau untuk kepentingan hari besar keagamaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menanggapi beredarnya dokumen tersebut, Direktur P2Humas DJP Rosmauli menjelaskan bahwa pengaturan jadwal cuti di akhir tahun merupakan prosedur rutin manajemen sumber daya manusia (SDM) di lingkungan otoritas pajak.

Menurutnya, langkah ini bersifat administratif dan lazim dilakukan oleh banyak lembaga pemerintah pada periode krusial akhir tahun untuk memastikan roda pelayanan dan pengawasan penerimaan tetap berjalan optimal.

"Direktorat Jenderal Pajak secara rutin melakukan penataan sumber daya manusia menjelang akhir tahun untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat dan pengamanan penerimaan negara berjalan optimal," ujar Rosmauli kepada wartawan, Jumat (5/12/2025).

Rosmauli menegaskan bahwa prinsip utama DJP dalam kebijakan ini adalah menjaga kesinambungan pelayanan tanpa mengganggu hak dasar pegawai, terutama terkait cuti hari besar keagamaan.

"Dokumen manajemen kepegawaian sifatnya internal. Yang bisa kami sampaikan adalah bahwa di akhir tahun, DJP memang mengatur penjadwalan pegawai agar pelayanan tetap terjaga. Itu praktik rutin yang selalu kami lakukan," tambahnya.

Kejar Rp614,9 Triliun dalam 2 Bulan

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengemukakan bahwa penerimaan pajak sampai Oktober 2025 hanya sebesar Rp1.459 triliun atau 70,2% dari outlook APBN 2025 di angka Rp2.076,9 triliun.

Kinerja penerimaan pajak itu masih terkontraksi sebesar 3,8% dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar Rp1.517,5 triliun.

Dengan realisasi penerimaan pajak tersebut, pemerintah masih perlu mengejar penerimaan pajak sebesar Rp614,9 triliun atau sekitar 29,8% dari outlook penerimaan pajak 2025.

Bimo menyatakan bahwa DJP telah menyiapkan empat strategi untuk mengamankan target penerimaan yang masih kurang banyak tersebut. Pertama, dinamisasi pembayaran pajak dari sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan.

"[Kedua], realisasi penerimaan dari bahan-bahan kegiatan proses bisnis utama Direktorat Jenderal Pajak dari mulai kegiatan pengawasan pemeriksaan penegakan hukum dan penagihan yang sudah dilakukan sejak awal tahun," jelasnya dalam rapat dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025).

Ketiga, memperkuat kerja sama dengan aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana perpajakan yang beririsan dengan kasus korupsi dan pencucian uang. "Untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dan deterrent effect [efek jera]," lanjut Bimo.

Keempat alias terakhir, memperkuat sistem administrasi dengan mengandalkan sistem Coretax. Dengan demikian, diharapkan terjadi peningkatan efisiensi proses, kualitas data, dan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan Hingga 31 Oktober 2025, pemerintah mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp43,75 triliun.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Rosmauli, menjelaskan bahwa sumber penerimaan tersebut beasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) Rp33,88 triliun, pajak atas aset kripto sebesar Rp1,76 triliun, pajak fintech (peer-to-peer lending) sebesar Rp4,19 triliun, serta pajak yang dipungut pihak lain melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP) sebesar Rp3,92 triliun.

“Realisasi Rp43,75 triliun menegaskan bahwa ekonomi digital telah menjadi salah satu motor penting penerimaan negara,” kata Rosmauli dalam keterangan resmi, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Sampai dengan Oktober 2025, pemerintah telah menunjuk 251 perusahaan sebagai pemungut PPN PMSE. Terdapat lima penunjukan baru, yaitu Notion Labs, Inc., Roblox Corporation, Mixpanel, Inc., MEGA Privacy Kft, dan Scorpios Tech FZE.

Bersamaan penunjukan baru, pemerintah juga melakukan satu pencabutan data pemungut PPN PMSE, yakni Amazon Services Europe S.a.r.l.

Selain PPN PMSE, penerimaan sektor digital lainnya juga menunjukan kontribusi yang signifikan. Penerimaan pajak kripto telah terkumpul sebesar Rp1,76 triliun sampai dengan Oktober 2025. Penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari PPh 22 sebesar Rp889,52 miliar dan PPN DN sebesar Rp873,76 miliar.

Pajak fintech juga telah menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp4,19 triliun terdiri atas PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima WPDN dan BUT sebesar Rp1,16 triliun, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima WPLN sebesar Rp724,45 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp2,3 triliun.

Selainitu, penerimaan pajak atas usaha ekonomi digital lainnya berasal dari penerimaan Pajak SIPP. Hingga Oktober 2025, penerimaan dari pajak SIPP sebesar Rp3,92 triliun. Penerimaan pajak SIPP terdiri dari PPh Pasal 22 sebesar Rp268,32 miliar dan PPN sebesar Rp3,65 triliun.